DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencaaaan Pernbangunan Nasionai/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencalaan Pembargunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan I,lasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencala Pembalgunal J angka Menengah Nasional Tahur, 2O2O-2O21+ ; )- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2OO5-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurt 2OOT Nomor 33, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentaag Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasiona,l flembaran Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peratura-n Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelengga,raan Kajian Lingkungan Hidup Sffategis (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941). Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunal Nasional (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor t12); Peraturan Presiden Nomor 66 Ta-hun 2015 tentang Badan Perencalaan Pembangunan Nasional (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor I 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2OI5 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43); Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. -J

8.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentarg Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (I*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
9.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2019 Nomor 203);
10.Peraturan Menteri Perencanaal Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencalaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata KerJ'a Kementerian Perencanaan Pembaagunal Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13471 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaal Pembalgunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencalaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Keq'a Kementerian Perencaaaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 1520);
11.Peraturaa Menteri Perencanaan Pembalgunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Benta Negara Republik Indonesia Talun 2019 Nomor 651); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERBNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 1 4- TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembalgunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 651) diubai sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasa,l 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25 yang selanjutnya disingkat RPJPN 2OO5-2O25 adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjalg Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20O5-2025.
2.Rencaaa Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tah:un 2O2O-2O24 yang selarjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencaraarl pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2O20 sampai dengan tahur,2024.
3.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencarlaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4.Rancangal Rencara Pembangunan Secara Teknokratik adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengart mempertimbangkan beberapa skenario 5- pembangunan selama periode rencana berikutnya.
5.Rencaaa Strategis Kementerian / Lembaga yang selarrjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian / Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaal yang diinginkaa pada akhir periode perencalazrn.
7.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akarr dilaksanalan untuk mewujudkan Visi.
8.Prioritas Pembangunan adalah serangkaial kebijakan yarrg dilalsanakan melalui Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Froyek Prioritas.
9.Proyek Prioritas Strategis (Major Projectl adalah penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN berupa Proyek Prioritas terpilih atau pengintegrasian beberapa Proyek Prioritas yang dapat bersifat lintas Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dalam satu Prioritas Nasional atau lintas Prioritas Nasional.
10.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disingkat Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakart urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
11.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencaraan Pembalgunan Nasional yang selaajutnya disebut Kementeriaa Perencanaan ada.lah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaar pembangunan nasional.
12.Tim Penyusun RPJMN adalah tim lintas unit ke4'a di Kementerian Perencanaan yang dibentuk oieh Menteri Perencanaan yang bertugas menyusun RPJMN.
13.Kerangka Ekonomi Makro adalah gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal untuk periode jangka menenga_h yang direncanakan.
14.Keralgka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat darl penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
15.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS ada-ia-h rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program.
16.Musyawarah Perencanaaa Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembaagunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
17.Pertemuan Dua Pihak Penyesuaian Renstra K/L dengan RPJMN adalah pertemuan antara Kementerian Perencanaal dengan kementerian/lembaga yang bertujuan untuk menjaga konsistensi dan sinergitas sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Renstra K/L dengan RPJMN.
18.Pertemuan Dua Pihak Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN adalah pertemuan anta,ra Kementeriart Perencanaan dengan pemerintah provinsi yang bertujuan untuk menjaga konsistensi sasaran masing-masing program/ kegiatan pokok RPJMD dengan sasaran program / kegiatan strategis nasional, penyesuaian target dan pendanaannya.
19.Kajian Pendahuluan adalah telaahan mengenai situasi, permasalahan, isu strategis, berupa analisis dan sintesis akar permasalahan setiap bidalg pembangunan dan a.ltematif solusi yang sepatutnya ) -7 diselesaikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara umum meliputi arahan prinsip, kebijakan, dan strategi yang dapat digunakan sebagai arahan bagi penyusunan RPJMN.
20.Deputi Bidang Pemantauan, Eva-luasi, dan Pengendalian Pembangunan adalah unsur pelal<sana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
21.Deputi Sektoral adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan da-lam perumusar kebijakan dan pelaksanaar rencana pengembangan di sektor tertentu. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Tahapan penyusunan RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.penyusunan Kajian Pendahuluan;
2. b.evaluasi RPJMN 2Ol5-2O19;
3. c.pen5rusunan Dokumen RPJMN;
4. d.penetapan RPJMN; dan
5. e.sosia-lisasi RPJMN. (21 Dokumen RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri atas:
1. a.Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik;
2. b.rancangan awal RPJMN;
3. c.rancangan RPJMN; dan
4. d.rancangar akhir RPJMN. 3
(3)Dokumen RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (21 memuat strategi pembangunan nasional, kebijakal umum, Proyek Prioritas Strategis (Maybr Project\, program Kementerian/ i,embaga darr lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomiar secara menyeluruh termasuk arah kebijakan liska-i da-lam rencana ke{a yang berupa Kerangka Regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. (41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkar da-lam nama, manfaat, indikasi pendanaan, instansi pelaksana dan rincian.
(5)Proyek Prioritas Strategis (Major Projedl sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukar perubahart berdasarkal direktif Presiden.
(6)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Rencana Keq'a Pemerintah. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Deputi Sektoral menyampaikan hasii Kqiian Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a kepada Tim Penyusun RPJMN. (21 Kajian Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sa,lah satu bahan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik. 4 Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Tim Penyusun RPJMN menyusun konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
(2)Konsep Ra-ncangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dengan memerhatikan:
1. a.RPJPN 2OO5-2O25;
2. b.arahan Menteri Perencanaan;
3. c.hasil kajian pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
4. d.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
5. e.hasil evaluasi RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21.
(3)Penyusunan Konsep Rancangal Rencana Pembangunan Secara Teknokratik sebagaimana dimalsud pada ayat (i) dapat dimulai pada Januari 2019.
(4)Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan pendekatan pengarggaran berbasis program (marrcg follows program\ dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial.
(5)Pendekatan pengangga-ran berbasis program (moneg follotus programl dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial sebagaimana dimaksud pada ayat {4\ dilaksanakan untuk mensinergikan kegiatan kementerian/lembaga, dunia usaha, dan masyarakat. 5 Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Dalam menyrrsun RPJMN, Kementerian Perencanaal w4iib menyusun KLHS untuk RPJMN.
(2)Penyusunan KLHS untuk RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengal tersusunnya Rancangan RPJMN.
(3)Tim Penyusun RPJMN memerhatikan rekomendasi KLHS untuk RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (41 Penyelenggaraan KLHS untuk RPJMN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perencanaan tentang penyelenggaraan KLHS untuk RPJMN. Ketentuan Pasa-l 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Tim Penyusun RPJMN men1rusun rancangan awal RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b disusun berdasarkaa:

