DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 21 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, diperlukan landasan hukum bagi pemberian fasilitas untuk pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
7.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
8.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
9.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 620);
10.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
11.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 359); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEJABAT DINAS LUAR NEGERI DI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri dan/atau dalam negeri untuk secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia pada negara penerima dan/atau pada organisasi internasional PBB dan non-PBB.
2.Kepala Perwakilan adalah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil tetap Republik Indonesia, kuasa usaha tetap, kuasa usaha sementara, konsul jenderal, konsul, atau pejabat sementara (acting) kepala Perwakilan konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di negara penerima, wilayah kerja, atau organisasi internasional.
3.Unsur Pimpinan adalah Kepala Perwakilan, wakil Kepala Perwakilan, dan deputi wakil tetap.
4.Unsur Pelaksana adalah pejabat diplomatik dan pejabat penugasan.
5.Unsur Penunjang adalah penata kanselerai, pejabat fungsional pranata informasi diplomatik, dan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Luar Negeri.
6.Pejabat Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PDLN adalah Unsur Pimpinan, Unsur Pelaksana, dan Unsur Penunjang yang ditugaskan di Perwakilan berdasarkan keputusan Presiden atau keputusan Menteri Luar Negeri.
7.Anggota Keluarga adalah isteri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri, anak angkat yang disahkan oleh penetapan pengadilan yang masih menjadi tanggungan PDLN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dan mendampingi pasangan atau orang tua dalam penugasan di Perwakilan.
8.Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan keluar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.
9.Bantuan Biaya Pendidikan Anak adalah bantuan biaya pendidikan anak-anak PDLN yang bekerja pada Perwakilan.
10.Persekot adalah pinjaman yang diberikan kepada pejabat/pegawai kementerian/Lembaga yang ditempatkan dan dipindahkan pada satuan kerja Perwakilan/ satuan kerja atase teknis.
11.Biaya Representasi adalah biaya untuk suatu kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas di bidang diplomasi dan hal yang menunjang pelaksanaan tugas diplomasi yang dilakukan oleh PDLN.
12.Biaya Operasional Khusus adalah dana yang disediakan bagi Kepala Perwakilan untuk menunjang kegiatan yang bersifat strategis dan khusus, serta bukan merupakan tambahan penghasilan.
13.Pendampingan Atas Biaya Dinas adalah keikutsertaan istri/suami PDLN dalam Perjalanan Dinas di wilayah negara akreditasi atau wilayah kerja.
14.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BAB II

FASILITAS

Pasal 2

PDLN yang melaksanakan tugas di Perwakilan diberikan fasilitas berupa:

a.akomodasi sementara;
b.pinjaman resmi;
c.Biaya Representasi;
d.biaya telepon;
e.Pendampingan Atas Biaya Dinas;
f.santunan kematian;
g.Bantuan Biaya Pendidikan Anak;
h.dukungan Unsur Pimpinan; dan
i.Biaya Operasional Khusus.

BAB III

AKOMODASI SEMENTARA

Pasal 3

(1)Akomodasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada PDLN apabila:
1. a.ditugaskan pada Perwakilan; atau
2. b.pindah tugas antarPerwakilan.
(2)Akomodasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa hotel atau apartemen.
(3)Akomodasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibebankan pada mata anggaran beban pusat Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Beban pusat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk biaya sewa kamar hotel atau apartemen termasuk layanan yang tercakup dalam biaya sewa kamar hotel atau apartemen.

BAB IV

PINJAMAN RESMI

Pasal 4

(1)Pinjaman resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang yang baru tiba di Perwakilan.
(2)Pinjaman resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Persekot:
1. a.sewa rumah;
2. b.mobil; dan/atau
3. c.tunjangan penghidupan luar negeri.
(3)Pinjaman resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara angsuran setiap bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai bulan berikutnya setelah pinjaman diberikan.
(4)Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang harus melunasi pinjaman resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum masa tugasnya berakhir di Perwakilan.

Pasal 5

Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang yang dipindah tugaskan antarPerwakilan dapat mengajukan pinjaman resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) di Perwakilan yang baru.

