DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 999

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of the Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2016, No. 590 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Luar Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

(1)Dalam melaksanakan tugas, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2)Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(3)Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin penyelenggaraan urusan Kementerian Luar Negeri.

Pasal 3

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian Luar Negeri. www.peraturan.go.id 2016, No. 590

Pasal 4

Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 5

Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
c.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
d.pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
e.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
f.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan
g.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang luar negeri;
h.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; dan
i.pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. www.peraturan.go.id 2016, No. 590

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Kementerian Luar Negeri terdiri atas: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. Sekretariat Jenderal; Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika; Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa; Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN; Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral; Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional; Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik; Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler; Inspektorat Jenderal; Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi; Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri; Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga; Staf Ahli Bidang Manajemen; Pusat Pendidikan dan Pelatihan; Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan; dan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 7

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. www.peraturan.go.id 2016, No. 590
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi: a. b. c. d. e. f. g. koordinasi kegiatan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. www.peraturan.go.id 2016, No. 590

Pasal 10

Sekretariat Jenderal, terdiri atas: a. b. c. d. e. f. Biro Dukungan Strategis Pimpinan; Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan; Biro Perencanaan dan Organisasi; Biro Sumber Daya Manusia; Biro Keuangan; dan Biro Umum.

Pasal 11

Biro Dukungan Strategis Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan strategis kepada Menteri dan Wakil Menteri yang meliputi dukungan substansi, hubungan media, hubungan kerja dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah, penyelenggaraan acara, kegiatan, protokol, keamanan, tata usaha dan kerumahtanggaan, dan sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri.

Isi peraturan

Teks999PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of the Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2016, No. 590 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Luar Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

(1)Dalam melaksanakan tugas, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2)Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(3)Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin penyelenggaraan urusan Kementerian Luar Negeri.

Pasal 3

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian Luar Negeri. www.peraturan.go.id 2016, No. 590

Pasal 4

Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 5

Kementerian Luar Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
c.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
d.pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
e.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
f.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan
g.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang luar negeri;
h.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; dan
i.pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. www.peraturan.go.id 2016, No. 590

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 7

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. www.peraturan.go.id 2016, No. 590
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.