DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya;
c.bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan organisasi, serta perkembangan dinamika Internasional, sehingga perlu diganti.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perwakilan Rawan dan/atau Perwakilan Berbahaya; www.peraturan.go.id 2020, No. 345 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
5.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.008/KU/2000/02 Tahun 2000 tentang Penggantian Biaya Pengobatan/Perawatan untuk Pegawai yang Ditugaskan pada Perwakilan RI di Luar Negeri;
8.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);
9.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590); www.peraturan.go.id 2020, No. 345
10.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengamanan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 564); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PERWAKILAN RAWAN DAN/ATAU PERWAKILAN BERBAHAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.
2.Perwakilan Rawan dan/atau Berbahaya yang selanjutnya disingkat PRPB adalah Perwakilan yang berkedudukan di wilayah dan membawahi negara akreditasi atau wilayah kerja yang secara politik, ekonomi, sosial, keamanan dan/atau lingkungan memiliki potensi ancaman dan memberikan gangguan nyata terhadap personel dan aset fisik Perwakilan.
3.Pejabat Fungsional Diplomat yang selanjutnya disebut Diplomat adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri.
4.Pejabat Fungsional Penata Kanselerai yang selanjutnya disebut Penata Kanselerai adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang www.peraturan.go.id 2020, No. 345 meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
5.Pejabat Fungsional Pranata lnformasi Diplomatik yang selanjutnya disingkat PID adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
6.Pejabat Fungsional Sandiman yang selanjutnya disebut Sandiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian.
7.Pejabat Penugasan adalah pejabat yang bukan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan ke Kementerian Luar Negeri untuk menduduki jabatan penugasan pada Perwakilan.
8.Personel adalah Diplomat, Penata Kanselerai, PID, dan Sandiman yang berasal dari Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan pada PRPB.
9.Tim Penilai Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya, selanjutnya disebut sebagai Tim Penilai adalah kelompok gugus tugas yang diberikan wewenang untuk membuat dan melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai kebijakan penanganan maupun penetapan status dan tingkatan Perwakilan Rawan dan/atau Perwakilan Berbahaya.
10.Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, dan Pejabat Sementara (Acting) Kepala Perwakilan Konsuler yang karena tugas, fungsi dan www.peraturan.go.id 2020, No. 345 kedudukannya masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima dan/atau wilayah kerja dan Organisasi Internasional.
11.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
12.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Luar Negeri.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara penetapan status dan tingkatan PRPB serta pemberian fasilitas keamanan bagi Personel dan Pejabat Penugasan pada PRPB.
(2)Ruang lingkup tata cara penetapan status, tingkatan dan pemberian fasilitas keamanan pada PRPB sebagai berikut:
1. a.penilaian status Perwakilan berdasarkan dimensi, subdimensi, dan indikator;
2. b.pembentukan dan tata kerja, serta tugas Tim Penilai;
3. c.tindak lanjut evaluasi dan rekomendasi Tim Penilai kepada Menteri;
4. d.penugasan, hak dan kepentingan Personel yang ditugaskan di PRPB;
5. e.hak dan kepentingan anggota keluarga yang mendampingi maupun tidak mendampingi Personel yang ditugaskan di PRPB; dan
6. f.pemberian fasilitas dan perlakuan dalam bentuk lain bagi Personel dan PRPB. www.peraturan.go.id 2020, No. 345

BAB II

PENETAPAN STATUS PERWAKILAN RAWAN DAN BERBAHAYA

Pasal 3

(1)Menteri menetapkan status PRPB.
(2)Penetapan status PRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui evaluasi dan penilaian yang dikoordinasikan oleh sekretaris jenderal Kementerian selaku ketua Tim Penilai.

Pasal 4

(1)Penetapan status dan tingkatan PRPB, dibedakan berdasarkan bobot dan tingkat potensi ancaman serta gangguan nyata terhadap keamanan dan keselamatan Personel serta aset fisik Perwakilan.
(2)Penetapan status dan tingkatan PRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan pemberian fasilitas, insentif, dan perlakuan dalam bentuk lainnya yang digunakan Tim Penilai terhadap PRPB sesuai dengan status, termasuk tingkatan situasi rawan dan bahaya yang dihadapi.

