DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Portal Situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pengelolaan Media Digital Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2018, No.1622

2.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
3.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);
4.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENGELOLAAN MEDIA DIGITAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Media Digital adalah instrumen digital untuk mendukung kinerja diplomasi Indonesia.
2.Portal Situs adalah sistem informasi dan komunikasi berbasis web yang dimaksudkan sebagai gerbang informasi dan jembatan elektronik Kementerian Luar Negeri dengan publik juga berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh situs Perwakilan Republik Indonesia. www.peraturan.go.id 2018, No.1622
3.Media Sosial adalah media berbasis internet yang bersifat 2 (dua) arah dan terbuka bagi publik atau setiap orang, yang memudahkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, dan menciptakan serta berbagi isi.
4.Media Sosial Utama adalah kanal Media Sosial yang dibuat dan dikelola oleh penanggung jawab isi.
5.Media Sosial Pendukung adalah kanal Media Sosial yang dibuat dan dikelola oleh Pewakilan, unit kerja, dan satuan kerja Kementerian Luar Negeri untuk mendukung Media Sosial Utama.
6.Media Sosial Khusus adalah kanal Media Sosial yang dibuat dan dikelola untuk kepentingan khusus dengan persetujuan penanggung jawab isi.
7.Portal Intranet adalah sistem informasi dan komunikasi berbasis web dimaksudkan sebagai wadah pendukung pelaksanaan kegiatan dan manajemen serta penyimpanan data internal Kementerian Luar Negeri yang hanya dapat diakses oleh aparatur sipil negara Kementerian.
8.Digital Command Center adalah fasilitas kendali dan pengelolaan Big Data Kementerian Luar Negeri untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan manajemen krisis.
9.Big Data adalah kumpulan data dalam jumlah besar berupa informasi dan pengetahuan mengenai tren, pola, dan hubungan antarsumber data internal dan eksternal.
10.Situasi Krisis adalah keadaan dimana terdapat ancaman terhadap Media Digital baik dari aspek keamanan maupun konten yang berpengaruh terhadap pelaksanaan diplomasi.
11.Kementerian adalah Kementerian Luar Negeri.
12.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik www.peraturan.go.id 2018, No.1622 Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dalam mengelola Media Digital untuk satuan kerja di lingkungan Kementerian dan Perwakilan.

Pasal 3

Pengelolaan Media Digital bertujuan untuk:

a.melaksanakan diseminasi informasi daring (online) secara aktual, cepat, akurat, dan berkesinambungan bagi masyarakat;
b.melaksanakan komunikasi secara 2 (dua) arah dengan masyarakat secara baik;
c.meningkatkan pengelolaan informasi secara digital di Kementerian dan Perwakilan;
d.melaksanakan pemantauan, pengumpulan, dan analisis informasi untuk mendukung pengambilan kebijakan politik luar negeri; dan
e.melaksanakan penyimpanan data dan informasi digital yang dikelola dalam Media Digital.

BAB II

Portal Situs Kementerian Luar Negeri dan Portal Situs Perwakilan RI A. Kebijakan Satu Pintu Portal Situs Kementerian Luar Negeri

Pasal 4

Seluruh Satuan Kerja di Kementerian dan Perwakilan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung pengelolaan Media Digital. www.peraturan.go.id 2018, No.1622

Pasal 5

Informasi yang tersedia pada Media Digital bersumber dari Kementerian, Perwakilan, dan sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

Pengelolaan Media Digital meliputi:

a.pemeliharaan;
b.pengamanan; dan
c.pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras.

Pasal 7

Media Digital dikelola secara rutin dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

a.pengaturan;
b.pengoperasian;
c.pemutakhiran;
d.pemeliharaan; dan
e.pengembangan substansi, teknis, dan sumber daya.

Pasal 8

Media Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a.Portal Situs;
b.Media Sosial;
c.Portal Intranet; dan
d.Digital Command Center.

