DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 93 Tahun 2018

Nomor: 93
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperoleh informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu serta ketaatan mengenai baku mutu lingkungan hidup dan/atau baku kerusakan lingkungan hidup, perlu dilakukan pemantauan kualitas air limbah secara terus menerus dan dalam jaringan bagi usaha dan/atau kegiatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan bagi Usaha dan/atau Kegiatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
3.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
4.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEMANTAUAN KUALITAS AIR LIMBAH SECARA TERUS MENERUS DAN DALAM JARINGAN BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
2.Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan selanjutnya disebut Sparing adalah sistem yang dipergunakan untuk memantau, mencatat dan melaporkan kegiatan pengukuran kadar suatu parameter dan/atau debit air limbah secara otomatik, terus menerus dan dalam jaringan.
3.Alat Pemantauan Air Limbah Terus Menerus dan Dalam Jaringan selanjutnya disebut Alat Sparing adalah alat yang dipergunakan untuk mengukur kadar suatu parameter kualitas air limbah dan debit air limbah melalui pengukuran dan pelaporan debit air limbah secara otomatik, terus menerus dan dalam jaringan.
4.Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

(1)Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan pemantauan kualitas air limbah dan pelaporan pelaksanaan pemantauan kualitas air limbah wajib memasang dan mengoperasikan Sparing.
(2)Usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan memasang dan mengoperasikan Sparing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.industri rayon;
2. b.industri pulp dan kertas;
3. c.industri kertas;
4. d.industri petrokimia hulu;
5. e.industri oleokimia dasar;
6. f.industri kelapa sawit;
7. g.industri kilang minyak;
8. h.eksplorasi dan produksi minyak dan gas;
9. i.pertambangan emas dan tembaga;
10. j.pertambangan batubara;
11. k.industri tekstil dengan debit lebih besar atau sama dengan dari 1.000 (seribu) m3/hari;
12. l.pertambangan nikel;
13. m.industri pupuk; dan
14. n.kawasan industri.

Pasal 3

(1)Sparing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
1. a.Alat Sparing;
2. b.data logger yang mencatat, menyimpan dan mengirim ke pusat data; dan
3. c.pusat data yang menerima dan mengolah data hasil pemantauan kualitas air limbah.
(2)Mekanisme kerja Sparing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Tahapan Sparing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)meliputi:
1. a.pemasangan Alat Sparing;
2. b.pengoperasian Sparing;
3. c.perhitungan beban pencemaran air; dan
4. d.pelaporan data pemantauan kualitas air limbah.

Pasal 5

(1)Pemasangan Alat Sparing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi ketentuan:
1. a.dipasang pada lokasi yang ditetapkan sebagai titik penaatan;
2. b.digunakan untuk memantau parameter kualitas air limbah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
3. c.menggunakan spesifikasi teknis Alat Sparing paling sedikit tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Dalam hal titik penaatan lebih dari 1 (satu), Alat Sparing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipasang pada titik penaatan yang memiliki beban terbesar dan/atau menentukan salah satu titik dalam hal beban sama besar.

Pasal 6

(1)Titik penaatan yang dipasang Alat Sparing wajib dilengkapi dengan:
1. a.nama titik penaatan; dan
2. b.titik koordinat.
(2)Nama dan titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengkodean dalam Sparing.

Pasal 7

Data hasil pengoperasian Sparing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dianggap sahih apabila Sparing:

a.telah lulus uji konektivitas dengan pusat data yang berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
b.dibangun sesuai dengan spesifikasi dan kelengkapan yang disyaratkan dalam petunjuk operasional;
c.dioperasikan sesuai dengan instruksi kerja sebagaimana tertulis dalam petunjuk operasional alat;
d.dioperasikan sesuai dengan jaminan mutu yang tertulis dalam petunjuk operasional alat;
e.berfungsi dengan baik;
f.dilakukan pemantauan setiap 1 (satu) jam; dan
g.dihitung berdasarkan data rata-rata harian paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) atau 20 (dua puluh) data hasil pembacaan yang sah.

