DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018

Nomor: P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL serta penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup, penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL serta penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL, pengisian dan verifikasi serta pendaftaran SPPL, penyusunan, penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan perubahan rekomendasi UKL-UPL untuk perubahan izin lingkungan, pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan AMDAL, adendum ANDAL dan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL, sistem informasi dokumen lingkungan dan izin lingkungan, pendanaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
6.PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SERTA PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERPADU SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
2.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
3.Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
4.Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau kegiatan.
5.Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
6.Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat rencana usaha dan/atau kegiatan.
7.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
8.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
9.Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
10.Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
11.Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
12.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
14.Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
15.Komisi Penilai Amdal yang selanjutnya disingkat KPA adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal.
16.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mendukung tata kelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan standar pelayanan publik dan perlindungan lingkungan hidup.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik dalam melakukan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan dan perubahan Izin Lingkungan melalui proses:
1. a.pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan dan penilaian serta pemeriksaan dokumen lingkungan hidup;
2. b.penyusunan, penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan persetujuan rekomendasi UKL-UPL; dan
3. c.penyusunan, penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup terkait dengan perubahan perubahan Izin Lingkungan. Sehingga dokumen lingkungan hidup tersebut memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup yang efektif dan efisien dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini berlaku untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang termasuk di dalam sistem OSS sebagaimana tercantum di dalam lampiran peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pasal 4

(1)Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen.
(2)Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kewajiban untuk:
1. a.melengkapi Amdal bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal;
2. b.melengkapi UKL-UPL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL; dan
3. c.tidak melakukan kegiatan sebelum komitmen untuk melengkapi Amdal atau UKL-UPL telah dipenuhi.
(3)Lembaga OSS menerbitkan perubahan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen bagi Pelaku Usaha yang telah memiliki Izin Lingkungan dan berencana untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.
(4)Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup kewajiban untuk:
1. a.melengkapi Amdal baru atau Adendum Andal dan RKL-RPL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal;
2. b.melengkapi Amdal baru bagi bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki UKL-UPLyang rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan termasuk dalam kriteria wajib Amdal;
3. c.melengkapi UKL-UPL baru bagi bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki UKL-UPL; dan
4. d.tidak melakukan kegiatan sebelum komitmen untuk melengkapi amdal baru, adendum Andal dan RKL- RPL, dan UKL-UPL baru.
(5)Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(4)memuat pernyataan bahwa:
1. a.lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak tumpang tindih dengan lokasi Usaha dan/atau Kegiatan eksisting yang sudah memiliki Perizinan Berusaha atau lokasi Usaha dan/atau Kegiatan yang sedang dalam proses untuk memperoleh perizinan berusaha; dan
2. b.semua persyaratan yang diajukan dalam permohonan Izin Lingkungan tidak mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan dokumen, data dan/atau informasi.
(6)Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi komitmen Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau komitmen perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Izin Lingkungan atau perubahan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal.
(7)Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.penyusunan dan penilaian dokumen Amdal serta penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup;
b.penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL serta penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL;
c.pengisian, verifikasi dan pendaftaran SPPL;
d.penyusunan, penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup untuk perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup, perubahan rekomendasi UKL-UPL dan perubahan Izin Lingkungan;
e.pembinan dan evaluasi kinerja penatalaksaanan Amdal, adendum Andal dan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL;
f.sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan Izin Lingkungan; dan
g.pendanaan.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PENILAIAN DOKUMEN AMDAL SERTA PENETAPAN KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP ATAU KETIDAKLAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 6

(1)Pelaku Usaha yang wajib memiliki Amdal wajib memenuhi komitmen Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan melengkapi dokumen Amdal.
(2)Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun:
1. a.pada tahap perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan;
2. b.dalam satu dokumen Amdal dalam hal kegiatan yang direncanakan berlokasi di dalam satu kesatuan tapak proyek; dan/atau
3. c.dalam beberapa dokumen Amdal dalam hal kegiatan yang direncanakan berlokasi di dalam tapak proyek yang terpisah satu sama lain.
(3)Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengintegrasikan meliputi:
1. a.persyaratan dan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang relevan antara lain pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3), pembuangan air limbah ke laut, pembuangan air limbah ke sumber air dan atau pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, pengendalian pencemaran udara; dan
2. b.hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
(4)Untuk dapat melengkapi dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata waktu yang telah ditentukan, Pelaku Usaha wajib memiliki data dan informasi lengkap yang diperlukan untuk penyusunan dokumen Amdal sebelum mengajukan permohonan izin usaha berdasarkan komitmen ke Lembaga OSS.
(5)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
1. a.arahan hasil penapisan dari instansi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya;
2. b.deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan;
3. c.rona lingkungan hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan; dan
4. d.hasil konsultasi publik dalam hal konsultasi publik telah dilakukan sebelum Pelaku Usaha mengajukan permohonan izin usaha ke lembaga OSS.

