DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 82 Tahun 2019

Nomor: 82
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
11.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
12.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
14.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 mengacu pada Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I terkait.

Pasal 4

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 menjadi arahan dalam penentuan kebijakan dan strategi pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 5

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 merupakan penyesuaian sasaran dan indikator sesuai dengan Prioritas Nasional Tahun 2020, dan menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi di Tahun 2020.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2019 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA tt ttd.d. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1546 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MAMAN KUSNANDAR dinya KEPALA BK LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020 RANCANGAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020 I. PENDAHULUAN Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan menjadi penentu awal arah pembangunan agar diteruskan di tahun- tahun selanjutnya untuk keberhasilan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode tersebut. Sebagai tahun awal pelaksanaan RPJMN, penyusunan Rencana Kerja tahun 2020 ini difokuskan pada penyesuaian rencana 5 (lima) tahun kedepan dan optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN sebelumnya. Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020, pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah tematik, holistik, integratif, dan spasial, yaitu:

1.Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Secara Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 mempunyai tema utama “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang dilaksanakan dalam lima Prioritas Nasional;
2.Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
3.Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran Kementerian/ Lembaga, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;
4.Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah. Rencana Kerja Pemerintah memiliki poin utama untuk mencapai tujuan kerja pemerintah setahun kedepan dengan membuat prioritas nasional. Prioritas Nasional ditetapkan mulai pada tahun 2017 dan terdapat 23 Prioritas Nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mendukung 14 Prioritas Nasional dari 23 Prioritas nasional, 21 Proyek Prioritas Nasional dan 47 Kegiatan prioritas Nasional. Prioritas Nasional di Tahun 2018 dan Tahun 2019 dilakukan penajaman atau refocusing. Pada Tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung 9 dari 10 Prioritas Nasional, 13 Program Prioritas, dan 23 Kegiatan Prioritas sedangkan di Tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung 3 dari 5 Prioritas Nasional, 13 Program Prioritas dan 23 Kegiatan Prioritas. Tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat di dalam Prioritas Nasional yang sama dengan Tahun 2019 namun terdapat perbedaan detail di dalam nomenklatur. Tujuannya yaitu untuk mengsinkronisasikan realisasi rencana kerja tahun sebelumnya dengan rencana kerja tahun berikutnya sesuai dengan RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengintegrasikan pembangunan dalam rencana kerja pemerintah Tahun 2020, dimana posisi pembangunan LHK diintegrasikan dalam 3 dari 5 prioritas nasional : 1) pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, 2) nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja, dan 3) ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup. Pembangunan tematik Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan tahun 2020 mendukung RKP 2020 meliputi Kesetaraan Gender, Tata Kelola, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial Budaya, dan Tranformasi Digital. Target Pembangunan Tahun 2020 yaitu pertumbuhan ekonomi 5.3-5.5%, tingkat kemiskinan 8-9%, tingkat pengangguran terbuka 4.7-5.1%, indeks pembangunan manusia 72.5, dan indeks gini 0.375-0.38. II. SASARAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 ini memperhatikan arah pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung Pembangunan Nasional Tahun 2020 berupa:
1.Peningkatan daya saing produk kehutanan dan memperkuat sirkular ekonomi pembangunan lingkungan hidup (termasuk memperkuat tata kelola dan pengembangan SDM).
2.Mempertahankan dan mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan (termasuk mengurangi resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan), mengurangi beban lingkungan untuk menyiapkan landasan pembangunan rendah karbon, pengurangan emisi dan secara bertahap memperbaiki kondisi lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai peran dalam menjaga kualitas Lingkungan Hidup yang memberikan daya dukung dan daya tampung berbagai kegiatan, pengendalian pencemaran, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), keanekaragam hayati serta pengendalian perubahan iklim. Menjaga luasan dan fungsi hutan juga menjadi peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered spesies. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki sasaran utama di Tahun 2020 untuk mempertahankan perannya berupa meningkatkan nilai produk domestik bruto sektor hulu 5-7% (lima sampai tujuh per seratus), indeks lingkungan hidup 67-68.5, dan laju deforestasi 300-400 (tiga ratus sampai empat ratus) ribu/tahun. III. DUKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TERHADAP PRIORITAS NASIONAL Pembangunan Nasional Tahun 2020 menetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan nasional yang merupakan fokus pembangunan secara nasional, dalam rangka meningkatkan efisiensi serta memaksimalkan ketersediaan anggaran nasional. Gambar 1. Dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Prioritas Nasional Prioritas Nasional 1: PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN Gambar 2.Kegiatan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Rencana Kerja Tahun 2020 mendukung Prioritas Nasional I pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung Prioritas Nasional tersebut adalah pengembangan Iptek-inovasi bidang LHK, pelaksanaan reformasi agrarian, dan perhutanan sosial. Pada era revolusi industri 4.0 saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersinergi untuk meningkatkan Iptek- inovasi agar menghilangkan kesan hutan tempat produksi menjadi pengembangan potensi hutan dari segala sektor untuk menciptakan hutan lestari yang melalui pengembangan Iptek-inovasi hasil hutan kayu, hasil hutan non kayu, jasa lingkungan, dan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan kemitraan dengan masyarakat melalui perhutanan sosial dengan memberian akses kelola hutan kepada masyarakat dalam bentuk Hutan Kemitraan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat/Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (HTR/IPHPS), Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan. Tabel 1. Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Prioritas Nasional PP KP Pro Prioritas Nasional Output Total 01- Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 01-Penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan) 002-Kawasan hutan sebagai obyek TORA 2.077.610,00 006-Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH 80.769.555,00 011-Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa 917.950,00 04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan 001-Kasus konflik tenurial yang dipetakan 3.900.000,00 001-Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan 1.744.370,00 001-Luas kawasan hutan yang memperoleh Izin Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS 8.500.000,00 002-Kasus konflik tenurial yang ditangani 4.200.000,00 003-Hutan Adat yang ditetapkan 7.250.000,00 003-Luas penyiapan Izin Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, 26.662.680,00 Prioritas Nasional PP KP Pro Prioritas Nasional Output Total IPHPS 004-Izin perhutanan sosial yang dievaluasi 7.500.000,00 007-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga 57.479.479,00 05- Pengelolaan kolaboratif sumber daya hutan bersama masyarakat desa dan pengembanga n usahanya 001-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang terbentuk 10.000.000,00 06- Pengembanga n usaha perhutanan sosial berkelanjutan 002-Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan 106.721.660,00 07- Peningkatan kapasitas institusi dan kelembagaan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial 001-Mitra Perhutanan Sosial yang diberdayakan 6.625.000,00 001- Pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui KTH/Kelompok Masyarakat 3.200.000,00 002-Kelompok Tani Hutan Mandiri 4.100.000,00 002-Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial 37.170.330,00 005-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang dikembangkan 21.700.000,00 Total 390.272.174,00 Prioritas Nasional 3: NILAI TAMBAH SEKTOR RIIL, INDUSTRIALISASI, DAN KESEMPATAN KERJA Gambar 3. Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja adalah optimalisasi hasil hutan untuk meningkatkan PNBP, Pengembangan model iptek di 7 destinasi pariwisata prioritas dan 2 KEK pariwisata, pengembangan ekowisata dan wisata bahari pada kawasan konservasi, serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan SDM yang siap kerja dibidang LHK. Kegiatan-kegiatan tersebut diperinci pada tabel berikut: Tabel 2. Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja Prioritas Nasional PP KP Pro Prioritas Nasional Output Total 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi , dan Kesempatan Kerja 02- Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisas i 01-Peningkatan industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir 06- Optimalisasi Hasil Hutan 001-Pembinaan kepatuhan Wajib Bayar (WB) yang Membayar PNBP kehutanan 2.999.750,00 001- Rekomendasi Penilaian IUPHHK yang telah diterbitkan 14.076.000,00 002-Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL 1.001.150,00 002- Rekomendasi Tertib Iuran dan Penataanusahaa n Hasil Hutan 3.000.000,00 002-Verifikasi terhadap Sertifikat legalitas kayu yang diterbitkan 10.000.000,00 003-Volume Ekspor Produk Industri Kehutanan 2.248.600,00 04-Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok 01- Pengembanga n Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan DPP Baru 001-Jumlah Destinasi Wisata Alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan 179.691.956,0 0 07- Pengembanga n klaster destinasi wisata alam berbasis hutan dan ekosistem di dalamnya 004-Jumlah Lokasi Pengembangan Sarpras Pengembangan DPP Model SBSN 123.947.000,00 03- Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja 02-Peningkatan Kualitas Penyelenggaraa n Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 03- Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 001-Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia 74.256.350,00 Total 412.970.806,00 Prioritas Nasional 4: KETAHANAN PANGAN, AIR, ENERGI, DAN LINGKUNGAN HIDUP Gambar 4. Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Program Prioritas Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup adalah dengan penetapan dan perlindungan kawasan lindung, penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), rehabilitasi hutan dan DAS, dan revitalisasi danau. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan kebakaran hutan, penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, pengelolaan sampah dan limbah, serta pemantauan kualitas air, air laut, dan udara. Strategi tersebut diterjemahkan kedalam kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut: Tabel 3. Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup Prioritas Nasional PP KP Pro Prioritas Nasional Output Total 04- Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01-Penataan Kawasan Hutan 01-Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional) 002-Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi 6.869.300,00 003-Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi 12.930.245,00 Prioritas Nasional PP KP Pro Prioritas Nasional Output Total 006-Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi pada 5 Provinsi 750.000,00 010-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air 1.500.000,00 011-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH 847.807,00 04-Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa 001-Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi 4.271.600,00 002-Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif 74.261.863,00 002-Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam 8.619.796,00 002-Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya 8.077.500,00 003-Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya 119.361.961,00 05-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 002-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi 450.000.00 Prioritas Nasional PP KP Pro Prioritas Nasional Output Total RPHJP 004-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH 13.652.323,00 007-Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project 20.100.000,00 012-Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di Wilayah Kerja BPKH 13.497.297,00 02- Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya 01-Rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif dan sipil teknis 002-Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Vegetatif 1.939.605.401,00 003-Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya 7.167.572,00 003-Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Sipil Teknis 61.701.277,00 02-Pemulihan dan konservasi daerah tangkapan air 001-Luas area Kawasan Konservasi yang ditangani permasalahannya 120.888.741,00 07-Revitalisasi Danau 005-Dokumen Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat 4.000.000,00 06-Citarum Harum 02-Penanganan Limbah Cair dan Sanitasi- Kualitas Air: Klasifikasi Minimal Kelas IV 011-Tata Kelola Pengendalian Pencemaran Air di DAS Citarum 12.090.790,00 03-Modernisasi Pengelolaan Sampah 005-Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah DAS Citarum 12.038.000,00 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan 01-Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara 003- Pembangunan Laboratorium Riset Merkuri dan Metrologi 73.990.000,00 Prioritas Nasional PP KP Pro Prioritas Nasional Output Total Lingkungan Hidup Lingkungan 005-Data dan Informasi Kualitas Udara 31.050.000,00 006-Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya 15.229.600,00 010-Data dan Informasi Kualitas Air 96.439.210,00 03-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan 004-Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 150.502,813.00 006- Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 32.390.000,00 04-Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup 001-SDM Masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari 5.977.760,00 05-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem 001-Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL 87.591.893,00 02- Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 01-Penanganan Pencemaran di Pesisir dan Laut 004-Pengelolaan Sampah Terpadu di Wilayah Pesisir dan Laut 22.600.000,00 007-Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut 4.170.400,00 02-Pengurangan Sampah Domestik dan Sampah Plastik 001-Pengurangan Timbulan Sampah Nasional 16.050.000,00 03-Penghapusan dan Penggantian Merkuri di lokasi PESK 001-Penyediaan Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di daerah PESK 12.000.000,00 04- Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis 004- Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan 76.140.000,00 012-Fasilitas Pengendalian 50.000.000,00 Prioritas Nasional PP KP Pro Prioritas Nasional Output Total Pencemaran Air 03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 01- Pemulihan Gambut 001-Pemulihan Lahan Gambut yang terdegradasi 19.550.000,00 003-Luas gambut yang difasilitasi pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan 300.000.000,00 02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 001-Luas lahan bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan 57.138.675,00 003-Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Non Institusi. 23.350.000,00 03-Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut 001-Jumlah lokasi ekosistem pesisir laut yang dipulihkan fungsinya 5.900.000,00 006-Rehabilitasi Hutan Mangrove/Pantai 25.151.840,00 04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Lingkungan Hidup di Daerah 001-Data Dan Informasi Tingkat Kerentanan Dan Risiko Perubahan Iklim 2.100.000,00 02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 001-Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan 67.465.000,00 001-Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK 52.830.000,00 03-Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 001-Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 56.986.250,00 001-Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan 22.461.000,00 Total 3.749.980.339.00 IV. ALOKASI ANGGARAN DAN EVALUASI KEBERHASILAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Dengan sumber dana dan sumber daya yang ada, pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan dengan memaksimalkan pencapaian target 2020 seperti yang telah ditetapkan. Sinergitas dalam prioritas nasional, diharapkan dapat mendorong pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020 dan memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya pada rentang populasi yang aman. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Surat Penyampaian Pagu Alokasi Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020 Nomor S-704/MK.02/2019 dari Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut: Tabel 4. Alokasi Anggaran Tahun 2020 Per Program berdasarkan Pagu Alokasi Program Alokasi (Ribu Rupiah) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK 592.759.666,00 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 86.966.609,00 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan 301.754.834,00 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 2.799.916.214,00 Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 2.049.226.996,00 Program Planologi dan Tata Lingkungan 480.427.464,00 Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 393.833.245,00 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 341.386.089,00 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 458.679.200,00 Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 468.790.771,00 Program Pengendalian Perubahan Iklim 313.272.831,00 Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 361.844.139,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 670.467.758,00 Total 9.319.325.816,00 INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP Lingkungan Hidup Indonesia Target Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2018 adalah 65-66,5. Capaian IKLH Tahun 2018 sebesar 65,14, namun menurun sebesar 1.98 % dibandingkan periode yang sama (Y o Y) di tahun sebelumnya. Kecenderungan ini dibangun dari anasir indeks kualitas air (Y o Y = -13.07 %), indeks kualitas udara (Y o Y = -2.79 %) dan indeks tutupan hutan dan lahan (Y o Y = 7.29 %). Persentase Capaian IKLH Tahun 2018 sebesar 100,22%. Nilai IKLH ini juga memenuhi 97.95% dari rentang rencana capaian dalam Renstra Tahun 2015-2019. Terdapat 10 provinsi dengan nilai IKLH tertinggi Tahun 2018 di Indonesia dengan katagori baik dan sangat baik. Provinsi Papua Barat memiliki nilai paling tinggi yaitu 82.32, diharapkan provinsi lain dapat meningkatkan nilai IKLH agar kualitas lingkungan Indonesia meningkat. Gambar 5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2015-2018 Gambar 6. 10 Provinsi dengan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tertinggi Tahun 2019 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Jumlah PNBP Tahun 2018 sebesar Rp. 6,349 Triliun. Pendapatan Kehutanan terbesar berasal dari (MAP 4214) yang berasal dari Dana Reboisasi, Penggunaan Kawasan Hutan, Provisi Sumberdaya Hutan, Pendapatan IIUPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman, Pemanfaatan Air dan Energi sebesar Rp. 5.694,02 Miliar. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Perbankan dan Pengelolaan Keuangan (MAP 4257) sebesar Rp. 258,63 Miliar. Pendapatan Jasa yang berasal dari wisata, iuran, dan jasa bidang lingkungan hidup dan kehutanan (MAP 4256) sebesar Rp. 195,05 Miliar. Angka ini meningkat 22.05 % dibandingkan periode yang sama ditahun sebelumnya. Capaian Kinerja Tahun 2018 sebesar 208.16 %, Proporsi 2015201620172018 53 ,1 60 ,3 8 58 ,68 51 ,01 13,7% 2,81% 13,07% 2015201620172018 84 ,96 81 ,61 87 ,03 84 ,76 1,23% 1,64% 2,79% 2015201620172018 58 ,55 57 ,83 56 ,88 61 ,03 13,7 % 2,81 % 7 ,29% Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Tutupan Hutan dan Lahan Capaian kumulatif Tahun 2015-2018 terhadap rencana capaian 2015- 2019 sebesar 119.5 %. Gambar 7. Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2018 EKSPOR HASIL HUTAN Indeks Kinerja Utama 3 Nilai Ekspor disumbangkan dari kayu olahan dan TSL. Nilai kayu olahan Tahun 2018 sebesar US$ 12.18 M sedangkan pada tahun 2017 sebesar US$ 10,98 Miliar. Tahun 2016 Nilai Ekspor kayu sebesar 9,27 US$ dan tahun 2015 sebesar 9,84 US$. Sedangkan Ekspor TSL tahun 2015 sebesar 5,3 Trilyun Rupiah, Tahun 2016 sebesar 6,54 Trilyun Rupiah, tahun 2017 sebesar 8,26 Trilyun Rupiah, dan tahun 2018 sebesar 13.16 Trilyun Rupiah. Gambar 8. Nilai Ekspor Kayu Olahan dan TSL Tahun 2015- 2018 KAWASAN KONSERVASI DENGAN NILAI MINIMAL 70 Perbaikan pengelolaan unit kawasan konservasi ditunjukkan dengan adanya nilai Management Effectiveness Tracking Tools (METT). Nilai METT yang menunjukkan pengelolaan membaik pada setiap Kawasan konservasi harus memiliki nilai minimal 70. Nilai METT bertujuan menunjukkan bahwa kawasan konservasi yang dikelola telah diintervensi secara nyata untuk menyelesaikan permasalahan yang melingkupinya sehingga masyarakat pun mendapatkan manfaat secara nyata, baik langsung maupun tidak langsung. Kawasan Konservasi sebagai sistem penyangga kehidupan, sangat menentukan tidak hanya keberlangsungan proses ekologis di dalam kawasannya tapi juga bagi daerah penyangga di sekitarnya. Pengelolaan yang baik terhadap kawasan konservasi akan membawa hasil dan dampak yang positif bagi ekosistem di dalam kawasan, daerah penyangga di sekitarnya dan bahkan terasa dampaknya di tingkat regional dan nasional. Entitas pengukuran adalah Kawasan Suaka Alam, yang terdiri atas Cagar Alam dan Suaka Margasatwa (SM), serta Kawasan Pelestarian Alam, yang terdiri atas Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya. Di luar KSA/KPA terdapat juga Taman Buru. Gambar 9. Nilai METT Kawasan Konservasi Tahun 2018 Pada Tahun 2018 kinerja nilai METT sebesar 77,50%, presentase capaian Tahun 2015-2018 ke Tahun 2015-2019 sebesar 57,69%, danYear of Year 87,50%. Hasil kinerja tersebut diperoleh atas prestasi dari 75 (tujuh puluh lima) kawasan konservasi dengan nilai METT minimal 70 (tujuh puluh), yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) Cagar Alam, 20 (dua puluh) Taman Wisata Alam, 10 (sepuluh) Suaka Margasatwa, 1 (satu) Taman Buru, dan 11 (sebelas) Taman Nasional. Bila dibandingkan dengan tahun 2017, terjadi peningkatan sebesar 35 (tiga puluh lima) kawasan konservasi. Secara kumilatif kinerja unit kawasan korservasi yang pengelolaannya sudah efektif menunjukkan tren positif. Pada Tahun 2015 kinerjanya hanya 22,00% (tercapai 11 (sebelas) unit kawasan konservasi dari target 50 (lima puluh)) unit kawasan konservasi), Tahun 2016 meningkat menjadi 40,00% (tercapai 40 unit kawasan korservasi dari target 100 (seratus) unit kawasan konservasi), di Tahun 2017 sebesar 53,33% (tercapai 80 (delapan puluh) unit kawasan konservasi dari target 150 (seratus lima puluh) unit kawasan konservasi)), dan Tahun 2018 kinerja meningkat kembali menjadi 77,50% (tercapai 155 (seratus lima puluh lima) unit kawasan konservasi dari target 200 (dua ratus) unit konservasi)). Capaian 2019 diharapkan tercapai 100% dengan meningkatkan efektifitas 260 (dua ratus enam puluh) unit kawasan konservasi. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN Hingga tahun 2018 kinerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebesar 63,19%. Persentase tersebut berasal dari ketercapaian jumlah KPH yang telah memproduksi barang dan jasa sebanyak 170 KPH, terdiri atas 89 (delapan puluh sembilan) KPHP dan 81 (delapan puluh satu) KPHL dari rencana 269 (dua ratus enam puluh sembilan) unit KPH. Pada tahun 2018 tercatat kontribusi KPH dalam PNBP sebesar 357,54 juta, yang diperoleh dari 35 unit KPH wajib bayar dengan 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) transaksi yang tersebar di 13 (tiga belas) provinsi. Hal ini merupakan prestasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam meningkatkan sektor ekonomi masyarakat di sekitar KPH. Gambar 10. Kontribusi KPH terhadap PNBP Tahun 2018 KAWASAN HUTAN YANG DIKELOLA MASYARAKAT SEBAGAI SENTRA PRODUKSI HASIL HUTAN Tahun 2019 menjadi penentu keberhasilan dalam kegiatan rencana strategis perhutanan sosial untuk 12,7 juta Ha kawasan hutan dapat diakses oleh masyarakat. Hasil kumulatif capaian tersebut sampai tahun 2018 sebesar 2.506.741 Ha dengan persentase 19,74%, hasil ini sangat kecil dalam capaian kumulatif target renstra. Perhutanan sosial membuat trobosan untuk mencapai target tersebut dengan beberapa skema: Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), Hutan Adat (HA), dan yang terakhir adalah skema Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN-KK), yang merupakan pengakuan kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. Perhutanan sosial menargetkan 2.000.000 Ha di tahun 2018 untuk mendukung capaian target renstra. Hasil yang diperoleh hanya 1.264.156 Ha untuk akses kelola hutan sosial dengan persentase 63,08%. Hasil capaian ini belum memenuhi target yang diharapkan dalam akses kelola hutan sosial, namun Direktorat Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan memberikan keseriusan dengan meningkatkan capaian per tahun. Kinerja Perhutanan Sosial terus mempercepat langkah, tahun 2018 capaian kinerja (Y o Y) sebesar 136,51% dari capaian luas Perhutanan Sosial tahun 2017 sebesar 520.037 Ha. Gambar 11. Luas Ijin Pemanfaatan Perhutanan Sosial (Ha), Sumber Data: Laporan Kinerja 2018 Biro Perencanaan PROVINSI YANG DAPAT DILINDUNGI DARI BAHAYA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Ada 7 (tujuh) provinsi prioritas yang telah dilindungi dari bahaya kebakaran hutan di tahun 2018, dan kini kinerjanya dapat dirasakan dengan luas kebakaran hutan dan lahan yang cenderung berkurang serta jumlah hari asap melintas negara turun. Di tahun 2015 tercatat 21 (dua puluh satu) hari asap melintas negara, pada tahun 2016 menurun menjadi hanya 4 (empat) hari serta di tahun 2017 dan tahun 2018 tidak terjadi asap yang melintas negara. Kinerja 2018 sebesar 80,42% dan Year of Year turun sebesar 13,01%. Gambar 12. Luas Kebakaran Hutan (Ha) Tahun 2015 sd 2018 , Sumber Data: Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018, Biro Perencanaan PRIORITAS NASIONAL Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional, pada tahun 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalokasikan sebesar Rp. 4.181 Trilyun dari total alokasi Rp. 9.319 Trilyun pada tabel 5 sebagai berikut: Tabel 5. Alokasi Anggaran Tahun 2020 Per Prioritas Nasional berdasarkan Pagu Alokasi No. Prioritas Nasional Alokasi 2020 (ribu) 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 390.272.174,00 2. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 412.970.806,00 3. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 3.749.980.339,00 Total 4.181.550.319,00 Sumber dana yang sudah dialokasikan tersebut dimaksimalkan untuk mencapai target kegiatan 2020 yang telah ditetapkan, untuk mendukung 3 (tiga) Prioritas Nasional melalui Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja, serta Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, dengan tidak melupakan tugas dan fungsi utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam menjamin ekosistem agar dalam keberadaan yang seimbang. Sedangkan pada tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung 9 (sembilan) Prioritas Nasional dari 10 (sepuluh) Prioritas Nasional di tingkat nasional. Data capaian Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut:
1.Pendidikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional Pendidikan telah melaksanakan kegiatan Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan serta kecakapan kerja melalui penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan, dan juga peningkatan kualitas sarana pembelajaran masyarakat melalui pengembangan KHDTK. Tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuat 4 (empat) unit pengembangan KHDTK dan 455 (empat ratus lima puluh lima) orang tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan.
