DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 5 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Nasional masih memerlukan penyempurnaan untuk mengakomodasi kebutuhan hukum tata kelola pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Menteri Perencanaao Pembangunan Nasional/ Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
5.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
6.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
2.Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
3.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), Keluaran (Output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
4.Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disebut RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9.Aplikasi pelaporan data yang selanjutnya disebut e- Monev adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja kementerian/lembaga (Renja K/L).
10.Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas.
11.Proyek Prioritas Strategis adalah penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJM Nasional berupa proyek prioritas terpilih atau pengintegrasian beberapa proyek prioritas yang dapat bersifat lintas program prioritas, kegiatan prioritas dalam satu prioritas nasional atau lintas prioritas nasional.
12.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
13.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan Keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa.
14.Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Sasaran Strategis, adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh kementerian/lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa Program.
15.Sasaran Program Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Sasaran Program, adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis.
16.Sasaran Kegiatan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Sasaran Kegiatan, adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (Output) kegiatan.
17.Keluaran (Output) Kegiatan adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kuasa pengguna anggaran level unit kerja eselon II atau Satuan Kerja yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan.
18.Komponen adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja kementerian/lembaga dalam rangka pencapaian Keluaran (Output) Kegiatan.
19.Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga adalah unit kerja eselon II di kementerian/lembaga yang menjalankan fungsi koordinasi penyusunan rencana serta Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program, Kegiatan, dan anggaran.
20.Unit Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga adalah unit kerja eselon I dan eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan Program dan Kegiatan.
21.Satuan Kerja adalah unit organisasi lini kementerian/lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian/ Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
22.Direktorat Mitra Kerja Kementerian/Lembaga di Kementerian yang selanjutnya disebut Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian, adalah Unit Kerja Eselon II di Kementerian PPN/Bappenas yang memiliki mitra kerja kementerian/lembaga.
23.Deputi di Kementerian yang membidangi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian pembangunan adalah Pejabat Eselon I pada Kementerian PPN/Bappenas yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
24.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
25.Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Bappenas, adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
26.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 2

(1)Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan bertujuan memberikan panduan bagi kementerian/lembaga dalam melakukan Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi.
(2)Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pelaksanaan kebijakan dalam kerangka pembangunan nasional yang tersusun dalam dokumen perencanaan.
(3)Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Renja K/L, RKP, Renstra K/L, dan RPJM Nasional.

Pasal 3

Ruang lingkup tata cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan meliputi:

a.Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan;
b.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan; dan
c.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

BAB II

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN

Pasal 4

Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan terdiri atas:

a.Pemantauan dan Pengendalian pelaksanaan Renja K/L; dan
b.Pemantauan dan Pengendalian pelaksanaan RKP.

Pasal 5

(1)Pemantauan pelaksanaan Renja K/L dilakukan terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan.
(2)Pemantauan pelaksanaan Renja K/L dilakukan untuk:
1. a.mengetahui perkembangan pelaksanaan Program dan Kegiatan; dan
2. b.mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang akan terjadi dan/atau telah terjadi dalam pencapaian Program dan Kegiatan.
(3)Pemantauan pelaksanaan Renja K/L dilakukan sepanjang tahun pelaksanaan.
(4)Pemantauan pelaksanaan Renja K/L dilaksanakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga dan Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga.

Pasal 6

(1)Pemantauan pelaksanaan Renja K/L dilakukan dengan melaporkan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan Program dan Kegiatan.
(2)Pelaporan data realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga.
(3)Pelaporan data realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bulanan melalui aplikasi e- Monev.
(4)Data realisasi hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi data pelaporan.
(5)Verifikasi data pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga.
(6)Verifikasi data pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan berakhir.

Pasal 7

(1)Hasil verifikasi data pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) merupakan bukti bahwa kementerian/lembaga telah melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan Renja K/L kepada:
1. a.Menteri;
2. b.menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
3. c.menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
(2)Hasil pelaporan dimanfaatkan sebagai bahan Pengendalian pelaksanaan Renja K/L dan Evaluasi saat pelaksanaan Renja K/L.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tahapan Pemantauan pelaksanaan Renja K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Pengendalian pelaksanaan Renja K/L dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program dan Kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
(2)Pengendalian pelaksanaan Renja K/L dilakukan melalui tindakan korektif untuk perbaikan dalam rangka pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan.
(3)Pengendalian pelaksanaan Renja K/L dilakukan sepanjang tahun pelaksanaan sesuai kebutuhan.
(4)Pengendalian pelaksanaan Renja K/L dilaksanakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga dan Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga.
(5)Pengendalian pelaksanaan Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan dengan Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian.

Pasal 10

(1)Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksana Kementerian/Lembaga melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan.
(2)Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan;
2. b.penyesuaian target Program dan Kegiatan;
3. c.penajaman lokasi Program dan Kegiatan; dan/atau
4. d.tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan data hasil Pemantauan pelaksanaan Renja K/L dan hasil Evaluasi saat pelaksanaan Renja K/L.
(4)Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi tindakan korektif.
(5)Rekomendasi tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirumuskan melalui forum pengendalian.
(6)Forum pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dilaksanakan oleh Unit Kerja/Satuan Kerja Pelaksanaan Kementerian/Lembaga, Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga, dan Direktorat Mitra Kerja K/L di Kementerian.
(7)Ketentuan mengenai tahapan Pengendalian pelaksanaan Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…