Pasal 8

(1)Data hasil pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memenuhi baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal terjadi kondisi tidak normal, hasil pemantauan kualitas air limbah dapat melebihi baku mutu air limbah paling banyak 5% (lima persen) dari data rata-rata harian pemantauan selama 1 (satu) bulan berturut-turut.
(3)Kondisi tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi:
1. a.penghentian sementara dan penyalaan kembali operasi produksi;
2. b.kalibrasi peralatan; dan/atau
3. c.kondisi lain yang menyebabkan sparing tidak dapat digunakan secara optimal.
(4)Dalam hal terdapat kadar suatu parameter di atas kadar yang telah ditetapkan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perbaikan terhadap sistem pengolahan air limbah.
(5)Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mendokumentasikan dan melaporkan kondisi tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya kondisi tidak normal kepada bupati/wali kota setempat.

Pasal 9

(1)Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perawatan dan uji kelaikan Alat Sparing secara periodik.
(2)Kalibrasi dari Alat Sparing dilakukan setiap bulan sekali atau disesuaikan dengan persyaratan yang terdapat dalam petunjuk operasional alat, serta dinyatakan telah memenuhi persyaratan.
(3)Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan pencatatan dan pendokumentasian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1)Selain kewajiban pengoperasian Sparing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemantauan kualitas air limbah secara manual terhadap:
1. a.parameter yang tidak dilakukan pemantauan kualitas air limbah terus menerus;
2. b.titik penaatan yang tidak dipasang alat sparing; dan
3. c.parameter yang diwajibkan dalam pemantauan kualitas air limbah terus menerus dalam hal Alat Sparing mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan.
(2)Pemantauan kualitas air limbah secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan 1 (satu) bulan sekali.
(3)Pemantauan kualitas air limbah secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan 1 (satu) minggu sekali.
(4)Pemantauan kualitas air limbah dengan cara manual dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh laboratorium terakreditasi dan/atau teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperoleh informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu serta ketaatan mengenai baku mutu lingkungan hidup dan/atau baku kerusakan lingkungan hidup, perlu dilakukan pemantauan kualitas air limbah secara terus menerus dan dalam jaringan bagi usaha dan/atau kegiatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
3.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
4.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEMANTAUAN KUALITAS AIR LIMBAH SECARA TERUS MENERUS DAN DALAM JARINGAN BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
2.Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan selanjutnya disebut Sparing adalah sistem yang dipergunakan untuk memantau, mencatat dan melaporkan kegiatan pengukuran kadar suatu parameter dan/atau debit air limbah secara otomatik, terus menerus dan dalam jaringan.
3.Alat Pemantauan Air Limbah Terus Menerus dan Dalam Jaringan selanjutnya disebut Alat Sparing adalah alat yang dipergunakan untuk mengukur kadar suatu parameter kualitas air limbah dan debit air limbah melalui pengukuran dan pelaporan debit air limbah secara otomatik, terus menerus dan dalam jaringan.
4.Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

(1)Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan pemantauan kualitas air limbah dan pelaporan pelaksanaan pemantauan kualitas air limbah wajib memasang dan mengoperasikan Sparing.
(2)Usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan memasang dan mengoperasikan Sparing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.industri rayon;
2. b.industri pulp dan kertas;
3. c.industri kertas;
4. d.industri petrokimia hulu;
5. e.industri oleokimia dasar;
6. f.industri kelapa sawit;
7. g.industri kilang minyak;
8. h.eksplorasi dan produksi minyak dan gas;
9. i.pertambangan emas dan tembaga;
10. j.pertambangan batubara;
11. k.industri tekstil dengan debit lebih besar atau sama dengan dari 1.000 (seribu) m3/hari;
12. l.pertambangan nikel;
13. m.industri pupuk; dan
14. n.kawasan industri.

