DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan masyarakat Indonesia di luar negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri; 2022, No.193 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 178);
4.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
5.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 514);
6.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1171);
7.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1323);
8.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142); 2022, No.193 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENERBITAN DAN PENCABUTAN KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1171) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Masyarakat Indonesia di Luar Negeri adalah WNI serta Orang Asing yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri.
2.Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KMILN adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu.
3.Perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau Organisasi Internasional Non-Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2022, No.193
4.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5.Orang Asing adalah orang yang bukan WNI yang mencakup eks WNI, anak eks WNI, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri.
6.Aplikasi KMILN adalah aplikasi berbasis web yang disediakan oleh Kementerian Luar Negeri untuk memfasilitasi pendaftaran Masyarakat Indonesia di Luar Negeri dari unsur Orang Asing.
7.Portal Peduli WNI adalah aplikasi pengelolaan data dan layanan bagi WNI dalam sistem informasi pelayanan dan pelindungan bagi WNI di luar negeri.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
9.Pejabat yang Ditunjuk adalah pejabat di direktorat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

KMILN berfungsi sebagai:

a.tanda pengenal Masyarakat Indonesia di Luar Negeri;
b.alat pemetaan potensi dan jejaring Masyarakat Indonesia di Luar Negeri; dan
c.alat yang digunakan oleh Masyarakat Indonesia di Luar Negeri untuk mengakses fasilitas dan/atau kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 2022, No.193

Pasal 4

(1)KMILN dapat diperoleh pemohon dengan menyampaikan permohonan kepada Menteri melalui Perwakilan dengan mengisi formulir secara elektronik melalui laman sebagai berikut:
1. a.bagi WNI melalui Portal Peduli WNI www.peduliwni.kemlu.go.id; dan
2. b.bagi Orang Asing melalui aplikasi KMILN www.iocs.kemlu.go.id.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.WNI yang bukan merupakan pejabat Pemerintah Republik Indonesia yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri, termasuk anggota keluarganya; atau
2. b.Orang Asing.
(3)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
2. b.menetap dan/atau bekerja di luar negeri paling singkat 6 (enam) bulan;
3. c.tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. d.tidak pernah melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. e.tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau negara setempat.
(4)Bagi pemohon WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, permohonan diajukan dengan melampirkan:
1. a.salinan paspor yang masih berlaku;
2. b.izin tinggal yang dikeluarkan oleh pemerintah negara setempat dan masih berlaku; 2022, No.193
3. c.kartu identitas yang dikeluarkan oleh otoritas di negara setempat, yang dapat berupa kartu tanda pengenal atau sebutan lain, surat izin mengemudi, kartu pegawai, kartu pelajar/kartu mahasiswa, atau kartu identitas lainnya;
4. d.dokumen sah lainnya yang membuktikan bahwa pemohon berdomisili di negara setempat, yang dapat berupa kontrak rumah/apartemen, kontrak kerja, tagihan pajak, atau dokumen sah lainnya; dan
5. e.surat pernyataan dari pemohon yang berisi tentang keterangan tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak pernah melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau negara setempat.
(5)Bagi pemohon Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang merupakan warga negara asing eks WNI, permohonan diajukan dengan melampirkan:
1. a.salinan paspor yang masih berlaku;
2. b.surat izin tinggal menetap di negara setempat;
3. c.surat Keputusan Presiden atau surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
4. d.surat affidavit yang pernah dimiliki oleh pemohon;
5. e.surat pernyataan dari pemohon yang berisi tentang keterangan tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak pernah melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan 2022, No.193 Republik Indonesia, dan tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau negara setempat;
6. f.dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara setempat bahwa pemohon telah memperoleh kewarganegaraan asing; dan
7. g.dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon pernah menjadi WNI, berupa salinan:
  1. 1.paspor Republik Indonesia;
  2. 2.akta kelahiran;
  3. 3.akta perkawinan;
  4. 4.kartu keluarga;
  5. 5.kartu tanda penduduk; atau
  6. 6.dokumen resmi lain yang dapat diakui oleh Perwakilan.