BAB V

BIAYA REPRESENTASI

Pasal 6

(1)Penggunaan Biaya Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diajukan oleh PDLN melalui permohonan secara tertulis kepada Kepala Perwakilan dengan mencantumkan rencana kegiatan.
(2)Biaya Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Perwakilan.
(3)Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.tujuan;
2. b.jenis kegiatan;
3. c.tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan; dan
4. d.daftar undangan.
(4)Penggunaan Biaya Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertanggungjawabkan dengan:
1. a.membuat laporan tertulis atas pelaksanaan kegiatan; dan
2. b.menyampaikan bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Biaya Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat digunakan oleh PDLN untuk kegiatan peningkatan kapasitas diri dan pembelian barang/jasa yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Pasal 7

(1)Biaya Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.
(2)Biaya Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan per bulan untuk:
1. a.Unsur Pimpinan;
2. b.Unsur Pelaksana; dan
3. c.Unsur Penunjang.
(3)Pemberian besaran Biaya Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penggantian Biaya Representasi dilakukan secara at cost sesuai tanda bukti pengeluaran yang sah.

Pasal 8

Besaran Biaya Representasi untuk kegiatan jamuan makan di kediaman PDLN ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

BAB VI

BIAYA TELEPON

Pasal 9

(1)Biaya telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan kepada PDLN yang besarannya disesuaikan dengan alokasi anggaran Perwakilan.
(2)Biaya telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.biaya langganan dan penggunaan telepon genggam untuk keperluan dinas; dan
2. b.biaya pemasangan, langganan, dan penggunaan telepon rumah.
(3)Besaran biaya telepon sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan keputusan Kepala Perwakilan.

BAB VII

PENDAMPINGAN ATAS BIAYA DINAS

Pasal 10

(1)Pendampingan Atas Biaya Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dapat diberikan kepada istri/suami yang mendampingi Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
(2)Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penunjukan Kepala Perwakilan.
(3)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk keperluan:
1. a.penyerahan surat kepercayaan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dalam negara akreditasi;
2. b.perkenalan resmi dengan para gubernur provinsi atau negara bagian di negara akreditasi atau wilayah kerja; atau
3. c.mendampingi kunjungan menteri, pimpinan lembaga nonkementerian, dan/atau pejabat setingkat menteri di negara akreditasi atau wilayah kerja.
(4)Istri/suami yang mendampingi Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, diperlukan landasan hukum bagi pemberian fasilitas untuk pejabat dinas luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
7.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
8.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
9.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 620);
10.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
11.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 359); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEJABAT DINAS LUAR NEGERI DI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri dan/atau dalam negeri untuk secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia pada negara penerima dan/atau pada organisasi internasional PBB dan non-PBB.
2.Kepala Perwakilan adalah duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil tetap Republik Indonesia, kuasa usaha tetap, kuasa usaha sementara, konsul jenderal, konsul, atau pejabat sementara (acting) kepala Perwakilan konsuler yang masing-masing memimpin Perwakilan di negara penerima, wilayah kerja, atau organisasi internasional.
3.Unsur Pimpinan adalah Kepala Perwakilan, wakil Kepala Perwakilan, dan deputi wakil tetap.
4.Unsur Pelaksana adalah pejabat diplomatik dan pejabat penugasan.
5.Unsur Penunjang adalah penata kanselerai, pejabat fungsional pranata informasi diplomatik, dan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Luar Negeri.
6.Pejabat Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PDLN adalah Unsur Pimpinan, Unsur Pelaksana, dan Unsur Penunjang yang ditugaskan di Perwakilan berdasarkan keputusan Presiden atau keputusan Menteri Luar Negeri.
7.Anggota Keluarga adalah isteri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri, anak angkat yang disahkan oleh penetapan pengadilan yang masih menjadi tanggungan PDLN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dan mendampingi pasangan atau orang tua dalam penugasan di Perwakilan.
8.Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan keluar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.
9.Bantuan Biaya Pendidikan Anak adalah bantuan biaya pendidikan anak-anak PDLN yang bekerja pada Perwakilan.
10.Persekot adalah pinjaman yang diberikan kepada pejabat/pegawai kementerian/Lembaga yang ditempatkan dan dipindahkan pada satuan kerja Perwakilan/ satuan kerja atase teknis.
11.Biaya Representasi adalah biaya untuk suatu kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas di bidang diplomasi dan hal yang menunjang pelaksanaan tugas diplomasi yang dilakukan oleh PDLN.
12.Biaya Operasional Khusus adalah dana yang disediakan bagi Kepala Perwakilan untuk menunjang kegiatan yang bersifat strategis dan khusus, serta bukan merupakan tambahan penghasilan.
13.Pendampingan Atas Biaya Dinas adalah keikutsertaan istri/suami PDLN dalam Perjalanan Dinas di wilayah negara akreditasi atau wilayah kerja.
14.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BAB II

