DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Januari 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan;
c.bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Keputusan Pimpinan Eselon I di Lingkungan Kementerian Luar Negeri sudah tidak sesuai 2020, No. 87 dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
4.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI, DAN KEPUTUSAN PIMPINAN TINGGI MADYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Pembentukan Peraturan Menteri Luar Negeri adalah pembuatan Peraturan Menteri Luar Negeri yang 2020, No.87 mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.
2.Pembentukan Keputusan Menteri Luar Negeri dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya adalah proses pembuatan Keputusan Menteri Luar Negeri dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya yang mencakup tahapan penyusunan, pembahasan, dan penetapan.
3.Peraturan Menteri Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri, untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat, atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
4.Keputusan Menteri Luar Negeri yang selanjutnya disebut Keputusan Menteri adalah keputusan yang ditetapkan Menteri Luar Negeri dengan materi muatan bersifat konkret, individual, dan final guna menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
5.Keputusan Pimpinan Tinggi Madya adalah keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Luar Negeri dengan materi muatan bersifat konkret, individual, dan final guna menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup terbatas pada unit yang dipimpin oleh pimpinan tinggi madya bersangkutan.
6.Program Pembentukan Peraturan Menteri adalah program pembentukan Peraturan Menteri yang disusun secara terencana, terstandar, dan sistematis.
7.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut JDIH Kemenlu adalah JDIH pada Kementerian Luar Negeri.
8.Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah pegawai negeri 2020, No. 87 sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
11.Sekretaris Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi.
12.Pemrakarsa adalah pimpinan tinggi madya yang mengajukan usulan pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya.
13.Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan, yang selanjutnya disingkat BHAKP adalah unit kerja pada Sekretariat Jenderal Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemrakarsa dan BHAKP dalam Pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan keseragaman bentuk Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya;
2. b.mewujudkan keharmonisan materi muatan peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi kebijakan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya; 2020, No.87
3. c.menjamin kepastian hukum; dan
4. d.meningkatkan efektivitas sistem JDIH Kemenlu.

BAB II

PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Menteri dilakukan dengan tahapan:

a.perencanaan;
b.penyusunan;
c.pembahasan;
d.penetapan; dan
e.pengundangan.

Pasal 4

(1)Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Menteri.
(2)Program Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemrakarsa berdasarkan:

a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
b.kewenangan. 2020, No. 87

Pasal 6

(1)Pemrakarsa mengajukan usulan Pembentukan Peraturan Menteri paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober setiap tahun.
(2)Usulan Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala BHAKP.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan konsepsi yang meliputi:
1. a.urgensi dan tujuan pembentukan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(4)Konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam suatu naskah urgensi.
(5)Penyampaian usulan Pembentukan Peraturan Menteri kepada Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
1. a.naskah urgensi; dan
2. b.konsepsi rancangan awal Peraturan Menteri.

Pasal 7

(1)Berdasarkan usulan dari Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris Jenderal menginstruksikan Kepala BHAKP untuk menyusun Program Pembentukan Peraturan Menteri yang sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun ke depan.
(2)Untuk menyusun Program Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BHAKP menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh Pemrakarsa.
(3)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memfinalisasi Program Pembentukan Peraturan Menteri. 2020, No.87

Pasal 8

(1)Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berupa Program Pembentukan Peraturan Menteri.
(2)Program Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.judul;
2. b.pokok materi muatan;
3. c.amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan;
4. d.Pemrakarsa; dan
5. e.urgensi.
(3)Format Program Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Konsep akhir Program Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri paling lambat pada minggu pertama bulan Desember setiap tahun.
(2)Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan oleh Menteri.
(3)Program Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