(6)Bagi pemohon Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang merupakan warga negara asing anak eks WNI, permohonan diajukan dengan melampirkan:
1. a.salinan paspor yang masih berlaku;
2. b.surat izin tinggal menetap di negara setempat;
3. c.akta kelahiran;
4. d.surat Keputusan Presiden atau surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai kehilangan kewarganegaraan Indonesia orang tua pemohon;
5. e.surat pernyataan dari pemohon yang berisi tentang keterangan tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak pernah melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau negara setempat; dan 2022, No.193
6. f.salah satu dari dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia atau dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara setempat yang menunjukkan bahwa orang tua pemohon pernah menjadi WNI, berupa salinan:
  1. 1.paspor Republik Indonesia;
  2. 2.akta kelahiran;
  3. 3.akta perkawinan;
  4. 4.kartu keluarga;
  5. 5.kartu tanda penduduk;
  6. 6.surat keterangan identitas lain yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di negara setempat; atau
  7. 7.dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara setempat bahwa orang tua pemohon telah mendapatkan kewarganegaraan asing.
(7)Bagi pemohon Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang merupakan warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI, permohonan diajukan dengan melampirkan salinan:
1. a.paspor yang masih berlaku;
2. b.surat izin tinggal menetap di negara setempat;
3. c.akta kelahiran;
4. d.paspor Republik Indonesia milik salah satu atau kedua orang tua pemohon yang masih WNI;
5. e.surat keterangan tentang status kewarganegaraan orang tua pemohon yang dibuktikan dengan akta perkawinan, akta kelahiran, kartu keluarga, atau akta perceraian; dan
6. f.surat pernyataan dari pemohon yang berisi tentang keterangan tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik 2022, No.193 Indonesia, tidak pernah melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau negara setempat.
(8)Ketentuan mengenai formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat daftar isian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Data dan informasi KMILN disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bagi pakai data dan informasi KMILN secara terbatas dapat diberikan kepada pihak ketiga dengan perjanjian tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2022, No.193 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2022 MENTERI LUAR NEGERI ttd. RETNO L. P. MARSUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO 2022, No.193 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENERBITAN DAN PENCABUTAN KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI DAFTAR ISIAN FORMULIR
1.Jenis permohonan (baru, perpanjangan, pemutakhiran data/status, penggantian akibat rusak/hilang);
2.Nama lengkap sesuai dengan KTP untuk WNI dan paspor untuk Orang Asing;
3.Tempat lahir;
4.Tanggal lahir;
5.Nama gadis ibu kandung;
6.Nomor Induk Kependudukan/NIK (jika ada);
7.Jenis kelamin;
8.Kewarganegaraan;
9.Nomor paspor, tanggal terbit dan tanggal berakhir;
10.Status perkawinan;
11.Alamat saat ini, kode pos;
12.Nomor telepon/telepon genggam;
13.Alamat surat elektronik;
14.Alamat korespondensi di Indonesia (jika ada), termasuk kode pos, nomor telepon/nomor telepon genggam;
15.Pekerjaan dan penjelasan keahlian (jika ada);
16.Alamat kantor, termasuk kode pos, nomor telepon, nomor faksimil; dan
17.Kategori A untuk WNI atau kategori B, C, dan D untuk Orang Asing. MENTERI LUAR NEGERI ttd. RETNO L. P. MARSUDI 2022, No.193 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENERBITAN DAN PENCABUTAN KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI TATA CARA PERMOHONAN KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN) A. Permohonan KMILN Permohonan KMILN dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

a.Portal Peduli WNI pada laman http://peduliwni.kemlu.go.id, untuk Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) kategori WNI; atau
b.Aplikasi KMILN pada laman https://iocs.kemlu.go.id untuk MILN kategori Orang Asing. B. Permohonan KMILN untuk WNI melalui Portal Peduli WNI
1. 1.Proses pembuatan akun dan Lapor Diri:
a.pemohon membuat akun pada Portal Peduli WNI;
b.setelah pembuatan akun pada Portal Peduli WNI terkonfirmasi, pemohon menyelesaikan proses Lapor Diri;
c.setelah Lapor Diri diverifikasi oleh Perwakilan, pemohon akan memperoleh notifikasi melalui surat elektronik yang terdaftar pada Portal Peduli WNI bahwa WNI dapat mengajukan pembuatan KMILN melalui Portal Peduli WNI.
