DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tahun 2015

Nomor: P.56/Menlhk-Setjen/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan dan batasan pengaturan, pengurangan dan pemilihan limbah bahan berbahaya dan beracun, penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun, penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
3.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
4.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DARI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
2.Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
3.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4.Limbah B3 cair adalah Limbah cair yang mengandung B3 antara lain Limbah larutan fixer, Limbah kimiawi cair, dan Limbah farmasi cair.
5.Limbah infeksius adalah Limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan.
6.Limbah patologis adalah Limbah berupa buangan selama kegiatan operasi, otopsi, dan/atau prosedur medis lainnya termasuk jaringan, organ, bagian tubuh, cairan tubuh, dan/atau spesimen beserta kemasannya.
7.Limbah sitotoksik adalah Limbah dari bahan yang terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat sitotoksis untuk kemoterapi kanker yang mempunyai kemampuan untuk membunuh dan/atau menghambat pertumbuhan sel hidup.
8.Air Limbah adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan.
9.Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB II

TUJUAN DAN BATASAN PENGATURAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi Penghasil Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengelola Limbah B3 yang dihasilkan.

Pasal 3

(1)Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan fasilitas yang wajib terdaftar di instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
(2)Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pusat kesehatan masyarakat;
2. b.klinik pelayanan kesehatan atau sejenis; dan
3. c.rumah sakit.

Pasal 4

(1)Limbah B3 dalam Peraturan Menteri ini meliputi Limbah:
1. a.dengan karakteristik infeksius;
2. b.benda tajam;
3. c.patologis;
4. d.bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan;
5. e.radioaktif;
6. f.farmasi;
7. g.sitotoksik;
8. h.peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi; dan
9. i.tabung gas atau kontainer bertekanan.
(2)Ketentuan mengenai Limbah radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai ketenaganukliran.

Pasal 5

Pengelolaan Limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi tahapan:

a.Pengurangan dan pemilahan Limbah B3;
b.Penyimpanan Limbah B3;
c.Pengangkutan Limbah B3;
d.Pengolahan Limbah B3;
e.penguburan Limbah B3; dan/atau
f.Penimbunan Limbah B3.

BAB III

PENGURANGAN DAN PEMILAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 6

(1)Pengurangan dan pemilahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib dilakukan oleh Penghasil Limbah B3.
(2)Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
1. a.menghindari penggunaan material yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun jika terdapat pilihan yang lain;
2. b.melakukan tata kelola yang baik terhadap setiap bahan atau material yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan/atau pencemaran terhadap lingkungan;
3. c.melakukan tata kelola yang baik dalam pengadaan bahan kimia dan bahan farmasi untuk menghindari terjadinya penumpukan dan kedaluwarsa; dan
4. d.melakukan pencegahan dan perawatan berkala terhadap peralatan sesuai jadwal.
(3)Pemilahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
1. a.memisahkan Limbah B3 berdasarkan jenis, kelompok, dan/atau karakteristik Limbah B3; dan
2. b.mewadahi Limbah B3 sesuai kelompok Limbah B3.
(4)Tata cara pengurangan dan pemilahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Pasal 7

(1)Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b wajib dilakukan oleh Penghasil Limbah B3.
(2)Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
1. a.menyimpan Limbah B3 di fasilitas Penyimpanan Limbah B3;
2. b.menyimpan Limbah B3 menggunakan wadah Limbah B3 sesuai kelompok Limbah B3;
3. c.penggunaan warna pada setiap kemasan dan/atau wadah Limbah sesuai karakteristik Limbah B3; dan
4. d.pemberian simbol dan label Limbah B3 pada setiap kemasan dan/atau wadah Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3.
(3)Warna kemasan dan/atau wadah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa warna:
1. a.merah, untuk Limbah radioaktif;
2. b.kuning, untuk Limbah infeksius dan Limbah patologis;
3. c.ungu, untuk Limbah sitotoksik; dan
4. d.cokelat, untuk Limbah bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan, dan Limbah farmasi.
(4)Simbol pada kemasan dan/atau wadah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa simbol:
1. a.radioaktif, untuk Limbah radioaktif;
2. b.infeksius, untuk Limbah infeksius; dan
3. c.sitotoksik, untuk Limbah sitotoksik.
(5)Penggunaan label sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d sesuai dengan peraturan perundang- undangan mengenai simbol dan label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
(6)Penggunaan simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di dalam wilayah kerja kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan.
(7)Ketentuan mengenai simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Terhadap Limbah B3 yang telah dilakukan Pengurangan dan Pemilahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib dilakukan Penyimpanan Limbah B3.
(2)Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, disimpan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebelum dilakukan Pengangkutan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 paling lama:
  1. 1.2 (dua) hari, pada temperatur lebih besar dari 0oC (nol derajat celsius); atau
  2. 2.90 (sembilan puluh) hari, pada temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0oC (nol derajat celsius), sejak Limbah B3 dihasilkan.
2. b.Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sampai dengan huruf i, disimpan di tempat penyimpanan Limbah B3 paling lama:
  1. 1.90 (sembilan puluh) hari, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih; atau
  2. 2.180 (seratus delapan puluh) hari, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1, sejak Limbah B3 dihasilkan
(3)Ketentuan mengenai Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 9

Dalam hal Penghasil Limbah B3 tidak melakukan Penyimpanan Limbah B3, Limbah B3 yang dihasilkan wajib diserahkan paling lama 2 (dua) hari sejak Limbah B3 dihasilkan kepada pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang tempat penyimpanan Limbah B3nya digunakan sebagai depo pemindahan.

Pasal 10

(1)Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang tempat penyimpanan Limbah B3nya digunakan sebagai depo pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib memiliki:
1. a.fasilitas pendingin yang memiliki temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0 o C (nol derajat celsius), apabila Limbah B3 disimpan lebih dari 2 (dua) hari sejak Limbah B3 dihasilkan;
2. b.fasilitas Pengolahan Limbah B3 yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan/atau
3. c.kerjasama dengan Pengolah Limbah B3 yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, untuk Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan/atau huruf c.
(2)Ketentuan mengenai penggunaan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai depo pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 11

Tata cara Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…