DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018 Tahun 2018

Nomor: P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 7 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kriteria teknis status kesiagaan atau darurat, penetapan status kesiagaan atau darurat dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria teknis status kesiagaan dan darurat, diatur dengan Peraturan Menteri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/ atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/ atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
9.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
12.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KRITERIA TEKNIS STATUS KESIAGAAN DAN DARURAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2.Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di luar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
3.Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbukan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.
4.Indeks Standar Pencemar Udara yang selanjutnya disingkat ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.
5.Status Kesiagaan dan Darurat Karhutla adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu.
6.Siaga 3 (tiga) atau Normal adalah keadaan di suatu daerah/wilayah dalam kondisi normal atau tidak ada potensi terjadinya Karhutla.
7.Siaga 2 (dua) atau Waspada adalah keadaan di suatu daerah dimana telah terdapat unsur-unsur yang berpotensi untuk terjadinya Karhutla.
8.Siaga 1 (satu) atau Siaga Darurat adalah suatu keadaan Karhutla, berpotensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
9.Darurat atau Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana akibat Karhutla untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penentuan status kesiagaan atau Darurat Karhutla.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta respon cepat upaya penanganan Karhutla secara dini.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini, meliputi:

a.kriteria teknis status kesiagaan atau Darurat; dan
b.penetapan status kesiagaan atau Darurat.

BAB II

KRITERIA TEKNIS STATUS KESIAGAAN ATAU DARURAT

Pasal 5

Status kesiagaan dan Darurat Karhutla meliputi:

a.Siaga 3 (tiga) atau Normal;
b.Siaga 2 (dua) atau Waspada;
c.Siaga 1 (satu) atau Siaga Darurat; dan
d.Darurat atau Tanggap Darurat daerah Kabupaten/Kota, Provinsi atau Nasional.

Pasal 6

(1)Kriteria teknis penentuan status kesiagaan atau Darurat Karhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berdasarkan penilaian parameter.
(2)Parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.peringkat bahaya kebakaran;
2. b.suhu udara;
3. c.hari tanpa hujan;
4. d.analisa curah hujan;
5. e.prakiraan curah hujan;
6. f.titik panas atau hotspot;
7. g.kejadian Karhutla;
8. h.kondisi asap;
9. i.kondisi kualitas udara;
10. j.jarak pandang; dan
11. k.jumlah penderita gangguan kesehatan akibat Karhutla.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dapat menentukan kriteria teknis penentuan status kesiagaan atau Darurat Karhutla yang didasarkan parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit 4 (empat) parameter yang dapat diukur di daerah.
(2)Parameter yang digunakan untuk menentukan status kesiagaan atau Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)didasarkan data dan informasi dari instansi yang berwenang.
(3)Penilaian dan/atau pengukuran parameter kriteria teknis status kesiagaan atau Darurat di daerah dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di daerah.

BAB III

PENETAPAN STATUS KESIAGAAN ATAU DARURAT

Pasal 8

Dalam hal keadaan tertentu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat menentukan status kesiagaan atau Darurat dengan pertimbangan, meliputi:

a.terjadinya pencemaran asap lintas batas;
b.fenomena El Nino;
c.periode musim kemarau;
d.jumlah masyarakat yang terkena dampak;
e.ancaman bagi objek vital nasional; atau
f.agenda resmi daerah, nasional dan internasional.

Pasal 9

(1)Bupati/Walikota menetapkan status kesiagaan atau Darurat tingkat daerah kabupaten/kota.
(2)Gubernur menetapkan status kesiagaan atau Darurat tingkat daerah provinsi.
(3)Dalam hal 2 (dua) daerah kabupaten/kota atau lebih telah menetapkan status kesiagaan atau Darurat maka gubernur dapat menetapkan status kesiagaan atau Darurat pada tingkat daerah provinsi.
(4)Menteri menetapkan status kesiagaan tingkat nasional.
(5)Penetapan Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2018 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 375 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. KRISNA RYA

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…