DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 14 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tim koordinasi nasional TPB, tata cara koordinasi, penyusunan, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan TPB tingkat nasional dan tingkat daerah dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
5.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
6.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
7.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TATA CARA KOORDINASI, PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.
2.Peta Jalan Nasional TPB adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan dalam pencapaian TPB Tahun 2017 hingga Tahun 2030, yang sesuai dengan tujuan dan sasaran global TPB Tahun 2030 dan sasaran pembangunan nasional.
3.Rencana Aksi Nasional TPB yang selanjutnya disingkat RAN TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja TPB kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional periode yang sedang berjalan dan disusun mengacu pada sasaran TPB nasional.
4.Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja TPB pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah periode yang sedang berjalan serta mengacu pada sasaran TPB nasional.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
6.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah.
8.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10.Filantropi adalah setiap orang perseorangan atau lembaga yang berdasarkan kedermawanan berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi tantangan pembangunan berkelanjutan.
11.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12.Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
13.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar.
14.Metadata Indikator TPB Indonesia adalah dokumen acuan atau rujukan atas setiap indikator TPB Indonesia yang mencakup konsep dan definisi, metode perhitungan, manfaat, sumber dan cara pengumpulan data, disagregasi, dan frekuensi waktu pengumpulan data.

BAB II

TIM KOORDINASI NASIONAL TPB

Pasal 2

(1)Dalam melakukan koordinasi pelaksanaan TPB, Menteri bertindak sebagai koordinator pelaksana dalam dewan pengarah nasional.
(2)Koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)melakukan:
1. a.koordinasi penyusunan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencapaian TPB tingkat nasional dengan kementerian/lembaga, Ormas, Akademisi, Filantropi, dan Pelaku Usaha;
2. b.pendampingan penyusunan RAD TPB;
3. c.koordinasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencapaian TPB daerah dengan Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Ormas, Akademisi, Filantropi, dan Pelaku Usaha di daerah;
4. d.koordinasi diseminasi, advokasi, dan sosialisasi Peta Jalan Nasional TPB dan RAN TPB kepada kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Ormas, Akademisi, Filantropi, dan Pelaku Usaha;
5. e.koordinasi pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAN TPB dan RAD TPB;
6. f.pemberian arahan dan tugas kepada tim pelaksana nasional; dan
7. g.koordinasi perencanaan sumber pendanaan untuk pencapaian TPB yang berasal dari:
  1. 1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. 2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  3. 3.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

(1)Susunan keanggotaan tim pelaksana nasional paling sedikit terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota yang terbagi ke dalam 4 (empat) kelompok kerja nasional.
(2)Tim pelaksana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas unsur kementerian/lembaga, Ormas, Akademisi, Filantropi, dan Pelaku Usaha.
(3)Tim pelaksana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertugas melaksanakan arahan dewan pengarah nasional dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB secara inklusif.
(4)Tugas tim pelaksana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan:
1. a.membantu koordinator pelaksana dalam mengoordinasikan pencapaian TPB;
2. b.memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas yang dilaksanakan oleh sekretariat nasional;
3. c.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koordinator pelaksana; dan
4. d.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada koordinator pelaksana secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 4

