DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 97 Tahun 2014

Nomor: 97
Tahun: 2014
Ditetapkan: 24 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendelegasian atau pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan melalui peraturan menteri teknis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 3.Undang-Undang...
3.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
8.Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN USAHA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

(1)Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi.
(2)Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan dan non perizinan perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di dalamnya terdapat modal dalam negeri atau modal asing yang menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(3)Perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didelegasikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini. Pasal...

Pasal 2

(1)Dalam penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjuk Pejabat dengan status penugasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang ditempatkan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
(2)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tugas sebagai perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam penyelesaian proses perizinan dan non perizinan.
(3)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya, berkoordinasi dengan Direktur Jenderal/Kepala Badan yang membina perizinan dan non perizinan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(4)Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(5)Penugasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penugasan pejabat yang secara adminitratif, termasuk gaji, masih berada pada kementerian/lembaga yang menugaskan sedangkan tunjangan kinerja dan kendali operasional mengikuti ketentuan di instansi penempatan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pejabat yang diberi penugasan berpedoman pada:

a.daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal;
b.peraturan dan ketentuan teknis tata cara perizinan dan non perizinan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 4

(1)Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memberikan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(2)Dalam memberikan perizinan dan non perizinan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyampaikan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 5

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini, maka:

a.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
b.Izin usaha yang telah diterbitkan berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.
c.Semua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur tentang pemberian perizinan dan non perizinan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, wajib menyesuaikan ketentuan Peraturan ini. Pasal...

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2014 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1992 TAHUN 2014 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, ttd. KRISNA RYA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.97/Menhut-II/2014 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL No. Bidang Usaha Jenis Perizinan dan Non Perizinan A. Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu / Bukan Kayu Hutan pada Hutan Produksi / Hutan Lindung

1.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)
2.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI)
3.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam (IUPHHK-RE)
4.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan alam (IUPHHKBK-HA)
5.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHKBK- HT)
6.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman dengan Sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) B. Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) pada Hutan Produksi / Hutan Lindung
1.Izin Usaha Pemanfaatan Air dan Energi Air pada Hutan Lindung
2.Izin Pemanfaatan Air dan Energi Air Pada Hutan Lindung
3.Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon dan/atau Penyimpanan Karbon (UP RAP- KARBON) DAN/ATAU UP PAN-KARBON) Pada Hutan Lindung.
4.Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon dan/atau Penyimpanan Karbon (UP RAP- KARBON) Dan/Atau UP PAN-KARBON) Pada Hutan Produksi.
5.Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi D. Bidang Pemanfaatan Kawasan Pada Hutan Produksi / Hutan Lindung
1.Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi
2.Izin Usaha Budidaya Tumbuhan dan Penangkaran Satwa Liar Pada Hutan Produksi E. Bidang Penggunaan Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi/Lindung, Pelepasan, Tukar Menukar
1.Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
2.Pelepasan Kawasan Hutan
3.Tukar Menukar KawasanHutan No. Bidang Usaha Jenis Perizinan dan Non Perizinan F. Bidang Pengusahaan Pariwisata Alam/ Bidang KSDA
1.Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam
2.Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam
3.Izin Sebagai Lembaga Konservasi
4.Izin Pemanfaatan Non Komersial Satwa/Tumbuhan Liar Yang Dilindungi Undang-Undang Untuk Tujuan Penelitian
5.Izin Pertukaran Jenis Tumbuhan Atau Satwa Liar Dilindungi dengan Lembaga Konservasi di Luar Negeri
6.Izin Pengusahaan Taman Buru
7.Izin Peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar DiLindungi/Tidak dilindungi
8.Izin Pertukaran TSL
9.Izin Breeding Loan
10.Izin Penangkaran Satwa
11.Izin Memperoleh Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar Untuk LK
12.Izin Pengambilan atau Penangkapan Non Komersial Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar dari Habitat Alam
13.Izin Pengambilan atau Penangkapan Komersial Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar dari Habitat Alam
14.Izin Pemanfaatan Komersial Untuk Budidaya Tanaman Obat
15.Izin Peredaran Komersial
16.Izin Peredaran Non Komersial G. Bidang Perbenihan Tanaman Hutan 1. Izin Ekspor Benih/Bibit Tanaman Hutan.
2.Izin Impor Benih/Bibit Tanaman Hutan. H. Bidang Izin Lingkungan Izin Lingkungan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, ttd. KRISNA RYA

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendelegasian atau pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan melalui peraturan menteri teknis;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 3.Undang-Undang...
3.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
6.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
8.Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN USAHA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

(1)Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi.
(2)Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perizinan dan non perizinan perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di dalamnya terdapat modal dalam negeri atau modal asing yang menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(3)Perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didelegasikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini. Pasal...

