DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
3.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 178);
4.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar www.peraturan.go.id 2017, No. 1171 Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
5.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENERBITAN DAN PENCABUTAN KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
2.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
3.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia yang mencakup eks warga negara Indonesia, anak eks warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri.
4.Masyarakat Indonesia di Luar Negeri adalah Warga Negara Indonesia serta Orang Asing yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri.
5.Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KMILN adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Pemerintah Republik www.peraturan.go.id 2017, No. 1171 Indonesia kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
7.Pejabat yang Ditunjuk adalah pejabat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri.

Pasal 2

(1)Menteri berwenang menerbitkan dan mencabut KMILN.
(2)Kewenangan menerbitkan dan mencabut KMILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pejabat yang Ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 3

KMILN mempunyai fungsi :

a.tanda pengenal Masyarakat Indonesia di Luar Negeri; dan
b.alat pemetaan potensi dan jejaring Masyarakat Indonesia di Luar Negeri untuk kepentingan nasional.

BAB II

PENERBITAN KMILN

Pasal 4

(1)Untuk memperoleh KMILN, pemohon harus memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
1. a.WNI yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri;
2. b.warga negara asing eks WNI ;
3. c.warga negara asing anak eks WNI; atau
4. d.warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI. www.peraturan.go.id 2017, No. 1171
(3)Permohonan KMILN tidak dapat diajukan oleh pejabat Pemerintah Republik Indonesia yang bekerja di luar negeri, termasuk keluarganya.
(4)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.tidak terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan
2. b.tidak melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. c.tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah
4. d.berusia 18 tahun ke atas; dan
5. e.menetap dan/atau bekerja di luar negeri paling singkat 2 (dua) tahun.
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara sukarela kepada Menteri melalui Perwakilan dengan mengisi formulir secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Luar Negeri.
(6)Jika permohonan diajukan oleh WNI dan warga negara asing eks WNI, penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan salinan paspor yang masih berlaku dan surat izin tinggal menetap di negara setempat serta paling sedikit 2 (dua) salinan dokumen persyaratan meliputi:
1. a.bagi WNI:
  1. 1.Kartu Identitas/Tanda Pengenal setempat yang meliputi kartu tanda penduduk, kartu mahasiswa, kartu izin mengemudi, kartu pegawai dan surat keterangan identitas lain yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di negara setempat; dan/atau
  2. 2.dokumen sah lain yang menunjukkan bahwa pemohon berstatus tinggal di negara setempat yang meliputi kontrak kerja atau kontrak rumah/apartemen. www.peraturan.go.id 2017, No. 1171
2. b.bagi warga negara asing eks WNI:
  1. 1.surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pencabutan Status Kewarganegaraan Indonesia;
  2. 2.surat Affidavit yang dikeluarkan oleh Perwakilan yang pernah dimiliki oleh pemohon;
  3. 3.dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon pernah menjadi WNI, dapat berupa paspor Republik Indonesia, akta kelahiran, akta perkawinan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan surat keterangan lain yang dapat dibenarkan oleh Perwakilan; dan/atau
  4. 4.dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara setempat bahwa pemohon telah melepas kewarganegaraan Republik Indonesia.
(7)Jika permohonan diajukan oleh warga negara asing anak eks WNI dan warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI, penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan salinan paspor yang masih berlaku, surat izin tinggal menetap di negara setempat dan akte kelahiran pemohon serta paling sedikit 1 (satu) salinan dokumen persyaratan meliputi:
1. a.warga negara asing anak eks WNI:
  1. 1.surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pencabutan Status Kewarganegaraan Indonesia orang tua pemohon;
  2. 2.dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa orang tua pemohon pernah menjadi WNI, dapat berupa paspor Republik Indonesia, akta kelahiran, akta perkawinan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan surat keterangan www.peraturan.go.id 2017, No. 1171 identitas lain yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di negara setempat; atau
  3. 3.dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara setempat bahwa orang tua pemohon telah melepas kewarganegaraan Republik Indonesia;
2. b.bagi warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI:
  1. 1.paspor Republik Indonesia milik salah satu atau kedua orang tua pemohon yang masih WNI; atau
  2. 2.surat keterangan tentang status kewarganegaraan orang tua pemohon yang dibuktikan dengan akta perkawinan, akta kelahiran, kartu keluarga, atau akta perceraian.
(8)Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat daftar isian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Ketentuan teknis mengenai tata cara permohonan KMILN tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)KMILN berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Bentuk dan format KMILN tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2017, No. 1171

