DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018

Nomor: P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, batasan dan kriteria pengecualian kewajiban menyusun AMDAL, tata laksana pengecualian kewajiban menyusun AMDAL, pembinaan dan evaluasi, pembiayaan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
8.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENGECUALIAN KEWAJIBAN MENYUSUN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BERLOKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TELAH MEMILIKI RENCANA DETAIL TATA RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pengecualian adalah proses mengecualikan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan dari kewajiban menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup berdasarkan kriteria tertentu.
2.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
3.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
4.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.
5.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah daerah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
7.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menangani sistem kajian dampak lingkungan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tahap perencanaan dan pelaksanaan RDTR.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman Pengecualian kewajiban menyusun Amdal untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di daerah kabupaten/kota yang telah memiliki RDTR.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.batasan dan kriteria Pengecualian kewajiban menyusun Amdal;
b.tata laksana Pengecualian kewajiban menyusun Amdal;
c.pembinaan dan evaluasi kinerja; dan
d.pembiayaan.

BAB II

BATASAN DAN KRITERIA PENGECUALIAN KEWAJIBAN MENYUSUN AMDAL

Pasal 4

(1)Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib menyusun Amdal.
(2)Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal apabila lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada daerah kabupaten/kota yang telah memiliki RDTR.
(3)Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan RDTR.
(4)Penyusunan UKL-UPL sebagaimana yang dimaksud ayat (3), mengacu pada pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Menteri.
(5)Pengecualian kewajiban menyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku apabila rencana usaha dan/atau kegiatannya masih dalam skala/besaran kajian KLHS dan RDTR.

Pasal 5

(1)Pengecualian kewajiban penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.RDTR telah dilengkapi dengan KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci; dan
2. b.RDTR telah mengintegrasikan hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(2)Kriteria KLHS RDTR yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pengkajian pengaruh RDTR terhadap kondisi lingkungan hidup;
2. b.perumusan alternatif penyempurnaan RDTR; dan
3. c.penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambil keputusan RDTR yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
(3)Kriteria pengkajian pengaruh RDTR terhadap kondisi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas sub kriteria:
1. a.proses identifikasi dan deskripsi isu pembangunan berkelanjutan;
2. b.proses identifikasi dan deskripsi materi muatan RDTR; dan
3. c.proses analisis pengaruh muatan RDTR terhadap isu strategis pembangunan berkelanjutan.
(4)Kriteria KLHS RDTR yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA LAKSANA PENGECUALIAN KEWAJIBAN MENYUSUN AMDAL

Pasal 6

(1)Gubernur atau bupati/walikota mengajukan permohonan secara tertulis Pengecualian kewajiban penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Menteri.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
1. a.dokumen RDTR yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. b.dokumen KLHS RDTR yang telah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.surat validasi KLHS RDTR yang ditandatangani oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(3)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan Pengecualian kewajiban penyusunan Amdal berdasarkan kriteria KLHS RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(4)Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menugaskan Direktur Jenderal.
(5)Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), membentuk tim evaluasi.
(6)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan keputusan menyetujui atau menolak Pengecualian kewajiban penyusunan Amdal.
(7)Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan keputusan menyetujui atau menolak pengecualian kewajiban penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.
(8)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Menteri sesuai dengan kewenangannya:
1. a.menerbitkan surat keputusan persetujuan Pengecualian Wajib Amdal; atau
2. b.menugaskan Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan Pengecualian wajib Amdal, apabila dinyatakan tidak disetujui.

BAB IV

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Menteri melakukan pembinaan pelaksanaan Pengecualian kewajiban menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada:
1. a.instansi lingkungan hidup daerah provinsi; dan
2. b.instansi lingkungan hidup daerah kabupaten/kota.
(2)Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan unit kerja Eselon I yang menangani sistem kajian dampak lingkungan.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk, terdiri atas:
1. a.bimbingan teknis;
2. b.penyediaan panduan teknis; dan/atau
3. c.penyediaan informasi.

