DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2015

Nomor: 15
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin keselamatan jiwa dan fisik personil serta aset Perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara dengan dinamika situasi politik, ekonomi, sosial, keamanan dan/atau lingkungan, dipandang perlu mengatur Perwakilan tersebut sebagai Perwakilan Rawan atau Perwakilan Berbahaya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); www.peraturan.go.id 2015, No.2026

2.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
3.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
4.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
5.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PERWAKILAN RAWAN DAN PERWAKILAN BERBAHAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

(1)Perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima dan/atau organisasi internasional. www.peraturan.go.id 2015, No.2026
(2)Perwakilan Rawan adalah Perwakilan yang berada di wilayah yang secara politik, ekonomi, sosial, keamanan dan/atau lingkungan dikategorikan rawan.
(3)Perwakilan Berbahaya adalah Perwakilan yang berada di wilayah yang secara politik, ekonomi, sosial, keamanan dan/atau lingkungan dikategorikan berbahaya.
(4)Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul dan Kepala Perwakilan Konsuler yang masing- masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima atau wilayah kerja atau Organisasi Internasional.
(5)Home Staff adalah unsur pimpinan, unsur pelaksana dan unsur penunjang yang ditugaskan di Perwakilan berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri.
(6)Tim Evaluasi Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya, yang selanjutnya disebut sebagai Tim, adalah kelompok yang diberikan wewenang untuk melakukan evaluasi dan membuat rekomendasi kepada Menteri mengenai penetapan Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya serta penugasan pejabatnya.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.menetapkan kriteria dari Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya;
b.mengatur pembentukan dan tata kerja Tim Evaluasi Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya; www.peraturan.go.id 2015, No.2026
c.mengatur prosedur penetapan Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya;
d.mengatur Home Staff yang ditugaskan di Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya;
e.mengatur pemberian fasilitas khusus bagi Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya; dan
f.mengatur penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya.

BAB III

KRITERIA PERWAKILAN RAWAN DAN PERWAKILAN BERBAHAYA

Pasal 4

Perwakilan dapat ditetapkan sebagai Perwakilan Rawan apabila situasi di negara akreditasi/wilayah kerja telah memenuhi 3 (tiga) atau lebih kriteria sebagai berikut:

a.konflik bersenjata yang bersifat sporadis yang secara nyata mengancam keselamatan personil dan aset Perwakilan;
b.wabah penyakit menular yang telah menjadi situasi darurat nasional yang ditetapkan oleh pemerintah negara akreditasi dan/atau organisasi internasional;
c.aksi kriminalitas tinggi di negara/wilayah akreditasi dan aparat keamanan setempat tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
d.kondisi geografis dari negara/wilayah akreditasi yang dapat berdampak buruk pada kesehatan personil;
e.ketersediaan fasilitas publik dasar seperti listrik, air, pelayanan kesehatan, pendidikan, perbankan dan bahan pokok sandang, pangan dan papan yang sangat terbatas;
f.keterbatasan akses terhadap fasilitas transportasi, komunikasi, informasi dan ruang gerak; dan/atau
g.negara akreditasi mengisolasi diri atau diisolasi oleh negara-negara lain. www.peraturan.go.id 2015, No.2026

Pasal 5

Perwakilan dapat ditetapkan sebagai Perwakilan Berbahaya apabila terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan personil dan aset Perwakilan sebagai akibat dari salah satu situasi sebagai berikut:

a.konflik bersenjata yang berlangsung secara terus menerus selama setidaknya 1 (satu) tahun dalam skala nasional di negara/wilayah akreditasi;
b.adanya serangan teroris yang berlangsung secara terus menerus selama setidaknya 1 (satu) tahun dalam skala nasional di negara/wilayah akreditasi;
c.pemberlakuan keadaan darurat di negara/wilayah akreditasi; atau
d.pemerintah negara akreditasi menyatakan tidak mampu menjamin keamanan dan keselamatan komunitas diplomatik.

