DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2011

Nomor: 9
Tahun: 2011
Ditetapkan: 25 Oktober 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Luar Negeri

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan suatu unit layanan mandiri yang berfungsi sebagai pelaksana dalam memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Luar Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar www.djpp.depkumham.go.id Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01/A/OT/I/2007/01 Tahun 2007;
6.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
7.Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Implementasi Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Unit LPSE adalah unit kerja Kementerian Luar Negeri yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
2.Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementerian Luar Negeri yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
3.Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
4.Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
5.Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
6.Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pusat yang selanjutnya disebut Unit LPSE Pusat adalah Unit LPSE yang berkedudukan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Unit LPSE pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri ini. www.djpp.depkumham.go.id

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

Unit LPSE merupakan unsur pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Kepala Unit LPSE yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Komunikasi.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Unit LPSE terdiri dari :
1. a.Pengarah;
2. b.Kepala;
3. c.Sekretaris;
4. d.Bidang Administrasi Sistem Informasi;
5. e.Bidang Registrasi dan Verifikasi;
6. f.Bidang Layanan Pengguna; dan
7. g.Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
(2)Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
2. b.memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
3. c.memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan; dan
4. d.memahami prosedur sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
(3)Bagan Susunan Organisasi Unit LPSE sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Luar Negeri ini.

Pasal 5

(1)Unit LPSE mempunyai tugas mengelola sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Unit LPSE mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Luar Negeri;
2. b.pelaksanaan pelatihan/training kepada ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
3. c.pelaksanaan pelayanan kepada ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa di Kementerian Luar Negeri;
4. d.sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayani ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
5. e.sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses www.djpp.depkumham.go.id pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. f.pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE; dan
7. g.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 6

Pengarah mempunyai tugas :

a.membina dan mengarahkan program kerja;
b.memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
c.memantau dan mengevaluasi kegiatan.

Pasal 7

Kepala Unit LPSE mempunyai tugas :

a.memimpin operasional harian Unit LPSE;
b.memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE; dan
c.menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Unit LPSE kepada Pengarah.

Pasal 8

(1)Sekretaris adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala;
(2)Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit LPSE;
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
1. a.koordinasi kegiatan di lingkungan Unit LPSE;
2. b.penyelenggaraan pengelolaan admnistrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE;
3. c.penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait; dan
4. d.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Bidang Aministrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :

a.menyiapkan (set up) perangkat teknis sistem informasi (hardware);
b.memelihara server Unit LPSE dan perangkat lainnya;
c.menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
d.memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala www.djpp.depkumham.go.id teknis yang terjadi di Unit LPSE; dan
e.melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.

Pasal 10

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :

a.menangani pendaftaran pengguna Unit LPSE;
b.melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran pengguna Unit LPSE;
c.menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
d.mengelola arsip dan dokumen pengguna Unit LPSE;
e.melakukan konfirmasi kepada pengguna Unit LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan
f.menyampaikan informasi kepada pengguna Unit LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan suatu unit layanan mandiri yang berfungsi sebagai pelaksana dalam memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02/A/OT/VIII/2005/01 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar www.djpp.depkumham.go.id Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01/A/OT/I/2007/01 Tahun 2007;
6.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
7.Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Implementasi Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Unit LPSE adalah unit kerja Kementerian Luar Negeri yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
2.Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Kementerian Luar Negeri yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
3.Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
4.Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
5.Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
6.Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pusat yang selanjutnya disebut Unit LPSE Pusat adalah Unit LPSE yang berkedudukan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Unit LPSE pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri ini. www.djpp.depkumham.go.id

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

Unit LPSE merupakan unsur pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Kepala Unit LPSE yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Komunikasi.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Unit LPSE terdiri dari :
1. a.Pengarah;
2. b.Kepala;
3. c.Sekretaris;
4. d.Bidang Administrasi Sistem Informasi;
5. e.Bidang Registrasi dan Verifikasi;
6. f.Bidang Layanan Pengguna; dan
7. g.Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
(2)Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
2. b.memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
3. c.memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan; dan
4. d.memahami prosedur sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
(3)Bagan Susunan Organisasi Unit LPSE sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Luar Negeri ini.

Pasal 5

(1)Unit LPSE mempunyai tugas mengelola sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Unit LPSE mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Luar Negeri;
2. b.pelaksanaan pelatihan/training kepada ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
3. c.pelaksanaan pelayanan kepada ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa di Kementerian Luar Negeri;
4. d.sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayani ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
5. e.sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses www.djpp.depkumham.go.id pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. f.pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE; dan
7. g.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Pasal 6

Pengarah mempunyai tugas :

a.membina dan mengarahkan program kerja;
b.memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
c.memantau dan mengevaluasi kegiatan.

Pasal 7

Kepala Unit LPSE mempunyai tugas :

a.memimpin operasional harian Unit LPSE;
b.memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE; dan
c.menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan Unit LPSE kepada Pengarah.

Pasal 8

(1)Sekretaris adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala;
(2)Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit LPSE;
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
1. a.koordinasi kegiatan di lingkungan Unit LPSE;
2. b.penyelenggaraan pengelolaan admnistrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE;
3. c.penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait; dan
4. d.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Bidang Aministrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :

a.menyiapkan (set up) perangkat teknis sistem informasi (hardware);
b.memelihara server Unit LPSE dan perangkat lainnya;
c.menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
d.memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala www.djpp.depkumham.go.id teknis yang terjadi di Unit LPSE; dan
e.melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.

Pasal 10

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :

a.menangani pendaftaran pengguna Unit LPSE;
b.melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran pengguna Unit LPSE;
c.menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
d.mengelola arsip dan dokumen pengguna Unit LPSE;
e.melakukan konfirmasi kepada pengguna Unit LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; dan
f.menyampaikan informasi kepada pengguna Unit LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.