Pasal 8

(1)Menteri melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Pengecualian kewajiban menyusun Amdal yang dilakukan oleh gubernur atau bupati/wali kota.
(2)Dalam melakukan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan unit kerja Eselon I yang menangani sistem kajian dampak lingkungan.
(3)Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
1. a.pelaksanaan Pengecualian kewajiban penyusunan Amdal sesuai dengan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5);
2. b.kinerja instansi lingkungan hidup provinsi atau instansi lingkungan hidup daerah kabupaten/kota terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL yang disusun berdasarkan RDTR; dan
3. c.kinerja penyusun UKL-UPL yang melakukan penyusunan UKL-UPL berdasarkan RDTR.
(4)Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
(5)Dalam hal berdasarkan evaluasi kinerja ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Pengecualian kewajiban menyusun Amdal, Menteri dapat mencabut keputusan persetujuan kewajiban penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1)Biaya pelaksanaan evaluasi dokumen RDTR dan KLHS RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibebankan kepada pemohon sesuai dengan standar biaya umum (SBU) yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Biaya pelaksanaan evaluasi dokumen RDTR dan KLHS RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup komponen biaya untuk:
1. a.honorarium evaluator dokumen RDTR dan KLHS RDTR;
2. b.penggandaan dokumen RDTR dan KLHS RDTR pada tahap persiapan rapat evaluasi dokumen RDTR dan KLHS RDTR; dan
3. c.pelaksanaan rapat evaluasi dokumen RDTR dan KLHS RDTR, meliputi:
  1. 1.biaya penyelenggaraan rapat;
  2. 2.biaya transportasi lokal peserta rapat;
  3. 3.biaya transportasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat;
  4. 4.biaya akomodasi peserta rapat dari luar kota lokasi dilaksanakannya rapat;
  5. 5.uang harian peserta rapat; dan
  6. 6.penggandaan dokumen RDTR dan KLHS RDTR yang telah disetujui pada tahap pasca rapat evaluasi dokumen RDTR dan KLHS RDTR.
(3)Biaya pelaksanaan pembinaan dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2018 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 928 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd KRISNA RYA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.24.MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 TENTANG PENGECUALIAN KEWAJIBAN MENYUSUN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BERLOKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TELAH MEMILIKI RENCANA DETAIL TATA RUANG KRITERIA KLHS RDTR UNTUK PENGECUALIAN KEWAJIBAN MENYUSUN AMDAL Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk penyusunan dan evaluasi RDTR dilakukan melalui mekanisme: 1) Pengkajian pengaruh RDTR terhadap kondisi lingkungan hidup, yang dilaksanakan melalui tahapan:

a.identifikasi dan perumusan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan;
b.identifikasi materi muatan rdtr yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup;
c.analisis pengaruh materi muatan rdtr terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan. 2) Perumusan alternatif penyempurnaan RDTR berdasarkan hasil analis pengaruh materi muatan RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan; 3) Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan RDTR yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan hasil perumusan alternatif penyempurnaan RDTR. Berdasarkan tahapan-tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS tersebut, disusun kriteria rinci KLHS RDTR yang dapat digunakan sebagai dasar pengecualian dari kewajiban menyusun Amdal. Kriteria rinci tersbeut tersebut pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) kategori: 1) Deskripsi rinci dan akurat terkait dengan muatan subtansi teknis beserta data dan informasi yang digunakan di setiap tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RDTR: 2) Metodologi yang digunakan di setiap tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RDTR, 3) Partisipasi masyarakat yang dilakukan di setiap tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RDTR, yang mencakup: proses, bentuk, metode dan hasil partisipasi masyakakat terkait dengan pelaksanaan: Kriteria rinci KLHS RDTR yang dapat digunakan sebagai dasar pengecualian kewajiban menyusun Amdal tercantum di dalam tabel atau matrik di bawah ini, yang terdiri dari tiga kolom, yaitu: (1) nomor, (2) Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal, (3) Hasil Evaluasi KLHS RDTR. Evaluasi dilakukan terhadap RDTR yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah beserta Laporan KLHS RDTR yang telah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan evaluasi KLHS RDTR ini Tim evaluasi menuliskan secara rinci hasil telaahan (review) untuk setiap kriteria KLHS RDTR di kolom hasil evaluasi KLHR RDTR. A. KRITERIA PENGKAJIAN PENGARUH RDTR TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN HIDUP
1. 1.SUB KRITERIA IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN No Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR beserta RDTR-nya yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal Hasil Evaluasi KLHS RDTR
2. 1.Apakah isu-isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci berdasarkan:
a.status kondisi saat ini,
b.trend ke depan;
c.target yang akan dicapai selama masa implementasi RDTR, dengan mempertimbangkan paling sedikit 10 (sepuluh) kriteria di bawah ini: Hasil penilaian /validasi diisi berdasarkan kesimpulan hasil penilaian setiap kriteria rinci (angka 1.1 – 1.10) 1.1. Karakteristik wilayah. Apakah isu-isu pembangunan berkelanjutan telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci berdasarkan karekteristik wilayah yang relevan dan terdapat di dalam wilayah perencanaan RDTR (BWP), yang mencakup komponen-komponen di bawah ini:
a.komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek bio-geo-fisik dan kimia, seperti: kualitas lingkungan (antara lain: udara, tanah dan air serta kebisingan), kondisi ekosistem dan tingkat pelayananya (antara lain:rawa, gambut, mangrove, terumbu karang);
b.komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek sosial-ekonomi-budaya, antara lain: pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dan kelembagaan pengelolaannya; dan
c.komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek kesehatan masyarakat. 1.2. Tingkat pentingnya potensi dampak: Apakah isu- isu pembangunan berkelanjutan telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci, berdasarkan pertimbangan 7 (tujuh) unsur di bawah ini:
a.besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak;
b.luas wilayah penyebaran dampak;
c.intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
d.banyaknya komponen lingkungan hidup terkena dampak;
e.sifat kumulatif dampak;
f.berbalik atau tidak berbaliknya dampak;
g.kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. 1.3. Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan. Apakah keterkaitan antara isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan telah dideskripsikan secara rinci dengan melihat interaksi dan diagram alir yang menggambarkan hubungan antar isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan berdasarkan pendekatan sistem dengan menggunakan konsep Driver-Pressure-State-Impact- and-Respon atau DPSIR? No Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR beserta RDTR-nya yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal Hasil Evaluasi KLHS RDTR 1.4. Keterkaitan dengan materi muatan KRP: Apakah isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan telah dideskripsikan secara rinci dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan materi muatan RDTR? 1.5. Muatan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH); Apakah isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan telah dideskripsikan secara rinci dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan materi muatan RPPLH (bagi daerah yang telah memiliki RPPLH)? 1.6. Hasil KLHS dari KRP pada hirarki di atasnya, serupa dan berada di wilayah yang berdekatan dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung. Apakah isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan telah dideskripsikan secara rinci dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan:
a.hasil KLHS dari KRP pada hirarki di atasnya,
b.hasil KLHS dari KRP serupa;
