DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 - 2024; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
8.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
9.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
10.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
12.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1357) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1520); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020- 2024.

Pasal 1

(1)Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Renstra Bappenas, merupakan dokumen perencanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020-2024.
(2)Renstra Bappenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Renstra Bappenas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Bappenas yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA)-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024.

Pasal 4

Renstra Bappenas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Seluruh unit kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan Renstra Bappenas yang telah dituangkan dalam rencana kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2020 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASlONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ttd. SUHARSO MONOARFA Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 27 Oktober 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1247 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, RR. Rita Erawati SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020-2024 DAFTAR ISI DAFTAR ISI ................................................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ............................................................................................................................ iii DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN................................................................................................................... 1 1.1 Kondisi Umum ........................................................................................................ 1 1.1.1 Capaian Pembangunan Nasional 2015-2019............................................................. 1 1.1.2 Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 ......................................... 5 1.1.3 Tantangan Pembangunan Nasional 2020-2024 ...................................................... 13 1.2 Potensi dan Permasalahan ................................................................................... 15 1.2.1 Potensi ..................................................................................................................... 15 1.2.2 Permasalahan ......................................................................................................... 16 BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2020-2024 ....................... 19 2.1 Visi 19 2.2 Misi 20 2.3 Tujuan ................................................................................................................... 20 2.4 Sasaran Strategis .................................................................................................. 21 2.5 Indikator Sasaran Strategis................................................................................... 21 BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .............................................................................................................. 26 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional........................................................ 26 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PPN/Bappenas ........................ 27 3.2.1 Arah Kebijakan Kementerian PPN/Bappenas .......................................................... 27 3.2.2 Strategi Kementerian PPN/Bappenas ...................................................................... 29 3.3 Kerangka Regulasi ................................................................................................ 33 3.4 Kerangka Kelembagaan ........................................................................................ 35 3.4.1 Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas ....................................................... 37 3.4.2 Struktur Organisasi Kelembagaan ........................................................................... 40 3.4.3 Penguatan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pusat .................. 59 3.4.4 Pelaksanaan Penugasan Khusus .............................................................................. 59 3.4.5 Penguatan SDM ....................................................................................................... 61 3.4.6 Manajemen Perubahan ........................................................................................... 63 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .............................................................. 66 4.1 Target Kinerja ....................................................................................................... 66 4.1.1 Pelaksana Kinerja Program Perencanaan Pembangunan Nasional ......................... 70 4.1.2 Pelaksana Kinerja Program Dukungan Manajemen ................................................ 72 4.2 Kerangka Pendanaan ............................................................................................ 73 4.2.1 Kerangka Pendanaan Program Perencanaan Pembangunan Nasional .................. 73 4.2.2 Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen .......................................... 76 BAB V PENUTUP......................................................................................................................... 79 Lembar TTD ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. Lampiran 1 Kerangka Pendanaan Jangka Menengah ................................................................... 81 Lampiran 2 Matriks Kerangka Regulasi ..................................................................................... 145 DAFTAR TABEL Tabel 1. Dukungan Output K/L terhadap Pencapaian Prioritas Nasional RKP Tahun 2019 ....... 4 Tabel 2. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019............................................ 6 Tabel 3. Hasil Capaian Kepuasan Stakeholder dalam Penyusunan RKP 2020 ............................ 8 Tabel 4. Matriks Kerangka Regulasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 ............. 33 Tabel 5. Peran dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas ......................................................... 36 Tabel 6. Sinkronisasi antar Deputi Terhadap 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 .... 53 Tabel 7. Proyeksi Kebutuhan PNS Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 ........................... 61 Tabel 8. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 ................... 67 Tabel 9. Target Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 ................................. 78 DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Pencapaian Sasaran Makro Pembangunan 2015-2019 ................................................................ 3 Gambar 2. Rekapitulasi Capaian Sasaran Pokok pada Dimensi Pembangunan RPJMN 2015-2019............... 4 Gambar 3. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 ................................................. 7 Gambar 4. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 ..................................................................................................................................................... 25 Gambar 5. Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas 2020- 2024 ................................................... 40 Gambar 6. Struktur yang berlaku di Kementerian PPN/Bappenas sebelum Penyederhanaan Birokrasi..... 41 Gambar 7. Perubahan Alur Kerja Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 ................................................ 41 Gambar 8. Mekanisme Hubungan JPT dan JFP dalam Kerangka Think-Tank Kementerian PPN/Bappenas 42 Gambar 9. Mekanisme Kolaborasi antar Deputi .......................................................................................... 54 Gambar 10. Proses Bisnis Kementerian PPN/Bappenas ............................................................................... 58 Gambar 11. Kekuatan SDM PNS Kementerian PPN/Bappenas .................................................................... 61 Gambar 12. Peta Jalan (Roadmap) Transformasi Perubahan Kementerian PPN/Bappenas ........................ 64 Gambar 13. Waktu Pengukuran Kinerja IKU................................................................................................. 68 Gambar 14. Alur Proses Cascading ............................................................................................................... 68 Gambar 15. Format Cascading IKU sampai dengan Penugasan Individu pada Unit Kerja Sektoral ............ 69 Gambar 16. Format Cascading Indikator Kinerja pada Unit Kerja Staf Ahli ................................................. 70 Gambar 17. Pemetaan Output Utama Kementerian PPN/Bappenas ........................................................... 72 Gambar 18. Pemetaan Output Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen ......................................... 73 Gambar 19. Keterkaitan Aktivitas dan Output Kegiatan .............................................................................. 76 1 Penyusunan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan melalui pendekatan proses perencanaan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom- up) secara teknokratik dan partisipatif, serta menerapkan prinsip perencanaan secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Untuk mewujudkan Renstra sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang utuh, maka Renstra Kementerian PPN/Bappenas disusun dengan memperhatikan kesesuaian antara pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2020-2024. Pada bagian awal Renstra Kementerian PPN/Bappenas ini diuraikan kondisi umum yang merepresentasikan pencapaian sasaran makro pembangunan nasional dan kinerja Kementerian PPN/Bappenas selama tahun 2015-2019 serta tantangan pembangunan global dan nasional dalam 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Kementerian PPN/Bappenas bertanggungjawab atas perencanaan dan pembangunan nasional jangka panjang, menengah dan tahunan. Selain capaian utama tersebut, pencapaian visi dan misi Kementerian PPN/Bappenas dalam hal pelayanan publik tidak terlepas dari dukungan, aspirasi dan harapan dari stakeholders yang semakin dinamis. Aspek aspirasi stakeholders kepada Kementerian PPN/Bappenas dijabarkan sebagai masukan dalam penyusunan Renstra ini. Aspirasi ini merupakan aspek penting dalam dimensi pelayanan publik yang harus terus ditingkatkan oleh Kementerian PPN/Bappenas di masa yang akan datang. Aspirasi stakeholders tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan stakeholders atas pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam lima tahun terakhir. 1.1.1 Capaian Pembangunan Nasional 2015-2019 Pelaksanaan pembangunan pada periode RPJMN 2015-2019 menghadapi berbagai peristiwa ekonomi global, seperti Brexit, ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat terkait proteksionisme perdagangan dan normalisasi kebijakan moneter, 2 proses rebalancing ekonomi Tiongkok, dan berakhirnya era commodity boom. Hal tersebut menyebabkan pemulihan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia pascakrisis keuangan global tahun 2008 berjalan lamban. Namun demikian, perekonomian domestik tetap tumbuh rata-rata 5,0 persen per tahun sepanjang pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara berkembang di dunia sebesar 4,4 persen per tahun (data World Economic Outlook Database IMF Oktober 2019). Pencapaian tersebut terjadi utamanya karena berbagai kebijakan reformasi struktural dapat berjalan baik, antara lain pembangunan infrastruktur, perbaikan iklim investasi, perbaikan daya saing industri, perbaikan efisiensi logistik, stimulus ekspor, serta promosi pariwisata dan penguatan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut didorong oleh pertumbuhan di berbagai sektor, antara lain: (1) Industri pengolahan tumbuh rata- rata 4,2 persen per tahun; (2) Industri pertanian tumbuh rata-rata 3,7 persen per tahun, yang salah satunya didukung oleh perbaikan infrastruktur pertanian untuk memacu produktivitas; (3) Industri jasa yang mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi, diantaranya jasa informasi dan komunikasi; dan (4) Industri transportasi dan pergudangan yang tumbuh masing-masing sebesar 8,9 dan 7,1 persen per tahun. Dari sisi pengeluaran, investasi tumbuh rata-rata 5,4 persen per tahun dan merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Dukungan terhadap pertumbuhan investasi utamanya bersumber dari perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan layanan investasi. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh rata-rata 5,0 persen per tahun. Di samping itu, konsumsi pemerintah mampu tumbuh rata-rata 3,4 persen per tahun. Ekspor dan impor barang dan jasa riil masing-masing tumbuh sebesar 2,1 dan 0,6 persen per tahun. Sementara itu, stabilitas makro ekonomi diupayakan tetap terjaga, yang tercermin dari terkendalinya laju inflasi dan nilai tukar, cadangan devisa yang meningkat, dan defisit transaksi berjalan yang berada dalam batas aman. Menurut Laporan Inflasi Bank Indonesia Tahun 2019, sepanjang tahun 2015-2019 inflasi mencapai rata-rata 3,2 persen per tahun, berada dalam rentang target yang telah ditetapkan. Sementara itu, di tengah upaya pengendalian nilai tukar dan defisit transaksi berjalan, kondisi neraca pembayaran Indonesia masih relatif kuat yang tercermin dari peningkatan cadangan devisa Indonesia dari USD111,9 miliar pada tahun 2014 menjadi USD129,2 miliar pada tahun 2019. Di sisi fiskal, kebijakan tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi, dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal jangka menengah. Hal ini tercermin dari rasio utang yang hanya 30,2 persen Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) dan defisit anggaran yang terjaga lebih rendah dari 3,0 persen PDB (data dari Kementerian Keuangan, 2020). Melalui kinerja perekonomian yang kuat dan stabil, kesejahteraan masyarakat meningkat. Ekspansi perekonomian domestik mampu menciptakan tambahan lebih dari 11 juta lapangan kerja pada tahun 2015-2019, melebihi target 10 juta lapangan kerja. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,28 persen pada tahun 2019 dari 6,18 persen pada tahun 2015. PDB per kapita terus meningkat dari USD3.531 pada tahun 2014 menjadi USD3.927 pada tahun 2018, setara dengan GNI per kapita 3 (Atlas Method) USD3.840 mendekati ambang batas negara berpendapatan menengah-tinggi. Perlu diketahui bahwa batas GNI per kapita (Atlas Method) negara berpendapatan menengah tinggi menurut World Bank per Juli 2019 sebesar USD3.996. Dari aspek kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan turun hingga satu digit (9,41 persen pada Maret 2019), yang menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan secara efektif. Rasio gini mengalami penurunan dari 0,414 (2014) menjadi 0,382 (2019) yang menunjukkan berkurangnya ketimpangan antar golongan pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan dari 68,90 (2014) menjadi 71,39 (2018). Pencapaian hasil sasaran makro pembangunan tersebut merupakan bagian dari kontribusi Kementerian PPN/Bappenas dari sisi perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel disertai langkah pemantauan dan evaluasi dalam mengawal pelaksanaan pembangunan nasional. Pencapaian Sasaran Makro secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 1. Gambar 1. Pencapaian Sasaran Makro Pembangunan 2015-2019 Sumber: RPJMN 2020-2024 (diolah) Penilaian hasil pembangunan periode 2015-2019 berdasarkan sasaran Pokok pada Dimensi Pembangunan menunjukkan pencapaian sasaran pokok pembangunan RPJMN 2015-2019 yang cukup baik. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 yang mencapai target secara optimal sebesar 58,15 persen, sedangkan 41,85 persen sisanya tidak dapat sepenuhnya tercapai. Pencapaian sasaran pokok yang ditetapkan dalam RPJMN periode 2015-2019 berdasarkan dimensi pembangunan dapat terlihat pada gambar berikut. 4 Gambar 2. Rekapitulasi Capaian Sasaran Pokok pada Dimensi Pembangunan RPJMN 2015-2019 Sumber: Evaluasi Akhir RPJMN 2015-2019 (Bappenas, 2019) Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa prognosa capaian sasaran pokok tertinggi terdapat pada Dimensi Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (sebesar 70 persen). Sedangkan prognosa tercapai dengan capaian paling rendah dialami pada Dimensi Perkembangan Ekonomi yaitu sebesar 42,86 persen. Sasaran pada dimensi pokok pembangunan lainya memiliki capaian Prognosa Tercapai yang lebih besar, yang artinya mayoritas target yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan pada periode 2015-2019 telah tercapai. Jika dilihat dari dukungan output K/L, maka menunjukkan bahwa K/L telah berperan aktif dalam tercapainya target pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari capaian dukungan K/L terhadap RKP 2019 seperti dalam Tabel 1. Tabel 1. Dukungan Output K/L terhadap Pencapaian Prioritas Nasional RKP Tahun 2019 No Prioritas Nasional Kinerja PN RKP 2019 Berdasarkan Rata-Rata Kinerja PN RKP 2019 Dukungan Output K/L (%) Capaian Sasaran PN (%) 1 Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar 96,67 99,73 98,20 2 Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman 93,99 90,64 92,32 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif 98,08 73,88 85,98 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air 93,00 64,05 78,53 5 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu 94,11 99,30 96,71 Sumber: Hasil Evaluasi RKP Tahun 2019 (Bappenas diolah, 2020) 42,86% 55,26% 54,84% 56,76% 70% 57,14% 44,74% 45,16% 43,24% 30% Dimensi Perkembangan Ekonomi Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat Dimensi Sektor Unggulan Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan Dimensi Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Prognosa capaian tercapai Prognosa capaian sulit tercapai 5 Evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2019 menunjukkan bahwa dukungan output K/L terhadap pencapaian sasaran PN belum sepenuhnya dijalankan oleh K/L. Pencapaian PN RKP hingga tahun 2019 menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target pembangunan. Permasalahan umum yang dihadapi dalam pelaksanaan PN RKP 2019 diantaranya permasalahan regulasi, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia (SDM). Masalah regulasi tercermin dalam pelaksanaan PN 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya yang terkendala oleh tidak adanya sinkronisasi kebijakan antar instansi terkait serta pada PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air yang terkendala oleh masih adanya peraturan pemerintah level teknis yang kurang memberikan suasana kondusif bagi pelaku usaha sehingga perlu percepatan perumusan regulasi yang mendukung pelaksanaan PN. Selanjutnya, kurangnya peningkatan sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat peningkatan produksi barang dan jasa terutama dalam pelaksanaan PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air. Adapun permasalahan SDM yaitu masih rendahnya kualitas SDM dan ketidakselarasan antara tingkat kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha juga menjadi permasalahan dalam pencapaian PN RKP 2019. Pencapaian RPJMN 2015-2019 dan dukungan K/L terhadap RKP di atas menjadikan tantangan bagi Kementerian PPN/Bappenas, terutama dalam meningkatkan kualitas penyusunan RKP khususnya upaya menjaga sinergi antar K/L untuk mencapai sasaran prioritas nasional dan sektor, dan upaya pengendalian atas pelaksanaan rencana yang lebih akuntabel untuk memastikan dicapinya sasaran/ target. 1.1.2 Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian PPN dan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di K/L dan Daerah, Bappenas memiliki peran sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Perencana (JFP) melalui penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan JFP dan pengelolaan beasiswa dan pendidikan dan pelatihan perencanaan. Untuk menjalankan tugas tersebut, Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2015- 2019 memuat 2 (dua) tujuan yaitu:

1.Mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel.
2.Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas. Kedua tujuan tersebut dijabarkan ke dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) di tingkat kementerian yaitu:
1.Persentase keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja kementerian/lembaga/daerah;
2.Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah (Perpres RKP); 6
3.Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional yang ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga;
4.Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas. Pada Tabel 2 berikut terlihat bahwa capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan hasil yang baik dalam mencapai kedua tujuan tersebut. Tabel 2. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 No Indikator Kinerja Kementerian Capaian Kinerja 2015 2016 2017 2018 2019 1 Persentase (%) keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/Daerah ▪ % keselarasan muatan RKP dengan RPJMN ▪ % keselarasan muatan Renja K/L dengan RKP ▪ % keselarasan muatan RKA K/L dengan RKP 96,05% 98,54% 99,70% 99,91% 100% 2 Rancangan Perpres RKP 100% 100% 100% 100% 100% 3 Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti K/L 100% 100% 100% 92,38% 90,35% 4 Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas 100% 100% 100% 100% 100% Sumber : Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 dan Laporan Kinerja UKE 1 Capaian kinerja pertama yang diukur dari keselarasan muatan sasaran RKP terhadap RPJMN, Renja K/L, dan RKA K/L terlihat dari tren peningkatan kualitas keselarasan perencanaan pembangunan dengan Rencana Kerja (Renja) K/L setiap tahun. Capaian kinerja ini menunjukkan adanya upaya yang optimal untuk menyelaraskan antara RKP terhadap Renja K/L dan RKA K/L oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai pelaksana perencanaan. Terkait dengan pencapaian kinerja kedua, Kementerian PPN/Bappenas telah menghasilkan dokumen RKP Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 yang disusun sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas dalam kurun waktu 2015-2019 telah menghasilkan beberapa produk perencanaan seperti: (i) dokumen Visi Indonesia 2045 yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RPJP 2025-2045; (ii) Rancangan RPJMN 2020-2024; (iii) pengembangan sistem Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA)); serta (iv) penerapan prinsip money follows program serta pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dalam perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan perencanaan tersebut berimplikasi kepada dimulainya proses perencanaan dalam koridor Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) serta Proyek Prioritas (ProPN). Pendekatan PN ini mengharuskan pencapaian sasaran/ target/indikator PN secara bersama-sama oleh K/L terkait dan didukung oleh daerah sesuai sasaran PN yang tersebut pada tingkat kewilayahan. Capaian kinerja yang ketiga “Persentase Rekomendasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti K/L” dilakukan dengan cara mengukur capaian pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 7 rencana pembangunan RKP 2019 terlihat telah mencapai 90,35%. Pencapaian kinerja ini menghadapi kendala terjadinya ketidaksesuaian beberapa komponen/sub komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L dengan sasaran yang ditetapkan dalam Prioritas Nasional RKP 2019. Kementerian PPN/Bappenas mendapat amanat untuk menyusun perencanaan pembangunan nasional jangka panjang, menengah dan tahunan serta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional. Peran dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas di masa mendatang diharapkan lebih kuat dalam hal: (1) peningkatan koordinasi dan sinergitas program pembangunan K/L/D; (2) peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan RKP; dan (3) pengintegrasian sistem informasi dan data perencanaan dan penganggaran untuk mengendalikan prioritas nasional RKP. Capaian kinerja ke empat terkait peran Kementerian PPN/Bappenas dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih menunjukkan bahwa tingkat kualitas tata kelola pemerintahan telah tercapai dengan "Baik". Hal ini dicapai dari perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Nilai Reformasi Birokrasi (RB) serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN dan RB yang terlihat pada Gambar 3. Selama periode tahun 2015-2019 secara konsisten dicapai Opini WTP yang secara berturut-turut sejak tahun 2008. Selain itu, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) selalu meningkat dan hasil penilaian tahun 2019 berhasil mencapai predikat “A”, sedangkan Indeks RB juga konsisten meningkat dan hingga 2019 juga mencapai predikat “A”. Gambar 3. Capaian Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 Sumber: Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 dan Laporan Kinerja UKE 1 Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan nasional dengan pendekatan THIS (Tematik-Holistik-Integratif-Spasial) yang lebih baik, Kementerian PPN/Bappenas terus berupaya dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas proses perencanaan. Survei kepuasan stakeholder atas pelaksanaan penyusunan RKP 2020 telah dilakukan kepada Bappeda dan Kementerian/Lembaga serta unit kerja di Bappenas, terutama terhadap aspek administrasi seperti waktu dan proses pelaksanaan kegiatan, serta aspek substansi seperti penyampaian indikasi Proyek Prioritas dan pembahasan rancangan dalam pertemuan koordinasi. Berdasarkan hasil survei kepuasan stakeholder, diperoleh tingkat kepuasan dengan metode perhitungan weighted average sebagai berikut: 8 Tabel 3. Hasil Capaian Kepuasan Stakeholder dalam Penyusunan RKP 2020 Responden Tingkat Kepuasan Kategori Bappeda 77,07 Baik K/L 78,35 Baik Internal Bappenas 80,33 Baik Total rata-rata 78,58 Baik Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: Kategori Tingkat Kepuasan 25,00-43,75 (tidak baik); 43,76-62,50 (kurang baik), 62,51-81,25 (baik); 81,26-100 (baik sekali) Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Kepuasan yang diperoleh berkategori “Baik”. Begitu juga halnya dengan capaian tingkat kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik tahun 2015-2019 berkategori “Baik”. Dinamika tingkat kepuasan tersebut menjadikan tantangan bagi Kementerian PPN/ Bappenas untuk semakin memperbaiki pelayanan publik di bidang perencanaan. Hasil survei tingkat kepuasan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas, ditemukan beberapa masukan terkait teknis maupun substansi pelaksanaan perencanaan pembangunan. Secara teknis, publik dari Kementerian PPN/Bappenas menyatakan sudah cukup puas terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan yang telah dilakukan, sedangkan terkait dengan substansi pelaksanaannya ada beberapa masukan yang disampaikan yaitu kualitas materi pembahasan pada saat Musrenbangnas, dan usulan yang disepakati merupakan keputusan final dan tidak perlu ada pembahasan lanjutan. Selain itu, terdapat banyak masukan dari Kabupaten dan Kota pada saat Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) tidak terakomodir pada saat Musrenbangprov. Upaya Kementerian PPN/Bappenas dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan nasional diantaranya adalah dengan menciptakan proses perencanaan dan penganggaran yang lebih terpadu. Upaya ini sekaligus mengejawantahkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, khususnya pasal 34 yang berbunyi: “Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas :
1.berbagi pakai data (data sharing) perencanaan dan penganggaran serta realisasi belanja;
2.menyelenggarakan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi;
3.menyusun format, klasifikasi, dan sistem basis data Renja-K/L dan RKA-K/L”. Menindaklanjuti hal terebut, pada tahun 2017 Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) yang berfungsi mengintegrasikan platform perencanaan dan penganggaran untuk mendukung efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan nasional. Aplikasi elektronik itu juga terkoneksi langsung ke RKA K/L. Beberapa keunggulan KRISNA adalah mampu melakukan pemantauan perencanaan dan penganggaran secara real- time, transparan, dan tanpa kertas (paperless). KRISNA turut berperan dalam kerangka besar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan menciptakan ekosistem pemerintahan digital di Indonesia. Pada awalnya KRISNA hanya mempunyai satu sub-sistem yang berfungsi dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), kemudian pada tahun 2018 menjadi KRISNA 2.0 yang memiliki beberapa sub sistem: (i) KRISNA-Rencana 9 Kerja Pemerintah (RKP) untuk menyusun prioritas nasional dalam RKP, (ii) KRISNA- Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menyusun pengusulan, penilaian, sinkronisasi dan pengalokasian DAK Fisik, dan (iii) KRISNA-SELARAS untuk Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortek Renbang) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). KRISNA 3.0 sebagai generasi ketiga telah menyempurnakan KRISNA versi sebelumnya dan memiliki sub-sistem untuk RPJMN dan Renstra K/L yang terkoneksi dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dengan kondisi ini KRISNA menjadi instrumen untuk menyelaraskan antara RPJMN, Renstra K/L, RKP, dan Renja K/L, serta menjadi acuan dalam menyusun RKA K/L. Harapan selanjutnya bagaimana setiap perubahan RKA K/L dapat secara otomatis mengubah Renja K/L dalam KRISNA, dan sekaligus menjadi bahan pemutakhiran sasaran-sasaran RKP. Saat ini, KRISNA telah digunakan oleh 87 kementerian dan lembaga negara, 34 pemerintah provinsi, 514 pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh unit perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. KRISNA juga telah terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan lainnya, yakni Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), e-Monev (Kementerian PPN/Bappenas), SatuDJA, Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan RKA-K/L (Kementerian Keuangan), Data Pokok Pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), serta Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Selain menjadi penentu kebijakan dalam perencanaan pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas juga telah melaksanakan koordinasi dan penugasan khusus yang bersifat strategis dan lintas bidang, terutama yaitu:
1.Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SGDs). Sesuai dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai Koordinator Pelaksana Dewan Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana dengan tugas:

a.Dalam rangka pencapaian sasaran nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun dan menetapkan Peta Jalan Nasional TPB dan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB.
b.Dalam rangka pencapaian TPB/SDGs, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengoordinasikan: 1) fasilitasi dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB 5 (lima) tahunan; 2) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencapaian TPB tingkat nasional dan daerah; 3) penerbitan Panduan Kemitraan Multi-Pihak untuk Pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia. 4) sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. 10 Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian TPB/SGDs, adalah sebagai berikut:
a.Pengarusutamaan SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024.
b.Localizing SDGs di tingkat daerah.
c.Fasilitasi pendirian SDGs Center di 13 universitas.
d.Kemitraan strategis dengan institusi non-pemerintah.
