DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 Tahun 2018

Nomor: P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penetapan KHDTK, pengelolaan KHDTK, pembinaan, monitoring dan evaluasi, jangka waktu dan hapusnya KHDKT, pembiayaan KHDTK, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan serta religi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikelola secara komprehensif, mandiri dan terpadu yang melibatkan berbagai disiplin keilmuan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, perlu

Menetapkan

menetapkan pengaturan mengenai penggunaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan kehutanan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
1. 2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
6. 7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penelitian dan Pengembangan Kehutanan yang selanjutnya disebut Litbang Kehutanan adalah kegiatan yang mencakup penelitian dan pengembangan kehutanan untuk mendukung pembangunan kehutanan.
2.Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan yang selanjutnya disebut Diklat Kehutanan adalah proses penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka membina sikap dan perilaku, serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pegawai kehutanan dan sumber daya manusia kehutanan lainnya menuju sumber daya manusia kehutanan yang profesional dan berakhlak mulia.
3.Religi dan Budaya adalah kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan religi dan budaya setempat dan penerapan teknologi tradisional (indigenous technology) yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan sejarah perkembangan masyarakat dan kelembagaan adat (indigenous institution) serta kelestarian dan terpeliharanya ekosistem.
4.Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara edisien dan lestari.
5.Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disingkat KHDTK adalah kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan serta religi dan budaya.
6.Pengelolaan KHDTK adalah sistem pengelolaan hutan lestari, komprehensif, mandiri dan terpadu yang melibatkan berbagai disiplin keilmuan untuk tujuan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, serta religi dan budaya.
7.KHDTK Litbang Kehutanan adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk penelitian dan pengembangan kehutanan guna peningkatan pengurusan hutan dan peningkatan nilai tambah hutan serta hasil hutan.
8.KHDTK Diklat Kehutanan adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk pendidikan dan pelatihan kehutanan guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia, yang mampu menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan.
9.KHDTK Religi dan Budaya adalah kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri untuk religi dan budaya guna menjaga dan memelihara fungsi religi dan budaya yang memperhatikan sejarah perkembangan masyarakat, kelembagaan adat dan kelestarian hutan dan ekosistem.
10.Kementerian adalah kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.
12.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
13.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
14.Kepala Badan adalah kepala badan yang membidangi penelitian, pengembangan dan inovasi dan kepala badan yang membidangi penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia.

BAB II

PENETAPAN KHDTK

Pasal 2

(1)KHDTK ditetapkan untuk kepentingan:
1. a.Litbang Kehutanan;
2. b.Diklat Kehutanan; atau
3. c.Religi dan Budaya setempat.
(2)Penetapan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
1. a.semua fungsi kawasan hutan kecuali pada cagar alam dan zona inti taman nasional;
2. b.kawasan hutan yang telah dibebani hak pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang kehutanan; atau
3. c.kawasan hutan yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan, setelah dikeluarkan dari areal kerjanya.
(3)Penetapan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
1. a.tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan;
2. b.tidak mengubah bentang lahan pada hutan konservasi atau hutan lindung;
3. c.penutupan hutannya bukan berupa hutan primer; dan
4. d.ditetapkan menjadi zona/blok khusus dalam penataan areal KPH.
(4)Penetapan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan luas:
1. a.pada areal KPH, paling banyak 5% (lima per seratus) dari luas setiap KPH;
2. b.pada provinsi yang luas kawasan hutan di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau dan/atau provinsi, paling luas 500 (lima ratus) hektar;
3. c.pada provinsi yang luas kawasan hutan sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau dan/atau provinsi, paling luas 100 (seratus) hektar; dan
4. d.untuk 1 (satu) unit KHDTK Religi dan Budaya, paling luas 10 (sepuluh) hektar.

Pasal 3

(1)Penetapan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan penetapan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan:
1. a.Kementerian diajukan oleh:
  1. 1.Kepala Badan; atau
  2. 2.Direktur Jenderal;
2. b.di luar Kementerian diajukan oleh:
  1. 1.pimpinan perguruan tinggi;
  2. 2.pimpinan lembaga penelitian bidang kehutanan;
  3. 3.pimpinan lembaga pendidikan bidang kehutanan;
  4. 4.pimpinan lembaga masyarakat hukum adat; atau
  5. 5.pimpinan lembaga keagamaan.

Pasal 4

(1)Permohonan penetapan KHDTK oleh institusi di luar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf b diberikan dengan ketentuan:
1. a.bukan berstatus lembaga asing;
2. b.diberikan 1 (satu) unit KHDTK; dan
3. c.unit KHDTK yang diusulkan berada pada lokasi wilayah provinsi yang sama dengan tempat kedudukan institusi pemohon.
(2)Dalam rangka kegiatan litbang untuk mendukung kepentingan strategis nasional, perguruan tinggi atau lembaga penelitian dapat diberikan lebih dari 1 (satu) unit KHDTK.
(3)Institusi di luar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yang telah mendapat 1 (satu) unit KHDTK, dapat mengusulkan penetapan KHDTK baru dengan ketentuan:
1. a.areal KHDTK yang dimohon berada di luar wilayah provinsi tempat kedudukan institusi pemohon; dan
2. b.pengelolaan KHDTK dilakukan melalui kerjasama dengan institusi sejenis yang berkedudukan pada provinsi tempat KHDTK dimohon.