Pasal 3

(1)Sparing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
1. a.Alat Sparing;
2. b.data logger yang mencatat, menyimpan dan mengirim ke pusat data; dan
3. c.pusat data yang menerima dan mengolah data hasil pemantauan kualitas air limbah.
(2)Mekanisme kerja Sparing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Tahapan Sparing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)meliputi:
1. a.pemasangan Alat Sparing;
2. b.pengoperasian Sparing;
3. c.perhitungan beban pencemaran air; dan
4. d.pelaporan data pemantauan kualitas air limbah.

Pasal 5

(1)Pemasangan Alat Sparing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi ketentuan:
1. a.dipasang pada lokasi yang ditetapkan sebagai titik penaatan;
2. b.digunakan untuk memantau parameter kualitas air limbah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
3. c.menggunakan spesifikasi teknis Alat Sparing paling sedikit tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Dalam hal titik penaatan lebih dari 1 (satu), Alat Sparing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipasang pada titik penaatan yang memiliki beban terbesar dan/atau menentukan salah satu titik dalam hal beban sama besar.

Pasal 6

(1)Titik penaatan yang dipasang Alat Sparing wajib dilengkapi dengan:
1. a.nama titik penaatan; dan
2. b.titik koordinat.
(2)Nama dan titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengkodean dalam Sparing.

Pasal 7

Data hasil pengoperasian Sparing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dianggap sahih apabila Sparing:

a.telah lulus uji konektivitas dengan pusat data yang berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
b.dibangun sesuai dengan spesifikasi dan kelengkapan yang disyaratkan dalam petunjuk operasional;
c.dioperasikan sesuai dengan instruksi kerja sebagaimana tertulis dalam petunjuk operasional alat;
d.dioperasikan sesuai dengan jaminan mutu yang tertulis dalam petunjuk operasional alat;
e.berfungsi dengan baik;
f.dilakukan pemantauan setiap 1 (satu) jam; dan
g.dihitung berdasarkan data rata-rata harian paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) atau 20 (dua puluh) data hasil pembacaan yang sah.

Pasal 8

(1)Data hasil pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memenuhi baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal terjadi kondisi tidak normal, hasil pemantauan kualitas air limbah dapat melebihi baku mutu air limbah paling banyak 5% (lima persen) dari data rata-rata harian pemantauan selama 1 (satu) bulan berturut-turut.
(3)Kondisi tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi:
1. a.penghentian sementara dan penyalaan kembali operasi produksi;
2. b.kalibrasi peralatan; dan/atau
3. c.kondisi lain yang menyebabkan sparing tidak dapat digunakan secara optimal.
(4)Dalam hal terdapat kadar suatu parameter di atas kadar yang telah ditetapkan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perbaikan terhadap sistem pengolahan air limbah.
(5)Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mendokumentasikan dan melaporkan kondisi tidak normal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya kondisi tidak normal kepada bupati/wali kota setempat.

Pasal 9

(1)Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perawatan dan uji kelaikan Alat Sparing secara periodik.
(2)Kalibrasi dari Alat Sparing dilakukan setiap bulan sekali atau disesuaikan dengan persyaratan yang terdapat dalam petunjuk operasional alat, serta dinyatakan telah memenuhi persyaratan.
(3)Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan pencatatan dan pendokumentasian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1)Selain kewajiban pengoperasian Sparing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemantauan kualitas air limbah secara manual terhadap:
1. a.parameter yang tidak dilakukan pemantauan kualitas air limbah terus menerus;
2. b.titik penaatan yang tidak dipasang alat sparing; dan
3. c.parameter yang diwajibkan dalam pemantauan kualitas air limbah terus menerus dalam hal Alat Sparing mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan.
(2)Pemantauan kualitas air limbah secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan 1 (satu) bulan sekali.
(3)Pemantauan kualitas air limbah secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan 1 (satu) minggu sekali.
(4)Pemantauan kualitas air limbah dengan cara manual dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh laboratorium terakreditasi dan/atau teregistrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.