BAB IV

TIM EVALUASI PERWAKILAN RAWAN DAN PERWAKILAN BERBAHAYA

Pasal 6

(1)Tim dibentuk dengan Keputusan Menteri.
(2)Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Ketua yaitu Sekretaris Jenderal;
2. b.Wakil Ketua merangkap Pelaksana Harian;
3. c.Sekretaris; dan
4. d.anggota yang berasal dari satuan kerja terkait di Kementerian Luar Negeri.
(3)Masa tugas Tim adalah 1 (satu) tahun.
(4)Keanggotaan Tim dapat diubah apabila dipandang perlu oleh Menteri. www.peraturan.go.id 2015, No.2026

Pasal 7

(1)Tim bertugas untuk:
1. a.melakukan verifikasi, penilaian dan pengkajian terhadap usulan Perwakilan untuk dapat ditetapkan sebagai Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
2. b.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap status Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya;
3. c.menyampaikan rekomendasi kepada Menteri mengenai Perwakilan yang perlu ditetapkan sebagai Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya; dan
4. d.melakukan analisis kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana termasuk penugasan tim pengamanan di Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya.
(2)Dalam hal dipandang perlu, Tim dapat melakukan konsultasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian lainnya, serta TNI dan Polri.

BAB V

PENETAPAN PERWAKILAN RAWAN DAN PERWAKILAN BERBAHAYA

Pasal 8

Penetapan Perwakilan sebagai Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya dilakukan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

(1)Kepala Perwakilan mengusulkan Perwakilannya untuk dapat ditetapkan sebagai Perwakilan Rawan atau Perwakilan Berbahaya kepada Sekretaris Jenderal selaku ketua Tim.
(2)Tim melakukan verifikasi terhadap usulan yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan. www.peraturan.go.id 2015, No.2026
(3)Perwakilan yang lolos verifikasi kemudian dikaji sesuai dengan kriteria Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
(4)Tim menyampaikan hasil kajian Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya dalam bentuk rekomendasi kepada Menteri.
(5)Menteri menetapkan Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya berdasarkan rekomendasi Tim.

Pasal 10

(1)Tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perwakilan yang telah ditetapkan sebagai Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya setiap 1 (satu) tahun sekali.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin keselamatan jiwa dan fisik personil serta aset Perwakilan Republik Indonesia yang berada di negara dengan dinamika situasi politik, ekonomi, sosial, keamanan dan/atau lingkungan, dipandang perlu mengatur Perwakilan tersebut sebagai Perwakilan Rawan atau Perwakilan Berbahaya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

2.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
3.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
4.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
5.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PERWAKILAN RAWAN DAN PERWAKILAN BERBAHAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

(1)Perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima dan/atau organisasi internasional. www.peraturan.go.id 2015, No.2026
(2)Perwakilan Rawan adalah Perwakilan yang berada di wilayah yang secara politik, ekonomi, sosial, keamanan dan/atau lingkungan dikategorikan rawan.
(3)Perwakilan Berbahaya adalah Perwakilan yang berada di wilayah yang secara politik, ekonomi, sosial, keamanan dan/atau lingkungan dikategorikan berbahaya.
(4)Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul dan Kepala Perwakilan Konsuler yang masing- masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima atau wilayah kerja atau Organisasi Internasional.
(5)Home Staff adalah unsur pimpinan, unsur pelaksana dan unsur penunjang yang ditugaskan di Perwakilan berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri.
(6)Tim Evaluasi Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya, yang selanjutnya disebut sebagai Tim, adalah kelompok yang diberikan wewenang untuk melakukan evaluasi dan membuat rekomendasi kepada Menteri mengenai penetapan Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya serta penugasan pejabatnya.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.menetapkan kriteria dari Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya;
b.mengatur pembentukan dan tata kerja Tim Evaluasi Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya; www.peraturan.go.id 2015, No.2026
c.mengatur prosedur penetapan Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya;
d.mengatur Home Staff yang ditugaskan di Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya;
e.mengatur pemberian fasilitas khusus bagi Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya; dan
f.mengatur penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya.