2.Kesehatan Dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Prioritas Nasional Kesehatan yaitu melalui gerakan masyarakat hidup sehat yang dilaksanakan oleh Ditjen KSDAE dan Ditjen PSLB3. Capaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Prioritas Nasional ini yaitu: penghapusan penggunaan merkuri di 7 (tujuh) lokasi, pengamanan terhadap kawasan Taman Nasional Lore Lindu seluas 66.105,29 Ha, dan restorasi ekosistem untuk pengendalian penyebaran keong di Taman Nasional Lore Lindu seluas 5 (lima) Ha.
3.Perumahan dan Energi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung pencapaian dalam bidang perumahan dan energi dengan berkontribusi pada peningkatan ketersediaan air baku melalui penyediaan sumur resapan. Inisiasi ini dilakukan oleh Ditjen PDASHL yang dilaksanakan pada DAS prioritas. Capaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada inisiasi ini yaitu 6000 (enam ribu) unit sumur resapan air di 15 (lima belas) DAS prioritas.
4.Ketahanan Energi Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional ketahanan energi yaitu dengan menyediakan energi berbasis air (mini/mikrohidro) di kawasan konservasi. Pembangunan energi berbasis air ini dilakukan oleh ditjen KSDAE pada kawasan taman nasional dan non kawasan taman nasional. Pada Tahun 2018 capaian yang telah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu menghasilkan energi mini/mikrohidro di kawasan taman nasional sebesar 10.090 (sepuluh ribu sembilan puluh) Kwatt dan di kawasan non taman nasional sebesar 210 (dua ratus sepuluh) Kwatt.
5.Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu kementerian yang terjun langsung ke tingkat tapak, turut berkontribusi dalam prioritas nasional untuk penanggulangan kemiskinan. Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah dilakukan untuk pengentasan kemiskinan yaitu memfasilitasi kelembagaan usaha koperasi, penguatan modal usaha dan fasilitasi sertifikasi, standardisasi merek dan kemasan untuk membantu memasarkan produk hasil hutan yang dikelola masyarakat. Pelaku utama dalam penanggulangan kemiskinan ini yaitu Ditjen PSKL sebagai pembuat kelompok, BP2SDM sebagai pemberi pelatihan dan peningkatan ilmu untuk pengembangan usaha, serta Ditjen PHPL sebagai pemberi sertifikasi untuk melegalitaskan penjualan hasil hutan yang dikelola masyarakat. Tahun 2018, capaian yang diperoleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung penanggulangan kemiskinan yaitu peningkatan jumlah kelas kelompok tani hutan dari tingkatan pemula ke madya sebanyak 367 unit, pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial (HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat, dan Kemitraan) yang mandiri sebanyak 2.647 kelompok, dan 152 kelompok UMKM yang difasilitasi sertifikasi SVLK.
6.Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan aktif dalam bidang politik, hukum dan pertahanan keamanan. Kegiatan tersebut yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyelesaikan laporan pengaduan masyarakat sebanyak 20 (dua puluh) laporan melalui Inspektorat Jenderal. Selain itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan penguatan kapasitas dan pemenuhan standardisasi LPSE sebanyak 12 (dua belas) standardisasi serta penguatan system Monev Next Generation Online oleh Sekretariat Jenderal. Hasil dari peran aktif tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapat nilai PPID sebesar 74,4 berdasarkan nilai keterbukaan informasi publik.
7.Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional ini yaitu dengan penumbuhan inovasi produk dan kapasitas daya Tarik wisata di kawasan Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika yang didukung oleh Ditjen KSDAE dan BLI dengan menciptakan destinasi bersih, sehat, dan berkelanjutan. Hal ini selaras dalam rangka percepatan pertumbuhan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus. Capaian yang telah ditorehkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengembangan dunia usaha dan pariwisata sebagai berikut:

a.Sarana dan prasarana ekowisata pada kawasan konservasi sebanyak 22 (dua puluh dua) unit;
b.Sarana dan prasarana ekowisata pada kawasan konservasi di kawasan Danau Toba dan sekitarnya sebanyak 7 (tujuh) unit;
c.Sarana dan prasarana ekowisata pada kawasan konservasi di kawasan Borobudur dan sekitarnya sebanyak 4 (empat) unit;
d.Sarana dan prasarana ekowisata pada kawasan konservasi di kawasan Mandalika dan sekitarnya sebanyak 7 (tujuh) unit;
e.Sarana dan prasarana ekowisata pada Taman Nasional sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit;
f.Sarana dan prasarana ekowisata pada Taman Nasional di kawasan Danau Toba dan sekitarnya sebanyak 2 (dua) unit;
g.Sarana dan prasarana ekowisata pada Taman Nasional di kawasan Borobudur dan sekitarnya sebanyak 2 (dua) unit;
h.Sarana dan prasarana ekowisata pada Taman Nasional di kawasan Mandalika dan sekitarnya sebanyak 3 (tiga) unit;
i.Pengkajian dan pengembangan ekowisata kawasan hutan Aek Nauli.
1. 8.Ketahanan Pangan Kegiatan utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional ketahanan pangan yaitu dengan melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Hal ini dilakukan untuk mendukung ketahanan air untuk mencegah kekeringan dan mitigasi bencana banjir. Pelaksana utama dalam kegiatan ini adalah Ditjen PDASHL. Capaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung prioritas nasional ketahanan pangan sebagai berikut:
a.Tersedianya bibit berkualitas sebanyak 49.549.368 batang;
b.Tersedianya bibit produktif sebanyak 2.623.573 batang;
c.Hutan dan lahan kritis di DAS yang mendukung ketahanan pangan direhabilitasi seluas 8.525 Ha;
d.Pembuatan Bangunan KTA yang mendukung ketahanan pangan (Dpi, DPn, dan Gully Plug) sebanyak 915 (sembilan ratus lima belas) unit.
1. 9.Pembangunan Kewilayahan Dalam upaya Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkontribusi melalui kegitan penataan dan perencanaan kawasan hutan yang dilakukan oleh Ditjen PKTL. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan yang didukung oleh Ditjen KSDAE, PSKL, PHPL, PDASHL, dan BP2SDM. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan rehabilitasi kawasan pedesaan yang rusak dan tercemar yang dilakukan oleh Ditjen PPKL. Capaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung prioritas nasional ini yaitu meningkatnya keanekaragaman hayati dengan peningkatan populasi spesies terancam punah sebanyak 32,04%, penanganan konflik tenurial seluas 504.486 Ha, kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan seluas 88,20 juta Ha, penanggulangan kebakaran di 26 (dua puluh enam) unit kawasan konservasi non taman nasional dan 48 (empat puluh delapan) unit di taman nasional, serta melaksanakan pemulihan gambut seluas 307.953 Ha. V. PENGARUSUTAMAAN Kebijakan pengarusutamaan menjadi dasar untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Kebijakan pengarusutamaan di dalam Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 mencakup 6 (enam) Pengarusutamaan yaitu Pembangunan Berkelanjutan; Tata Kelola Pemerintah yang baik; Kesetaraan Gender; Modal Sosial Nudaya; Transformasi Digital; Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim.
a.Pembangunan Berkelanjutan Arah kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan limbah, menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam, meningkatkan kapasitas, kemampuan teknologi, pendanaan, dan pemantauan dalam pelaksanaannya, dan mengejawantahkan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam arah pembangunan di setiap sektor/bidang dan wilayah/daerah.
b.Tata Kelola Pemerintahan yang baik Arah kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik akan ditempuh dengan cara yaitu meningkatkan kualitas manajemen ASN instansi pemerintah, meningkatkan efektivitas tata kelola instansi pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
c.Pengarusutamaan Gender Sasaran Pengarusutamaan Gender diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup Kementerian LHK, melalui:
a.Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan;
b.Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG;
c.Penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
d.Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender;
e.Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah; dan
f.Penyediaan sarana prasarana yang responsif gender.
d.Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya Kebijakan Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya diarahkan ada 4 (empat) program prioritas, yaitu: Meningkatkan pembangunan inklusif berwawasan budaya, Meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, Mengembangkan produk dan jasa berbasis seni, budaya dan inovasi, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik.
e.Pengarusutamaan Transformasi Digital Sasaran Pengarusutamaan Transformasi Digital akan dicapai melalui kebijakan, yaitu membangun kondisi yang mendorong pengembangan pelayanan digital, Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemerintahan dan pelayanan masayarakat, Mengoptimalkan pengelolaan Big Data.