1. 2.Satu Data Indonesia Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) maka Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai Ketua Dewan Pengarah, Koordinator Forum Satu Data Indonesia dan sekaligus pengelola Sekretariat Satu Data Indonesia. Secara khusus, Kementerian PPN/Bappenas bertugas menetapkan Data Prioritas dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia. Satu Data adalah sebuah inisiatif pemerintah Indonesia untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Sementara Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Output yang dihasilkan dari pelaksanaan SDI adalah:
a.Peraturan Presiden/Menteri tentang pelaksanaan SDI tingkat Pusat dan Daerah.
b.Penetapan data Prioritas tahun 2020
c.Penetapan RAN SDI.
d.Petunjuk Teknis SDI Tingkat Pusat dan Daerah.
e.Sistem Informasi PORTAL SDI.
f.Bimbingan Teknis di tingkat Pusat dan Daerah tentang PORTAL SDI.
g.Interoperabilitas terhadap Data Induk/ Kode Referensi pada beberapa K/L tertentu ke dalam Portal SDI.
h.Interoperabilitas terhadap Data Prioritas ke dalam Portal SDI.
i.Pusat dalam mengambil keputusan terkait pembangunan
1. 3.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kementerian PPN/Bappenas turut berperan dalam pengembangan Arsitektur SPBE Nasional yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional. Selain itu, Rencana Strategis SPBE juga mengamanatkan Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi, Integrasi Data dan Pengelolaan Portal Data Nasional. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan 11 pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.
2. 4.Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) yang merupakan instrumen utama pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim. Konsep Pembangunan Rendah Karbon (PRK) menekankan pada mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi (ekonomi hijau) melalui sinergi kebijakan lintas sektor yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan target pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan upaya penurunan emisi; serta mendorong tumbuhnya green investment untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan. Output kegiatan yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam PRK, adalah:
a.Update Kebijakan PRK.
b.Sistem informasi terintegrasi untuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan PRK.
c.Pendampingan dan fasilitasi penyusunan dokumen PPRKD dan penyusunan Peraturan Gubernur PPRKD pada 34 Provinsi.
d.Fasilitasi dan pendampingan pada lima provinsi percontohan.
e.Fasilitasi Kegiatan Adaptasi dan Ketahanan Iklim.
f.Komunikasi Strategis.
g.Dukungan Operasional Kesekretariatan.
1. 5.Perencanaan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Kementerian PPN/Bappenas selain melaksanakan tugas pokoknya juga mendapat amanat dari Presiden untuk menyiapkan pemindahan IKN berupa kegiatan penetapan alternatif lokasi dan persiapan pemindahan IKN. Kementerian PPN/Bappenas bertugas melakukan analisis awal mengenai potensi lokasi yang memenuhi kriteria IKN baru dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, dan kebencanaan dengan kementerian/lembaga, para ahli di bidang masing-masing, dan pemerintah daerah. Dalam proses persiapan pemindahan IKN, Kementerian PPN/Bappenas juga bertugas mengawal agar pemindahan IKN berjalan dengan baik dan memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar IKN dan Indonesia, termasuk menyiapkan berdirinya Badan Otorita yang akan menjadi pengelola IKN. Keseluruhan penugasan ini didukung dengan dibentuknya Tim Koordinasi Strategis Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara yang terdiri dari 9 kelompok kerja beranggotakan seluruh Kementerian/Lembaga terkait dengan koordinasi Kementerian PPN/Bappenas. Seluruh kajian kemudian dikonsolidasikan dan diintegrasikan 12 dengan masukan dari Kementerian/Lembaga, akademisi, pakar dan tenaga ahli, serta masyarakat dan Pemerintah Daerah melalui berbagai forum diskusi. Output kegiatan yang dihasilkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam perencanaan pembangunan IKN, adalah:
a.Kajian awal Pemindahan IKN.
b.Pre-feasibility Study dan Pre-Masterplan.
c.Rencana Induk dan Strategi Pengembangan IKN (Masterplan IKN) termasuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
d.Dokumen naskah akademik tentang pemindahan Ibu Kota Negara.
e.Materi Komunikasi dan Publikasi Pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.
f.Kajian ASN dalam rangka perpindahan ke Ibu Kota Negara.
g.Dokumen Naskah Akademik RUU IKN dan Rancangan Peraturan Presiden mengenai badan otorita ibu kota negara.
1. 6.Insiatif Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) Dalam RPJMN 2015-2019, salah satu arah kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah meningkatkan peran Indonesia dalam KSST dan untuk mendukung pertumbuhan yang berkualitas melalui peningkatan perdagangan dan investasi. Peningkatan kualitas KSST yang telah dilakukan Kementerian PPN/Bappenas melalui:
a.Penyusunan Rencana lnduk dan Cetak Biru KSST; Grand Design Peran BUMN/Swasta.
b.Penetapan 22 Resource Centers penyedia keahlian dan pengalaman pembangunan.
c.Knowledge sharing tentang perencanaan pembangunan nasional untuk negara di kawasan ASEAN.
d.Koordinator (focal point) kerja sama pembangunan kerangka Reverse Linkage, berdasarkan MoU antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Presiden Islamic Development Bank pada Desember 2017. Melalui skema Reverse Linkage. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan model kerja sama yang mendukung manfaat ekonomi dengan Kirgizstan, Maroko, Tunisia, Nigeria dan Senegal.
e.Partisipasi aktif dalam forum internasional sebagai kontribusi dalam arsitektur pembangunan global: Buenos Aires Plan of Action (BAPA +40), Country Led Knowledge Sharing (CLKS) Dialogue Meeting if lsDB member countries (3 2-C meeting).
1. 7.Masterplan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Nasional (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD) Fenomena penurunan muka tanah (land subsidence) di permukaan daratan Jakarta yang diperkirakan dapat mencapai lebih dari tiga meter dalam waktu lima puluh tahun telah menjadi isu strategis pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas berinisiatif mengupayakan penanganannya melalui penyusunan Masterplan Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Nasional (NCICD). NCICD mencakup konsep pembangunan tanggul lepas pantai 13 di utara teluk di Jakarta sebagai langkah untuk melindungi ibu kota dari bencana lingkungan. Laguna besar pada sisi dalam tanggul akan dikelola untuk menampung air tawar dari 13 sungai di Jakarta (coastal reservoir). Rencana NCICD tersebut terintegrasi dengan upaya pengembangan Kawasan pesisir serta perlindungan terhadap bencana lingkungan dan bencana alam. Berbagai peran yang diemban Kementerian PPN/Bappenas tersebut mengacu pada karakter lembaga yang bersifat lintas sektor dan kemampuannya sebagai think tank/enabler, yang harus terus dijaga dan ditingkatkan di masa mendatang. 1.1.3 Tantangan Pembangunan Nasional 2020-2024 Ketidakpastian Global Ketidakpastian global tahun 2019 masih akan terus berlanjut hingga 5 (lima) tahun mendatang. Sampai tahun 2024 diproyeksikan kondisi perekonomian Indonesia masih akan dihadapkan oleh ketidakpastian global. Ketidakpastian tersebut datang dari berbagai masalah global, termasuk ketegangan Amerika Serikat dan Cina yang masih berlanjut. Selain itu, ancaman bencana alam, ketegangan politik global, perang dagang, perlambatan ekonomi China, dan risiko geopolitik di Timur Tengah, hingga wabah virus Corona (Covid-19) masih berpotensi mengganggu perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia diperkirakan akan cenderung stagnan dengan tren melambat, masing-masing diproyeksikan sebesar 3,5 dan 3,7 persen per tahun sepanjang tahun 2020-2024 (World Economic Outlook Database IMF Oktober 2019). Harga komoditas internasional ekspor utama Indonesia, antara lain batu bara dan minyak kelapa sawit, diperkirakan juga relatif rendah. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0, yang memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang diantaranya pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh (distance learning), pemerintahan melalui e- government, inklusi keuangan melalui financial technology (fin-tech), dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi oleh optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut. Defisit Transaksi Berjalan yang Meningkat Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Hingga saat ini, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas, tidak berbeda dengan kondisi 40 tahun yang lalu. Rasio ekspor terhadap PDB terus menurun dari 41,0 persen (2000) menjadi 21,0 14 persen (2018). Akibatnya, Indonesia masih mengalami defisit transaksi berjalan hingga mendekati 3,0 persen PDB. Sementara beberapa peer countries sudah mencatatkan surplus. Peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi dunia. Laju Pertumbuhan Ekonomi Relatif Stagnan Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk segera menjadi negara berpendapatan tinggi. Stagnannya pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah karena transformasi struktural belum berjalan dengan baik. Hasil diagnosis terhadap pertumbuhan ekonomi (Growth Diagnostics) menemukan bahwa faktor yang menjadi kendala utama yang mengikat (the most binding constraint) pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang tidak mendukung penciptaan dan pengembangan bisnis, bahkan cenderung membatasi, serta kualitas institusi yang rendah. Selain itu, kualitas SDM menjadi kendala mengikat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang. Apabila tidak segera diatasi, kualitas SDM yang rendah akan menghalangi Indonesia untuk bersaing di era digital dan sulit beralih ke manufaktur dengan kandungan teknologi yang semakin meningkat. Kendala lain yang masih harus diatasi adalah rendahnya penerimaan perpajakan dan kualitas belanja, serta infrastruktur yang masih harus ditingkatkan, terutama terkait konektivitas. Pandemi Covid-19 Pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024 yaitu tahun 2020, ekonomi Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN tersebut. Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid- 19, identifikasi kerentanan dan terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja informal non pertanian relatif besar, dan daerah dengan struktur ekonomi menonjol di sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Sektor ini memiliki rantai produksi yang melibatkan SDM cukup besar, seperti perhotelan, restoran, jasa pemandu wisata, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), hingga transportasi domestik dan maskapai penerbangan. Tekanan besar juga pada sistem kesehatan terutama pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat. Ketidakstabilan ekonomi dunia berdampak pada penurunan nilai tukar rupiah dan tekanan pada perekonomian domestik. Pembatasan impor dari Tiongkok dan beberapa negara lainnya telah menyebabkan kelangkaan bahan pangan tertentu. Penurunan permintaan akibat turunnya daya beli masyarakat juga mempengaruhi produksi dalam negeri. Untuk mengatasi ini, pemerintah telah membuka kembali 15 keran impor beberapa komoditi untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga keseimbangan harga. Mitigasi Bencana Alam dan Non-Alam Indonesia merupakan wilayah yang memiliki potensi serta intensitas kejadian bencana cukup tinggi baik bencana alam maupun non alam. Hal demikian tentunya pantas untuk dipedulikan, mengingat akibat yang ditimbulkan oleh suatu kejadian bencana memiliki dampak yang luas, baik secara sosial, psikis, ekonomi, bahkan politik. Hampir semua jenis bencana alam dan non alam telah menimbulkan korban jiwa, kecacatan dan kerugian harta benda serta merusak sarana dan prasarana publik yang ada, pengungsian, ketidaknormalan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan. Sains dan teknologi mempunyai kemampuan untuk memberitahukan bahwa bencana yang terjadi di masa lalu bisa terjadi kembali di masa datang. Pandemi, tsunami, gempa bumi, letusan gunung api dan berbagai bencana berulang terjadi. Namun, sering terkejut dan tidak siap ketika mengalami bencana yang berulang itu. Oleh karena itu, perlu kewaspadaan dan kebijakan tepat dan cepat untuk mitigasi kesiapsiagaan terhadap bencana tersebut. 1.2 Potensi dan Permasalahan 1.2.1 Potensi Kementerian PPN/Bappenas mempunyai beragam potensi yang dapat menjadi faktor penguat dalam menjalankan fungsinya antara lain:
2. 1.Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 telah mempertegas posisi Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator seluruh Kementerian/Lembaga dan daerah dalam perencanaan dan pembangunan nasional serta memberikan pemikiran strategis pembangunan kepada Presiden.
3. 2.Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga pemerintah dengan tugas dan fungsi perumusan perencanaan pembangunan, mempunyai sumber daya manusia yang mampu dengan cepat menanggapi perubahan lingkungan strategis pembangunan yang semakin kompleks dan tidak terprediksi termasuk dampak bencana alam dan non-alam (seperti pandemi penyakit menular Covid-19) diantaranya dengan: (i) bertindak sebagai pemberi informasi dan rekomendasi hasil pembangunan kepada Presiden dan pihak terkait dalam pemerintahan; dan (ii) memberikan sistem peringatan dini atas isu-isu strategis nasional yang membutuhkan penyelesaian secara cepat dan tepat.
4. 3.Kementerian PPN/Bappenas memiliki jaringan koordinasi luas baik dengan mitra kerja dalam negeri (pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, masyarakat sipil, media, dan perguruan tinggi) maupun dengan mitra pembangunan internasional sehingga berpotensi menjadi lembaga think tank pemerintah yang menghasilkan analisis dan kajian yang dapat digunakan untuk penyusunan perencanaan berbasis fakta (evidence-based planning) serta menghasilkan kebijakan inovatif dan terobosan dalam tahap pembangunan selanjutnya.
5. 4.Kementerian PPN/Bappenas sebagai penyeimbang dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimungkinkan dengan adanya fungsi pengendalian pembangunan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sehingga pemantauan, 16 pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional dapat dilakukan secara berkala yang hasilnya dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan sasaran dan pelaksanaan pembangunan agar perencanaan pembangunan dapat diwujudkan secara efektif dan efisien.
6. 5.Kementerian PPN/Bappenas merupakah salah satu Kementerian/Lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden sehingga memiliki akses komunikasi dan koordinasi secara langsung kepada Presiden.
7. 6.Kementerian PPN/Bappenas telah diamanatkan oleh Presiden pada Pidato Pelantikan Presiden menjadi clearing house perencanaan yaitu untuk memastikan seluruh usulan kementerian/lembaga dalam rangka pembangunan nasional termasuk prioritas nasional untuk menjamin ketepatan sasaran pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
8. 7.Kebijakan penyederhanaan struktur birokrasi berpotensi menjadikan Kementerian PPN/Bappenas lebih efisien dan efektif dalam menjalankan fungsinya. Sejalan dengan itu, keberadaan Jabatan Fungsional Perencana berpotensi memperkuat peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai think-tank melalui penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan penelitian (research based policy).
9. 8.Kompetensi dan kemampuan pegawai Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis dan kredibel telah cukup memadai.
10. 9.Pengalaman dan kompetensi Bappenas dalam mengelola program pengembangan SDM Pembangunan Nasional sejak pembentukan Overseas Training Offices (OTO) melalui penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan beasiswa di dalam dan luar negeri.
11. 10.Kemampuan Kementerian PPN/Bappenas dalam mengoordinasikan peningkatan kualitas pengelolaan Data dan Informasi pembangunan melalui inisiatif Satu Data Indonesia, yang membuka akses data dan informasi pembangunan bagi seluruh K/L dan Daerah serta menjadi referensi bagi dunia usaha, akademik, dan masyarakat luas. 1.2.2 Permasalahan Berdasarkan kondisi umum di atas, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi Kementerian PPN/Bappenas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, antara lain:
12. 1.Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil. Penyebab dari permasalahan tersebut adalah:
a.Rencana pembangunan jangka menengah belum optimal dijadikan sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan tahunan.
b.Rencana pembangunan belum optimal mempertimbangkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non-alam, keberlanjutan lingkungan, industri 17 4.0 dan ekonomi digital, termasuk penanganan dampak pandemi penyakit menular (Covid-19).
c.Belum optimalnya dukungan K/L/D terhadap pencapaian sasaran Prioritas Nasional (PN); Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) serta Proyek Prioritas (ProPN);
d.Terdapat indikasi tumpang tindih pelaksanaan program/kegiatan antar K/L di pusat dan kurang optimalnya kontribusi kinerja daerah dalam mendukung sasaran pembangunan nasional;
e.Sumber-sumber pendanaan Non APBN belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan;
f.Belum dibakukannya Readiness Criteria untuk pelaksanaan Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) serta Proyek Prioritas (ProPN);
g.Tingkat kepatuhan terhadap mekanisme perencanaan pembangunan dalam melaksanakannya secara efektif dan efisien;
h.Pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas nasional;
i.Proses perencanaan masih belum sepenuhnya didukung oleh data dan informasi yang memadai, mudah diakses dan mutakhir berbasiskan Satu Data;
j.Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran dalam perencanaan namun perlu dioptimalkan lagi dalam mengarahkan anggaran untuk melaksanakan perencanaan, khususnya mengarahkan K/L untuk menjalankan PN, PP, KP, dan Proyek Prioritas serta Major Project.
k.Koordinasi dalam rangka upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2017 belum berjalan optimal.
l.Kualifikasi dan kompetensi SDM perencana Pembangunan belum memadai dalam mendukung tercapainya sasaran Prioritas Nasional.
1. 2.Permasalahan Pengelolaan Dukungan Manajemen Kementerian PPN/Bappenas meliputi:
a.Masih kuatnya budaya yaitu masing-masing unit kerja berdiri sendiri dibanding bekerja secara terintegrasi antar unit
b.Minimnya Standard Operasional dan Prosedur (SOP) tata kelola koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan lintas K/L/D, termasuk hubungan perencanaan pusat dan daerah.
c.Unit-unit Kementerian PPN/ Bappenas belum mengimplementasikan proses evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana secara tersistem untuk mengimbangi tugas perencanaan.
d.Kurang optimalnya kualitas layanan umum, penyusunan kegiatan dan anggaran unit, instrumen penilaian kinerja pegawai, pengelolaan anggaran, data dan informasi internal, peningkatan kapasitas perencanaan para pegawai, layanan regulasi kepada pemangku kepentingan.
e.Belum adanya SOP yang mengatur hubungan dan peran yang jelas antara Pejabat Struktural dan JFP yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan 18 mekanisme hubungan kerja antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional perencana tingkat madya dan pejabat perencana ahli utama.
f.Belum adanya mekanisme layanan yang baku untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan terutama Rapat Koordinasi Teknik (Rakortek), pertemuan antar pihak (multilateral), Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus), dan musrenbangnas.
g.Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi belum SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-Bound) dan terstruktur (ter- cascading) secara individu.
h.Masih lemahnya manajemen pengelolaan SDM yang ditunjukkan oleh (i) belum tersedia analisis beban kerja sehingga perencanaan kebutuhan sumber daya manusia belum didukung oleh data yang memadai; (ii) belum diterapkannya hasil analisis potensi SDM sehingga penempatan sumber daya manusia masih belum sepenuhnya sesuai latar belakang pendidikan dan keahlian; (iii) belum tercukupinya jumlah PNS yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja Kementerian PPN/Bappenas, dan/atau belum dioptimalkannya ASN yang ada. 19 “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:
1. 1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. 2.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. 3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. 4.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. 5.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. 6.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. 7.Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas perlu menghasilkan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta mengawal penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi instansi yang berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas. Kualitas rencana pembangunan nasional tercermin dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan yang dihasilkan, dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, serta upaya strategis-taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat mengoptimalkan hasil pembangunan, percepatan, maupun untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi. 20 Kualitas rencana pembangunan nasional dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas. Oleh karena itu, mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah: “Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut: Berkualitas : 1) perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing; 2) produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah; dan 3) kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip good and clean governance. Kredibel : perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (evidence based) dengan mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) secara partisipatif dan berorientasi ke depan. 2.2 Misi Misi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: Misi-1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa . Misi-2 : Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien. 2.3 Tujuan Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut: 21 Misi-1 : • Tujuan-1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia. • Tujuan-2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Misi–2 : • Tujuan-3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien. 2.4 Sasaran Strategis Untuk mencapai Visi dan Misi serta Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu: Tujuan - 1 : • Sasaran Strategis 1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional. • Sasaran Strategis 2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional. Tujuan - 2 : • Sasaran Strategis 3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner. Tujuan - 3 : • Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM. 2.5 Indikator Sasaran Strategis Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020-2024, dirumuskan Sasaran Strategis disertai dengan Indikator Sasaran yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kementerian PPN/Bappenas, untuk lima tahun ke depan yaitu:
8. 1.Sasaran Strategis untuk Tujuan – 1:
a.Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional. • Indikator Sasaran : Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional selain digunakan untuk mengukur kinerja penyusunan rencana pembangunan oleh Kementerian PPN/Bappenas, dapat pula digunakan untuk mengukur kinerja penyusunan perencanaan K/L. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional ini diukur berdasarkan tiga aspek yaitu: ▪ Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat Definisi: Bauran program/kegiatan/proyek K/L untuk mencapai sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP baik antar waktu, antarruang, antar fungsi. Diukur dengan melihat: 22 o Persentase Keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN. o Persentase Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP (disamping untuk mengukur indeks kinerja Perencanaan Kementerian PPN/ Bappenas, juga untuk mengukur Indeks Kinerja Perencanaan K/L). o Persentase Keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN (untuk mengukur Indeks Kinerja Perencanaan K/L) o Persentase Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran Renstra K/L (untuk mengukur Indeks Kinerja Perencanaan K/L). ▪ Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat Definisi: Keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk mencapai sasaran PN,PP, KP, proyek prioritas dalam RKP baik antar waktu, antarruang, antar fungsi. Diukur dengan melihat: o Persentase kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP. ▪ Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Definisi: Keterpaduan dukungan daerah terhadap pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP, serta Keselarasan KEM Daerah dengan KEM Nasional. Diukur dengan melihat: o Persentase kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP. o Persentase jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) selaras dengan KEM nasional. ▪ Persentase perencana yang memenuhi standar kompetensi Definisi: Angka ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah perencana yang memenuhi kompetensi perencana di seluruh K/L/D yang melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan. Diukur dengan melihat: o % jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi o % jumlah karyasiswa yang lulus seleksi o % jumlah karyasiswa yang lulus diklat gelar o % jumlah peserta yang lulus seleksi pelatihan non gelar o % tingkat kepuasan pelayanan informasi
b.Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional • Indikator Sasaran : Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional Kinerja pengendalian pembangunan nasional ini diukur berdasarkan dua aspek yaitu: 23 ▪ Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat Definisi: Untuk memantau dan mengevaluasi realisasi capaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang yang telah ditetapkan dalam RKP. Diukur dengan melihat: o Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP. • Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah Definisi: Untuk memantau dan mengevaluasi realisasi capaian sasaran/target pembangunan daerah dalam mendukung capaian sasaran prioritas nasional. Diukur dengan melihat: o Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh Daerah dan K/L terkait dalam rangka pencapaian sasaran/target Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah. o Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh Daerah dan K/L terkait dalam rangka pencapaian sasaran/target kegiatan prioritas (proyek prioritas) Daerah dalam mendukung capaian sasaran/target PN, PP, KP, dan proyek prioritas dalam RKP.