1. 2.Proses Pengisian Data:
a.jika pemohon setuju untuk melakukan pembuatan KMILN, pemohon mengakses fitur KMILN pada Portal Peduli WNI dan mengisi daftar isian formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I; 2022, No.193
b.pemohon melampirkan dokumen pendukung; dan
c.pemohon akan memperoleh bukti pengajuan permohonan KMILN.
1. 3.Pemeriksaan Formulir oleh Perwakilan
a.admin KMILN Perwakilan menerima aplikasi KMILN yang diajukan melalui Portal Peduli WNI;
b.pejabat diplomatik dan konsuler yang melaksanakan fungsi sosial budaya di Perwakilan, yang selanjutnya disebut Pejabat Perwakilan, memiliki tugas untuk memeriksa formulir dan persyaratan KMILN pada saat pengajuan permohonan;
c.dalam hal formulir dan persyaratan KMILN tidak lengkap, Pejabat Perwakilan mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi;
d.dalam hal keabsahan dokumen diragukan, Pejabat Perwakilan dapat meminta pemohon untuk menunjukkan dokumen asli yang dipersyaratkan.
1. 4.Verifikasi Data Pemohon
a.jika formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah lengkap, Pejabat Perwakilan melakukan verifikasi data pemohon;
b.verifikasi data dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 serta untuk memastikan apabila pemohon: a). meninggal dunia; b). menetap di Indonesia;
c.dalam hal melakukan verifikasi, Pejabat Perwakilan dapat meminta pendapat dari kementerian/lembaga yang berwenang;
d.verifikasi dilakukan oleh Pejabat Perwakilan paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap;
e.Pejabat Perwakilan dapat menolak permohonan dalam hal: a). pemohon meninggal dunia; b). pemohon menetap di Indonesia; c). dokumen pemohon tidak sah; d). pemohon terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia; e). pemohon terindikasi melakukan dugaan perbuatan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau f). pemohon memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau negara setempat. 2022, No.193
1. 5.Penerbitan KMILN
a.jika permohonan telah diverifikasi, Pejabat Perwakilan meneruskan permohonan kepada Menteri;
b.Menteri melalui Pejabat yang Ditunjuk melakukan validasi berkas permohonan;
c.jika permohonan disetujui, Menteri menerbitkan KMILN paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak permohonan diterima dari Perwakilan;
d.Pejabat yang Ditunjuk menerbitkan dan mengirimkan KMILN (kategori A) kepada pemohon melalui surat elektronik;
e.jika permohonan ditolak, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan melalui surat elektronik. C. Permohonan KMILN untuk Orang Asing pada Aplikasi KMILN
1. 1.Untuk Orang Asing yang mengajukan KMILN di Aplikasi KMILN, pemohon akan memilih kriteria MILN berikut:
a.Kategori B (warga negara asing eks WNI);
b.Kategori C (warga negara asing anak eks WNI); atau
c.Kategori D (warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI).
1. 2.Proses pengisian data pada Aplikasi KMILN
a.Pemohon membuat akun dengan cara mendaftar melalui laman https://iocs.kemlu.go.id dengan langkah sebagai berikut: 1) pemohon mengisi daftar isian formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I; 2) membuat kata sandi; 3) membaca dan menyetujui dengan cara mencentang pada kolom syarat dan ketentuan; dan 4) klik “Register”.