a.RPJPN 2OO5-2O25;
b.Rancangan Rencaaa Pembangunan secara Teknokratik yang telah mendapat persetujuan Menteri Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 9 ayat (3); dan
c.Visi, Misi dal program prioritas Presiden. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Rancangan awal RPJMN dan rancangan Renstra K/L 2O2O-2O24 digunakan sebagai bahan oleh Tim Penyusun RPJMN untuk menyusun rarcangar 6 7 8 RPJMN. (21 Rancaagan Renstra K/L 2O2O-2O24 ditelaah oleh Menteri Perencanaan untuk menjamin keselarasan kebijakan kementerian/lembaga dengan rancangan awal RPJMN.
(3)Menteri Perencanaan menugaskan Deputi Sektoral untuk menelaah rancangan Renstra K/L 2O2O-2O24 sebagaimana dimatsud pada ayat (2).
(4)Penelaahan rancangan Renstra KIL 2O2O-2O24 sebagaimana dima-ksud pada ayat (3) dapat dimulai pada Agustus sampai dengal Oktober 2019.
(5)Penelaahan rancangan Renstra KIL 2O2O-2O24 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksana,kan dengan berpedoman pada pendekatan pengangga-ran berbasis program (morrcg follotus programl dan pendekataa tematik, holistik, integratif, dan spasial.
(6)Penelaahan rancangan Renstra KIL 2O2O-2O24 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan tentang penyusunan dan penelaalan Renstra K/L.
(7)Hasil penelaahan Menteri Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan penyempurna€rn rarcangan awal RPJMN menjadi rancangan RPJMN. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dalam rangka penyusunan Kerangka Regulasi dan kerangka kelembagaan sebagai bagian dari Dokumen RPJMN untuk mendukung sasa,rar pembangunan nasional disusun pedoman Kerangka Regulasi dan kerangka kelembagaan yang diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Perencalaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal II Peraturan Menteri inl berlaku pada tanggal diundangkal. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Ja-karta pada tanggal 14 Januai 2O2O MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd SUHARSO MONOARFA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSTA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESTA TAHUN 2O2O NOMOR 23 Salinan sesuai dengaa aslinya Kepala Biro Hukum ,/ylL '' ?--- RR. Rita Erawati

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…