DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 18 Juli 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211); www.peraturan.go.id 2018, No. 977

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
5.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);
7.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS. www.peraturan.go.id 2018, No. 977

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Visa Diplomatik adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.
2.Visa Dinas adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal guna melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
3.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.
4.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia.
5.Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
6.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
7.Kepala Perwakilan Republik Indonesia adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Konsul Jenderal dan Konsul Republik Indonesia. www.peraturan.go.id 2018, No. 977
8.Pejabat yang Ditunjuk adalah pejabat pada Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atau pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna menandatangani dan melegalisasi dokumen kekonsuleran.
9.Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian.
10.Direktorat Konsuler adalah satuan kerja pada Kementerian Luar Negeri yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pelayanan kekonsuleran.
11.Menteri adalah Menteri Luar Negeri.

BAB II

VISA DIPLOMATIK

Pasal 2

(1)Visa Diplomatik diberikan berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Perwakilan

Pasal 3

(1)Visa Diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain untuk melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.
(2)Pemberian Visa Diplomatik kepada Orang Asing pemegang paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hanya dapat diberikan berdasarkan perjanjian internasional, asas timbal balik, dan penghormatan.
(3)Visa Diplomatik dapat diberikan kepada suami atau isteri dan anak-anak yang sah yang berusia paling tinggi 25 www.peraturan.go.id 2018, No. 977 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan menjadi tanggungan serta mengikuti Orang Asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain dalam melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.
(4)Paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) meliputi tapi tidak terbatas pada paspor dinas, paspor biasa, dan laissez passer.

Pasal 4

(1)Berdasarkan pertimbangan alasan khusus dan atas dasar timbal balik, Visa Diplomatik dapat diberikan kepada anak-anak yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang telah berusia lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.
(2)Alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kesehatan fisik dan/atau mental; atau
2. b.kultur.

Pasal 5

(1)Visa Diplomatik dapat diberikan untuk:
1. a.1 (satu) kali perjalanan; atau
2. b.beberapa kali perjalanan.
(2)Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain untuk melakukan kunjungan singkat atau penempatan pada perwakilan diplomatik, perwakilan konsuler negara asing, atau organisasi internasional di Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. www.peraturan.go.id 2018, No. 977

Pasal 6

(1)Permohonan Visa Diplomatik dapat diajukan secara manual atau elektronik di Perwakilan Republik Indonesia.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan Visa Diplomatik dan melampirkan persyaratan:
1. a.paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
2. b.nota diplomatik yang berisi permohonan Visa Diplomatik dan keterangan mengenai penugasan yang bersangkutan;
3. c.2 (dua) lembar pasfoto berwarna; dan
4. d.dokumen pendukung apabila diperlukan.
(3)Nota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
1. a.nama lengkap dan tanggal lahir;
2. b.jabatan dan formasi yang akan diisi atau digantikan;
3. c.jadwal kedatangan/perjalanan;
4. d.perkiraan masa penugasan di lndonesia; dan
5. e.informasi mengenai anggota keluarga dan/atau staf bawaan yang akan mendampingi.
(4)Informasi mengenai anggota keluarga dan/atau staf bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
1. a.nama lengkap;
2. b.tanggal lahir;
3. c.hubungan dengan pejabat yang bersangkutan; dan
4. d.jadwal perjalanan.
(5)Pasfoto berwarna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi kriteria:
1. a.foto terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
2. b.berlatar belakang warna putih;
3. c.berpakaian resmi; www.peraturan.go.id 2018, No. 977
4. d.wajah menghadap lurus ke depan;
5. e.tidak menggunakan kacamata;
6. f.penggunaan hijab memperlihatkan seluruh bagian wajah, dengan warna hijab berbeda dengan latar belakang foto; dan
7. g.berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter).
(6)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d berupa:
1. a.surat undangan dari pihak penyelenggara;
2. b.surat konfirmasi keikutsertaan kegiatan pelatihan, konferensi atau pertemuan internasional yang dilaksanakan di Indonesia;
3. c.surat keterangan sehat;
4. d.kartu identitas; dan/atau
5. e.surat persetujuan dari instansi pemerintah terkait bagi penugasan Orang Asing yang bersifat diplomatik pada perwakilan asing atau organisasi internasional di Indonesia, lembaga negara asing di Indonesia, atau instansi Pemerintah Indonesia.

