DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2011

Nomor: 7
Tahun: 2011
Ditetapkan: 22 Juli 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 999

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri yang baru tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. Mengingat : 1. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2.Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915); www.djpp.depkumham.go.id
5.Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 6. 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2368/M.PAN- RB/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010 mengenai Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Luar Negeri adalah unsur pelaksana Pemerintah yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2)Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Menteri Luar Negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri;
b.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri;
c.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan
d.pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Luar Negeri terdiri atas:

a.Wakil Menteri Luar Negeri;
b.Sekretariat Jenderal; www.djpp.depkumham.go.id
c.Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
d.Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
e.Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN;
f.Direktorat Jenderal Multilateral;
g.Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
h.Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
i.Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
j.Inspektorat Jenderal;
k.Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
l.Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
m.Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
n.Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
o.Staf Ahli Bidang Manajemen;
p.Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
q.Pusat Komunikasi.

BAB III

WAKIL MENTERI

Pasal 5

Wakil Menteri Luar Negeri mempunyai tugas membantu Menteri Luar Negeri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri.

Pasal 6

Rincian tugas Wakil Menteri Luar Negeri diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 7

(1)Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu Menteri Luar Negeri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Luar Negeri;
b.koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Luar Negeri; www.djpp.depkumham.go.id
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Luar Negeri;
d.pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 10

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Administrasi Menteri;
b.Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan;
c.Biro Perencanaan dan Organisasi;
d.Biro Kepegawaian;
e.Biro Keuangan; dan
f.Biro Perlengkapan.

Isi peraturan

Teks999PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915); www.djpp.depkumham.go.id
5.Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 6. 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Memperhatikan : Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2368/M.PAN- RB/10/2010 tanggal 18 Oktober 2010 mengenai Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Luar Negeri adalah unsur pelaksana Pemerintah yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2)Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Menteri Luar Negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri;
b.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri;
c.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan
d.pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Luar Negeri terdiri atas:

a.Wakil Menteri Luar Negeri;
b.Sekretariat Jenderal; www.djpp.depkumham.go.id
c.Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
d.Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
e.Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN;
f.Direktorat Jenderal Multilateral;
g.Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
h.Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
i.Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
j.Inspektorat Jenderal;
k.Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
l.Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
m.Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
n.Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
o.Staf Ahli Bidang Manajemen;
p.Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan
q.Pusat Komunikasi.

BAB III

WAKIL MENTERI

Pasal 5

Wakil Menteri Luar Negeri mempunyai tugas membantu Menteri Luar Negeri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri.

Pasal 6

Rincian tugas Wakil Menteri Luar Negeri diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 7

(1)Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu Menteri Luar Negeri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Luar Negeri;
b.koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Luar Negeri; www.djpp.depkumham.go.id
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Luar Negeri;
d.pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 10

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

a.Biro Administrasi Menteri;
b.Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan;
c.Biro Perencanaan dan Organisasi;
d.Biro Kepegawaian;
e.Biro Keuangan; dan
f.Biro Perlengkapan.