DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 4 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Penata Kanselerai; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
7.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 620);
8.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 336);
10.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1809);
11.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1723); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA PENATA KANSELERAI.

BAB I

Pendahuluan A. Latar Belakang Sebagaimana dimaklumi, pencatatan dan pembukuan keuangan negara dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Saat ini, aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Sistem Aplikasi Satuan Kerja (SAS). Sistem ini digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran negara dan pembebanannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Standar Kualitas Hasil Kerja penata kanselerai yang selanjutnya disebut SKHK adalah persyaratan mutu dari unsur kegiatan tugas jabatan fungsional penata kanselerai di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang harus dipenuhi oleh pejabat fungsional penata kanselerai untuk mendapatkan Penilaian Kualitas Hasil Kerja.
2.Penilaian Kualitas Hasil Kerja adalah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja Penata Kanselerai.
3.Jabatan Fungsional Penata Kanselerai adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
4.Pejabat Fungsional Penata Kanselerai yang selanjutnya disebut Penata Kanselerai adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
5.Kekanseleraian adalah kegiatan yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
6.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang harus dicapai oleh seorang pegawai negeri sipil setiap tahun.
7.Pejabat Penilai Kualitas Hasil Kerja yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah pejabat yang berkedudukan sebagai atasan langsung Penata Kanselerai yang mempunyai kewenangan melaksanakan Penilaian Kualitas Hasil Kerja.
8.Tim Penilai angka kredit Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan angka kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Penata Kanselerai dalam bentuk angka kredit Penata Kanselerai.
9.Pejabat Pengusul adalah pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja yang berwenang untuk mengusulkan Penilaian Kualitas Hasil Kerja untuk penilaian capaian kinerja bagi Penata Kanselerai di unit kerjanya.
10.Unit Organisasi adalah unit jabatan pimpinan tinggi madya yang merupakan bagian dari suatu kementerian/lembaga dan bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program.
11.Unit Kerja adalah unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang merupakan bagian dari Unit Organisasi.
12.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan diplomatik dan Perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
13.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
14.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang luar negeri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi Penata Kanselerai, Pejabat Penilai, Tim Penilai, dan pejabat yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kementerian dan Perwakilan dalam menentukan kriteria hasil kerja yang diharapkan dan menilai kualitas hasil kerja Penata Kanselerai.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.SKHK; dan
b.pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja.

BAB II

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI SATUAN KERJA (SAS) A. Aplikasi SAS Aplikasi SAS merupakan aplikasi yang dibuat untuk mencatat pengeluaran dan pembebanan pada APBN. Aplikasi ini terdiri atas 4 (empat) modul, yaitu modul admin, modul bendahara, modul PPK dan modul PPSPM. Aplikasi ini ………..

Pasal 4

SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.jenis SKHK; dan
b.komponen SKHK.

Pasal 5

(1)Jenis SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.SKHK ahli pertama;
2. b.SKHK ahli muda; dan
3. c.SKHK ahli madya.
(2)Ketentuan mengenai SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Komponen SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a.kegiatan tugas jabatan;
b.satuan hasil kerja;
c.bukti fisik; dan
d.tolok ukur.

Pasal 7

(1)Kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan rincian kegiatan berdasarkan unsur utama dan unsur penunjang.
(2)Unsur utama dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional Penata Kanselerai.

Pasal 8

Satuan hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan dokumen yang dihasilkan dari setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan.

Pasal 9

(1)Bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan kelengkapan dokumen yang dihasilkan dari setiap kegiatan tugas jabatan Penata Kanselerai.
(2)Format bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam hal format bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bukti fisik menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan ukuran yang digunakan sebagai acuan Penilaian Kualitas Hasil Kerja.
(2)Tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kuantitas pekerjaan, yaitu ukuran jumlah atau banyaknya hasil kerja yang dicapai;
2. b.kualitas hasil kerja, yaitu ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan/atau
3. c.waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu ukuran lamanya proses setiap hasil kerja yang dicapai.

Pasal 11

(1)Penata Kanselerai yang melaksanakan kegiatan Kekanseleraian wajib mengumpulkan dan mendokumentasikan kelengkapan bahan Penilaian Kualitas Hasil Kerja sesuai dengan rincian bukti kerja.
(2)Rincian bukti kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti pendukung hasil kerja yang meliputi:
1. a.bukti fisik dari setiap unsur pendidikan, Kekanseleraian, pengembangan profesi, dan unsur penunjang; dan
2. b.dasar untuk melakukan unsur kegiatan Kekanseleraian/tugas jabatan Penata Kanselerai meliputi surat keputusan, surat tugas, instruksi tertulis, instruksi lisan, tugas mandiri, surat keterangan yang diketahui oleh pimpinan Unit Kerja atau Perwakilan yang menugaskan atau atasan langsung Penata Kanselerai.
(3)Rincian bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bagian dari SKHK untuk masing- masing jenjang.
(4)Ketentuan mengenai SKHK untuk masing-masing jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
7.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 620);
8.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 336);
10.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1809);
11.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1723); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA PENATA KANSELERAI.