FASILITAS

Pasal 2

PDLN yang melaksanakan tugas di Perwakilan diberikan fasilitas berupa:

a.akomodasi sementara;
b.pinjaman resmi;
c.Biaya Representasi;
d.biaya telepon;
e.Pendampingan Atas Biaya Dinas;
f.santunan kematian;
g.Bantuan Biaya Pendidikan Anak;
h.dukungan Unsur Pimpinan; dan
i.Biaya Operasional Khusus.

BAB III

AKOMODASI SEMENTARA

Pasal 3

(1)Akomodasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada PDLN apabila:
1. a.ditugaskan pada Perwakilan; atau
2. b.pindah tugas antarPerwakilan.
(2)Akomodasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa hotel atau apartemen.
(3)Akomodasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibebankan pada mata anggaran beban pusat Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Beban pusat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk biaya sewa kamar hotel atau apartemen termasuk layanan yang tercakup dalam biaya sewa kamar hotel atau apartemen.

BAB IV

PINJAMAN RESMI

Pasal 4

(1)Pinjaman resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang yang baru tiba di Perwakilan.
(2)Pinjaman resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Persekot:
1. a.sewa rumah;
2. b.mobil; dan/atau
3. c.tunjangan penghidupan luar negeri.
(3)Pinjaman resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara angsuran setiap bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai bulan berikutnya setelah pinjaman diberikan.
(4)Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang harus melunasi pinjaman resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum masa tugasnya berakhir di Perwakilan.

Pasal 5

Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang yang dipindah tugaskan antarPerwakilan dapat mengajukan pinjaman resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) di Perwakilan yang baru.

BAB V

BIAYA REPRESENTASI

Pasal 6

(1)Penggunaan Biaya Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diajukan oleh PDLN melalui permohonan secara tertulis kepada Kepala Perwakilan dengan mencantumkan rencana kegiatan.
(2)Biaya Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Perwakilan.
(3)Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.tujuan;
2. b.jenis kegiatan;
3. c.tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan; dan
4. d.daftar undangan.
(4)Penggunaan Biaya Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertanggungjawabkan dengan:
1. a.membuat laporan tertulis atas pelaksanaan kegiatan; dan
2. b.menyampaikan bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Biaya Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat digunakan oleh PDLN untuk kegiatan peningkatan kapasitas diri dan pembelian barang/jasa yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Pasal 7

(1)Biaya Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.
(2)Biaya Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan per bulan untuk:
1. a.Unsur Pimpinan;
2. b.Unsur Pelaksana; dan
3. c.Unsur Penunjang.
(3)Pemberian besaran Biaya Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penggantian Biaya Representasi dilakukan secara at cost sesuai tanda bukti pengeluaran yang sah.

Pasal 8

Besaran Biaya Representasi untuk kegiatan jamuan makan di kediaman PDLN ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

BAB VI

BIAYA TELEPON

Pasal 9

(1)Biaya telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan kepada PDLN yang besarannya disesuaikan dengan alokasi anggaran Perwakilan.
(2)Biaya telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.biaya langganan dan penggunaan telepon genggam untuk keperluan dinas; dan
2. b.biaya pemasangan, langganan, dan penggunaan telepon rumah.
(3)Besaran biaya telepon sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan keputusan Kepala Perwakilan.

BAB VII

PENDAMPINGAN ATAS BIAYA DINAS

Pasal 10

(1)Pendampingan Atas Biaya Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dapat diberikan kepada istri/suami yang mendampingi Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
(2)Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penunjukan Kepala Perwakilan.
(3)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk keperluan:
1. a.penyerahan surat kepercayaan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dalam negara akreditasi;
2. b.perkenalan resmi dengan para gubernur provinsi atau negara bagian di negara akreditasi atau wilayah kerja; atau
3. c.mendampingi kunjungan menteri, pimpinan lembaga nonkementerian, dan/atau pejabat setingkat menteri di negara akreditasi atau wilayah kerja.
(4)Istri/suami yang mendampingi Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2024