Pasal 2

(1)Dalam penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjuk Pejabat dengan status penugasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang ditempatkan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
(2)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tugas sebagai perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam penyelesaian proses perizinan dan non perizinan.
(3)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya, berkoordinasi dengan Direktur Jenderal/Kepala Badan yang membina perizinan dan non perizinan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(4)Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(5)Penugasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk penugasan pejabat yang secara adminitratif, termasuk gaji, masih berada pada kementerian/lembaga yang menugaskan sedangkan tunjangan kinerja dan kendali operasional mengikuti ketentuan di instansi penempatan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pejabat yang diberi penugasan berpedoman pada:

a.daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal;
b.peraturan dan ketentuan teknis tata cara perizinan dan non perizinan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 4

(1)Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam memberikan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertindak untuk dan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(2)Dalam memberikan perizinan dan non perizinan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyampaikan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 5

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri ini, maka:

a.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
b.Izin usaha yang telah diterbitkan berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.
c.Semua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur tentang pemberian perizinan dan non perizinan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, wajib menyesuaikan ketentuan Peraturan ini. Pasal...

Pasal 6

1.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)
2.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI)
3.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam (IUPHHK-RE)
4.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan alam (IUPHHKBK-HA)
5.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHKBK- HT)
6.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman dengan Sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) B. Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) pada Hutan Produksi / Hutan Lindung
1.Izin Usaha Pemanfaatan Air dan Energi Air pada Hutan Lindung
2.Izin Pemanfaatan Air dan Energi Air Pada Hutan Lindung
3.Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon dan/atau Penyimpanan Karbon (UP RAP- KARBON) DAN/ATAU UP PAN-KARBON) Pada Hutan Lindung.
4.Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon dan/atau Penyimpanan Karbon (UP RAP- KARBON) Dan/Atau UP PAN-KARBON) Pada Hutan Produksi.
5.Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi D. Bidang Pemanfaatan Kawasan Pada Hutan Produksi / Hutan Lindung
1.Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi
2.Izin Usaha Budidaya Tumbuhan dan Penangkaran Satwa Liar Pada Hutan Produksi E. Bidang Penggunaan Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi/Lindung, Pelepasan, Tukar Menukar
1.Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
2.Pelepasan Kawasan Hutan
3.Tukar Menukar KawasanHutan No. Bidang Usaha Jenis Perizinan dan Non Perizinan F. Bidang Pengusahaan Pariwisata Alam/ Bidang KSDA
1.Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam
2.Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam
3.Izin Sebagai Lembaga Konservasi
4.Izin Pemanfaatan Non Komersial Satwa/Tumbuhan Liar Yang Dilindungi Undang-Undang Untuk Tujuan Penelitian
5.Izin Pertukaran Jenis Tumbuhan Atau Satwa Liar Dilindungi dengan Lembaga Konservasi di Luar Negeri
6.Izin Pengusahaan Taman Buru
7.Izin Peragaan Tumbuhan dan Satwa Liar DiLindungi/Tidak dilindungi
8.Izin Pertukaran TSL
9.Izin Breeding Loan
10.Izin Penangkaran Satwa
11.Izin Memperoleh Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar Untuk LK
12.Izin Pengambilan atau Penangkapan Non Komersial Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar dari Habitat Alam
13.Izin Pengambilan atau Penangkapan Komersial Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar dari Habitat Alam
14.Izin Pemanfaatan Komersial Untuk Budidaya Tanaman Obat
15.Izin Peredaran Komersial
16.Izin Peredaran Non Komersial G. Bidang Perbenihan Tanaman Hutan 1. Izin Ekspor Benih/Bibit Tanaman Hutan.
2.Izin Impor Benih/Bibit Tanaman Hutan. H. Bidang Izin Lingkungan Izin Lingkungan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, ttd. KRISNA RYA