DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018

Nomor: P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, jenis dan kriteria perubahan izin lingkungan, proses penaposan perubahan izin lingkungan, jenis dan muatan dokumen lingkungan hidup untuk perubahan izin lingkungan, tata laksana perubahan izin lingkungan, pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan perubahan izin lingkungan, pembiayaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KRITERIA PERUBAHAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DAN TATA CARA PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
2.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
3.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
4.Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
5.Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau kegiatan.
6.Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
7.Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
8.Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
9.Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
10.Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
11.Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
12.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mendukung tata kelola Izin Lingkungan sesuai dengan standar pelayanan publik dan perlindungan lingkungan hidup.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman perubahan Izin Lingkungan bagi:
1. a.pemegang Izin Lingkungan yang merencanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatannya;
2. b.instansi lingkungan hidup dalam melakukan telahaan dan memberikan arahan proses perubahan Izin Lingkungan kepada pemegang Izin Lingkungan;
3. c.Komisi Penilai Amdal, tim teknis Komisi Penilai Amdal dan/atau instansi lingkungan hidup dalam melakukan penilaian Amdal atau addendum Andal dan RKL-RPL;
4. d.instansi lingkungan hidup dalam melakukan pemeriksaan UKL-UPL; dan
5. e.Menteri, gubernur, bupati/walikota dalam melakukan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Rekomendasi UKL-UPL dan perubahan Izin Lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.jenis dan kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan;
b.proses penapisan perubahan Izin Lingkungan;
c.jenis dan muatan dokumen lingkungan untuk perubahan Izin Lingkungan;
d.tata laksana perubahan Izin Lingkungan;
e.pembinaan dan evaluasi kinerja perubahaan Izin Lingkungan; dan
f.pembiayaan.

BAB II

JENIS DAN KRITERIA PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 4

(1)Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
(2)Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan perubahan apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
(3)Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
2. b.perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
3. c.perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
  1. 1.perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
  2. 2.penambahan kapasitas produksi;
  3. 3.perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
  4. 4.perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
  5. 5.perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
  6. 6.perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
  7. 7.Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
  8. 8.terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
  9. 9.terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
4. d.terdapat perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan;
5. e.tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan; dan/atau
6. f.perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan hidup, yang mencakup:
  1. 1.perubahan Usaha dan/atau Kegiatan karena Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya;
  2. 2.perubahan nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
  3. 3.perubahan nama kegiatan tanpa mengubah jenis kegiatan;
  4. 4.perubahan wilayah administrasi pemerintahan; dan/atau
  5. 5.penciutan/pengurangan kegiatan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan.
(4)Perubahan nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f angka 2, berlaku bagi Usaha dan/atau Kegiatan perseorangan.
(5)Jenis dan kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PROSES PENAPISAN PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 5

(1)Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemegang Izin Lingkungan mengajukan permohonan arahan perubahan Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pengajuan permohonan arahan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan penyajian informasi lingkungan.
(3)Format penyajian informasi lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap permohonan arahan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menugaskan:
1. a.pejabat instansi lingkungan hidup pusat;
2. b.kepala instansi lingkungan hidup daerah provinsi, atau
3. c.kepala instansi lingkungan hidup daerah kabupaten/kota.
(3)Pelaksanaan evaluasi oleh pejabat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dapat dilakukan dengan melibatkan:
1. a.tim teknis Komisi Penilai Amdal; dan/atau
2. b.tenaga ahli/pakar.
(4)Pejabat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kewenangannya memberikan arahan tindak lanjut perubahan Izin Lingkungan kepada pemegang Izin Lingkungan.
(5)Arahan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan termasuk dalam kategori perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3)huruf b yang berpengaruh terhadap lingkungan, huruf c sampai dengan huruf e, perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Rekomendasi UKL-UPL; atau
1. b.dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan termasuk dalam kategori perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3)huruf a dan huruf b yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan dan huruf f, perubahan Izin Lingkungan dilakukan tanpa melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 7