BAB III

KRITERIA PERWAKILAN RAWAN DAN PERWAKILAN BERBAHAYA

Pasal 4

Perwakilan dapat ditetapkan sebagai Perwakilan Rawan apabila situasi di negara akreditasi/wilayah kerja telah memenuhi 3 (tiga) atau lebih kriteria sebagai berikut:

a.konflik bersenjata yang bersifat sporadis yang secara nyata mengancam keselamatan personil dan aset Perwakilan;
b.wabah penyakit menular yang telah menjadi situasi darurat nasional yang ditetapkan oleh pemerintah negara akreditasi dan/atau organisasi internasional;
c.aksi kriminalitas tinggi di negara/wilayah akreditasi dan aparat keamanan setempat tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
d.kondisi geografis dari negara/wilayah akreditasi yang dapat berdampak buruk pada kesehatan personil;
e.ketersediaan fasilitas publik dasar seperti listrik, air, pelayanan kesehatan, pendidikan, perbankan dan bahan pokok sandang, pangan dan papan yang sangat terbatas;
f.keterbatasan akses terhadap fasilitas transportasi, komunikasi, informasi dan ruang gerak; dan/atau
g.negara akreditasi mengisolasi diri atau diisolasi oleh negara-negara lain. www.peraturan.go.id 2015, No.2026

Pasal 5

Perwakilan dapat ditetapkan sebagai Perwakilan Berbahaya apabila terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan personil dan aset Perwakilan sebagai akibat dari salah satu situasi sebagai berikut:

a.konflik bersenjata yang berlangsung secara terus menerus selama setidaknya 1 (satu) tahun dalam skala nasional di negara/wilayah akreditasi;
b.adanya serangan teroris yang berlangsung secara terus menerus selama setidaknya 1 (satu) tahun dalam skala nasional di negara/wilayah akreditasi;
c.pemberlakuan keadaan darurat di negara/wilayah akreditasi; atau
d.pemerintah negara akreditasi menyatakan tidak mampu menjamin keamanan dan keselamatan komunitas diplomatik.

BAB IV

TIM EVALUASI PERWAKILAN RAWAN DAN PERWAKILAN BERBAHAYA

Pasal 6

(1)Tim dibentuk dengan Keputusan Menteri.
(2)Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Ketua yaitu Sekretaris Jenderal;
2. b.Wakil Ketua merangkap Pelaksana Harian;
3. c.Sekretaris; dan
4. d.anggota yang berasal dari satuan kerja terkait di Kementerian Luar Negeri.
(3)Masa tugas Tim adalah 1 (satu) tahun.
(4)Keanggotaan Tim dapat diubah apabila dipandang perlu oleh Menteri. www.peraturan.go.id 2015, No.2026

Pasal 7

(1)Tim bertugas untuk:
1. a.melakukan verifikasi, penilaian dan pengkajian terhadap usulan Perwakilan untuk dapat ditetapkan sebagai Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
2. b.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap status Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya;
3. c.menyampaikan rekomendasi kepada Menteri mengenai Perwakilan yang perlu ditetapkan sebagai Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya; dan
4. d.melakukan analisis kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana termasuk penugasan tim pengamanan di Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya.
(2)Dalam hal dipandang perlu, Tim dapat melakukan konsultasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian lainnya, serta TNI dan Polri.

BAB V

PENETAPAN PERWAKILAN RAWAN DAN PERWAKILAN BERBAHAYA

Pasal 8

Penetapan Perwakilan sebagai Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya dilakukan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

(1)Kepala Perwakilan mengusulkan Perwakilannya untuk dapat ditetapkan sebagai Perwakilan Rawan atau Perwakilan Berbahaya kepada Sekretaris Jenderal selaku ketua Tim.
(2)Tim melakukan verifikasi terhadap usulan yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan. www.peraturan.go.id 2015, No.2026
(3)Perwakilan yang lolos verifikasi kemudian dikaji sesuai dengan kriteria Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
(4)Tim menyampaikan hasil kajian Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya dalam bentuk rekomendasi kepada Menteri.
(5)Menteri menetapkan Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya berdasarkan rekomendasi Tim.

Pasal 10

(1)Tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perwakilan yang telah ditetapkan sebagai Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya setiap 1 (satu) tahun sekali.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2020