Pasal 9

(1)Pengelola Portal Situs, Media Sosial, dan Portal Intranet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, dan huruf c terdiri atas:
1. a.penanggung jawab isi;
2. b.penanggung jawab teknis;
3. c.penanggung jawab situs Perwakilan; dan
4. d.penyedia isi. www.peraturan.go.id 2018, No.1622
(2)Penanggung jawab isi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a adalah Pejabat Tinggi Pratama yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan pemanfaatan keunggulan digital.
(3)Penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pejabat Tinggi Pratama yang bertanggung jawab melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem keamanan informasi.
(4)Penanggung jawab situs Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kepala Perwakilan.
(5)Penyedia isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah seluruh Pejabat Tinggi Pratama di Kementerian dan Kepala Perwakilan.

Pasal 10

(1)Pengelola Digital Command Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas:
1. a.Menteri sebagai pengarah;
2. b.Pejabat Tinggi Madya yang menyelenggarakan kebijakan di bidang pengelolaan informasi sebagai penanggung jawab;
3. c.seluruh Pejabat Tinggi Madya sebagai tim asistensi;
4. d.pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh pengarah sebagai steering committee;
5. e.aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh penanggung jawab sebagai tim administrasi;
6. f.aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh penanggung jawab sebagai tim operasional bidang konten dan monitoring; dan
7. g.aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh penanggung jawab sebagai tim teknis.
(2)Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab memberikan haluan garis besar pengelolaan Digital Command Center. www.peraturan.go.id 2018, No.1622
(3)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan Digital Command Center.
(4)Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab memberikan dukungan substansi dan teknis.
(5)Steering committee sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertanggung jawab membantu penanggung jawab mengelola operasional Digital Command Center.
(6)Tim administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertanggung jawab membantu penanggung jawab dalam melaksanakan dukungan administrasi, keuangan, sumber daya manusia, dan logistik.
(7)Tim operasional bidang konten dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertanggung jawab membantu penanggung jawab dalam menghasilkan produk akhir Digital Command Center.
(8)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertanggung jawab membantu penanggung jawab dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan teknis dan infrastruktur Digital Command Center.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Portal Situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
3.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);
4.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENGELOLAAN MEDIA DIGITAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Media Digital adalah instrumen digital untuk mendukung kinerja diplomasi Indonesia.
2.Portal Situs adalah sistem informasi dan komunikasi berbasis web yang dimaksudkan sebagai gerbang informasi dan jembatan elektronik Kementerian Luar Negeri dengan publik juga berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh situs Perwakilan Republik Indonesia. www.peraturan.go.id 2018, No.1622
3.Media Sosial adalah media berbasis internet yang bersifat 2 (dua) arah dan terbuka bagi publik atau setiap orang, yang memudahkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, dan menciptakan serta berbagi isi.
4.Media Sosial Utama adalah kanal Media Sosial yang dibuat dan dikelola oleh penanggung jawab isi.
5.Media Sosial Pendukung adalah kanal Media Sosial yang dibuat dan dikelola oleh Pewakilan, unit kerja, dan satuan kerja Kementerian Luar Negeri untuk mendukung Media Sosial Utama.
6.Media Sosial Khusus adalah kanal Media Sosial yang dibuat dan dikelola untuk kepentingan khusus dengan persetujuan penanggung jawab isi.
7.Portal Intranet adalah sistem informasi dan komunikasi berbasis web dimaksudkan sebagai wadah pendukung pelaksanaan kegiatan dan manajemen serta penyimpanan data internal Kementerian Luar Negeri yang hanya dapat diakses oleh aparatur sipil negara Kementerian.
8.Digital Command Center adalah fasilitas kendali dan pengelolaan Big Data Kementerian Luar Negeri untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan manajemen krisis.
9.Big Data adalah kumpulan data dalam jumlah besar berupa informasi dan pengetahuan mengenai tren, pola, dan hubungan antarsumber data internal dan eksternal.
10.Situasi Krisis adalah keadaan dimana terdapat ancaman terhadap Media Digital baik dari aspek keamanan maupun konten yang berpengaruh terhadap pelaksanaan diplomasi.
11.Kementerian adalah Kementerian Luar Negeri.
12.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik www.peraturan.go.id 2018, No.1622 Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dalam mengelola Media Digital untuk satuan kerja di lingkungan Kementerian dan Perwakilan.

