Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2011
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 18
menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Luar Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KEMENTERIAN LUAR NEGERI.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri ini yang dimaksud dengan:
BAB II PEMBENTUKAN
BAB II
Unit LPSE pada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri ini. www.djpp.depkumham.go.id BAB III KEDUDUKAN
BAB III
Unit LPSE merupakan unsur pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Kepala Unit LPSE yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Komunikasi. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV
Bagian Pertama Unit LPSE Kementerian Luar Negeri
Bagian Kedua Pengarah
Pengarah mempunyai tugas :
Bagian Ketiga Kepala Unit LPSE
Kepala Unit LPSE mempunyai tugas :
Bagian Keempat Sekretaris
Bagian Kelima Bidang Administrasi Sistem Informasi
Bidang Aministrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :
Bagian Keenam Bidang Registrasi dan Verifikasi
Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :
Bagian Ketujuh Bidang Layanan Pengguna
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)