BAB III

PERPANJANGAN KMILN

Pasal 7

(1)KMILN yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara elektronik kepada Perwakilan terdekat.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 5, dalam hal terjadi perubahan data dan/atau status:
1. a.kewarganegaraan;
2. b.perkawinan; dan/atau
3. c.tempat tinggal.
(3)Bagi WNI, dalam hal tidak ada perubahan data dan/atau status, permohonan perpanjangan melampirkan:
1. a.ijin tinggal di negara setempat yang masih berlaku hingga paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
2. b.dokumen sah lain yang menunjukkan bahwa pemohon berstatus tinggal di negara setempat yang meliputi kontrak kerja atau kontrak rumah/apartemen.
(4)Bagi warga negara asing, perpanjangan dapat diberikan jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dirinya tidak menetap di Indonesia yang dibenarkan oleh Perwakilan.

BAB IV

PENCABUTAN KMILN

Pasal 8

Pencabutan KMILN dapat dilakukan dalam hal pemegangnya:

a.meninggal dunia;
b.menetap di Indonesia;
c.terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia; www.peraturan.go.id 2017, No. 1171
d.melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e.memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau pemerintah negara setempat;
f.memberikan dokumen persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar; atau
g.menyalahgunakan KMILN tidak sesuai dengan tujuan penerbitannya.

Pasal 9

(1)Perwakilan mengajukan permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Menteri.
(2)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan pencabutan.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Menteri mencabut KMILN.
(4)Pencabutan KMILN disampaikan secara elektronik kepada Perwakilan dan pemegang KMILN tanpa disertai alasan pencabutan.
(5)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Menteri menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada Perwakilan.

BAB V

PENGADAAN DAN PEMBIAYAAN KMILN

Pasal 10

(1)Menteri atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pengadaan KMILN beserta sarana dan prasarananya.
(2)Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pengadaan dan pemberian KMILN dibebankan pada anggaran Kementerian Luar Negeri. www.peraturan.go.id 2017, No. 1171

BAB VI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 11

Data dan informasi KMILN disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
3.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 178);
4.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar www.peraturan.go.id 2017, No. 1171 Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
5.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENERBITAN DAN PENCABUTAN KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
2.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
3.Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia yang mencakup eks warga negara Indonesia, anak eks warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri.
4.Masyarakat Indonesia di Luar Negeri adalah Warga Negara Indonesia serta Orang Asing yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri.
5.Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KMILN adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Pemerintah Republik www.peraturan.go.id 2017, No. 1171 Indonesia kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
7.Pejabat yang Ditunjuk adalah pejabat yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri.

Pasal 2

(1)Menteri berwenang menerbitkan dan mencabut KMILN.
(2)Kewenangan menerbitkan dan mencabut KMILN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pejabat yang Ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 3

KMILN mempunyai fungsi :

a.tanda pengenal Masyarakat Indonesia di Luar Negeri; dan
b.alat pemetaan potensi dan jejaring Masyarakat Indonesia di Luar Negeri untuk kepentingan nasional.