Pasal 5

(1)Permohonan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan kepada Menteri dengan tembusan:
1. a.Sekretaris Jenderal;
2. b.Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. c.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi, untuk permohonan KHDTK Litbang kehutanan;
4. d.Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk permohonan KHDTK Diklat Kehutanan; dan
5. e.Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, untuk permohonan KHDTK Religi dan Budaya.
(2)Permohonan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk kepentingan Kementerian dilengkapi dengan persyaratan:
1. a.proposal pengelolaan KHDTK, yang memuat:
  1. 1.latar belakang;
  2. 2.kondisi umum;
  3. 3.visi dan misi;
  4. 4.tujuan dan sasaran;
  5. 5.arah pengembangan KHDTK dalam jangka 20 (dua puluh) tahun;
  6. 6.arahan program KHDTK; dan
  7. 7.pembiayaan dan sumber pembiayaan.
2. b.peta permohonan KHDTK dengan menggunakan peta dasar skala minimal 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
(3)Permohonan KHDTK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)untuk kepentingan diluar Kementerian dilengkapi dengan persyaratan:
1. a.penunjukan lembaga pengelola KHDTK;
2. b.proposal rencana pengelolaan KHDTK, yang memuat:
  1. 1.latar belakang;
  2. 2.kondisi umum;
  3. 3.visi dan misi;
  4. 4.tujuan dan sasaran;
  5. 5.arah pengembangan dalam jangka 20 (dua puluh) tahun;
  6. 6.rencana dan program; dan
  7. 7.pembiayaan dan sumber pembiayaan;
3. c.peta permohonan KHDTK dengan menggunakan peta dengan skala minimal 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu);
4. d.surat pernyataan yang dibuat dalam bentuk akta notariil yang menyatakan:
  1. 1.kesanggupan memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam mengelola KHDTK; dan
  2. 2.tidak akan memindahtangankan kepada pihak lain;
5. e.pertimbangan teknis dari:
  1. 1.Direktur Jenderal yang menangani konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, untuk permohonan KHDTK yang berada dalam kawasan konservasi;
  2. 2.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi, untuk Permohonan KHDTK Litbang Kehutanan;
  3. 3.Kepala Badan Penyuluhan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk permohonan KHDTK Diklat Kehutanan;
  4. 4.Direktur Jenderal yang menangani perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, untuk permohonan KHDTK Budaya;
  5. 5.Direktur Utama Perum Perhutani, untuk permohonan KHDTK berada dalam areal pengelolaan Perum Perhutani; dan/atau
  6. 6.Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat.

Pasal 6

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(3), permohonan KHDTK yang diajukan oleh:
1. a.lembaga pendidikan atau lembaga penelitian yang bukan institusi Pemerintah, wajib menyampaikan:
  1. 1.program studi yang terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan
  2. 2.jumlah dan kualifikasi keahlian sumber daya manusia dibidang kehutanan yang terakreditasi;
2. b.lembaga masyarakat hukum adat wajib menyampaikan bukti pengakuan dari pemerintah daerah provinsi dalam bentuk peraturan daerah atau keputusan pemerintah daerah.

Pasal 7

Persyaratan permohonan KHDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 disampaikan dalam bentuk dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris dalam bentuk hardcopy dan digital (softcopy).

Pasal 8

(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri memerintahkan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk melakukan:
1. a.penelaahan administrasi; dan
2. b.penilaian teknis.
(2)Penelahaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan.
(3)Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa telahaan terhadap:
1. a.letak, luas dan batas areal yang dimohon sesuai fungsi kawasan hutan yang digambarkan dalam peta;
2. b.kondisi kawasan hutan yang dimohon, meliputi:
  1. 1.fungsi kawasan hutan;
  2. 2.tutupan vegetasi;
  3. 3.perizinan pemanfaatan, penggunaan dan/atau pengelolaan kawasan hutan; dan
  4. 4.luas kawasan hutan yang diperkenankan untuk KHDTK;
3. c.penilaian proposal pengelolaan KHDTK, antara lain:
  1. 1.kesesuaian dengan tujuan KHDTK;
  2. 2.dasar perhitungan luas kawasan hutan yang dibutuhkan;
  3. 3.aspek teknis pengelolaan;
  4. 4.aspek kelembagaan dan pengembangan pengelolaan KHDTK;
  5. 5.aspek sosial ekonomi;
  6. 6.aspek sumber daya manusia dibidang kehutanan dan sumber daya manusia pendukung yang bukan bidang kehutanan; dan
  7. 7.aspek keuangan dan pembiayaan pengelolaan.

Pasal 9

(1)Berdasarkan hasil penelaahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) apabila:
1. a.tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyampaikan pengembalian permohonan kepada pemohon; atau
2. b.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja mengkoordinasikan penelaahan dan penilaian teknis dengan eselon I terkait.
(2)Berdasarkan hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), apabila:
1. a.tidak memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri menyampaikan penolakan kepada pemohon; atau
2. b.memenuhi ketentuan teknis, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyampaikan pertimbangan teknis dan peta penetapan KHDTK kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 10

(1)Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima pertimbangan teknis dan peta penetapan KHDTK, melakukan penelaahan hukum dan menyampaikan konsep keputusan KHDTK kepada Menteri.
(2)Berdasarkan telaahan teknis dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat:
1. a.menolak permohonan; atau
2. b.menetapkan Keputusan KHDTK.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…