(1)Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usulan penyusunan Peraturan Menteri di luar Program Pembentukan Peraturan Menteri dengan mengajukan izin prakarsa kepada Menteri.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 2020, No. 87
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
2. b.kewenangan berdasarkan kebutuhan organisasi.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan;
c.bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Keputusan Pimpinan Eselon I di Lingkungan Kementerian Luar Negeri sudah tidak sesuai 2020, No. 87 dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
4.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI, DAN KEPUTUSAN PIMPINAN TINGGI MADYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Pembentukan Peraturan Menteri Luar Negeri adalah pembuatan Peraturan Menteri Luar Negeri yang 2020, No.87 mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.
2.Pembentukan Keputusan Menteri Luar Negeri dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya adalah proses pembuatan Keputusan Menteri Luar Negeri dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya yang mencakup tahapan penyusunan, pembahasan, dan penetapan.
3.Peraturan Menteri Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri, untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat, atau berdasarkan kewenangan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
4.Keputusan Menteri Luar Negeri yang selanjutnya disebut Keputusan Menteri adalah keputusan yang ditetapkan Menteri Luar Negeri dengan materi muatan bersifat konkret, individual, dan final guna menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
5.Keputusan Pimpinan Tinggi Madya adalah keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Luar Negeri dengan materi muatan bersifat konkret, individual, dan final guna menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup terbatas pada unit yang dipimpin oleh pimpinan tinggi madya bersangkutan.
6.Program Pembentukan Peraturan Menteri adalah program pembentukan Peraturan Menteri yang disusun secara terencana, terstandar, dan sistematis.
7.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut JDIH Kemenlu adalah JDIH pada Kementerian Luar Negeri.
8.Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah pegawai negeri 2020, No. 87 sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
10.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
11.Sekretaris Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi.
12.Pemrakarsa adalah pimpinan tinggi madya yang mengajukan usulan pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya.
13.Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan, yang selanjutnya disingkat BHAKP adalah unit kerja pada Sekretariat Jenderal Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemrakarsa dan BHAKP dalam Pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan keseragaman bentuk Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya;
2. b.mewujudkan keharmonisan materi muatan peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi kebijakan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya; 2020, No.87
3. c.menjamin kepastian hukum; dan
4. d.meningkatkan efektivitas sistem JDIH Kemenlu.

BAB II

PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Menteri dilakukan dengan tahapan:

a.perencanaan;
b.penyusunan;
c.pembahasan;
d.penetapan; dan
e.pengundangan.

Pasal 4

(1)Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Menteri.
(2)Program Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemrakarsa berdasarkan:

a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
b.kewenangan. 2020, No. 87

Pasal 6

(1)Pemrakarsa mengajukan usulan Pembentukan Peraturan Menteri paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober setiap tahun.
(2)Usulan Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala BHAKP.
(3)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan konsepsi yang meliputi:
1. a.urgensi dan tujuan pembentukan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(4)Konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam suatu naskah urgensi.
(5)Penyampaian usulan Pembentukan Peraturan Menteri kepada Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
1. a.naskah urgensi; dan
2. b.konsepsi rancangan awal Peraturan Menteri.

Pasal 7

(1)Berdasarkan usulan dari Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris Jenderal menginstruksikan Kepala BHAKP untuk menyusun Program Pembentukan Peraturan Menteri yang sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun ke depan.
(2)Untuk menyusun Program Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BHAKP menyelenggarakan rapat koordinasi dengan seluruh Pemrakarsa.
(3)Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memfinalisasi Program Pembentukan Peraturan Menteri. 2020, No.87

Pasal 8

(1)Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berupa Program Pembentukan Peraturan Menteri.
(2)Program Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.judul;
2. b.pokok materi muatan;
3. c.amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan;
4. d.Pemrakarsa; dan
5. e.urgensi.
(3)Format Program Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Konsep akhir Program Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri paling lambat pada minggu pertama bulan Desember setiap tahun.
(2)Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan oleh Menteri.
(3)Program Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

(1)Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usulan penyusunan Peraturan Menteri di luar Program Pembentukan Peraturan Menteri dengan mengajukan izin prakarsa kepada Menteri.
(2)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 2020, No. 87
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
2. b.kewenangan berdasarkan kebutuhan organisasi.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2015

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2015

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2018