DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 wajib melakukan pengurangan dan penanganan. Sampah yang mengandung B3, berupa: a. produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi; b. bekas kemasan produk yang mengandung B3; c. barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau d. produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi. Sampah yang mengandung Limbah B3, terdiri atas: a. produk rumah tangga yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi; b. bekas kemasan produk yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi; dan/atau c. B3 kedaluarsa, B3 yang tumpah, dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang. Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 tidak termasuk Sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
4.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
3.Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik yang selanjutnya disingkat FPSS adalah fasilitas yang disediakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan dan/atau pengolahan Sampah Spesifik tertentu.
4.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
5.Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
6.Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle yang selanjutnya disebut TPS-3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
7.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
8.Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPSSS-B3 adalah tempat penampungan sementara Sampah yang mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
9.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
10.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah spesifik.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

(1)Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam Pengelolaan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.
(2)Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pengurangan; dan/atau
2. b.penanganan.

BAB II

PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH YANG MENGANDUNG B3 DAN LIMBAH B3

Pasal 3

(1)Setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 wajib melakukan pengurangan dan penanganan.
(2)Sampah yang mengandung B3, berupa:
1. a.produk rumah tangga yang mengandung B3 dan tidak digunakan lagi;
2. b.bekas kemasan produk yang mengandung B3;
3. c.barang elektronik yang tidak digunakan lagi; dan/atau
4. d.produk dan/atau kemasan lainnya yang mengandung B3 yang tidak digunakan lagi.
(3)Sampah yang mengandung Limbah B3, terdiri atas:
1. a.produk rumah tangga yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
2. b.bekas kemasan produk yang mengandung Limbah B3 dan tidak digunakan lagi; dan/atau
3. c.B3 kedaluarsa, B3 yang tumpah, dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang.
(4)Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 tidak termasuk Sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Pasal 4

(1)Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 berasal dari:
1. a.rumah tangga;
2. b.kawasan komersial;
3. c.kawasan industri;
4. d.kawasan khusus;
5. e.kawasan permukiman;
6. f.fasilitas sosial;
7. g.fasilitas umum; dan
8. h.fasilitas lainnya.
(2)Sampah yang mengandung Limbah B3 dari fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak termasuk fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Pengurangan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 meliputi:

a.pembatasan timbulan Sampah;
b.pendauran ulang Sampah; dan/atau
c.pemanfaatan kembali Sampah.

Pasal 6

(1)Pembatasan timbulan Sampah dilakukan dengan cara:
1. a.memilih barang dan/atau produk yang mempunyai label kandungan bahan kimia yang ramah lingkungan;
2. b.memilih barang dan/atau produk yang mempunyai petunjuk cara penggunaan, penyimpanan, dan pasca penggunaan; dan/atau
3. c.memilih barang dan/atau produk yang dapat didaur ulang.
(2)Bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
1. a.zat yang memiliki kandungan racun rendah;
2. b.tidak memiliki dampak lingkungan;
3. c.tidak meninggalkan residu yang berbahaya; dan/atau
4. d.kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 7

(1)Pendauran ulang Sampah dilakukan dengan cara memanfaatkan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 menjadi bahan baku dan/atau barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
(2)Pemanfaatan kembali Sampah dilakukan dengan cara menggunakan kembali seluruh atau sebagian Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.
(3)Dalam melakukan pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pemanfaatan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap Orang yang menghasilkan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 wajib memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan pemanfaatan Limbah B3.
(4)Ketentuan mengenai pendauran ulang Sampah, pemanfaatan kembali Sampah, dan penerbitan perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam hal setiap Orang tidak mampu melakukan pendauran ulang Sampah dan/atau pemanfaatan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 diserahkan kepada FPSS.

Pasal 9

Penanganan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dilakukan dengan tahapan:

a.pemilahan;
b.pengumpulan;
c.pengangkutan;
d.pengolahan; dan
e.pemrosesan akhir.

Pasal 10

(1)Pemilahan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dilakukan oleh:
1. a.setiap Orang pada sumbernya; dan
2. b.pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
(2)Pemilahan Sampah dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah meliputi:
1. a.produk rumah tangga yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
2. b.bekas kemasan produk yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
3. c.barang elektronik yang telah rusak dan/atau tidak digunakan lagi; dan
4. d.B3 kedaluarsa, B3 yang tumpah, dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang.

Pasal 11

(1)Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan Sampah wajib menyediakan wadah pemilahan Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 skala kawasan.
(2)Wadah pemilahan Sampah disediakan dengan ketentuan:
1. a.diberi warna:
  1. 1.merah, untuk produk rumah tangga yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
  2. 2.oranye, untuk Sampah bekas kemasan produk yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 dan tidak digunakan lagi;
  3. 3.hitam, untuk Sampah barang elektronik yang telah rusak dan/atau tidak digunakan lagi; dan
  4. 4.coklat, untuk Sampah B3 kedaluarsa, B3 yang tumpah, dan B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk menggunakan bahan dasar yang tidak mudah rusak;
2. b.kedap air;
3. c.dilengkapi dengan penutup;
4. d.mudah dipindahkan;
5. e.mudah dikosongkan dan dibersihkan; dan
6. f.memiliki volume wadah yang disesuaikan dengan jumlah timbulan Sampah.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…