DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 Tahun 2018

Nomor: P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, kategori informasi publik, penyelenggaraan pelayanan informasi publik, standar pelayanan informasi publik, tata cara pengelolaan keberatan, laporan dan evaluasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan tata kelola pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu sinkronisasi kedua Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
9.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
14.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
16.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/MENHUT- II/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3);
17.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
18.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
19.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun media cetak.
2.Data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya yang didapat dari pengukuran, pencatatan, dan/atau pencacahan langsung serta pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
3.Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan Publik lainnya, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan Publik.
4.Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
5.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6.Pembina adalah atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama.
7.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku atasan PPID.
8.Penanggung Jawab Pelayanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab adalah pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku atasan PPID yang bertugas dan bertanggung jawab dalam menjalankan Peraturan Menteri ini.
9.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan Publik.
10.Pengguna Informasi Publik adalah Orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
11.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
12.Sumber Informasi adalah lembaga pemerintah atau non pemerintah atau individu yang memberikan Data atau Informasi kepada Penyedia Informasi.
13.Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tidak termasuk Informasi yang dikecualikan.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
15.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
16.Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Setiap Informasi Publik di Kementerian bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik.
(2)Informasi Publik yang dikecualikan di Kementerian bersifat ketat dan terbatas.
(3)Setiap Informasi Publik di Kementerian harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
(4)Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.memberikan standar bagi Kementerian dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
b.meningkatkan pelayanan Informasi Publik oleh Kementerian untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas;
c.menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik di Kementerian; dan
d.menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

BAB III

KATEGORI INFORMASI PUBLIK

Pasal 4

(1)Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, meliputi:
1. a.profil Kementerian;
2. b.dokumen statistik di lingkup Kementerian;
3. c.rencana strategis di lingkup Kementerian;
4. d.laporan hasil pemantauan dan/atau pengawasan teknis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. e.rencana program dan/atau kegiatan yang akan dijalankan;
6. f.laporan pencapaian kinerja Kementerian;
7. g.laporan keuangan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
8. h.laporan akses permohonan Informasi Publik;
9. i.peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi Publik;
10. j.pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. k.prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Kementerian.
(2)Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 5

(1)Kementerian mengumumkan secara serta merta suatu Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang merupakan kewenangannya serta Informasi serta merta lainnya di lingkungan Kementerian.
(2)Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.peringatan dini bencana alam meliputi titik api (hotspot), peta rawan longsor, peta rawan banjir, dan peta rawan kekeringan;
2. b.bencana alam yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. c.pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang berdampak signifikan terhadap Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. d.kondisi darurat yang menyangkut keselamatan kerja di lingkungan Kementerian;
5. e.gangguan satwa liar;
6. f.konflik pemanfaatan sumber daya hutan dan Lingkungan Hidup; dan
7. g.Informasi serta merta lainnya berdasarkan Undang- Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi mengenai Standar Layanan Informasi Publik yang Dikuasai oleh Kementerian.
(3)Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang mengalami pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup;
2. b.Informasi tentang persebaran dan daerah yang mengalami kehilangan tutupan hutan serta penyebabnya;
3. c.potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
4. d.pihak yang berpotensi terkena dampak;
5. e.prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
6. f.cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
7. g.cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
8. h.pihak yang dapat dihubungi terkait Informasi pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum; dan
9. i.upaya yang dilakukan oleh Kementerian dan/atau pihak yang berwenang dalam penanggulangan bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.

Pasal 6

Informasi yang wajib tersedia setiap saat di Kementerian meliputi:

a.daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk Informasi yang dikecualikan;
b.peraturan perundang-undangan, keputusan dan/atau atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian;
c.seluruh Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
d.organisasi, administrasi kepegawaian dan keuangan Kementerian;
e.perjanjian Kementerian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
f.surat-menyurat pimpinan atau pejabat Kementerian untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya;
g.persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan;
h.data perbendaharaan atau inventaris;
i.rencana strategis dan rencana kerja Kementerian;
j.agenda kerja pimpinan satuan kerja Kementerian;
k.kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan Informasi Publik serta laporan penggunaannya;
l.jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
m.jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
n.daftar serta hasil penelitian yang dilakukan;
o.Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan
p.Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Kementerian dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

Pasal 7

(1)PPID mengecualikan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
(2)Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Informasi yang apabila dibuka atau diberikan kepada pemohon dapat:
  1. 1.menghambat proses penegakan hukum;
  2. 2.mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  3. 3.membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
  4. 4.mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang dilindungi;
  5. 5.merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  6. 6.merugikan kepentingan hubungan luar negeri; dan
  7. 7.mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi, kemauan akhir atau wasiat seseorang, dan Informasi pribadi lainnya kecuali atas persetujuan yang bersangkutan dan pengungkapannya berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan Publik;
2. b.hasil audit oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
3. c.memorandum atau surat menyurat antar dan intra Kementerian yang menurut sifatnya dikecualikan;
4. d.data dan Informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian; dan
5. e.Informasi lainnya yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh PPID berdasarkan pengujian konsekuensi dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
(2)Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa Informasi wajib dikecualikan atau dirahasiakan.
(3)Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPID Utama dengan bantuan PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi.
(4)Hasil uji konsekuensi ditetapkan oleh PPID Utama atas persetujuan Sekretaris Jenderal selaku Pembina PPID.

Pasal 9

Daftar rincian Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, diumumkan secara serta merta dan tersedia setiap saat serta Informasi Publik yang dikecualikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

BAB IV

PENYELENGGARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 10

(1)Pelayanan Informasi Publik diselenggarakan pada:
1. a.Kementerian; dan
2. b.Unit Pelayanan Teknis (UPT).
(2)Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan pada Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Pembina;
2. b.PPID Utama;
3. c.PPID Pelaksana; dan/atau
4. d.Petugas Pelayanan Informasi.
(3)Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.PPID UPT; dan
2. b.Petugas Pelayanan Informasi.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…