c.hasil KLHS dari KRP yang berada di wilayah yang berdekatan dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung seperti RTRW Kabupaten/Kota, RDTR BWP yang berdekatan? 1.7. Pengelompokan isu-isu pembangunan berkelanjutan. apakah hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan telah dikelompokan seperti di bawah ini? (pengelompokan paling sedikit berkaitan dengan):
a.kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
b.perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup;
c.kinerja layanan atau jasa ekosistem;
d.intensitas dan cakupan wilayah bencana;
e.status mutu dan ketersedian sumberdaya alam;
f.ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
g.kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim;
h.tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan kelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
i.risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan
j.ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu yang secara tradisional dikelola oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat. 1.8 Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan: Apakah dalam melakukan identifikasi dan pendeskripsian isu-isu pembangunan berkelanjutan, proses keterlibatan masyarakat telah dideskripkan secara rinci terkait dengan proses, bentuk, metoda dan hasil keterlibatan masyarakat?
a.proses identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilibatkan dan hasilnya;
b.bentuk keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilakukan (pemberian pendapat, saran dan usul; pendampingan tenaga ahli; bantuan teknis; penyampaian informasi dan/atau No Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR beserta RDTR-nya yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal Hasil Evaluasi KLHS RDTR pelaporan);
c.metode pelibatan masyarakat yang dilakukan; dan
d.hasil keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan. 1.9 Metodologi: Apakah metode identifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan telah dideskripsikan sesuai dengan kaidah ilmiah? 1.10 Data dan informasi: Apakah isu-isu pembangunan berkelanjutan telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci dengan menggunakan:
a.data dan informasi yang valid, terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
b.data dan informasi yang digunakan mencakup data atribut dan data spasial (primer dan/atau sekunder)?
1. 2.SUB KRITERIA IDENTIFIKASI MATERI MUATAN RDTR YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN PENGARUH TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN HIDUP No Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal Hasil Evaluasi KLHS RDTR
2. 2.Apakah materi Muatan RDTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup yang mencakup:
a.wilayah perencanaan RDTR (BWP);
b.Tujuan Penataan BWP;
c.Rencana Pola Ruang, (d) rencana jaringan prasarana;
d.penetapan sub-BWP yang diprioritaskan;
e.ketentuan pemanfaatan ruang; dan
f.peraturan zonasi, telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci sesuai dengan ketentuan (Peraturan Menteri PU No. 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman atau peraturan pengantinya)? Hasil penilaian/validasi diisi berdasarkan kesimpulan hasil penilaian setiap criteria rinci (angka 2.1 – 2.8) 2.1. Wilayah Perencanaan RDTR (BWP):
a.Apakah peta lokasi wilayah BWP telah digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi? ;
b.Apakah wilayah perencanaan BWP beserta pembagian BWP ke dalam sub-BWP atau blok, pembagian sub-BWP ke dalam blok telah dideskripsikan sesuai dengan ketentuan dan dipetakan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi? ;
c.Apakah Luas BWP, Sub-BWP dan/atau Blok telah dideksripsikan dengan jelas berdasarkan satuan luas tertentu)? 2.2. Tujuan Penataan BWP: Apakah tujuan penataan BWP telah didesripsikan secara rinci sesuai dengan ketentuan? No Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal Hasil Evaluasi KLHS RDTR 2.3. Rencana Pola Ruang (Lindung dan Budidaya), Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Zonasi
a.Kawasan/Zona Lindung: Apabila dalam rencana tata ruang eksisting dan RDTR terdapat alokasi ruang untuk kawasan lindung, Apakah rencana pengembangan kawasan lindung selama masa implementasi RDTR yang dilakukan antara lain dalam bentuk:
i.Perubahan/modifikasi kawasan lindung eksisting (perbaikan/peningkatan kualitas kawasan lindung eksisting); ii. Pembangunan baru kawasan lindung. telah dideskripsikan secara rinci sesuai ketentuan dan dipetakan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi, dengan memuat informasi sebagaimana tercantum di bawah ini?, antara lain:
i.Jenis kawasan lindung eksisting dan jenis kawasan lindung yang akan dikembangkan di dalam RDTR; ii. Lokasi/sebaran untuk setiap jenis kawasan lindung eksisting dan setiap jenis kawasan lindungyang akan dikembangkan di dalam RDTR; iii. Skala/besaran untuk setiap jenis kawasan lindung eksisting dan setiap jenis kawasan lindung yang akan dikembangkan dalam RDTR; iv. Ketentuan pemanfaatan Ruang dalam zona lindung telah dideskripsikan secara rinci sesuai dengan ketentuan, terkait dengan:  program pemanfaatan ruang prioritas selama masa implementasi RDTR;  lokasi usulan program akan dilaksanakan;  perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program prioritas pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan;  sumber pendanaan;  instansi pelaksana;  waktu dan tahapan pelaksanaan.
v.Materi peraturan zonasi dalam zona lindung telah dideskripsikan secara rinci sesuai dengan ketentuan, terkait dengan:  materi wajib o ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan; o ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; o ketentuan tata bangunan; o ketentuan prasarana dan sarana minimal; o ketentuan pelaksanaan.  materi pilihan o ketentuan tambahan; o ketentuan khusus; o standar teknis; o ketentuan pengaturan zonasi.