(1)Perubahan Izin Lingkungan melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a dilakukan melalui:
1. a.penyusunan dan penilaian Amdal baru bagi rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal; atau
2. b.penyusunan dan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL bagi rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.
(2)Penyusunan dan penilaian Amdal baru bagi rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi kriteria:
1. a.rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan akan berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik baru yang belum dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau
2. b.rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan akan berpotensi mengubah batas wilayah studi.
(3)Penyusunan dan penilaian addendum Andal dan RKL- RPL bagi rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi kriteria:
1. a.rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik baru atau jenis dampak penting hipotetik yang timbul akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sudah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau
2. b.rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak berpotensi mengubah batas wilayah studi.

Pasal 8

(1)Perubahan Izin Lingkungan melalui perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
(2)Penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan termasuk dalam skala besaran jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL.
(3)Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL menyebabkan skala/besaran Usaha dan/atau Kegiatan tersebut termasuk dalam kriteria wajib memiliki Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan penilaian Amdal baru.

Pasal 9

(1)Perubahan Izin Lingkungan tanpa melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b dilakukan tanpa melalui:
1. a.penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru;
2. b.penyusunan dan penilaian addendum Andal dan RKL RPL; atau
3. c.penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
(2)Perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penyampaian dan pemeriksaan perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan dan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya; atau
2. b.penyusunan dan penilaian laporan perubahan pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup.

BAB IV

JENIS DAN MUATAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 10

(1)Berdasarkan arahan perubahan Izin Lingkungan yang dilakukan melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, Pasal 7 dan Pasal 8, pemegang Izin Lingkungan wajib menyusun:
1. a.dokumen Amdal baru;
2. b.dokumen addendum Andal dan RKL-RPL; atau
3. c.formulir UKL-UPL baru.
(2)Dokumen Amdal baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a disusun berdasarkan muatan yang tercantum di dalam pedoman penyusunan Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan dokumen lingkungan hidup.
(3)Dokumen addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.addendum Andal dan RKL-RPL tipe A;
2. b.addendum Andal dan RKL-RPL tipe B; dan
3. c.addendum Andal dan RKL-RPL tipe C.
(4)Dokumen addendum Andal dan RKL-RPL tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan muatan:
1. a.pendahuluan;
2. b.deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
3. c.deskripsi rona lingkungan hidup;
4. d.evaluasi kegiatan eksisting dan pemilihan DPH yang sesuai dengan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan;
5. e.prakiraan dan evaluasi dampak lingkungan;
6. f.RKL-RPL;
7. g.daftar pustaka; dan
8. h.lampiran.
(5)Dokumen addendum Andal dan RKL-RPL tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan muatan:
1. a.pendahuluan;
2. b.deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
3. c.deskripsi rona lingkungan hidup;
4. d.evaluasi kegiatan eksisting dan identifikasi komponen lingkungan yang terkena dampak;
5. e.RKL-RPL;
6. f.daftar pustaka; dan
7. g.lampiran.
(6)Dokumen addendum Andal dan RKL-RPL tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan muatan:
1. a.pendahuluan;
2. b.deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
3. c.RKL-RPL;
4. d.daftar pustaka; dan
5. e.lampiran
(7)Dokumen UKL-UPL baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan muatan yang tercantum di dalam pedoman penyusunan UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyusunan dokumen lingkungan hidup.
(8)Pedoman penyusunan Amdal baru, addendum Andal dan RKL-RPL, dan penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1)Berdasarkan arahan perubahan Izin Lingkungan yang dilakukan tanpa melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan atau Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b dan Pasal 9, pemegang Izin Lingkungan wajib:
1. a.menyiapkan dokumen-dokumen dan/atau berkas- berkas terkait dengan perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau perubahan Usaha dan/atau kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan; atau
2. b.menyusun laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
(2)Laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan muatan yang tercantum di dalam pedoman penyusunan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…