Pasal 7

(1)Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penerbitan Visa Diplomatik memerlukan persetujuan Menteri bagi:
1. a.Orang Asing pemegang paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik;
2. b.Orang Asing yang mengajukan permohonan Visa Diplomatik untuk beberapa kali perjalanan; atau
3. c.Orang Asing yang akan ditempatkan pada perwakilan diplomatik, perwakilan konsuler, organisasi internasional, atau yang akan bertugas di Wilayah Indonesia dalam kerangka kerja sama teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain dan/atau organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional. www.peraturan.go.id 2018, No. 977
(2)Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia kepada Menteri.
(3)Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi Orang Asing beserta anggota keluarganya yang akan melaksanakan tugas penempatan sebagai kepala perwakilan asing yang telah mendapat persetujuan Pemerintah Indonesia.

Pasal 8

Format formulir permohonan Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terpenuhi, Kepala Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan Visa Diplomatik dengan mempertimbangkan asas timbal balik.

Pasal 10

(1)Permohonan Visa Diplomatik secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan melalui pos atau diserahkan secara langsung pada hari kerja oleh pemohon atau yang mewakili.
(2)Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak lengkap maka permohonan dikembalikan untuk dilengkapi.
(4)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah terpenuhi, pemohon atau yang mewakili www.peraturan.go.id 2018, No. 977 menerima pemberitahuan untuk menyampaikan paspornya kepada Perwakilan Republik Indonesia.
(5)Pemohon atau yang mewakili menyampaikan paspor kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan menyertakan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan Visa Diplomatik dengan membubuhkan tanda tangan pada stiker atau stempel Visa Diplomatik di paspor pemohon.

Pasal 11

(1)Dalam hal permohonan Visa Diplomatik diajukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pemohon mengisi formulir permohonan Visa Diplomatik yang tersedia pada laman resmi Perwakilan Republik Indonesia.
(2)Pemohon mengunggah kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada laman resmi Perwakilan Republik Indonesia.
(3)Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(4)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak lengkap, pemohon menerima pemberitahuan secara elektronik untuk melengkapi persyaratan.
(5)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terpenuhi, pemohon atau yang mewakili menerima pemberitahuan secara elektronik untuk menyampaikan paspornya kepada Perwakilan Republik Indonesia.
(6)Pemohon atau yang mewakili menyampaikan paspor kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan menyertakan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). www.peraturan.go.id 2018, No. 977
(7)Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan Visa Diplomatik dengan membubuhkan tanda tangan pada stiker atau stempel Visa Diplomatik di paspor pemohon.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
5.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);
7.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 590); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS. www.peraturan.go.id 2018, No. 977

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Visa Diplomatik adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.
2.Visa Dinas adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal guna melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
3.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.
4.Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia.
5.Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
6.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
7.Kepala Perwakilan Republik Indonesia adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Konsul Jenderal dan Konsul Republik Indonesia. www.peraturan.go.id 2018, No. 977
8.Pejabat yang Ditunjuk adalah pejabat pada Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atau pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna menandatangani dan melegalisasi dokumen kekonsuleran.
9.Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian.
10.Direktorat Konsuler adalah satuan kerja pada Kementerian Luar Negeri yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pelayanan kekonsuleran.
11.Menteri adalah Menteri Luar Negeri.

BAB II

VISA DIPLOMATIK

Pasal 2

(1)Visa Diplomatik diberikan berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Perwakilan

Pasal 3

(1)Visa Diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain untuk melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.
(2)Pemberian Visa Diplomatik kepada Orang Asing pemegang paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hanya dapat diberikan berdasarkan perjanjian internasional, asas timbal balik, dan penghormatan.
(3)Visa Diplomatik dapat diberikan kepada suami atau isteri dan anak-anak yang sah yang berusia paling tinggi 25 www.peraturan.go.id 2018, No. 977 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan menjadi tanggungan serta mengikuti Orang Asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain dalam melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.
(4)Paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) meliputi tapi tidak terbatas pada paspor dinas, paspor biasa, dan laissez passer.

Pasal 4

(1)Berdasarkan pertimbangan alasan khusus dan atas dasar timbal balik, Visa Diplomatik dapat diberikan kepada anak-anak yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang telah berusia lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.
(2)Alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kesehatan fisik dan/atau mental; atau
2. b.kultur.

