DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Juli 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100); www.peraturan.go.id 2019, No. 897
3.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA LEGALISASI DOKUMEN PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dokumen adalah surat tertulis atau tercetak yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang sebagai bukti keterangan.
2.Legalisasi Dokumen yang selanjutnya disebut Legalisasi adalah serangkaian proses untuk mengesahkan tanda tangan pejabat yang berwenang, stiker, dan/atau stempel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi tanda tangan, stiker, dan/atau stempel dengan spesimen.
3.Pemohon adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum yang mengajukan permohonan Legalisasi.
4.Direktorat Jenderal adalah unit organisasi pada Kementerian Luar Negeri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi kekonsuleran.
5.Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler adalah Pejabat pada Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri, yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perwakilan Republik Indonesia, Perwakilan Negara Asing guna melegalisasi Dokumen.
6.Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia adalah Pejabat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia, yang spesimen paraf dan www.peraturan.go.id 2019, No. 897 tanda tangannya telah disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri guna melegalisasi Dokumen.
7.Pejabat yang Ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum adalah Pejabat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri guna melegalisasi Dokumen.
8.Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Negara Asing adalah Pejabat pada Perwakilan Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia, yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri guna melegalisasi Dokumen.
9.Direktorat Konsuler adalah satuan kerja pada Kementerian Luar Negeri yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pelayanan kekonsuleran.
10.Perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Kedutaan Besar, Konsulat Jenderal atau Konsulat Republik Indonesia di luar negeri yang menyelenggarakan pelayanan kekonsuleran.
11.Spesimen adalah contoh tanda tangan pejabat, stiker dan/atau stempel Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perwakilan, dan/atau Perwakilan Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia, yang telah disampaikan ke Direktorat Konsuler untuk digunakan sebagai pembanding.
12.Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
13.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Pelaksanaan Legalisasi pada Kementerian menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal.
(2)Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler. www.peraturan.go.id 2019, No. 897

Pasal 3

Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan permohonan.

Pasal 4

(1)Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap Dokumen yang terdiri atas:
1. a.Dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia;
2. b.Dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia atau diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di wilayah Indonesia; atau
3. c.Dokumen yang diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia.
(2)Dalam hal Dokumen yang dilegalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa asing, Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler dapat meminta terjemahan Dokumen tersebut dalam Bahasa Indonesia.
(3)Penerjemahan Dokumen berbahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah.

Pasal 5

(1)Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan terhadap Dokumen yang terlebih dahulu dilegalisasi oleh:
1. a.Pejabat yang Ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a; atau
2. b.Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan atau Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Negara Asing untuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b. www.peraturan.go.id 2019, No. 897
(2)Legalisasi terhadap Dokumen yang diterbitkan oleh perwakilan negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diajukan langsung kepada Direktorat Konsuler.

Pasal 6

(1)Permohonan Legalisasi diajukan oleh Pemohon dengan melakukan pendaftaran secara elektronik melalui aplikasi Legalisasi dalam laman resmi Kementerian.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.mengisi data identitas Pemohon pada formulir pendaftaran;
2. b.membuat kata kunci; dan
3. c.mengunggah foto kartu identitas.
(3)Data identitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.nama;
2. b.nomor kartu identitas;
3. c.nomor telepon; dan
4. d.alamat surat elektronik.
(4)Pemohon yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh akun untuk mengajukan permohonan Legalisasi.
(5)Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan oleh Pemohon dalam setiap pengajuan permohonan Legalisasi.