f.Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim Arah kebijakan dan strategi untuk mengurangi kerentanan bencana, yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang disertai dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap kebencanaan, mengembangkan dan menguatkan sistem peringatan dini bencana sampai tingkat masyarakat, mengembangkan sistem logistik kebencanaan nasional dilengkapi sistem tata kelola dan distribusi yang dapat menjangkau wilayah terluar dan terpencil, sebagai upaya penanganan bencana. Peningkatan ketahanan iklim dilaksanakan melalui implementasi Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim pada sektor-sektor prioritas yaitu:
1. 1.ketahanan iklim sektor kelautan dan pesisir;
2. 2.ketahanan iklim sektor air;
3. 3.ketahanan iklim sektor pertanian; dan
4. 4.ketahanan iklim sektor kesehatan. PENUTUP Rencana Kerja Tahun 2020 dibuat untuk menjadi acuan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 merupakan sarana transisi untuk menyambung RPJMN Tahun 2015-2019 dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Rencana Kerja Tahun 2020 perlu dilaksanakan dan dikawal bersama demi menggerakkan pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Maju. Rencana Kerja Tahun 2020 telah memasukkan Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2020 yang disusun berdasarkan evaluasi, arahan, dan masukan untuk pembangunan satu tahun mendatang, dan titik awal pelaksanaan RPJMN dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-
5. 2024.Rencana Kerja Tahun 2020 ini diharapkan mampu memberikan arahan dan acuan agar dapat ditindaklanjuti berupa Rencana Kerja Eselon I atau Eselon II atau Satker lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dapat mengidentifikasi rencana aksi yang sekiranya dapat mendukung capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai aturan yang telah ditetapkan. Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tercantum pada RKP ini diharapkan dapat membawa perubahan secara nyata di tingkat tapak dan sarana mensejahterakan masyarakat. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan dapat memberikan perlindungan optimal terhadap kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup akan lahan, sumber daya air, kebutuhan udara bersih serta menjaga sumber daya hutan dan lingkungan dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MAMAN KUSNANDAR R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 2 0 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020 Matriks Rencana dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/ Satuan Prioritas Nasional Proyek Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Prioritas Bidang Lokasi Alokasi (Ribu Rupiah) 029.01.01-Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK 01-Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup KLHK 592.759.666,00 5367-Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK 01- Terinformasikannya kebijakan, program, kegiatan, dan hasil pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan 10.094.400,00 958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 10.094.400,00 5368-Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK 01-Tersedianya Data dan Informasi yang Valid dan Mudah Diakses 30.141.268,00 001-Sistem Informasi KLHK dan Command Center 2-Sistem 00-Bukan prioritas bidang Pusat 23.287.668,00 02-Terlaksananya Layanan Data dan Informasi 963-Layanan Data dan Informasi 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 6.853.600,00 5369-Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi 01-Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi lingkungan hidup dan kehutanan 67.479.233,00 003-Forest and Climate Change Programme Financial Cooperation 95-% dana tersalurkan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 39.219.233,00 952-Layanan Perencanaan 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 28.260.000,00 5370-Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK 01-Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi lingkungan hidup dan kehutanan 268.646.040,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta 1.480.000,00 956-Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN) 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Provinsi DKI Jakarta 5.234.924,00 hidup 962-Layanan Umum 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta 39.207.709,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta 222.723.407,00 5371-Pembiayaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 01-Nilai komitmen pembiayaan fasilitas dana bergulir minimal sebesar 2 T pelaku usaha kehutanan dalam rangka RHL mitra KPH dan non KPH (HTI, HTR, HKm, HD, HR dan HHBK). 68.350.000,00 001-Dana bergulir yang terdistribusi 500-Milyar Rupiah 00-Bukan prioritas bidang Pusat 63.253.000,00 002-Penerimaan Negara Bukan Pajak/Pendapatan BLU Pusat P2H 124-Milyar Rupiah 00-Bukan prioritas bidang Pusat 5.097.000,00 5372-Pembinaan dan Koordinasi kerjasama luar negeri 01-Terpenuhinya Dukungan Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Bagi Seluruh Program KLHK 14.504.909,00 964-Layanan Kerjasama Internasional 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 13.504.909,00 Asia Tengah Dan Timur 1.000.000,00 5373-Pengendalian Ekoregion Jawa 01-Meningkatnya sinergitas dan pengendalian pembangunan LHK di Ekoregion Jawa 15.615.572,00 001-Dokumen Pengendalian Pembangunan Ekoregion 5-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Banten 3.525.875,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi DI Yogyakarta 984.000,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi DI Yogyakarta 240.125,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi DI Yogyakarta 10.865.572,00 5374-Pengendalian Ekoregion Bali-Nusra 01-Meningkatnya sinergitas dan pengendalian pembangunan LHK di Ekoregion Bali dan Nusra 15.192.308,00 001-Dokumen Pengendalian Pembangunan Ekoregion 5-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2.704.947,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur 1.573.687,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Bali 471.366,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Bali 10.442.308,00 5375-Pengendalian Ekoregion Kalimantan 01-Meningkatnya sinergitas dan pengendalian pembangunan LHK di Ekoregion Kalimantan 14.622.952,00 001-Layanan Pengendalian Ekoregion 5-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi 3.000.000,00 Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang 64-Provinsi Kalimantan Timur 1.750.000,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 64-Provinsi Kalimantan Timur 1.000.000,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 64-Provinsi Kalimantan Timur 8.872.952,00 5376-Pengendalian Ekoregion Sulawesi dan Maluku 01-Meningkatnya sinergitas dan pengendalian pembangunan LHK di Ekoregion Sulawesi dan Maluku 17.332.730,00 001-Dokumen Pengendalian Pembangunan Ekoregion 2-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi 3.221.785,00 Tenggara, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Maluku 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Maluku 2.038.215,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Selatan 1.200.000,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Selatan 10.872.730,00 5378-Pengendalian Ekoregion Papua 01-Meningkatnya sinergitas dan pengendalian pembangunan LHK di Ekoregion Papua 13.935.688,00 001-Dokumen Pengendalian Pembangunan Ekoregion 5-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 4.550.000,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 2-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 1.800.000,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Papua 400.000,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Papua 7.185.688,00 5379-Pengendalian Ekoregion Sumatera 01-Terkendalinya Pembangunan LH dan Kehutanan di Setiap Ekoregion 17.464.340,00 001-Dokumen Pengendalian Pembangunan Ekoregion 7-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Riau, 3.975.870,00 Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi DI Yogyakarta 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi DKI Jakarta 1.051.890,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Riau 472.240,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung, 11.964.340,00 Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua 5380-Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian LHK 01-Tertibnya Pengelolaan Keuangan KLHK 5.000.000,00 004-Dokumen Manajemen Pengelolaan PNBP dan Piutang KLHK 4.2-Trilyun Rupiah 00-Bukan prioritas bidang Pusat 2.605.000,00 955-Layanan Manajemen Keuangan 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 2.395.000,00 5381-Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian Kementerian LHK 01-Terselenggaranya Reformasi Birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 9.983.800,00 960-Layanan Manajemen Organisasi 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Provinsi DKI Jakarta 1.951.024,00 961-Layanan Reformasi Birokrasi 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Provinsi DKI Jakarta 245.412,00 02-Terwujudnya Sistem Merit di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 954-Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Pusat dan Provinsi DKI Jakarta 7.787.364,00 5382-Pembinaan Standardisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 01-Jumlah Dokumen Rancangan Standar (SNI dan Standar Khusus) 4.347.500,00 001-Standardisasi LHK 52-Dokumen 00-Bukan prioritas bidang Pusat 4.347.500,00 5383-Pengembangan telaahan kebijakan, perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 01-Tersedianya Regulasi dan Kebijakan LHK Lainnya serta Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum 4.596.400,00 957-Layanan Hukum 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 3.796.400,00 02-Tertanganinya Perkara dan Bantuan Hukum Bidang LHK 001-Jumlah Perkara dan Bantuan Hukum bidang LHK yang tertangani 40-Perkara 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 800.000,00 5859-Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 01-Tersedianya Rancangan Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 11.786.826,00 001-Jumlah Rancangan Kebijakan Strategis 12-Dokumen Rancangan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 3.700.000,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 1.340.400,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 6.446.426,00 02-Tersedianya Indeks Kualitas Kebijakan KLHK 002-Kualitas Kebijakan KLHK 70-POIN 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 300.000,00 5860-Penyelenggaraan Keteknikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 01-Terselenggaranya pengelolaan sarana, peralatan dan infrastruktur teknis kehutanan dan lingkungan efektif dan efisien 3.665.700,00 001-NSPK Keteknikan Bidang LHK dan Penerapannya di Satker/UPT/KPH 3-Dokumen 00-Bukan prioritas bidang Pusat 3.665.700,00 029.02.03-Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 01-Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi 86.966.609,00 5384-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK 01-Penjamin Kualitas Pengawasan 60.938.603,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 3.829.484,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 35.591.066,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 21.518.053,00 5385-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I 01-Pengawasan yang akuntabel 4.873.270,00 965-Layanan Audit Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 4.873.270,00 5386-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II 01-Pengawasan yang akuntabel 4.939.058,00 965-Layanan Audit Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 4.939.058,00 5387-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III 01-Pengawasan yang akuntabel 5.649.268,00 965-Layanan Audit Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 5.649.268,00 5388-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV 01-Pengawasan yang akuntabel 5.155.490,00 965-Layanan Audit Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 5.155.490,00 5389-Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN 01-Pengawasan yang akuntabel 5.410.920,00 002-Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat 100-Persen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 3.500.000,00 003-Layanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBM/WBBK 15-Persen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 1.910.920,00 029.03.06-Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan 01-Meningkatkan tata kelola Hutan Produksi berkelanjutan yang efektif dan efisien 301.754.834,00 02-Mengembangkan multi bisnis Hutan Produksi yang kompetitif 03-Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan Hutan Produksi 5396-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan hutan Produksi Lestari 01-Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas teknis Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 77.780.014,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 25.488.712,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 5.316.000,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 46.975.302,00 5397-Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 01-Areal Hutan Produksi tertata dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan rencana unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi 8.264.550,00 001-SK Menteri penerbitan RPHJP 20-Unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 2.950.800,00 002-Izin IUPHHK yang diterbitkan 6-Unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 2.991.250,00 005-HLN Forest Investment program I (FIP-I) : Investasi Khusus Bagi Masyarakat Untuk Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan 2-Unit KPHP 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 1.422.500,00 006-HLN Forest Investment Program (FIP) II : Promoting Sustainable Commonity Based Natural Resource Management and Institutional Development Project 10-Unit KPH 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 900.000,00 5398-Peningkatan Usaha Hutan Produksi 01-Meningkatnya kinerja dan produksi hutan alam dan hutan tanaman 14.076.000,00 001-Rekomendasi Penilaian IUPHHK yang telah diterbitkan 374-Rekomendasi 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 02- Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisas i 01- Peningkata n industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir 06-Optimalisasi Hasil Hutan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 14.076.000,00 5399-Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 01-Optimalnya ketertiban penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan 5.999.750,00 001-Pembinaan kepatuhan Wajib Bayar (WB) yang Membayar PNBP kehutanan 269-Wajib Bayar 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 02- Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisas i 01- Peningkata n industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir 06-Optimalisasi Hasil Hutan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 2.999.750,00 002-Rekomendasi Tertib Iuran dan Penataanusahaan Hasil Hutan 269-Unit 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 02- Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisas i 01- Peningkata n industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir 06-Optimalisasi Hasil Hutan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 3.000.000,00 5400-Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 01-Meningkatnya produksi HHBK dan Investasi Usaha Jasa Lingkungan 5.700.000,00 001-Rekomendasi Pengembangan Usaha Restorasi Ekosistem/Pemanfaa tan Kawasan/HHBK/ Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi 25-Unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 3.950.000,00 002-Diversifikasi Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu 6-Provinsi 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 02- Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisas i 01- Peningkata n industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir 06-Optimalisasi Hasil Hutan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 1.750.000,00 5401-Peningkatan Usaha Industri Kehutanan 01-Meningkatnya Investasi dan Ekspor Produk Industri Kehutanan 15.647.114,00 001-Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan yang diterbitkan (SK) 30-Izin 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 3.147.114,00 002-Verifikasi terhadap Sertifikat legalitas kayu yang diterbitkan 160-Kelompok 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 02- Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisas i 01- Peningkata n industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir 06-Optimalisasi Hasil Hutan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 10.000.000,00 003-Volume Ekspor Produk Industri Kehutanan 15-Juta ton 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 02- Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisas i 01- Peningkata n industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir 06-Optimalisasi Hasil Hutan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 2.248.600,00 004-Nilai ekspor produk industri kehutanan 9-USD Miliar 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 251.400,00 5402-Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan 01-Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi oleh KPHP dan unit-unit usaha pemanfaatan hutan serta industri kehutanan 174.287.406,00 002-KPHP Maju 10-Unit KPHP 01- Pengarusuta maan dan pembangung an lintas bidang Pusat 41.637.036,00 003-Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Penilaian Kinerja 34-Provinsi 00-Bukan prioritas bidang Pusat 18.141.307,00 004-Investasi Khusus (HLN) 12-Unit KPHP 00-Bukan prioritas Pusat 11.037.544,00 bidang 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 8.765.504,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 8.125.466,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 86.580.549,00 029.04.07-Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 01-Meningkatnya tutupan hutan dan lahan di hulu DAS, KPHL, Hutan Lindung dan hutan mangrove 2.799.916.214,00 02-Meningkatnya kesehatan DAS prioritas 03-Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak 5403-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 01-Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 354.986.352,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, 74.676.452,00 Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 280.309.900,00 5404-Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air 01-Pulihnya kesehatan DAS kritis 2.100.922.902,00 001-Dokumen Pembinaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Vegetatif dan Sipil Teknis 1-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 6.738.300,00 002-Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Vegetatif 56000-Ha 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 02- Pemelihara an, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemn ya 01-Rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif dan sipil teknis 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 1.939.605.401,00 Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 003-Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Sipil Teknis 3000-Unit 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 02- Pemelihara an, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemn ya 01-Rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif dan sipil teknis 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Gorontalo 61.701.277,00 004-Pembinaan Forest Program II (Development of Integrated Biodiversity Conservation and Watershed Management) 1-Kegiatan 00-Bukan prioritas bidang Pusat dan Provinsi Jambi 50.957.750,00 005-Forest Programme III (BPDASHL Palu- Poso) 1-Kegiatan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 16.768.334,00 006-Rehabilitasi Hutan Mangrove/Pantai 1000-Ha 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 03- Pemulihan Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 03-Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi 25.151.840,00 Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua 5405-Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung 01-Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari 41.337.771,00 001-Dokumen pembinaan KPHL dan produksi HHBK 7-Kegiatan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 4.667.000,00 002-KPHL yang meningkat statusnya menjadi KPHL maju 10-KPH 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau,Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi 28.984.191,00 Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 003-Pembinaan Forest Programme IV Sulawesi Barat 2-BPDASHL 01- Pengarusuta maan dan pembangung an lintas bidang Pusat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat 4.000.200,00 004-Produksi HHBK 3000-Ton 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bali, Provinsi Nusa 3.686.380,00 Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Barat 5406-Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS 01-Menurunnya Kekritisan DAS Prioritas 91.093.589,00 001-Dokumen Informasi pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana dan Peningkatan kapasitas lembaga/forum peduli DAS 1-Dokumen 01- Pengarusuta maan dan pembangung an lintas bidang Pusat 5.000.000,00 002-Jumlah Informasi pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana 34-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, 78.926.017,00 Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 003-Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya 34-lembaga/ forum 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 02- Pemelihara an, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemn ya 01-Rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif dan sipil teknis 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan 7.167.572,00 Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 5407-Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan 01-Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tanaman Hutan 186.437.646,00 001-Dokumen Pembinaan Penyediaan Benih berkualitas, Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif serta Sumber benih unggul yang dibangun 1-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 4.350.000,00 002-Sumber benih unggul yang dibangun 100-Hektar 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi 14.923.147,00 Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 003-Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif 42500000-Batang 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan 153.245.413,00 Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 004-Benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat 100000000-butir 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi 13.919.086,00 Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 5408-Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat 01-Terpulihkannya fungsi ekosistem di segmen sungai pada 15 DAS Prioritas 25.137.954,00 008-Bangunan Pengendali Kerusakan Perairan Darat 34-Unit 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara 5.510.449,00 Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 02-Meningkatnya kualitas ekosistem danau di 15 Danau Prioritas 005-Dokumen Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat 1-Dokumen 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 02- Pemelihara an, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemn ya 07-Revitalisasi Danau 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 4.000.000,00 007-Data dan Informasi Pengendalian Kerusakan Perairan Darat 34-Dokumen 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan 13.767.505,00 Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 009- Lembaga/komunitas peduli danau 30- Lembaga/Kelompo k 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Banten, Provinsi Sulawesi Selatan, dan 1.860.000,00 Provinsi Utara 029.05.08-Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 01-Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati 2.049.226.996,00 02-Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL 03-Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari 04-Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi 05-Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi 5419-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem 01-Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE 1.208.802.249,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, 92.498.684,00 Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, 78.884.890,00 Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 1.037.418.675,00 5420-Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam 01-Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam 47.307.962,00 002-Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi 4145541-Hektar 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 01-Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional) 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa 6.811.800,00 Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 003-Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi 54-Dokumen 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 01-Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional) 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi 12.930.245,00 Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 004-Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di dalam Kawasan Konservasi 54-Unit KK 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 5.910.037,00 007-Forest Programme III (Direktorat PIKA) 1-Kegiatan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat dan Provinsi Sulawesi Tengah 21.655.880,00 5421-Pengelolaan Kawasan Konservasi 01-Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru 349.697.306,00 001-Luas area Kawasan Konservasi yang ditangani permasalahannya 1800000-Hektar 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 02- Pemelihara an, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemn ya 02-Pemulihan dan konservasi daerah tangkapan air 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan 120.888.741,00 Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 002-Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif 900-Desa 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 04-Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi 74.724.588,00 Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 003-Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya 552-Unit KK 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 04-Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi 119.361.961,00 Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 004-Dokumen Pengelolaan Kawasan Konservasi 30-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 6.030.344,00 010-Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem 1-Kegiatan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 10.100.000,00 011-Forest Programme II Sumatera 2-Kegiatan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Jambi 18.591.672,00 5422-Konservasi Spesies dan Genetik 01-Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik 99.918.203,00 001-Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL 22000000-Hektar 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 01- Pencegaha n Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 05-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa 87.591.893,00 Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 002-Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL 60-Unit 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 02- Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisas i 01- Peningkata n industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir 06-Optimalisasi Hasil Hutan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, 1.001.150,00 Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat 003-Dokumen Perlindungan dan Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL 2-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 11.325.160,00 5423-Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi 01-Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi 323.928.325,00 001-Jumlah Destinasi Wisata Alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan 18-Destinasi 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 02- Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisas i 04- Peningkata n daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok 01- Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan DPP Baru 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi 179.691.956,00 Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 002-Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam 20-unit 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 04-Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Tengah, Provinsi DI 8.619.796,00 Yogyakarta, Provinsi 003-Dokumen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi 1-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 5.891.933,00 004-Jumlah Lokasi Pengembangan Sarpras Pengembangan DPP Model SBSN 8-Unit 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 02- Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisas i 04- Peningkata n daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok 07- Pengembangan klaster destinasi wisata alam berbasis hutan dan ekosistem di dalamnya 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 123.947.000,00 005-Forest Investment Program - Project 1 (FIP-1) 1-Kegiatan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Barat 5.777.640,00 5424-Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial 01-Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial 19.572.951,00 001-Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi 6468953-Hektar 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 04-Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi 4.100.800,00 Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 002-Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya 14-Unit KEE 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 04-Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan 8.077.500,00 Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Tenggara 003-Dokumen Pembinaan dan Pengelolaan Ekosistem Esensial 17-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 7.394.651,00 029.06.09-Program Planologi dan Tata Lingkungan 01-Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual 480.427.464,00 02-Tersedianya Data dan Informasi SDH 03-Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan 04-Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung 05-Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi 5432-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 01-Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 83,00 (A) di tahun 2024 253.178.801,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 16.432.343,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi 7.953.634,00 Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 970-Layanan Dukungan Manajemen Satker 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan 20.276.657,00 Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi 208.516.167,00 Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 01-Terselesaikannya penetapan kawasan hutan sebesar minimal 80% seluruh kawasan hutan 145.736.857,00 001-Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan 5-Juta Hektar 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 1.744.370,00 004-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan 1-Judul 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 270.000,00 007-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga 5225-Km 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua 57.479.479,00 02-Terselesaikannya Seluruh Proses Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan 005-Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan 48-Pemohon 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 561.470,00 008-Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH 3-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, dan Provinsi Gorontalo 3.080.833,00 03-Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA 002-Kawasan hutan sebagai obyek TORA 130000-Hektar 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 01-Penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan) 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 2.077.610,00 006-Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH 21-Dokumen 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 01-Penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan) 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,Provi nsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 80.523.095,00 5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan 01-Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH 25.195.310,00 001-Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan 11-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 4.870.508,00 004-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH 182-Klaster 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 05-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, 13.652.323,00 Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 005-Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH 22-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, 6.672.479,00 Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 5435-Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 01-Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH 46.063.689,00 002-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP 530-Peta 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 05-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 450.000,00 007-Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project 1-Laporan 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 05-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 20.100.000,00 02-Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 provinsi 004-Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030 10-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 2.779.270,00 03-Terlayaninya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi 001-Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan 1-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 1.670.000,00 013-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH 19-Laporan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, 6.649.172,00 dan Provinsi Papua 06-Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa 011-Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa 1-Dokumen 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 01-Penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan) 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 917.950,00 07-Terfasilitasinya penyusunan Rencana Kelola KPH 012-Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di Wilayah Kerja BPKH 22-KPH 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 05-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan 13.497.297,00 Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Maluku 5436-Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor 02-Terlaksananya KLHS bagi semua RTRW,RDTR, RPJP, RPJM dan KRP Prioritas di tingkat Nasional dan Daerah 5.717.807,00 002- Dokumen KLHS, D3TLH Nasional dan Peta Ekoregion yang terjamin kualitasnya 30-Dokumen KLHS 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 600.000,00 03-Terlaksananya Penerapan RPPLH pada Dokumen Perencanaan di Pusat dan Daerah 004- RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah 6-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 2.770.000,00 06-Tersedianya Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 010-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air 65-Juta Ha 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 01-Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional) 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 1.500.000,00 011-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH 7-Dokumen 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 01-Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional) 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 847.807,00 5437-Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan 01-Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan 4.535.000,00 001-Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan 60-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 3.785.000,00 006-Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi pada 5 Provinsi 5-Provinsi 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 01-Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional) 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 750.000,00 029.07.04-Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 01-Penguatan IPTEK bidang Lingkungan Hidup 393.833.245,00 02-Peningkatan IPTEK Nilai Tambah Hasil Hutan 03-Terkelolanya Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk Litbang 04-Tersedianya Produk Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Inovatif dan Implementatif 5390-Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi 01-Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 98.873.291,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Jawa Barat 11.930.611,00 03-Terselenggaranya layanan perkantoran 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat 86.942.680,00 5391-Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan 01-Tersedianya produk hasil Litbang pengelolaan hutan yang inovatif dan implementatif 28.885.000,00 001-Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan 7-Produk 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat 1.328.500,00 04-Terkelolanya KHDTK dan Hutan Penelitian 004-Pengelolaan KHDTK dan Hutan Penelitian 4-Unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat 335.000,00 05-Terkelolanya Laboratorium Pengelolaan Hutan 005-Pengelolaan Laboratorium Pengelolaan Hutan 4-Laboratorium 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat 122.000,00 06-Terbangunnya Laboratorium Sutera Alam Indonesia 006-Pembangunan Laboratorium Sutera Alam Indonesia 1-Laboratorium 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat 27.099.500,00 5392-Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan 01-Tersedianya produk hasil penelitian dan pengembangan bidang peningkatan nilai tambah hasil hutan 1.357.001,00 001-Penelitian dan Pengembangan Nilai Tambah Hasil Hutan 8-Produk 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat 1.107.001,00 02-Terkelolanya Laboratorium Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan 002-Pengelolaan Laboratorium Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan 2-Laboratorium 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat 250.000,00 5393-Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan 01-Tersedianya produk hasil penelitian dan pengembangan kualitas lingkungan dan laboratorium 96.733.129,00 001-Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan 4-Produk 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Banten 622.537,00 04- Tersedianya laboratorium rujukan untuk pengujian parameter kualitas lingkungan dan kajian baku mutu kualitas lingkungan 002-Pengembangan Laboratorium Lingkungan Rujukan Nasional 1-Laboratorium Lingkungan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Banten 324.990,00 06-Terselenggaranya layanan perkantoran 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Banten 20.909.407,00 07-Terbangunnya Laboratorium Merkuri dan Metrologi Lingkungan 003-Pembangunan Laboratorium Riset Merkuri dan Metrologi Lingkungan 1-Laboratorium Riset 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 01- Pencegaha n Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 01-Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Banten 73.990.000,00 08-Terlaksananya layanan internal 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 36-Provinsi Banten 386.000,00 09-Terselenggaranya layanan dukungan manajemen 004-Layanan Dukungan Manajemen 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Banten 500.195,00 5394-Penelitian dan Pengembangan Sosekjak dan Perubahan Iklim 01-Tersedianya produk hasil penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim 1.282.908,00 001-Penelitian dan Pengembangan sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim 11-Produk 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat 1.282.908,00 5395-Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tematik Unit Litbang LHK di Daerah (15 Satker) 01-Tersedianya produk hasil penelitian Integratif di daerah 166.701.916,00 001-Penelitian Integratif dan Pengembangan Tematik Daerah 45-Produk 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 5.442.981,00 04-Terkelolanya Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) BLI 003-KHDTK dan Hutan Penelitian 31-Unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 1.812.617,00 05-Terselenggaranya Layanan Perkantoran 994-Layanan Perkantoran 15-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan 152.617.644,00 Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan 06-Terselenggaranya layanan dukungan manajemen satker 970-Layanan Dukungan Manajemen Satker 15-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, Provinsi 6.828.674,00 Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan 029.08.10-Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 01-Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus untuk Diklat 341.386.089,00 5439-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 01-Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi dan birokrasi pada unit Badan P2SDM 165.789.655,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi 25.105.830,00 Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan 8.949.645,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan 131.734.180,00 5440-Perencanaan dan Pengembangan SDM 01-Tersedianya SDM tenaga teknis dalam mendukung operasionalisasi KPH dan SDM LHK kompeten 7.240.350,00 001-Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK 5-Jenis Jabatan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 1.470.175,00 002-Peta Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK 5-Jenis Jabatan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 1.720.175,00 003-SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya 1000-Orang 00-Bukan prioritas bidang Pusat 4.050.000,00 5441-Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK 01-Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan 36.542.324,00 001-SDM aparatur dan non aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya 3260-orang 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan 28.112.324,00 002-SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa 45-orang 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat 4.500.000,00 003-Nilai KHDTK yang dikelola 55-poin 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan 3.930.000,00 5442-Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan 01-Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan 109.375.000,00 001-Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia 472-orang 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 03- Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja 02- Peningkata n Kualitas Penyelengg araan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 03-Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 00-Bukan prioritas bidang Pusat, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Papua Barat 74.256.350,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Papua Barat 35.118.650,00 5443-Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan 01-Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan hidup 11.919.260,00 001-SDM Masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari 1530-orang 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 01- Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 04- Peningkata n Kualitas Lingkungan Hidup 04-Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup 00-Bukan prioritas bidang Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Papua Barat 5.977.760,00 002- Lembaga/komunitas yang melaksanakan gerakan masyarakat bela lingkungan 18-unit 00-Bukan prioritas bidang Pusat 3.630.000,00 003-Sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (adiwiyata) 500-unit 00-Bukan prioritas bidang Pusat 2.311.500,00 5444-Peningkatan Penyuluhan 01-Meningkatkan Jumlah Pendamping (Penyuluh Kehutanan) yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat 10.519.500,00 001-Pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui KTH/Kelompok Masyarakat 200-Orang 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 07-Peningkatan kapasitas institusi dan kelembagaan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial 00-Bukan prioritas bidang Pusat 3.200.000,00 002-Kelompok Tani Hutan Mandiri 120-KTH 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 07-Peningkatan kapasitas institusi dan kelembagaan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial 00-Bukan prioritas bidang Pusat 4.100.000,00 003-Metode Penyuluhan Kehutanan yang diimplementasikan 4-Jenis 00-Bukan prioritas bidang Pusat 3.219.500,00 029.09.11-Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 01-Meningkatnya distribusi akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat 458.679.200,00 02-Meningkatnya kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi 5413-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 01-Reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PSKL 108.947.505,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku 44.125.345,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku 4.857.890,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku 59.964.270,00 5414-Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial 01-Meningkatnya luas areal kelola masyarakat 51.466.930,00 001-Luas kawasan hutan yang memperoleh Izin Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS 500000-Hektar 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 8.500.000,00 003-Luas penyiapan Izin Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS 500000-Hektar 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku 26.662.680,00 004-Izin perhutanan sosial yang dievaluasi 300-SK 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 7.500.000,00 006-Penyiapan kawasan PS melalui Hibah Luar Negeri 12-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Jambi 8.804.250,00 5415-Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat 01-Meningkatnya kelompok usaha perhutanan sosial 235.270.111,00 001-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang terbentuk 1000-KUPS 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 05-Pengelolaan kolaboratif sumber daya hutan bersama masyarakat desa dan pengembangan usahanya 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku 10.000.000,00 002-Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan 1470-Paket 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 06- Pengembangan usaha perhutanan sosial berkelanjutan 00-Bukan prioritas bidang Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi 106.721.660,00 Selatan, dan Provinsi Maluku 005-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang dikembangkan 107-KUPS 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 07-Peningkatan kapasitas institusi dan kelembagaan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku 21.700.000,00 006-Pengembangan usaha kelompok PS melalui Hibah Luar Negeri 4-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat Jambi, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah 90.424.631,00 007-Pembinaan Pengembangan usaha perhutanan sosial 11-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 6.423.820,00 5416-Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat 01-Meningkatnya mitra dan peran serta masyarakat dalam pendampingan perhutanan sosial 43.795.330,00 001-Mitra Perhutanan Sosial yang diberdayakan 125-Mitra 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 07-Peningkatan kapasitas institusi dan kelembagaan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial 00-Bukan prioritas bidang Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi 6.625.000,00 Selatan, dan Provinsi Maluku 002-Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial 1250-Pendamping 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 07-Peningkatan kapasitas institusi dan kelembagaan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial 00-Bukan prioritas bidang Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku 37.170.330,00 5417-Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat 01-Meningkatnya penanganan konflik tenurial bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan 19.199.324,00 001-Kasus konflik tenurial yang dipetakan 40-Kasus 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan 00-Bukan prioritas bidang Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku 3.900.000,00 002-Kasus konflik tenurial yang ditangani 35-Kasus 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 4.200.000,00 003-Hutan Adat yang ditetapkan 20-SK 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan 00-Bukan prioritas bidang Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku 7.250.000,00 004-Pembinaan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat 5-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku 2.608.344,00 005-Penanganan konflik tenurial dan verifikasi Hutan Adat melalui Hibah Luar Negeri 4-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Jambi 1.240.980,00 029.10.12-Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 01-Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui penerapan instrumen penegakan hukum lingkungan 468.790.771,00 03-Meningkatnya keamanan hutan yang menjamin kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati 5427-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 01-Terwujudnya reformasi tata kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal PHLHK 173.019.771,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 26.012.009,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta 2.250.000,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 144.757.762,00 5428-Pencegahan dan Pengamanan Hutan 01-Terlaksananya pencegahan dan pengamanan terhadap gagguan dan ancaman keamanan kawasan hutan di 34 Provinsi 136.905.000,00 001-Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan 3000000-Hektar 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 04- Peningkata n Kualitas Lingkungan Hidup 02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 67.465.000,00 002- Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal 110-Operasi 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 69.440.000,00 5429-Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 01-Meningkatnya efektifitas penyelesaian sengketa lingkungan hidup 22.461.000,00 001-Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan 46-Kasus 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 04- Penguatan Kelembaga an dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 03-Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 00-Bukan prioritas bidang Provinsi DKI Jakarta 22.461.000,00 5430-Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi 01-Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi 62.830.000,00 001-Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK 1000-Perusahaan 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 04- Penguatan Kelembaga an dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 52.830.000,00 002-PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya 200-Orang 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta 10.000.000,00 5431-Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 01-Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang di tangani oleh PPNS LHK secara Profesional 73.575.000,00 001-Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 173-Kasus 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 04- Penguatan Kelembaga an dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 03-Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 56.986.250,00 002-PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya 210-Orang 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 16.588.750,00 029.11.13-Program Pengendalian Perubahan Iklim 01-Peningkatan efektivitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan 313.272.831,00 03-Penurunan luas areal kebakaran hutan/lahan 5445-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim 01-Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPI 106.930.018,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 12.446.519,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 3.020.000,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 07-Bidang hukum dan aparatur Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 91.463.499,00 5446-Adaptasi Perubahan Iklim 01-Meningkatnya kemampuan adaptasi perubahan iklim 3.200.000,00 001-Data Dan Informasi Tingkat Kerentanan Dan Risiko Perubahan Iklim 1-Dokumen 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 04- Penguatan Kelembaga an dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Lingkungan Hidup di Daerah 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 2.100.000,00 002-Program Kampung Iklim 30-Desa 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 1.100.000,00 5447-Mitigasi Perubahan Iklim 01-Ketersediaan kebijakan dan perangkat mitigasi perubahan iklim di 5 (lima) sektor dan penghapusan Bahan Perusak Ozon 11.000.000,00 003-Kebijakan Pengendalian konsumsi bahan perusak ozon 1-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Papua Barat 1.310.000,00 005-HCFC Phase-out in the Polyurethane Foam Sector Project 3-Perusahaan 01- Pengarusuta maan dan pembangung an lintas bidang Pusat 7.690.000,00 007-Data pemantauan capaian aksi mitigasi yang tervalidasi 1-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 2.000.000,00 5448-Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi 01-Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi GRK, serta monitoring, pelaporan dan verifikasi Emisi GRK yang dilaporkan secara berkala setiap tahun 4.250.000,00 001-Data Inventarisasi GRK Dan Verifikasi Serta Registri Yang Termutakhirkan 1-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 4.250.000,00 5449-Mobilisasi Sumber Daya untuk Perubahan Iklim 01-Meningkatnya ketersediaan pendanaan dan kapasitas pengembangan sains perubahan iklim dan teknologi rendah karbon 5.000.000,00 001-Kapasitas Sains dan informasi teknologi rendah karbon yang ditingkatkan 300-Orang 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 2.000.000,00 006-Kebijakan sumberdaya pendanaan dan perundingan perubahan iklim 1-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 3.000.000,00 5450-Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 01-Terjaminnya efektivitas dan jangkauan pengendalian karhutla 182.892.813,00 004-Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 1200-Desa 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 01- Pencegaha n Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 03-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 150.502.813,00 006-Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 170-sorty 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 01- Pencegaha n Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 03-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 32.390.000,00 029.12.14-Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 01-Meningkatnya kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah yang baik 361.844.139,00 02-Meningkatnya kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup dengan menurunkan resiko akibat paparan B3 dan limbah B3 03-Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan nilai ekonomi pemanfaatan sampah dan limbah B3 04-Efektifitas dukungan manajemen di lingkungan Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 5451-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 01-Terkelolanya kepemerintahan yang baik melalui pelayanan internal di lingkungan Ditjen PSLB3 59.516.139,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 22.672.224,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 36.843.915,00 5452-Pengelolaan B3 01-Terkelolanya jumlah dan jenis B3 yang beredar 15.600.000,00 002-Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun 6000000-ton 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 1.900.000,00 003-Pengurangan dan Penghapusan Senyawa POPs 1-Jenis B3 00-Bukan prioritas bidang Pusat 850.000,00 004-Pembentukan Sistem Informasi dan Monitoring Pengelolaan B3 dan Senyawa POPs 1-Sistem 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 850.000,00 02-Meningkatnya penggunaan teknologi pengolahan emas tanpa merkuri untuk kegiatan penambangan emas skala kecil 001-Penyediaan Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di daerah PESK 5-unit 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 02- Penanggula ngan Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 03-Penghapusan dan Penggantian Merkuri di lokasi PESK 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Sulawesi Tenggara 12.000.000,00 5453-Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 01-Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 374.688.305 ton dalam 5 tahun 9.100.000,00 001-Layanan Perizinan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 400-Industri 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 4.600.000,00 002-Pengembangan Kebijakan dan Peraturan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 3-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 4.500.000,00 5454-Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 01-Meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan limbah medis secara terpadu minimal 1 unit di setiap Provinsi (32 Provinsi) 102.840.000,00 004-Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan 5-Unit 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 02- Penanggula ngan Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 04-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Riau, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua 76.140.000,00 02-Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 374.688.305 ton dalam 5 tahun 002-Pembinaan pengelolaan limbah B3 untuk usaha/kegiatan 500-Usaha kegiatan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 8.350.000,00 03-Meningkatnya pemanfaatan limbah B3 untuk meningkatkan nilai ekonomi sebesar 20% (20,2 T) 001-Pembangunan Fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 dan Limbah Non B3 untuk meningkatkan nilai ekonomi 2-Unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Kalimantan Barat 18.350.000,00 5455-Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 01-Meningkatnya jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan non institusi yang terpulihkan sebesar 100.000 ton dalam 5 tahun 30.850.000,00 003-Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Non Institusi. 10000-ton 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 03- Pemulihan Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur 23.350.000,00 02-Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 374.688.305 ton dalam 5 tahun 001-Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Institusi 250000-Ton 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 3.950.000,00 03-Meningkatnya penanganan kedaruratan limbah B3 sebesar 100% dalam 5 tahun 002-Pembangunan Sistem Penanganan Kedaruratan Limbah B3 1-sistem 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 3.550.000,00 5456-Pengelolaan Sampah 01-Meningkatnya jumlah pengurangan sampah sebesar 86.990.000 ton dalam 5 tahun (30% dari proyeksi timbulan sampah) 143.938.000,00 001-Pengurangan Timbulan Sampah Nasional 126080-Ton 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 02- Penanggula ngan Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 02-Pengurangan Sampah Domestik dan Sampah Plastik 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 16.050.000,00 02-Meningkatnya jumlah penanganan sampah sebesar 252.420.000 ton dalam 5 tahun (70% dari proyeksi timbulan sampah) 002-Peningkatan Penanganan Sampah Nasional 41400-Ton 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi 29.800.000,00 Jawa Timur, Provinsi Banten, dan Provinsi Sulawesi Utara 003-Penanganan Sampah Melalui Evaluasi Kota Bersih, Teduh dan Sehat Berkelanjutan (ADIPURA) 14039600-Ton 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 63.450.000,00 005-Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah DAS Citarum 4464-Ton 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 06-Citarum Harum 03-Modernisasi Pengelolaan Sampah 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat dan Provinsi Jawa Barat 12.038.000,00 03-Menurunnya tingkat kebocoran sampah ke laut sebesar 70% dari baseline 2018 dalam 5 tahun 004-Pengelolaan Sampah Terpadu di Wilayah Pesisir dan Laut 13650-Ton 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 02- Penanggula ngan Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 01-Penanganan Pencemaran di Pesisir dan Laut 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi 22.600.000,00 Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Papua 029.13.15-Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 01-Meningkatnya kualitas udara 670.467.758,00 02-Meningkatnya kualitas air 03-Meningkatnya kualitas tutupan lahan 04-Meningkatnya Kualitas Air Laut 06-Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH 5457-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DItjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup 01-Meningkatnya reformasi tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Ditjen. PPKL 78.899.083,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 22.552.797,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 56.346.286,00 5458-Pengendalian Pencemaran Udara 05-Tersedianya Data dan Informasi Kualitas Udara 31.050.000,00 005-Data dan Informasi Kualitas Udara 510-Lokasi 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 01- Pencegaha n Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 01-Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan 31.050.000,00 Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 5459-Pengendalian Pencemaran Air 01-Tersedianya data kualitas air 158.530.000,00 010-Data dan Informasi Kualitas Air 631-Titik 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 01- Pencegaha n Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 01-Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan 96.439.210,00 Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 11-Terkendalinya Pencemaran Air di DAS Citarum 011-Tata Kelola Pengendalian Pencemaran Air di DAS Citarum 1-DAS 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 06-Citarum Harum 02-Penanganan Limbah Cair dan Sanitasi- Kualitas Air: Klasifikasi Minimal Kelas IV 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat 12.090.790,00 12-Tersedianya Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air 012-Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air 49-Unit 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 02- Penanggula ngan Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 04-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, 50.000.000,00 Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 5460-Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut 01-Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut 25.300.000,00 001-Jumlah lokasi ekosistem pesisir laut yang dipulihkan fungsinya 4-Lokasi 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 03- Pemulihan Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 03-Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara 5.900.000,00 06-Tersedianya data dan informasi kualitas air laut 006-Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya 34-Provinsi 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 01- Pencegaha n Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 01-Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara 00-Bukan prioritas bidang Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan 15.229.600,00 Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 07-Meningkatnya jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut 007-Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut 34-Provinsi 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 02- Penanggula ngan Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 01-Penanganan Pencemaran di Pesisir dan Laut 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, 4.170.400,00 Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 5461-Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka 01-Meningkatnya luasan lahan bekas pertambangan yang terpulihkan 57.138.675,00 001-Luas lahan bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan 77.5-Hektar 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 03- Pemulihan Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi 57.138.675,00 Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 5462-Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut 01-Pemulihan Ekosistem Gambut 319.550.000,00 001-Pemulihan Lahan Gambut yang terdegradasi 1800-Hektar 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 03- Pemulihan Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 01- Pemulihan Gambut 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara 19.550.000,00 02-Pemulihan gambut di 7 Provinsi rawan kebakaran hutan 003-Luas gambut yang difasilitasi pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan 300000-Hektar 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 03- Pemulihan Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 01- Pemulihan Gambut 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi 300.000.000,00 Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua Total 9.319.325.816,00 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MAMAN KUSNANDAR MAMAN KUSNANDAR

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
11.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
12.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
14.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020.

Pasal 1

Pasal 2

Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 mengacu pada Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I terkait.