b.surat elektronik aktivasi akun akan dikirimkan oleh sistem, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) pemohon membuka surat elektronik tersebut dan membuka tautan aktivasi; 2) pemohon masuk ke laman dengan menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang didaftarkan sebelumnya; dan 3) pemohon mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I. 2022, No.193
1. 3.Pemeriksaan formulir oleh Perwakilan
a.admin KMILN menerima aplikasi KMILN yang diajukan melalui Aplikasi KMILN;
b.Pejabat Perwakilan memeriksa formulir dan persyaratan KMILN pada saat pengajuan permohonan;
c.jika formulir dan persyaratan tidak lengkap, Pejabat Perwakilan mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi;
d.dalam hal keabsahan dokumen diragukan, Pejabat Perwakilan dapat meminta pemohon untuk menunjukkan dokumen asli yang dipersyaratkan.
1. 4.Verifikasi Data Pemohon
a.jika formulir dan persyaratan telah lengkap, Pejabat Perwakilan melakukan verifikasi data pemohon;
b.verifikasi data dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 serta untuk memastikan apabila pemohon: a). meninggal dunia; b). menetap di Indonesia;
c.dalam hal melakukan verifikasi, Pejabat Perwakilan dapat meminta pendapat dari kementerian/lembaga yang berwenang;
d.verifikasi dilakukan oleh Pejabat Perwakilan paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap;
e.Pejabat Perwakilan dapat menolak permohonan dalam hal: a). pemohon meninggal dunia; b). pemohon menetap di Indonesia; c). dokumen pemohon tidak sah; d). pemohon terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia; e). pemohon terindikasi melakukan dugaan perbuatan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau f). pemohon memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau negara setempat.
1. 5.Penerbitan KMILN
a.jika permohonan telah diverifikasi, Pejabat Perwakilan meneruskan permohonan kepada Menteri;
b.Menteri melalui Pejabat yang Ditunjuk melakukan validasi berkas permohonan;
c.Dalam hal permohonan disetujui, Menteri menerbitkan KMILN paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak permohonan diterima dari Perwakilan; 2022, No.193
d.Pejabat yang Ditunjuk menerbitkan dan mengirimkan KMILN (kategori B, C, dan D) kepada pemohon melalui surat elektronik
e.Dalam hal permohonan ditolak, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan kepada Pejabat Perwakilan. MENTERI LUAR NEGERI ttd. RETNO L. P. MARSUDI 2022, No.193 LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENERBITAN DAN PENCABUTAN KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI BENTUK DAN FORMAT KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
1. 1.Untuk MILN yang merupakan WNI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI INDONESIAN COMMUNITY OVERSEAS CARD No. Kartu / Card No. A XXX 0000001 Nama lengkap sesuai KTP / Full Name ABCDEFGHIJKLMNOPQ Tgl Lahir / Date of Birth DD/MM/YYYY Jenis Kelamin / Sex L/M Tgl Pengeluaran / Date of Issue DD/MM/YYYY Kewarganegaraan / Citizenship INDONESIAN Negara Tmp Tinggal / Country of Residence MNOP Tgl Habis Berlaku / Date of Expiry DD/MM/YYYY 2022, No.193
2. 2.Untuk MILN yang merupakan Orang Asing Keterangan Nomor Kartu: A XXX 000000001 A/B/C/D : Kategori MILN XXX : Kode Negara 0000000001 : Nomor KMILN Nomor KMILN diperoleh sejak pertama kali mendaftar dan tidak akan berubah ketika terjadi perubahan domisili, kewarganegaraan, maupun saat diperpanjang. MENTERI LUAR NEGERI ttd. RETNO L. P. MARSUDI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI INDONESIAN COMMUNITY OVERSEAS CARD No. Kartu / Card No. B XXX 0000001 Nama Lengkap sesuai Paspor / Full Name ABCDEFGHIJKLMNOPQ Tgl Lahir / Date of Birth DD/MM/YYYY Kelamin / Sex L/M Tgl Pengeluaran / Date of Issue DD/MM/YYYY Tgl Habis Berlaku / Date of Expiry DD/MM/YYYY Kewarganegaraan / Citizenship IJKL Negara Tmp Tinggal / Country of Residence MNOP

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan masyarakat Indonesia di luar negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 178);
4.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
5.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 514);
6.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1171);
7.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1323);
8.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142); 2022, No.193 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENERBITAN DAN PENCABUTAN KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1171) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Masyarakat Indonesia di Luar Negeri adalah WNI serta Orang Asing yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri.