Pasal 7

(1)Pemohon yang telah memperoleh akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) mengajukan permohonan Legalisasi secara elektronik melalui aplikasi Legalisasi dalam laman resmi Kementerian dengan cara:
1. a.mengisi formulir permohonan;
2. b.mengunggah Dokumen yang akan dilegalisasi; www.peraturan.go.id 2019, No. 897
3. c.mengunggah bagian Dokumen yang memuat Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b; dan
4. d.menandatangani pernyataan bertanggung jawab atas kebenaran permohonan Legalisasi dan penggunaan Dokumen hasil Legalisasi.
(2)Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a memuat:
1. a.negara tujuan Dokumen akan digunakan;
2. b.nama Dokumen yang akan dilegalisasi;
3. c.nomor Legalisasi yang diterakan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b;
4. d.nama pejabat yang melakukan Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b; dan
5. e.instansi yang berwenang melakukan Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b.
(3)Dalam hal Dokumen yang akan dilegalisasi berjumlah lebih dari 1 (satu) halaman, Dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa halaman yang memuat:
1. a.nama Dokumen; dan
2. b.tanda tangan.

Pasal 8

(1)Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.memeriksa kesesuaian isian pada formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dengan Dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b; dan www.peraturan.go.id 2019, No. 897
2. b.memeriksa kesesuaian bagian Dokumen yang memuat Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dengan Spesimen.
(3)Pemeriksaan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan membandingkan Spesimen dari:
1. a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a;
2. b.Perwakilan atau perwakilan negara asing untuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b; atau
3. c.perwakilan negara asing untuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.

Pasal 9

(1)Verifikasi Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan secara elektronik diterima.
(2)Dalam hal diperlukan, Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler dapat meminta klarifikasi atas Spesimen yang tertera pada Dokumen yang akan dilegalisasi.

Pasal 10

(1)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 terdapat ketidaksesuaian antara lain:
1. a.Spesimen tidak cocok;
2. b.Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c yang diunggah tidak terbaca; atau
3. c.informasi yang disampaikan dalam formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak sesuai dengan Dokumen yang www.peraturan.go.id 2019, No. 897 diunggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)huruf b dan/atau huruf c, Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler dapat menolak permohonan Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Penolakan permohonan Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui notifikasi secara elektronik dengan disertai alasan penolakan.
(3)Dalam hal permohonan ditolak, Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan Legalisasi.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100); www.peraturan.go.id 2019, No. 897
3.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA LEGALISASI DOKUMEN PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dokumen adalah surat tertulis atau tercetak yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang sebagai bukti keterangan.
2.Legalisasi Dokumen yang selanjutnya disebut Legalisasi adalah serangkaian proses untuk mengesahkan tanda tangan pejabat yang berwenang, stiker, dan/atau stempel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi tanda tangan, stiker, dan/atau stempel dengan spesimen.
3.Pemohon adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum yang mengajukan permohonan Legalisasi.
4.Direktorat Jenderal adalah unit organisasi pada Kementerian Luar Negeri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi kekonsuleran.
5.Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler adalah Pejabat pada Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri, yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perwakilan Republik Indonesia, Perwakilan Negara Asing guna melegalisasi Dokumen.
6.Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia adalah Pejabat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia, yang spesimen paraf dan www.peraturan.go.id 2019, No. 897 tanda tangannya telah disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri guna melegalisasi Dokumen.
7.Pejabat yang Ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum adalah Pejabat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri guna melegalisasi Dokumen.
8.Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Negara Asing adalah Pejabat pada Perwakilan Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia, yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri guna melegalisasi Dokumen.
9.Direktorat Konsuler adalah satuan kerja pada Kementerian Luar Negeri yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pelayanan kekonsuleran.
10.Perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Kedutaan Besar, Konsulat Jenderal atau Konsulat Republik Indonesia di luar negeri yang menyelenggarakan pelayanan kekonsuleran.
11.Spesimen adalah contoh tanda tangan pejabat, stiker dan/atau stempel Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perwakilan, dan/atau Perwakilan Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia, yang telah disampaikan ke Direktorat Konsuler untuk digunakan sebagai pembanding.
12.Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
13.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Pelaksanaan Legalisasi pada Kementerian menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal.
(2)Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler. www.peraturan.go.id 2019, No. 897

Pasal 3

Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan permohonan.