Pasal 3

Pengelolaan Media Digital bertujuan untuk:

a.melaksanakan diseminasi informasi daring (online) secara aktual, cepat, akurat, dan berkesinambungan bagi masyarakat;
b.melaksanakan komunikasi secara 2 (dua) arah dengan masyarakat secara baik;
c.meningkatkan pengelolaan informasi secara digital di Kementerian dan Perwakilan;
d.melaksanakan pemantauan, pengumpulan, dan analisis informasi untuk mendukung pengambilan kebijakan politik luar negeri; dan
e.melaksanakan penyimpanan data dan informasi digital yang dikelola dalam Media Digital.

BAB II

Portal Situs Kementerian Luar Negeri dan Portal Situs Perwakilan RI A. Kebijakan Satu Pintu Portal Situs Kementerian Luar Negeri

Pasal 4

Seluruh Satuan Kerja di Kementerian dan Perwakilan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung pengelolaan Media Digital. www.peraturan.go.id 2018, No.1622

Pasal 5

Informasi yang tersedia pada Media Digital bersumber dari Kementerian, Perwakilan, dan sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

Pengelolaan Media Digital meliputi:

a.pemeliharaan;
b.pengamanan; dan
c.pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras.

Pasal 7

Media Digital dikelola secara rutin dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

a.pengaturan;
b.pengoperasian;
c.pemutakhiran;
d.pemeliharaan; dan
e.pengembangan substansi, teknis, dan sumber daya.

Pasal 8

Media Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a.Portal Situs;
b.Media Sosial;
c.Portal Intranet; dan
d.Digital Command Center.

Pasal 9

(1)Pengelola Portal Situs, Media Sosial, dan Portal Intranet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, dan huruf c terdiri atas:
1. a.penanggung jawab isi;
2. b.penanggung jawab teknis;
3. c.penanggung jawab situs Perwakilan; dan
4. d.penyedia isi. www.peraturan.go.id 2018, No.1622
(2)Penanggung jawab isi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a adalah Pejabat Tinggi Pratama yang bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan pemanfaatan keunggulan digital.
(3)Penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pejabat Tinggi Pratama yang bertanggung jawab melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem keamanan informasi.
(4)Penanggung jawab situs Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kepala Perwakilan.
(5)Penyedia isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah seluruh Pejabat Tinggi Pratama di Kementerian dan Kepala Perwakilan.

Pasal 10

(1)Pengelola Digital Command Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas:
1. a.Menteri sebagai pengarah;
2. b.Pejabat Tinggi Madya yang menyelenggarakan kebijakan di bidang pengelolaan informasi sebagai penanggung jawab;
3. c.seluruh Pejabat Tinggi Madya sebagai tim asistensi;
4. d.pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh pengarah sebagai steering committee;
5. e.aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh penanggung jawab sebagai tim administrasi;
6. f.aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh penanggung jawab sebagai tim operasional bidang konten dan monitoring; dan
7. g.aparatur sipil negara yang ditunjuk oleh penanggung jawab sebagai tim teknis.
(2)Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab memberikan haluan garis besar pengelolaan Digital Command Center. www.peraturan.go.id 2018, No.1622
(3)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan Digital Command Center.
(4)Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab memberikan dukungan substansi dan teknis.
(5)Steering committee sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertanggung jawab membantu penanggung jawab mengelola operasional Digital Command Center.
(6)Tim administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertanggung jawab membantu penanggung jawab dalam melaksanakan dukungan administrasi, keuangan, sumber daya manusia, dan logistik.
(7)Tim operasional bidang konten dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertanggung jawab membantu penanggung jawab dalam menghasilkan produk akhir Digital Command Center.
(8)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertanggung jawab membantu penanggung jawab dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan teknis dan infrastruktur Digital Command Center.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Portal Situs Kementerian Luar Negeri dan Portal Situs Perwakilan RI A. Kebijakan Satu Pintu Portal Situs Kementerian Luar Negeri

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Portal Situs Kementerian Luar Negeri dan Portal Situs Perwakilan RI A. Kebijakan Satu Pintu Portal Situs Kementerian Luar Negeri

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2012