Pasal 5

(1)Visa Diplomatik dapat diberikan untuk:
1. a.1 (satu) kali perjalanan; atau
2. b.beberapa kali perjalanan.
(2)Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain untuk melakukan kunjungan singkat atau penempatan pada perwakilan diplomatik, perwakilan konsuler negara asing, atau organisasi internasional di Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. www.peraturan.go.id 2018, No. 977

Pasal 6

(1)Permohonan Visa Diplomatik dapat diajukan secara manual atau elektronik di Perwakilan Republik Indonesia.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan Visa Diplomatik dan melampirkan persyaratan:
1. a.paspor yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
2. b.nota diplomatik yang berisi permohonan Visa Diplomatik dan keterangan mengenai penugasan yang bersangkutan;
3. c.2 (dua) lembar pasfoto berwarna; dan
4. d.dokumen pendukung apabila diperlukan.
(3)Nota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
1. a.nama lengkap dan tanggal lahir;
2. b.jabatan dan formasi yang akan diisi atau digantikan;
3. c.jadwal kedatangan/perjalanan;
4. d.perkiraan masa penugasan di lndonesia; dan
5. e.informasi mengenai anggota keluarga dan/atau staf bawaan yang akan mendampingi.
(4)Informasi mengenai anggota keluarga dan/atau staf bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
1. a.nama lengkap;
2. b.tanggal lahir;
3. c.hubungan dengan pejabat yang bersangkutan; dan
4. d.jadwal perjalanan.
(5)Pasfoto berwarna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi kriteria:
1. a.foto terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
2. b.berlatar belakang warna putih;
3. c.berpakaian resmi; www.peraturan.go.id 2018, No. 977
4. d.wajah menghadap lurus ke depan;
5. e.tidak menggunakan kacamata;
6. f.penggunaan hijab memperlihatkan seluruh bagian wajah, dengan warna hijab berbeda dengan latar belakang foto; dan
7. g.berukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter).
(6)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d berupa:
1. a.surat undangan dari pihak penyelenggara;
2. b.surat konfirmasi keikutsertaan kegiatan pelatihan, konferensi atau pertemuan internasional yang dilaksanakan di Indonesia;
3. c.surat keterangan sehat;
4. d.kartu identitas; dan/atau
5. e.surat persetujuan dari instansi pemerintah terkait bagi penugasan Orang Asing yang bersifat diplomatik pada perwakilan asing atau organisasi internasional di Indonesia, lembaga negara asing di Indonesia, atau instansi Pemerintah Indonesia.

Pasal 7

(1)Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penerbitan Visa Diplomatik memerlukan persetujuan Menteri bagi:
1. a.Orang Asing pemegang paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik;
2. b.Orang Asing yang mengajukan permohonan Visa Diplomatik untuk beberapa kali perjalanan; atau
3. c.Orang Asing yang akan ditempatkan pada perwakilan diplomatik, perwakilan konsuler, organisasi internasional, atau yang akan bertugas di Wilayah Indonesia dalam kerangka kerja sama teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain dan/atau organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional. www.peraturan.go.id 2018, No. 977
(2)Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia kepada Menteri.
(3)Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi Orang Asing beserta anggota keluarganya yang akan melaksanakan tugas penempatan sebagai kepala perwakilan asing yang telah mendapat persetujuan Pemerintah Indonesia.

Pasal 8

Format formulir permohonan Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terpenuhi, Kepala Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan Visa Diplomatik dengan mempertimbangkan asas timbal balik.

Pasal 10

(1)Permohonan Visa Diplomatik secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan melalui pos atau diserahkan secara langsung pada hari kerja oleh pemohon atau yang mewakili.
(2)Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak lengkap maka permohonan dikembalikan untuk dilengkapi.
(4)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah terpenuhi, pemohon atau yang mewakili www.peraturan.go.id 2018, No. 977 menerima pemberitahuan untuk menyampaikan paspornya kepada Perwakilan Republik Indonesia.
(5)Pemohon atau yang mewakili menyampaikan paspor kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan menyertakan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan Visa Diplomatik dengan membubuhkan tanda tangan pada stiker atau stempel Visa Diplomatik di paspor pemohon.

Pasal 11

(1)Dalam hal permohonan Visa Diplomatik diajukan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pemohon mengisi formulir permohonan Visa Diplomatik yang tersedia pada laman resmi Perwakilan Republik Indonesia.
(2)Pemohon mengunggah kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada laman resmi Perwakilan Republik Indonesia.
(3)Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(4)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak lengkap, pemohon menerima pemberitahuan secara elektronik untuk melengkapi persyaratan.
(5)Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terpenuhi, pemohon atau yang mewakili menerima pemberitahuan secara elektronik untuk menyampaikan paspornya kepada Perwakilan Republik Indonesia.
(6)Pemohon atau yang mewakili menyampaikan paspor kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan menyertakan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). www.peraturan.go.id 2018, No. 977
(7)Pejabat yang Ditunjuk pada Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan Visa Diplomatik dengan membubuhkan tanda tangan pada stiker atau stempel Visa Diplomatik di paspor pemohon.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

VISA DIPLOMATIK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

VISA DIPLOMATIK

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2024