DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 81 Tahun 2019

Nomor: 81
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
3.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
4.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
2.Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan Merkuri.
3.Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
4.Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAN-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
5.Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur:

a.tata cara penyusunan RAD-PPM;
b.pemantauan dan evaluasi RAN-PPM dan RAD-PPM;
c.pelaporan RAN-PPM dan RAD-PPM; dan
d.sistem pemantauan dan evaluasi terintegrasi pengurangan dan penghapusan Merkuri.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN RAD-PPM

Pasal 3

(1)Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyusun RAD-PPM.
(2)RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
1. a.penyusunan kajian teknis;
2. b.penyusunan materi RAD-PPM; dan
3. c.penetapan RAD-PPM.

Pasal 4

(1)Penyusunan kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
1. a.mendeskripsikan profil daerah;
2. b.mengidentifikasi kondisi umum pengelolaan Merkuri pada bidang prioritas:
  1. 1.manufaktur;
  2. 2.energi;
  3. 3.pertambangan emas skala kecil; dan
  4. 4.kesehatan.
3. c.mengidentifikasi permasalahan dan tantangan pengelolaan Merkuri; dan
4. d.mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Merkuri.
(2)Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen yang berisi informasi:
1. a.bidang prioritas yang relevan pada wilayah administratifnya;
2. b.lokasi, jenis, dan jumlah usaha/kegiatan yang menggunakan dan/atau menghasilkan emisi dan lepasan Merkuri;
3. c.jenis dan jumlah produk yang mengandung Merkuri;
4. d.bentuk pengelolaan Merkuri, emisi dan/atau lepasan Merkuri;
5. e.permasalahan dan tantangan;
6. f.Peraturan Perundang-undangan terkait Merkuri.
(3)Tata cara penyusunan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Materi RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(2)RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada bidang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
(3)Dalam hal suatu wilayah administratif tidak memiliki kegiatan pada 1 (satu) atau lebih bidang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang tersebut dikecualikan dari RAD-PPM.
(4)RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan tahapan:
1. a.penentuan target pengurangan dan penghapusan Merkuri; dan
2. b.penentuan kegiatan pengurangan dan penghapusan Merkuri.

Pasal 6

(1)Target pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a ditentukan berdasarkan:
1. a.baseline Merkuri nasional; dan
2. b.target RAN-PPM, sesuai dengan bidang prioritas RAD-PPM.
(2)Baseline Merkuri nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki rincian data sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Kegiatan pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b ditentukan berdasarkan:
1. a.strategi RAN-PPM;
2. b.bidang prioritas RAD-PPM; dan
3. c.target RAD-PPM.
(2)Hasil penentuan kegiatan pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Penyusunan RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 harus berpedoman pada:
1. a.RAN-PPM, untuk penyusunan RAD-PPM provinsi; dan
2. b.RAN-PPM dan RAD-PPM provinsi, untuk penyusunan RAD-PPM kabupaten/kota.
(2)Penyusunan RAD-PPM harus dilakukan dengan pendampingan oleh:
1. a.Menteri, menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya, untuk RAD-PPM provinsi; dan
2. b.Menteri, menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, untuk RAD-PPM kabupaten/kota.

Pasal 9

(1)RAD-PPM yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 ditetapkan dengan:
1. a.peraturan gubernur, untuk RAD-PPM provinsi; dan
2. b.peraturan bupati/wali kota, untuk RAD-PPM kabupaten/kota.
(2)RAD-PPM yang telah ditetapkan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengurangan dan penghapusan Merkuri oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
(3)Terhadap pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
1. a.pemantauan dan evaluasi; dan
2. b.pelaporan.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAN PPM-DAN RAD-PPM

Pasal 10

(1)Menteri, menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan pelaksanaan RAN-PPM dan RAD-PPM.
(2)Pemantauan pelaksanaan RAN-PPM dan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai:
1. a.capaian Pengurangan Merkuri; dan
2. b.capaian Penghapusan Merkuri.
(3)Capaian Pengurangan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dengan:
1. a.penurunan jumlah penggunaan Merkuri;
2. b.ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan hidup untuk emisi dan lepasan Merkuri; dan
3. c.keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengurangan Merkuri.
(4)Capaian Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dengan:
1. a.jumlah dan/atau jenis alat kesehatan yang tidak menggunakan Merkuri;
2. b.jumlah penggunaan Merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas skala kecil; dan
3. c.keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penghapusan Merkuri.