2.Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KMILN adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu.
3.Perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau Organisasi Internasional Non-Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2022, No.193
4.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5.Orang Asing adalah orang yang bukan WNI yang mencakup eks WNI, anak eks WNI, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri.
6.Aplikasi KMILN adalah aplikasi berbasis web yang disediakan oleh Kementerian Luar Negeri untuk memfasilitasi pendaftaran Masyarakat Indonesia di Luar Negeri dari unsur Orang Asing.
7.Portal Peduli WNI adalah aplikasi pengelolaan data dan layanan bagi WNI dalam sistem informasi pelayanan dan pelindungan bagi WNI di luar negeri.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
9.Pejabat yang Ditunjuk adalah pejabat di direktorat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

KMILN berfungsi sebagai:

a.tanda pengenal Masyarakat Indonesia di Luar Negeri;
b.alat pemetaan potensi dan jejaring Masyarakat Indonesia di Luar Negeri; dan
c.alat yang digunakan oleh Masyarakat Indonesia di Luar Negeri untuk mengakses fasilitas dan/atau kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 2022, No.193

Pasal 4

(1)KMILN dapat diperoleh pemohon dengan menyampaikan permohonan kepada Menteri melalui Perwakilan dengan mengisi formulir secara elektronik melalui laman sebagai berikut:
1. a.bagi WNI melalui Portal Peduli WNI www.peduliwni.kemlu.go.id; dan
2. b.bagi Orang Asing melalui aplikasi KMILN www.iocs.kemlu.go.id.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.WNI yang bukan merupakan pejabat Pemerintah Republik Indonesia yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri, termasuk anggota keluarganya; atau
2. b.Orang Asing.
(3)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
2. b.menetap dan/atau bekerja di luar negeri paling singkat 6 (enam) bulan;
3. c.tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. d.tidak pernah melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
5. e.tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau negara setempat.
(4)Bagi pemohon WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, permohonan diajukan dengan melampirkan:
1. a.salinan paspor yang masih berlaku;
2. b.izin tinggal yang dikeluarkan oleh pemerintah negara setempat dan masih berlaku; 2022, No.193
3. c.kartu identitas yang dikeluarkan oleh otoritas di negara setempat, yang dapat berupa kartu tanda pengenal atau sebutan lain, surat izin mengemudi, kartu pegawai, kartu pelajar/kartu mahasiswa, atau kartu identitas lainnya;
4. d.dokumen sah lainnya yang membuktikan bahwa pemohon berdomisili di negara setempat, yang dapat berupa kontrak rumah/apartemen, kontrak kerja, tagihan pajak, atau dokumen sah lainnya; dan
5. e.surat pernyataan dari pemohon yang berisi tentang keterangan tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak pernah melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau negara setempat.
(5)Bagi pemohon Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang merupakan warga negara asing eks WNI, permohonan diajukan dengan melampirkan:
1. a.salinan paspor yang masih berlaku;
2. b.surat izin tinggal menetap di negara setempat;
3. c.surat Keputusan Presiden atau surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
4. d.surat affidavit yang pernah dimiliki oleh pemohon;
5. e.surat pernyataan dari pemohon yang berisi tentang keterangan tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak pernah melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan 2022, No.193 Republik Indonesia, dan tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau negara setempat;
6. f.dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara setempat bahwa pemohon telah memperoleh kewarganegaraan asing; dan
7. g.dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon pernah menjadi WNI, berupa salinan:
  1. 1.paspor Republik Indonesia;
  2. 2.akta kelahiran;
  3. 3.akta perkawinan;
  4. 4.kartu keluarga;
  5. 5.kartu tanda penduduk; atau
  6. 6.dokumen resmi lain yang dapat diakui oleh Perwakilan.