1. 2.Sasaran Strategis untuk Tujuan – 2: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner • Indikator Sasaran: 1) Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L Definisi: Rekomendasi penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan K/L adalah rekomendasi kebijakan yang diterima oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dari Presiden yang menjadi perhatian nasional yang sifatnya lintas sektor/bidang, lintas wilayah, antardaerah, antarruang, dan antar waktu dan ditetapkan menjadi kebijakan/program untuk dijalankan oleh Kementerian/ Lembaga terkait. Diukur dengan melihat: o Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L 2) Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L Definisi: Inovasi pembangunan nasional yang ditetapkan sebagai kebijakan/ program yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Diukur dengan melihat: o Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L.
2. 3.Sasaran Strategis untuk Tujuan – 3: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan 24 profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM • Indikator Sasaran : 1) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Definisi: Indeks Reformasi Birokrasi akan mengukur kinerja tata kelola dan perubahan-perubahan yang dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian PPN/Bappenas khususnya di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan melalui penerapan kaidah- kaidah pemerintahan yang bersih, akuntabel dan profesional. Diukur dengan melihat: o Indeks RB Kementerian PPN/Bappenas 2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Definisi: Ukuran untuk menilai persepsi kepuasan pengguna layanan Kementerian PPN/Bappenas terhadap kinerja pelayanan khususnya pelayanan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan Diukur dengan melihat: o Rata-rata hasil pengukuran kinerja pelayanan unit kerja khususnya di bidang perencanaan pembangunan 3) Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Diukur dengan melihat: o Persentase integrasi berbagai sistem data dan informasi perencanaan pembangunan Keterkaitan dalam kerangka logis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 4 berikut. 25 Gambar 4. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 Sumber: Bappenas, diolah (2019) 26 Pencapaian Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024 dapat tercapai melalui pelaksanaan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan. Setiap Agenda Pembangunan memiliki sasaran, indikator dan target pembangunan sampai dengan akhir tahun 2024. Dalam melaksanakan agenda pembangunan (Prioritas Nasional) RPJMN 2020-2024 ditetapkan pula 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project). Major Project merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional. Untuk mempercepat pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, maka Kementerian PPN/Bappenas penetapan dukungan pengarustamaan (mainstreaming) di dalam RPJMN 2020-2024 yang terdiri atas 4 (empat) pengarustamaan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif, yang sekaligus menjiwai seluruh pembangunan sektor dan wilayah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Keempat pengarustamaan tersebut adalah:
3. 1.Pembangunan Berkelanjutan, yang menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
4. 2.Gender, yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan.
5. 3.Modal Sosial dan Budaya, yang dimaksudkan sebagai strategi internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.
6. 4.Transformasi Digital, yang terus mengalami perkembangan, khususnya teknologi digital yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu penyelarasannya dengan pembangunan nasional. Di sisi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan terhadap pelaksanaan RPJMN 2020-2024, maka 27 disusunlah perencanaan pembangunan tahunan atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pertimbangan dalam menentukan alokasi atas prioritas-prioritas setiap tahunnya, termasuk pelaksanaan Major Project. Major Project dan indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RKP dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan sumber pendanaan serta Direktif Presiden. Hal ini untuk memastikan Major Project dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional. Sehubungan dengan itu, Kementerian PPN/Bappenas memposisikan diri sebagai regulator dan koordinator guna tercapainya pembangunan nasional baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Disamping itu, peran Kementerian PPN/Bappenas terhadap Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden RI dijalankan melalui peran Clearing House untuk menyelaraskan perencanaan, implementasi (Renja K/L, RKA K/L, rencana sektor swasta/BUMN), dan mobilisasi berbagai sumber dan skema pembiayaan, serta pemantauan dan evaluasi pada siklus perencanaan pembangunan nasional. Peran aktif dan dukungan program seluruh unit kerja kedeputian sesuai lingkup bidangnya, termasuk kolaborasi sinergi antar unit kedeputian sangat diperlukan sebagai koordinator untuk mengawal tercapainya pembangunan nasional RPJMN 2020-2024. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan transformasi ekonomi dengan target rata- rata pertumbuhan ekonomi 6 (enam) persen setiap tahunnya. Pencapaian transformasi ekonomi harus menyesuaikan kondisi potensi dan kekhasan wilayah sebagai basis pembangunan dan didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, reformasi mental dan pembangunan kebudayaan, serta pembangunan infrastruktur. Selain itu juga mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup serta kerentanan bencana alam dan non-alam di setiap wilayah. Namun, terdapat prasyarat dalam pencapaian transformasi ekonomi yaitu kondisi politik, hukum, pertahanan, dan keamanan harus kondusif yang dilakukan melalui stabilitas politik dan pertahanan keamanan, penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Di samping itu, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembangunan yaitu lingkungan hidup dan kerentanan bencana. 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PPN/Bappenas 3.2.1 Arah Kebijakan Kementerian PPN/Bappenas Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas serta mendukung pembangunan nasional berjalan dengan baik maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas. Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 mencakup 5 (lima) arah kebijakan yang dikategorikan berdasar hubungan antara tugas dan fungsi dari Kementerian PPN/ Bappenas dengan kerangka kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Keempat arah kebijakan tersebut adalah: 28
7. 1.Menyusun perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasiskan bukti (evidence based planning). Perencanaan inovatif adalah perencanaan yang lebih memperhatikan pada pengembangan sistem yang telah ada dan memungkinkan mengubahnya serta menghasilkan hal baru dalam skala besar agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Sementara, inklusif adalah untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah telah mempertimbangkan kebutuhan dan memberikan akses partisipasi kepada publik. Perencanaan berbasis bukti (evidence based planning) merupakan pendekatan proses perencanaan dengan memrioritaskan intervensi yang terbukti efektif berdasar data dan informasi yang valid serta hasil studi ilmiah, mengidentifikasi hambatan dan membuat strategi peningkatan pencapaian pembangunan nasional sesuai dengan kondisi wilayah serta memperkirakan biaya dan dampak. Perencanaan berbasis bukti diharapkan dapat memberi hasil maksimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.
8. 2.Memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan Salah satu permasalahan utama dalam proses pembangunan pada periode sebelumnya (2015-2019) adalah tidak berjalannya proses pengendalian pembangunan berdasarkan rencana yang telah disusun dan disepakati bersama. Oleh karena itu, pada tahun 2020-2024 dan seterusnya, Kementerian PPN/Bappenas akan memaksimalkan fungsi pengendaliannya untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disusun dan disepakati, minimal terlaksana sesuai dengan rencana yang tersusun. Upaya pengendalian ini telah terwadahi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
9. 3.Mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk memastikan agar pemerintah tidak tertinggal dalam dinamika pembangunan dengan situasi perubahan yang begitu cepat, maka Kementerian PPN/Bappenas diharapkan ke depannya mampu menjadi pendorong percepatan pembangunan nasional bersama-sama dengan K/L/D terkait dalam kapasitasnya sebagai enabler pembangunan. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan yang lebih inovatif. Tujuannya adalah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan itu sendiri. Selain itu, guna mendukung proses perencanaan, percepatan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga berperan serta dalam meningkatkan kapasitas K/L/D yang terlibat secara langsung dalam pembangunan agar memiliki kemampuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan inovasi dan percepatan pembangunan.
10. 4.Meningkatkan kualitas pengelolaan Prioritas Nasional bidang Geopark, KSST, dan Penguatan Perencanaan dan Penganggaran. Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan mandat untuk melaksanakan Prioritas Nasional dalam Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan 29 yang Berkualitas dan Berkeadilan, khususnya Proyek Prioritas Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata Geopark; dan dalam Agenda 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, khususnya pada: (1) Kegiatan Prioritas Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional mengenai Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), dan (2) Proyek Prioritas Penguatan Perencanaan dan Penganggaran.
11. 5.Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berkualitas dan kredibel. Peningkatan kualitas kinerja dukungan manajemen yang dilakukan pada periode ini diprioritaskan untuk menjadikan Kementerian PPN/Bappenas sebagai acuan K/L/D dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia. Untuk dapat mewujudkan perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasiskan bukti (evidence based planning), maka perlu diperkuat kapasitas institusi perencana baik di pusat maupun daerah melalui program pendidikan dan pelatihan perencanaan, pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), pertukaran informasi perencanaan dengan mengoptimalkan teknologi daring dan platform online. 3.2.2 Strategi Kementerian PPN/Bappenas
12. 1.Strategi untuk Perencanaan yang inovatif dan inklusif berbasiskan bukti, meliputi:
a.Proses penyusunan rencana pembangunan (RKP, RPJMN, dan RPJP) harus didasarkan pada hasil evaluasi atau kajian ilmiah yang terbukti dan mempertimbangkan Visi Indonesia 2045.
b.Menjaga dan menjamin konsistensi perencanaan pembangunan terhadap pencapaian Visi Misi Presiden dan Prioritas Nasional melalui peran sebagai Clearing House.
c.Menjaga keselarasan perencanaan jangka menengah dan tahunan baik terhadap prioritas nasional, sektoral (K/L), maupun kewilayahan.
d.Melaksanakan kajian strategis (major project, inovasi pembangunan) untuk menyiapkan bahan perencanaan
e.Mengembangkan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan melalui skema creative financing dan delivery mechanism.
f.Optimalisasi sistem informasi yang kredibel dalam mendukung digitalisasi perencanaan pembangunan.
g.Meningkatkan penerapan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam proses perencanaan, pendanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.
h.Memastikan keselarasan antara sasaran dan target Renja K/L dan RKA K/L terhadap sasaran dan target Prioritas Nasional melalui penelaahan yang didukung oleh kelengkapan dokumen kesiapan pelaksanaan proyek, dan terhadap sasaran/target pembangunan sektor nasional.
i.Mempertimbangkan tantangan-tantangan terutama kesiapsiagaan terhadap bencana alam dan non-alam, keberlanjutan lingkungan hidup, revolusi industri 4.0, dan ekonomi digital. 30
j.Melaksanakan koordinasi perencanaan pemindahan ibu kota negara
k.Memprioritaskan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi pasca pandemi penyakit menular, termasuk COVID-19, melalui revitalisasi sistem kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
l.Meningkatkan koordinasi dan penggunaan Satu Data Indonesia dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk keseragaman data sebagai dasar pengambilan kebijakan.
m.Meningkatkan koordinasi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
n.Membuka ruang dialog publik untuk menyampaikan isu-isu permasalahan pembangunan dan penyusunan kebijakan dengan memaksimalkan pemanfaatan media sosial.
o.Meningkatkan kompetensi perencana di Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan.
p.Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dalam rangka membangun sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.
q.Melaksanakan koordinasi strategis pembangunan dalam hal perencanaan dan penganggaran serta dukungan fungsi dengan kementerian yang membidangi aparatur negara dan kementerian yang membidangi keuangan negara dalam rangka akuntabilitas perencanaan dan penganggaran.
r.Melaksanakan koordinasi strategis di bidang data dan hasil penelitian pembangunan dengan kementerian/lembaga yang membidangi pusat data statistik, penelitian pembangunan, dan pengawasan pembangunan.
s.Melaksanakan kaidah-kaidah ketatakelolaan pemerintah yang baik (good governance) dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
1. 2.Strategi untuk memastikan terlaksananya rencana pembangunan nasional secara efektif dan efisien melalui pengendalian proses pembangunan, meliputi:
a.Peningkatan kualitas penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi yang bernilai guna tinggi.
b.Optimalisasi sistem informasi yang ideal dalam menghasilkan pemantauan dan evaluasi yang efektif dan efisien.
c.Pengendalian atas pelaksanaan Prioritas Nasional, Proyek Prioritas dan Kegiatan Prioritas dalam RKP.
d.Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder dalam pengendalian proses pembangunan.
e.Mengawal pelaksanaan Major Projects, melalui fungsi Clearing House akan berperan memastikan terlaksananya Proyek Prioritas Strategis (Major Project) 2020-2024 sesuai target.
f.Pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran yang berbasiskan prinsip “Money Follow Program”. 31
1. 3.Strategi untuk mendorong Kementerian PPN/Bappenas dalam percepatan pelaksanaan pembangunan nasional, meliputi:
a.Menyelenggarakan percepatan pembangunan dan revitalisasi kualitas pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama pembangunan dengan K/L/D, aktor non-pemerintah, dan mitra pembangunan.
b.Optimalisasi fungsi think-tank Kementerian PPN/Bappenas dalam menghasilkan perencanaan yang inovatif dan visioner.
c.Melakukan penyiapan sarana dan prasarana kelembagaan (regulasi, anggaran, mekanisme koordinasi dan kapasitas SDM) untuk pelaksanaan kebijakan pembangunan oleh K/L dan pemangku kepentingan.
d.Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan strategis.
e.Melaksanakan penugasan khusus diantaranya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG’s), Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasional (Technical and Vocational Education and Training /TVET), dan Stunting.
f.Melaksanakan telaah isu-isu tematik untuk bahan penyusunan kebijakan strategis pemerintah.
g.Menjadi motor penggerak atau inisiator pembangunan yang adaptif terhadap perubahan dinamis baik di tingkat nasional maupun global.
h.Menyelenggarakan program Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan, dan Fasilitasi Jabatan Fungsional Perencana untuk meningkatkan kompetensi dan daya tanggap terhadap tantangan inovasi dan percepatan pembangunan.
1. 4.Strategi untuk Pengelolaan Prioritas Nasional, meliputi: Untuk pelaksanaan proyek koordinasi strategis pengembangan geopark berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (TPB/SDGs), strategi yang dilaksanakan adalah:
a.Melakukan Koordinasi multipihak dengan melibatkan kolaborasi berbagai stakeholders di tingkat pusat dan di daerah.
b.Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka mencari solusi dari isu-isu dalam pengembangan Geopark yang ada di daerah hingga isu global.
c.Menyusun kajian model kelembagaan dan pola pendanaan.
d.membentuk lembaga pendanaan pengembangan Geopark.
e.penyusunan pipeline pengembangan Geopark-Geopark di Indonesia.
f.Lokakarya penyusunan Rencana Induk Pengembangan Geopark dan penyusunan dossier. Untuk pelaksanaan proyek Knowledge Sharing Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), strategi yang dilaksanakan adalah:
a.Menjadi fasilitator bagi kementerian/lembaga dan aktor non-pemerintah dalam melakukan kerja sama pembangunan internasional dengan negara- negara berkembang.
b.Melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi didorong untuk meningkatkan peran kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, swasta, filantropi, CSOs, akademisi, dan mitra pembangunan. 32
c.Mewujudkan pelaksanaan kerja sama pembangunan yang inklusif melalui instrumen Kemitraan Multi-Pihak (KMP) untuk percepatan pencapaian TPB/SDGs.
d.Mengambil peran sebagai focal point program Reverse Linkage sesuai MoU yang telah ditandatangani antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Presiden Islamic Development Bank (IsDB). Untuk pelaksanaan proyek Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, strategi yang dilaksanakan adalah:
a.Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat. o menyusun roadmap integrasi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat; o menyepakati proses bisnis perencanaan dan penganggaran yang akan dituangkan dalam peraturan perencanaan dan penganggaran; o melakukan assessment terhadap sistem informasi perencanaan dan penganggaran; o menyusun dan melakukan standarisasi Bagan Akun Standar (BAS).
b.Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. o menyusun roadmap integrasi perencanaan dan penganggaran pemerintaah pusat; o menyusun standarisasi Bagan Akun Standar (BAS) Daerah; o melakukan pemetaan dan assessment sistem informasi yang saat ini ada; o menyepakati proses bisnis; o integrasi internal pemerintah daerah; o integrasi antar Kabupaten-Kota dan Provinsi; o Integrasi antara Desa dengan Kabupaten/Kota.
c.Meningkatkan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah. o menyepakati proses bisnis antara perencanaan dan penganggaranpusat dengan perencanaan dan penganggaran daerah serta harmonisasi peraturan di tingkat pusat dan daerah; o sinkronisasi BAS Pusat dan BAS Daearah; o menyepakati metadata di tingkat pusat dan daerah; o melakukan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran antara pusat dengan daerah setelah proses integrasi di tingkat daerah selesai dilakukan.
1. 5.Strategi untuk meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang Berintegritas, Visioner, dan Unggul, meliputi:
a.Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
b.Meningkatkan pelayanan dukungan pengelolaan SDM, tatalaksana, dan dukungan manajemen lainya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.
c.Meningkatkan pelayanan pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. 33
d.Melakukan penguatan pengawasan internal dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja aparatur.
e.Meningkatkan produktivitas kerja dan pencapaian kinerja organisasi dan individu yang didukung oleh sistem kerja Integrated Digital Workspace dan Smart Office.
