DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 Januari 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang www.peraturan.go.id 2015, No.69 2 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
9.Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
10.Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 448);
11.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi www.peraturan.go.id 2015, No.69 3 dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 03 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 995); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit nonstruktural pelaksana pengendalian gratifikasi.
2.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
3.Penerima Gratifikasi adalah Menteri, Wakil Menteri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Setempat.
4.Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan di Kementerian Luar Negeri.
5.Pegawai Setempat adalah pegawai tidak tetap yang dipekerjakan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu guna melakukan tugas-tugas tertentu pada Perwakilan Republik Indonesia.
6.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. www.peraturan.go.id 2015, No.69 4
7.Berlaku Umum adalah perlakuan yang sama bersifat objektif dan tidak menyangkut yang khusus atau tertentu saja.
8.Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat atau Pegawai yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.

BAB II

JENIS GRATIFIKASI

Pasal 2

Setiap Gratifikasi yang diterima oleh Penerima Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib dilaporkan.

Pasal 3

Selain penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penerima Gratifikasi wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi berbentuk barang yang mudah busuk atau rusak meliputi bingkisan makanan dan/atau buah kepada UPG.

Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikecualikan terhadap penerimaan Gratifikasi yang diperoleh dari:

a.dalam tugas Kedinasan yang meliputi:
1. 1.cendera mata, seminar kits, sertifikat, dan plakat dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis; dan
2. 2.hidangan, sajian, atau jamuan berupa makanan dan minuman yang Berlaku Umum yang diperoleh dari acara resmi Kedinasan;
b.luar tugas Kedinasan yang meliputi:
1. 1.pemberian dari pihak yang memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat, sepanjang tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan Penerima Gratifikasi;
2. 2.pemberian dari pihak yang memiliki hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan Penerima Gratifikasi;
3. 3.pemberian dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berupa hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, dalam rangka kegiatan keagamaan, adat, atau tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan Penerima Gratifikasi; www.peraturan.go.id 2015, No.69 5
4. 4.pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan Penerima Gratifikasi;
5. 5.hadiah langsung atau undian, diskon atau rabat, voucher, point rewards, atau suvenir yang Berlaku Umum dan tidak terkait dengan Kedinasan;
6. 6.prestasi akademis atau nonakademis, berupa kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi, yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri, dan tidak terkait dengan Kedinasan;
7. 7.keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum dan tidak terkait dengan Kedinasan; dan
8. 8.kompensasi atas profesi di luar Kedinasan, yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Penerima Gratifikasi, tidak menimbulkan konflik kepentingan, tidak melanggar kode etik Pejabat atau Pegawai, dan dengan izin tertulis dari atasan langsung.

BAB III

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 5

(1)Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dilaksanakan oleh Menteri.
(2)Dalam melakukan pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk UPG.
(3)UPG berkedudukan pada Inspektorat Jenderal dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal.

Pasal 6

(1)Unsur keanggotaan UPG terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.wakil ketua merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(2)Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal.
(3)Wakil ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat struktural eselon III di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal. www.peraturan.go.id 2015, No.69 6
(4)Anggota UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari unsur pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu di lingkungan Inspektorat Jenderal.
(5)Susunan keanggotaan UPG ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 7

UPG mempunyai tugas:

a.menerima laporan Gratifikasi dari Pejabat atau Pegawai yang telah dilengkapi dengan dokumen terkait;
b.menelaah kelengkapan laporan Gratifikasi;
c.memfasilitasi kelengkapan laporan Gratifikasi, permintaan data dan keterangan oleh KPK, dan pelaksanaan penetapan Gratifikasi oleh KPK;
d.meneruskan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK;
e.memproses laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan berkoordinasi dan berkonsultasi kepada KPK.
f.menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
g.melaksanakan pengawasan dan evaluasi efektivitas pengendalian Gratifikasi dengan KPK;
h.memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi sebagai management tools kepada pimpinan; dan
i.mensosialisasikan dan mempublikasikan kegiatan pengendalian Gratifikas

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Luar Negeri.

BAB IV

TATA CARA PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Pasal 9

(1)Penerima Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Gratifikasi diterima oleh Penerima Gratifikasi. www.peraturan.go.id 2015, No.69 7
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, dilengkapi dengan dokumen terkait, dan memuat informasi paling sedikit:
1. a.nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
2. b.jabatan Penerima Gratifikasi;
3. c.tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
4. d.uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
5. e.nilai atau taksiran nilai Gratifikasi yang diterima; dan
6. f.kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi.