(6)Bagi pemohon Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang merupakan warga negara asing anak eks WNI, permohonan diajukan dengan melampirkan:
1. a.salinan paspor yang masih berlaku;
2. b.surat izin tinggal menetap di negara setempat;
3. c.akta kelahiran;
4. d.surat Keputusan Presiden atau surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai kehilangan kewarganegaraan Indonesia orang tua pemohon;
5. e.surat pernyataan dari pemohon yang berisi tentang keterangan tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak pernah melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau negara setempat; dan 2022, No.193
6. f.salah satu dari dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia atau dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara setempat yang menunjukkan bahwa orang tua pemohon pernah menjadi WNI, berupa salinan:
  1. 1.paspor Republik Indonesia;
  2. 2.akta kelahiran;
  3. 3.akta perkawinan;
  4. 4.kartu keluarga;
  5. 5.kartu tanda penduduk;
  6. 6.surat keterangan identitas lain yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di negara setempat; atau
  7. 7.dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara setempat bahwa orang tua pemohon telah mendapatkan kewarganegaraan asing.
(7)Bagi pemohon Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang merupakan warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI, permohonan diajukan dengan melampirkan salinan:
1. a.paspor yang masih berlaku;
2. b.surat izin tinggal menetap di negara setempat;
3. c.akta kelahiran;
4. d.paspor Republik Indonesia milik salah satu atau kedua orang tua pemohon yang masih WNI;
5. e.surat keterangan tentang status kewarganegaraan orang tua pemohon yang dibuktikan dengan akta perkawinan, akta kelahiran, kartu keluarga, atau akta perceraian; dan
6. f.surat pernyataan dari pemohon yang berisi tentang keterangan tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik 2022, No.193 Indonesia, tidak pernah melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau negara setempat.
(8)Ketentuan mengenai formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat daftar isian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Data dan informasi KMILN disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bagi pakai data dan informasi KMILN secara terbatas dapat diberikan kepada pihak ketiga dengan perjanjian tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2022, No.193 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2022 MENTERI LUAR NEGERI ttd. RETNO L. P. MARSUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO 2022, No.193 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENERBITAN DAN PENCABUTAN KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI DAFTAR ISIAN FORMULIR
1.Jenis permohonan (baru, perpanjangan, pemutakhiran data/status, penggantian akibat rusak/hilang);
2.Nama lengkap sesuai dengan KTP untuk WNI dan paspor untuk Orang Asing;
3.Tempat lahir;
4.Tanggal lahir;
5.Nama gadis ibu kandung;
6.Nomor Induk Kependudukan/NIK (jika ada);
7.Jenis kelamin;
8.Kewarganegaraan;
9.Nomor paspor, tanggal terbit dan tanggal berakhir;
10.Status perkawinan;
11.Alamat saat ini, kode pos;
12.Nomor telepon/telepon genggam;
13.Alamat surat elektronik;
14.Alamat korespondensi di Indonesia (jika ada), termasuk kode pos, nomor telepon/nomor telepon genggam;
15.Pekerjaan dan penjelasan keahlian (jika ada);
16.Alamat kantor, termasuk kode pos, nomor telepon, nomor faksimil; dan
17.Kategori A untuk WNI atau kategori B, C, dan D untuk Orang Asing. MENTERI LUAR NEGERI ttd. RETNO L. P. MARSUDI 2022, No.193 LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENERBITAN DAN PENCABUTAN KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI TATA CARA PERMOHONAN KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN) A. Permohonan KMILN Permohonan KMILN dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

a.Portal Peduli WNI pada laman http://peduliwni.kemlu.go.id, untuk Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) kategori WNI; atau
b.Aplikasi KMILN pada laman https://iocs.kemlu.go.id untuk MILN kategori Orang Asing. B. Permohonan KMILN untuk WNI melalui Portal Peduli WNI
1. 1.Proses pembuatan akun dan Lapor Diri:
a.pemohon membuat akun pada Portal Peduli WNI;
b.setelah pembuatan akun pada Portal Peduli WNI terkonfirmasi, pemohon menyelesaikan proses Lapor Diri;
c.setelah Lapor Diri diverifikasi oleh Perwakilan, pemohon akan memperoleh notifikasi melalui surat elektronik yang terdaftar pada Portal Peduli WNI bahwa WNI dapat mengajukan pembuatan KMILN melalui Portal Peduli WNI.