f.Meningkatkan quality assurance (QA) perencanaan pembangunan melalui trusted advisory inspektorat. 3.3 Kerangka Regulasi Kerangka regulasi berisikan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku Kementerian PPN/Bappenas dalam penyelenggaraan negara. Kebutuhan kerangka regulasi Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun 2020-2024 harus mampu mengakomodasi proses transformasi di Kementerian PPN/Bappenas ke arah yang lebih baik dalam penyelenggaraan organisasi yang efektif dan efisien. Salah satu bentuk transformasi adalah penguatan lingkup peran dan fungsi yang mencakup: (a) perencanaan pembangunan, (b) pengalokasian sumber daya pembangunan, (c) pengendalian atas pelaksanaan pembangunan, serta (d) peran sebagai enabler yaitu koordinasi inisiatif sebagai pemampu upaya strategis-taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat mengoptimalkan hasil pembangunan, percepatan, maupun untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Selain hal-hal mendasar mengenai transformasi Kementerian PPN/Bappenas pada tugas dan fungsi, implikasinya terhadap seluruh aktivitas juga harus dipetakan ke dalam bentuk kerangka regulasi. Tabel 4 mendeskripsikan kerangka regulasi Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024, sedangkan rincian Kerangka Regulasi dapat dilihat pada lampiran. Tabel 4. Matriks Kerangka Regulasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 No. Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi yang ada, kajian, dan penelitian 1 Pengaturan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Bappenas Berdasarkan kajian evaluasi kelembagaan, terdapat tugas dan fungsi Bappenas yang masih belum terakomodasi pada regulasi yang ada 2 Pengaturan tentang pendampingan dan penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait pencapaian prioritas nasional Untuk memastikan pencapaian prioritas nasional yang didukung oleh Pemerintah Daerah, perlu ada regulasi yang mengatur terkait dengan pendampingan dari Kementerian PPN/Bappenas terhadap daerah 3 Pengaturan tentang pengembangan pembangunan yang bersifat lintas sektor sesuai dengan prioritas nasional Perlu peraturan dan turunannya hingga petunjuk teknis dan lapangan untuk kebijakan yang bersifat lintas sektor seperti isu penyandang disabilitas, keberlanjutusiaan, dan isu lainnya 4 Pengaturan tentang sinkronisasi kelembagaan dan regulasi terkait investasi publik yang memadai Regulasi yang ada belum menjelaskan secara khusus terkait dengan investasi publik 5 Pengaturan tentang sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional, serta kegiatan lintas Kemenko Regulasi yang ada belum menyebutkan langsung mengenai kegiatan lintas Kemenko 34 No. Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi yang ada, kajian, dan penelitian 6 Revisi PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional 7 Pengaturan koordinasi dalam melakukan exercise alokasi anggaran K/L mitra dengan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Belum adanya regulasi yang mengatur negosiasi alokasi anggaran K/L mitra dengan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan. Selain itu perlu juga penajaman dalam proses koordinasi antara Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan dan koordinasi antara Kedeputian Pendanaan Kementerian PPN/Bappenas dengan direktorat sektor. 8 Pengaturan SOP atau panduan perencanaan dan kebijakan berdasarkan evidence Belum adanya SOP atau panduan mengenai evidence base planning and policy 9 Pengaturan koordinasi penyusunan anggaran di Internal Bappenas Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas lewat SOP yang diatur dalam Persesmen/ Kepsesmen untuk penguatan dan sinergi Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan, dan Inspektorat Bidang Administrasi Umum dalam pengendalian penyusunan perencanaan dalam pengendalian penyusunan perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien pada unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas secara holistik dan terintegratif 10 Pengaturan koordinasi penyusunan anggaran dengan Kementerian Keuangan dan K/L lainnya Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas lewat SOP dalam pengendalian penyusunan perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien untuk K/L. Proses sinkronisasi diperlukan untuk menjaga target- target prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Perlu segera disusun peraturan yang menjadi acuan bagi para penelaah Kementerian PPN/Bappenas dalam menjaga konsistensi target prioritas nasional, utamanya pada saat pelaksanaan anggaran. Pada saat ini, peraturan yang ada masih terbatas pada tataran perencanaan, namun demikian proses pelaksanaan anggaran K/L, Kementerian PPN/Bappenas tetap bisa menjalankan perannya sebagai pengendali pembangunan. 11 Pengaturan pengendalian RPJMN dan RKP Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas lewat SOP yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam rangka sinergi antar unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas untuk pengendalian RPJMN dan RKP terutama terkait dengan isu-isu substantif seperti PN, PP, KP, Major Project secara holistik dan terintegratif. Selain itu, diperlukan sinkronisasi data sharing perencanaan dan penganggaran serta realisasi belanja K/L 12 Pengaturan kelembagaan Belum adanya pengaturan kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas agar secara fleksibel mampu beradaptasi dengan mudah terhadap 35 No. Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi yang ada, kajian, dan penelitian perubahan lingkungan strategis nasional. 13 Pengaturan juklak penyusunan RKP sebagai tindak lanjut Permen PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 Belum ada peraturan yang mengatur turunan dari Permen PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 mengenai juklak atau penanggung jawab pembuatan RKP secara jelas. Termasuk proses rangkaian musrenbangprov, musrenbangnas, rakorbangpus, dan tindak lanjut setelahnya. 14 Evaluasi terhadap UU SPPN dan peraturan teknis yang telah ada dan yang perlu diterbitkan Perlu dilakukan pemilahan, penyusunan, dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diperlukan, dan mengutamakan pengawasan internal sejauh mana implementasinya 15 Penyesuaian Permen No. 1/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional dengan PP No. 17 Tahun 2017 Perlunya penyesuaian pedoman evaluasi pembangunan nasional yang selaras dengan perkembangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional 16 Penyusunan UU tentang RPJPN Tahun 2025-2045 UU ini untuk mengakomodasi penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 17 Penyusunan Penyesuaian Peraturan tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana Perlunya penyesuaian peraturan Jabatan Fungsional Perencana dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan dinamika perubahan yang ada serta menjamin kualifikasi dan kompetensi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan standar. 3.4 Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas diarahkan untuk dapat mentransformasikan kelembagaan perencanaan dan pembangunan nasional, agar secara efektif mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kerangka kelembagaan adalah perangkat kementerian yang meliputi struktur organisasi ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 menekankan pentingnya penataan arsitektur kelembagaan sebagai upaya untuk pencapaian pembangunan nasional secara efektif dengan berdasarkan prinsip “Structure Follow Strategy”. Penataan arsitektur kelembagaan ke depan mencakup pada 3 (tiga) aspek yang meliputi:
1. 1.Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;
2. 2.Mengarahkan perubahan tata kelola pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan; dan
3. 3.Mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi dan ketepatan proses (tata laksana organisasi). Sejalan dengan agenda penataan arsitektur kelembagaan tersebut serta memperhatikan tantangan pembangunan ke depan, hasil evaluasi kelembagaan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas perlu melakukan transformasi untuk menjalankan peran strategis dalam perencanaan pembangunan nasional sebagai penguat kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagan ini akan menjadi landasan untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas. Terdapat rumusan peran baru yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan nasional melalui pengembangan kebijakan inovasi 36 pembangunan, pengembangan kapasitas ASN perencana pembangunan, sinkronisasi kelembagaan dan regulasi, sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional dan mendorong kerja sama multi pihak (termasuk non pemerintah). Rumusan peran baru Kementerian PPN/Bappenas tersebut sebagaimana Tabel 5 berikut. Tabel 5. Peran dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas Perencanaan Alokasi Pengendalian Enabler • Penyusunan ekonomi makro • Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan • Melakukan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana • Penyusunan rencana pembangunan nasional secara tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS) dalam penetapan program dan kegiatan K/L/D • Kesepakatan global • Mengalokasikan pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan • Pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan • Melakukan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusianya dan pembiayaannya • Melakukan evaluasi capaian target pembangunan sebelumnya dan kajian untuk penentuan asumsi baseline kondisi terkini • Mengalokasikan sumber daya dan berperan aktif dalam menyelesaikan isu global • Pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome) • Pendampingan dan penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional • Koordinasi intensif dengan K/L terkait, konsultasi publik dan penguatan peran Kemenko • Koordinasi lintas pelaku pembangunan dengan K/L, pemerintah daerah, akademisi, dan kunjungan lapangan • pelibatan peran serta para pelaku pembangunan beserta menjadi vocal point untuk koordinasi penanganan isu global tersebut • Pengembangan kebijakan inovasi pembangunan yang bersifat lintas sektor sesuai dengan proyek strategis nasional • Pengkajian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya. • Penguatan kapasitas perencanaan di pusat dan di daerah dalam menciptakan mekanisme pendanaan yang inovatif dan kreatif • Sinkronisasi kelembagaan dan regulasi terkait investasi publik yang memadai • Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional, serta kegiatan lintas Kemenko • Meningkatkan peran serta kemitraan non pemerintah serta kegiatan lintas Kemenko • Penguatan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai think-tank untuk menyusun perencanaan yang lebih inovatif dan visioner Pelaksanaan dari peran Perencanaan dan Alokasi dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pengambil Keputusan, Koordinator, Think-tank, dan Administrator Pelaksanaan dari peran Pengendalian dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai Pelaksanaan dari peran Enabler dilakukan melalui kapasitas Kementerian PPN/Bappenas sebagai 37 Perencanaan Alokasi Pengendalian Enabler Pengambil Keputusan, Koordinator, dan Think- tank Think-tank Untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bapppenas maka telah dilakukan langkah penguatan dan penataan kelembagaan dengan mempertimbangkan kebijakan kelembagaan nasional sebagaimana tercermin dari peran-peran yang akan diambil selama 5 (lima) tahun ke depan ini. Penataan ini meliputi penguatan fungsi, penataan struktur organisasi termasuk kebijakan penyederhanaan birokrasi. Dengan adanya rumusan-rumusan peran tersebut, kebijakan penyederhanaan birokrasi dan semakin berkembangnya penugasan- penugasan strategis Kementerian PPN/Bappenas maka ke depannya struktur organisasi akan mengarah kepada struktur organisasi yang semakin fungsional dan berbasis keahlian. Peran ini akan dilakukan secara terkoordinir baik oleh para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama serta secara keahlian dilakukan oleh para Jabatan Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional Tertentu lainnya sesuai bidangnya. Pembagian peran tersebut dalam rangka melakukan arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut: • Pejabat Madya dan Pratama akan berperan sebagai pemberi arahan strategis dalam proses penyusunan perencanaan dan pembangunan serta peran manajerial; • Staf Ahli akan berperan sebagai quality assurance dan supervisi pelaksanaan tugas-tugas strategis sesuai bidangnya dan penugasan khusus; • Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan Jabatan Fungsional Tertentu lainnya akan menjadi think-tank berdasarkan keahlian bidangnya. Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2019 telah mempertegas posisi Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga yang memberikan pemikiran-pemikiran secara langsung kepada Presiden. Hal ini akan memperkuat posisi Kementerian PPN/Bappenas sebagai mesin perencana dalam melakukan perencanaan dan pembangunan di Indonesia. Rincian dan penjelasan turunan dari kerangka kelembagaan akan dijabarkan dalam tugas dan fungsi serta struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas selanjutnya. 3.4.1 Tugas dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas Sebagaimana dalam Perpres No. 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara dijelaskan bahwa Kementerian PPN/Bappenas masuk dalam Kementerian Kelompok III yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Kelompok III mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sesuai dengan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan agenda pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional, terutama: (i) berperan dalam menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah negara Republik 38 Indonesia sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); dan (ii) berperan dalam mensinergikan perencanaan untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas masih mengacu pada Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2015 tentang Kementerian PPN dan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2015 tentang Bappenas yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian PPN, fungsi Kementerian PPN adalah sebagai berikut:
4. 1.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan;
5. 2.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
6. 3.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PPN;
7. 4.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PPN; dan
8. 5.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PPN. Dalam rangka mengoperasionalkan fungsi kementerian tersebut, maka dituangkan fungsi Bappenas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Bappenas yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun
9. 2016.Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden tentang Bappenas tersebut mengamanatkan fungsi Bappenas untuk melaksanakan:
10. 1.pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan fiskal, sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;
11. 2.pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;
12. 3.penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
13. 4.pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. 5.penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
15. 6.pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional; 39
16. 7.pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
17. 8.pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
18. 9.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh organisasi di Kementerian PPN/Bappenas;
19. 10.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di Kementerian PPN/Bappenas;
20. 11.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas; dan
21. 12.pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian PPN/Bappenas. Selain menyelenggarakan fungsi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas juga menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian. 40 3.4.2 Struktur Organisasi Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka memiliki struktur organisasi seperti pada Gambar 6. Gambar 5. Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas 2020- 2024 Sumber: Bappenas, diolah (2019) 41 Hal strategis pada lingkup struktur organisasi dan sumber daya manusia Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun 2020-2024 berdasarkan arahan Presiden adalah penyederhanaan struktur birokrasi. Penghapusan Eselon III dan eselon IV berimplikasi pada pengalihan jabatan struktural tersebut menjadi jabatan fungsional. Struktur yang berlaku sebelum penyederhanaan birokrasi masih menempatkan adanya posisi Eselon III dan eselon IV seperti yang terlihat pada gambar 7. Sejalan dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi secara nasional dalam struktur birokrasi pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas menerapkan mekanisme kerja Integrated Digital Workspace (IDW) dan Smart Office. Penerapan mekanisme ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja pegawai di Kementerian PPN/Bappenas. Inisiatif ini untuk mendukung mekanisme kerja sesudah adanya penyederhanaan birokrasi. Gambar 8 berikut menjelaskan bagaimana perubahan mekanisme dan alur kerja dalam struktur tersebut. Gambar 7. Perubahan Alur Kerja Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 Sumber: Bappenas, diolah (2019) Gambar 6. Struktur yang berlaku di Kementerian PPN/Bappenas sebelum Penyederhanaan Birokrasi Sumber: Bappenas, diolah (2019) 42 Perubahan terhadap struktur tersebut kemudian akan didukung dengan mekanisme hubungan kerja antara JPT dengan JFP dalam kerangka think tank dari Kementerian PPN/Bappenas, sebagaimana terdapat pada Gambar 9 berikut. Tugas Kementerian PPN/Bappenas terhadap 7 (tujuh) agenda adalah mengefektifkan kolaborasi antar unit kedeputian untuk secara sinergi mewujudkan transformasi ekonomi. Pencapaian transformasi ekonomi harus menyesuaikan kondisi potensi dan kekhasan wilayah sebagai basis pembangunan dan didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, reformasi mental dan pembangunan kebudayaan, serta pembangunan infrastruktur. Selain itu juga mempertimbangkan kondisi lingkungan hidup dan kerentanan bencana di setiap wilayah. Namun, terdapat prasyarat dalam pencapaian transformasi ekonomi yaitu kondisi politik, hukum, pertahanan, dan keamanan harus kondusif yang dilakukan melalui stabilitas politik dan pertahanan keamanan, penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Di samping itu, terdapat pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembangunan yaitu lingkungan hidup dan kerentanan bencana. Penguatan institusi Kementerian PPN/Bappenas juga dilakukan dengan penentuan arah dan strategi Kedeputian dan Staf Ahli di Kementerian PPN/Bappenas dengan penjabaran sebagai berikut. Arah dan strategi ini diorientasikan dalam rangka mengefektifkan kolaborasi antar unit kedeputian untuk mewujudkan transformasi ekonomi dengan menyinergikan 7 agenda pembangunan melalui pencapaian sasaran/target masing-masing agenda. Secara rinci, dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Nasional di masing-masing unit kerja eselon I sebagai berikut: Gambar 8. Mekanisme Hubungan JPT dan JFP dalam Kerangka Think-Tank Kementerian PPN/Bappenas Sumber: Bappenas, diolah (2020) & Quality Assurance 43
22. 1.Kedeputian Bidang Ekonomi Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Ekonomi pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:
a.Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM). Deputi Bidang Ekonomi menjadi penanggung jawab tim KEM yang bertugas untuk memberikan arahan strategis dalam penyelesaian penyusunan dan pemutakhiran KEM.
b.Penyusunan target pertumbuhan sektoral untuk digunakan acuan bagi kebijakan sektoral sebagai dasar penentuan alokasi masing-masing K/L.
c.Penyusunan Resource Envelope (Ketersediaan Anggaran) berdasarkan hasil penelaahan asumsi makro yang akan digunakan untuk menyusun rencana belanja K/L.
d.Penyusunan rekomendasi kebijakan fiskal dan moneter nasional.
e.Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/ target pembangunan sektor ekonomi. Selain fungsi strategis tersebut, Arah program Kedeputian Bidang Ekonomi difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain; dan Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, yang meliputi:
a.Penyusunan kebijakan penguatan ketahanan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing.
b.Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target ketahanan ekonomi.
c.Penyusunan rencana akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
d.Pengembangan inovasi penguatan ketahanan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing.
e.Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, inklusif dan berdaya saing.
1. 2.Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Pengembangan Regional pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:
a.Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan kerangka ekonomi makro regional. 44
b.Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan di bidang pengembangan regional.
c.Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/ target pembangunan sektor regional. Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang Pengembangan Regional difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain, serta mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; Agenda 3 RPJMN 2020-2024 yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; Agenda 4 RPJMN 2020-2024 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; Agenda 6 RPJMN 2020-2024 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan Agenda 7 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, yang meliputi:
a.Penyusunan kebijakan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjamin pemerataan dengan pemenuhan pelayanan dasar.
b.Penyusunan rencana pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan inklusif berdasarkan potensi sumber daya dan keunggulan daerah, penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang, penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah, penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah daerah serta peningkatan kapasitas keuangan daerah, peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata dan peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
c.Pengembangan inovasi pembangunan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjamin pemerataan.
d.Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan wilayah.
e.Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target pengurangan kesenjangan dan pemerataan wilayah.
1. 3.Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan (PMMK) Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Pengembangan Regional pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah: 45
a.Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan.
b.Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/ target pembangunan sektor pembangunan manusia, masyarakat dan kebudayaan. Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang PMMK difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 3 RPJMN 2020-2024 yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; dan Agenda 4 RPJMN 2020-2024 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, serta mendukung pencapaian dan sasaran Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain, yang meliputi:
a.Penyusunan kebijakan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter untuk pembangunan yang inklusif dan merata (Agenda 3).
b.Penyusunan kebijakan revolusi mental untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan (Agenda 4).
c.Penyusunan rencana peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing berdasarkan peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas, serta peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda (Agenda 3).
d.Penyusunan rencana revolusi mental dan pembangunan kebudayaan terpadu berdasarkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan, moderasi beragama, penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas (Agenda 4).
e.Penyusunan rencana pengembangan SDM dan iptek berbasis keunggulan wilayah (Agenda 2).
f.Pengembangan inovasi pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan revolusi mental yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.
g.Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk Peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter (Agenda 3).
h.Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing (Agenda 3).
i.Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (Agenda 4). 46
1. 4.Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (KK) Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:
a.Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan.
b.Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/ target pembangunan sektor kependudukan dan ketenagakerjaan. Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan diarahkan untuk membantu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain; Agenda 3 RPJMN 2020- 2024 yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; Agenda 4 RPJMN 2020-2024 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; dan Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, yang meliputi:
a.Penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, kependudukan, kemiskinan, dan perlindungan sosial untuk peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing (Agenda 3).
b.Penyusunan rencana pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; pengentasan kemiskinan; dan peningkatan produktivitas dan daya saing (Agenda 3).
c.Penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia tenaga kerja berbasis keunggulan wilayah (Agenda 2).
d.Pengembangan inovasi pembangunan ketenagakerjaan, kependudukan, kemiskinan, dan perlindungan sosial.
e.Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk (1) pengembangan sumber daya tenaga kerja; (2) pengendalian kependudukan; (3) pengentasan kemiskinan; dan (4) penguatan perlindungan sosial (Agenda 3).
f.Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran dan target pengembangan ketenagakerjaan, kependudukan, kemiskinan, dan perlindungan sosial untuk peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (Agenda 3).
1. 5.Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah: 47
a.Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana.
b.Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/ target pembangunan sektor sarana dan prasarana. Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dan mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; Agenda 2 RPJMN 2020-2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain; dan Agenda 7 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, yang meliputi:
a.Penyusunan kebijakan penguatan infrastruktur untuk mendukung aktivitas perekonomian serta pemerataan pembangunan (Agenda 4).
b.Penyusunan rencana penguatan infrastruktur berdasarkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar; pembangunan konektivitas multimodal; pembangunan infrastruktur perkotaan; Pembangunan energi dan kelistrikan; dan pembangunan dan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk transformasi digital (Agenda 4).
c.Penyusunan rencana peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata untuk mendukung pengembangan wilayah (Agenda 2).
d.Pengembangan inovasi pembangunan penguatan infrastruktur untuk mendukung aktivitas perekonomian serta pemerataan pembangunan.
e.Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk penguatan infrastruktur pendukung aktivitas perekonomian dan pemerataan pembangunan.
f.Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target pembangunan untuk penguatan infrastruktur pendukung aktivitas perekonomian dan pemerataan pembangunan.
1. 6.Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam (KSDA) Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:
a.Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam.
b.Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/ target pembangunan sektor kemaritiman dan sumber daya alam. 48
c.Sinkronisasi kegiatan sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional dalam proses perencanaan dan penganggaran K/L terkait seperti: memfasilitasi pemberian insentif tambahan, memprioritaskan anggaran untuk penelitian dan pengembangan di bidang energi, pengembangan pilot penguasaan teknologi energi tertentu dan pembangunan infrastruktur energi, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan terutama bersumber dari energi baru terbarukan (EBT), pembangunan infrastruktur EBT secara berkelanjutan untuk desa-desa yang tidak akan mendapatkan jaringan listrik dalam jangka panjang, dan perluasan jaringan infrastruktur energi untuk peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi minyak tanah ke LPG (liquefied petroleum gas). Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang KSDA difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 6 RPJMN 2020-2024 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 1 RPJMN 2020-2024, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; Agenda 2 RPJMN 2020- 2024, yaitu: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dan menjadi landasan bagi penentuan agenda pembangunan lain; Agenda 3 RPJMN 2020-2024 yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; Agenda 5 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; Agenda 6 RPJMN 2020-2024 yaitu: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan Agenda 7 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, yang meliputi:
a.Penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing (Agenda 1).
b.Penyusunan kebijakan pembangunan lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana; dan perubahan iklim (Agenda 6).
c.Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, juga dalam hal pengelolaan sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan (Agenda 1).
d.Penyusunan rencana peningkatan kualitas lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan pembangunan rendah karbon (Agenda 6).
e.Penyusunan rencana pengembangan komoditas unggulan daerah (Agenda 2).
f.Pengembangan inovasi pembangunan pengelolaan sumber daya alam untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pengembangan komoditas unggulan daerah, pembangunan lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana; dan perubahan iklim (Agenda 1,2, dan 6). 49
g.Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk pengelolaan sumber daya alam pendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing; serta pengembangan wilayah (Agenda 1 dan 2).
h.Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana; dan perubahan iklim (Agenda 6).
i.Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target pengelolaan sumber daya alam pendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing; serta pemerataan pengembangan wilayah (Agenda 1 dan 2).
j.Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target pembangunan lingkungan hidup; peningkatan ketahanan bencana; dan perubahan iklim ( (Agenda 6).
1. 7.Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Fungsi Strategis Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:
a.Dukungan terhadap pelaksanaan Reformasi Regulasi Nasional.
b.Penyelenggaraan koordinasi dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
c.Pengawalan terhadap program-program reguler (tugas dan fungsi kementerian/lembaga) dalam rangka memastikan tercapainya sasaran/ target pembangunan sektor kemaritiman dan sumber daya alam. Selain fungsi strategis tersebut, arah program Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) difokuskan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Agenda 7 RPJMN 2020-2024 yaitu: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, serta mendukung pencapaian tujuan Agenda 4 RPJMN 2020-2024 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, yang meliputi:
a.Penyusunan kebijakan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik untuk melayani dan melindungi segenap bangsa serta menegakkan kedaulatan negara (Agenda 7).
b.Penyusunan rencana reformasi kelembagaan birokrasi; penataan kapasitas Lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan gender dan kebebasan; perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; peningkatan akses keadilan dan anti korupsi; optimalisasi kebijakan luar negeri, khususnya melalui dukungan ProPN "Knowlegde Sharing Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular"; dan peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan (Agenda 7).
c.Pengembangan inovasi pembangunan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik (Agenda 7).
d.Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan untuk stabilitas politik, hukum, pertahanan 50 dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik untuk melayani dan melindungi segenap bangsa serta menegakkan kedaulatan negara (Agenda 7).
e.Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran dan target stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik untuk melayani dan melindungi segenap bangsa serta menegakkan kedaulatan negara (Agenda 7).
1. 8.Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan Arah program Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan difokuskan untuk memastikan kebijakan dan rencana pendanaan sesuai Kerangka Pendanaan dalam RPJMN 2020-2024, untuk mencapai sasaran/target 7 (tujuh) agenda pembangunan. Untuk itu, fungsi strategis Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah:
a.Penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber pendanaan pembangunan.
b.Penyusunan rencana pemanfaatan sumber-sumber pendanaan pembangunan.
c.Koordinasi pengelolaan dan pencarian sumber-sumber pendanaan alternatif Non-APBN seperti KPBU.
d.Penyusunan kerangka pendanaan pembangunan, pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran.
e.Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pemanfaatan pendanaan pembangunan.
f.Koordinasi kebijakan dan peraturan pendanaan pembangunan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.
g.Koordinasi sistem sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.
h.Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pemanfaatan pendanaan pembangunan.