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

1.Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Secara Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 mempunyai tema utama “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang dilaksanakan dalam lima Prioritas Nasional;
2.Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
3.Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran Kementerian/ Lembaga, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;
4.Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah. Rencana Kerja Pemerintah memiliki poin utama untuk mencapai tujuan kerja pemerintah setahun kedepan dengan membuat prioritas nasional. Prioritas Nasional ditetapkan mulai pada tahun 2017 dan terdapat 23 Prioritas Nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mendukung 14 Prioritas Nasional dari 23 Prioritas nasional, 21 Proyek Prioritas Nasional dan 47 Kegiatan prioritas Nasional. Prioritas Nasional di Tahun 2018 dan Tahun 2019 dilakukan penajaman atau refocusing. Pada Tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung 9 dari 10 Prioritas Nasional, 13 Program Prioritas, dan 23 Kegiatan Prioritas sedangkan di Tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung 3 dari 5 Prioritas Nasional, 13 Program Prioritas dan 23 Kegiatan Prioritas. Tahun 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat di dalam Prioritas Nasional yang sama dengan Tahun 2019 namun terdapat perbedaan detail di dalam nomenklatur. Tujuannya yaitu untuk mengsinkronisasikan realisasi rencana kerja tahun sebelumnya dengan rencana kerja tahun berikutnya sesuai dengan RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengintegrasikan pembangunan dalam rencana kerja pemerintah Tahun 2020, dimana posisi pembangunan LHK diintegrasikan dalam 3 dari 5 prioritas nasional : 1) pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, 2) nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja, dan 3) ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup. Pembangunan tematik Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan tahun 2020 mendukung RKP 2020 meliputi Kesetaraan Gender, Tata Kelola, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial Budaya, dan Tranformasi Digital. Target Pembangunan Tahun 2020 yaitu pertumbuhan ekonomi 5.3-5.5%, tingkat kemiskinan 8-9%, tingkat pengangguran terbuka 4.7-5.1%, indeks pembangunan manusia 72.5, dan indeks gini 0.375-0.38. II. SASARAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020 Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 ini memperhatikan arah pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung Pembangunan Nasional Tahun 2020 berupa:
1.Peningkatan daya saing produk kehutanan dan memperkuat sirkular ekonomi pembangunan lingkungan hidup (termasuk memperkuat tata kelola dan pengembangan SDM).
2.Mempertahankan dan mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan (termasuk mengurangi resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan), mengurangi beban lingkungan untuk menyiapkan landasan pembangunan rendah karbon, pengurangan emisi dan secara bertahap memperbaiki kondisi lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai peran dalam menjaga kualitas Lingkungan Hidup yang memberikan daya dukung dan daya tampung berbagai kegiatan, pengendalian pencemaran, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), keanekaragam hayati serta pengendalian perubahan iklim. Menjaga luasan dan fungsi hutan juga menjadi peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered spesies. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki sasaran utama di Tahun 2020 untuk mempertahankan perannya berupa meningkatkan nilai produk domestik bruto sektor hulu 5-7% (lima sampai tujuh per seratus), indeks lingkungan hidup 67-68.5, dan laju deforestasi 300-400 (tiga ratus sampai empat ratus) ribu/tahun. III. DUKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TERHADAP PRIORITAS NASIONAL Pembangunan Nasional Tahun 2020 menetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan nasional yang merupakan fokus pembangunan secara nasional, dalam rangka meningkatkan efisiensi serta memaksimalkan ketersediaan anggaran nasional. Gambar 1. Dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap Prioritas Nasional Prioritas Nasional 1: PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN Gambar 2.Kegiatan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Rencana Kerja Tahun 2020 mendukung Prioritas Nasional I pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung Prioritas Nasional tersebut adalah pengembangan Iptek-inovasi bidang LHK, pelaksanaan reformasi agrarian, dan perhutanan sosial. Pada era revolusi industri 4.0 saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersinergi untuk meningkatkan Iptek- inovasi agar menghilangkan kesan hutan tempat produksi menjadi pengembangan potensi hutan dari segala sektor untuk menciptakan hutan lestari yang melalui pengembangan Iptek-inovasi hasil hutan kayu, hasil hutan non kayu, jasa lingkungan, dan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan kemitraan dengan masyarakat melalui perhutanan sosial dengan memberian akses kelola hutan kepada masyarakat dalam bentuk Hutan Kemitraan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat/Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (HTR/IPHPS), Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan. Tabel 1. Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Prioritas Nasional PP KP Pro Prioritas Nasional Output Total 01- Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004-Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 01-Penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan) 002-Kawasan hutan sebagai obyek TORA 2.077.610,00 006-Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH 80.769.555,00 011-Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa 917.950,00 04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan 001-Kasus konflik tenurial yang dipetakan 3.900.000,00 001-Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan 1.744.370,00 001-Luas kawasan hutan yang memperoleh Izin Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS 8.500.000,00 002-Kasus konflik tenurial yang ditangani 4.200.000,00 003-Hutan Adat yang ditetapkan 7.250.000,00 003-Luas penyiapan Izin Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, 26.662.680,00 Prioritas Nasional PP KP Pro Prioritas Nasional Output Total IPHPS 004-Izin perhutanan sosial yang dievaluasi 7.500.000,00 007-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak-Hak Pihak Ketiga 57.479.479,00 05- Pengelolaan kolaboratif sumber daya hutan bersama masyarakat desa dan pengembanga n usahanya 001-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang terbentuk 10.000.000,00 06- Pengembanga n usaha perhutanan sosial berkelanjutan 002-Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan 106.721.660,00 07- Peningkatan kapasitas institusi dan kelembagaan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial 001-Mitra Perhutanan Sosial yang diberdayakan 6.625.000,00 001- Pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui KTH/Kelompok Masyarakat 3.200.000,00 002-Kelompok Tani Hutan Mandiri 4.100.000,00 002-Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial 37.170.330,00 005-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang dikembangkan 21.700.000,00 Total 390.272.174,00 Prioritas Nasional 3: NILAI TAMBAH SEKTOR RIIL, INDUSTRIALISASI, DAN KESEMPATAN KERJA Gambar 3. Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja adalah optimalisasi hasil hutan untuk meningkatkan PNBP, Pengembangan model iptek di 7 destinasi pariwisata prioritas dan 2 KEK pariwisata, pengembangan ekowisata dan wisata bahari pada kawasan konservasi, serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan SDM yang siap kerja dibidang LHK. Kegiatan-kegiatan tersebut diperinci pada tabel berikut: Tabel 2. Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja Prioritas Nasional PP KP Pro Prioritas Nasional Output Total 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi , dan Kesempatan Kerja 02- Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisas i 01-Peningkatan industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir 06- Optimalisasi Hasil Hutan 001-Pembinaan kepatuhan Wajib Bayar (WB) yang Membayar PNBP kehutanan 2.999.750,00 001- Rekomendasi Penilaian IUPHHK yang telah diterbitkan 14.076.000,00 002-Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL 1.001.150,00 002- Rekomendasi Tertib Iuran dan Penataanusahaa n Hasil Hutan 3.000.000,00 002-Verifikasi terhadap Sertifikat legalitas kayu yang diterbitkan 10.000.000,00 003-Volume Ekspor Produk Industri Kehutanan 2.248.600,00 04-Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok 01- Pengembanga n Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan DPP Baru 001-Jumlah Destinasi Wisata Alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan 179.691.956,0 0 07- Pengembanga n klaster destinasi wisata alam berbasis hutan dan ekosistem di dalamnya 004-Jumlah Lokasi Pengembangan Sarpras Pengembangan DPP Model SBSN 123.947.000,00 03- Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja 02-Peningkatan Kualitas Penyelenggaraa n Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 03- Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 001-Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia 74.256.350,00 Total 412.970.806,00 Prioritas Nasional 4: KETAHANAN PANGAN, AIR, ENERGI, DAN LINGKUNGAN HIDUP Gambar 4. Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Program Prioritas Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup adalah dengan penetapan dan perlindungan kawasan lindung, penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), rehabilitasi hutan dan DAS, dan revitalisasi danau. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan kebakaran hutan, penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, pengelolaan sampah dan limbah, serta pemantauan kualitas air, air laut, dan udara. Strategi tersebut diterjemahkan kedalam kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut: Tabel 3. Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup Prioritas Nasional PP KP Pro Prioritas Nasional Output Total 04- Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01-Penataan Kawasan Hutan 01-Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional) 002-Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi 6.869.300,00 003-Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi 12.930.245,00 Prioritas Nasional PP KP Pro Prioritas Nasional Output Total 006-Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi pada 5 Provinsi 750.000,00 010-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air 1.500.000,00 011-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH 847.807,00 04-Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa 001-Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi 4.271.600,00 002-Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif 74.261.863,00 002-Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam 8.619.796,00 002-Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya 8.077.500,00 003-Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya 119.361.961,00 05-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 002-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi 450.000.00 Prioritas Nasional PP KP Pro Prioritas Nasional Output Total RPHJP 004-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH 13.652.323,00 007-Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project 20.100.000,00 012-Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di Wilayah Kerja BPKH 13.497.297,00 02- Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya 01-Rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif dan sipil teknis 002-Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Vegetatif 1.939.605.401,00 003-Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya 7.167.572,00 003-Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Sipil Teknis 61.701.277,00 02-Pemulihan dan konservasi daerah tangkapan air 001-Luas area Kawasan Konservasi yang ditangani permasalahannya 120.888.741,00 07-Revitalisasi Danau 005-Dokumen Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat 4.000.000,00 06-Citarum Harum 02-Penanganan Limbah Cair dan Sanitasi- Kualitas Air: Klasifikasi Minimal Kelas IV 011-Tata Kelola Pengendalian Pencemaran Air di DAS Citarum 12.090.790,00 03-Modernisasi Pengelolaan Sampah 005-Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah DAS Citarum 12.038.000,00 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 01-Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan 01-Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara 003- Pembangunan Laboratorium Riset Merkuri dan Metrologi 73.990.000,00 Prioritas Nasional PP KP Pro Prioritas Nasional Output Total Lingkungan Hidup Lingkungan 005-Data dan Informasi Kualitas Udara 31.050.000,00 006-Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya 15.229.600,00 010-Data dan Informasi Kualitas Air 96.439.210,00 03-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan 004-Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 150.502,813.00 006- Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 32.390.000,00 04-Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup 001-SDM Masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari 5.977.760,00 05-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem 001-Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL 87.591.893,00 02- Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 01-Penanganan Pencemaran di Pesisir dan Laut 004-Pengelolaan Sampah Terpadu di Wilayah Pesisir dan Laut 22.600.000,00 007-Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut 4.170.400,00 02-Pengurangan Sampah Domestik dan Sampah Plastik 001-Pengurangan Timbulan Sampah Nasional 16.050.000,00 03-Penghapusan dan Penggantian Merkuri di lokasi PESK 001-Penyediaan Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di daerah PESK 12.000.000,00 04- Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis 004- Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan 76.140.000,00 012-Fasilitas Pengendalian 50.000.000,00 Prioritas Nasional PP KP Pro Prioritas Nasional Output Total Pencemaran Air 03-Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 01- Pemulihan Gambut 001-Pemulihan Lahan Gambut yang terdegradasi 19.550.000,00 003-Luas gambut yang difasilitasi pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan 300.000.000,00 02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 001-Luas lahan bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan 57.138.675,00 003-Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Non Institusi. 23.350.000,00 03-Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut 001-Jumlah lokasi ekosistem pesisir laut yang dipulihkan fungsinya 5.900.000,00 006-Rehabilitasi Hutan Mangrove/Pantai 25.151.840,00 04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Lingkungan Hidup di Daerah 001-Data Dan Informasi Tingkat Kerentanan Dan Risiko Perubahan Iklim 2.100.000,00 02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 001-Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan 67.465.000,00 001-Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK 52.830.000,00 03-Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 001-Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 56.986.250,00 001-Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan 22.461.000,00 Total 3.749.980.339.00 IV. ALOKASI ANGGARAN DAN EVALUASI KEBERHASILAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Dengan sumber dana dan sumber daya yang ada, pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan dengan memaksimalkan pencapaian target 2020 seperti yang telah ditetapkan. Sinergitas dalam prioritas nasional, diharapkan dapat mendorong pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020 dan memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya pada rentang populasi yang aman. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Surat Penyampaian Pagu Alokasi Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020 Nomor S-704/MK.02/2019 dari Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut: Tabel 4. Alokasi Anggaran Tahun 2020 Per Program berdasarkan Pagu Alokasi Program Alokasi (Ribu Rupiah) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK 592.759.666,00 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 86.966.609,00 Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan 301.754.834,00 Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 2.799.916.214,00 Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 2.049.226.996,00 Program Planologi dan Tata Lingkungan 480.427.464,00 Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 393.833.245,00 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 341.386.089,00 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 458.679.200,00 Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 468.790.771,00 Program Pengendalian Perubahan Iklim 313.272.831,00 Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 361.844.139,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 670.467.758,00 Total 9.319.325.816,00 INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP Lingkungan Hidup Indonesia Target Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2018 adalah 65-66,5. Capaian IKLH Tahun 2018 sebesar 65,14, namun menurun sebesar 1.98 % dibandingkan periode yang sama (Y o Y) di tahun sebelumnya. Kecenderungan ini dibangun dari anasir indeks kualitas air (Y o Y = -13.07 %), indeks kualitas udara (Y o Y = -2.79 %) dan indeks tutupan hutan dan lahan (Y o Y = 7.29 %). Persentase Capaian IKLH Tahun 2018 sebesar 100,22%. Nilai IKLH ini juga memenuhi 97.95% dari rentang rencana capaian dalam Renstra Tahun 2015-2019. Terdapat 10 provinsi dengan nilai IKLH tertinggi Tahun 2018 di Indonesia dengan katagori baik dan sangat baik. Provinsi Papua Barat memiliki nilai paling tinggi yaitu 82.32, diharapkan provinsi lain dapat meningkatkan nilai IKLH agar kualitas lingkungan Indonesia meningkat. Gambar 5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2015-2018 Gambar 6. 10 Provinsi dengan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tertinggi Tahun 2019 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Jumlah PNBP Tahun 2018 sebesar Rp. 6,349 Triliun. Pendapatan Kehutanan terbesar berasal dari (MAP 4214) yang berasal dari Dana Reboisasi, Penggunaan Kawasan Hutan, Provisi Sumberdaya Hutan, Pendapatan IIUPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman, Pemanfaatan Air dan Energi sebesar Rp. 5.694,02 Miliar. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Perbankan dan Pengelolaan Keuangan (MAP 4257) sebesar Rp. 258,63 Miliar. Pendapatan Jasa yang berasal dari wisata, iuran, dan jasa bidang lingkungan hidup dan kehutanan (MAP 4256) sebesar Rp. 195,05 Miliar. Angka ini meningkat 22.05 % dibandingkan periode yang sama ditahun sebelumnya. Capaian Kinerja Tahun 2018 sebesar 208.16 %, Proporsi 2015201620172018 53 ,1 60 ,3 8 58 ,68 51 ,01 13,7% 2,81% 13,07% 2015201620172018 84 ,96 81 ,61 87 ,03 84 ,76 1,23% 1,64% 2,79% 2015201620172018 58 ,55 57 ,83 56 ,88 61 ,03 13,7 % 2,81 % 7 ,29% Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Tutupan Hutan dan Lahan Capaian kumulatif Tahun 2015-2018 terhadap rencana capaian 2015- 2019 sebesar 119.5 %. Gambar 7. Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2018 EKSPOR HASIL HUTAN Indeks Kinerja Utama 3 Nilai Ekspor disumbangkan dari kayu olahan dan TSL. Nilai kayu olahan Tahun 2018 sebesar US$ 12.18 M sedangkan pada tahun 2017 sebesar US$ 10,98 Miliar. Tahun 2016 Nilai Ekspor kayu sebesar 9,27 US$ dan tahun 2015 sebesar 9,84 US$. Sedangkan Ekspor TSL tahun 2015 sebesar 5,3 Trilyun Rupiah, Tahun 2016 sebesar 6,54 Trilyun Rupiah, tahun 2017 sebesar 8,26 Trilyun Rupiah, dan tahun 2018 sebesar 13.16 Trilyun Rupiah. Gambar 8. Nilai Ekspor Kayu Olahan dan TSL Tahun 2015- 2018 KAWASAN KONSERVASI DENGAN NILAI MINIMAL 70 Perbaikan pengelolaan unit kawasan konservasi ditunjukkan dengan adanya nilai Management Effectiveness Tracking Tools (METT). Nilai METT yang menunjukkan pengelolaan membaik pada setiap Kawasan konservasi harus memiliki nilai minimal 70. Nilai METT bertujuan menunjukkan bahwa kawasan konservasi yang dikelola telah diintervensi secara nyata untuk menyelesaikan permasalahan yang melingkupinya sehingga masyarakat pun mendapatkan manfaat secara nyata, baik langsung maupun tidak langsung. Kawasan Konservasi sebagai sistem penyangga kehidupan, sangat menentukan tidak hanya keberlangsungan proses ekologis di dalam kawasannya tapi juga bagi daerah penyangga di sekitarnya. Pengelolaan yang baik terhadap kawasan konservasi akan membawa hasil dan dampak yang positif bagi ekosistem di dalam kawasan, daerah penyangga di sekitarnya dan bahkan terasa dampaknya di tingkat regional dan nasional. Entitas pengukuran adalah Kawasan Suaka Alam, yang terdiri atas Cagar Alam dan Suaka Margasatwa (SM), serta Kawasan Pelestarian Alam, yang terdiri atas Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya. Di luar KSA/KPA terdapat juga Taman Buru. Gambar 9. Nilai METT Kawasan Konservasi Tahun 2018 Pada Tahun 2018 kinerja nilai METT sebesar 77,50%, presentase capaian Tahun 2015-2018 ke Tahun 2015-2019 sebesar 57,69%, danYear of Year 87,50%. Hasil kinerja tersebut diperoleh atas prestasi dari 75 (tujuh puluh lima) kawasan konservasi dengan nilai METT minimal 70 (tujuh puluh), yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) Cagar Alam, 20 (dua puluh) Taman Wisata Alam, 10 (sepuluh) Suaka Margasatwa, 1 (satu) Taman Buru, dan 11 (sebelas) Taman Nasional. Bila dibandingkan dengan tahun 2017, terjadi peningkatan sebesar 35 (tiga puluh lima) kawasan konservasi. Secara kumilatif kinerja unit kawasan korservasi yang pengelolaannya sudah efektif menunjukkan tren positif. Pada Tahun 2015 kinerjanya hanya 22,00% (tercapai 11 (sebelas) unit kawasan konservasi dari target 50 (lima puluh)) unit kawasan konservasi), Tahun 2016 meningkat menjadi 40,00% (tercapai 40 unit kawasan korservasi dari target 100 (seratus) unit kawasan konservasi), di Tahun 2017 sebesar 53,33% (tercapai 80 (delapan puluh) unit kawasan konservasi dari target 150 (seratus lima puluh) unit kawasan konservasi)), dan Tahun 2018 kinerja meningkat kembali menjadi 77,50% (tercapai 155 (seratus lima puluh lima) unit kawasan konservasi dari target 200 (dua ratus) unit konservasi)). Capaian 2019 diharapkan tercapai 100% dengan meningkatkan efektifitas 260 (dua ratus enam puluh) unit kawasan konservasi. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN Hingga tahun 2018 kinerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebesar 63,19%. Persentase tersebut berasal dari ketercapaian jumlah KPH yang telah memproduksi barang dan jasa sebanyak 170 KPH, terdiri atas 89 (delapan puluh sembilan) KPHP dan 81 (delapan puluh satu) KPHL dari rencana 269 (dua ratus enam puluh sembilan) unit KPH. Pada tahun 2018 tercatat kontribusi KPH dalam PNBP sebesar 357,54 juta, yang diperoleh dari 35 unit KPH wajib bayar dengan 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) transaksi yang tersebar di 13 (tiga belas) provinsi. Hal ini merupakan prestasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam meningkatkan sektor ekonomi masyarakat di sekitar KPH. Gambar 10. Kontribusi KPH terhadap PNBP Tahun 2018 KAWASAN HUTAN YANG DIKELOLA MASYARAKAT SEBAGAI SENTRA PRODUKSI HASIL HUTAN Tahun 2019 menjadi penentu keberhasilan dalam kegiatan rencana strategis perhutanan sosial untuk 12,7 juta Ha kawasan hutan dapat diakses oleh masyarakat. Hasil kumulatif capaian tersebut sampai tahun 2018 sebesar 2.506.741 Ha dengan persentase 19,74%, hasil ini sangat kecil dalam capaian kumulatif target renstra. Perhutanan sosial membuat trobosan untuk mencapai target tersebut dengan beberapa skema: Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), Hutan Adat (HA), dan yang terakhir adalah skema Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN-KK), yang merupakan pengakuan kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. Perhutanan sosial menargetkan 2.000.000 Ha di tahun 2018 untuk mendukung capaian target renstra. Hasil yang diperoleh hanya 1.264.156 Ha untuk akses kelola hutan sosial dengan persentase 63,08%. Hasil capaian ini belum memenuhi target yang diharapkan dalam akses kelola hutan sosial, namun Direktorat Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan memberikan keseriusan dengan meningkatkan capaian per tahun. Kinerja Perhutanan Sosial terus mempercepat langkah, tahun 2018 capaian kinerja (Y o Y) sebesar 136,51% dari capaian luas Perhutanan Sosial tahun 2017 sebesar 520.037 Ha. Gambar 11. Luas Ijin Pemanfaatan Perhutanan Sosial (Ha), Sumber Data: Laporan Kinerja 2018 Biro Perencanaan PROVINSI YANG DAPAT DILINDUNGI DARI BAHAYA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Ada 7 (tujuh) provinsi prioritas yang telah dilindungi dari bahaya kebakaran hutan di tahun 2018, dan kini kinerjanya dapat dirasakan dengan luas kebakaran hutan dan lahan yang cenderung berkurang serta jumlah hari asap melintas negara turun. Di tahun 2015 tercatat 21 (dua puluh satu) hari asap melintas negara, pada tahun 2016 menurun menjadi hanya 4 (empat) hari serta di tahun 2017 dan tahun 2018 tidak terjadi asap yang melintas negara. Kinerja 2018 sebesar 80,42% dan Year of Year turun sebesar 13,01%. Gambar 12. Luas Kebakaran Hutan (Ha) Tahun 2015 sd 2018 , Sumber Data: Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018, Biro Perencanaan PRIORITAS NASIONAL Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional, pada tahun 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalokasikan sebesar Rp. 4.181 Trilyun dari total alokasi Rp. 9.319 Trilyun pada tabel 5 sebagai berikut: Tabel 5. Alokasi Anggaran Tahun 2020 Per Prioritas Nasional berdasarkan Pagu Alokasi No. Prioritas Nasional Alokasi 2020 (ribu) 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 390.272.174,00 2. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 412.970.806,00 3. Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 3.749.980.339,00 Total 4.181.550.319,00 Sumber dana yang sudah dialokasikan tersebut dimaksimalkan untuk mencapai target kegiatan 2020 yang telah ditetapkan, untuk mendukung 3 (tiga) Prioritas Nasional melalui Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja, serta Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, dengan tidak melupakan tugas dan fungsi utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam menjamin ekosistem agar dalam keberadaan yang seimbang. Sedangkan pada tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung 9 (sembilan) Prioritas Nasional dari 10 (sepuluh) Prioritas Nasional di tingkat nasional. Data capaian Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut:
1.Pendidikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional Pendidikan telah melaksanakan kegiatan Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan serta kecakapan kerja melalui penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan, dan juga peningkatan kualitas sarana pembelajaran masyarakat melalui pengembangan KHDTK. Tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membuat 4 (empat) unit pengembangan KHDTK dan 455 (empat ratus lima puluh lima) orang tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan.
