Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) adalah lembaga sentral yang bertanggung jawab merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, menengah, dan tahunan. Signifikansinya terletak pada perannya memastikan pembangunan Indonesia terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, demi mencapai visi nasional seperti Indonesia Emas 2045. Ruang lingkup operasional Bappenas mencakup penyusunan regulasi, rekomendasi kebijakan, hingga koordinasi program strategis di berbagai sektor seperti infrastruktur, pembangunan manusia, pangan, dan lingkungan hidup. Lembaga ini menjadi fondasi bagi kementerian/lembaga lain dalam menjalankan programnya, termasuk dalam isu-isu nasional seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan ketahanan pangan.
2 pejabat aktifDiperbarui 19 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memiliki mandat krusial sebagai perencana utama pembangunan nasional. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan karena bertanggung jawab merumuskan kebijakan perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan, serta mengkoordinasikan pelaksanaannya agar pembangunan Indonesia terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, demi mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Ruang lingkup Bappenas mencakup aspek regulatori, terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait pembangunan seperti revisi UU Ketenagakerjaan dan UU Kesehatan. Meskipun tidak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat umum, Bappenas memberikan "pelayanan" berupa penyusunan dokumen perencanaan dan rekomendasi kebijakan yang menjadi dasar bagi kementerian/lembaga lain dalam menjalankan programnya, termasuk daftar rencana proyek KPBU. Lembaga ini juga merancang dan mengkoordinasikan berbagai program strategis di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pembangunan manusia, pangan, hingga lingkungan hidup.
Program strategis Bappenas sangat beragam dan mencakup intervensi di berbagai sektor penting. Agenda besar tahun 2026 meliputi penguatan pembangunan infrastruktur seperti program 3 juta rumah, penguatan pembangunan manusia dan kebudayaan melalui program Makan Bergizi Gratis dan percepatan penurunan stunting, serta penguatan pemberdayaan masyarakat dengan fokus pada pekerjaan dan UMKM hijau. Selain itu, Bappenas juga menguatkan pembangunan pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, termasuk koordinasi perencanaan ketahanan pangan dan kebijakan ekonomi biru.
Dalam isu nasional, Bappenas memainkan peran sentral melalui perencanaan dan koordinasi strategis. Kontribusinya meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pangan, kesehatan, dan pendidikan, serta pembangunan berkelanjutan dengan mengkoordinasikan pelaksanaan SDGs dan perencanaan tata kelola lingkungan hidup. Bappenas juga berperan penting dalam ketahanan pangan, pengembangan infrastruktur strategis seperti Giant Sea Wall, peningkatan kualitas SDM melalui program pencegahan stunting, serta mendorong ekonomi hijau dan biru.
Warga negara pada umumnya tidak berurusan langsung dengan Bappenas, karena lembaga ini lebih berfokus pada perencanaan makro dan koordinasi antar kementerian/lembaga. Namun, setiap kebijakan, program, dan proyek pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik itu pembangunan infrastruktur, program kesehatan, pendidikan, maupun upaya peningkatan kesejahteraan, pada dasarnya berakar dari perencanaan dan koordinasi yang dilakukan oleh Bappenas.
Secara keseluruhan, Bappenas adalah jantung perencanaan pembangunan Indonesia, memastikan setiap langkah pembangunan terencana dengan matang dan terkoordinasi secara efektif. Perannya yang strategis dalam merumuskan visi, mengawal implementasi, dan mengevaluasi capaian pembangunan menjadikan Bappenas pilar utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa menuju kemajuan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
DokumenLihat semua
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, skema pendanaan inovatif, sumber, penerima dan kriteria penerima pendanaan inovatif, pemanfaatan pendanaan inovatif, unit pelaksanaan pendanaan inovatif dan ketentuan penutup
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pembahasan rancangan RKP Tahun 2026, pembicaraan pendahuluan pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, pemutakhiran rancangan RKP Tahun 2026 dan ketentuan penutup.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan, dan Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dengan Pinjaman Dalam Negeri yaitu tentang ketentuan umum dan perencanaan usulan kegiatan alat peralatan penegakan hukum kejaksaan Republik Indonesia, alat intelijen Badan Intelijen Negara dan alat material khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2021
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan dan prinsip penyelenggaraan dekonsentrasi, urusan pemerintahan yang dilimpahkan, penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan, pendanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan dekonsentrasi, penarikan kembali urusan pemerintahan yang dilimpahkan, pembinaan dan pengawasan, sanksi dan ketentuan penutup
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Rancangan Pagu Anggaran dan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2021
Data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)Lihat semua
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota setiap kabupaten di Aceh 2025
Indeks Pembangunan Manusia · Tahun 2025
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota setiap kabupaten di Aceh 2025
Kemiskinan dan Ketimpangan · Satuan: Ribu Jiwa · Tahun 2025
Indeks Gini setiap kabupaten di Aceh 2025
Kemiskinan dan Ketimpangan · Tahun 2025
7. Laju Implisit Q to Q PDB Triwulanan Menurut Pengeluaran Indonesia 2015 - 2025
Tren laju implisit PDB Indonesia fluktuatif dengan puncak 2022
8. Sumber Pertumbuhan C to C PDB Triwulanan Menurut Pengeluaran Indonesia 2015 - 2025
Kontribusi konsumsi rumah tangga fluktuatif, sempat minus tajam, lalu
8. Laju Implisit Y on Y PDB Triwulanan Menurut Pengeluaran Indonesia 2015 - 2025
Laju implisit PDB triwulanan Indonesia cenderung meningkat, lalu stabil.
7. Sumber Pertumbuhan Y on Y PDB Triwulanan Menurut Pengeluaran Indonesia 2015 - 2025
PDB riil Indonesia tumbuh melambat tipis selama 2015-2025.
6. Sumber Pertumbuhan Q to Q PDB Triwulanan Menurut Pengeluaran Indonesia 2015 - 2025
Tren fluktuatif dengan kontraksi tajam pada 2020, kemudian pemulihan