1. 9.Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Arah program Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan difokuskan untuk menerjemahkan kaidah pelaksanaan terutama kerangka evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJMN 2020-2024 untuk memastikan pencapaian sasaran/ target 7 (tujuh) agenda pembangunan. Untuk itu, fungsi strategis Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, yaitu:
a.Penyusunan kebijakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan RKP setiap tahun.
b.Penyusunan panduan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang terukur, konsisten, koheren, serta sistematis bagi stakeholder dalam melaksanakan pencapaian sasaran/target.
c.Perumusan dan pembangunan sistem dan informasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang memudahkan stakeholder mendapatkan data perkembangan dan capaian. 51
d.Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pencapaian sasaran/ target nasional dan dampaknya terhadap kemajuan dan kesejahteraan.
e.Koordinasi pelaksanaan Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.
1. 10.Staf Ahli Kementerian PPN/Bappenas memiliki Staf Ahli Menteri yang berperan terutama dalam memberikan rekomendasi menyeluruh terhadap isu-isu dan tema khusus sesuai keahliannya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait sinergi 7 (tujuh) agenda pembangunan. Tugas staf ahli meliputi:
a.Penelaahan terhadap isu-isu strategis dan penugasan bersifat khusus sesuai dengan bidang keahliannya untuk mendukung percepatan pencapaian target-target 7 agenda pembangunan.
b.Penyusunan rekomendasi kebijakan sesuai bidangnya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk mendukung pelaksanaan 7 agenda pembangunan.
c.Perumusan masukan, pendampingan proses, dan penyampaian saran sinkronisasi perencanaan pembangunan kepada para deputi dan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk menjamin kualitas output dan outcome hasil 7 agenda pembangunan.
d.Pelaksanaan analisis mendalam terkait bidang keahliannya dan menjadi bahan pertimbangan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam penyelenggaraan 7 agenda pembangunan dalam kerangka perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis THIS.
e.Pemberian gagasan dan inovasi kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sesuai keahlian bidangnya dalam rangka mendukung pelaksanaan 7 agenda pembangunan sesuai proses bisnis perencanaan bersama dengan para deputi dan jabatan fungsional perencana.
1. 11.Inspektorat Utama Untuk memastikan keteraturan, ketertiban, dan akuntabilitas pelaksanaan maupun prosedur administrasi di Kementerian PPN/Bappenas, ditugaskan kepada Inspektorat Utama untuk memantau kolaborasi unit kedeputian dalam mewujudkan transformasi ekonomi dengan menyinergikan 7 agenda pembangunan. Tugas dari Inspektorat Utama meliputi:
a.Pelaksanaan pengawasan intern di Kementerian PPN/Bappenas terhadap kinerja dan keuangan melalui pengawasan, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
b.Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Kementerian PPN/Bappenas.
c.Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri PPN/Kepala Bappenas.
d.Pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan di Kementerian PPN/Bappenas.
e.Melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional sesuai lingkup bidang tugasnya. 52
f.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas.
1. 12.Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur Kementerian PPN/ Bappenas yang mendukung unit kedeputian dalam mewujudkan transformasi ekonomi dengan menyinergikan 7 agenda pembangunan. Selain tugas tersebut, Sekretariat Kementerian/Sekretariat melaksanakan fungsi pembinaan dalam implementasi peran Kementerian PPN/Bappenas dalam peningkatan kualitas SDM Perencanaan Pembangunan, koordinasi pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan, dan koordinasi lembaga Think Tank pemerintah. Secara rinci tugas Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama meliputi:
a.Pengoordinasian kegiatan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas.
b.Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian PPN/ Bappenas.
c.Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
d.Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
e.Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa.
f.Penyelenggaraan program pendidikan gelar dan non gelar bagi aparatur negara dalam bidang perencanaan serta pembinaan Jabatan Fungsional Perencana Pemerintah.
g.Penyelenggaraan koordinasi pengelolaan Data dan Informasi perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka kebijakan Satu Data Indonesia.
h.Penyelenggaraan koordinasi antar lembaga think tank pemerintah dalam mendukung proses perencanaan pembangunan nasional. 53 Tabel 6. Sinkronisasi antar Deputi Terhadap 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 Sumber: Bappenas, diolah (2020) 54 Gambar 9. Mekanisme Kolaborasi antar Deputi Sumber: Kedeputian Bidang Regional Kementerian PPN/Bappenas (2019) 55 Berdasarkan gambar tersebut di atas, mekanisme kolaborasi antar deputi meliputi: (1) telaah hasil evaluasi pembangunan, (2) penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM); (3) penjabaran KEM ke proyeksi makro setiap wilayah beserta strategi pencapaiannya di setiap wilayah; (4) penjabaran kerangka perencanaan wilayah ke dalam rencana sektor; (5) pengalokasian anggaran (6) penyusunan rencana sektor nasional dan penjabarannya secara wilayah. Mekanisme kolaborasi ini merupakan penjabaran untuk mengurangi inkonsistensi dan kurangnya sinergi kebijakan pembangunan yang disusun antarunit kerja, yang secara rinci diuraikan sebagai berikut:

(1)Telaah Hasil Evaluasi Pembangunan Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan sebagai koordinator dalam penyusunan evaluasi pembangunan menghasilkan hasil evaluasi dan kegiatan-kegiatan riset/kajian menjadi dasar untuk penyusunan kerangka ekonomi makro, sasaran sektor, sasaran regional, dan penyusunan RKP (arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan).
(2)Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) • Dengan mengacu kepada RPJMN, hasil evaluasi RKP tahunan, dan rekomendasi riset/kajian menjadi dasar dalam proses penyusunan target- target pembangunan. Target-target pembangunan yang dimaksud adalah Gini Rasio, Indeks Pembangunan Manusia, Kerangka Ekonomi Makro, Tingkat Pengangguran, Penurunan Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi. Target-target pembangunan tersebut kemudian diturunkan berdasarkan capaian yang diperlukan berdasarkan masing-masing sektor yang ada serta dikelompokkan berdasarkan aspek kewilayahannya. • Target pembangunan menjadi dasar menajamkan perhitungan resource envelope yang diperlukan untuk menentukan besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk membiayai pembangunan
(3)Penjabaran KEM ke Proyeksi Makro Setiap Wilayah Mengacu pada KEM Nasional selanjutnya diturunkan ke dalam proyeksi dasar makro di setiap wilayah (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, dan gini ratio). Hasil dari proyeksi ini menjadi dasar dalam menyusun strategi pembangunan wilayah hingga kebutuhan alokasi anggaran untuk pencapaian proyeksi makro kewilayahan. Produk akhir yang dihasilkan adalah kerangka ekonomi makro wilayah dan arah kebijakan pembangunan prioritas per wilayah. Dalam menghasilkan kerangka dan arah kebijakan per wilayah, Bappeda masing-masing wilayah akan terlibat dalam proses penyusunannya.
(4)Penjabaran Kerangka Perencanaan Wilayah ke dalam Rencana Sektor • Sektor dan regional melakukan koordinasi menyusun kebijakan, sasaran, target, program, kegiatan, proyek prioritas, dan kebutuhan anggaran berbasis wilayah/lokus. 56 • Penyusunan sasaran dan target pembangunan sektor mengacu pada Tema, PN, PP, dan KP dengan dasar kerangka pembangunan wilayah dan lintas sektor. • Selain menetapkan sasaran dan target sektor dalam kerangka Prioritas Nasional, dalam rangka mencapai sasaran pemerataan wilayah dan pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) juga ditetapkan sasaran dan target sektor. • Sasaran dan target sektor yang telah ditetapkan menjadi acuan penyusunan Renja K/L.
(5)Pengalokasian anggaran Dengan mengacu pada KEM, proyeksi makro kewilayahan, serta target pembangunan prioritas nasional dan sektor disusun kerangka pendanaan (resource envelope) sebagai dasar penyusunan pagu indikatif anggaran, pagu anggaran, dan alokasi anggaran, serta arah kebijakan transfer daerah.
(6)Penyusunan Rencana Sektor Nasional • Sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam kerangka prioritas nasional dan prioritas sektor/bidang menjadi dasar pengalokasian anggaran. • Pengalokasian anggaran dilakukan dengan mengacu pada pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran K/L. • Alokasi anggaran ini menjadi dasar penyusunan RKA K/L. Penerapan dari mekanisme kolaborasi tersebut diterapkan pada saat penyusunan produk-produk perencanaan di Kementerian PPN/Bappenas. Diharapkan dengan menggunakan alur mekanisme kolaborasi tersebut bisa menjadi jalur dalam penyusunan perencanaan dapat meningkatkan integrasi dan harmonisasi antar sektor sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi lebih sesuai dengan prinsip THIS. Lebih lanjut, untuk penyusunan produk perencanaan tahunan (RKP) ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Terutama produk ini merupakan produk tahunan yang merupakan salah satu tugas utama dari Kementerian PPN/Bappenas. Beberapa pokok penjelasan proses penyusunan RKP yang perlu diperhatikan oleh unit kerja yaitu: • Draf awal RKP berisi tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional. • Tema, Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas diturunkan dari 7 agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 dengan mempertimbangkan capaian sebelumnya ketersediaan anggaran, dan arahan pembangunan wilayah. • Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga mengkoordinasikan pencapaian sasaran/target pembangunan seluruh sektor. • Penanggung jawab PN/Major Project mengkoordinasikan penyusunan sasaran dan target PN, PP, KP, dan Proyek Prioritas, sedangkan unit mitra K/L mengkoordinasikan penyusunan sasaran/target pembangunan sektor nasional, untuk selanjutnya: 57 ➢ Memetakan kementerian/lembaga dan swasta yang terlibat dalam pencapaian sasaran dan target Prioritas Nasional; ➢ Memastikan Proyek Prioritas tersebut diacu dalam Renja K/L; ➢ Memastikan Proyek Prioritas dianggarkan dalam RKA K/L. • Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga mengkoordinasikan pencapaian sasaran/ target pembangunan seluruh sektor. Penyusunan RKP merupakan perwujudan penjabaran RPJMN dan menjadi pijakan acuan penyelenggaraan pembangunan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, swasta, dan masyarakat. Dalam upaya menyelaraskan tersebut didukung menggunakan aplikasi KRISNA dalam Sistem Kerja Kementerian PPN/Bappenas. Selain penyusunan produk perencanaan tahunan, produk-produk utama dari Kementerian PPN/Bappenas tercerminkan melalui gambar 11 yang menjelaskan mengenai proses bisnis pada tingkat kementerian. Peran perencanaan dan alokasi tercerminkan dari produk perencanaan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang yang dihasilkan. Peran pengendalian tercerminkan dari pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan. Peran enabler tercerminkan melalui pelaksanaan kajian untuk menghasilkan inovasi pembangunan, serta kajian kebijakan strategis. 58 Gambar 10. Proses Bisnis Kementerian PPN/Bappenas Sumber: Bappenas, diolah (2019) Untuk mengefektifkan pencapaian tujuan pembangunan nasional termasuk pencapaian 7 agenda pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas menjalankan 4 (empat) peran yang dijalankan sebagaimana dirangkum dalam proses bisnis pada Gambar 11. Peran perencanaan dan alokasi anggaran tergabung menjadi satu karena menghasilkan output produk yang tak terpisahkan. 59 3.4.3 Penguatan Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pusat Perencanaan pembangunan nasional mempunyai tujuan tertentu yang dituangkan dalam sasaran pembangunan atau indikator-indikator pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut dan strategi nasional yang digunakan maka perlu dikomunikasikan kepada daerah. Dukungan tentang apa yang harus diperankan daerah untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional tersebut sangat penting. Tantangan utama adalah menyelaraskan program dan kegiatan dalam RPJMD/ RKPD dengan RPJMN/ RKP. Untuk ini perlu adanya komunikasi perencanaan pembangunan yang intensif antara Bappenas dengan pemerintah daerah khususnya dengan Bappeda-Bappeda. Hal ini dapat dilakukan dengan menugaskan jabatan fungsional perencana (JFP) baik yang berada di pusat maupun daerah. Selain itu, kedudukan Bappenas sebagai Kementerian Pembina Jabatan Fungsional Perencana (JFP) Nasional baik pusat dan daerah akan memperkuat komunikasi tersebut. Peran JFP baik di pusat dan daerah dan networking antara JFP di pusat dan daerah adalah modal utama yang diperlukan untuk bekerja sama mencari solusi pembangunan Pusat dan Daerah. Selanjutnya, dengan semakin meningkatnya jumlah Fungsional Perencana Ahli Utama (PAU), maka penugasannya sebagai Liason Officer (LO) perencanaan pembangunan daerah di Kementerian PPN/Bappenas diperlukan. Peran LO adalah mengawal dan memfasilitasi perencanaan pembangunan di daerah sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional. Peran LO oleh PAU tersebut diperlukan agar komunikasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian PPN/Bappenas berjalan lancar. 3.4.4 Pelaksanaan Penugasan Khusus Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan beberapa mandat yang perlu dijalankan sebagaimana tertuang di dalam peraturan yang berlaku, yaitu terkait dengan:

1.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan penyusunan Rencana Induk Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional. Hal tersebut tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Rencana Induk SPBE Nasional bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional. SPBE merupakan upaya berkesinambungan dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Kementerian PPN/Bappenas diberikan kewenangan untuk menyusun Domain Arsitektur SPBE data dan informasi. Kementerian PPN/Bappenas dituntut untuk melakukan pembangunan Portal Data Nasional yang memiliki target waktu penyelesaian pada tahun 2019-2025. Kementerian PPN/Bappenas juga dituntut melakukan integrasi layanan SPBE. Integrasi layanan dimaksud adalah Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan melalui Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi dan memiliki target waktu penyelesaian pada tahun 2018-2020. Integrasi layanan dilakukan melalui: • bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi; • penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; 60 • penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan; akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi. Pada akhir tahun 2024, diharapkan telah tercapai keterpaduan dalam implementasi SPBE, baik di Pusat dan Daerah, maupun antara Pusat dan Daerah. Untuk mencapai SPBE yang terpadu, diperlukan pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berupa Rencana Induk SPBE Nasional. Kementerian PPN/Bappenas telah menyusun Rencana Induk SPBE Nasional yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018-2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara. Selain penyusunan rencana induk SPBE Nasional, Kementerian PPN/Bappenas juga ditugaskan untuk melakukan review serta pemantauan dan evaluasi atas rencana induk tersebut. Terkait integrasi perencanaan dan penganggaran, yang juga merupakan salah satu aksi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), telah ditetapkan target- target sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024, yaitu integrasi 100% untuk tingkat Pusat pada tahun 2021, integrasi 100% untuk tingkat Daerah pada tahun 2022, dan integrasi 100% antara Pusat dan Daerah pada tahun 2023.
2.Satu Data Indonesia (SDI) Inisiatif Satu Data Indonesia juga dilaksanakan untuk memenuhi mandat dalam UU No. 25 tentang SPPN yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan harus disusun atas data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan terkait SDI pun kemudian tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres Satu Data). Berdasarkan Perpres tentang SDI ini, Kementerian PPN/Bappenas menentukan target-target capaian program dan kegiatan terkait data dan informasi yang sejalan dengan implementasi SPBE, antara lain: penyusunan arsitektur SPBE Nasional Domain Data dan Informasi; Koordinasi Penyelenggaraan Tata Kelola Data dan Informasi Antar instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; Koordinasi dan Konsultasi Penerapan Manajemen Data SPBE; Penyusunan Pedoman Manajemen Data SPBE; Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi; dan Pembangunan Portal Data Nasional. Selama 5 (lima) tahun ke depan, SDI akan dioptimalisasikan pelaksanaannya guna mengelola dan mengoordinasikan pembinaan data dan informasi perencanaan yang lebih akurat untuk mendukung proses penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan secara efektif. Pada tahap awal, kebijakan SDI akan dirumuskan dengan melibatkan Pembina Data utama dan seluruh Walidata K/L dan Daerah. Tahap selanjutnya akan fokus pada implementasi kebijakan Satu Data Indonesia yang didukung oleh Sarana dan Prasarana TIK, sistem data dan informasi yang terintegrasi, dan ekosistem Data dan Informasi yang berkualitas. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi perumusan standar dan prosedur pengelolaan data dan informasi, percepatan interkoneksi dan integrasi sarana dan prasarana TIK antara K/L dan daerah, pengembangan perangkat analisa dan informasi serta Decision Support System (DSS) dalam program prioritas strategis, didukung oleh Capacity Building/Bimbingan Teknis, Knowledge Sharing/Sosialisasi, dan pengembangan inovasi yang melibatkan masyarakat luas. Di dalam Kementerian PPN/Bappenas, Satu Data akan dikoordinasikan oleh Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, koordinasi kesekretariatan dilaksanakan oleh 61 Gambar 11. Kekuatan SDM PNS Kementerian PPN/Bappenas Sumber: LKJ Kementerian PPN/Bappenas (2019) Deputi Bidang Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, dan wali data diampu oleh Sekretariat Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Koordinasi dilakukan dengan K/L terkait sebagai pembina tingkat pusat meliputi: Kementerian PAN-RB, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Badan Informasi Geospasial; serta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana satu data di tingkat daerah. 3.4.5 Penguatan SDM Sampai dengan akhir tahun 2019, Kementerian PPN/Bappenas didukung oleh SDM sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 857 orang terdiri atas pegawai laki-laki sebanyak 554 orang (64,64%) dan perempuan sebanyak 303 orang (35,36%). Berdasarkan kualitas Pendidikan mayoritas berpendidikan lulusan Master (S2) sebesar 43,39%, Sarjana (S1) sebesar 23,64%, Doktor (S3) sebesar 11,15%, Diploma (D3) sebesar 4,73%, serta berpendidikan SMU sebesar 16% dan beberapa masih berpendidikan SMP dan SD. Jika dilihat dari golongan jabatan pegawai, mayoritas terbesar ber-Golongan III sebesar 50,64%, Golongan IV sebesar 40,02% dan sisanya Golongan II sebesar 9,33%. Gambaran atas SDM PNS Kementerian PPN/Bappenas dapat dilihat dari Gambar 12. Pada Tabel 7 selanjutnya dapat dilihat jumlah kebutuhan sumber daya manusia agar optimalisasi peran Kementerian PPN/Bappenas guna mengawal proses pelaksanaan pembangunan dari siklus awal hingga akhir bisa berjalan dengan baik.Secara umum, selama 5 tahun ke depan masing-masing Eselon I yang ada di kedeputian akan mendapatkan rata- rata per tahun sekitar 24 orang pegawai. Untuk di Kesekretariatan diperkirakan akan menambah sebanyak 69 orang pegawai rata-rata per tahun. Tujuan penambahan SDM internal kesekretariatan adalah untuk mengoptimalisasikan pelayanan Kementerian PPN/Bappenas kepada seluruh unit kerja internal di Kementerian PPN/Bappenas. Pada Unit Kerja Inspektorat Utama akan mendapatkan tambahan SDM sebanyak 10 pegawai di akhir 2024. Tabel 7. Proyeksi Kebutuhan PNS Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 62 Sebagaimana diketahui dari Gambar 12, pada awal Januari Tahun 2020 total pegawai yang terhitung di Kementerian PPN/Bappenas berjumlah 2.134 pegawai, baik yang PNS maupun yang non-PNS. Diharapkan pada akhir 2024, jumlahnya akan bertambah 1.425 pegawai baru atau menjadi 3.559 pegawai yang ada di Kementerian PPN/Bappenas. Dari proyeksi tersebut, maka pada tahun 2024, Kementerian PPN/Bappenas jumlah pegawainya akan meningkat sebanyak 70% dari pada sebelumnya. Diharapkan dengan adanya tambahan SDM tersebut akan berdampak bagi pelaksanaan peran, tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang optimal dan efektif. Selain menambah jumlah SDM di Kementerian PPN/Bappenas, selama 5 (lima) tahun ke depan, SDM yang ada saat ini akan terus di tingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan peran dari Kementerian PPN/Bappenas. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas di Kementerian PPN/Bappenas diarahkan pada:
1.Penyusunan rencana berdasarkan bukti dengan prinsip THIS.
2.Penyusunan alokasi anggaran yang efektif dan efisien dan pengembangan model pembiayaan pembangunan.
3.Pemantauan, pengendalian dan evaluasi proses pembangunan.
4.Proses dalam menghasilkan inovasi dalam penyusunan rencana dan pengendalian pembangunan.
5.Penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan yang inovatif dan cepat tanggap terhadap kemajuan bangsa dan masyarakat. No Organisasi Kementerian PPN/Bappenas Proyeksi Kebutuhan PNS berdasarkan ABK Total 2020 2021 2022 2023 2024 1 Deputi Bidang Ekonomi 27 27 27 27 27 135 2 Deputi Bidang Pengembangan Regional 26 26 26 26 26 130 3 Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam 26 26 26 26 26 130 4 Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan 22 22 22 22 22 110 5 Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan 24 24 24 24 24 120 6 Deputi Bidang Sarana dan Prasarana 21 21 21 21 21 105 7 Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 25 25 25 25 25 125 8 Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan 26 26 26 26 26 130 9 Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan 17 17 17 17 17 85 10 Sekretariat Kementerian PPN/ Sekretariat Utama Bappenas 69 69 69 69 69 345 11 Inspektorat Utama 4 4 4 4 4 20 Jumlah 287 287 287 287 287 1435 63
6.Peningkatan kapasitas dalam berdiskusi dan bernegosiasi dengan K/L. Sedangkan untuk rencana pengembangan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas meliputi proses-proses sebagai berikut:
1.Penyusunan draft Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) untuk seluruh jabatan yang ada di Kementerian PPN/Bappenas.
2.Melakukan Re-Assessment terhadap pegawai yang telah di-asses khususnya pada jabatan-jabatan fungsional.
3.Melakukan penyesuaian terhadap Annual Work Plan (AWP) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pengembangan Kompetensi di Kementerian PPN/Bappenas, sehubungan dengan adanya pemotongan anggaran akibat pandemi COVID-19 untuk memastikan agar kegiatan pengembangan kompetensi tetap dapat terlaksana.
4.Kegiatan pengembangan kompetensi akan tetap dilaksanakan sesuai AWP Pengembangan Kompetensi Biro SDM yang mengacu pada Human Capital Development Plan (HCDP).
