DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 26 Agustus 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip Kemenlu yang selanjutnya disebut Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh unit-unit kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI di Luar Negeri.
2.Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip yang selanjutnya disingkat KKAA adalah klasifikasi yang dibuat untuk keamanan akses arsip sesuai dengan tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan dan pengaturan ketersediaan arsip bagi yang berhak serta perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip.
3.Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip Kemenlu. www.peraturan.go.id 2015, No. 1284 4
4.Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang pengelolaan arsip dinamis.
5.Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.
6.Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
7.Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemerintahan.
8.Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan apapun.

Pasal 2

(1)KKKA dimaksudkan untuk mengatur tingkat akses arsip bagi para pejabat struktural dan pegawai di lingkungan Kemenlu.
(2)KKKA ditujukan untuk menjaga keamanan fisik dan muatan informasi yang terdapat pada arsip Kemenlu agar dapat terjaga dengan baik.

Pasal 3

KKAA Kementerian Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2015, No. 1284 5 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2015 MENTERI LUAR NEGERI RETNO L. P. MARSUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id 2015, No. 1284 6 www.peraturan.go.id 2015, No. 1284 7 www.peraturan.go.id 2015, No. 1284 8 www.peraturan.go.id 2015, No. 1284 9 www.peraturan.go.id 2015, No. 1284 10 www.peraturan.go.id 2015, No. 1284 11 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip Kemenlu yang selanjutnya disebut Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh unit-unit kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI di Luar Negeri.
2.Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip yang selanjutnya disingkat KKAA adalah klasifikasi yang dibuat untuk keamanan akses arsip sesuai dengan tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan dan pengaturan ketersediaan arsip bagi yang berhak serta perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip.
3.Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip Kemenlu. www.peraturan.go.id 2015, No. 1284 4
4.Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang pengelolaan arsip dinamis.
5.Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.
6.Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
7.Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemerintahan.
8.Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan apapun.

Pasal 2

(1)KKKA dimaksudkan untuk mengatur tingkat akses arsip bagi para pejabat struktural dan pegawai di lingkungan Kemenlu.
(2)KKKA ditujukan untuk menjaga keamanan fisik dan muatan informasi yang terdapat pada arsip Kemenlu agar dapat terjaga dengan baik.

Pasal 3

KKAA Kementerian Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Selatan No. 1 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Selatan No. 1 Tahun 2016