DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Permenlu ini mengatur mengenai Pemberian Tunjangan Kinerja, Hari Kerja, dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri. Tunjangan Kinerja diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan yang diduduki yang diberikan setiap bulan dengan memperhitungkan predikat Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 11 ayat

(5)Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu

Menetapkan

menetapkan rincian hari kerja dan jam kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan jam kerja dan jam istirahat pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pemberian Tunjangan Kinerja, Hari Kerja, dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. 3.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 218);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
6. 7.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 884); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA, HARI KERJA, DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri.
3.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
4.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
6.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri dan/atau dalam negeri untuk secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia pada negara penerima atau pada Organisasi Internasional PBB dan non-PBB.
7.Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai aparatur sipil negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
9.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
10.Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
11.Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai adalah proses dimana pejabat penilai kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai selama bulanan atau triwulanan dan menetapkan predikat kinerja periodik Pegawai berdasarkan kuadran kinerja Pegawai.
12.Keadaan kahar adalah suatu keadaan/peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
13.Capaian Kinerja adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan pegawai selama periode tertentu.
14.Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan keterampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu yang pembiayaan studinya diberikan oleh lembaga/negara yang mendanai pelaksanaan Tugas Belajar dan tidak mengikat kecuali pendidikan kedinasan.
15.Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan, serta disetujui oleh pejabat yang berwenang.

BAB II

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Tunjangan Kinerja diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan yang diduduki.
(2)Tunjangan Kinerja diberikan setiap bulan dengan memperhitungkan predikat Evaluasi Kinerja Periodik Pegawai.
(3)Besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Pegawai dengan status sebagai calon PNS diberikan Tunjangan Kinerja 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatan yang akan didudukinya.
(2)Calon PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan sudah diangkat sebagai PNS namun belum diangkat ke dalam jabatan fungsionalnya, diberikan Tunjangan Kinerja 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatan yang akan didudukinya.

Pasal 4

(1)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak diberikan kepada:
1. a.Pegawai yang tidak menduduki jabatan tertentu di lingkungan Kementerian;
2. b.Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
3. c.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
4. d.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
5. e.Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
(2)Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu di Lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup Pegawai yang mendapat penugasan pada instansi pemerintah atau penugasan di luar instansi pemerintah.
(3)Selain kepada Pegawai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:
1. a.Pegawai yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana; dan/atau
2. b.Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa Alasan yang Sah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja atau lebih secara terus menerus.

Pasal 5

(1)Pegawai yang ditunjuk menjadi Plt. dan/atau Plh. diberikan tambahan Tunjangan Kinerja.
(2)Tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penunjukan Plt. dan/atau Plh. paling singkat 1 (satu) bulan kalender tidak terputus dan berlaku kelipatannya paling lama 3 (tiga) bulan.
(3)Pemberian tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
(4)Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. dalam jabatan dengan jabatan yang setingkat jabatan Pegawai, diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja jabatan Plt. atau Plh. yang diisi.
(5)Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. dalam jabatan satu tingkat di atas jabatan Pegawai, diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar selisih Tunjangan Kinerja dari jabatan definitif Pegawai dengan tunjangan Kinerja dari jabatan Plt. atau Plh. yang diisi.
(6)Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt. dan Plh. hanya diberikan tambahan Tunjangan Kinerja untuk 1 (satu) jabatan yang dirangkapnya dengan nominal tambahan Tunjangan Kinerja paling besar.
(7)Tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah masa penugasan sebagai Plt. dan/atau Plh. berakhir.

Pasal 6

Pegawai yang menduduki jabatan fungsional dan merangkap jabatan manajerial di lingkungan Kementerian, hanya diberikan satu Tunjangan Kinerja yang paling besar.

Pasal 7

(1)Pegawai yang diberhentikan dari jabatan karena melaksanakan Tugas Belajar berdasarkan surat keputusan Tugas Belajar diberikan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan:
1. a.dibayarkan 100% (seratus persen) pada Kelas Jabatan tertinggi dalam jabatan pelaksana di Kementerian bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional keahlian atau jabatan manajerial;
2. b.dibayarkan 100% (seratus persen) pada Kelas Jabatan terendah dalam jabatan pelaksana di Kementerian bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional keterampilan;
3. c.dibayarkan 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatan terakhir bagi Pegawai yang menduduki jabatan pelaksana di Kementerian.
(2)Pegawai yang belum menyelesaikan Tugas Belajar dan diberikan perpanjangan pertama masa Tugas Belajar diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pegawai yang belum menyelesaikan Tugas Belajar dan diberikan perpanjangan kedua masa Tugas Belajar diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Pegawai yang belum menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan kedua masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan Tunjangan Kinerja mulai dari perpanjangan kedua masa Tugas Belajar berakhir.

BAB III

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 8

(1)Hari kerja Kementerian sebanyak 5 (lima) hari dan jam kerja Pegawai sebanyak 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) hari tidak termasuk jam istirahat.
(2)Hari kerja Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat.
(3)Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00, untuk hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis; dan
2. b.mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30, untuk hari Jumat.
(4)Jam istirahat Pegawai terdiri atas:
1. a.mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00, untuk hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis; dan
2. b.mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.30, untuk hari Jumat.
(5)Hari dan Jam kerja dalam kondisi tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- perundangan.

Pasal 9

(1)Setiap Pegawai yang bekerja wajib merekam kehadiran sebanyak 2 (dua) kali pada tempat bekerja melalui aplikasi pencatatan kehadiran.
(2)Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan saat Pegawai:
1. a.mulai bekerja; dan
2. b.selesai bekerja.
(3)Perekaman kehadiran pada tempat bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara fleksibel.
(4)Perekaman kehadiran pada tempat bekerja secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(5)Dalam keadaan kahar yang menyebabkan perekaman kehadiran tidak dapat dilakukan melalui aplikasi pencatatan kehadiran, Unit Organisasi menyampaikan rekapitulasi perekaman kehadiran secara manual menggunakan formulir A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Perekaman kehadiran mulai bekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan paling cepat pukul 05.00 waktu setempat sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat.
(2)Perekaman kehadiran mulai bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai pukul 07.30 waktu setempat sampai dengan pukul 09.00 waktu setempat.
(3)Perekaman kehadiran mulai bekerja yang melebihi pukul 09.00 waktu setempat dihitung sebagai Pegawai Terlambat Masuk dan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…