5.Melakukan evaluasi pelaksanaan HCDP terutama dengan diberlakukannya Work From Home (WFH).
6.Pengembangan sistem manajemen kinerja pegawai.
7.Reviu atas kelas jabatan yang telah ditetapkan, mengikuti rencana penyederhanaan birokrasi dengan penghapusan jabatan Administrator dan Pengawas.
8.Pelaksanaan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ. 3.4.6 Manajemen Perubahan Dinamika Kementerian PPN/ Bappenas dalam menanggapi berbagai perubahan dari luar yaitu stakeholder dan masyarakat, mendorong adanya perubahan pengelolaan internal secara terstruktur dan terprogram melalui Reformasi Birokrasi. Perubahan yang terjadi terhadap masing-masing staf Kementerian PPN/Bappenas tidak mungkin diakomodasi oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai lembaga mengelola perubahan berdasarkan perubahan orang per orang tersebut. Secara garis besar, manajemen perubahan Kementerian PPN/Bappenas difokuskan kepada (1) penguatan posisi dan peran lembaga perencana; (2) pentahapan perubahan/peta jalan manajemen perubahan; dan (3) penjabaran operasionalisasi peran, yang diuraikan sebagai berikut:

(1)Penguatan Posisi dan Peran Lembaga Perencana Melalui arahan Presiden dan landasan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2017 tentang Kementerian PPN/Bappenas mengalami reposisi dan penguatan sebagai Clearing House, dengan kewenangan merumuskan kebijakan nasional, menyusun perencanaan pembangunan, melakukan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai perencanaan yang disusun, serta menentukan penganggaran dan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan mengawal penganggaran dimaksud. Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 mendorong perubahan Kementerian PPN/Bappenas untuk 5 tahun ke depan menuju tema National Planning 4.0, di mana Kementerian PPN/Bappenas diharapkan mampu mencapai visi “Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, didukung dengan penguatan wewenang, penguatan kapasitas organisasi internal, dan 64 penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam mengawal pembangunan nasional.
(2)Peta Jalan Manajemen Perubahan Transformasi Positioning Perubahan Kementerian PPN/Bappenas menuju National Planning 4.0 terdiri atas 4 tahapan/fase transformasi, yaitu fase Fondasi Awal Transformasi (tahun 2017-2020), fase Penguatan Kapabilitas Internal (tahun 2020- 2021), fase Peran Clearing House (tahun 2021-2023), dan Fase National Planning 4.0 (tahun 2023-2024). Masing-masing tahapan/fase terdiri atas beberapa milestone penting yang menandai pencapaian organisasi menuju penguatan wewenang dan peningkatan kapasitas organisasi Kementerian PPN/Bappenas. Gambar 12 menunjukkan keseluruhan tahapan/fase transformasi perubahan dimaksud. Guna memastikan transformasi perubahan tersebut menuju National Planning 4.0, quick wins, manajemen perubahan di Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 difokuskan pada tiga aspek yaitu: (i) penyederhanaan birokrasi; (ii) perbaikan berkelanjutan atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; dan (iii) penerapan Integrated Digital Workspace dan Smart Office (IDW-SO). Selanjutnya, pelaksanaan atas manajemen perubahan tersebut direncanakan seperti pada Gambar 13. Gambar 12. Peta Jalan (Roadmap) Transformasi Perubahan Kementerian PPN/Bappenas Sumber: Bappenas, diolah (2020) 65 Masing-masing tahapan/fase terdiri atas beberapa milestone penting yang menandai pencapaian organisasi menuju penguatan wewenang dan peningkatan kapasitas organisasi Kementerian PPN/Bappenas.
(3)Penjabaran Operasionalisasi Peran Manajemen perubahan dilakukan dalam rangka memantapkan kualitas pelaksanaan 4 (empat) peran Kementerian PPN/Bappenas yaitu sebagai Perencana, Alokasi, Pengendalian dan Enabler. Peran sebagai perencana Kementerian PPN/Bappenas memantapkan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran, serta penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik dan integratif dalam penetapan program dan kegiatan K/L/D. Mengalokasikan pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan, dan pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan merupakan memantapkan peran Kementerian PPN/Bappenas dalam Alokasi. Penguatan pengendalian dimaksudkan untuk meningkatkan peran pasca perencanaan untuk memastikan pencapaian sasaran/ target pembangunan baik prioritas nasional maupun reguler. Peran enabler pembangunan merupakan rumusan peran baru Kementerian PPN/Bappenas yang dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan nasional melalui pengembangan inovasi pembangunan, sinkronisasi kelembagaan dan regulasi, sinkronisasi dan sinergitas kebijakan Selain itu, manajemen perubahan di Kementerian PPN/Bappenas merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan (business process); dan (c) sumber daya manusia aparatur. Manajemen perubahan di Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan terutama untuk memberi dampak positif pada perbaikan proses utama perencanaan pembangunan nasional, termasuk juga aktivitas pengendalian melalui peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House. 66 Untuk mencapai Tujuan ke-1: “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berorientasi Hasil dan Mempercepat Kemajuan Indonesia” telah dirumuskan Sasaran Strategis: (1) Meningkatnya kualitas integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan, dan (2) Meningkatnya efektivitas pengendalian pembangunan. Sedangkan untuk mencapai Tujuan ke-2: “Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan” telah dirumuskan Sasaran Strategis Terwujudnya kebijakan pembangunan yang visioner. Selanjutnya untuk mencapai Tujuan ke-3: “Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Perencanaan yang Berkualitas dan Kredibel” telah dirumuskan Sasaran Strategis Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM. Keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas tersebut diukur melalui target kinerja atau indikator kinerja utama yang telah ditetapkan pada setiap sasaran. Tabel 8 berikut menjelaskan target kinerja dan indikator utama pada setiap sasaran strategis. 67 Tabel 8. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 Tujuan Bappenas Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target 2020 2021 2022 2023 2024 Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia 1 SS-1: Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional.
1. a.Integrasi Perencanaan Pembangunan Pusat
2. b.Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pusat
3. c.Sinergi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah 75 80 85 90 95 Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi 85% 87,5% 90% 92,5% 95% 2 SS-2: Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional
4. a.Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Pusat
5. b.Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah 80-83,9% 84-87,9% 88-91,9% 92-95,9% 96-100% Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan 3 SS-3: Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner 3.1. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L 85-87,9% 88-90,9% 91-93,9% 94-96,9% 97-100% 3.2. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L 75-79,9% 80-84,9% 85-89,9% 90-94,9% 95-100% Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien 4 SS-4: Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
6. a.Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas 83,00 86,00 90,00 90,50 91,00
7. b.Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional 85 88 90 92 95
8. c.Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional 85% 88% 90% 92% 95% Sumber: Bappenas, diolah (2020) 68 Dalam memastikan IKU Kementerian PPN/Bappenas dapat tercapai setiap tahunnya, maka diperlukan gambaran waktu pengukuran kinerja yang dimaksud (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional). Kinerja unit kerja dapat diukur dengan baik apabila setiap individu mempunyai penugasan yang mendukung ketercapaian kinerja unit kerja tersebut. Penugasan setiap individu merupakan hasil turunan dari indikator kinerja utama (cascading IKU). Penurunan/Pemetaan indikator kinerja utama (cascading IKU) dilakukan secara hierarkis sesuai dengan tingkatan pengelolaan kinerja dengan memperhatikan level wewenang dan tanggung jawab unit kerja. Berikut alur proses cascading IKU berdasarkan logic model penurunan kinerja organisasi: Gambar 13. Waktu Pengukuran Kinerja IKU Gambar 14. Alur Proses Cascading Sumber: Bappenas, diolah (2020) Sumber: Bappenas, diolah (2020) 69 Berdasarkan alur proses cascading IKU tersebut penugasan setiap individu disusun berdasarkan kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja. Penugasan individu merupakan rincian dari kegiatan yang telah disusun oleh unit kerja pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan tetap memperhatikan ketercapaian indikator kinerjanya. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam cascading IKU yaitu:
  1. 1.Menurunkan (cascading) indikator kinerja level Kementerian sampai dengan indikator kinerja level eselon II;
  2. 2.Memetakan kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja eselon II;
  3. 3.Memetakan tahapan pelaksanaan setiap kegiatan;
  4. 4.Menetapkan koordinator/tim pelaksana dan tugas dari masing-masing individu. Data dukung yang digunakan untuk menyusun pemetaan indikator kinerja sampai penugasan individu antara lain dokumen perjanjian kinerja UKE I dan II serta Tabel Informasi Kinerja dan Anggaran (yang disampaikan pada saat pengusulan RKA K/L). Gambar 16 berikut merupakan contoh format penyusunan cascading IKU. Penyusunan pemetaan indikator kinerja pada Unit Kerja Staf Ahli akan merujuk pada IKU Menteri yang menggambarkan peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai enabler/pemampu. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Staf Ahli Menteri yaitu memberikan rekomendasi terkait isu-isu strategis nasional yang meliputi bidang infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, ekonomi, pemerataan wilayah, dan kelembagaan. Untuk menjalankan penugasannya, para Perencana Ahli Utama (PAU) berperan aktif dalam keanggotaan tim ahli dalam pelaksanaan kajian-kajian strategis sejalan dengan tugas dan fungsi Staf Ahli tersebut. Adapun PAU yang ditugaskan sebagai anggota tim ahli akan dikoordinasikan oleh masing-masing Deputi dan memperoleh pendampingan dan supervisi dari para Staf Ahli. Gambar 15. Format Cascading IKU sampai dengan Penugasan Individu pada Unit Kerja Sektoral Sumber: Bappenas, diolah (2020) 70 Gambar 16. Format Cascading Indikator Kinerja pada Unit Kerja Staf Ahli 4.1.1 Pelaksana Kinerja Program Perencanaan Pembangunan Nasional Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas: (SS-1) Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional, (SS-2) Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional, dan (SS-3) Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner akan dicapai melalui Program Teknis yaitu Program Perencanaan Pembangunan Nasional. Pelaksana kinerja Program Perencanaan Pembangunan Nasional difokuskan untuk melaksanakan tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian dan enabler. Unit kerja utama yang menyelenggarakan fungsi dan peran tersebut adalah:
  5. 1.Deputi Bidang Ekonomi
  6. 2.Deputi Bidang Pengembangan Regional
  7. 3.Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
  8. 4.Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
  9. 5.Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan
  10. 6.Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
  11. 7.Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
  12. 8.Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
  13. 9.Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Selain Deputi, juga terdapat Staf Ahli Menteri PPN dan unit kerja yang menangani penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi SDM perencana pusat dan daerah, unit kerja yang menangani pengelolaan sistem data dan informasi perencanaan pembangunan, unit kerja yang melakukan analisis kebijakan kinerja, serta unit kerja yang menangani prosedur perencanaan dan penganggaran lintas bidang yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Dalam rangka optimalisasi sumber daya manusia, para PAU terlibat dalam pencapaian sasaran kinerja Program Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian dan enabler. Selain itu, PAU atas penugasan dari Deputi juga mendukung kegiatan perencanaan Sumber: Bappenas, diolah (2020) 71 lintas bidang dan pencapaian kinerja unit kerja lainnya sesuai dengan keahlian masing-masing. Program Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut mempunyai 4 (empat) sasaran program yang akan dicapai yaitu:
  14. 1.Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional sesuai bidangnya.
  15. 2.Terwujudnya efektivitas proses pengendalian pembangunan sesuai bidangnya.
  16. 3.Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai bidangnya.
  17. 4.Terwujudnya kebijakan inovasi pembangunan sesuai bidangnya. Selanjutnya Sasaran Kegiatan pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional akan dicapai sebanyak 4 (empat) sasaran, yaitu:
  18. 1.Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional sesuai lingkupnya.
  19. 2.Terwujudnya efektivitas proses pengendalian pembangunan sesuai lingkupnya.
  20. 3.Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkupnya.
  21. 4.Terwujudnya kebijakan inovasi pembangunan sesuai lingkupnya. Pencapaian keempat sasaran kegiatan tersebut dibuktikan dengan output kegiatan yang akan dihasilkan pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional sebanyak 11 (sebelas) yang dihasilkan dari komponen utama: Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Kajian. Kesebelas output kegiatan tersebut, yaitu:
  22. 1.Kebijakan perencanaan
  23. 2.Rencana pembangunan nasional jangka pendek
  24. 3.Rencana pembangunan nasional jangka menengah
  25. 4.Rencana pembangunan nasional jangka panjang
  26. 5.Sistem/regulasi perencanaan pembangunan
  27. 6.Informasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan
  28. 7.Informasi hasil pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
  29. 8.Sistem/regulasi pengendalian pembangunan
  30. 9.Rekomendasi percepatan pembangunan
  31. 10.Kebijakan inovasi pembangunan
  32. 11.Fasilitasi peningkatan institusi perencana yang berkelanjutan. 72 Dari kesebelas output Kegiatan tersebut dapat dipetakan berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas. Pemetaan output tersebut dapat dilihat pada Gambar 18. 4.1.2 Pelaksana Kinerja Program Dukungan Manajemen Untuk Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas yaitu SS-4: Meningkatkan kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM akan dicapai melalui Program Generik: Program Dukungan Manajemen. Pelaksanaan kinerja Program Dukungan Manajemen difokuskan untuk mendukung pelaksanaan tugas utama dalam menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian dan enabler, serta menjalankan peran Clearing House. Unit yang melaksanakan fungsi pelayanan adalah unit kerja di bawah Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas dan unit kerja di bawah Inspektorat Utama Bappenas. Program Dukungan Manajemen mempunyai 2 (dua) sasaran program, yaitu:
  33. 1.Terlaksananya pelayanan dukungan manajemen.
  34. 2.Terlaksananya pelayanan pengawasan internal. Pencapaian kedua sasaran program tersebut merupakan penggabungan dari 10 (sepuluh) sasaran kegiatan yang akan dihasilkan. Selanjutnya jumlah output kegiatan pada Program Dukungan Manajemen adalah sebanyak 17 output kegiatan. Dari ketujuhbelas output kegiatan tersebut dapat dipetakan berdasarkan Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas. Pemetaan output kegiatan dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 17. Pemetaan Output Utama Kementerian PPN/Bappenas Sumber: Bappenas, diolah (2020) 73 Gambar 18. Pemetaan Output Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen 4.2 Kerangka Pendanaan Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional dan sebagai upaya pencapaian target kinerja tahun 2020- 2024, Kementerian PPN/Bappenas merumuskan suatu kerangka pendanaan untuk: 1) Program Perencanaan Pembangunan Nasional, dan 2) Program Dukungan Manajemen. 4.2.1 Kerangka Pendanaan Program Perencanaan Pembangunan Nasional Pendanaan untuk Program Perencanaan Pembangunan Nasional digunakan untuk menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengalokasian, pengendalian, dan enabler, dan juga menjalankan peran sebagai clearing house berdasarkan 4 (empat) kegiatan/komponen utama yaitu: koordinasi, kajian, pemantauan, dan evaluasi. Pada Gambar 18 dijelaskan bahwa setiap kegiatan/komponen utama akan menghasilkan Output Kegiatan. Berikut penjabaran aktivitas dari masing-masing komponen utama tersebut.
  35. 1.Koordinasi. Kegiatan koordinasi menghasilkan 8 (delapan) output, yaitu:
9. a.Output : Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Aktivitasnya antara lain: - Penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik dan integratif dalam penetapan program dan kegiatan K/L/D. - Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan. - Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, serta penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana. Sumber: Bappenas, diolah (2020) 74 - Penyusunan kerangka ekonomi makro. - Pembahasan trilateral meeting - Pembahasan Renja dan RKA-KL
10. b.Dokumen Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Aktivitasnya berupa koordinasi penyusunan RPJMN
11. c.Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aktivitasnya berupa koordinasi penyusunan RPJP
12. d.Rekomendasi Percepatan Pembangunan Aktivitasnya: - Kegiatan koordinasi strategis pelaksanaan penugasan khusus (national concern), seperti: Sistem Pemerintah Berbasis Elektonik (SPBE), Satu Data Indonesia (SDI), Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG’s), dan lain-lain. - Pendampingan kegiatan PHLN.
13. e.Peningkatan Kapasitas SDM Perencana Pusat dan Daerah Aktivitasnya berupa penyelenggaraan diklat perencana bagi peserta pusat dan daerah.
14. f.Sistem/regulasi perencanaan Aktivitasnya diantaranya berupa koordinasi pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran.
15. g.Sistem/regulasi pengendalian Aktivitasnya diantaranya berupa koordinasi pengembangan sistem pelaporan pemantauan dan evaluasi.
16. h.Kebijakan Inovasi Pembangunan Aktivitasnya berupa pengembangan inovasi pembangunan yang dihasilkan dari koordinasi strategis dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh unit sektor terkait untuk menyusun perencanaan dan dijalankan oleh K/L/D.
  1. 2.Kajian. Kegiatan kajian dilakukan melalui kegitan kajian strategis, kajian cepat tanggap, dan kajian inovasi pembangunan berkelanjutan. Kegiatan kajian ini dapat menghasilkan 3 (tiga) output, yaitu:
17. a.Output: Kebijakan Perencanaan Aktivitasnya dapat berupa: - Penyusunan kesiapan kriteria pelaksanaan major project yang dilakukan oleh unit kerja sektor. Hasil kegiatan ini menjadi input dalam penyusunan RKP berikutnya. - Penyusunan modeling outlook ekonomi/kewilayahan. - Penyusunan kebijakan perencanaan yang dilakukan oleh unit kerja dalam mendukung penyusunan RKP, background study RPJMN, maupun background study RPJP. Background study RPJMN dan RPJPN sudah mulai dilakukan tahun 2022 dan 2023. - Pengembangan pendanaan pembangunan (rancangan pendanaan), yang dilakukan oleh unit kerja pendanaan. Hasil kegiatan ini menjadi dasar perhitungan pembiayaan dalam penyusunan perencanaan. 75 - Pengembangan rancang bangun pembangunan infrastruktur prioritas nasional.
18. b.Output: Rekomendasi Percepatan Pembangunan. Aktivitasnya dapat berupa pelaksanaan kajian strategis dalam rangka pelaksanaan penugasan khusus dan kaji cepat tanggap dalam rangka penyelesaian isu strategis nasional, dapat dilaksanakan oleh seluruh unit kerja sesuai penugasan. Hasil ini menjadi rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup/bidang.
19. c.Output: Kebijakan Inovasi Pembangunan. Aktivitasnya dapat berupa kajian kebijakan inovasi pembangunan. Hasil dari rekomendasi ini menjadi masukan dalam perencanaan untuk unit kerja sektor dan ditindaklanjuti oleh K/L/D.
  1. 3.Pemantauan dan Evaluasi. Kegiatan pemantauan dapat menghasilkan 2 (dua) output, yaitu:
20. a.Output Informasi Hasil Pelaksanaan Rencana. Aktivitasnya : - Memantau pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh K/L mitra. - Mengawal pelaksanaan rencana dan memberikan tindakan korektif dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana. - Memberikan hasil evaluasi dan masukan untuk menyusun perencanaan tahun berikutnya.
21. b.Output Informasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Rencana. Aktivitasnya: - Memantau pengendalian pelaksanaan pembangunan melalui sistem aplikasi e-monev. - Mengawal pelaksanaan pembangunan dan memberikan tindakan korektif dalam rangka pengendalian pencapaian pembangunan. - Memberikan hasil evaluasi dan masukan untuk menyusun perencanaan tahun berikutnya. 76 Keterkaitan antara aktivitas dengan Output Kegiatan dan fungsi dapat dilihat sebagaimana pada gambar 20. 4.2.2 Kerangka Pendanaan Program Dukungan Manajemen Pendanaan untuk Program Dukungan Manajemen digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama kelembagaan yaitu:
  1. 1.Layanan Dukungan Manajemen Pendanaan digunakan untuk kegiatan mencakup:
22. a.pelayanan Kehumasan, Keprotokolan/Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan.
23. b.pelayanan pembinaan dan pelayanan hukum.
24. c.pelayanan penyusunan perencanaan, analisis organisasi, dan tata laksana.
25. d.pelayanan penyusunan kebijakan dan pelayanan kepegawaian.
26. e.pelayanan umum dan keuangan.
27. f.pelayanan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan nasional.
28. g.pelayanan dukungan penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan.
29. h.pelayanan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan umum dan operasional.
  1. 2.Layanan Pengawasan Intern Pendanaan digunakan untuk kegiatan mencakup:
30. a.Pelayanan kegiatan penjaminan/assurance berupa pengawasan, evaluasi, reviu dan pemantauan baik dalam lingkup administrasi umum maupun kinerja kelembagaan. Gambar 19. Keterkaitan Aktivitas dan Output Kegiatan Sumber: Bappenas, diolah (2020) 77
31. b.Pelayanan konsultansi/consulting baik dalam bentuk pendampingan, pembinaan atau kegiatan edukasi lainnya dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.