BAB II

PENERBITAN KMILN

Pasal 4

(1)Untuk memperoleh KMILN, pemohon harus memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
1. a.WNI yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri;
2. b.warga negara asing eks WNI ;
3. c.warga negara asing anak eks WNI; atau
4. d.warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI. www.peraturan.go.id 2017, No. 1171
(3)Permohonan KMILN tidak dapat diajukan oleh pejabat Pemerintah Republik Indonesia yang bekerja di luar negeri, termasuk keluarganya.
(4)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.tidak terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan
2. b.tidak melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. c.tidak memiliki masalah hukum dengan Pemerintah
4. d.berusia 18 tahun ke atas; dan
5. e.menetap dan/atau bekerja di luar negeri paling singkat 2 (dua) tahun.
(5)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara sukarela kepada Menteri melalui Perwakilan dengan mengisi formulir secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Luar Negeri.
(6)Jika permohonan diajukan oleh WNI dan warga negara asing eks WNI, penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan salinan paspor yang masih berlaku dan surat izin tinggal menetap di negara setempat serta paling sedikit 2 (dua) salinan dokumen persyaratan meliputi:
1. a.bagi WNI:
  1. 1.Kartu Identitas/Tanda Pengenal setempat yang meliputi kartu tanda penduduk, kartu mahasiswa, kartu izin mengemudi, kartu pegawai dan surat keterangan identitas lain yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di negara setempat; dan/atau
  2. 2.dokumen sah lain yang menunjukkan bahwa pemohon berstatus tinggal di negara setempat yang meliputi kontrak kerja atau kontrak rumah/apartemen. www.peraturan.go.id 2017, No. 1171
2. b.bagi warga negara asing eks WNI:
  1. 1.surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pencabutan Status Kewarganegaraan Indonesia;
  2. 2.surat Affidavit yang dikeluarkan oleh Perwakilan yang pernah dimiliki oleh pemohon;
  3. 3.dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon pernah menjadi WNI, dapat berupa paspor Republik Indonesia, akta kelahiran, akta perkawinan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan surat keterangan lain yang dapat dibenarkan oleh Perwakilan; dan/atau
  4. 4.dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara setempat bahwa pemohon telah melepas kewarganegaraan Republik Indonesia.
(7)Jika permohonan diajukan oleh warga negara asing anak eks WNI dan warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI, penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan salinan paspor yang masih berlaku, surat izin tinggal menetap di negara setempat dan akte kelahiran pemohon serta paling sedikit 1 (satu) salinan dokumen persyaratan meliputi:
1. a.warga negara asing anak eks WNI:
  1. 1.surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pencabutan Status Kewarganegaraan Indonesia orang tua pemohon;
  2. 2.dokumen resmi yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa orang tua pemohon pernah menjadi WNI, dapat berupa paspor Republik Indonesia, akta kelahiran, akta perkawinan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan surat keterangan www.peraturan.go.id 2017, No. 1171 identitas lain yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di negara setempat; atau
  3. 3.dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara setempat bahwa orang tua pemohon telah melepas kewarganegaraan Republik Indonesia;
2. b.bagi warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI:
  1. 1.paspor Republik Indonesia milik salah satu atau kedua orang tua pemohon yang masih WNI; atau
  2. 2.surat keterangan tentang status kewarganegaraan orang tua pemohon yang dibuktikan dengan akta perkawinan, akta kelahiran, kartu keluarga, atau akta perceraian.
(8)Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat daftar isian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Ketentuan teknis mengenai tata cara permohonan KMILN tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)KMILN berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Bentuk dan format KMILN tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2017, No. 1171

BAB III

PERPANJANGAN KMILN

Pasal 7

(1)KMILN yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara elektronik kepada Perwakilan terdekat.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 5, dalam hal terjadi perubahan data dan/atau status:
1. a.kewarganegaraan;
2. b.perkawinan; dan/atau
3. c.tempat tinggal.
(3)Bagi WNI, dalam hal tidak ada perubahan data dan/atau status, permohonan perpanjangan melampirkan:
1. a.ijin tinggal di negara setempat yang masih berlaku hingga paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
2. b.dokumen sah lain yang menunjukkan bahwa pemohon berstatus tinggal di negara setempat yang meliputi kontrak kerja atau kontrak rumah/apartemen.
(4)Bagi warga negara asing, perpanjangan dapat diberikan jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dirinya tidak menetap di Indonesia yang dibenarkan oleh Perwakilan.

BAB IV

PENCABUTAN KMILN

Pasal 8

Pencabutan KMILN dapat dilakukan dalam hal pemegangnya:

a.meninggal dunia;
b.menetap di Indonesia;
c.terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia; www.peraturan.go.id 2017, No. 1171
d.melakukan tindakan yang mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e.memiliki masalah hukum dengan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau pemerintah negara setempat;
f.memberikan dokumen persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar; atau
g.menyalahgunakan KMILN tidak sesuai dengan tujuan penerbitannya.

Pasal 9

(1)Perwakilan mengajukan permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Menteri.
(2)Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan pencabutan.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Menteri mencabut KMILN.
(4)Pencabutan KMILN disampaikan secara elektronik kepada Perwakilan dan pemegang KMILN tanpa disertai alasan pencabutan.
(5)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Menteri menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada Perwakilan.

BAB V

PENGADAAN DAN PEMBIAYAAN KMILN

Pasal 10

(1)Menteri atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pengadaan KMILN beserta sarana dan prasarananya.
(2)Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pengadaan dan pemberian KMILN dibebankan pada anggaran Kementerian Luar Negeri. www.peraturan.go.id 2017, No. 1171

BAB VI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 11

Data dan informasi KMILN disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2022