Pasal 10

(1)Penyampaian laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara:
1. a.diserahkan secara langsung oleh Penerima Gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa tertulis dari Penerima Gratifikasi kepada KPK;
2. b.diserahkan melalui UPG dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Gratifikasi; atau
3. c.dikirimkan melalui pos, surat elektronik, atau situs KPK.
(2)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terlampaui, maka Penerima Gratifikasi wajib menyampaikannya dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf c.
(3)UPG wajib meneruskan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b kepada KPK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan Gratifikasi diterima oleh UPG.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang www.peraturan.go.id 2015, No.69 2 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
9.Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
10.Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 448);
11.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi www.peraturan.go.id 2015, No.69 3 dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 03 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 995); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit nonstruktural pelaksana pengendalian gratifikasi.
2.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
3.Penerima Gratifikasi adalah Menteri, Wakil Menteri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Setempat.
4.Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan di Kementerian Luar Negeri.
5.Pegawai Setempat adalah pegawai tidak tetap yang dipekerjakan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu guna melakukan tugas-tugas tertentu pada Perwakilan Republik Indonesia.
6.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. www.peraturan.go.id 2015, No.69 4
7.Berlaku Umum adalah perlakuan yang sama bersifat objektif dan tidak menyangkut yang khusus atau tertentu saja.
8.Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat atau Pegawai yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.

BAB II

JENIS GRATIFIKASI

Pasal 2

Setiap Gratifikasi yang diterima oleh Penerima Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib dilaporkan.

Pasal 3

Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikecualikan terhadap penerimaan Gratifikasi yang diperoleh dari:

a.dalam tugas Kedinasan yang meliputi:
1. 1.cendera mata, seminar kits, sertifikat, dan plakat dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis; dan
2. 2.hidangan, sajian, atau jamuan berupa makanan dan minuman yang Berlaku Umum yang diperoleh dari acara resmi Kedinasan;
b.luar tugas Kedinasan yang meliputi:
1. 1.pemberian dari pihak yang memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat, sepanjang tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan Penerima Gratifikasi;
2. 2.pemberian dari pihak yang memiliki hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak menimbulkan konflik kepentingan dengan Penerima Gratifikasi;
3. 3.pemberian dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berupa hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, dalam rangka kegiatan keagamaan, adat, atau tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan Penerima Gratifikasi; www.peraturan.go.id 2015, No.69 5
4. 4.pemberian dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan Penerima Gratifikasi;
5. 5.hadiah langsung atau undian, diskon atau rabat, voucher, point rewards, atau suvenir yang Berlaku Umum dan tidak terkait dengan Kedinasan;
6. 6.prestasi akademis atau nonakademis, berupa kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi, yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri, dan tidak terkait dengan Kedinasan;
7. 7.keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum dan tidak terkait dengan Kedinasan; dan
8. 8.kompensasi atas profesi di luar Kedinasan, yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Penerima Gratifikasi, tidak menimbulkan konflik kepentingan, tidak melanggar kode etik Pejabat atau Pegawai, dan dengan izin tertulis dari atasan langsung.

BAB III

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 5

(1)Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dilaksanakan oleh Menteri.
(2)Dalam melakukan pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk UPG.
(3)UPG berkedudukan pada Inspektorat Jenderal dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal.

Pasal 6

(1)Unsur keanggotaan UPG terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.wakil ketua merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(2)Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal.
(3)Wakil ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat struktural eselon III di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal. www.peraturan.go.id 2015, No.69 6
(4)Anggota UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari unsur pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu di lingkungan Inspektorat Jenderal.
(5)Susunan keanggotaan UPG ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 7

UPG mempunyai tugas:

a.menerima laporan Gratifikasi dari Pejabat atau Pegawai yang telah dilengkapi dengan dokumen terkait;
b.menelaah kelengkapan laporan Gratifikasi;
c.memfasilitasi kelengkapan laporan Gratifikasi, permintaan data dan keterangan oleh KPK, dan pelaksanaan penetapan Gratifikasi oleh KPK;
d.meneruskan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK;
e.memproses laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan berkoordinasi dan berkonsultasi kepada KPK.
f.menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
g.melaksanakan pengawasan dan evaluasi efektivitas pengendalian Gratifikasi dengan KPK;
h.memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi sebagai management tools kepada pimpinan; dan
i.mensosialisasikan dan mempublikasikan kegiatan pengendalian Gratifikas

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPG dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Luar Negeri.

BAB IV

TATA CARA PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Pasal 9

(1)Penerima Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Gratifikasi diterima oleh Penerima Gratifikasi. www.peraturan.go.id 2015, No.69 7
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, dilengkapi dengan dokumen terkait, dan memuat informasi paling sedikit:
1. a.nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
2. b.jabatan Penerima Gratifikasi;
3. c.tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
4. d.uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
5. e.nilai atau taksiran nilai Gratifikasi yang diterima; dan
6. f.kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi.

Pasal 10

(1)Penyampaian laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara:
1. a.diserahkan secara langsung oleh Penerima Gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa tertulis dari Penerima Gratifikasi kepada KPK;
2. b.diserahkan melalui UPG dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Gratifikasi; atau
3. c.dikirimkan melalui pos, surat elektronik, atau situs KPK.
(2)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terlampaui, maka Penerima Gratifikasi wajib menyampaikannya dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf c.
(3)UPG wajib meneruskan laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b kepada KPK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan Gratifikasi diterima oleh UPG.