32. c.Pelaksanaan manajemen internal dalam rangka mendukung peningkatan kapabilitas Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian PPN/Bappenas sesuai strandar yang berlaku. Guna memastikan pencapaian sasaran strategis dalam pelaksanaan program, disampaikan angka dasar jangka selama lima tahun dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah sebagai indikasi pendanaan Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana terlampir. Rencana pendanaan ini bersifat indikatif dan dapat berubah menurut kondisi dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut dan rincian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran. 78 Tabel 9. Target Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS Target Kinerja PROGRAM KEGIATAN Alokasi Anggaran (dalam ribuan) 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
  1. 1.Menyelenggar akan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa
  2. 1.Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia
  3. 1.Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional 75 80 85 90 95 Program Perencanaan Pembangunan Nasional 948.984.846 1.034.458.155 1.052.100.131 1.070.624.203 1.107.727.302 Persentase yang Memenuhi Standar Kompetensi 85% 87,5% 90% 92,5% 95%
  4. 2.Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92- 95,9 96- 100
  5. 2.Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan
  6. 3.Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L 85- 87,9% 88- 90,9% 91- 93,9% 94- 96,9% 97- 100% Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional 75- 79,9% 80- 84,9% 85- 89,9% 90- 94,9% 95- 100%
  7. 2.Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien
  8. 3.Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien
  9. 4.Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/ Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas 83,00 86,00 90,00 90,50 91,00 Program Dukungan Manajemen 880.250.000 899.680.489 908.736.139 917.963.221 928.229.058 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional 85 88 90 92 95 Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional 85% 88% 90% 92% 95% TOTAL 1.829.234.846 1.934.138.644 1.960.836.270 1.988.587.424 2.035.956.360 Sumber: Bappenas, diolah (2020) 79 Untuk mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka di dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 telah dirumuskan visi Kementerian PPN/Bappenas yaitu “Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Berlandaskan visi tersebut, telah dirumuskan tujuan Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:
  10. 1.Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
  11. 2.Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
  12. 3.Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020- 2024, setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dituangkan dalam Visi Kementerian PPN/Bappenas. Demikian Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2O2O-2O24 agar dapat menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian pelaksanaan rencana, dan menghasilkan kebijakan-kebijakan inovasi pembangunan; serta menjadi acuan dalam penyusunan Renstra unit kerja Eselon I di Kementerian PPN/Bappenas. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ttd. SUHARSO MONOARFA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, RR.Rita z=.-- Erawati 80 81 Lampiran 1 Kerangka Pendanaan Jangka Menengah Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 1.829.234.8 46 1.934.138.6 44 1.960.836.2 70 1.988.587.4 24 2.035.956.3 60 055.01.01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BAPPENAS 880.250.000 899.680.489 908.736.139 917.963.221 928.229.058 SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS 870.250.000 889.123.489 897.652.139 906.607.221 916.010.058 Pelayanan Kehumasan, Keprotokolan/Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan 33.000.000 48.522.203 48.522.203 48.522.203 48.522.203 Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Pelayanan Kehumasan, Keprotokolan/Persidang an, dan Ketatausahaan Pimpinan 01- Terlaksananya Pelayanan Kehumasan, Keprotokolan/ Persidangan, dan Ketatausahaan Pimpinan % pemenuhan permohonan/ permintaan informasi dan dokumentasi publik 90% 94% 96% 98% 100 % 33.000.000 48.522.203 48.522.203 48.522.203 48.522.203 Tingkat kepuasan publik atas pelayanan informasi dan dokumentasi Baik Baik Baik Baik Baik % penyebaran informasi ke media sesuai rencana 90% 94% 96% 98% 100 % % penyebaran informasi di internal lembaga 90% 94% 96% 98% 100 % % penyebaran informasi ke lembaga mitra (eksternal) 90% 94% 96% 98% 100 % Tingkat kepuasan pimpinan atas pelaksanaan manajemen kesekretariatan pimpinan Baik Baik Baik Baik Baik Tingkat kepuasan pimpinan atas pelayanan dukungan persidangan dan keprotokolan Baik Baik Baik Baik Baik Pembinaan dan Pelayanan Hukum 3.950.400 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Biro Hukum Pembinaan dan Pelayanan Hukum 01- Terlaksananya pelayanan pembinaan dan pelayanan hukum % penyelesaian kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan 90% 94% 96% 98% 100 % 3.950.400 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 % pelayanan terhadap permintaan pendampingan 90% 94% 96% 98% 100 % Penyusunan Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana 4.698.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Biro 82 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Penyusunan Perencanaan, Analisis Organisasi, dan Tata Laksana 01- Terlaksananya pelayanan penyusunan perencanaan, analis organisasi, dan tata laksana Nilai kepuasan layananan perencanaan, organisasi dan tatalaksana Baik Baik Baik Baik Baik 4.698.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana % Akurasi realisasi penyerapan anggaran Kementerian PPN/Bappenas 90% 94% 96% 98% 100 % % penyelesaian Rencana Strategis, Renja K/L dan RKA K/L Kementerian PPN/Bappenas yang diterima oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas 90% 94% 96% 98% 100 % % penerapan program RB di Kementerian PPN/Bappenas dan UKE 90% 94% 96% 98% 100 % % Capaian kinerja dan akuntabilitas Kementerian PPN/Bappenas 90% 94% 96% 98% 100 % % penyelesaian fasilitasi pengembangan kerjasama untuk mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan 90% 94% 96% 98% 100 % Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian 17.000.000 17.850.000 18.742.500 19.679.625 20.663.606 Biro Sumber Daya Manusia Penyusunan Kebijakan dan Pelayanan Kepegawaian 01- Terlaksananya pelayanan penyusunan kebijakan dan pelayanan kepegawaian Persentase kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia yang tersusun 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 17.000.000 17.850.000 18.742.500 19.679.625 20.663.606Indeks Profesionalitas ASN Kementerian PPN/Bappenas 82 82,5 83 83,5 84 Tingkat Kepuasan Layanan Biro SDM Baik Baik Baik Baik Baik Pelayanan Umum dan Keuangan 426.151.124 528.099.336 528.099.336 528.099.336 528.099.336 Biro Umum Pelayanan Umum dan Keuangan 01-Terlaksana- nya Pelayanan Umum dan Keuangan Indeks kepuasan pengguna layanan umum, keuangan, pengadaan dan layanan internal, serta pengelolaan Barang Milik Negara Baik Baik Baik Baik Baik 426.151.124 528.099.336 528.099.336 528.099.336 528.099.336 Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional 60.000.000 63.000.000 66.150.000 69.457.500 72.930.375 Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional 01-Terlaksana- nya Pelayanan Pengelolaan Data dan Keandalan Layanan Sistem Infrastruktur TI dan Data Center (Uptime) >90 % >90% >90% >90% >90% 60.000.000 63.000.000 66.150.000 69.457.500 72.930.375 83 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Informasi Perencanaan Pembangu-nan Nasional Ketersediaan Layanan Data dan Informasi Renbang Baik Baik Baik Baik Baik Keandalan Sistem Informasi yang dikelola (% Unit Aplikasi dan Website yang berfungsi) >90 % >90% >90% >90% >90% Ketersediaan Layanan Perpustakaan dan Pembinaan Kearsipan Baik Baik Baik Baik Baik Pengembangan analitika dan riset Data dan Informasi Renbang (Kegiatan) 25 25 25 25 25 Pengembangan Kemitraan Data dan Informasi Renbang (Kegiatan) 10 10 10 10 10 Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan 85.450.476 58.607.179 63.093.329 67.803.786 72.749.767 Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangunan 01-Terlaksana- nya Pelayanan Dukungan Penyusunan Perencanaan Kebijakan Pembangu-nan Pendapat stakeholder terhadap proses perencanaan Baik Baik Baik Baik Baik 85.450.476 58.607.179 63.093.329 67.803.786 72.749.767 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional 240.000.000 164.044.771 164.044.771 164.044.771 164.044.771 Biro Umum Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional 01-Tersedianya Pelayanan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan Umum dan Operasional % tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian PPN/Bappenas sesuai rencana 90% 94% 96% 98% 100 % 240.000.000 164.044.771 164.044.771 164.044.771 164.044.771 INSPEKTORAT UTAMA 10.000.000 10.557.000 11.084.000 11.356.000 12.219.000 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum 6.750.000 7.087.000 7.481.700 7.886.000 8.247.000 Inspektorat Bidang Administrasi Umum Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum 01-Terlaksana- nya Pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Administrasi Umum Tingkat kepuasan unit kerja atas layanan pengawasan intern Baik Baik Baik Baik Baik 6.750.000 7.087.000 7.481.700 7.886.000 8.247.000 Persentase (%) Pelaksanaan Pendampingan Eksternal 100 % 100 % 100 % 100% 100 % Persentase (%) Rekomendasi Pengawasan Intern bidang administrasi umum 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 84 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Persentase (%) Rekomendasi Hasil Validasi/self assessment penilaian maturitas SPIP yang difasilitasi penyelesaiannya 100 % 100 % 100 % 100% 100 % Persentase (%) penerapan area of improvement (AOI) IACM 100 % 100 % 100 % 100% 100 % Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan 3.250.000 3.470.000 3.602.300 3.470.000 3.972.000 Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembagaan 01- Terlaksana- nya Pelayanan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kinerja Kelembaga-an Tingkat kepuasan unit kerja atas layanan pengawasan intern Baik Baik Baik Baik Baik 3.250.000 3.470.000 3.602.300 3.470.000 3.972.000 Persentase (%) Pelaksanaan Pendampingan Eksternal 100 % 100 % 100 % 100% 100 % Persentase (%) Rekomendasi Pengawasan Intern bidang kinerja kelembagaan 100 % 100 % 100 % 100% 100 % Persentase (%) rekomendasi hasil validasi SPIP atas sub unsur yang terkait dengan reformasi birokrasi yang difasilitasi penyelesaiannya 100 % 100 % 100 % 100% 100 % Persentase (%) Penyelesaian Self Assessment/Validasi IACM 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 055.01.06 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 948.984.846 1.034.458.1 55 1.052.100.1 31 1.070.624.2 03 1.107.727.3 02 DEPUTI BIDANG EKONOMI 85.150.000 32.555.000 32.555.000 32.555.000 37.183.874 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif 4.500.000 8.200.000 8.200.000 8.200.000 8.800.000 Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangu-nan sesuai lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif 75% 80% 85% 90% 95% 1.800.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 3.200.000 % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif 75% - - - 80% 85 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif 75% 80% 85% 90% 95% % jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) selaras dengan KEM nasional lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang diterima oleh deputi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 500.000 800.000 800.000 800.000 800.000 Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 Realisasi capaian sasaran/target Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 86 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangu-nan sesuai lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 1.200.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangu-nan sesuai lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN 63.500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.943.370 Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangu-nan sesuai lingkup Jasa Keuangan dan BUMN % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkupJasa Keuangan dan BUMN 75% 80% 85% 90% 95% 1.809.908 2.500.000 2.500.000 2.500.000 3.443.370 % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Jasa Keuangan dan BUMN 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Jasa Keuangan dan BUMN 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Jasa Keuangan dan BUMN 75% 80% 85% 90% 95% % jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) selaras dengan KEM nasional lingkup Jasa 75% 80% 85% 90% 95% 87 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Keuangan dan BUMN Rancangan Perpres RKP lingkup Jasa Keuangan dan BUMN yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 02- Terwujudnya efektivitas pengendali-an pembangu-nan sesuai lingkup Jasa Keuangan dan BUMN % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Jasa Keuangan dan BUMN yang diterima oleh deputi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 690.092 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup LingkupJasa Keuangan dan BUMN 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 Realisasi capaian sasaran/target Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah lingkup Jasa Keuangan dan BUMN 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 03- Tersusunnya Rekomenda-si Percepatan Pembangu-nan sesuai lingkup Jasa Keuangan dan BUMN % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkupJasa Keuangan dan BUMN 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangu-nan sesuai lingkup Jasa Keuangan dan BUMN % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Jasa Keuangan dan BUMN yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN 60.000.000 - - - - Direktorat Jasa Keuangan dan 88 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Jasa Keuangan dan BUMN 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangu-nan sesuai lingkup Jasa Keuangan dan BUMN % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Jasa Keuangan dan BUMN yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 60.000.000 - - - - BUMN/Satker KNKS Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter 3.350.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.300.000 Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangu-nan sesuai lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter 75% 80% 85% 90% 95% 1.850.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.950.000 % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter 75% 80% 85% 90% 95% % jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) selaras dengan KEM nasional lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 89 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 02- Terwujudnya efektivitas pengendali-an pembangunan sesuai lingkup lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter yang diterima oleh deputi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 700.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 Realisasi capaian sasaran/target Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 03- Tersusunnya Rekomenda-si Percepatan Pembangu-nan sesuai lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 450.000 600.000 600.000 600.000 600.000 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangu-nan sesuai lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Keuangan Negara dan Analisis Moneter yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 350.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional 6.705.000 6.705.000 6.705.000 6.705.000 7.890.504 Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama 75% 80% 85% 90% 95% 2.524.016 2.480.361 2.480.361 2.480.361 3.665.865 90 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Sama Ekonomi Internasional dan sinergi perencanaan pembangu-nan sesuai lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Ekonomi Internasional % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional 75% 80% 85% 90% 95% % jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) selaras dengan KEM nasional lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 02- Terwujudnya efektivitas pengendali-an pembangu-nan sesuai lingkup lingkup % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional yang diterima 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 1.437.363 1.481.018 1.481.018 1.481.018 1.481.018 91 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional oleh deputi Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 Realisasi capaian sasaran/target Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 03- Tersusunnya Rekomenda-si Percepatan Pembangu-nan sesuai lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 1.243.621 1.243.621 1.243.621 1.243.621 1.243.621 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangu-nan sesuai lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Perdagangan, Investasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik 7.095.000 7.550.000 7.550.000 7.550.000 9.250.000 Direktorat 92 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangu-nan sesuai lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik 75% 80% 85% 90% 95% 4.805.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 6.500.000 Perencanaan Makro dan Analisis Statistik % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik 75% 80% 85% 90% 95% % jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) selaras dengan KEM nasional lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup lingkup % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik yang diterima oleh deputi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 1.035.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 93 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 Realisasi capaian sasaran/target Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 755.000 850.000 850.000 850.000 850.000 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangu-nan sesuai lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL 194.900.000 135.400.000 135.400.000 135.400.000 140.500.000 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana 23.900.000 25.200.000 25.200.000 25.200.000 26.400.000 Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Tata Ruang dan Penanganan % Keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana 75% 80% 85% 90% 95% 2.000.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 4.100.000 % Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Tata Ruang dan Penanganan 75% 80% 85% 90% 95% 94 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Bencana Bencana % Keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana 75% 80% 85% 90% 95% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana 75% 80% 85% 90% 95% % jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) selaras dengan KEM nasional lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Tata Ruang dan Penanganan Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 95 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Bencana Realisasi capaian sasaran/target Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 Realisasi capaian sasaran/target kegiatan prioritas (proyek prioritas) Daerah dalam mendukung capaian sasaran/target PN, PP, KP, dan proyek prioritas dalam RKP lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 10.900.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Tata Ruang dan Penanganan Bencana yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 9.900.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pembangunan Daerah 12.000.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000 14.400.000 Direktorat Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pembangunan Daerah 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangu-nan sesuai lingkup Pembangunan Daerah % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Pembangunan Daerah 75% 80% 85% 90% 95% 2.000.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 3.750.000 % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pembangunan Daerah 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Pembangunan Daerah 75% - - - 80% 96 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pembangunan Daerah 75% 80% 85% 90% 95% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP lingkup Pembangunan Daerah 75% 80% 85% 90% 95% % jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) selaras dengan KEM nasional lingkup Pembangunan Daerah 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Pembangunan Daerah yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 02- Terwujudnya efektivitas pengendali-an pembangu-nan sesuai lingkup Pembangunan Daerah Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pembangunan Daerah 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 800.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 Realisasi capaian sasaran/target Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah lingkup Pembangunan Daerah 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 Realisasi capaian sasaran/target kegiatan prioritas (proyek prioritas) Daerah dalam mendukung capaian sasaran/target PN, PP, KP, dan proyek prioritas dalam RKP lingkup Pembangunan Daerah 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 97 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 03- Tersusunnya Rekomenda-si Percepatan Pembangu-nan sesuai lingkup Pembangunan Daerah % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Pembangunan Daerah 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 5.200.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangu-nan sesuai lingkup Pembangunan Daerah % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Pembangunan Daerah yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Regional I 8.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 12.000.000 Direktorat Regional I Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Regional I 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangu-nan sesuai lingkup Regional I % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Regional I 75% 80% 85% 90% 95% 4.750.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 10.000.000 % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Regional I 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Regional I 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Regional I 75% 80% 85% 90% 95% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP lingkup Regional I 75% 80% 85% 90% 95% 98 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana % jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) selaras dengan KEM nasional lingkup Regional I 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Regional I yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 02- Terwujudnya efektivitas pengendali-an pembangu-nan sesuai lingkup Regional I Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Regional I 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 1.400.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Realisasi capaian sasaran/target Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah lingkup Regional I 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 Realisasi capaian sasaran/target kegiatan prioritas (proyek prioritas) Daerah dalam mendukung capaian sasaran/target PN, PP, KP, dan proyek prioritas dalam RKP lingkup Regional I 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 03- Tersusunnya Rekomenda- si Percepatan Pembangu-nan sesuai lingkup Regional I % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Regional I 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 1.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangu-nan sesuai lingkup Regional I % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Regional I yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 850.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Regional II 145.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.700.000 Direktorat Regional II Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Regional II 01- Terwujudnya integrasi, % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Regional II 75% 80% 85% 90% 95% 2.000.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 13.200.000 99 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Regional II % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Regional II 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Regional II 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Regional II 75% 80% 85% 90% 95% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP lingkup Regional II 75% 80% 85% 90% 95% % jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) selaras dengan KEM nasional lingkup Regional II 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Regional II yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Regional II Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Regional II 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 900.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Realisasi capaian sasaran/target Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah lingkup Regional II 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 100 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Realisasi capaian sasaran/target kegiatan prioritas (proyek prioritas) Daerah dalam mendukung capaian sasaran/target PN, PP, KP, dan proyek prioritas dalam RKP lingkup Regional II 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Regional II % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Regional II 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 100.000.000 41.000.000 41.000.000 41.000.000 41.000.000 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Regional II % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Regional II yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 42.100.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Regional III 6.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 12.000.000 Direktorat Regional III Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Regional III 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Regional III % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Regional III 75% 80% 85% 90% 95% 3.500.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 9.000.000 % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Regional III 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Regional III 75% - - - 95% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Regional III 75% 80% 85% 90% 95% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP lingkup Regional III 75% 80% 85% 90% 95% 101 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana % jumlah provinsi yang Kerangka Ekonomi Makronya (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) selaras dengan KEM nasional lingkup Regional III 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Regional III yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Regional III Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Regional III 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 1.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Realisasi capaian sasaran/target Kerangka Ekonomi Makro (pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, IPM, rasio gini) Daerah lingkup Regional III 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 Realisasi capaian sasaran/target kegiatan prioritas (proyek prioritas) Daerah dalam mendukung capaian sasaran/target PN, PP, KP, dan proyek prioritas dalam RKP lingkup Regional III 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Regional III % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Regional III 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Regional III % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Regional III yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM 103.600.000 227.578.750 227.578.750 227.578.750 235.840.976 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air 30.000.000 36.208.750 36.208.750 36.208.750 37.708.750 Direktorat 102 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air 75% 80% 85% 90% 95% 2.975.000 2.615.000 2.615.000 2.615.000 4.115.000 Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air yang diterima oleh deputi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 1.000.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 103 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 03- Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 16.025.000 20.493.750 20.493.750 20.493.750 20.493.750 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 10.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan 43.600.000 105.370.000 105.370.000 105.370.000 108.270.000 Direktorat Kelautan dan Perikanan Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Kelautan dan Perikanan % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Kelautan dan Perikanan 75% 80% 85% 90% 95% 7.900.000 8.495.000 8.495.000 8.495.000 11.395.000 % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kelautan dan Perikanan 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Kelautan dan Perikanan 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kelautan dan Perikanan 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Kelautan dan Perikanan yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 104 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Kelautan dan Perikanan % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Kelautan dan Perikanan yang diterima oleh deputi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 2.600.000 3.355.000 3.355.000 3.355.000 3.355.000 Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kelautan dan Perikanan 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 03- Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup Kelautan dan Perikanan % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kelautan dan Perikanan 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 750.000 10.075.000 10.075.000 10.075.000 10.075.000 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Kelautan dan Perikanan % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kelautan dan Perikanan yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 750.000 10.075.000 10.075.000 10.075.000 10.075.000 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan 31.600.000 73.370.000 73.370.000 73.370.000 73.370.000 Direktorat Kelautan dan Perikanan/ICCT F Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kelautan dan Perikanan 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Kelautan dan Perikanan % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kelautan dan Perikanan yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 31.600.000 73.370.000 73.370.000 73.370.000 73.370.000 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup 14.000.000 36.000.000 36.000.000 36.000.000 37.000.000 Direktorat Lingkungan Hidup Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Lingkungan Hidup 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Lingkungan Hidup 75% 80% 85% 90% 95% 3.000.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 5.500.000 105 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Lingkungan Hidup % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Lingkungan Hidup 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Lingkungan Hidup 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Lingkungan Hidup 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Lingkungan Hidup yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Lingkungan Hidup % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Lingkungan Hidup yang diterima oleh deputi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 500.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Lingkungan Hidup 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 03- Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup Lingkungan Hidup % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Lingkungan Hidup 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 5.250.000 12.750.000 12.750.000 12.750.000 12.750.000 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Lingkungan % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Lingkungan Hidup yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 5.250.000 12.750.000 12.750.000 12.750.000 12.750.000 106 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Hidup Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian 9.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000 33.362.226 Direktorat Pangan dan Pertanian Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pangan dan Pertanian 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Pangan dan Pertanian % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Pangan dan Pertanian 75% 80% 85% 90% 95% 3.500.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 11.362.226 % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pangan dan Pertanian 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Pangan dan Pertanian 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pangan dan Pertanian 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Pangan dan Pertanian yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Pangan dan Pertanian % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Pangan dan Pertanian yang diterima oleh deputi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 2.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pangan dan Pertanian 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 107 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 03- Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup Pangan dan Pertanian % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Pangan dan Pertanian 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 1.750.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Pangan dan Pertanian % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Pangan dan Pertanian yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 1.750.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan 7.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 19.500.000 Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan 75% 80% 85% 90% 95% 2.700.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 5.000.000 % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 108 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan yang diterima oleh deputi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 1.750.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 03- Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 1.275.000 5.750.000 5.750.000 5.750.000 5.750.000 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 1.275.000 5.750.000 5.750.000 5.750.000 5.750.000 DEPUTI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN 35.183.284 33.150.000 33.150.000 33.150.000 37.244.000 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi 7.645.929 7.550.000 7.550.000 7.550.000 8.544.000 Direktorat Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi 75% 80% 85% 90% 95% 2.117.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 2.744.000 109 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana perencanaan pembangunan sesuai lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi yang diterima oleh deputi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 1.385.