DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2022

Nomor: 14
Tahun: 2022
Ditetapkan: 31 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 5 (1) Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan terhadap Dokumen yang terlebih dahulu dilegalisasi oleh: a. Pejabat yang Ditunjuk oleh Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurufa; atau b. Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan atau Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Negara Asing untuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b. (2) Legalisasi terhadap Dokumen yang diterbitkan oleh Perwakilan Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d diajukan tanpa perlu terlebih dahulu dilegalisasi oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri belum sepenuhnya menampung tata cara legalisasi dokumen berbasis teknologi informasi dan belum mendekatkan layanan pada publik, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen pada Kementerian Luar Negeri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Staatsblad 1909 Nomor 291 tentang Legalisasi Tanda Tangan;
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
5.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi SALINAN Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3);
6.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA LEGALISASI DOKUMEN PADA KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dokumen adalah surat tertulis atau tercetak yang dipakai sebagai bukti keterangan.
2.Dokumen Publik adalah surat tertulis atau tercetak yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti keterangan dan/atau dibubuhi cap dan/atau segel resmi.
3.Legalisasi Dokumen yang selanjutnya disebut Legalisasi adalah tindakan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat, pengesahan cap dan/atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan berdasarkan verifikasi.
4.Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan Legalisasi.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
6.Direktorat Jenderal adalah unit organisasi pada Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi kekonsuleran.
7.Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler adalah Pejabat pada Direktorat Konsuler yang Spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Perwakilan Republik Indonesia, Perwakilan Negara Asing guna melegalisasi Dokumen.
8.Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan adalah Pejabat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia, yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada Kementerian guna melegalisasi Dokumen.
9.Pejabat yang Ditunjuk oleh Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah pejabat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada Kementerian guna melegalisasi Dokumen.
10.Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Negara Asing adalah Pejabat pada Perwakilan Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia, yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada Kementerian guna melegalisasi Dokumen.
11.Direktorat Konsuler adalah satuan kerja pada Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pelayanan kekonsuleran.
12.Perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Kedutaan Besar, Konsulat Jenderal atau Konsulat Republik Indonesia di luar negeri yang menyelenggarakan pelayanan kekonsuleran.
13.Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik, dan/atau perwakilan konsuler yang diakreditasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
14.Spesimen adalah contoh tanda tangan pejabat, cap dan/atau segel resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, Perwakilan, dan/atau Perwakilan Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia, yang telah disampaikan ke Direktorat Konsuler untuk digunakan sebagai pembanding.
15.Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
16.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Legalisasi pada Kementerian menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal.
(2)Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler.

Pasal 3

Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan permohonan.

Pasal 4

(1)Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap Dokumen yang terdiri atas:
1. a.Dokumen yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia;
2. b.Dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia;
3. c.Dokumen yang diterbitkan oleh Perwakilan Negara Asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia; atau
4. d.Dokumen yang diterbitkan oleh Perwakilan Negara Asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia.
(2)Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
1. a.Dokumen yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah Indonesia yang telah dilekatkan sertifikat yang diterbitkan oleh otoritas kompeten sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing; atau
2. b.Dokumen Publik yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan digunakan di luar wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh menteri pada kementerian yang ditunjuk sebagai otoritas kompeten Indonesia untuk penerapan konvensi sebagaimana dimaksud pada huruf (a).

Pasal 5

(1)Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan terhadap Dokumen yang terlebih dahulu dilegalisasi oleh:
1. a.Pejabat yang Ditunjuk oleh Menteri yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a; atau
2. b.Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan atau Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Negara Asing untuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
(2)Legalisasi terhadap Dokumen yang diterbitkan oleh Perwakilan Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d diajukan tanpa perlu terlebih dahulu dilegalisasi oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Dalam hal Dokumen yang dilegalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menggunakan bahasa asing, Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler dapat meminta terjemahan Dokumen tersebut dalam Bahasa Indonesia.
(2)Penerjemahan Dokumen yang menggunakan bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah.
(3)Penerjemah tersumpah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)adalah penerjemah tersumpah yang terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 7

(1)Permohonan Legalisasi diajukan oleh Pemohon dengan melakukan pendaftaran secara elektronik melalui aplikasi Legalisasi dalam laman resmi Kementerian.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.mengisi data identitas Pemohon pada formulir pendaftaran;
2. b.membuat kata kunci; dan
3. c.mengunggah foto kartu identitas.
(3)Data identitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
1. a.nama;
2. b.nomor kartu identitas;
3. c.alamat domisili;
4. d.nomor telepon; dan
5. e.alamat surat elektronik.
(4)Pemohon yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh akun untuk mengajukan permohonan Legalisasi.
(5)Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan oleh Pemohon dalam setiap pengajuan permohonan Legalisasi.

Pasal 8

(1)Pemohon yang telah memperoleh akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) mengajukan permohonan Legalisasi secara elektronik melalui aplikasi Legalisasi dalam laman resmi Kementerian dengan cara:
1. a.mengisi formulir permohonan;
2. b.mengunggah salinan lunak keseluruhan Dokumen yang akan dilegalisasi; dan
3. c.memberikan pernyataan bertanggung jawab atas kebenaran permohonan Legalisasi dan penggunaan Dokumen hasil Legalisasi.
(2)Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a paling sedikit memuat:
1. a.negara tujuan Dokumen akan digunakan;
2. b.nama Dokumen yang akan dilegalisasi;
3. c.nomor Legalisasi yang diterakan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b;
4. d.nama pejabat yang melakukan Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b; dan
5. e.instansi yang berwenang melakukan Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b.

Pasal 9

(1)Pejabat yang Ditunjuk pada Direktorat Konsuler melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.memeriksa kesesuaian isian pada formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dengan Dokumen yang diunggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b; dan
2. b.memeriksa kesesuaian Legalisasi yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dengan Spesimen.
(3)Pemeriksaan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan membandingkan Spesimen dari:
1. a.kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a;
2. b.Perwakilan atau Perwakilan Negara Asing untuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b; atau
3. c.Perwakilan Negara Asing untuk Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d.

Pasal 10

(1)Verifikasi Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) Hari setelah permohonan secara elektronik diterima.
(2)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal diperlukan klarifikasi atas Spesimen yang tertera pada Dokumen yang akan dilegalisasi.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019