DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan Menteri ini menjadi dasar untuk penerapan baku mutu emisi kendaraan bermotor kategori M, kategori N, kategori O, dan kategori L, dan telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor harus memenuhi baku mutu emisi. Kendaraan bermotor yang harus memenuhi baku mutu emisi meliputi kendaraan bermotor kategori : a. Kendaraan Bermotor Kategori M, Kendaraan Bermotor Kategori N, Kendaraan Bermotor Kategori O, dan Kendaraan Bermotor Kategori L; dan b. telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun. Dalam Peraturan Menteri ini mengatur penerapan Baku Mutu Emisi dan Penerapan Uji Emisi. Penerapan uji emisi dilakukan oleh : a. unit pelaksana uji berkala; dan b. unit pelaksana Uji Emisi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 219 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu mengatur mengenai baku mutu emisi kendaraan bermotor;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENERAPAN BAKU MUTU EMISI KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M, KATEGORI N, KATEGORI O, DAN KATEGORI L.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Baku Mutu Emisi adalah nilai pencemar udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
2.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
3.Uji Emisi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Emisi adalah serangkaian kegiatan pengujian emisi terhadap Kendaraan Bermotor yang sudah beroperasi.
4.Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan.
5.Kendaraan Bermotor Kategori M adalah Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk angkutan orang.
6.Kendaraan Bermotor Kategori N adalah Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk angkutan barang.
7.Kendaraan Bermotor Kategori O adalah Kendaraan Bermotor penarik untuk gandengan atau tempel.
8.Kendaraan Bermotor Kategori L adalah Kendaraan Bermotor beroda kurang dari empat.
9.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggungjawab di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
10.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II

PENERAPAN BAKU MUTU EMISI

Pasal 2

(1)Setiap Orang yang memiliki Kendaraan Bermotor harus memenuhi Baku Mutu Emisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kendaraan Bermotor Kategori M, Kendaraan Bermotor Kategori N, Kendaraan Bermotor Kategori O, dan Kendaraan Bermotor Kategori L; dan
2. b.telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun.

Pasal 3

(1)Pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui Uji Emisi.
(2)Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur kadar:
1. a.Karbon Monoksida (CO) dan Hidrokarbon (HC) untuk Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L yang berpenggerak penyalaan cetus api (bensin) pada kondisi diam (idle); dan
2. b.opasitas untuk Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, dan Kategori O yang berpenggerak penyalaan kompresi pada kondisi akselerasi bebas.
(3)Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
1. a.tersendiri; atau
2. b.bersamaan dengan uji berkala.

Pasal 4

(1)Setiap Orang yang mengoperasikan Kendaraan Bermotor harus melampirkan hasil Uji Emisi sebagai persyaratan administratif pembayaran pajak Kendaraan Bermotor.
(2)Pembayaran pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENERAPAN UJI EMISI

Pasal 5

Uji Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh:

a.unit pelaksana uji berkala; dan
b.unit pelaksana Uji Emisi.

Pasal 6

(1)Unit pelaksana uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a melaksanakan Uji Emisi terhadap Kendaraan Bermotor yang wajib uji berkala.
(2)Ketentuan mengenai uji berkala, unit pelaksana uji berkala, dan Kendaraan Bermotor yang wajib uji berkala dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.

Pasal 7

(1)Unit pelaksana Uji Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b melaksanakan Uji Emisi Kendaraan Bermotor yang tidak wajib uji berkala.
(2)Unit pelaksana Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
(3)Selain unit pelaksana Uji Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) unit pelaksana dapat berupa bengkel tipe I dan tipe II yang sudah melaksanakan Uji Emisi.

Pasal 8

(1)Untuk dapat ditetapkan sebagai unit pelaksana Uji Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan melalui permohonan kepada gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
1. a.salinan sertifikat kompetensi Uji Emisi yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga yang membidangi sertifikasi kompetensi;
2. b.salinan sertifikat yang menyatakan telah dilakukan kalibrasi dalam waktu paling lama satu tahun terakhir; dan
3. c.bukti kelayakan operasional alat Uji Emisi.
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan validasi administrasi.
(2)Dalam hal hasil validasi menyatakan:
1. a.data lengkap dan sesuai, gubernur atau bupati/wali kota menetapkan unit pelaksana Uji Emisi; atau
2. b.data tidak lengkap dan tidak sesuai, gubernur atau bupati/ wali kota menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
(3)Penetapan unit pelaksana Uji Emisi atau penerbitan surat penolakan dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 10

Pemohon yang mendapatkan surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dapat mengajukan permohonan kembali sebagai unit pelaksana Uji Emisi.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…