DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018

Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPT Gakkum dan Dinas dalam melaksanakan pelayanan fungsi Gakkum LHK di daerah serta bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara UPT Gakkum dan Dinas dengan UPT KLHK dan/atau Instansi terkait lainnya dalam mendukung upaya Gakkum LHK di daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diselenggarakan secara efektif dan maksimal dengan lebih mendekatkan pelayanan fungsi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dengan sumber permasalahan terutama di daerah yang tidak menjadi tempat kedudukan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
c.bahwa untuk memberikan pelayanan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang efektif diperlukan koordinasi dengan seluruh Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan di daerah;
d.bahwa untuk melaksanakan koordinasi penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu disusun tata hubungan kerja yang memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab serta keterkaitan kerja;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Hubungan Kerja Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Di Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
9.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 211);
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Pemetaan Proses Bisnis Lintas Fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1911); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Gakkum LHK adalah upaya penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
2.Penyidik adalah Penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3.Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut UPT Gakkum adalah unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4.Dinas adalah dinas yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan di daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.
6.Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat UPT lingkup KLHK adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPT Gakkum dan Dinas dalam melaksanakan pelayanan fungsi Gakkum LHK di daerah.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara UPT Gakkum dan Dinas dengan UPT KLHK dan/atau Instansi terkait lainnya dalam mendukung upaya Gakkum LHK di daerah.

BAB II

PELAKSANAAN KOORDINASI KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM LHK DI DAERAH

Pasal 3

(1)Fungsi Gakkum LHK di daerah diselenggarakan oleh UPT Gakkum dan/atau Dinas sesuai dengan kewenangannya.
(2)Fungsi Gakkum LHK di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.pencegahan dan pengamanan hutan;
2. b.penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan;
3. c.penegakan hukum administrasi lingkungan hidup dan kehutanan; dan
4. d.penegakan hukum perdata lingkungan hidup.

Pasal 4

(1)Pencegahan dan pengamanan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan secara terpadu melalui:
1. a.kegiatan intelijen;
2. b.operasi pemulihan kawasan hutan; dan
3. c.pengamanan peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar.
(2)Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara mandiri di tingkat tapak oleh:
1. a.pengelola kawasan hutan;
2. b.pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; dan/atau
3. c.secara gabungan.
(3)Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.pengumpulan data dan informasi gangguan keamanan kawasan hutan;
2. b.pengolahan dan analisis data ancaman dan gangguan keamanan kawasan hutan;
3. c.penyusunan rencana operasi kawasan hutan;
4. d.pelaksanaan operasi pemulihan kawasan hutan; dan
5. e.evaluasi operasi pemulihan kawasan hutan.
(4)Pencegahan dan pengamanan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf b dilakukan terhadap kejahatan di bidang:
1. a.tumbuhan dan satwa liar;
2. b.pembalakan liar;
3. c.perambahan hutan;
4. d.kebakaran hutan dan lahan;
5. e.perusakan lingkungan hidup; dan
6. f.pencemaran lingkungan hidup.
(2)Penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan; dan
2. b.penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan.
(3)Pengumpulan bahan dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan pada tahapan pra penyidikan atau sebagai bagian proses penyidikan.
(4)Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh penyidik lingkungan hidup dan kehutanan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Penegakan hukum administrasi lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf c terdiri atas kegiatan:
1. a.penanganan pengaduan;
2. b.pengawasan penaatan; dan
3. c.penerapan sanksi administratif.
(2)Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
1. a.penerimaan dan penelaahan pengaduan;
2. b.verifikasi pengaduan;
3. c.tindak lanjut pengaduan; dan
4. d.monitoring tindak lanjut pengaduan.
(3)Pengawasan penaatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilakukan dengan tahapan:
1. a.persiapan pengawasan;
2. b.pelaksanaan pengawasan;
3. c.pelaksanaan pengawasan lapis kedua; dan
4. d.pasca pengawasan.
(4)Penanganan pengaduan dan pengawasan ketaatan, dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Penegakan hukum perdata lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas kegiatan:
1. a.penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan; atau
2. b.penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
(2)Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
1. a.verifikasi sengketa lingkungan hidup;
2. b.penghitungan kerugian lingkungan hidup;
3. c.penyusunan gugatan;
4. d.pendaftaran gugatan;
5. e.proses persidangan;
6. f.penyusunan memori/kontra memori banding;
7. g.pernyataan dan penyerahan memori/kontra memori banding;
8. h.penyusunan memori/kontra memori kasasi;
9. i.pernyataan dan penyerahan memori/kontra memori kasasi;
10. j.penyusunan memori/kontra memori peninjauan kembali;
11. k.pernyataan dan penyerahan memori/kontra memori peninjauan kembali; dan
12. l.pelaksanaan eksekusi.
(3)Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan:
1. a.verifikasi sengketa lingkungan hidup;
2. b.klarifikasi hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup;
3. c.penghitungan kerugian lingkungan hidup;
4. d.proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup; dan
5. e.kesepakatan atau ketidaksepakatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
(4)Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Fungsi Gakkum LHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan secara:

a.mandiri sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b.koordinatif lintas fungsi.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan fungsi Gakkum LHK secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan oleh UPT Gakkum dan/atau Dinas sesuai dengan kewenangan dan wilayah kerjanya.
(2)Dalam hal tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan, UPT Gakkum dapat melakukan fungsi pengawasan lapis kedua.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan fungsi Gakkum LHK secara koordinatif lintas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan oleh UPT Gakkum berkoordinasi dengan:
1. a.UPT lingkup KLHK;
2. b.Direktorat Jenderal lingkup KLHK yang tidak memiliki UPT;
3. c.Dinas;
4. d.Perum Perhutani; dan/atau
5. e.Instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
(2)UPT lingkup KLHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.UPT Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
2. b.UPT Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
3. c.UPT Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
4. d.UPT Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
5. e.UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari; dan
6. f.UPT Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
(3)Direktorat Jenderal lingkup KLHK yang tidak memiliki UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; dan
2. b.Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
(4)Pelaksanaan koordinasi penegakan hukum LHK oleh Direktorat Jenderal lingkup KLHK yang tidak memiliki UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
(5)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Dinas Lingkungan Hidup daerah Provinsi atau daerah Kabupaten/Kota;
2. b.Dinas Kehutanan daerah Provinsi; dan/atau
3. c.UPTD Taman Hutan Raya daerah Kabupaten/Kota.
(6)Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. b.Tentara Nasional Indonesia; dan
3. c.Kejaksaan Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…