DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan perencanaan dan penganggaran nasional sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
8.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
9.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1564); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENELAAHAN, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disebut RPJMN, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
3.Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.
4.Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh kementerian/lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
6.Sasaran Program Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis.
7.Sasaran Kegiatan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan.
8.Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis.
9.Indikator Kinerja Program Kerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Program sesuai tugas dan fungsi kementerian/lembaga.
10.Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan sesuai tugas dan fungsi unit kerja kementerian/lembaga.
11.Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas.
12.Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran RPJMN dan kebijakan Presiden lainnya.
13.Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional.
14.Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Program Prioritas.
15.Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan.
16.Proyek Prioritas Strategis (Major Project) adalah penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN berupa Proyek Prioritas terpilih atau pengintegrasian beberapa Proyek Prioritas yang dapat bersifat lintas Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dalam satu Prioritas Nasional atau lintas Prioritas Nasional.
17.Program Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Program adalah penjabaran kebijakan kementerian/ lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi kementerian/lembaga yang bersangkutan.
18.Program Spesifik adalah Program yang hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) unit kerja eselon I dalam 1 (satu) kementerian/lembaga.
19.Program Lintas Unit Kerja Eselon I yang selanjutnya disebut Program Lintas UKE I adalah Program yang bersifat lintas antar unit kerja eselon I dalam 1 (satu) kementerian/lembaga yang sama.
20.Program Lintas Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Program Lintas K/L adalah Program yang bersifat lintas antar kementerian/lembaga.
21.Kegiatan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja kementerian/lembaga yang bersangkutan untuk menunjang Program yang telah ditentukan.
22.Kegiatan Spesifik adalah Kegiatan yang dilaksanakan oleh satu unit kerja eselon II.
23.Kegiatan Lintas adalah Kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih unit kerja eselon II dan/atau satuan kerja.
24.Keluaran (Output) Kegiatan adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kuasa pengguna anggaran level unit kerja eselon 2 atau satuan kerja yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan.
25.Klasifikasi Rincian Output, yang selanjutnya disingkat KRO, adalah kumpulan rincian output yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan Keluaran (Output) Kegiatan yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
26.Rincian Output, yang selanjutnya disingkat RO, adalah Keluaran (Output) Kegiatan riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja kementerian/lembaga yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu.
27.Lokasi adalah lokasi dihasilkannya RO dan/atau penerima manfaat RO dari suatu pelaksanaan Kegiatan yang dapat berupa lokasi sampai dengan kabupaten/kota dan/atau lokasi khusus lainnya.
28.Komponen adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja kementerian/lembaga dalam rangka pencapaian RO.
29.Pertemuan Tiga Pihak adalah forum penelaahan dalam rangka penyusunan atau perubahan Renja K/L yang dihadiri oleh Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga.
30.Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Pagu Indikatif adalah adalah ancar-ancar rencana pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/ lembaga.
31.Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada kementerian/ lembaga.
32.Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat web based yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja kementerian/lembaga.
33.Sistem Informasi KRISNA-Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL adalah subsistem dari Sistem Informasi KRISNA yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja Renja K/L.
34.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
35.Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA K/L, adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/Iembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian/lembaga.
36.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
37.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
38.Kementerian Keuangan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
39.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
40.Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah memberikan panduan kepada:

a.kementerian/lembaga dalam menyusun Renja K/L;
b.kementerian/lembaga dalam melakukan perubahan Renja K/L baik dalam periode perencanaan maupun periode pelaksanaan; dan
c.Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan dalam melakukan penelaahan rancangan Renja K/L.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup:

a.tata cara penyusunan Renja K/L;
b.tata cara penelaahan Rancangan Renja K/L;
c.tata cara perubahan Renja K/L; dan
d.dukungan proses penyusunan, penelaahan, dan perubahan Renja K/L dengan Sistem Informasi KRISNA-RENJAKL.

BAB II

PENYUSUNAN, PENELAAHAN, DAN PERUBAHAN RENJA K/L

Pasal 4

(1)Pimpinan kementerian/lembaga menyusun Renja K/L sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan, visi, misi, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan, Lokasi, Komponen, serta indikasi anggaran dan sumber pendanaannya.

Pasal 5

(1)Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
1. a.Program Spesifik;
2. b.Program Lintas UKE I; dan
3. c.Program Lintas K/L.
(2)Dalam penyusunan Program Lintas UKE I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri/Pimpinan Lembaga menunjuk koordinator Program Lintas UKE I.
(3)Koordinator Program Lintas UKE I merupakan unit kerja eselon I yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga melalui surat tugas dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi unit kerja tersebut.
(4)Dalam rangka memastikan pencapaian sasaran Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Program Lintas K/L.
(5)Koordinasi perencanaan dan pengendalian Program Lintas K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh unit kerja eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Perencanaan melalui surat tugas dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi unit kerja tersebut.

Pasal 6

(1)Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
1. a.Kegiatan Spesifik; dan/atau
2. b.Kegiatan Lintas.
(2)Dalam menyusun Kegiatan Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kementerian/lembaga menentukan koordinator Kegiatan Lintas.
(3)Koordinator Kegiatan Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
1. a.unit kerja eselon I yang membawahi unit kerja eselon II pelaksana Kegiatan Lintas; atau
2. b.salah satu unit kerja eselon II pelaksana Kegiatan Lintas.
(4)Koordinator Kegiatan Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris/Sekretaris Utama atas nama Menteri/Pimpinan Lembaga melalui surat tugas dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi unit kerja tersebut.

Pasal 7

(1)Keluaran (Output) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
1. a.KRO; dan
2. b.RO.
(2)Kementerian/Lembaga menyusun KRO berdasarkan daftar referensi KRO sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran nasional.
(3)Kementerian/Lembaga menyusun RO berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja pelaksana Kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa sebagai keluaran akhir.

Pasal 8

(1)Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
1. a.Lokasi wilayah administratif; dan
2. b.Lokasi khusus lainnya.
(2)Lokasi wilayah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merujuk pada kabupaten dan/atau kota.
(3)Lokasi khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merujuk pada referensi rincian spesifik lokasi RO pada bidang tertentu.

Pasal 9

(1)Komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)memuat informasi terkait tahapan, proses, dan/atau bagian pembentuk RO termasuk indikasi alokasi pendanaannya.
(2)Indikasi alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
1. a.rupiah murni;
2. b.pinjaman dan/atau hibah dalam negeri;
3. c.pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
4. d.surat berharga syariah negara;
5. e.penerimaan negara bukan pajak;
6. f.kerja sama pemerintah dan badan usaha; dan/atau
7. g.pembiayaan lainnya menurut ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Tahapan penyusunan Renja K/L meliputi:
1. a.penyusunan rancangan awal Renja K/L;
2. b.penyusunan rancangan Renja K/L; dan
3. c.pemutakhiran rancangan Renja K/L.
(2)Dalam rangka penyusunan rancangan Renja K/L dan pemutakhiran rancangan Renja K/L menjadi Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan penelaahan rancangan Renja K/L.
(3)Penelaahan rancangan Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…