DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Visa Diplomatik dan Visa Dinas. Visa Diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang: a. paspor diplomatik; atau b. paspor lain untuk melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. Visa Dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang: a. paspor dinas; atau b. paspor lain untuk melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik. peraturan ini juga memuat pengaturan mengenai jenis visa diplomatik dan visa dinas; kewenangan pemberian visa diplomatik dan visa dinas; Prosedur teknis permohonan dan penerbitan visa diplomatik dan visa dinas; serta bentuk dan format visa diplomatik dan visa dinas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum, masyarakat, dan organisasi sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
4.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
5.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1369);
6.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 884); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Visa Diplomatik adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.
2.Visa Dinas adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal guna melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
5.Direktorat Konsuler adalah satuan kerja pada Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pelayanan kekonsuleran.
6.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
7.Kepala Perwakilan Republik Indonesia adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Konsul Jenderal, dan Konsul Republik Indonesia.
8.Pejabat yang Ditunjuk adalah pejabat pada Direktorat Konsuler Kementerian atau pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia yang melakukan verifikasi dokumen persyaratan, yang spesimen paraf dan tanda tangannya telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna menandatangani dan melegalisasi dokumen kekonsuleran.
9.Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.
10.Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional PBB dan/atau Organisasi Internasional non-PBB.
11.Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik, dan/atau perwakilan konsuler yang diakreditasikan kepada pemerintah Republik Indonesia, termasuk perwakilan tetap/misi diplomatik yang diakreditasikan kepada Sekretariat ASEAN, organisasi internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik/konsuler, serta misi khusus, dan berkedudukan di Indonesia.
12.Organisasi Internasional adalah organisasi antarpemerintah.
13.Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
14.Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksankaan fungsi keimigrasian.

BAB II

SUBYEK PEMEGANG VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

Pasal 2

(1)Visa Diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang:
1. a.paspor diplomatik; atau
2. b.paspor lain untuk melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.
(2)Paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi paspor dinas, paspor kebangsaan, dan dokumen perjalanan lainnya.
(3)Pemberian Visa Diplomatik kepada Orang Asing pemegang paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan berdasarkan perjanjian internasional, asas resiprokal, dan penghormatan.
(4)Selain pemberian Visa Diplomatik kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Visa Diplomatik juga dapat diberikan kepada:
1. a.suami atau istri dari Orang Asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.anak-anak yang sah yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan menjadi tanggungan serta mengikuti Orang Asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

(1)Visa Dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang:
1. a.paspor dinas; atau
2. b.paspor lain untuk melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
(2)Paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi paspor diplomatik, paspor kebangsaan, dan dokumen perjalanan lainnya.
(3)Pemberian Visa Dinas kepada Orang Asing pemegang paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan berdasarkan perjanjian internasional, asas resiprokal, dan penghormatan.
(4)Selain pemberian Visa Dinas kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Visa Dinas juga dapat diberikan kepada:
1. a.suami atau istri dari Orang Asing pemegang paspor dinas atau paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.anak-anak yang sah yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan menjadi tanggungan serta mengikuti Orang Asing pemegang paspor dinas atau paspor lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

(1)Berdasarkan alasan khusus dan atas dasar asas resiprokal, Visa Diplomatik dan Visa Dinas dapat diberikan kepada anak-anak yang sah, belum kawin, belum bekerja, dan menjadi tanggungan serta mengikuti Orang Asing pemegang paspor diplomatik, paspor dinas atau paspor lain dan telah berusia lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.
(2)Alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kesehatan fisik dan/atau mental yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari dokter;
2. b.kultur; dan/atau
3. c.keadaan kahar.
(3)Alasan khusus dan asas resiprokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam bentuk tertulis.

BAB III

JENIS VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

Pasal 5

(1)Visa Diplomatik dapat diberikan untuk:
1. a.1 (satu) kali perjalanan; atau
2. b.beberapa kali perjalanan.
(2)Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor diplomatik atau paspor lain untuk melakukan:
1. a.kunjungan; atau
2. b.penempatan Perwakilan Negara Asing, atau Organisasi Internasional di Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.

Pasal 6

(1)Visa Dinas dapat diberikan untuk:
1. a.1 (satu) kali perjalanan; atau
2. b.beberapa kali perjalanan.
(2)Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor dinas atau paspor lain untuk melakukan:
1. a.kunjungan; atau
2. b.penempatan pada Perwakilan Negara Asing, atau Organisasi Internasional di Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang tidak bersifat diplomatik.

Pasal 7

(1)Visa Diplomatik untuk 1 (satu) kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Visa Dinas untuk 1 (satu) kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Indonesia untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk oleh petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
(2)Visa Diplomatik untuk beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Visa Dinas untuk beberapa kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Indonesia untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setiap kunjungan, yang berlaku sejak tanggal diberikannya tanda masuk oleh petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
(3)Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sebagai Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas yang bersifat sementara.

BAB IV

KEWENANGAN PEMBERIAN VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS

Pasal 8

(1)Pemberian Visa Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan kewenangan Menteri.
(2)Pemberian Visa Diplomatik dan Visa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.otorisasi; dan
2. b.kuasa Kepala Perwakilan.
(3)Pemberian Visa Diplomatik dan Visa Dinas melalui otorisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat didelegasikan oleh Menteri kepada pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama pada Direktorat Konsuler.
(4)Pemberian Visa Diplomatik dan Visa Dinas melalui kuasa Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat didelegasikan oleh Menteri kepada Kepala Perwakilan.

Pasal 9

Pemberian Visa Diplomatik dan Visa Dinas melalui otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan jika:

a.pemohon Visa Diplomatik merupakan pemegang paspor lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
b.pemohon Visa Dinas merupakan pemegang paspor lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
c.permohonan Visa Diplomatik dan Visa Dinas untuk beberapa kali perjalanan; atau
d.pemohon Visa Diplomatik dan Visa Dinas akan ditempatkan pada:
1. 1.Perwakilan Negara Asing;
2. 2.Organisasi Internasional; atau
3. 3.kementerian atau lembaga dalam kerangka kerja sama teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau pada Organisasi Internasional berdasarkan perjanjian internasionaI.

Pasal 10

(1)Pemberian Visa Diplomatik melalui kuasa Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan jika pemohon merupakan:
1. a.pemegang paspor diplomatik; atau
2. b.pejabat setingkat kepala Organisasi Internasional pemegang dokumen perjalanan lainnya.
(2)Pemberian Visa Dinas melalui kuasa Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan jika pemohon merupakan:
1. a.pemegang paspor dinas; atau
2. b.pejabat Organisasi Internasional pemegang dokumen perjalanan lainnya.
(3)Pemberian Visa Diplomatik atau Visa Dinas melalui kuasa Kepala Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam hal pemohon melakukan kunjungan singkat untuk 1 (satu) kali perjalanan di Wsilayah Indonesia.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2018