b.Kawasan/Zona Budidaya: Apakah rencana pengembangan kawasan budidaya selama masa implementasi RDTR yang dilakukan antara lain No Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal Hasil Evaluasi KLHS RDTR dalam bentuk
i.Perubahan/modifikasi terhadap kawasan budidaya eksisting (i.e. peremajaan, perbaikan, pemugaran kawasan budidaya eksisting); ii. Pembangunan baru kawasan budidaya. telah dideskripsikan secara rinci sesuai ketentuan dan dipetakan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi dengan memuat informasi sebagaimana tercantum di bawah ini? antara lain:
i.Jenis kawasan budidaya eksisting dan jenis kawasan budidaya yang akan dikembangkan di dalam RDTR; ii. Lokasi/sebaran untuk setiap jenis kawasan budidaya eksisting dan setiap jenis kawasan budidayayang akan dikembangkan di dalam RDTR; iii. Skala/besaran untuk setiap jenis kawasan budidayaeksisting dan setiap jenis kawasan budidaya yang akan dikembangkan dalam RDTR; vi. Ketentuan pemanfaatan Ruang dalam zona budidaya telah dideskripsikan secara rinci sesuai dengan ketentuan, terkait dengan:  program pemanfaatan ruang prioritas selama masa implementasi RDTR  lokasi usulan program akan dilaksanakan;  perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program prioritas pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan;  sumber pendanaan;  instansi pelaksana;  waktu dan tahapan pelaksanaan. iv. Materi peraturan zonasi dalam zona budidaya telah dideskripsikan secara rinci sesuai dengan ketentuan, terkait dengan:  materi wajib o Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan; o Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; o Ketentuan tata bangunan; o Ketentuan prasarana dan sarana minimal; o Ketentuan pelaksanaan;  materi pilihan o Ketentuan tambahan; o Ketentuan khusus; o Standar teknis; o Ketentuan pengaturan zonasi 2.4. Rencana Struktur Ruang: Apakah rencana pengembangan jaringan prasarana (pergerakan, energi/kelistrikan, telekomunikasi, air minum, air limbah, prasarana lainnya) selama masa implementasi RDTR, yang dilakukan antara lain dalam bentuk:
a.perubahan/modifikasi terhadap jaringan prasarana eksisting (antara lain: peremajaan, perbaikan, pemugaran jaringan prasarana No Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal Hasil Evaluasi KLHS RDTR eksisting);
b.pembangunan baru jaringan prasarana, telah dideskripsikan secara rinci sesuai ketentuan dan dipetakan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi dengan memuat informasi sebagiaman tercantum di bawah ini? antara lain:
a.jenis jaringan prasarana eksisting dan jenis jaringan prasarana yang akan dikembangkan di dalam RDTR;
b.lokasi/jalur setiap jenis jaringan prasarana eksisting dan setiap jenis jaringan prasarana yang akan dikembangkan di dalam RDTR;
c.skala/besaran untuk setiap jenis jaringan prasarana eksisting dan setiap jenis jaringan prasarana yang akan dikembangkan dalam RDTR;
d.tahapan pengembangan jaringan prasarana selama masa berlakunya RDTR. 2.5. Penetapan Sub-BWP yang diprioritaskan: Sub-BWP yang diprioritaskan penangangannya telah dideskripsikan secara rinci sesuai ketentuan dan dipetakan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi, terkait dengan:
a.lokasi Sub-BWP yang dipriotitaskan penangannya;
b.tema penanganannya;
c.pembagian blok dan sub-blok di dalam sub-BWP yang dipriotitaskan penanganannya beserta luasannya;
d.pola ruang di dalam Sub-BWP yang dipriotitaskan penangannya: jenis pola ruang, lokasi, skala/besaran, ketentuan pemanfaatan ruang, peraturan zonasi;
e.rencana jaringan prasarana di dalam sub-bwp: jenis jaringan prasarana, lokasi, skala/besaran dan tahapan pengembangannya. 2.6 Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepenting: Dalam melakukan identifikasi dan pendeskripsian materi muatan RDTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup, apakahproses keterlibatan masyarakat telah dideskripsin secara rinci terkait dengan proses, bentuk, metode dan hasil keterlibatan masyarakat?
a.proses identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilibatkan dan hasilnya;
b.bentuk keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilakukan (pemberian pendapat, saran dan usul; penmdapingan tenaga ahli; bantuan teknis; penyampaian informasi dan/atau pelaporan);
c.metode pelibatan masyarakat yang dilakukan; dan
d.hasil keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan. 2.7 Metodologi: Apakah metode identifikasi dan pendeskripsian materi muatan RDTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup telah dideskrispkan sesuai dengan No Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal Hasil Evaluasi KLHS RDTR kaidah ilmiah? 2.8 Data dan informasi: Apakah materi muatan RDTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci dengan menggunakan:
a.data dan informasi yang valid, terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
b.data dan informasi yang digunakan mencakup data atribut dan data spasial (primer dan/atau sekunder)?
1. 3.SUB KRITERIA ANALISIS PENGARUH MATERI MUATAN RDTR TERHADAP ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN No Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal Hasil Evaluasi KLHS RDTR
2. 3.Apakah analis pengaruh materi muatan RDTR terhadap isu-isu strategis Pembangunan Berkelanjutan (analisis pengaruh butir 2 terhadap butir 1) di dalam wilayah perencanaan RDTR (BWP) - -terkait dengan identifikasi, prediksi dan evaluasi dampak lingkungan, yang mencakup dampak langsung, tidak langsung, kumulatif dan dampak bangkitan (induced impacts) dan risiko lingkungan - telah dilakukan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan metode ilmiah? Hasil penilaian/validasidiisi berdasarkan kesimpulan hasil penilaian setiap criteria rinci (angka 3.1 – 3.9) 3.1. Apakah analisis pengaruh perumusan tujuan penataan BWP selama implementasi RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di BWP telah dilakukan secara komprehensif dan rinci berdasarkan tiga aspek pembangunan berkelanjutan:
a.aspek ekonomi;
b.aspek social; dan
c.aspek lingkungan. Tujuan penataan BWP harus memuat dan mencerminkan keseimbangan tiga aspek pembangunan berkelanjutan:
a.aspek ekonomi;
b.aspek social; dan
c.aspek lingkungan. 3.2. Apakah analisis pengaruh pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi di dalam zona dan sub zona lindung, dan pengembangan kawasan lindung, selama masa implementasi RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di BWP telah dilakukan secara komprehensif dan rinci berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terpadu (integrated assessment) terkait dengan:
a.kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
b.perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup;
c.kinerja layanan atau jasa ekosistem;
d.efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e.tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan Iklim; No Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal Hasil Evaluasi KLHS RDTR
f.ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati? Analisis yang dilakukan berdasarkan hasil kajian terpadu (integrated assessment) harus dapat menjawab apakah zona dan sub zona lindung, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi di dalam zona dan sub zona lindung ditetapkan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sehingga zona lindung dapat secara efektif berperan sebagai sistem penyangga kehidupan di BWP (i.e. sumber air terlindungi, RTH mencukupi). 3.3. Apakah analisis pengaruh pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi di alam zona dan sub zona budidaya dan pengembangan kawasan budidaya selama masa implementasi RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di BWP telah dilakukan secara komprehensif dan rinci berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terpadu (integrated assessment) terkait dengan:
a.kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
b.perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup;
c.kinerja layanan atau jasa ekosistem;
d.efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e.tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
f.ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati? Analisis yang dilakukan berdasarkan hasil kajian terpadu (integrated assessment) harus dapat menjawab apakah zona dan sub zona budidaya, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi di dalam zona dan sub zona budidaya ditetapkan dengan mepertimbangkan atau sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas kehidupan masyarakat. 3.4. Apakah analisis pengaruh rencana jaringan prasarana dan pengembangan jaringan prasarana (pergerakan,energi/kelistrikan, telekomunikasi, air minum, air limbah, prasarana lainnya) selama implementasi RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di BWP telah dilakukan secara komprehensif dan rinci berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terpadu (integrated assessment) terkait dengan:
a.kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
b.perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup;
c.kinerja layanan atau jasa ekosistem;
d.efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e.tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
f.ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati? 3.5. Apakah analisis pengaruh penetapan Sub-BWP Prioritas beserta pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi di dalam No Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal Hasil Evaluasi KLHS RDTR zona lindung dan zona budidaya beserta pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya dan pengembangan jaringan prasarana di dalam Sub-BWP Prioritas selama implementasi RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di BWP telah dilakukan secara komprehensif dan rinci berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terpadu (integrated assessment) terkait dengan:
a.kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
b.perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup;
c.kinerja layanan atau jasa ekosistem;
d.efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e.tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
f.ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati? 3.6. Apakah analisis Pengaruh setiap materi muatan RDTR terhadap Isu-Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan di dalam wilayah perencanaan RDTR (BWP) seperti tersebut di atas telah dideskripsikan secara komprehensif dan rinci berdasarkan (dengan memperhatikan):
a.aspek yuridis seperti peraturan perundang- udangan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) serta pengelolaan sumebrdaya alam (PSDA);
b.aspek teknis and scientific seperti acuan dan standard ilmiah, best practices, hasil penelitian yang akuntable;
c.aspek manajemen? 3.7 Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepenting: apakah proses keterlibatan masyarakat telah dideskripsin secara rinci terkait dengan proses, bentuk, metode dan hasil keterlibatan masyarakat dalam melakukan Analis Pengaruh Materi Muatan RDTR terhadap Isu-Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutandi dalam wilayah perencanaan RDTR (terkait dengan identifikasi, prediksi dan evaluasi dampak lingkungan, yang mencakup dampak langsung, tidak langsung, kumulatif dan induced impacts dan risiko lingkungan),?:
a.proses identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilibatkan dan hasilnya;
b.bentuk keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilakukan (pemberian pendapat, saran dan usul; penmdapingan tenaga ahli; bantuan teknis; penyampaian informasi dan/atau pelaporan);
c.metode pelibatan masyarakat yang dilakukan;
d.hasil keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan? 3.8 Metodologi: Apakah metodeAnalis Pengaruh Materi Muatan RDTR terhadap Isu-Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan di dalam wilayah perencanaan RDTR (terkait dengan identifikasi, prediksi dan evaluasi dampak lingkungan, yang mencakup dampak langsung, tidak langsung, kumulatif dan induced impacts dan risiko No Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal Hasil Evaluasi KLHS RDTR lingkungan) telah dideskrispkan sesuai dengan kaidah ilmiah? 3.9 Data dan informasi: Apakah data dan informasi yang digunakan dalam melakukan Analis Pengaruh Materi Muatan RDTR terhadap Isu-Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan di dalam wilayah perencanaan RDTR (terkait dengan identifikasi, prediksi dan evaluasi dampak lingkungan, yang mencakup dampak langsung, tidak langsung, kumulatif dan dampak bangkitan (induced impacts) dan risiko lingkungan) telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci dengan menggunakan:
a.data dan informasi yang valid, terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
b.data dan informasi yang digunakan mencakup data atribut dan data spasial (primer dan/atau sekunder)? B. KRITERIA PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN RDTR No Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal Hasil Evaluasi KLHS RDTR
1. 4.Apakah alternatif penyempurnaan RDTR telah dirumuskan secara rinci berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi lingkungan hidup (isu-isu pembangunan berkelanjutan)? Hasil penilaian/validasidiisi berdasarkan kesimpulan hasil penilaian setiap criteria rinci (angka 4.1 – 4.9) 4.1. Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi lingkungan hidup, apakah alternatif penyempurnaan tujuan penataan BWP telah dirumuskan secara rinci dengan meperhatikan keseimbangan tiga pilar/aspek pembangunan berkelanjutan (lingkungan/ekologi, sosial dan ekonomi)? 4.2. Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi lingkungan hidup, apakah alternatif penyempurnaan pola ruang (lindung dan budidaya) beserta ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasinya telah dirumuskan secara rinci antara lain terkait dengan:
a.perubahan target pengembangan zona lindung dan budidaya serta strategi pencapaianya;
b.perubahan terkait dengan jenis, lokasi, skala/besaran pengembangan zona lindung dan budidaya agar lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;
c.perubahan proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan terkait dengan pengembangan zona lindung dan budidaya;
d.penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan pengembangan zona lindung dan budidaya;
e.pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem terkait dengan pengembangan zona lindung dan budidaya melalui penyempurnaan keteentuan pemanfaatan ruang dan peraturan No Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal Hasil Evaluasi KLHS RDTR zonasi;
f.pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan terkait dengan pengembangan zona lindung dan budidaya melalui penyempurnaan keteentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi. 4.3. Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi lingkungan hidup, apakah alternatif penyempurnaan rencana pengembangan jaringan prasarana (pergerakan, energi/kelistrikan, telekomunikasi, air minum, air limbah, prasarana lainnya) telah dirumuskan secara rinci antara lain terkait dengan:
a.perubahan target rencana pengembangan jaringan prasarana dan strategi pencapaianya;
b.perubahan terkait dengan jenis, lokasi (jalur), skala/besaran pengembangan jaringan prasarana agar lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;
c.perubahan proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan terkait dengan pengembangan jaringan prasarana;
d.penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan pengembangan jaringan prasarana;
e.pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem terkait dengan pengembangan jaringan prasarana;
f.pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan terkait dengan pengembangan jaringan prasarana? 4.4.1. Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi lingkungan hidup, apakah alternatif penyempurnaan penetapan BWP dan prioritas penangannya telah dirumuskan secara rinci antara lain terkait dengan:
a.lokasi Sub-BWP yang dipriotitaskan penangannya;
b.tema penangannyannya;
c.pola ruang di dalam Sub-BWP yang dipriotitaskan penangannya: jenis pola ruang, lokasi, skala/besaran, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi: Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi lingkungan hidup, apakah alternatif penyempurnaan ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi rencana pengembangan jaringan prasarana (pergerakan, energi/kelistrikan, telekomunikasi, air minum, air limbah, prasarana lainnya) telah dirumuskan secara rinci antara lain terkait dengan:
1. 1.perubahan target pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi;
2. 2.perubahan terkait dengan jenis, lokasi (jalur), skala/besaran pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi; No Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal Hasil Evaluasi KLHS RDTR
3. 3.perubahan proses, metode dan adaptasi terkait pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi;
