DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Pengendalian Gratifikasi adalah bagian dari upaya pembangunan suatu sistem pencegahan korupsi. Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian dan Perwakilan dilaksanakan melalui: a. penetapan kebijakan terkait Pengendalian Gratifikasi; b. pembentukan UPG; c. pelaporan Gratifikasi; d. pengalokasian anggaran; e. penyiapan sumber daya manusia; f. penerapan penghargaan dan sanksi; g. bimbingan teknis, diseminasi, sosialisasi, dan pelatihan Pengendalian Gratifikasi; h. monitoring dan evaluasi; dan i. program lain yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, perkembangan hukum, dan praktik hubungan antarnegara dalam pengendalian gratifikasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
4.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1369);
5.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 884); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitasi penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2.Pengendalian Gratifikasi adalah bagian dari upaya pembangunan suatu sistem pencegahan korupsi.
3.Kedinasan adalah kegiatan resmi pegawai Kementerian atau Penyelenggara Negara yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatannya.
4.Konflik Kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
5.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
7.Penyelenggara Negara adalah pejabat negara pada Kementerian dan Perwakilan.
8.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri dan/atau dalam negeri untuk secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia pada negara penerima dan/atau pada organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan non-Perserikatan Bangsa-Bangsa.
10.Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah, dan organ lainnya yang mengelola keuangan negara atau keuangan daerah untuk melakukan fungsi Pengendalian Gratifikasi.
11.Pegawai Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pegawai adalah calon pegawai aparatur sipil negara, pegawai aparatur sipil negara, pegawai setempat, serta pegawai lainnya yang bekerja pada Kementerian dan Perwakilan, termasuk pegawai negeri sipil Kementerian yang ditugaskan pada instansi pemerintah lainnya dan/atau di luar instansi pemerintah.
12.Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah penerima Gratifikasi yang menyampaikan laporan Gratifikasi.
13.Mitra Usaha atau Pihak Ketiga adalah pihak perseorangan atau perusahaan yang menjalin kerja sama atau kemitraan dengan Kementerian.

BAB II

PROGRAM PENGENDALIAN DAN LAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 2

Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian dan Perwakilan dilaksanakan melalui:

a.penetapan kebijakan terkait Pengendalian Gratifikasi;
b.pembentukan UPG;
c.pelaporan Gratifikasi;
d.pengalokasian anggaran;
e.penyiapan sumber daya manusia;
f.penerapan penghargaan dan sanksi;
g.bimbingan teknis, diseminasi, sosialisasi, dan pelatihan Pengendalian Gratifikasi;
h.monitoring dan evaluasi; dan
i.program lain yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 3

(1)Pegawai dan Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima.
(2)Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dianggap pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Pegawai atau Penyelenggara Negara wajib menolak Gratifikasi.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada UPG dan/atau KPK.
(4)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk keluarga dari Pegawai dan Penyelenggara Negara.

Pasal 4

(1)Kewajiban pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan dalam hal:
1. a.berlaku umum, yakni suatu kondisi penerimaan yang diberlakukan sama untuk jenis, bentuk, persyaratan, atau nilai untuk semua Pegawai dan Penyelenggara Negara serta memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;
2. b.bentuk penerimaan yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar;
3. c.wujud ekspresi, keramahtamahan, dan penghormatan dalam hubungan sosial antarsesama dalam batasan nilai yang wajar; dan
4. d.tidak terdapat Konflik Kepentingan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Perwakilan, pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketentuan di negara penerima, wilayah kerja, atau organisasi internasional.
(3)Pengecualian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan terhadap:
1. a.pemberian dalam keluarga yakni kakek, nenek, bapak, ibu, mertua, suami, istri, anak, menantu, anak angkat, wali yang sah, cucu, besan, paman, bibi, kakak, adik, ipar, sepupu, dan keponakan sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan;
2. b.keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
3. c.manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian, atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
4. d.perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan Kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang berlaku umum;
5. e.hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi sepanjang tidak memiliki Konflik Kepentingan dan berlaku umum;
6. f.hadiah, apresiasi, atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan Kedinasan;
7. g.penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucer, poin hadiah, atau suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait Kedinasan;
9. i.kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan Kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik Pegawai dan Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
10. j.kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat Konflik Kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
11. k.karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, atau promosi jabatan;
12. l.pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
13. m.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
14. n.pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan;
15. o.pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya dan tidak terkait Kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian perorang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
16. p.pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan/atau
17. q.pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan Kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara.