Pasal 11

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikoordinasikan oleh:

a.Menteri, untuk pelaksanaan RAN-PPM; dan
b.gubernur, untuk pelaksanaan RAD-PPM provinsi.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
3.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73);
4.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Merkuri adalah zat kimia yang terdiri dari unsur merkuri tunggal atau senyawanya yang berikatan dengan satu atau lebih unsur kimia lainnya.
2.Pengurangan Merkuri adalah upaya pembatasan Merkuri secara bertahap pada kegiatan peredaran Merkuri, penggunaan Merkuri, dan pengendalian emisi dan lepasan Merkuri.
3.Penghapusan Merkuri adalah upaya pelarangan produksi Merkuri, penggunaan Merkuri, dan/atau penggantian Merkuri dengan bahan alternatif yang ramah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
4.Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAN-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
5.Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur:

a.tata cara penyusunan RAD-PPM;
b.pemantauan dan evaluasi RAN-PPM dan RAD-PPM;
c.pelaporan RAN-PPM dan RAD-PPM; dan
d.sistem pemantauan dan evaluasi terintegrasi pengurangan dan penghapusan Merkuri.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN RAD-PPM

Pasal 3

(1)Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyusun RAD-PPM.
(2)RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
1. a.penyusunan kajian teknis;
2. b.penyusunan materi RAD-PPM; dan
3. c.penetapan RAD-PPM.

Pasal 4

(1)Penyusunan kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
1. a.mendeskripsikan profil daerah;
2. b.mengidentifikasi kondisi umum pengelolaan Merkuri pada bidang prioritas:
  1. 1.manufaktur;
  2. 2.energi;
  3. 3.pertambangan emas skala kecil; dan
  4. 4.kesehatan.
3. c.mengidentifikasi permasalahan dan tantangan pengelolaan Merkuri; dan
4. d.mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Merkuri.
(2)Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen yang berisi informasi:
1. a.bidang prioritas yang relevan pada wilayah administratifnya;
2. b.lokasi, jenis, dan jumlah usaha/kegiatan yang menggunakan dan/atau menghasilkan emisi dan lepasan Merkuri;
3. c.jenis dan jumlah produk yang mengandung Merkuri;
4. d.bentuk pengelolaan Merkuri, emisi dan/atau lepasan Merkuri;
5. e.permasalahan dan tantangan;
6. f.Peraturan Perundang-undangan terkait Merkuri.
(3)Tata cara penyusunan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1)Materi RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(2)RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada bidang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
(3)Dalam hal suatu wilayah administratif tidak memiliki kegiatan pada 1 (satu) atau lebih bidang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang tersebut dikecualikan dari RAD-PPM.
(4)RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan tahapan:
1. a.penentuan target pengurangan dan penghapusan Merkuri; dan
2. b.penentuan kegiatan pengurangan dan penghapusan Merkuri.

Pasal 6

(1)Target pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a ditentukan berdasarkan:
1. a.baseline Merkuri nasional; dan
2. b.target RAN-PPM, sesuai dengan bidang prioritas RAD-PPM.
(2)Baseline Merkuri nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki rincian data sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Kegiatan pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b ditentukan berdasarkan:
1. a.strategi RAN-PPM;
2. b.bidang prioritas RAD-PPM; dan
3. c.target RAD-PPM.
(2)Hasil penentuan kegiatan pengurangan dan penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Penyusunan RAD-PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 harus berpedoman pada:
1. a.RAN-PPM, untuk penyusunan RAD-PPM provinsi; dan
2. b.RAN-PPM dan RAD-PPM provinsi, untuk penyusunan RAD-PPM kabupaten/kota.
(2)Penyusunan RAD-PPM harus dilakukan dengan pendampingan oleh:
1. a.Menteri, menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya, untuk RAD-PPM provinsi; dan
2. b.Menteri, menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, untuk RAD-PPM kabupaten/kota.

Pasal 9

(1)RAD-PPM yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 ditetapkan dengan:
1. a.peraturan gubernur, untuk RAD-PPM provinsi; dan
2. b.peraturan bupati/wali kota, untuk RAD-PPM kabupaten/kota.
(2)RAD-PPM yang telah ditetapkan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengurangan dan penghapusan Merkuri oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
(3)Terhadap pelaksanaan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
1. a.pemantauan dan evaluasi; dan
2. b.pelaporan.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAN PPM-DAN RAD-PPM

Pasal 10

(1)Menteri, menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan pelaksanaan RAN-PPM dan RAD-PPM.
(2)Pemantauan pelaksanaan RAN-PPM dan RAD-PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai:
1. a.capaian Pengurangan Merkuri; dan
2. b.capaian Penghapusan Merkuri.
(3)Capaian Pengurangan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dengan:
1. a.penurunan jumlah penggunaan Merkuri;
2. b.ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan hidup untuk emisi dan lepasan Merkuri; dan
3. c.keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengurangan Merkuri.
(4)Capaian Penghapusan Merkuri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dengan:
1. a.jumlah dan/atau jenis alat kesehatan yang tidak menggunakan Merkuri;
2. b.jumlah penggunaan Merkuri dalam usaha dan/atau kegiatan pertambangan emas skala kecil; dan
3. c.keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penghapusan Merkuri.

Pasal 11

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikoordinasikan oleh:

a.Menteri, untuk pelaksanaan RAN-PPM; dan
b.gubernur, untuk pelaksanaan RAD-PPM provinsi.