Pasal 5

(1)Perubahan status dan tingkatan PRPB ditetapkan pada setiap akhir semester pertama tahun anggaran berjalan.
(2)Penetapan perubahan status dan tingkatan PRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada awal tahun anggaran berikutnya.
(3)Perwakilan yang baru ditetapkan dan PRPB diberikan waktu persiapan perencanaan dalam transisi perubahan selama 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir. www.peraturan.go.id 2020, No. 345

Pasal 6

Penetapan status dan tingkatan PRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:

a.hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan Tim Penilai terhadap Perwakilan dengan menggunakan parameter pengisian kuesioner, validasi unit regional, dan dapat disertai dengan uji petik ke Perwakilan tertentu;
b.kesinambungan dinamis dalam satu kontinum yang menunjukkan adanya tahapan peningkatan dan atau penurunan status bersama tingkatan PRPB dalam kurun waktu tertentu;
c.peningkatan dan/atau penurunan status, termasuk tingkatan PRPB akan menentukan bentuk tindakan Kementerian yang diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan PRPB; dan
d.hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai.

Pasal 7

(1)Penetapan status dan tingkatan PRPB dilakukan berdasarkan indikator yang dituangkan ke dalam kuesioner.
(2)Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui penilaian dimensi dan subdimensi PRPB.
(3)Dimensi dan subdimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.keamanan dan keselamatan:
  1. 1.konflik bersenjata;
  2. 2.terorisme;
  3. 3.gerakan anti indonesia;
  4. 4.kriminalitas;
  5. 5.kerusuhan sosial;
  6. 6.ancaman kesehatan; www.peraturan.go.id 2020, No. 345
  7. 7.jaminan keamanan; dan
  8. 8.kebutuhan personel melintasi wilayah konflik.
2. b.infrastruktur
  1. 1.fasilitas dan layanan kesehatan;
  2. 2.ketersediaan kebutuhan primer;
  3. 3.layanan darurat;
  4. 4.transportasi publik;
  5. 5.fasilitas pendidikan; dan
  6. 6.teknologi informasi dan komunikasi.
3. c.politik, sosial, dan ekonomi
  1. 1.stabilitas politik;
  2. 2.perilaku masyarakat; dan
  3. 3.stabilitas ekonomi.
4. d.kondisi lingkungan
  1. 1.kondisi geografis;
  2. 2.ancaman bencana alam; dan
  3. 3.respon/kesiapan/tanggap darurat pemerintah dalam mengantisipasi bencana.
(4)Hasil akumulasi nilai indikator menentukan status dan tingkatan PRPB.
(5)Kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disirkulasikan kepada seluruh Perwakilan.
(6)Format kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Status dan tingkatan PRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dibahas oleh Tim Penilai untuk menentukan jenis sarana dan prasarana yang tepat terhadap tahapan perkembangan status PRPB berdasarkan tingkat kerawanan dan kebahayaan yang dihadapi.

Pasal 9

(1)Penilaian PRPB dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu:
1. a.penilaian periodik; atau www.peraturan.go.id 2020, No. 345
2. b.penilaian yang diusulkan oleh Kepala Perwakilan dan/atau Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral di Kementerian.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah evaluasi dan penilaian yang dilakukan secara periodik paling lama 5 (lima) tahun sekali oleh Tim Penilai.
(3)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Huruf b adalah evaluasi dan penilaian yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas usulan penetapan status PRPB yang disampaikan Kepala Perwakilan dan/atau pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan hubungan dan kebijakan luar negeri pada lingkup bilateral di Kementerian kepada ketua Tim Penilai di luar penilaian periodik.

