DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk lebih mengefektifkan peran dan kontribusi Konsul Kehormatan Republik Indonesia di negara penerima, perlu menyempurnakan pengaturan mengenai Konsul Kehormatan Republik Indonesia guna terciptanya kemanfaatan dan kepastian hukum;
b.bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Konsul Kehormatan Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Konsul Kehormatan Republik Indonesia; www.peraturan.go.id 2021, No. 475 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);
3.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
7.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 620); www.peraturan.go.id 2021, No. 475
8.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG KONSUL KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Perwakilan Diplomatik adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah negara penerima dan/atau pada organisasi internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia.
2.Kepala Perwakilan Diplomatik adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Kuasa Usaha Tetap, dan Kuasa Usaha Sementara yang masing-masing memimpin perwakilan di negara penerima.
3.Konsul Jenderal Kehormatan dan Konsul Kehormatan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Konsul Kehormatan, adalah konsul kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Negara Penerima Konsul Kehormatan adalah negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia yang menjadi akreditasi Perwakilan berdasarkan persetujuan para pihak, baik sebagai tempat perwakilan berkedudukan (resident) serta negara bukan kedudukan perwakilan (non-resident) yang menjadi rangkapannya. www.peraturan.go.id 2021, No. 475
5.Tim Penilai Konsul Kehormatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah tim yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk menilai pengangkatan, perpanjangan, pemberhentian, pemberian penghargaan, dan kinerja Konsul Kehormatan.
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Konsul Kehormatan berkedudukan di wilayah kerja tertentu di Negara Penerima Konsul Kehormatan.
(2)Konsul Kehormatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik di Negara Penerima Konsul Kehormatan.
(3)Pembinaan dan pengawasan Konsul Kehormatan secara operasional dan administratif dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab dari Kepala Perwakilan Diplomatik di Negara Penerima Konsul Kehormatan.

Pasal 3

Konsul Kehormatan mempunyai tugas untuk membantu pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Perwakilan Diplomatik di Negara Penerima Konsul Kehormatan. www.peraturan.go.id 2021, No. 475

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Konsul Kehormatan menyelenggarakan fungsi:

a.pelayanan dan pelindungan warga negara Indonesia;
b.peningkatan hubungan, kerja sama, dan promosi perdagangan, perindustrian, pariwisata, investasi, dan jasa;
c.peningkatan hubungan, kerja sama, dan promosi sosial budaya;
d.pengamatan keadaan dan perkembangan Negara Penerima Konsul Kehormatan;
e.pelaporan; dan
f.fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perwakilan Diplomatik dan disetujui oleh Negara Penerima Konsul Kehormatan.

BAB III

PENGANGKATAN, PERPANJANGAN MASA TUGAS DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

(1)Pengangkatan, perpanjangan masa tugas, dan pemberhentian Konsul Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

(1)Persyaratan untuk dapat diusulkan dan diangkat sebagai Konsul Kehormatan terdiri atas: www.peraturan.go.id 2021, No. 475
1. a.mempunyai wawasan, minat, perhatian, dan bersimpati terhadap Indonesia;
2. b.bukan pegawai pemerintah Negara Penerima Konsul Kehormatan;
3. c.kalangan profesional yang berpengaruh dari berbagai bidang;
4. d.mempunyai akses dan jejaring yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau dunia usaha di wilayah kerja calon Konsul Kehormatan;
5. e.warga negara yang terhormat dan terpandang dalam masyarakat serta memiliki reputasi yang baik dari segi integritas, moral, dan sosial;
6. f.memiliki kemampuan finansial untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Konsul Kehormatan;
7. g.tidak sedang atau tidak pernah terlibat dalam perkara kriminal, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, dan tidak sedang dalam proses peradilan pidana atau perdata;
8. h.sehat jasmani dan rohani;
9. i.berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat;
10. j.tidak sedang menjadi Konsul Kehormatan dari negara lain;
11. k.mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris, bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, dan/atau bahasa Indonesia; dan
12. l.mendapatkan persetujuan dari kementerian luar negeri setempat;
(2)Dalam hal calon berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disertai dengan rekomendasi tertulis dari Kepala Perwakilan Diplomatik. www.peraturan.go.id 2021, No. 475