4. 4.penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan pengembangan jaringan prasarana;
5. 5.pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem terkait dengan pengembangan jaringan prasarana;
6. 6.pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan terkait dengan pengembangan jaringan prasarana.
d.Rencana jaringan prasarana di dalam Sub-BWP: jenis jaringan prasarana, lokasi, skala/besaran dan tahapan pengembangannya? 4.4.2. Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi lingkungan hidup, apakah alternatif penyempurnaan ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi telah dirumuskan secara rinci antara lain terkait dengan:
a.perubahan target rencana pengembangan jaringan prasarana dan strategi pencapaianya;
b.perubahan terkait dengan jenis, lokasi (jalur), skala/besaran pengembangan jaringan prasarana agar lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;
c.perubahan proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan terkait dengan pengembangan jaringan prasarana;
d.penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan pengembangan jaringan prasarana;
e.pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem terkait dengan pengembangan jaringan prasarana;
f.pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan terkait dengan pengembangan jaringan prasarana;
g.penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan pengembangan jaringan prasarana;
h.pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem terkait dengan pengembangan jaringan prasarana;
i.pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan terkait dengan pengembangan jaringan prasarana. 4.5 Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepenting: apakahproses keterlibatan masyarakat telah dideskripsin secara rinci terkait dengan proses, bentuk, metode dan hasil keterlibatan masyarakat dalam melakukan perumusan alternatif penyempurnaan RDTR?
a.proses identifikasi masyarakat dan pemangku No Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal Hasil Evaluasi KLHS RDTR kepentingan yang dilibatkan dan hasilnya;
b.bentuk keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilakukan (pemberian pendapat, saran dan usul; penmdapingan tenaga ahli; bantuan teknis; penyampaian informasi dan/atau pelaporan);
c.metode pelibatan masyarakat yang dilakukan;
d.hasil keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan. 4.6 Metodologi: apakahmetode yang digunakan dalam melakukan perumusan alternatif penyempurnaan RDTR telah dideskrispkan sesuai dengan kaidah ilmiah? 4.7 Data dan informasi: apakah data dan informasi yang digunakan dalam melakukan perumusan alternatif penyempurnaan RDTR telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci dengan menggunakan:
a.data dan informasi yang valid, terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
b.data dan informasi yang digunakan mencakup data atribut dan data spasial (primer dan/atau sekunder)? C. KRITERIA PENYUSUNAN REKOMENDASI PERBAIKAN UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN RDTR YANG MENGINTEGRASIKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN No Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal Hasil Evaluasi KLHS RDTR
1. 5.Berdasarkan hasil penyempurnaan alternatif RDTR, apakah rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan RDTR telah dirumuskan secara rinci sesuai ketentuan? Hasil penilaian/validasidiisi berdasarkan kesimpulan hasil penilaian setiap criteria rinci (angka 5.1 – 5.5) 5.1. Berdasarkan hasil penyempurnaan alternatif RDTR, apakah rekomendasi perbaikan untuk pengambilan terkait dengan materi muatan RDTR telah dirumuskan secara rinci? ; 5.2. Berdasarkan hasil penyempurnaan alternatif RDTR, apkah rekomendasi terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampau daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta tidak diperbolehkan lagi telah dirumuskan secaa rinci?. 5.3 Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepenting: apakah proses keterlibatan masyarakat telah dideskripsin secara rinci terkait dengan proses, bentuk, metode dan hasil keterlibatan masyaraka dalam melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan RDTR? 1) Proses identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilibatkan dan hasilnya; 2) Bentuk keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilakukan (pemberian No Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal Hasil Evaluasi KLHS RDTR pendapat, saran dan usul; pendampingan tenaga ahli; bantuan teknis; penyampaian informasi dan/atau pelaporan); 3) Metode pelibatan masyarakat yang dilakukan, 4) hasil keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan. 5.4 Metodologi: Apakah metode yang digunakan dalam melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan RDTR telah dideskrispkan sesuai dengan kaidah ilmiah? 5.5 Data dan informasi: Apakah data dan informasi yang digunakan dalam melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan RDTR telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci dengan menggunakan:
a.data dan informasi yang valid, terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
b.data dan informasi yang digunakan mencakup data atribut dan data spasial (primer dan/atau sekunder) ? . Berdasarkan hasil evaluasi KLHS RDTR untuk setiap kriteria seperti tercantum di dalam table/matrik diatas, maka Tim Evaluasi KLHS RDTR menyimpulkan: ………............................................................................................................................ ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA ttd ttd KRISNA RYA SITI NURBAYA

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…