BAB III

UPG

Pasal 5

(1)Dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian dan Perwakilan, dibentuk UPG yang terdiri atas:
1. a.UPG koordinator; dan
2. b.UPG satuan kerja.
(2)UPG koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di Inspektorat Jenderal.
(3)UPG satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.UPG unit organisasi; dan
2. b.UPG Perwakilan.
(4)UPG unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berkedudukan di unit kerja yang melaksanakan fungsi kerumahtanggaan dan/atau kesekretariatan.
(5)UPG Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berkedudukan di Perwakilan.
(6)Keanggotaan UPG satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan:
1. a.keputusan pimpinan tinggi madya pada masing- masing satuan kerja untuk UPG unit organisasi; dan
2. b.keputusan Kepala Perwakilan untuk UPG Perwakilan.

Pasal 6

(1)UPG koordinator bertugas mengoordinasikan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian dan Perwakilan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG koordinator menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. a.penyusunan dan pengoordinasian rencana kerja dan pelaksanaan program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian dan Perwakilan dengan melibatkan UPG satuan kerja;
2. b.pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan KPK dalam penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan program Pengendalian Gratifikasi;
3. c.pemantauan dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian dan Perwakilan;
4. d.pembinaan, monitoring, dan evaluasi kepada UPG satuan kerja; dan
5. e.penyusunan laporan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian dan Perwakilan.

Pasal 7

(1)UPG satuan kerja bertugas memberikan pelayanan dan informasi serta mengelola pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada satuan kerja masing-masing.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG satuan kerja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. a.pelaksanaan rencana kerja Pengendalian Gratifikasi;
2. b.pemberian saran dan pertimbangan mengenai Gratifikasi pada satuan kerja masing-masing;
3. c.penerimaan, pengadministrasian, dan pemrosesan laporan Gratifikasi;
4. d.penyimpanan objek Gratifikasi yang dititipkan Pelapor kepada UPG satuan kerja sampai dengan adanya penetapan status kepemilikan Gratifikasi dari KPK;
5. e.penerusan laporan Gratifikasi dan/atau objek Gratifikasi kepada KPK;
6. f.koordinasi dengan KPK mengenai penetapan status kepemilikan Gratifikasi;
7. g.pemantauan tindak lanjut rekomendasi penanganan laporan Gratifikasi dan penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang diberikan oleh KPK;
8. h.pemberian informasi dan penjelasan mengenai hak dan kewajiban Pelapor dan perkembangan penanganan laporan Gratifikasi;
9. i.pemberian informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem Pengendalian Gratifikasi sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan Kementerian dalam penentuan kebijakan dan strategi Pengendalian Gratifikasi;
10. j.sosialisasi/internalisasi atas ketentuan Gratifikasi dan penerapan Pengendalian Gratifikasi;
11. k.koordinasi dan konsultasi dengan UPG koordinator dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi;
12. l.penyusunan dan pemantauan atas identifikasi titik rawan praktik Gratifikasi;
13. m.pembinaan kepada Pegawai dan Penyelenggara Negara pada lingkungan kerjanya;
14. n.monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi; dan
15. o.penyusunan laporan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi.

BAB IV

PENANGANAN LAPORAN, PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI, DAN KOMPENSASI

Pasal 8

(1)Pelapor menyampaikan laporan Gratifikasi kepada:
1. a.UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau
2. b.KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima.
(2)Laporan Gratifikasi kepada UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diteruskan kepada KPK dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima.
(3)Pelapor menyampaikan laporan Gratifikasi dengan cara mengisi formulir laporan yang paling sedikit memuat informasi:
1. a.identitas Pelapor berupa nomor induk kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
2. b.informasi pemberi Gratifikasi;
3. c.jabatan penerima Gratifikasi;
4. d.tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
5. e.uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
6. f.nilai Gratifikasi yang diterima;
7. g.kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan
8. h.bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
(4)Formulir laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk elektronik atau non- elektronik.
(5)Dalam hal Pelapor menyampaikan laporan Gratifikasi melalui UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, UPG memproses laporan Gratifikasi dengan langkah sebagai berikut:
1. a.menyerahkan tanda terima laporan Gratifikasi kepada Pelapor;
2. b.melakukan penelaahan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan Gratifikasi;
3. c.dalam hal diperlukan, dapat meminta keterangan tambahan kepada Pelapor dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan Gratifikasi;
4. d.menindaklanjuti hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan/atau keterangan tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
5. e.meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan Gratifikasi.

Pasal 9

Pelapor wajib menyertakan objek Gratifikasi dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam hal:

a.memerlukan uji orisinalitas; dan/atau
b.untuk kepentingan verifikasi dan analisis.

Pasal 10

(1)Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek Gratifikasi dapat ditolak dan dikembalikan oleh Pelapor atau UPG kepada pihak pemberi Gratifikasi.
(2)Dalam hal Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak tidak dapat ditolak dan dikembalikan, objek Gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuan sosial.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…