BAB I

Pendahuluan A. Latar Belakang Sebagaimana dimaklumi, pencatatan dan pembukuan keuangan negara dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Saat ini, aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Sistem Aplikasi Satuan Kerja (SAS). Sistem ini digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran negara dan pembebanannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Standar Kualitas Hasil Kerja penata kanselerai yang selanjutnya disebut SKHK adalah persyaratan mutu dari unsur kegiatan tugas jabatan fungsional penata kanselerai di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang harus dipenuhi oleh pejabat fungsional penata kanselerai untuk mendapatkan Penilaian Kualitas Hasil Kerja.
2.Penilaian Kualitas Hasil Kerja adalah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja Penata Kanselerai.
3.Jabatan Fungsional Penata Kanselerai adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
4.Pejabat Fungsional Penata Kanselerai yang selanjutnya disebut Penata Kanselerai adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
5.Kekanseleraian adalah kegiatan yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
6.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang harus dicapai oleh seorang pegawai negeri sipil setiap tahun.
7.Pejabat Penilai Kualitas Hasil Kerja yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah pejabat yang berkedudukan sebagai atasan langsung Penata Kanselerai yang mempunyai kewenangan melaksanakan Penilaian Kualitas Hasil Kerja.
8.Tim Penilai angka kredit Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan angka kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Penata Kanselerai dalam bentuk angka kredit Penata Kanselerai.
9.Pejabat Pengusul adalah pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja yang berwenang untuk mengusulkan Penilaian Kualitas Hasil Kerja untuk penilaian capaian kinerja bagi Penata Kanselerai di unit kerjanya.
10.Unit Organisasi adalah unit jabatan pimpinan tinggi madya yang merupakan bagian dari suatu kementerian/lembaga dan bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program.
11.Unit Kerja adalah unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang merupakan bagian dari Unit Organisasi.
12.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan diplomatik dan Perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
13.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
14.Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang luar negeri.

Pasal 2

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.SKHK; dan
b.pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja.

BAB II

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI SATUAN KERJA (SAS) A. Aplikasi SAS Aplikasi SAS merupakan aplikasi yang dibuat untuk mencatat pengeluaran dan pembebanan pada APBN. Aplikasi ini terdiri atas 4 (empat) modul, yaitu modul admin, modul bendahara, modul PPK dan modul PPSPM. Aplikasi ini ………..

Pasal 4

SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.jenis SKHK; dan
b.komponen SKHK.

Pasal 5

(1)Jenis SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.SKHK ahli pertama;
2. b.SKHK ahli muda; dan
3. c.SKHK ahli madya.
(2)Ketentuan mengenai SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Komponen SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a.kegiatan tugas jabatan;
b.satuan hasil kerja;
c.bukti fisik; dan
d.tolok ukur.

Pasal 7

(1)Kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan rincian kegiatan berdasarkan unsur utama dan unsur penunjang.
(2)Unsur utama dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional Penata Kanselerai.

Pasal 8

Satuan hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan dokumen yang dihasilkan dari setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan.

Pasal 9

(1)Bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan kelengkapan dokumen yang dihasilkan dari setiap kegiatan tugas jabatan Penata Kanselerai.
(2)Format bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam hal format bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bukti fisik menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan ukuran yang digunakan sebagai acuan Penilaian Kualitas Hasil Kerja.
(2)Tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.kuantitas pekerjaan, yaitu ukuran jumlah atau banyaknya hasil kerja yang dicapai;
2. b.kualitas hasil kerja, yaitu ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan/atau
3. c.waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu ukuran lamanya proses setiap hasil kerja yang dicapai.

Pasal 11

(1)Penata Kanselerai yang melaksanakan kegiatan Kekanseleraian wajib mengumpulkan dan mendokumentasikan kelengkapan bahan Penilaian Kualitas Hasil Kerja sesuai dengan rincian bukti kerja.
(2)Rincian bukti kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti pendukung hasil kerja yang meliputi:
1. a.bukti fisik dari setiap unsur pendidikan, Kekanseleraian, pengembangan profesi, dan unsur penunjang; dan
2. b.dasar untuk melakukan unsur kegiatan Kekanseleraian/tugas jabatan Penata Kanselerai meliputi surat keputusan, surat tugas, instruksi tertulis, instruksi lisan, tugas mandiri, surat keterangan yang diketahui oleh pimpinan Unit Kerja atau Perwakilan yang menugaskan atau atasan langsung Penata Kanselerai.
(3)Rincian bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bagian dari SKHK untuk masing- masing jenjang.
(4)Ketentuan mengenai SKHK untuk masing-masing jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 2021