DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, wewenang dan tanggung jawab pengguna barang, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian, BMN berupa rumah negara dan ganti rugi dan sanksi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang berwenang dan bertanggungjawab merumuskan kebijakan, mengatur, dan

Menetapkan

menetapkan pedoman pengelolaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);
6. 7.Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);
7. 8.Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2.Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
3.Aset Lancar adalah aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
4.Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
6.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
7.Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian adalah unsur pembantu Menteri Perencanaan dalam penyelenggaraan dan pembinaan administrasi Kementerian Perencanaan.
8.Pengelola Barang adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara selaku pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
9.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN.
10.Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja, atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk mengelola BMN yang berada dalam penguasaannya.
11.Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah unit penatausahaan BMN yang melakukan fungsi akuntansi BMN pada Kuasa Pengguna Barang serta memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan BMN.
12.Pembantu Kuasa Pengguna Barang adalah Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan.
13.Penanggung Jawab Ruangan adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk atau ditugaskan oleh pimpinan unit kerja untuk melakukan penatausahaan Aset Tetap yang berada di lingkungan unit kerjanya.
14.Petugas Pengelola Barang Persediaan adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk atau ditugaskan oleh pimpinan unit kerja untuk melakukan penatausahaan barang Persediaan yang berada di lingkungan unit kerjanya.
15.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
16.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
17.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan.
18.Sewa adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
19.Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.
20.Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
21.Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
22.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu.
23.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.
24.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
25.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
26.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
27.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.
28.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
29.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
30.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh Pengguna Barang.
31.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA BARANG

Pasal 2

(1)Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan BMN;
2. b.menetapkan Kuasa Pengguna Barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN;
3. c.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMN;
4. d.melaksanakan pengadaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN kepada Pengelola Barang;
6. f.menggunakan BMN untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan;
7. g.mengamankan dan memelihara BMN;
8. h.mengajukan usul Pemanfaatan BMN kepada Pengelola Barang;
9. i.mengajukan usul Pemindahtanganan BMN kepada Pengelola Barang;
10. j.menyerahkan BMN yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain kepada Pengelola Barang;
11. k.mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang;
12. l.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan BMN;
13. m.melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN; dan
14. n.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan kepada Pengelola Barang.
(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Menteri Perencanaan selaku pejabat pemegang kewenangan pengelolaan BMN di Kementerian Perencanaan.
(3)Wewenang dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara fungsional dilakukan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 3

(1)Selain wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pengguna Barang juga memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh Pengelola Barang, meliputi:
1. a.penetapan status penggunaan BMN;
2. b.pemberian persetujuan penggunaan sementara BMN;
3. c.pemberian persetujuan atas permohonan pemindahtanganan BMN meliputi Penjualan dan Hibah BMN kecuali terhadap BMN yang memerlukan persetujuan Presiden/Dewan Perwakilan Rakyat;
4. d.pemberian persetujuan atas permohonan pemusnahan BMN; dan
5. e.pemberian persetujuan atas permohonan penghapusan BMN.
(2)Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara fungsional dilakukan oleh Sekretaris Kementerian.
(3)Kewenangan dan tanggung jawab pada penetapan status penggunaan BMN dan pemberian persetujuan penggunaan sementara BMN sebagaimana dimaksud ayat
(1)huruf a dan huruf b dilakukan terhadap BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.
(4)Kewenangan dan tanggung jawab pada pemberian persetujuan atas permohonan pemindahtanganan BMN yang meliputi Penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:
1. a.BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan
2. b.bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi.
(5)Kewenangan dan tanggung jawab pada pemberian persetujuan atas permohonan Pemindahtanganan BMN yang meliputi Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:
1. a.BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan;
2. b.BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan
3. c.bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).
(6)BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi tapi tidak terbatas pada:
1. a.BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan, yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. b.BMN yang berasal dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
3. c.BMN yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; dan
4. d.BMN yang diperoleh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(7)Kewenangan dan tanggung jawab pada pemberian persetujuan atas permohonan pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilakukan terhadap:
1. a.Persediaan;
2. b.Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman;
3. c.selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan; dan
4. d.bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi).
(8)Kewenangan dan tanggung jawab pada pemberian persetujuan atas permohonan penghapusan BMN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dilakukan terhadap:
1. a.Persediaan;
2. b.Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman; dan
3. c.selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan.
(9)Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan sebagai akibat dari sebab lain yang merupakan sebab secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti rusak berat yang tidak bernilai ekonomis, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar.

Pasal 4

(1)Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMN untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara BMN yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
7. g.menyerahkan BMN yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Pengguna Barang;
8. h.mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
9. i.melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya; dan
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang.
(2)Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuasa Pengguna Barang didukung oleh unit di bawah kuasa pengguna barang.
(3)UAKPB mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pembantu Kuasa Pengguna Barang, Penanggung Jawab ruangan, dan Petugas Pengelolaa Barang Persediaaan.

Pasal 5

Pembantu Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab:

a.melakukan pencocokan data BMN;
b.mencatat, melaporkan, dan menyerahkan seluruh BMN hasil pengadaan yang telah dilaksanakan kepada Kuasa Pengguna Barang melalui UAKPB; dan
c.menyerahkan seluruh dokumen perolehan/kepemilikan BMN kepada Kuasa Pengguna Barang melalui UAKPB.

Pasal 6

Penanggung Jawab Ruangan bertugas:

a.mencatat semua mutasi, baik penerimaan atau pengeluaran BMN dalam ruangan ke dalam Buku Daftar Barang Ruangan;
b.melaporkan mutasi BMN dalam ruangan kepada UAKPB;
c.melaporkan BMN yang sudah tidak digunakan untuk dikembalikan kepada UAKPB; dan
d.melakukan pengecekan terhadap kondisi BMN yang berada di ruangan unit kerja masing-masing.

Pasal 7

Petugas Pengelola Barang Persediaan bertugas:

a.menerima dan mendistribusikan barang Persediaan;
b.mencatat semua mutasi, baik penerimaan atau pengeluaran barang persediaan;
c.melakukan opname fisik barang Persediaan tiap semester;
d.menyusun dan menyampaikan laporan Persediaan kepada UAKPB;
e.melakukan pengarsipan seluruh dokumen terkait penatausahaan barang Persediaan; dan
f.melakukan pengamanan fisik barang Persediaan.

Pasal 8

Pimpinan Unit Kerja berwenang dan bertanggung jawab:

a.menunjuk atau menugaskan Penanggung Jawab Ruangan dan Petugas Pengelola Barang Persediaan di lingkungan unit kerjanya;
b.menggunakan, merawat, dan mengamankan BMN yang berada dalam penguasaannya; dan
c.melakukan pengawasan atas tugas Penanggung Jawab Ruangan dan Petugas Pengelola Barang Persediaan unit kerja.

Pasal 9

Pegawai BMN berwenang dan bertanggung jawab:

a.menggunakan, merawat, dan mengamankan BMN yang berada dalam penguasaannya; dan
b.melaporkan barang yang sudah tidak digunakan, rusak dan/atau hilang kepada Penanggung Jawab Ruangan.

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN

Pasal 10

(1)Rencana kebutuhan BMN disusun oleh Kuasa Pengguna Barang dan disampaikan secara berjenjang kepada Pengguna Barang.
(2)Rencana kebutuhan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa unit BMN yang direncanakan untuk dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan.
(3)Rencana kebutuhan BMN disusun dengan berpedoman pada:
1. a.Rencana Strategis Kementerian Perencanaan;
2. b.standar barang; dan
3. c.standar kebutuhan.
(4)Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Pengelola Barang.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…