Pasal 4

(1)Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap Dokumen yang terdiri atas:
1. a.Dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia;
2. b.Dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia atau diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di wilayah Indonesia; atau
3. c.Dokumen yang diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia, dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia.
(2)Dalam hal Dokumen yang dilegalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa asing, Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler dapat meminta terjemahan Dokumen tersebut dalam Bahasa Indonesia.
(3)Penerjemahan Dokumen berbahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah.

Pasal 5

(1)Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan terhadap Dokumen yang terlebih dahulu dilegalisasi oleh:
1. a.Pejabat yang Ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a; atau
2. b.Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan atau Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Negara Asing untuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b. www.peraturan.go.id 2019, No. 897
(2)Legalisasi terhadap Dokumen yang diterbitkan oleh perwakilan negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diajukan langsung kepada Direktorat Konsuler.

Pasal 6

(1)Permohonan Legalisasi diajukan oleh Pemohon dengan melakukan pendaftaran secara elektronik melalui aplikasi Legalisasi dalam laman resmi Kementerian.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.mengisi data identitas Pemohon pada formulir pendaftaran;
2. b.membuat kata kunci; dan
3. c.mengunggah foto kartu identitas.
(3)Data identitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.nama;
2. b.nomor kartu identitas;
3. c.nomor telepon; dan
4. d.alamat surat elektronik.
(4)Pemohon yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh akun untuk mengajukan permohonan Legalisasi.
(5)Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan oleh Pemohon dalam setiap pengajuan permohonan Legalisasi.

Pasal 7

(1)Pemohon yang telah memperoleh akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) mengajukan permohonan Legalisasi secara elektronik melalui aplikasi Legalisasi dalam laman resmi Kementerian dengan cara:
1. a.mengisi formulir permohonan;
2. b.mengunggah Dokumen yang akan dilegalisasi; www.peraturan.go.id 2019, No. 897
3. c.mengunggah bagian Dokumen yang memuat Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b; dan
4. d.menandatangani pernyataan bertanggung jawab atas kebenaran permohonan Legalisasi dan penggunaan Dokumen hasil Legalisasi.
(2)Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a memuat:
1. a.negara tujuan Dokumen akan digunakan;
2. b.nama Dokumen yang akan dilegalisasi;
3. c.nomor Legalisasi yang diterakan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b;
4. d.nama pejabat yang melakukan Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b; dan
5. e.instansi yang berwenang melakukan Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b.
(3)Dalam hal Dokumen yang akan dilegalisasi berjumlah lebih dari 1 (satu) halaman, Dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa halaman yang memuat:
1. a.nama Dokumen; dan
2. b.tanda tangan.

Pasal 8

(1)Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.memeriksa kesesuaian isian pada formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dengan Dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b; dan www.peraturan.go.id 2019, No. 897
2. b.memeriksa kesesuaian bagian Dokumen yang memuat Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dengan Spesimen.
(3)Pemeriksaan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan membandingkan Spesimen dari:
1. a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a;
2. b.Perwakilan atau perwakilan negara asing untuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b; atau
3. c.perwakilan negara asing untuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.

Pasal 9

(1)Verifikasi Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan secara elektronik diterima.
(2)Dalam hal diperlukan, Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler dapat meminta klarifikasi atas Spesimen yang tertera pada Dokumen yang akan dilegalisasi.

Pasal 10

(1)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 terdapat ketidaksesuaian antara lain:
1. a.Spesimen tidak cocok;
2. b.Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c yang diunggah tidak terbaca; atau
3. c.informasi yang disampaikan dalam formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak sesuai dengan Dokumen yang www.peraturan.go.id 2019, No. 897 diunggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)huruf b dan/atau huruf c, Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler dapat menolak permohonan Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Penolakan permohonan Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui notifikasi secara elektronik dengan disertai alasan penolakan.
(3)Dalam hal permohonan ditolak, Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan Legalisasi.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2022