Pasal 10

(1)Penetapan status dan tingkatan PRPB dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.Tim Penilai melakukan penilaian, pengkajian, uji petik dan validasi terhadap usulan penetapan PRPB yang disampaikan secara periodik maupun yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan dan/atau pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan hubungan dan kebijakan luar negeri pada lingkup bilateral di Kementerian;
2. b.Perwakilan mengisi kuesioner evaluasi PRPB sesuai dengan kondisi obyektif rawan dan bahaya yang dihadapi untuk menjadi pertimbangan Tim Penilai;
3. c.isian kuesioner evaluasi PRPB sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinilai, dikaji, diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Penilai;
4. d.hasil Tim Penilai disampaikan kepada Menteri sebagai pertimbangan dan/atau rekomendasi kebijakan terkait penetapan status dan tingkatan PRPB. www.peraturan.go.id 2020, No. 345
(2)Dalam hal diperlukan, Tim Penilai dapat melaksanakan kunjungan uji petik pada Perwakilan untuk melakukan verifikasi dan validasi isian kuesioner.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya;
c.bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan organisasi, serta perkembangan dinamika Internasional, sehingga perlu diganti.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
5.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.008/KU/2000/02 Tahun 2000 tentang Penggantian Biaya Pengobatan/Perawatan untuk Pegawai yang Ditugaskan pada Perwakilan RI di Luar Negeri;
8.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);
9.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590); www.peraturan.go.id 2020, No. 345
10.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengamanan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 564); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PERWAKILAN RAWAN DAN/ATAU PERWAKILAN BERBAHAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.
2.Perwakilan Rawan dan/atau Berbahaya yang selanjutnya disingkat PRPB adalah Perwakilan yang berkedudukan di wilayah dan membawahi negara akreditasi atau wilayah kerja yang secara politik, ekonomi, sosial, keamanan dan/atau lingkungan memiliki potensi ancaman dan memberikan gangguan nyata terhadap personel dan aset fisik Perwakilan.
3.Pejabat Fungsional Diplomat yang selanjutnya disebut Diplomat adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri.
4.Pejabat Fungsional Penata Kanselerai yang selanjutnya disebut Penata Kanselerai adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang www.peraturan.go.id 2020, No. 345 meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
5.Pejabat Fungsional Pranata lnformasi Diplomatik yang selanjutnya disingkat PID adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
6.Pejabat Fungsional Sandiman yang selanjutnya disebut Sandiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian.
7.Pejabat Penugasan adalah pejabat yang bukan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan ke Kementerian Luar Negeri untuk menduduki jabatan penugasan pada Perwakilan.
8.Personel adalah Diplomat, Penata Kanselerai, PID, dan Sandiman yang berasal dari Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan pada PRPB.
9.Tim Penilai Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya, selanjutnya disebut sebagai Tim Penilai adalah kelompok gugus tugas yang diberikan wewenang untuk membuat dan melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai kebijakan penanganan maupun penetapan status dan tingkatan Perwakilan Rawan dan/atau Perwakilan Berbahaya.
10.Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, dan Pejabat Sementara (Acting) Kepala Perwakilan Konsuler yang karena tugas, fungsi dan www.peraturan.go.id 2020, No. 345 kedudukannya masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima dan/atau wilayah kerja dan Organisasi Internasional.
11.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
12.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Luar Negeri.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara penetapan status dan tingkatan PRPB serta pemberian fasilitas keamanan bagi Personel dan Pejabat Penugasan pada PRPB.
(2)Ruang lingkup tata cara penetapan status, tingkatan dan pemberian fasilitas keamanan pada PRPB sebagai berikut:
1. a.penilaian status Perwakilan berdasarkan dimensi, subdimensi, dan indikator;
2. b.pembentukan dan tata kerja, serta tugas Tim Penilai;
3. c.tindak lanjut evaluasi dan rekomendasi Tim Penilai kepada Menteri;
4. d.penugasan, hak dan kepentingan Personel yang ditugaskan di PRPB;
5. e.hak dan kepentingan anggota keluarga yang mendampingi maupun tidak mendampingi Personel yang ditugaskan di PRPB; dan
6. f.pemberian fasilitas dan perlakuan dalam bentuk lain bagi Personel dan PRPB. www.peraturan.go.id 2020, No. 345

BAB II

PENETAPAN STATUS PERWAKILAN RAWAN DAN BERBAHAYA

Pasal 3

(1)Menteri menetapkan status PRPB.
(2)Penetapan status PRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui evaluasi dan penilaian yang dikoordinasikan oleh sekretaris jenderal Kementerian selaku ketua Tim Penilai.

Pasal 4

(1)Penetapan status dan tingkatan PRPB, dibedakan berdasarkan bobot dan tingkat potensi ancaman serta gangguan nyata terhadap keamanan dan keselamatan Personel serta aset fisik Perwakilan.
(2)Penetapan status dan tingkatan PRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan pemberian fasilitas, insentif, dan perlakuan dalam bentuk lainnya yang digunakan Tim Penilai terhadap PRPB sesuai dengan status, termasuk tingkatan situasi rawan dan bahaya yang dihadapi.

