DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tahun 2018

Nomor: P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 21 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menjadi pedoman Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya untuk menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
c.bahwa perlu dilakukan keseragaman dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
d.bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);

2.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
3.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
3.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
4.Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
5.Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

(1)Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun Jakstrada.
(2)Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
2. b.strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
(3)Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 3

(1)Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
1. a.pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
2. b.penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
(2)Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
1. a.pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. b.pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
3. c.pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
(3)Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
1. a.pemilahan;
2. b.pengumpulan;
3. c.pengangkutan;
4. d.pengolahan; dan
5. e.pemrosesan akhir.

Pasal 4

(1)Jakstrada terdiri atas:
1. a.Jakstrada provinsi; dan
2. b.Jakstrada kabupaten/kota.
(2)Jakstrada provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan berpedoman pada Jakstranas, dan ditetapkan dengan peraturan gubernur.
(3)Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan berpedoman pada Jakstranas dan Jakstrada provinsi.
(4)Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota.
(5)Jakstrada provinsi dan Jakstrada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan pendampingan Menteri dan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

Jakstrada disusun melalui tahapan:

a.identifikasi potensi timbulan sampah;
b.pengumpulan data pengelolaan sampah;
c.penyusunan neraca pengelolaan sampah; dan
d.penetapan strategi dan target pengurangan dan penanganan sampah.

Pasal 6

(1)Potensi timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperoleh dari perhitungan jumlah penduduk dikali faktor estimasi timbulan sampah sebesar 0,70 kg (tujuh puluh perseratus kilo gram) perkapita dan/ atau menggunakan faktor estimasi lokal.
(2)Potensi timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar target pengurangan dan penanganan sampah.

Pasal 7

(1)Pengumpulan data pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berasal dari:
1. a.pembatasan timbulan sampah
2. b.Bank Sampah atau fasilitas sejenisnya;
3. c.Pusat Daur Ulang;
4. d.tempat pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse, recycle (3R);
5. e.tempat pemrosesan akhir; dan/atau
6. f.fasilitas pengelolaan sampah lainnya.
(2)Data pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan neraca pengelolaan sampah.

Pasal 8

(1)Neraca pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disusun berdasarkan:
1. a.potensi timbulan sampah;
2. b.jumlah pengurangan sampah; dan
3. c.jumlah penanganan sampah.
(2)Neraca pengelolaan sampah yang telah disusun dijadikan dasar dalam penyusunan strategi dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
(3)Tata cara penyusunan neraca pengelolaan sampah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
1. a.penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. b.peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. c.pembentukan sistem informasi;
4. d.penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
5. e.penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
(2)Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
1. a.penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. b.peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. c.pembentukan sistem informasi; dan
4. d.penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 10

(1)Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d disusun berdasarkan:
1. a.target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas; dan
2. b.potensi timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…