Pasal 7

(1)Pengusulan Konsul Kehormatan dilakukan dengan cara:
1. a.Kepala Perwakilan Diplomatik mengajukan usulan Konsul Kehormatan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal berdasarkan perintah dari Menteri atau inisiatif Perwakilan Diplomatik;
2. b.usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan melampirkan dokumen pas foto, daftar riwayat hidup, dan surat pernyataan tertulis yang menyatakan kesediaan untuk diangkat sebagai calon Konsul Kehormatan.
3. c.usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibahas dalam rapat Tim Penilai;
4. d.Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian kepada Sekretaris Jenderal;
5. e.Sekretaris Jenderal merekomendasikan kepada Menteri mengenai pengusulan pengangkatan Konsul Kehormatan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai; dan
6. f.Menteri menyampaikan usulan pengangkatan Konsul Kehormatan kepada Presiden.
(2)Penyampaian usulan pengangkatan Konsul Kehormatan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk mendapatkan penetapan melalui keputusan Presiden dan surat tauliah (letter of commission).
(3)Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan petikan keputusan Presiden dan surat tauliah (letter of commission) mengenai pengangkatan Konsul Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Perwakilan Diplomatik di Negara Penerima Konsul Kehormatan.

Pasal 8

(1)Acara penyerahan keputusan Presiden dan surat tauliah (letter of commission) kepada Konsul Kehormatan dilakukan oleh Kepala Perwakilan Diplomatik atau pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri. www.peraturan.go.id 2021, No. 475
(2)Acara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Indonesia atau di luar negeri.
(3)Dalam hal acara penyerahan dilaksanakan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata cara pelaksanaan penyerahan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan kebiasaan di Negara Penerima Konsul Kehormatan.
(4)Dalam hal acara penyerahan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konsul Kehormatan tetap dapat melaksanakan tugasnya.

Pasal 9

Konsul Kehormatan mempunyai masa tugas 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pengangkatan Konsul Kehormatan.

Pasal 10

(1)Masa tugas Konsul Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diperpanjang.
(2)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan:
1. a.memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan misi Perwakilan Diplomatik dan pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Perwakilan Diplomatik;
2. b.masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
3. c.diusulkan oleh Kepala Perwakilan Diplomatik.
(3)Ketentuan mengenai pengusulan pengangkatan Konsul Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai perpanjangan masa tugas Konsul Kehormatan.
(4)Pertimbangan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan oleh Kepala Perwakilan Diplomatik kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal 6 (enam) bulan terhitung sejak sebelum berakhirnya masa tugas Konsul Kehormatan. www.peraturan.go.id 2021, No. 475

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk lebih mengefektifkan peran dan kontribusi Konsul Kehormatan Republik Indonesia di negara penerima, perlu menyempurnakan pengaturan mengenai Konsul Kehormatan Republik Indonesia guna terciptanya kemanfaatan dan kepastian hukum;
b.bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Konsul Kehormatan Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);
3.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
7.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 620); www.peraturan.go.id 2021, No. 475
8.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG KONSUL KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Perwakilan Diplomatik adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah negara penerima dan/atau pada organisasi internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia.
2.Kepala Perwakilan Diplomatik adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Kuasa Usaha Tetap, dan Kuasa Usaha Sementara yang masing-masing memimpin perwakilan di negara penerima.
3.Konsul Jenderal Kehormatan dan Konsul Kehormatan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Konsul Kehormatan, adalah konsul kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Negara Penerima Konsul Kehormatan adalah negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia yang menjadi akreditasi Perwakilan berdasarkan persetujuan para pihak, baik sebagai tempat perwakilan berkedudukan (resident) serta negara bukan kedudukan perwakilan (non-resident) yang menjadi rangkapannya. www.peraturan.go.id 2021, No. 475
5.Tim Penilai Konsul Kehormatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah tim yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk menilai pengangkatan, perpanjangan, pemberhentian, pemberian penghargaan, dan kinerja Konsul Kehormatan.
6.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Konsul Kehormatan berkedudukan di wilayah kerja tertentu di Negara Penerima Konsul Kehormatan.
(2)Konsul Kehormatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik di Negara Penerima Konsul Kehormatan.
(3)Pembinaan dan pengawasan Konsul Kehormatan secara operasional dan administratif dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab dari Kepala Perwakilan Diplomatik di Negara Penerima Konsul Kehormatan.

Pasal 3

Konsul Kehormatan mempunyai tugas untuk membantu pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Perwakilan Diplomatik di Negara Penerima Konsul Kehormatan. www.peraturan.go.id 2021, No. 475

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Konsul Kehormatan menyelenggarakan fungsi:

a.pelayanan dan pelindungan warga negara Indonesia;
b.peningkatan hubungan, kerja sama, dan promosi perdagangan, perindustrian, pariwisata, investasi, dan jasa;
c.peningkatan hubungan, kerja sama, dan promosi sosial budaya;
d.pengamatan keadaan dan perkembangan Negara Penerima Konsul Kehormatan;
e.pelaporan; dan
f.fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perwakilan Diplomatik dan disetujui oleh Negara Penerima Konsul Kehormatan.