Pasal 5

(1)Perubahan status dan tingkatan PRPB ditetapkan pada setiap akhir semester pertama tahun anggaran berjalan.
(2)Penetapan perubahan status dan tingkatan PRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada awal tahun anggaran berikutnya.
(3)Perwakilan yang baru ditetapkan dan PRPB diberikan waktu persiapan perencanaan dalam transisi perubahan selama 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir. www.peraturan.go.id 2020, No. 345

Pasal 6

Penetapan status dan tingkatan PRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:

a.hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan Tim Penilai terhadap Perwakilan dengan menggunakan parameter pengisian kuesioner, validasi unit regional, dan dapat disertai dengan uji petik ke Perwakilan tertentu;
b.kesinambungan dinamis dalam satu kontinum yang menunjukkan adanya tahapan peningkatan dan atau penurunan status bersama tingkatan PRPB dalam kurun waktu tertentu;
c.peningkatan dan/atau penurunan status, termasuk tingkatan PRPB akan menentukan bentuk tindakan Kementerian yang diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan PRPB; dan
d.hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai.

Pasal 7

(1)Penetapan status dan tingkatan PRPB dilakukan berdasarkan indikator yang dituangkan ke dalam kuesioner.
(2)Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui penilaian dimensi dan subdimensi PRPB.
(3)Dimensi dan subdimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.keamanan dan keselamatan:
  1. 1.konflik bersenjata;
  2. 2.terorisme;
  3. 3.gerakan anti indonesia;
  4. 4.kriminalitas;
  5. 5.kerusuhan sosial;
  6. 6.ancaman kesehatan; www.peraturan.go.id 2020, No. 345
  7. 7.jaminan keamanan; dan
  8. 8.kebutuhan personel melintasi wilayah konflik.
2. b.infrastruktur
  1. 1.fasilitas dan layanan kesehatan;
  2. 2.ketersediaan kebutuhan primer;
  3. 3.layanan darurat;
  4. 4.transportasi publik;
  5. 5.fasilitas pendidikan; dan
  6. 6.teknologi informasi dan komunikasi.
3. c.politik, sosial, dan ekonomi
  1. 1.stabilitas politik;
  2. 2.perilaku masyarakat; dan
  3. 3.stabilitas ekonomi.
4. d.kondisi lingkungan
  1. 1.kondisi geografis;
  2. 2.ancaman bencana alam; dan
  3. 3.respon/kesiapan/tanggap darurat pemerintah dalam mengantisipasi bencana.
(4)Hasil akumulasi nilai indikator menentukan status dan tingkatan PRPB.
(5)Kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disirkulasikan kepada seluruh Perwakilan.
(6)Format kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Penilaian PRPB dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu:
1. a.penilaian periodik; atau www.peraturan.go.id 2020, No. 345
2. b.penilaian yang diusulkan oleh Kepala Perwakilan dan/atau Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral di Kementerian.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah evaluasi dan penilaian yang dilakukan secara periodik paling lama 5 (lima) tahun sekali oleh Tim Penilai.
(3)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Huruf b adalah evaluasi dan penilaian yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas usulan penetapan status PRPB yang disampaikan Kepala Perwakilan dan/atau pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan hubungan dan kebijakan luar negeri pada lingkup bilateral di Kementerian kepada ketua Tim Penilai di luar penilaian periodik.

Pasal 10

(1)Penetapan status dan tingkatan PRPB dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.Tim Penilai melakukan penilaian, pengkajian, uji petik dan validasi terhadap usulan penetapan PRPB yang disampaikan secara periodik maupun yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan dan/atau pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan hubungan dan kebijakan luar negeri pada lingkup bilateral di Kementerian;
2. b.Perwakilan mengisi kuesioner evaluasi PRPB sesuai dengan kondisi obyektif rawan dan bahaya yang dihadapi untuk menjadi pertimbangan Tim Penilai;
3. c.isian kuesioner evaluasi PRPB sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinilai, dikaji, diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Penilai;
4. d.hasil Tim Penilai disampaikan kepada Menteri sebagai pertimbangan dan/atau rekomendasi kebijakan terkait penetapan status dan tingkatan PRPB. www.peraturan.go.id 2020, No. 345
(2)Dalam hal diperlukan, Tim Penilai dapat melaksanakan kunjungan uji petik pada Perwakilan untuk melakukan verifikasi dan validasi isian kuesioner.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENETAPAN STATUS PERWAKILAN RAWAN DAN BERBAHAYA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENETAPAN STATUS PERWAKILAN RAWAN DAN BERBAHAYA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2015