DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pegawai Setempat pada Perwakilan Republik Indonesia. Pegawai Setempat berdasarkan kewarganegaraan terdiri atas: a. warga negara Indonesia; dan b. warga negara asing. Pegawai Setempat adalah pegawai tidak tetap yang dipekerjakan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu guna melakukan tugas-tugas tertentu pada Perwakilan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai pegawai setempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07/A/KP/X/2006/01 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pembuatan Kontrak Kerja Pegawai Setempat pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum nasional dan kondisi sosial ekonomi di berbagai negara saat ini, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pegawai Setempat pada Perwakilan Republik Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality), 1961 dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality), 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);
3.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
6.Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
7.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1369);
8.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 202); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEGAWAI SETEMPAT PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Setempat adalah pegawai tidak tetap yang dipekerjakan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu guna melakukan tugas-tugas tertentu pada Perwakilan.
2.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri untuk secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan pada negara penerima dan/atau pada organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan non-Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3.Negara Penerima adalah negara tempat kedudukan Perwakilan.
4.Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Konsul Jenderal, dan Konsul yang masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima atau wilayah kerja atau Organisasi Internasional.
5.Kepala Kanselerai adalah pejabat diplomatik dan konsuler yang paling tinggi gelar diplomatiknya setelah Kepala Perwakilan atau pejabat diplomatik dan konsuler lainnya yang membantu Kepala Perwakilan melaksanakan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi dan penanggung jawab penyelenggaraan administrasi dan kerumahtanggaan Perwakilan yang ditetapkan oleh Menteri serta bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan.
6.Unsur Pimpinan adalah Kepala Perwakilan, Wakil Kepala Perwakilan, Deputi Wakil Tetap, dan Wakil Delegasi Tetap.
7.Kuasa Usaha Sementara/Pejabat Sementara adalah pelaksana tugas pokok dan fungsi Kepala Perwakilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Tim Kepegawaian adalah tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Perwakilan untuk membantu Kepala Perwakilan dalam mengelola Pegawai Setempat.
9.Perangkat Unsur Pimpinan adalah Pegawai Setempat khusus yang tugas dan fungsinya melekat pada penugasan Unsur Pimpinan.
10.Penghasilan adalah upah yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai Setempat sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan yang besarannya ditetapkan oleh Perwakilan.
11.Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 2

(1)Pegawai Setempat berdasarkan kewarganegaraan terdiri atas:
1. a.warga negara Indonesia; dan
2. b.warga negara asing.
(2)Pegawai Setempat warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara, personil tentara nasional indonesia, atau anggota kepolisian negara republik indonesia.

Pasal 3

(1)Pegawai Setempat berdasarkan fungsi tugas terdiri atas:
1. a.unsur klerikal; dan
2. b.unsur nonklerikal.
(2)Unsur klerikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan kantor atau administrasi.
(3)Unsur nonklerikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melaksanakan tugas yang lebih teknis, praktis, atau lapangan, dan tidak terkait langsung dengan pekerjaan kantor atau administrasi.

BAB II

TATA KELOLA PEGAWAI SETEMPAT

Pasal 4

(1)Kementerian dan Perwakilan melaksanakan tata kelola Pegawai Setempat.
(2)Tata kelola Pegawai Setempat dilakukan melalui:
1. a.pengadaan Pegawai Setempat;
2. b.pembinaan Pegawai Setempat;
3. c.evaluasi kinerja Pegawai Setempat; dan/atau
4. d.penerapan disiplin dan sanksi.

Pasal 5

(1)Kementerian dalam melaksanakan tata Kelola Pegawai Setempat memperhatikan kebutuhan Perwakilan sesuai dengan misi Perwakilan.
(2)Kebutuhan Pegawai Setempat pada Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Kebutuhan Pegawai Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi sesuai kebutuhan Perwakilan.