1. 2.Proses Pengisian Data:
a.jika pemohon setuju untuk melakukan pembuatan KMILN, pemohon mengakses fitur KMILN pada Portal Peduli WNI dan mengisi daftar isian formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I; 2022, No.193
b.pemohon melampirkan dokumen pendukung; dan
c.pemohon akan memperoleh bukti pengajuan permohonan KMILN.
1. 3.Pemeriksaan Formulir oleh Perwakilan
a.admin KMILN Perwakilan menerima aplikasi KMILN yang diajukan melalui Portal Peduli WNI;
b.pejabat diplomatik dan konsuler yang melaksanakan fungsi sosial budaya di Perwakilan, yang selanjutnya disebut Pejabat Perwakilan, memiliki tugas untuk memeriksa formulir dan persyaratan KMILN pada saat pengajuan permohonan;
c.dalam hal formulir dan persyaratan KMILN tidak lengkap, Pejabat Perwakilan mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi;
d.dalam hal keabsahan dokumen diragukan, Pejabat Perwakilan dapat meminta pemohon untuk menunjukkan dokumen asli yang dipersyaratkan.
1. 4.Verifikasi Data Pemohon
a.jika formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah lengkap, Pejabat Perwakilan melakukan verifikasi data pemohon;
b.verifikasi data dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 serta untuk memastikan apabila pemohon: a). meninggal dunia; b). menetap di Indonesia;
c.dalam hal melakukan verifikasi, Pejabat Perwakilan dapat meminta pendapat dari kementerian/lembaga yang berwenang;
d.verifikasi dilakukan oleh Pejabat Perwakilan paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap;
e.Pejabat Perwakilan dapat menolak permohonan dalam hal: a). pemohon meninggal dunia; b). pemohon menetap di Indonesia; c). dokumen pemohon tidak sah; d). pemohon terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia; e). pemohon terindikasi melakukan dugaan perbuatan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau f). pemohon memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau negara setempat. 2022, No.193
1. 5.Penerbitan KMILN
a.jika permohonan telah diverifikasi, Pejabat Perwakilan meneruskan permohonan kepada Menteri;
b.Menteri melalui Pejabat yang Ditunjuk melakukan validasi berkas permohonan;
c.jika permohonan disetujui, Menteri menerbitkan KMILN paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak permohonan diterima dari Perwakilan;
d.Pejabat yang Ditunjuk menerbitkan dan mengirimkan KMILN (kategori A) kepada pemohon melalui surat elektronik;
e.jika permohonan ditolak, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan melalui surat elektronik. C. Permohonan KMILN untuk Orang Asing pada Aplikasi KMILN
1. 1.Untuk Orang Asing yang mengajukan KMILN di Aplikasi KMILN, pemohon akan memilih kriteria MILN berikut:
a.Kategori B (warga negara asing eks WNI);
b.Kategori C (warga negara asing anak eks WNI); atau
c.Kategori D (warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI).
1. 2.Proses pengisian data pada Aplikasi KMILN
a.Pemohon membuat akun dengan cara mendaftar melalui laman https://iocs.kemlu.go.id dengan langkah sebagai berikut: 1) pemohon mengisi daftar isian formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I; 2) membuat kata sandi; 3) membaca dan menyetujui dengan cara mencentang pada kolom syarat dan ketentuan; dan 4) klik “Register”.