BAB III

PENGANGKATAN, PERPANJANGAN MASA TUGAS DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

(1)Pengangkatan, perpanjangan masa tugas, dan pemberhentian Konsul Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

(1)Persyaratan untuk dapat diusulkan dan diangkat sebagai Konsul Kehormatan terdiri atas: www.peraturan.go.id 2021, No. 475
1. a.mempunyai wawasan, minat, perhatian, dan bersimpati terhadap Indonesia;
2. b.bukan pegawai pemerintah Negara Penerima Konsul Kehormatan;
3. c.kalangan profesional yang berpengaruh dari berbagai bidang;
4. d.mempunyai akses dan jejaring yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau dunia usaha di wilayah kerja calon Konsul Kehormatan;
5. e.warga negara yang terhormat dan terpandang dalam masyarakat serta memiliki reputasi yang baik dari segi integritas, moral, dan sosial;
6. f.memiliki kemampuan finansial untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Konsul Kehormatan;
7. g.tidak sedang atau tidak pernah terlibat dalam perkara kriminal, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, dan tidak sedang dalam proses peradilan pidana atau perdata;
8. h.sehat jasmani dan rohani;
9. i.berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat;
10. j.tidak sedang menjadi Konsul Kehormatan dari negara lain;
11. k.mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris, bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, dan/atau bahasa Indonesia; dan
12. l.mendapatkan persetujuan dari kementerian luar negeri setempat;
(2)Dalam hal calon berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i disertai dengan rekomendasi tertulis dari Kepala Perwakilan Diplomatik. www.peraturan.go.id 2021, No. 475

Pasal 7

(1)Pengusulan Konsul Kehormatan dilakukan dengan cara:
1. a.Kepala Perwakilan Diplomatik mengajukan usulan Konsul Kehormatan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal berdasarkan perintah dari Menteri atau inisiatif Perwakilan Diplomatik;
2. b.usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan melampirkan dokumen pas foto, daftar riwayat hidup, dan surat pernyataan tertulis yang menyatakan kesediaan untuk diangkat sebagai calon Konsul Kehormatan.
3. c.usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibahas dalam rapat Tim Penilai;
4. d.Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian kepada Sekretaris Jenderal;
5. e.Sekretaris Jenderal merekomendasikan kepada Menteri mengenai pengusulan pengangkatan Konsul Kehormatan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai; dan
6. f.Menteri menyampaikan usulan pengangkatan Konsul Kehormatan kepada Presiden.
(2)Penyampaian usulan pengangkatan Konsul Kehormatan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk mendapatkan penetapan melalui keputusan Presiden dan surat tauliah (letter of commission).
(3)Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan petikan keputusan Presiden dan surat tauliah (letter of commission) mengenai pengangkatan Konsul Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Perwakilan Diplomatik di Negara Penerima Konsul Kehormatan.

Pasal 8

(1)Acara penyerahan keputusan Presiden dan surat tauliah (letter of commission) kepada Konsul Kehormatan dilakukan oleh Kepala Perwakilan Diplomatik atau pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri. www.peraturan.go.id 2021, No. 475
(2)Acara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di Indonesia atau di luar negeri.
(3)Dalam hal acara penyerahan dilaksanakan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata cara pelaksanaan penyerahan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan kebiasaan di Negara Penerima Konsul Kehormatan.
(4)Dalam hal acara penyerahan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konsul Kehormatan tetap dapat melaksanakan tugasnya.

Pasal 9

Konsul Kehormatan mempunyai masa tugas 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan Presiden mengenai pengangkatan Konsul Kehormatan.

Pasal 10

(1)Masa tugas Konsul Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat diperpanjang.
(2)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan:
1. a.memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan misi Perwakilan Diplomatik dan pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Perwakilan Diplomatik;
2. b.masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
3. c.diusulkan oleh Kepala Perwakilan Diplomatik.
(3)Ketentuan mengenai pengusulan pengangkatan Konsul Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai perpanjangan masa tugas Konsul Kehormatan.
(4)Pertimbangan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan oleh Kepala Perwakilan Diplomatik kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal 6 (enam) bulan terhitung sejak sebelum berakhirnya masa tugas Konsul Kehormatan. www.peraturan.go.id 2021, No. 475

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENGANGKATAN, PERPANJANGAN MASA TUGAS DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENGANGKATAN, PERPANJANGAN MASA TUGAS DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2014