DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 5 Agustus 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Proper, bagi: a. pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat instansi lingkungan hidup yang ditugaskan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan; dan b. dewan pertimbangan Proper dan tim teknis Proper untuk melakukan penilaian peringkat Proper.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan perlu diselenggarakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c.bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142); SALINAN 2
4.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1067); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
2.Pengawasan Tidak Langsung adalah mekanisme dimana perusahaan melaporkan secara mandiri kinerja pengelolaan lingkungannya untuk pemeringkatan Proper.
3.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
4.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Proper, bagi:

a.pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat instansi lingkungan hidup yang ditugaskan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan; dan 3
b.dewan pertimbangan Proper dan tim teknis Proper untuk melakukan penilaian peringkat Proper.

Pasal 3

Pelaksanaan Proper dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL, yang:

a.hasil produknya untuk tujuan ekspor;
b.terdapat dalam pasar bursa;
c.menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkup regional maupun nasional; dan/atau
d.skala kegiatan signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Pasal 4

(1)Proper dilaksanakan melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup.
(2)Pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup terhadap ketaatan dan kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tingkat:
1. a.ketaatan pelaksanaan perizinan lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang:
  1. 1.pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
  2. 2.pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
  3. 3.pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
2. b.kinerja usaha dan/atau kegiatan yang melebihi ketaatan dari yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 5

(1)Terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan evaluasi pada aspek:
1. a.pemenuhan ketentuan dalam izin lingkungan;
2. b.pengendalian pencemaran air;
3. c.pengendalian pencemaran udara;
4. d.pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
5. e.pengendalian kerusakan lingkungan hidup.
(2)Evaluasi pada aspek pengendalian kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dilakukan untuk usaha dan/atau kegiatan pertambangan.

Pasal 6

(1)Evaluasi kinerja yang melebihi ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 4
(2)Pemenuhan seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa terdapat:
1. a.temuan yang signifikan pada saat dilakukan pengawasan; dan
2. b.konflik dengan masyarakat pada saat dan setelah dilakukannya pengawasan.
(3)Evaluasi kinerja yang melebihi ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan:
1. a.penerapan sistem manajemen lingkungan;
2. b.pencapaian di bidang efisiensi energi;
3. c.pengurangan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
4. d.penerapan prinsip pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang limbah padat non bahan berbahaya dan beracun;
5. e.pengurangan pencemar udara dan emisi gas rumah kaca;
6. f.pencapaian dibidang efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air;
7. g.perlindungan keanekaragaman hayati; dan
8. h.pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

(1)Tahapan pelaksanaan Proper meliputi:
1. a.persiapan;
2. b.pengawasan;
3. c.penilaian; dan
4. d.tindak lanjut.
(2)Tahapan pelaksanaan Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan.

Pasal 8

(1)Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.pemilihan dan penetapan usaha dan/atau kegiatan peserta Proper;
2. b.penguatan kapasitas bagi tim inspeksi Proper; dan/atau
3. c.sosialisasi kegiatan Proper.
(2)Peserta Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dan ditetapkan dari usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 3.
(3)Dalam hal usaha dan/atau kegiatan sedang:
1. a.melaksanakan audit lingkungan hidup yang diwajibkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
2. b.dalam proses penegakan hukum, tidak dipilih dan tidak ditetapkan sebagai peserta Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. 5

Pasal 9

(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat instansi lingkungan hidup yang ditugaskan.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
1. a.pengawasan langsung; dan/atau
2. b.pengawasan tidak langsung.
(4)Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui inspeksi lapangan menggunakan panduan inspeksi lapangan Proper yang ditetapkan oleh Menteri.
(5)Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan memeriksa laporan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
(6)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disusun dalam berita acara pengawasan.

Pasal 10

Tata cara persiapan dan pengawasan Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40 Tahun 2017