Pasal 7

(1)Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi melalui tahapan:
1. a.pelaksanaan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta konsultasi publik;
2. b.pengisian dan pengajuan Formulir KA;
3. c.pemeriksaan dan persetujuan Formulir KA;
4. d.penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL; dan
5. e.penilaian Andal dan RKL-RPL dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
(2)Jangka waktu pelaksanaan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan, konsultasi publik, pengisian Formulir KA serta pemeriksaan Formulir KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen.
(3)Penyusunan Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mulai dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen.
(4)Jangka waktu penyusunan Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan komitmen Pelaku Usaha yang tercantum dalam Formulir KA dan persetujuan Formulir KA.
(5)Jangka waktu penyusunan Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kerja.
(6)Jangka waktu penilaian Andal dan RKL-RPL, penyampaian rekomendasi hasil penilaian dan penilaian akhir serta penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak dokumen Andal dan RKL-RPL diajukan kepada KPA dan dinyatakan lengkap secara administrasi.
(7)Instansi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen Pelaku Usaha untuk melengkapi dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(8)Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi komitmen untuk melengkapi dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi lingkungan hidup menyampaikan notifikasi kegagalan pemenuhan komitmen kepada Lembaga OSS.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak dalam penyusunan dokumen Amdal.
(2)Masyarakat terkena dampak yang diikutsertakan dalam penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang mencakup:
1. a.masyarakat yang akan akan mendapat manfaat atau dampak positif dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
2. b.masyarakat yang akan akan mengalami kerugian atau mendapatkan dampak negatif dari adanya rencana usaha dan/atau kegiatan.
(3)Pelaku Usaha selain mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula melibatkan pemerhati lingkungan hidup.
(4)Pemerhati lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di luar batas wilayah studi Amdal dan memempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan beserta dampak lingkungan hidup yang akan ditimbulkannya.

Pasal 9

(1)Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha.
(2)Pengumanan rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengisian Formulir KA.
(3)Dalam melakukan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyampaikan informasi secara benar dan tepat mengenai:
1. a.nama dan alamat Pelaku Usaha;
2. b.jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
3. c.skala/besaran dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
4. d.lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
5. e.dampak potensial terhadap lingkungan yang akan timbul dan konsep umum pengendalian dampak lingkungannya;
6. f.tanggal pengumuman mulai dipasang dan batas waktu penyampaian saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat; dan
7. g.nama dan alamat Pelaku Usaha dan instansi lingkungan hidup yang menerima saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat.
(4)Informasi dalam pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat.
(5)Disamping mengunakan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Informasi dalam pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan dapat disampaikan dengan menggunakan bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi dimana pengumuman tersebut akan dilakukan.
(6)Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan melalui:
1. a.laman OSS;
2. b.media massa; dan/atau
3. c.pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.
(7)Selain media yang wajib digunakan untuk melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pelaku Usaha dapat menggunakan media lain untuk melakukan pengumuman, berupa:
1. a.media cetak seperti brosur, pamflet atau spanduk;
2. b.media elektronik melalui televisi, website, jejaring sosial, sms dan/atau radio;
3. c.papan pengumuman di instansi lingkungan hidup dan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan di tingkat pusat, daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota; dan
4. d.media lain yang dapat digunakan.

Pasal 10

(1)Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
(2)Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis atau melalui Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha dan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
(3)Dalam menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat wajib mencantum identitas pribadi yang jelas sesuai dengan dokumen kependudukan yang dimilikinya.
(4)Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
1. a.informasi deskritif tentang kondisi lingkungan yang berada di dalam dan di sekitar lokasi/tapak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
2. b.nilai-nilai lokal yang akan terkena dampak Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan; dan/atau
3. c.aspirasi masyarakat dan concern terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
(5)Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah (lokal) yang sesuai dengan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
(6)Berdasarkan saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dan Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat dan tanggapan masyarakat.
(7)Saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib digunakan oleh Pelaku Usaha dalam pengisian Formulir KA.

Pasal 11

(1)Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha.
(2)Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat terkena dampak.
(3)Disamping masyarakat terkena dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konsultasi publik dapat pula melibatkan masyarakat pemerhati lingkungan.
(4)Masyarakat yang dilibatkan dalam konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup kelompok masyarakat rentan (vulnerable group), masyarakat adat (indegenous people), kelompok laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan kesetaran gender.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…