(1)Kelompok kerja nasional beranggotakan unsur kementerian/lembaga, Ormas, Akademisi, Filantropi, dan Pelaku Usaha.
(2)Kelompok kerja nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) kelompok kerja pilar pembangunan, meliputi:
1. a.kelompok kerja pilar pembangunan sosial;
2. b.kelompok kerja pilar pembangunan ekonomi;
3. c.kelompok kerja pilar pembangunan lingkungan; dan
4. d.kelompok kerja pilar pembangunan hukum dan tata kelola.
(3)Kelompok kerja pilar pembangunan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB Tujuan 1 (satu), Tujuan 2 (dua), Tujuan 3 (tiga), Tujuan 4 (empat), dan Tujuan 5 (lima) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Kelompok kerja pilar pembangunan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB Tujuan 7 (tujuh), Tujuan 8 (delapan), Tujuan 9 (sembilan), Tujuan 10 (sepuluh), dan Tujuan 17 (tujuh belas) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Kelompok kerja pilar pembangunan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB Tujuan 6 (enam), Tujuan 11 (sebelas), Tujuan 12 (dua belas), Tujuan 13 (tiga belas), Tujuan 14 (empat belas), dan Tujuan 15 (lima belas) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Kelompok kerja pilar pembangunan hukum dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB Tujuan 16 (enam belas) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Kelompok kerja nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.
(2)Ketua kelompok kerja nasional dipimpin oleh pejabat tinggi madya pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(3)Wakil ketua kelompok kerja nasional dipimpin oleh pejabat tinggi madya pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau dari kementerian koordinator terkait.
(4)Sekretaris kelompok kerja nasional dipimpin oleh pejabat tinggi madya pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(5)Anggota kelompok kerja nasional terdiri atas unsur kementerian/lembaga, Ormas, Akademisi, Filantropi, dan Pelaku Usaha.

Pasal 6

Kelompok kerja nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:

a.membantu tugas tim pelaksana nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) sesuai dengan kelompok kerja pilar pembangunan;
b.memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas yang dilaksanakan oleh subkelompok kerja nasional;
c.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua tim pelaksana nasional secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
d.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua tim pelaksana nasional.

Pasal 7

(1)Kelompok kerja nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibantu oleh 17 (tujuh belas) subkelompok kerja nasional sesuai dengan Tujuan pada TPB.
(2)Subkelompok kerja nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.membantu pelaksanaan tugas kelompok kerja nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(4)sesuai dengan Tujuan pada TPB;
1. b.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua tim pelaksana nasional dan/atau ketua kelompok kerja nasional; dan
2. c.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua tim pelaksana nasional dan/atau ketua kelompok kerja nasional secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8

(1)Tim pakar bertugas memberikan pertimbangan substansi TPB kepada tim pelaksana nasional untuk menjamin pelaksanaan pencapaian TPB di Indonesia.
(2)Tim pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan para ahli dan/atau profesional di bidang yang berkaitan dengan TPB.
(3)Keanggotaan tim pakar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)maksimal berjumlah 17 (tujuh belas) orang.
(4)Tim pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh tim pelaksana nasional dan ditetapkan oleh koordinator pelaksana.

Pasal 9

(1)Untuk mendukung pelaksanakan tugas tim pelaksana nasional TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri membentuk dan menetapkan sekretariat nasional.
(2)Sekretariat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala sekretariat nasional dan dibantu oleh tenaga ahli/tenaga profesional yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Sekretariat nasional dipimpin oleh salah satu pimpinan tinggi madya pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(4)Sekretariat nasional bertugas menyiapkan dukungan rancangan kebijakan serta pelayanan teknis dan administratif pelaksanaan TPB.
(5)Sekretariat nasional melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim pelaksana nasional.

Pasal 10

(1)Menteri selaku koordinator pelaksana menetapkan susunan keanggotaan tim pelaksana nasional, kelompok kerja nasional, subkelompok kerja nasional, tim pakar, dan sekretariat nasional.
(2)Keanggotaan tim pelaksana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama yang berasal dari kementerian/lembaga, perwakilan Ormas, Akademisi, Filantropi, dan/atau Pelaku usaha sesuai dengan Tujuan pada TPB.

Pasal 11

(1)Dalam rangka pencapaian sasaran TPB nasional, Pemerintah Daerah dapat membentuk tim pelaksana daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.
(2)Tim pelaksana daerah tingkat provinsi dipimpin oleh GWPP sebagai ketua dewan pengarah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Tim pelaksana daerah tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh bupati/walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
(4)Mekanisme koordinasi, tugas, tata kerja, dan penetapan susunan tim pelaksana daerah dapat merujuk pada tata cara koordinasi, tugas, tata kerja, dan penetapan susunan tim pelaksana nasional.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…