2.Kesehatan Dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Prioritas Nasional Kesehatan yaitu melalui gerakan masyarakat hidup sehat yang dilaksanakan oleh Ditjen KSDAE dan Ditjen PSLB3. Capaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Prioritas Nasional ini yaitu: penghapusan penggunaan merkuri di 7 (tujuh) lokasi, pengamanan terhadap kawasan Taman Nasional Lore Lindu seluas 66.105,29 Ha, dan restorasi ekosistem untuk pengendalian penyebaran keong di Taman Nasional Lore Lindu seluas 5 (lima) Ha.
3.Perumahan dan Energi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung pencapaian dalam bidang perumahan dan energi dengan berkontribusi pada peningkatan ketersediaan air baku melalui penyediaan sumur resapan. Inisiasi ini dilakukan oleh Ditjen PDASHL yang dilaksanakan pada DAS prioritas. Capaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada inisiasi ini yaitu 6000 (enam ribu) unit sumur resapan air di 15 (lima belas) DAS prioritas.
4.Ketahanan Energi Strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional ketahanan energi yaitu dengan menyediakan energi berbasis air (mini/mikrohidro) di kawasan konservasi. Pembangunan energi berbasis air ini dilakukan oleh ditjen KSDAE pada kawasan taman nasional dan non kawasan taman nasional. Pada Tahun 2018 capaian yang telah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu menghasilkan energi mini/mikrohidro di kawasan taman nasional sebesar 10.090 (sepuluh ribu sembilan puluh) Kwatt dan di kawasan non taman nasional sebesar 210 (dua ratus sepuluh) Kwatt.
5.Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu kementerian yang terjun langsung ke tingkat tapak, turut berkontribusi dalam prioritas nasional untuk penanggulangan kemiskinan. Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah dilakukan untuk pengentasan kemiskinan yaitu memfasilitasi kelembagaan usaha koperasi, penguatan modal usaha dan fasilitasi sertifikasi, standardisasi merek dan kemasan untuk membantu memasarkan produk hasil hutan yang dikelola masyarakat. Pelaku utama dalam penanggulangan kemiskinan ini yaitu Ditjen PSKL sebagai pembuat kelompok, BP2SDM sebagai pemberi pelatihan dan peningkatan ilmu untuk pengembangan usaha, serta Ditjen PHPL sebagai pemberi sertifikasi untuk melegalitaskan penjualan hasil hutan yang dikelola masyarakat. Tahun 2018, capaian yang diperoleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung penanggulangan kemiskinan yaitu peningkatan jumlah kelas kelompok tani hutan dari tingkatan pemula ke madya sebanyak 367 unit, pembentukan kelompok usaha perhutanan sosial (HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat, dan Kemitraan) yang mandiri sebanyak 2.647 kelompok, dan 152 kelompok UMKM yang difasilitasi sertifikasi SVLK.
6.Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan aktif dalam bidang politik, hukum dan pertahanan keamanan. Kegiatan tersebut yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyelesaikan laporan pengaduan masyarakat sebanyak 20 (dua puluh) laporan melalui Inspektorat Jenderal. Selain itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan penguatan kapasitas dan pemenuhan standardisasi LPSE sebanyak 12 (dua belas) standardisasi serta penguatan system Monev Next Generation Online oleh Sekretariat Jenderal. Hasil dari peran aktif tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapat nilai PPID sebesar 74,4 berdasarkan nilai keterbukaan informasi publik.
7.Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional ini yaitu dengan penumbuhan inovasi produk dan kapasitas daya Tarik wisata di kawasan Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika yang didukung oleh Ditjen KSDAE dan BLI dengan menciptakan destinasi bersih, sehat, dan berkelanjutan. Hal ini selaras dalam rangka percepatan pertumbuhan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus. Capaian yang telah ditorehkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengembangan dunia usaha dan pariwisata sebagai berikut:

a.Sarana dan prasarana ekowisata pada kawasan konservasi sebanyak 22 (dua puluh dua) unit;
b.Sarana dan prasarana ekowisata pada kawasan konservasi di kawasan Danau Toba dan sekitarnya sebanyak 7 (tujuh) unit;
c.Sarana dan prasarana ekowisata pada kawasan konservasi di kawasan Borobudur dan sekitarnya sebanyak 4 (empat) unit;
d.Sarana dan prasarana ekowisata pada kawasan konservasi di kawasan Mandalika dan sekitarnya sebanyak 7 (tujuh) unit;
e.Sarana dan prasarana ekowisata pada Taman Nasional sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit;
f.Sarana dan prasarana ekowisata pada Taman Nasional di kawasan Danau Toba dan sekitarnya sebanyak 2 (dua) unit;
g.Sarana dan prasarana ekowisata pada Taman Nasional di kawasan Borobudur dan sekitarnya sebanyak 2 (dua) unit;
h.Sarana dan prasarana ekowisata pada Taman Nasional di kawasan Mandalika dan sekitarnya sebanyak 3 (tiga) unit;
i.Pengkajian dan pengembangan ekowisata kawasan hutan Aek Nauli.
1. 8.Ketahanan Pangan Kegiatan utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung Prioritas Nasional ketahanan pangan yaitu dengan melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Hal ini dilakukan untuk mendukung ketahanan air untuk mencegah kekeringan dan mitigasi bencana banjir. Pelaksana utama dalam kegiatan ini adalah Ditjen PDASHL. Capaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung prioritas nasional ketahanan pangan sebagai berikut:
a.Tersedianya bibit berkualitas sebanyak 49.549.368 batang;
b.Tersedianya bibit produktif sebanyak 2.623.573 batang;
c.Hutan dan lahan kritis di DAS yang mendukung ketahanan pangan direhabilitasi seluas 8.525 Ha;
d.Pembuatan Bangunan KTA yang mendukung ketahanan pangan (Dpi, DPn, dan Gully Plug) sebanyak 915 (sembilan ratus lima belas) unit.
1. 9.Pembangunan Kewilayahan Dalam upaya Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkontribusi melalui kegitan penataan dan perencanaan kawasan hutan yang dilakukan oleh Ditjen PKTL. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan yang didukung oleh Ditjen KSDAE, PSKL, PHPL, PDASHL, dan BP2SDM. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan rehabilitasi kawasan pedesaan yang rusak dan tercemar yang dilakukan oleh Ditjen PPKL. Capaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mendukung prioritas nasional ini yaitu meningkatnya keanekaragaman hayati dengan peningkatan populasi spesies terancam punah sebanyak 32,04%, penanganan konflik tenurial seluas 504.486 Ha, kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan seluas 88,20 juta Ha, penanggulangan kebakaran di 26 (dua puluh enam) unit kawasan konservasi non taman nasional dan 48 (empat puluh delapan) unit di taman nasional, serta melaksanakan pemulihan gambut seluas 307.953 Ha. V. PENGARUSUTAMAAN Kebijakan pengarusutamaan menjadi dasar untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Kebijakan pengarusutamaan di dalam Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 mencakup 6 (enam) Pengarusutamaan yaitu Pembangunan Berkelanjutan; Tata Kelola Pemerintah yang baik; Kesetaraan Gender; Modal Sosial Nudaya; Transformasi Digital; Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim.
a.Pembangunan Berkelanjutan Arah kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan limbah, menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam, meningkatkan kapasitas, kemampuan teknologi, pendanaan, dan pemantauan dalam pelaksanaannya, dan mengejawantahkan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam arah pembangunan di setiap sektor/bidang dan wilayah/daerah.
b.Tata Kelola Pemerintahan yang baik Arah kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik akan ditempuh dengan cara yaitu meningkatkan kualitas manajemen ASN instansi pemerintah, meningkatkan efektivitas tata kelola instansi pemerintah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
c.Pengarusutamaan Gender Sasaran Pengarusutamaan Gender diarahkan untuk mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkup Kementerian LHK, melalui:
a.Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan;
b.Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG;
c.Penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
d.Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender;
e.Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah; dan
f.Penyediaan sarana prasarana yang responsif gender.
d.Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya Kebijakan Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya diarahkan ada 4 (empat) program prioritas, yaitu: Meningkatkan pembangunan inklusif berwawasan budaya, Meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, Mengembangkan produk dan jasa berbasis seni, budaya dan inovasi, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik.
e.Pengarusutamaan Transformasi Digital Sasaran Pengarusutamaan Transformasi Digital akan dicapai melalui kebijakan, yaitu membangun kondisi yang mendorong pengembangan pelayanan digital, Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemerintahan dan pelayanan masayarakat, Mengoptimalkan pengelolaan Big Data.
f.Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim Arah kebijakan dan strategi untuk mengurangi kerentanan bencana, yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang disertai dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap kebencanaan, mengembangkan dan menguatkan sistem peringatan dini bencana sampai tingkat masyarakat, mengembangkan sistem logistik kebencanaan nasional dilengkapi sistem tata kelola dan distribusi yang dapat menjangkau wilayah terluar dan terpencil, sebagai upaya penanganan bencana. Peningkatan ketahanan iklim dilaksanakan melalui implementasi Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim pada sektor-sektor prioritas yaitu:
1. 1.ketahanan iklim sektor kelautan dan pesisir;
2. 2.ketahanan iklim sektor air;
3. 3.ketahanan iklim sektor pertanian; dan
4. 4.ketahanan iklim sektor kesehatan. PENUTUP Rencana Kerja Tahun 2020 dibuat untuk menjadi acuan pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 merupakan sarana transisi untuk menyambung RPJMN Tahun 2015-2019 dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Rencana Kerja Tahun 2020 perlu dilaksanakan dan dikawal bersama demi menggerakkan pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Maju. Rencana Kerja Tahun 2020 telah memasukkan Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2020 yang disusun berdasarkan evaluasi, arahan, dan masukan untuk pembangunan satu tahun mendatang, dan titik awal pelaksanaan RPJMN dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-
5. 2024.Rencana Kerja Tahun 2020 ini diharapkan mampu memberikan arahan dan acuan agar dapat ditindaklanjuti berupa Rencana Kerja Eselon I atau Eselon II atau Satker lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta dapat mengidentifikasi rencana aksi yang sekiranya dapat mendukung capaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai aturan yang telah ditetapkan. Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tercantum pada RKP ini diharapkan dapat membawa perubahan secara nyata di tingkat tapak dan sarana mensejahterakan masyarakat. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan dapat memberikan perlindungan optimal terhadap kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup akan lahan, sumber daya air, kebutuhan udara bersih serta menjaga sumber daya hutan dan lingkungan dalam mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MAMAN KUSNANDAR R e n c a n a K e r j a K L H K T a h u n 2 0 2 0 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019 TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020 Matriks Rencana dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 Program/ Kegiatan Sasaran Indikator (Output) Target/ Satuan Prioritas Nasional Proyek Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Prioritas Bidang Lokasi Alokasi (Ribu Rupiah) 029.01.01-Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK 01-Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup KLHK 592.759.666,00 5367-Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK 01- Terinformasikannya kebijakan, program, kegiatan, dan hasil pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan 10.094.400,00 958-Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 10.094.400,00 5368-Penyelenggaraan Data dan Informasi KLHK 01-Tersedianya Data dan Informasi yang Valid dan Mudah Diakses 30.141.268,00 001-Sistem Informasi KLHK dan Command Center 2-Sistem 00-Bukan prioritas bidang Pusat 23.287.668,00 02-Terlaksananya Layanan Data dan Informasi 963-Layanan Data dan Informasi 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 6.853.600,00 5369-Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi 01-Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi lingkungan hidup dan kehutanan 67.479.233,00 003-Forest and Climate Change Programme Financial Cooperation 95-% dana tersalurkan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 39.219.233,00 952-Layanan Perencanaan 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 28.260.000,00 5370-Penyelenggaraan Ketatausahaan Kerumahtanggaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kementerian LHK 01-Terselenggaranya kegiatan perencanaan dan evaluasi lingkungan hidup dan kehutanan 268.646.040,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta 1.480.000,00 956-Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN) 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Provinsi DKI Jakarta 5.234.924,00 hidup 962-Layanan Umum 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta 39.207.709,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta 222.723.407,00 5371-Pembiayaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 01-Nilai komitmen pembiayaan fasilitas dana bergulir minimal sebesar 2 T pelaku usaha kehutanan dalam rangka RHL mitra KPH dan non KPH (HTI, HTR, HKm, HD, HR dan HHBK). 68.350.000,00 001-Dana bergulir yang terdistribusi 500-Milyar Rupiah 00-Bukan prioritas bidang Pusat 63.253.000,00 002-Penerimaan Negara Bukan Pajak/Pendapatan BLU Pusat P2H 124-Milyar Rupiah 00-Bukan prioritas bidang Pusat 5.097.000,00 5372-Pembinaan dan Koordinasi kerjasama luar negeri 01-Terpenuhinya Dukungan Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri Bagi Seluruh Program KLHK 14.504.909,00 964-Layanan Kerjasama Internasional 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 13.504.909,00 Asia Tengah Dan Timur 1.000.000,00 5373-Pengendalian Ekoregion Jawa 01-Meningkatnya sinergitas dan pengendalian pembangunan LHK di Ekoregion Jawa 15.615.572,00 001-Dokumen Pengendalian Pembangunan Ekoregion 5-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Banten 3.525.875,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi DI Yogyakarta 984.000,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi DI Yogyakarta 240.125,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi DI Yogyakarta 10.865.572,00 5374-Pengendalian Ekoregion Bali-Nusra 01-Meningkatnya sinergitas dan pengendalian pembangunan LHK di Ekoregion Bali dan Nusra 15.192.308,00 001-Dokumen Pengendalian Pembangunan Ekoregion 5-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2.704.947,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur 1.573.687,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Bali 471.366,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Bali 10.442.308,00 5375-Pengendalian Ekoregion Kalimantan 01-Meningkatnya sinergitas dan pengendalian pembangunan LHK di Ekoregion Kalimantan 14.622.952,00 001-Layanan Pengendalian Ekoregion 5-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi 3.000.000,00 Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang 64-Provinsi Kalimantan Timur 1.750.000,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 64-Provinsi Kalimantan Timur 1.000.000,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 64-Provinsi Kalimantan Timur 8.872.952,00 5376-Pengendalian Ekoregion Sulawesi dan Maluku 01-Meningkatnya sinergitas dan pengendalian pembangunan LHK di Ekoregion Sulawesi dan Maluku 17.332.730,00 001-Dokumen Pengendalian Pembangunan Ekoregion 2-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi 3.221.785,00 Tenggara, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Maluku 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Maluku 2.038.215,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Selatan 1.200.000,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Selatan 10.872.730,00 5378-Pengendalian Ekoregion Papua 01-Meningkatnya sinergitas dan pengendalian pembangunan LHK di Ekoregion Papua 13.935.688,00 001-Dokumen Pengendalian Pembangunan Ekoregion 5-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 4.550.000,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 2-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 1.800.000,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Papua 400.000,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Papua 7.185.688,00 5379-Pengendalian Ekoregion Sumatera 01-Terkendalinya Pembangunan LH dan Kehutanan di Setiap Ekoregion 17.464.340,00 001-Dokumen Pengendalian Pembangunan Ekoregion 7-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Riau, 3.975.870,00 Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi DI Yogyakarta 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi DKI Jakarta 1.051.890,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Riau 472.240,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung, 11.964.340,00 Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua 5380-Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kementerian LHK 01-Tertibnya Pengelolaan Keuangan KLHK 5.000.000,00 004-Dokumen Manajemen Pengelolaan PNBP dan Piutang KLHK 4.2-Trilyun Rupiah 00-Bukan prioritas bidang Pusat 2.605.000,00 955-Layanan Manajemen Keuangan 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 2.395.000,00 5381-Penyelenggaraan Administrasi dan Penataan Kepegawaian Kementerian LHK 01-Terselenggaranya Reformasi Birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 9.983.800,00 960-Layanan Manajemen Organisasi 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Provinsi DKI Jakarta 1.951.024,00 961-Layanan Reformasi Birokrasi 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Provinsi DKI Jakarta 245.412,00 02-Terwujudnya Sistem Merit di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 954-Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Pusat dan Provinsi DKI Jakarta 7.787.364,00 5382-Pembinaan Standardisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 01-Jumlah Dokumen Rancangan Standar (SNI dan Standar Khusus) 4.347.500,00 001-Standardisasi LHK 52-Dokumen 00-Bukan prioritas bidang Pusat 4.347.500,00 5383-Pengembangan telaahan kebijakan, perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 01-Tersedianya Regulasi dan Kebijakan LHK Lainnya serta Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum 4.596.400,00 957-Layanan Hukum 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 3.796.400,00 02-Tertanganinya Perkara dan Bantuan Hukum Bidang LHK 001-Jumlah Perkara dan Bantuan Hukum bidang LHK yang tertangani 40-Perkara 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 800.000,00 5859-Penyelenggaraan Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 01-Tersedianya Rancangan Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 11.786.826,00 001-Jumlah Rancangan Kebijakan Strategis 12-Dokumen Rancangan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 3.700.000,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 1.340.400,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 6.446.426,00 02-Tersedianya Indeks Kualitas Kebijakan KLHK 002-Kualitas Kebijakan KLHK 70-POIN 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 300.000,00 5860-Penyelenggaraan Keteknikan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 01-Terselenggaranya pengelolaan sarana, peralatan dan infrastruktur teknis kehutanan dan lingkungan efektif dan efisien 3.665.700,00 001-NSPK Keteknikan Bidang LHK dan Penerapannya di Satker/UPT/KPH 3-Dokumen 00-Bukan prioritas bidang Pusat 3.665.700,00 029.02.03-Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 01-Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi 86.966.609,00 5384-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK 01-Penjamin Kualitas Pengawasan 60.938.603,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 3.829.484,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 35.591.066,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 21.518.053,00 5385-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil I 01-Pengawasan yang akuntabel 4.873.270,00 965-Layanan Audit Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 4.873.270,00 5386-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil II 01-Pengawasan yang akuntabel 4.939.058,00 965-Layanan Audit Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 4.939.058,00 5387-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil III 01-Pengawasan yang akuntabel 5.649.268,00 965-Layanan Audit Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 5.649.268,00 5388-Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Itwil IV 01-Pengawasan yang akuntabel 5.155.490,00 965-Layanan Audit Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 5.155.490,00 5389-Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN 01-Pengawasan yang akuntabel 5.410.920,00 002-Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat 100-Persen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 3.500.000,00 003-Layanan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBM/WBBK 15-Persen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 1.910.920,00 029.03.06-Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan 01-Meningkatkan tata kelola Hutan Produksi berkelanjutan yang efektif dan efisien 301.754.834,00 02-Mengembangkan multi bisnis Hutan Produksi yang kompetitif 03-Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan Hutan Produksi 5396-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan hutan Produksi Lestari 01-Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas teknis Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 77.780.014,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 25.488.712,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 5.316.000,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 46.975.302,00 5397-Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi 01-Areal Hutan Produksi tertata dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan rencana unit-unit usaha pemanfaatan hutan produksi 8.264.550,00 001-SK Menteri penerbitan RPHJP 20-Unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 2.950.800,00 002-Izin IUPHHK yang diterbitkan 6-Unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 2.991.250,00 005-HLN Forest Investment program I (FIP-I) : Investasi Khusus Bagi Masyarakat Untuk Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan 2-Unit KPHP 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 1.422.500,00 006-HLN Forest Investment Program (FIP) II : Promoting Sustainable Commonity Based Natural Resource Management and Institutional Development Project 10-Unit KPH 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 900.000,00 5398-Peningkatan Usaha Hutan Produksi 01-Meningkatnya kinerja dan produksi hutan alam dan hutan tanaman 14.076.000,00 001-Rekomendasi Penilaian IUPHHK yang telah diterbitkan 374-Rekomendasi 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 02- Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisas i 01- Peningkata n industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir 06-Optimalisasi Hasil Hutan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 14.076.000,00 5399-Peningkatan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan 01-Optimalnya ketertiban penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan sesuai ketentuan 5.999.750,00 001-Pembinaan kepatuhan Wajib Bayar (WB) yang Membayar PNBP kehutanan 269-Wajib Bayar 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 02- Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisas i 01- Peningkata n industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir 06-Optimalisasi Hasil Hutan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 2.999.750,00 002-Rekomendasi Tertib Iuran dan Penataanusahaan Hasil Hutan 269-Unit 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 02- Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisas i 01- Peningkata n industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir 06-Optimalisasi Hasil Hutan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 3.000.000,00 5400-Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 01-Meningkatnya produksi HHBK dan Investasi Usaha Jasa Lingkungan 5.700.000,00 001-Rekomendasi Pengembangan Usaha Restorasi Ekosistem/Pemanfaa tan Kawasan/HHBK/ Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi 25-Unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 3.950.000,00 002-Diversifikasi Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu 6-Provinsi 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 02- Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisas i 01- Peningkata n industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir 06-Optimalisasi Hasil Hutan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 1.750.000,00 5401-Peningkatan Usaha Industri Kehutanan 01-Meningkatnya Investasi dan Ekspor Produk Industri Kehutanan 15.647.114,00 001-Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan yang diterbitkan (SK) 30-Izin 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 3.147.114,00 002-Verifikasi