b.surat elektronik aktivasi akun akan dikirimkan oleh sistem, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) pemohon membuka surat elektronik tersebut dan membuka tautan aktivasi; 2) pemohon masuk ke laman dengan menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang didaftarkan sebelumnya; dan 3) pemohon mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I. 2022, No.193
1. 3.Pemeriksaan formulir oleh Perwakilan
a.admin KMILN menerima aplikasi KMILN yang diajukan melalui Aplikasi KMILN;
b.Pejabat Perwakilan memeriksa formulir dan persyaratan KMILN pada saat pengajuan permohonan;
c.jika formulir dan persyaratan tidak lengkap, Pejabat Perwakilan mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi;
d.dalam hal keabsahan dokumen diragukan, Pejabat Perwakilan dapat meminta pemohon untuk menunjukkan dokumen asli yang dipersyaratkan.
1. 4.Verifikasi Data Pemohon
a.jika formulir dan persyaratan telah lengkap, Pejabat Perwakilan melakukan verifikasi data pemohon;
b.verifikasi data dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 serta untuk memastikan apabila pemohon: a). meninggal dunia; b). menetap di Indonesia;
c.dalam hal melakukan verifikasi, Pejabat Perwakilan dapat meminta pendapat dari kementerian/lembaga yang berwenang;
d.verifikasi dilakukan oleh Pejabat Perwakilan paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap;
e.Pejabat Perwakilan dapat menolak permohonan dalam hal: a). pemohon meninggal dunia; b). pemohon menetap di Indonesia; c). dokumen pemohon tidak sah; d). pemohon terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia; e). pemohon terindikasi melakukan dugaan perbuatan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau f). pemohon memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau negara setempat.
1. 5.Penerbitan KMILN
a.jika permohonan telah diverifikasi, Pejabat Perwakilan meneruskan permohonan kepada Menteri;
b.Menteri melalui Pejabat yang Ditunjuk melakukan validasi berkas permohonan;
c.Dalam hal permohonan disetujui, Menteri menerbitkan KMILN paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak permohonan diterima dari Perwakilan; 2022, No.193
d.Pejabat yang Ditunjuk menerbitkan dan mengirimkan KMILN (kategori B, C, dan D) kepada pemohon melalui surat elektronik
e.Dalam hal permohonan ditolak, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan kepada Pejabat Perwakilan. MENTERI LUAR NEGERI ttd. RETNO L. P. MARSUDI 2022, No.193 LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENERBITAN DAN PENCABUTAN KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI BENTUK DAN FORMAT KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN)
1. 1.Untuk MILN yang merupakan WNI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI INDONESIAN COMMUNITY OVERSEAS CARD No. Kartu / Card No. A XXX 0000001 Nama lengkap sesuai KTP / Full Name ABCDEFGHIJKLMNOPQ Tgl Lahir / Date of Birth DD/MM/YYYY Jenis Kelamin / Sex L/M Tgl Pengeluaran / Date of Issue DD/MM/YYYY Kewarganegaraan / Citizenship INDONESIAN Negara Tmp Tinggal / Country of Residence MNOP Tgl Habis Berlaku / Date of Expiry DD/MM/YYYY 2022, No.193
2. 2.Untuk MILN yang merupakan Orang Asing Keterangan Nomor Kartu: A XXX 000000001 A/B/C/D : Kategori MILN XXX : Kode Negara 0000000001 : Nomor KMILN Nomor KMILN diperoleh sejak pertama kali mendaftar dan tidak akan berubah ketika terjadi perubahan domisili, kewarganegaraan, maupun saat diperpanjang. MENTERI LUAR NEGERI ttd. RETNO L. P. MARSUDI KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI INDONESIAN COMMUNITY OVERSEAS CARD No. Kartu / Card No. B XXX 0000001 Nama Lengkap sesuai Paspor / Full Name ABCDEFGHIJKLMNOPQ Tgl Lahir / Date of Birth DD/MM/YYYY Kelamin / Sex L/M Tgl Pengeluaran / Date of Issue DD/MM/YYYY Tgl Habis Berlaku / Date of Expiry DD/MM/YYYY Kewarganegaraan / Citizenship IJKL Negara Tmp Tinggal / Country of Residence MNOP

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017