Pasal 6

(1)Perwakilan dalam melaksanakan tata kelola Pegawai Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Tim Kepegawaian.
(2)Tim Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai negeri sipil di Perwakilan yang terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.anggota.
(3)Tim Kepegawaian berjumlah gasal dengan jumlah anggota minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang.
(4)Ketua Tim Kepegawaian dijabat oleh Kepala Kanselerai.
(5)Masa tugas Tim Kepegawaian paling lama 2 (dua) tahun.
(6)Tim Kepegawaian beranggotakan minimal 1 (satu) orang pejabat fungsional penata kanselerai pada Perwakilan.
(7)Tim Kepegawaian memberikan pertimbangan kepada Kepala Perwakilan terkait tata kelola Pegawai Setempat.

Pasal 7

(1)Pengadaan Pegawai Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan kebutuhan di Perwakilan.
(2)Pengadaan Pegawai Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses seleksi yang diselenggarakan:
1. a.secara terpusat oleh Kementerian melalui unit organisasi yang menyelenggarakan tugas di bidang sumber daya manusia; atau
2. b.secara mandiri oleh Perwakilan melalui Tim Kepegawaian.
(3)Untuk menjadi Pegawai Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Indonesia untuk seleksi terpusat;
2. b.warga negara Indonesia dan warga negara Asing yang memiliki izin tinggal dan/atau izin bekerja di Negara Penerima untuk seleksi mandiri;
3. c.berusia minimal 22 (dua puluh dua) tahun pada saat melamar;
4. d.memiliki ijazah pendidikan:
  1. 1.paling rendah sarjana atau sederajat untuk kategori unsur klerikal; dan
  2. 2.paling rendah sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/sederajat untuk kategori unsur nonklerikal;
5. e.memiliki keahlian dan keterampilan atas bidang tugas yang diperlukan;
6. f.sehat jasmani dan rohani;
7. g.berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana di wilayah negara manapun; dan
8. h.lulus seleksi.

Pasal 8

(1)Dalam hal terdapat kebutuhan Perwakilan tujuan dan adanya pembatasan izin tinggal di Negara Penerima, pengadaan Pegawai Setempat dilakukan antarPerwakilan.
(2)Pengadaan Pegawai Setempat antarPerwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.Pegawai Setempat yang akan habis izin tinggal/izin bekerjanya dan tidak dapat diperbaharui kembali sesuai ketentuan di Negara Penerima Perwakilan asal;
2. b.Pegawai Setempat telah menyelesaikan masa kontrak dengan penilaian minimal baik pada 2 (dua) periode terakhir evaluasi kinerja; dan
3. c.rekomendasi dari Kepala Perwakilan asal.

Pasal 9

(1)Pembinaan Pegawai Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.pengembangan kompetensi;
2. b.pemberian penghargaan; dan
3. c.pemberian arahan, bimbingan, dan konseling guna perbaikan kinerja, sikap dan disiplin pegawai.
(2)Pembinaan Pegawai Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kementerian atau Perwakilan dengan memperhatikan kebutuhan Perwakilan dan ketersediaan anggaran.
(3)Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
1. a.pendidikan dan pelatihan; atau
2. b.pengembangan kompetensi lainnya.
(4)Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
1. a.piagam penghargaan;
2. b.tanda jasa; atau
3. c.penghargaan dalam bentuk lain.

Pasal 10

(1)Evaluasi kinerja Pegawai Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap aspek:
1. a.hasil kerja; dan
2. b.perilaku kerja.
(2)Evaluasi kinerja Pegawai Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung Pegawai Setempat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali sejak kontrak kerja berlaku.
(3)Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disampaikan kepada Tim Kepegawaian untuk dilakukan pembahasan.
(4)Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan untuk perpanjangan atau pemberhentian Pegawai Setempat.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TATA KELOLA PEGAWAI SETEMPAT

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07/A/KP/X/2006/01 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TATA KELOLA PEGAWAI SETEMPAT

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07/A/KP/X/2006/01 Tahun 2006