terhadap Sertifikat legalitas kayu yang diterbitkan 160-Kelompok 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 02- Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisas i 01- Peningkata n industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir 06-Optimalisasi Hasil Hutan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 10.000.000,00 003-Volume Ekspor Produk Industri Kehutanan 15-Juta ton 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 02- Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisas i 01- Peningkata n industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir 06-Optimalisasi Hasil Hutan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 2.248.600,00 004-Nilai ekspor produk industri kehutanan 9-USD Miliar 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 251.400,00 5402-Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan 01-Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi oleh KPHP dan unit-unit usaha pemanfaatan hutan serta industri kehutanan 174.287.406,00 002-KPHP Maju 10-Unit KPHP 01- Pengarusuta maan dan pembangung an lintas bidang Pusat 41.637.036,00 003-Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Penilaian Kinerja 34-Provinsi 00-Bukan prioritas bidang Pusat 18.141.307,00 004-Investasi Khusus (HLN) 12-Unit KPHP 00-Bukan prioritas Pusat 11.037.544,00 bidang 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 8.765.504,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 8.125.466,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 86.580.549,00 029.04.07-Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 01-Meningkatnya tutupan hutan dan lahan di hulu DAS, KPHL, Hutan Lindung dan hutan mangrove 2.799.916.214,00 02-Meningkatnya kesehatan DAS prioritas 03-Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak 5403-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 01-Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung 354.986.352,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, 74.676.452,00 Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 280.309.900,00 5404-Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air 01-Pulihnya kesehatan DAS kritis 2.100.922.902,00 001-Dokumen Pembinaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Vegetatif dan Sipil Teknis 1-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 6.738.300,00 002-Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Vegetatif 56000-Ha 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 02- Pemelihara an, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemn ya 01-Rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif dan sipil teknis 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 1.939.605.401,00 Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 003-Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Secara Sipil Teknis 3000-Unit 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 02- Pemelihara an, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemn ya 01-Rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif dan sipil teknis 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Gorontalo 61.701.277,00 004-Pembinaan Forest Program II (Development of Integrated Biodiversity Conservation and Watershed Management) 1-Kegiatan 00-Bukan prioritas bidang Pusat dan Provinsi Jambi 50.957.750,00 005-Forest Programme III (BPDASHL Palu- Poso) 1-Kegiatan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 16.768.334,00 006-Rehabilitasi Hutan Mangrove/Pantai 1000-Ha 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 03- Pemulihan Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 03-Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi 25.151.840,00 Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua 5405-Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung 01-Meningkatnya pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari 41.337.771,00 001-Dokumen pembinaan KPHL dan produksi HHBK 7-Kegiatan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 4.667.000,00 002-KPHL yang meningkat statusnya menjadi KPHL maju 10-KPH 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau,Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi 28.984.191,00 Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 003-Pembinaan Forest Programme IV Sulawesi Barat 2-BPDASHL 01- Pengarusuta maan dan pembangung an lintas bidang Pusat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat 4.000.200,00 004-Produksi HHBK 3000-Ton 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bali, Provinsi Nusa 3.686.380,00 Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Barat 5406-Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS 01-Menurunnya Kekritisan DAS Prioritas 91.093.589,00 001-Dokumen Informasi pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana dan Peningkatan kapasitas lembaga/forum peduli DAS 1-Dokumen 01- Pengarusuta maan dan pembangung an lintas bidang Pusat 5.000.000,00 002-Jumlah Informasi pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana 34-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, 78.926.017,00 Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 003-Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya 34-lembaga/ forum 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 02- Pemelihara an, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemn ya 01-Rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif dan sipil teknis 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan 7.167.572,00 Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 5407-Pembinaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan 01-Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Perbenihan Tanaman Hutan 186.437.646,00 001-Dokumen Pembinaan Penyediaan Benih berkualitas, Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif serta Sumber benih unggul yang dibangun 1-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 4.350.000,00 002-Sumber benih unggul yang dibangun 100-Hektar 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi 14.923.147,00 Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 003-Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif 42500000-Batang 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan 153.245.413,00 Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 004-Benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat 100000000-butir 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi 13.919.086,00 Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 5408-Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat 01-Terpulihkannya fungsi ekosistem di segmen sungai pada 15 DAS Prioritas 25.137.954,00 008-Bangunan Pengendali Kerusakan Perairan Darat 34-Unit 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara 5.510.449,00 Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 02-Meningkatnya kualitas ekosistem danau di 15 Danau Prioritas 005-Dokumen Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat 1-Dokumen 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 02- Pemelihara an, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemn ya 07-Revitalisasi Danau 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 4.000.000,00 007-Data dan Informasi Pengendalian Kerusakan Perairan Darat 34-Dokumen 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan 13.767.505,00 Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 009- Lembaga/komunitas peduli danau 30- Lembaga/Kelompo k 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Banten, Provinsi Sulawesi Selatan, dan 1.860.000,00 Provinsi Utara 029.05.08-Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem 01-Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati 2.049.226.996,00 02-Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL 03-Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari 04-Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi 05-Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi 5419-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem 01-Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE 1.208.802.249,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, 92.498.684,00 Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, 78.884.890,00 Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 1.037.418.675,00 5420-Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam 01-Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam 47.307.962,00 002-Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi 4145541-Hektar 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 01-Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional) 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa 6.811.800,00 Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 003-Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi 54-Dokumen 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 01-Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional) 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi 12.930.245,00 Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 004-Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di dalam Kawasan Konservasi 54-Unit KK 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 5.910.037,00 007-Forest Programme III (Direktorat PIKA) 1-Kegiatan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat dan Provinsi Sulawesi Tengah 21.655.880,00 5421-Pengelolaan Kawasan Konservasi 01-Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru 349.697.306,00 001-Luas area Kawasan Konservasi yang ditangani permasalahannya 1800000-Hektar 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 02- Pemelihara an, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemn ya 02-Pemulihan dan konservasi daerah tangkapan air 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan 120.888.741,00 Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 002-Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif 900-Desa 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 04-Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi 74.724.588,00 Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 003-Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya 552-Unit KK 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 04-Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi 119.361.961,00 Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 004-Dokumen Pengelolaan Kawasan Konservasi 30-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 6.030.344,00 010-Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem 1-Kegiatan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 10.100.000,00 011-Forest Programme II Sumatera 2-Kegiatan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Jambi 18.591.672,00 5422-Konservasi Spesies dan Genetik 01-Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik 99.918.203,00 001-Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL 22000000-Hektar 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 01- Pencegaha n Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 05-Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa 87.591.893,00 Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 002-Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL 60-Unit 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 02- Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisas i 01- Peningkata n industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir 06-Optimalisasi Hasil Hutan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, 1.001.150,00 Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Barat 003-Dokumen Perlindungan dan Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL 2-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 11.325.160,00 5423-Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi 01-Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi 323.928.325,00 001-Jumlah Destinasi Wisata Alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan 18-Destinasi 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 02- Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisas i 04- Peningkata n daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok 01- Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan DPP Baru 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi 179.691.956,00 Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 002-Jumlah Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam 20-unit 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 04-Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Tengah, Provinsi DI 8.619.796,00 Yogyakarta, Provinsi 003-Dokumen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi 1-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 5.891.933,00 004-Jumlah Lokasi Pengembangan Sarpras Pengembangan DPP Model SBSN 8-Unit 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 02- Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisas i 04- Peningkata n daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok 07- Pengembangan klaster destinasi wisata alam berbasis hutan dan ekosistem di dalamnya 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 123.947.000,00 005-Forest Investment Program - Project 1 (FIP-1) 1-Kegiatan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Barat 5.777.640,00 5424-Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial 01-Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial 19.572.951,00 001-Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi 6468953-Hektar 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 04-Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi 4.100.800,00 Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 002-Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya 14-Unit KEE 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 04-Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan 8.077.500,00 Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Tenggara 003-Dokumen Pembinaan dan Pengelolaan Ekosistem Esensial 17-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 7.394.651,00 029.06.09-Program Planologi dan Tata Lingkungan 01-Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual 480.427.464,00 02-Tersedianya Data dan Informasi SDH 03-Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan 04-Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung 05-Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi 5432-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 01-Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 83,00 (A) di tahun 2024 253.178.801,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 16.432.343,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi 7.953.634,00 Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 970-Layanan Dukungan Manajemen Satker 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan 20.276.657,00 Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi 208.516.167,00 Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 5433-Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 01-Terselesaikannya penetapan kawasan hutan sebesar minimal 80% seluruh kawasan hutan 145.736.857,00 001-Kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan 5-Juta Hektar 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 1.744.370,00 004-Informasi dan dokumentasi pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan 1-Judul 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 270.000,00 007-Panjang Batas Kawasan Hutan Yang Telah Diselesaikan Hak- Hak Pihak Ketiga 5225-Km 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua 57.479.479,00 02-Terselesaikannya Seluruh Proses Permohonan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan 005-Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan 48-Pemohon 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 561.470,00 008-Dokumen pengendalian pemantapan kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH 3-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, dan Provinsi Gorontalo 3.080.833,00 03-Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA 002-Kawasan hutan sebagai obyek TORA 130000-Hektar 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 01-Penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan) 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 2.077.610,00 006-Dokumen hasil inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan di Wilayah Kerja BPKH 21-Dokumen 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 01-Penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan) 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,Provi nsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 80.523.095,00 5434-Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan 01-Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH 25.195.310,00 001-Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan 11-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 4.870.508,00 004-Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Hasil Inventarisasi Hutan Nasional di Wilayah Kerja BPKH 182-Klaster 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 05-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, 13.652.323,00 Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 005-Data dan Informasi Pemantauan SDH di Wilayah Kerja BPKH 22-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, 6.672.479,00 Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 5435-Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 01-Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH 46.063.689,00 002-Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP 530-Peta 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 05-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 450.000,00 007-Forest Investment Program Promoting Sustainable Community Based Natural Resource Management and Institutional Development Project 1-Laporan 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 05-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 20.100.000,00 02-Pembentukan Unit KPH serta penataan ruang wilayah 34 provinsi 004-Telaahan Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan Yang Telah Mengakomodir RKTN 2011-2030 10-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 2.779.270,00 03-Terlayaninya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi 001-Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan 1-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 1.670.000,00 013-Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH 19-Laporan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, 6.649.172,00 dan Provinsi Papua 06-Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa 011-Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa 1-Dokumen 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 01-Penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan) 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 917.950,00 07-Terfasilitasinya penyusunan Rencana Kelola KPH 012-Jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di Wilayah Kerja BPKH 22-KPH 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 05-Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan 13.497.297,00 Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Maluku 5436-Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor 02-Terlaksananya KLHS bagi semua RTRW,RDTR, RPJP, RPJM dan KRP Prioritas di tingkat Nasional dan Daerah 5.717.807,00 002- Dokumen KLHS, D3TLH Nasional dan Peta Ekoregion yang terjamin kualitasnya 30-Dokumen KLHS 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 600.000,00 03-Terlaksananya Penerapan RPPLH pada Dokumen Perencanaan di Pusat dan Daerah 004- RPPLH Nasional yang tersusun, ditetapkan dan menjadi acuan pemerintah 6-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 2.770.000,00 06-Tersedianya Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 010-Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air 65-Juta Ha 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 01-Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional) 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 1.500.000,00 011-Dokumen Hasil Verifikasi Lapangan Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi Secara Partisipatif di Wilayah Kerja BPKH 7-Dokumen 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 01-Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional) 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 847.807,00 5437-Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan 01-Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan 4.535.000,00 001-Hasil Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan 60-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 3.785.000,00 006-Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi pada 5 Provinsi 5-Provinsi 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 01- Penataan Kawasan Hutan 01-Penetapan dan perlindungan kawasan hutan dengan daya dukung dan daya tampung tinggi (kawasan lindung nasional) 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 750.000,00 029.07.04-Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 01-Penguatan IPTEK bidang Lingkungan Hidup 393.833.245,00 02-Peningkatan IPTEK Nilai Tambah Hasil Hutan 03-Terkelolanya Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus untuk Litbang 04-Tersedianya Produk Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Inovatif dan Implementatif 5390-Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi 01-Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 98.873.291,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Jawa Barat 11.930.611,00 03-Terselenggaranya layanan perkantoran 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat 86.942.680,00 5391-Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan 01-Tersedianya produk hasil Litbang pengelolaan hutan yang inovatif dan implementatif 28.885.000,00 001-Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan 7-Produk 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat 1.328.500,00 04-Terkelolanya KHDTK dan Hutan Penelitian 004-Pengelolaan KHDTK dan Hutan Penelitian 4-Unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat 335.000,00 05-Terkelolanya Laboratorium Pengelolaan Hutan 005-Pengelolaan Laboratorium Pengelolaan Hutan 4-Laboratorium 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat 122.000,00 06-Terbangunnya Laboratorium Sutera Alam Indonesia 006-Pembangunan Laboratorium Sutera Alam Indonesia 1-Laboratorium 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat 27.099.500,00 5392-Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan 01-Tersedianya produk hasil penelitian dan pengembangan bidang peningkatan nilai tambah hasil hutan 1.357.001,00 001-Penelitian dan Pengembangan Nilai Tambah Hasil Hutan 8-Produk 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat 1.107.001,00 02-Terkelolanya Laboratorium Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan 002-Pengelolaan Laboratorium Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan 2-Laboratorium 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat 250.000,00 5393-Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan dan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan 01-Tersedianya produk hasil penelitian dan pengembangan kualitas lingkungan dan laboratorium 96.733.129,00 001-Penelitian dan Pengembangan Kualitas Lingkungan 4-Produk 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Banten 622.537,00 04- Tersedianya laboratorium rujukan untuk pengujian parameter kualitas lingkungan dan kajian baku mutu kualitas lingkungan 002-Pengembangan Laboratorium Lingkungan Rujukan Nasional 1-Laboratorium Lingkungan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Banten 324.990,00 06-Terselenggaranya layanan perkantoran 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Banten 20.909.407,00 07-Terbangunnya Laboratorium Merkuri dan Metrologi Lingkungan 003-Pembangunan Laboratorium Riset Merkuri dan Metrologi Lingkungan 1-Laboratorium Riset 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 01- Pencegaha n Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 01-Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Banten 73.990.000,00 08-Terlaksananya layanan internal 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 36-Provinsi Banten 386.000,00 09-Terselenggaranya layanan dukungan manajemen 004-Layanan Dukungan Manajemen 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Banten 500.195,00 5394-Penelitian dan Pengembangan Sosekjak dan Perubahan Iklim 01-Tersedianya produk hasil penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim 1.282.908,00 001-Penelitian dan Pengembangan sosial, ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim 11-Produk 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat 1.282.908,00 5395-Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Tematik Unit Litbang LHK di Daerah (15 Satker) 01-Tersedianya produk hasil penelitian Integratif di daerah 166.701.916,00 001-Penelitian Integratif dan Pengembangan Tematik Daerah 45-Produk 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 5.442.981,00 04-Terkelolanya Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) BLI 003-KHDTK dan Hutan Penelitian 31-Unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 1.812.617,00 05-Terselenggaranya Layanan Perkantoran 994-Layanan Perkantoran 15-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan 152.617.644,00 Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan 06-Terselenggaranya layanan dukungan manajemen satker 970-Layanan Dukungan Manajemen Satker 15-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Bali, Provinsi 6.828.674,00 Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan 029.08.10-Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 01-Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus untuk Diklat 341.386.089,00 5439-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM 01-Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai kerangka reformasi dan birokrasi pada unit Badan P2SDM 165.789.655,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi 25.105.830,00 Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan 8.949.645,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan 131.734.180,00 5440-Perencanaan dan Pengembangan SDM 01-Tersedianya SDM tenaga teknis dalam mendukung operasionalisasi KPH dan SDM LHK kompeten 7.240.350,00 001-Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK 5-Jenis Jabatan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 1.470.175,00 002-Peta Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK 5-Jenis Jabatan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 1.720.175,00 003-SDM LHK yang Meningkat Kompetensinya 1000-Orang 00-Bukan prioritas bidang Pusat 4.050.000,00 5441-Penyelenggaraan Diklat Aparatur dan Non Aparatur LHK 01-Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan 36.542.324,00 001-SDM aparatur dan non aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya 3260-orang 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan 28.112.324,00 002-SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa 45-orang 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat 4.500.000,00 003-Nilai KHDTK yang dikelola 55-poin 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan 3.930.000,00 5442-Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan 01-Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan 109.375.000,00 001-Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang tersedia 472-orang 03-Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 03- Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja 02- Peningkata n Kualitas Penyelengg araan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 03-Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 00-Bukan prioritas bidang Pusat, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Papua Barat 74.256.350,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Papua Barat 35.118.650,00 5443-Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan 01-Meningkatnya kapasitas masyarakat dan generasi lingkungan hidup 11.919.260,00 001-SDM Masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari 1530-orang 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 01- Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 04- Peningkata n Kualitas Lingkungan Hidup 04-Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup 00-Bukan prioritas bidang Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Papua Barat 5.977.760,00 002- Lembaga/komunitas yang melaksanakan gerakan masyarakat bela lingkungan 18-unit 00-Bukan prioritas bidang Pusat 3.630.000,00 003-Sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup (adiwiyata) 500-unit 00-Bukan prioritas bidang Pusat 2.311.500,00 5444-Peningkatan Penyuluhan 01-Meningkatkan Jumlah Pendamping (Penyuluh Kehutanan) yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat 10.519.500,00 001-Pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui KTH/Kelompok Masyarakat 200-Orang 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 07-Peningkatan kapasitas institusi dan kelembagaan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial 00-Bukan prioritas bidang Pusat 3.200.000,00 002-Kelompok Tani Hutan Mandiri 120-KTH 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 07-Peningkatan kapasitas institusi dan kelembagaan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial 00-Bukan prioritas bidang Pusat 4.100.000,00 003-Metode Penyuluhan Kehutanan yang diimplementasikan 4-Jenis 00-Bukan prioritas bidang Pusat 3.219.500,00 029.09.11-Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 01-Meningkatnya distribusi akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat 458.679.200,00 02-Meningkatnya kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi 5413-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan 01-Reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PSKL 108.947.505,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku 44.125.345,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku 4.857.890,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku 59.964.270,00 5414-Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial 01-Meningkatnya luas areal kelola masyarakat 51.466.930,00 001-Luas kawasan hutan yang memperoleh Izin Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS 500000-Hektar 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 8.500.000,00 003-Luas penyiapan Izin Perhutanan Sosial dalam skema HD, HKm, HTR, KK, IPHPS 500000-Hektar 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku 26.662.680,00 004-Izin perhutanan sosial yang dievaluasi 300-SK 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 7.500.000,00 006-Penyiapan kawasan PS melalui Hibah Luar Negeri 12-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Jambi 8.804.250,00 5415-Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat 01-Meningkatnya kelompok usaha perhutanan sosial 235.270.111,00 001-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang terbentuk 1000-KUPS 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 05-Pengelolaan kolaboratif sumber daya hutan bersama masyarakat desa dan pengembangan usahanya 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku 10.000.000,00 002-Fasilitas peningkatan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan 1470-Paket 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 06- Pengembangan usaha perhutanan sosial berkelanjutan 00-Bukan prioritas bidang Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi 106.721.660,00 Selatan, dan Provinsi Maluku 005-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang dikembangkan 107-KUPS 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 07-Peningkatan kapasitas institusi dan kelembagaan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku 21.700.000,00 006-Pengembangan usaha kelompok PS melalui Hibah Luar Negeri 4-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat Jambi, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Sulawesi Tengah 90.424.631,00 007-Pembinaan Pengembangan usaha perhutanan sosial 11-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 6.423.820,00 5416-Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat 01-Meningkatnya mitra dan peran serta masyarakat dalam pendampingan perhutanan sosial 43.795.330,00 001-Mitra Perhutanan Sosial yang diberdayakan 125-Mitra 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 07-Peningkatan kapasitas institusi dan kelembagaan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial 00-Bukan prioritas bidang Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi 6.625.000,00 Selatan, dan Provinsi Maluku 002-Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial 1250-Pendamping 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 07-Peningkatan kapasitas institusi dan kelembagaan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial 00-Bukan prioritas bidang Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku 37.170.330,00 5417-Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat 01-Meningkatnya penanganan konflik tenurial bidang perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan 19.199.324,00 001-Kasus konflik tenurial yang dipetakan 40-Kasus 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan 00-Bukan prioritas bidang Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku 3.900.000,00 002-Kasus konflik tenurial yang ditangani 35-Kasus 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 4.200.000,00 003-Hutan Adat yang ditetapkan 20-SK 01-Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 04- Pengentasan Kemiskinan 004- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 04-Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan 00-Bukan prioritas bidang Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku 7.250.000,00 004-Pembinaan Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat 5-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Maluku 2.608.344,00 005-Penanganan konflik tenurial dan verifikasi Hutan Adat melalui Hibah Luar Negeri 4-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Jambi 1.240.980,00 029.10.12-Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 01-Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui penerapan instrumen penegakan hukum lingkungan 468.790.771,00 03-Meningkatnya keamanan hutan yang menjamin kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati 5427-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 01-Terwujudnya reformasi tata kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal PHLHK 173.019.771,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 26.012.009,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta 2.250.000,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 144.757.762,00 5428-Pencegahan dan Pengamanan Hutan 01-Terlaksananya pencegahan dan pengamanan terhadap gagguan dan ancaman keamanan kawasan hutan di 34 Provinsi 136.905.000,00 001-Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan 3000000-Hektar 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04-Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 04- Peningkata n Kualitas Lingkungan Hidup 02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 67.465.000,00 002- Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal 110-Operasi 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 69.440.000,00 5429-Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup 01-Meningkatnya efektifitas penyelesaian sengketa lingkungan hidup 22.461.000,00 001-Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan 46-Kasus 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 04- Penguatan Kelembaga an dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 03-Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 00-Bukan prioritas bidang Provinsi DKI Jakarta 22.461.000,00 5430-Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi 01-Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi 62.830.000,00 001-Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK 1000-Perusahaan 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 04- Penguatan Kelembaga an dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 02-Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 52.830.000,00 002-PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya 200-Orang 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta 10.000.000,00 5431-Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 01-Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang di tangani oleh PPNS LHK secara Profesional 73.575.000,00 001-Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21 173-Kasus 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 04- Penguatan Kelembaga an dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 03-Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 00-Bukan prioritas bidang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 56.986.250,00 002-PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya 210-Orang 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 16.588.750,00 029.11.13-Program Pengendalian Perubahan Iklim 01-Peningkatan efektivitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan 313.272.831,00 03-Penurunan luas areal kebakaran hutan/lahan 5445-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim 01-Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PPI 106.930.018,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 12.446.519,00 951-Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 3.020.000,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 07-Bidang hukum dan aparatur Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 91.463.499,00 5446-Adaptasi Perubahan Iklim 01-Meningkatnya kemampuan adaptasi perubahan iklim 3.200.000,00 001-Data Dan Informasi Tingkat Kerentanan Dan Risiko Perubahan Iklim 1-Dokumen 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 04- Penguatan Kelembaga an dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 01-Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Lingkungan Hidup di Daerah 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 2.100.000,00 002-Program Kampung Iklim 30-Desa 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 1.100.000,00 5447-Mitigasi Perubahan Iklim 01-Ketersediaan kebijakan dan perangkat mitigasi perubahan iklim di 5 (lima) sektor dan penghapusan Bahan Perusak Ozon 11.000.000,00 003-Kebijakan Pengendalian konsumsi bahan perusak ozon 1-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Papua Barat 1.310.000,00 005-HCFC Phase-out in the Polyurethane Foam Sector Project 3-Perusahaan 01- Pengarusuta maan dan pembangung an lintas bidang Pusat 7.690.000,00 007-Data pemantauan capaian aksi mitigasi yang tervalidasi 1-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 2.000.000,00 5448-Inventarisasi Gas Rumah Kaca serta Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi 01-Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi GRK, serta monitoring, pelaporan dan verifikasi Emisi GRK yang dilaporkan secara berkala setiap tahun 4.250.000,00 001-Data Inventarisasi GRK Dan Verifikasi Serta Registri Yang Termutakhirkan 1-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 4.250.000,00 5449-Mobilisasi Sumber Daya untuk Perubahan Iklim 01-Meningkatnya ketersediaan pendanaan dan kapasitas pengembangan sains perubahan iklim dan teknologi rendah karbon 5.000.000,00 001-Kapasitas Sains dan informasi teknologi rendah karbon yang ditingkatkan 300-Orang 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 2.000.000,00 006-Kebijakan sumberdaya pendanaan dan perundingan perubahan iklim 1-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 3.000.000,00 5450-Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 01-Terjaminnya efektivitas dan jangkauan pengendalian karhutla 182.892.813,00 004-Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 1200-Desa 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 01- Pencegaha n Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 03-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 150.502.813,00 006-Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 170-sorty 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 01- Pencegaha n Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 03-Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua Barat 32.390.000,00 029.12.14-Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 01-Meningkatnya kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah yang baik 361.844.139,00 02-Meningkatnya kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup dengan menurunkan resiko akibat paparan B3 dan limbah B3 03-Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan nilai ekonomi pemanfaatan sampah dan limbah B3 04-Efektifitas dukungan manajemen di lingkungan Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 5451-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 01-Terkelolanya kepemerintahan yang baik melalui pelayanan internal di lingkungan Ditjen PSLB3 59.516.139,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 22.672.224,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 36.843.915,00 5452-Pengelolaan B3 01-Terkelolanya jumlah dan jenis B3 yang beredar 15.600.000,00 002-Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun 6000000-ton 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 1.900.000,00 003-Pengurangan dan Penghapusan Senyawa POPs 1-Jenis B3 00-Bukan prioritas bidang Pusat 850.000,00 004-Pembentukan Sistem Informasi dan Monitoring Pengelolaan B3 dan Senyawa POPs 1-Sistem 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 850.000,00 02-Meningkatnya penggunaan teknologi pengolahan emas tanpa merkuri untuk kegiatan penambangan emas skala kecil 001-Penyediaan Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri di daerah PESK 5-unit 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 02- Penanggula ngan Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 03-Penghapusan dan Penggantian Merkuri di lokasi PESK 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Sulawesi Tenggara 12.000.000,00 5453-Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 01-Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 374.688.305 ton dalam 5 tahun 9.100.000,00 001-Layanan Perizinan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 400-Industri 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 4.600.000,00 002-Pengembangan Kebijakan dan Peraturan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 3-Dokumen 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 4.500.000,00 5454-Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 01-Meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan limbah medis secara terpadu minimal 1 unit di setiap Provinsi (32 Provinsi) 102.840.000,00 004-Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan 5-Unit 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 02- Penanggula ngan Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 04-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Riau, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua 76.140.000,00 02-Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 374.688.305 ton dalam 5 tahun 002-Pembinaan pengelolaan limbah B3 untuk usaha/kegiatan 500-Usaha kegiatan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 8.350.000,00 03-Meningkatnya pemanfaatan limbah B3 untuk meningkatkan nilai ekonomi sebesar 20% (20,2 T) 001-Pembangunan Fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 dan Limbah Non B3 untuk meningkatkan nilai ekonomi 2-Unit 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Kalimantan Barat 18.350.000,00 5455-Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 01-Meningkatnya jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan non institusi yang terpulihkan sebesar 100.000 ton dalam 5 tahun 30.850.000,00 003-Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Non Institusi. 10000-ton 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 03- Pemulihan Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur 23.350.000,00 02-Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 374.688.305 ton dalam 5 tahun 001-Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Institusi 250000-Ton 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 3.950.000,00 03-Meningkatnya penanganan kedaruratan limbah B3 sebesar 100% dalam 5 tahun 002-Pembangunan Sistem Penanganan Kedaruratan Limbah B3 1-sistem 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 3.550.000,00 5456-Pengelolaan Sampah 01-Meningkatnya jumlah pengurangan sampah sebesar 86.990.000 ton dalam 5 tahun (30% dari proyeksi timbulan sampah) 143.938.000,00 001-Pengurangan Timbulan Sampah Nasional 126080-Ton 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 02- Penanggula ngan Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 02-Pengurangan Sampah Domestik dan Sampah Plastik 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 16.050.000,00 02-Meningkatnya jumlah penanganan sampah sebesar 252.420.000 ton dalam 5 tahun (70% dari proyeksi timbulan sampah) 002-Peningkatan Penanganan Sampah Nasional 41400-Ton 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi 29.800.000,00 Jawa Timur, Provinsi Banten, dan Provinsi Sulawesi Utara 003-Penanganan Sampah Melalui Evaluasi Kota Bersih, Teduh dan Sehat Berkelanjutan (ADIPURA) 14039600-Ton 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 63.450.000,00 005-Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah DAS Citarum 4464-Ton 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 06-Citarum Harum 03-Modernisasi Pengelolaan Sampah 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat dan Provinsi Jawa Barat 12.038.000,00 03-Menurunnya tingkat kebocoran sampah ke laut sebesar 70% dari baseline 2018 dalam 5 tahun 004-Pengelolaan Sampah Terpadu di Wilayah Pesisir dan Laut 13650-Ton 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 02- Penanggula ngan Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 01-Penanganan Pencemaran di Pesisir dan Laut 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi 22.600.000,00 Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Papua 029.13.15-Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 01-Meningkatnya kualitas udara 670.467.758,00 02-Meningkatnya kualitas air 03-Meningkatnya kualitas tutupan lahan 04-Meningkatnya Kualitas Air Laut 06-Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH 5457-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DItjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup 01-Meningkatnya reformasi tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Ditjen. PPKL 78.899.083,00 950-Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1-Layanan 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat 22.552.797,00 994-Layanan Perkantoran 1-Layanan 00-Bukan prioritas bidang Pusat 56.346.286,00 5458-Pengendalian Pencemaran Udara 05-Tersedianya Data dan Informasi Kualitas Udara 31.050.000,00 005-Data dan Informasi Kualitas Udara 510-Lokasi 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 01- Pencegaha n Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 01-Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan 31.050.000,00 Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 5459-Pengendalian Pencemaran Air 01-Tersedianya data kualitas air 158.530.000,00 010-Data dan Informasi Kualitas Air 631-Titik 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 01- Pencegaha n Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 01-Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan 96.439.210,00 Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 11-Terkendalinya Pencemaran Air di DAS Citarum 011-Tata Kelola Pengendalian Pencemaran Air di DAS Citarum 1-DAS 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 02- Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air 06-Citarum Harum 02-Penanganan Limbah Cair dan Sanitasi- Kualitas Air: Klasifikasi Minimal Kelas IV 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat 12.090.790,00 12-Tersedianya Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air 012-Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air 49-Unit 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 02- Penanggula ngan Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 04-Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, 50.000.000,00 Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 5460-Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut 01-Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut 25.300.000,00 001-Jumlah lokasi ekosistem pesisir laut yang dipulihkan fungsinya 4-Lokasi 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 03- Pemulihan Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 03-Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara 5.900.000,00 06-Tersedianya data dan informasi kualitas air laut 006-Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya 34-Provinsi 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 01- Pencegaha n Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 01-Pemantauan Kualitas Air, Air Laut, dan Udara 00-Bukan prioritas bidang Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan 15.229.600,00 Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 07-Meningkatnya jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut 007-Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut 34-Provinsi 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 02- Penanggula ngan Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 01-Penanganan Pencemaran di Pesisir dan Laut 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, 4.170.400,00 Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 5461-Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka 01-Meningkatnya luasan lahan bekas pertambangan yang terpulihkan 57.138.675,00 001-Luas lahan bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan 77.5-Hektar 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 03- Pemulihan Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 02-Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yokyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi 57.138.675,00 Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua 5462-Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut 01-Pemulihan Ekosistem Gambut 319.550.000,00 001-Pemulihan Lahan Gambut yang terdegradasi 1800-Hektar 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 03- Pemulihan Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 01- Pemulihan Gambut 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara 19.550.000,00 02-Pemulihan gambut di 7 Provinsi rawan kebakaran hutan 003-Luas gambut yang difasilitasi pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan 300000-Hektar 04-Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup 04- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 03- Pemulihan Pencemara n dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 01- Pemulihan Gambut 10-Bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Pusat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi 300.000.000,00 Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua Total 9.319.325.816,00 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MAMAN KUSNANDAR MAMAN KUSNANDAR