DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Permenlu ini mengatur mengenai Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Produk Hukum terdiri atas: a. Peraturan Perundang-undangan; dan b. Produk Hukum selain Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang; b. Peraturan Pemerintah; c. Peraturan Presiden; dan d. Peraturan Menteri. Sedangkan Produk Hukum selain Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Keputusan Menteri; b. Keputusan Pimpinan Tinggi Madya; c. surat edaran; d. instruksi; dan e. perjanjian selain perjanjian internasional.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pembentukan produk hukum di lingkungan Kementerian Luar Negeri, perlu diatur tata cara pembentukan produk hukum secara terencana, terstandar, dan sistematis;
c.bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Luar Negeri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
5.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 884); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Produk Hukum adalah Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum selain Peraturan Perundang- undangan yang diprakarsai, dibentuk dan/atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian dan Perwakilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3.Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
4.Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
5.Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
6.Peraturan Menteri Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundang- Undangan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri, untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat, atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
7.Keputusan Menteri Luar Negeri yang selanjutnya disebut Keputusan Menteri adalah keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri dengan materi muatan bersifat konkret, individual, dan final guna menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
8.Keputusan Pimpinan Tinggi Madya adalah keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Luar Negeri dengan materi muatan bersifat konkret, individual, dan final guna menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup terbatas pada unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya bersangkutan.
9.Program Pembentukan Peraturan Menteri adalah instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Menteri yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
10.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut JDIH Kemenlu adalah JDIH pada Kementerian Luar Negeri.
11.Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
13.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
14.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri dan/atau dalam negeri untuk secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia pada negara penerima dan/atau pada organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan non-Perserikatan Bangsa-Bangsa.
15.Sekretaris Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi.
16.Pemrakarsa adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mengajukan usulan pembentukan Produk Hukum selain Keputusan Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 2

(1)Produk Hukum terdiri atas:
1. a.Peraturan Perundang-undangan; dan
2. b.Produk Hukum selain Peraturan Perundang- undangan.
(2)Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Undang-Undang;
2. b.Peraturan Pemerintah;
3. c.Peraturan Presiden; dan
4. d.Peraturan Menteri.
(3)Produk Hukum selain Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Keputusan Menteri;
2. b.Keputusan Pimpinan Tinggi Madya;
3. c.surat edaran;
4. d.instruksi; dan
5. e.perjanjian selain perjanjian internasional.

BAB II

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 3

Pembentukan produk hukum Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas tahapan:

a.perencanaan;
b.penyusunan;
c.pembahasan;
d.penetapan; dan
e.pengundangan.

Pasal 4

(1)Pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum dan Peraturan Perundang- undangan menyampaikan informasi pengusulan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden kepada seluruh unit organisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Pemrakarsa menyusun rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Pemrakarsa menyampaikan usulan rancangan Undang- Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden kepada Sekretaris Jenderal tembusan Pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum dan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Penyampaian usulan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan:
1. a.naskah akademik bagi rancangan Undang-Undang;
2. b.naskah urgensi bagi rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden; dan
3. c.konsepsi rancangan awal rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden.
(5)Pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum dan Peraturan Perundang- undangan menyampaikan usulan rancangan Undang- Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
(6)Menteri menyampaikan usulan rancangan Undang- Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Perencanaan rancangan Undang-Undang dan rancangan Peraturan Presiden mengenai pengesahan perjanjian internasional dapat diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Dalam hal rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden yang tidak melalui program penyusunan, rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden dapat diajukan melalui izin prakarsa.
(2)Pemrakarsa mengajukan usulan permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum dan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Penyampaian usulan permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
1. a.naskah akademik bagi rancangan Undang-Undang;
2. b.naskah urgensi bagi rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden; dan
3. c.konsepsi rancangan awal rancangan Undang- Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan rancangan Peraturan Presiden.
(4)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikaji oleh Sekretaris Jenderal dengan melibatkan pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum dan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Dalam hal Sekretaris Jenderal menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan usulan izin prakarsa disampaikan kepada Menteri.
(6)Menteri menyampaikan permohonan usulan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sekretaris negara.

Pasal 7

(1)Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Menteri dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Menteri.
(2)Program Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Pemrakarsa berdasarkan:

a.perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
b.kewenangan.

Pasal 9

(1)Pemrakarsa mengajukan usulan pembentukan rancangan Peraturan Menteri paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober setiap tahun.
(2)Usulan pembentukan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum dan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Penyampaian usulan pembentukan rancangan Peraturan Menteri kepada Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
1. a.naskah urgensi; dan
2. b.rancangan awal Peraturan Menteri.
(4)Naskah Urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabarkan dalam suatu konsepsi yang meliputi:
1. a.urgensi dan tujuan pembentukan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 10

(1)Berdasarkan usulan dari Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris Jenderal menginstruksikan pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum dan Peraturan Perundang-undangan untuk menyusun Program Pembentukan Peraturan Menteri yang sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun ke depan.
(2)Untuk menyusun Program Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pimpinan tinggi pratama yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum dan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh Pemrakarsa.
(3)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memfinalisasi Program Pembentukan Peraturan Menteri.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…