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 110 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 03- Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 2.143.929 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat 10.000.000 12.900.000 12.900.000 12.900.000 13.500.000 Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Penanggulanga n Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat 75% 80% 85% 90% 95% 1.800.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.600.000 % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat 75% 80% 85% 90% 95% 111 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Rancangan Perpres RKP lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Penanggulanga n Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat yang diterima oleh deputi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 1.200.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 03- Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup Penanggulanga n Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 4.000.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Penanggulanga n Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 3.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial 8.797.960 7.700.000 7.700.000 7.700.000 9.300.000 Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial 75% 80% 85% 90% 95% 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 4.300.000 112 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial yang diterima oleh deputi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 1.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 03- Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 2.597.960 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 113 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kependudukan dan Jaminan Sosial yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Ketenagakerjaan 8.739.395 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.900.000 Direktorat Ketenagakerjaa n Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Ketenagakerjaan 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Ketenagakerjaa n % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Ketenagakerjaan 75% 80% 85% 90% 95% 2.650.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 3.400.000 % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Ketenagakerjaan 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Ketenagakerjaan 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Ketenagakerjaan 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Ketenagakerjaan yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Ketenagakerjaa n % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Ketenagakerjaan yang diterima oleh deputi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 1.089.395 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Ketenagakerjaan 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 114 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 03- Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup Ketenagakerjaa n % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Ketenagakerjaan 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 3.000.000 600.000 600.000 600.000 600.000 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Ketenagakerjaa n % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Ketenagakerjaan yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT, DAN KEBUDAYAAN 39.504.310 27.300.000 27.300.000 27.300.000 32.152.370 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 8.000.000 Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan 75% 80% 85% 90% 95% 3.250.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 3.500.000 % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 115 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan yang diterima oleh deputi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 1.500.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 2.000.000 Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 03- Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 750.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan Tinggi dan Iptek 5.433.000 6.550.000 6.550.000 6.550.000 7.650.000 Direktorat Pendidikan Tinggi dan Iptek Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 75% 80% 85% 90% 95% 2.250.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 4.100.000 % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 75% 80% 85% 90% 95% 116 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diterima oleh deputi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 2.183.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 03- Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 117 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 500.000 750.000 750.000 750.000 750.000 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga 6.849.530 7.400.000 7.400.000 7.400.000 8.499.060 Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga 75% 80% 85% 90% 95% 2.549.530 2.500.000 2.500.000 2.500.000 3.599.060 % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Keluarga, % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga yang diterima oleh deputi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 1.900.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 118 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 03- Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 1.400.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat 20.721.780 6.850.000 6.850.000 6.850.000 8.003.310 Direkotrat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat 75% 80% 85% 90% 95% 2.670.780 2.500.000 2.500.000 2.500.000 3.653.310 % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat 75% - - - 80% 119 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang diterima oleh deputi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 1.092.000 900.000 900.000 900.000 900.000 03- Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 12.959.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 4.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN 22.653.702 26.977.158 27.167.269 27.366.880 29.458.950 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Aparatur Negara 4.027.500 4.775.000 4.775.000 4.775.000 4.975.000 Direktorat Aparatur NegaraPerencanaan Pembangunan Terkait 01- Terwujudnya % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran 75% 80% 85% 90% 95% 1.802.500 1.775.000 1.775.000 1.775.000 1.975.000 120 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Lingkup Aparatur Negara integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Aparatur Negara RPJMN lingkup Aparatur Negara % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Aparatur Negara 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Aparatur Negara 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Aparatur Negara 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Aparatur Negara yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Aparatur Negara % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Aparatur Negara yang diterima oleh deputi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 1.225.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Aparatur Negara 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 03- Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup Aparatur Negara % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Aparatur Negara 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Aparatur Negara yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 121 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana sesuai lingkup Aparatur Negara Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Regulasi 3.821.600 3.802.158 3.992.269 4.191.880 4.802.466 Direktorat Hukum dan Regulasi Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Regulasi 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Hukum dan Regulasi % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Hukum dan Regulasi 75% 80% 85% 90% 95% 1.683.282 1.556.926 1.634.773 1.716.511 2.203.327 % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Hukum dan Regulasi 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Hukum dan Regulasi 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Hukum dan Regulasi 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Hukum dan Regulasi yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Hukum dan Regulasi % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Hukum dan Regulasi yang diterima oleh deputi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 1.193.056 1.252.709 1.315.344 1.381.111 1.450.167 Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Hukum dan Regulasi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 122 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 03- Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup Hukum dan Regulasi % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Hukum dan Regulasi 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 472.631 496.263 521.076 547.129 574.486 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Hukum dan Regulasi % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Hukum dan Regulasi yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 472.631 496.260 521.076 547.129 574.486 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan 3.000.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Direktorat Pertahanan dan Keamanan Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pertahanan dan Keamanan 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Pertahanan dan Keamanan % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Pertahanan dan Keamanan 75% 80% 85% 90% 95% 1.270.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pertahanan dan Keamanan 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Pertahanan dan Keamanan 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pertahanan dan Keamanan 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Pertahanan dan Keamanan yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Pertahanan dan Keamanan yang diterima oleh deputi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 730.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 123 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Pertahanan dan Keamanan Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pertahanan dan Keamanan 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 03- Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup Pertahanan dan Keamanan % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Pertahanan dan Keamanan 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Pertahanan dan Keamanan % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Pertahanan dan Keamanan yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi 5.693.860 8.250.000 8.250.000 8.250.000 8.650.000 Direktorat Politik dan Komunikasi Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Politik dan Komunikasi 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Politik dan Komunikasi % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Politik dan Komunikasi 75% 80% 85% 90% 95% 1.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 5.000.000 % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Politik dan Komunikasi 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Politik dan Komunikasi 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Politik dan Komunikasi 75% 80% 85% 90% 95% 124 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Rancangan Perpres RKP lingkup Politik dan Komunikasi yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Politik dan Komunikasi % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Politik dan Komunikasi yang diterima oleh deputi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 2.900.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000 Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Politik dan Komunikasi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 03- Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup Politik dan Komunikasi % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Politik dan Komunikasi 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 596.930 600.000 600.000 600.000 600.000 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Politik dan Komunikasi % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Politik dan Komunikasi yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 596.930 600.000 600.000 600.000 600.000 Perencanaan Pembangunan Terkait Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional 6.110.742 6.650.000 6.650.000 6.650.000 7.531.484 Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional Perencanaan Pembangunan Terkait Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional 75% 80% 85% 90% 95% 1.560.742 1.460.000 1.460.000 1.460.000 2.341.484 % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional 75% 80% 85% 90% 95% 125 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional yang diterima oleh deputi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 340.000 650.000 650.000 650.000 650.000 03- Tersusunnya rekomendasi percepatan pembangunan sesuai lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 2.210.000 2.540.000 2.540.000 2.540.000 2.540.000 126 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA 108.160.291 127.521.705 129.362.791 131.295.929 122.158.604 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika 13.000.000 12.757.500 13.395.376 14.065.144 16.468.401 Direktorat Ketenagalistrik an, Telekomunikasi , dan Informatika Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Ketenagalistrik an, Telekomunikasi , dan Informatika % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika 75% 80% 85% 90% 95% 2.550.000 1.785.000 1.874.250 1.967.963 3.766.361 % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 127 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Ketenagalistrik an, Telekomunikasi , dan Informatika % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika yang diterima oleh deputi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 1.000.000 1.050.000 1.102.500 1.157.625 1.215.506Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Ketenagalistrik an, Telekomunikasi , dan Informatika % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 4.725.000 4.961.250 5.209.313 5.469.778 5.743.267 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Ketenagalistrik an, Telekomunikasi , dan Informatika % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup lingkup Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 4.725.000 4.961.250 5.209.313 5.469.778 5.743.267 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi 23.118.291 24.064.205 25.267.415 26.530.785 12.648.203 Direktorat Pengairan dan Irigasi Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Pengairan dan Irigasi 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Pengairan dan % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Pengairan dan Irigasi 75% 80% 85% 90% 95% 1.100.000 945.000 992.250 1.041.863 1.493.956% keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup 75% 80% 85% 90% 95% 128 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Irigasi Pengairan dan Irigasi % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Pengairan dan Irigasi 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pengairan dan Irigasi 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Pengairan dan Irigasi yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Pengairan dan Irigasi % Ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup Pengairan dan Irigasi yang diterima oleh deputi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 16.259.123 17.072.079 17.925.683 18.821.967 4.153.943 Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pengairan dan Irigasi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Pengairan dan Irigasi % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Pengairan dan Irigasi 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 2.879.584 3.023.563 3.174.741 3.333.478 3.500.152 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Pengairan dan Irigasi % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pengairan dan Irigasi yang diterima oleh 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 2.879.584 3.023.563 3.174.741 3.333.477 3.500.152 129 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Deputi Perencanaan pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional 56.042.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 51.042.000 Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Perencanaan pembangunan Terkait Lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional % Keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional 75% 80% 85% 90% 95% 7.450.000 9.560.000 9.560.000 9.560.000 10.602.000 % Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional 75% 80% 85% 90% 95% % Keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional 75% - - - 95% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional 75% 80% 85% 90% 95% % Proyek Infrastruktur Nasional dalam dokumen Renja K/L dan RKA K/L 75% 80% 85% 90% 95% 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup % ketersediaan informasi hasil pemantauan.evaluasi atas rencana pembangunan lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 24.681.000 20.795.000 20.795.000 20.795.000 20.795.000 130 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 23.911.000 19.645.000 19.645.000 19.645.000 19.645.000 Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi 16.000.000 40.700.000 40.700.000 40.700.000 42.000.000 Direktorat Transportasi Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Transportasi 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Transportasi % keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Transportasi 75% 80% 85% 90% 95% 2.500.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 9.300.000 % keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Transportasi 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Transportasi 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Transportasi 75% 80% 85% 90% 95% Rancangan Perpres RKP lingkup Transportasi yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 131 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Transportasi % ketersediaan informasi hasil pemantauan.evaluasi atas rencana pembangunan lingkup Transportasi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 1.700.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Transportasi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Transportasi % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Transportasi 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 5.900.000 14.850.000 14.850.000 14.850.000 14.850.000 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Transportasi % Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKPTransportasi yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 5.900.000 14.850.000 14.850.000 14.850.000 14.850.000 DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN 52.892.947 59.858.867 60.799.607 61.787.381 62.824.546 Perencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan 11.800.000 12.980.090 12.980.090 12.980.090 12.980.090 Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan % alokasi bidang DAK yang terintegrasi dengan prioritas RKP yang diterima oleh deputi 75% 80% 85% 90% 95% 6.647.906 7.117.567 7.117.567 7.117.567 7.117.567 % keselarasan alokasi pendanaan pada RKP dengan RPJMN yang diterima oleh deputi 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan muatan prioritas RKP dengan RKA K/L lingkup alokasi pendanaan pembangunan yang diterima oleh deputi 75% 80% 85% 90% 95% % proyek prioritas yang terdeteksi lokasinya (untuk proyek prioritas yang bersifat kewilayahan) 75% 80% 85% 90% 95% 132 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana % Penyelesaian Pagu Indikatif dan lampiran SB Pagu Indikatif dalam rangka RAPBN yang diterima oleh deputi 75% 80% 85% 90% 95% % Penyelesaian Pagu Anggaran dan lampiran SB Pagu Anggaran dalam rangka RAPBN yang diterima oleh deputi 75% 80% 85% 90% 95% % Rancangan Perpres RKP lingkup alokasi pendanaan yang diterima oleh deputi 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan % ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan lingkup alokasi pendanaan pembangunan yang diterima oleh deputi 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 905.882 1.047.883 1.047.883 1.047.883 1.047.883 Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 2.746.212 3.064.640 3.064.640 3.064.640 3.064.640 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Alokasi Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 1.500.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 Perencanaan Pembangunan Bidang Kerja Sama Pendanaan Bilateral 20.000.000 24.274.000 24.274.000 24.274.000 24.274.000 Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral Perencanaan Pembangunan Bidang Kerja Sama Pendanaan Bilateral 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, % Keselarasan kebijakan dan program pada Kerangka Kerjasama Pembangunan Bilateral dengan sasaran 75% 80% 85% 90% 95% 18.373.819 21.922.583 21.922.583 21.922.583 21.922.583 133 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Kerja Sama Pendanaan Bilateral RPJMN % Keselarasan bidang pada project pipeline dengan sasaran priotitas dan/atau bidang RKP tahun berjalan dan RPJMN 75% 80% 85% 90% 95% % rekomendasi rencana penarikan PHLN yang digunakan sebagai bahan penyusunan Pagu Indikatif 75% 80% 85% 90% 95% % rencana proyek pinjaman bilateral setelah proses appraisal dan/atau dalam proses tender terhadap rencana proyek pinjaman bilateral dalam Green Book 75% 80% 85% 90% 95% % proyek dalam Daftar Kegiatan terhadap rencana proyek setelah proses appraisal dan/atau dalam proses tender 75% 80% 85% 90% 95% 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Kerja Sama Pendanaan Bilateral % ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan yang dibiayai dengan pinjaman luarnegeri bilateral 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 626.181 851.417 851.417 851.417 851.417 Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kerja Sama Pendanaan Bilateral 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Pendanaan Luar Negeri Bilateral % rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kerja Sama Pendanaan Bilateral 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94,96,9 % 97- 100 % 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 134 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Kerja Sama Pendanaan Bilateral % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kerja Sama Pendanaan Bilateral yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Perencanaan Pembangunan Bidang Kerja Sama Pendanaan Multilateral 6.918.835 7.264.777 7.628.016 8.009.416 8.409.887 Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral Perencanaan Pembangunan Bidang Kerja Sama Pendanaan Multilateral 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Kerja Sama Pendanaan Multilateral % Keselarasan kebijakan dan program yang ada di CPS Mitra Pembangunan Multilateral dengan sasaran RPJMN dan Renstra 75% 80% 85% 90% 95% 3.600.335 3.680.352 3.974.369 4.283.088 4.607.242 % Keselarasan bidang pada project pipeline dengan sasaran pada prioritas dan/atau bidang RKP tahun berjalan dan RPJMN 75% 80% 85% 90% 95% % rekomendasi rencana penarikan PHLN yang digunakan sebagai bahan Pagu Indikatif 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan rencana proyek pinjaman multilateral dalam RKP periode berikutnya dengan rencana proyek pinjaman multilateral dalam Green Book 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan Daftar Kegiatan dengan rencana proyek pinjaman multilateral dalam Green Book 75% 80% 85% 90% 95% 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Kerja Sama Pendanaan Multilateral % ketersediaan informasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan yang dibiayai dengan pinjaman luarnegeri multilateral 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 818.500 884.425 853.647 926.328 1.002.645 Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh K/L dalam rangka pencapaian sasaran/target PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Kerja Sama Pendanaan Multilateral 80- 83,9 84- 87,9 88- 91,9 92-95,9 96- 100 135 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Kerja Sama Pendanaan Multilateral % rekomendasi intervensi pendanaan mulilateral yang dibahas dalam forum kerjasama internasional 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94,96,9 % 97- 100 % 500.000 500.000 600.000 600.000 600.000% rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kerja Sama Pendanaan Multilateral 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94,96,9 % 97- 100 % 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Kerja Sama Pendanaan Multilateral % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Kerja Sama Pendanaan Multilateral yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 2.000.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan 3.674.112 3.790.000 3.790.000 3.790.000 3.790.000 Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Perencanaan Pendanaan Pembangunan % keselarasan Dokumen Perencanaan jangka menengah Pendanaan Dalam Negeri dengan RPJMN yang diterima oleh pimpinan/deputi 75% 80% 85% 90% 95% 1.426.602 1.760.000 1.760.000 1.760.000 1.760.000 % keselarasan Dokumen Perencanaan jangka menengah Pendanaan Luar Negeri dengan RPJMN yang diterima oleh pimpinan/deputi 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan kegiatan dalam DKPPDN dengan DKDPDN dan RKP yang diterima oleh pimpinan/deputi 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan kegiatan dalam DRPPLN dengan DRPLN-JM dan RKP yang diterima oleh pimpinan/deputi 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan kegiatan dalam DPP-SBSN dengan RPJMN, Renstra-K/L, dan RKP yang diterima oleh pimpinan/deputi 75% 80% 85% 90% 95% 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Pengembangan % ketersediaan informasi pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pendanaan pembangunan lingkup perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan 80- 83,9 % 84- 87,9 % 88- 91,9 % 92- 95,9% 96- 100 % 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 136 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Pendanaan % rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Pengembangan Pendanaan 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94,96,9 % 97- 100 % 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Perencanaan Pendanaan Pembangunan % rekomendasi kebijakan strategi pendanaan pembangunan yang diterima oleh deputi 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94,96,9 % 97- 100 % 1.247.510 1.030.000 1.030.000 1.030.000 1.030.000 % rekomendasi inovasi pendanaan pembangunan yang diterima oleh deputi 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94,96,9 % 97- 100 % 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Perencanaan Pendanaan Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Perencanaan Pendanaan Pembangunan yang diterima oleh Deputi 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan 11.500.000 11.550.000 12.127.501 12.733.875 13.370.569 Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Pengembangan Pendanaan % Keselarasan muatan dokumen Rencana Proyek KPBU dengan RPJMN 75% 80% 85% 90% 95% 6.575.000 6.528.750 7.005.188 7.505.447 8.030.719%Keselarasan bidang pada project pipeline dengan sasaran prioritas dan/atau bidang RKP tahun berjalan dengan RPJMN 75% 80% 85% 90% 95% 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Pengembangan Pendanaan % ketersediaan informasi hasil pemantauan/evaluasi atas rencana pembangunan lingkup Pengembangan Pendanaan Pembangunan 80- 83,9 % 84- 87,9 % 88- 91,9 % 92- 95,9% 96- 100 % 1.925.000 2.021.250 2.122.313 2.228.428 2.339.850% rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional lingkup Pengembangan Pendanaan Pembangunan 80- 83,9 % 84- 87,9 % 88- 91,9 % 92- 95,9% 96- 100 % 137 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Perencanaan Pendanaan Pembangunan % rekomendasi Penyelesaian Isu Strategis Nasional yang akan dijalankan oleh K/L/D dan stakeholder pembangunan bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94,96,9 % 97- 100 % 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Pengembangan Pendanaan Pembangunan % rekomendasi Kebijakan (Program/Kegiatan) Inovasi Pembangunan yang akan dijalankan oleh K/L/D dan stakeholders pembangunan bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94,96,9 % 97- 100 % 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 34.000.000 46.100.000 46.625.000 47.176.250 47.755.063 Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah 10.000.000 14.800.000 14.800.000 14.800.000 14.800.000 Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah % Keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah 75% 80% 85% 90% 95% 3.000.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 % Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah 75% - - - 80% % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan 75% 80% 85% 90% 95% 138 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Daerah % Kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD (komitmen Pemerintah Daerah) untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah 75% 80% 85% 90% 95% 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Rekomendasi yang dirujuk oleh K/L mitra lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah 1 1 1 1 1 4.000.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 5.800.000 % Rekomendasi kebijakan lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah dalam rangka pencapaian pembangunan daerah yang dikoordinasikan dengan daerah 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah 1 1 1 1 1 3.000.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 Pemantauan, Evaluasi,dan Pengendalian Pembangunan Sektoral 6.000.000 10.100.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Direktorat Pemantauan, Evaluasi,dan Pengendalian Pembangunan Sektoral Pemantauan, Evaluasi,dan Pengendalian Pembangunan Sektoral 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi % Keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral 75% 80% 85% 90% 95% 1.202.950 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 139 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana perencanaan pembangunan sesuai lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral % Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral 75% - - - 80% % Penyelesaian Dokumen Rancangan RKP 100 % - - - - % Penyelesaian Dokumen RKP 100 % - - - - % Penyelesaian Dokumen Pemutakhiran RKP 100 % - - - - % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral 75% 80% 85% 90% 95% % Kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD (komitmen Pemerintah Daerah) untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral 75% 80% 85% 90% 95% 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Pemantauan, Evaluasi,dan Pengendalian Pembangunan Rekomendasi yang dirujuk oleh K/L mitra lingkup Pemantauan, Evaluasi,dan Pengendalian Pembangunan Sektoral 1 1 1 1 1 2.797.050 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 % Rekomendasi kebijakan lingkup Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral dalam rangka pencapaian 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 140 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Sektoral pembangunan sektoral yang dikoordinasikan dengan K/L % Penyelesaian Lampiran Pidato Presiden RI atas pelaksanaan rencana pembangunan 100 % - - - - 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Pemantauan, Evaluasi,dan Pengendalian Pembangunan Sektoral % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Pemantauan, Evaluasi,dan Pengendalian Pembangunan Sektoral 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 2.000.000 3.000.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 Pengembangan Kebijakan dalam Lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan 9.000.000 10.700.000 11.325.000 11.876.250 12.455.063 Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Pengembangan Kebijakan dalam Lingkup Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan % Keselarasan sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan 75% 80% 85% 90% 95% 2.000.000 2.200.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 % Keselarasan sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan 75% 80% 85% 90% 95% % keselarasan sasaran program Renstra K/L dengan sasaran RPJMN lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan 75% - - - 80% 141 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana % kegiatan prioritas (proyek prioritas) pada Renja K/L yang masuk dalam RKA K/L berbasis pada pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas, dan sasaran sektor/ bidang dalam RKP lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan 75% 80% 85% 90% 95% % Kegiatan prioritas (proyek prioritas) yang dibiayai APBD (komitmen Pemerintah Daerah) untuk mendukung pencapaian sasaran PN, PP, KP, proyek prioritas dalam RKP lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan 75% 80% 85% 90% 95% 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Rekomendasi yang dirujuk oleh K/L mitra lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi,dan Pengendalian Pembangunan 1 1 1 1 1 3.000.000 4.500.000 5.025.000 5.576.250 6.155.063 % Pelaksanaan sistem informasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional 100 % 100 % 100 % 100% 100 % Prosedur pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional [prosedur/kebijakan/regulasi/ SOP] - 1 1 1 1 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi,dan Pengendalian Pembangunan 1 1 1 1 1 2.000.000 2.000.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 142 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 05- Terwujudnya integrasi data sistem perencanaan pembangunan nasional % Rekomendasi Kebijakan Satu Data Indonesia 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan 9.000.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan 01- Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pedoman penyusunan RKP - 1 1 1 1 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 % Penyelesaian Dokumen Rancangan RKP 100 % 100 % 100 % 100% 100 % % Penyelesaian Dokumen RKP 100 % 100 % 100 % 100% 100 % % Penyelesaian Dokumen Pemutakhiran RKP 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 02- Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan sesuai lingkup Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan Rekomendasi pengendalian perencanaan pembangunan nasional - 100 % 100 % 100% 100 % 3.750.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 Tingkat Relevansi, Koherensi, dan Valisasi Indikator Kinerja Dokumen Perencanaan - 80 85 90 95 % Penyelesaian Lampiran Pidato Presiden RI atas pelaksanaan rencana pembangunan - 100 % 100 % 100% 100 % 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 2.000.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 143 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana 04- Terwujudnya Kebijakan Inovasi Pembangunan sesuai lingkup Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan % Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan 75- 79,9 % 80- 84,9 % 85- 89,9 % 90- 94,9% 95- 100 % 1.250.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS 272.940.312 318.016.675 332.161.714 347.014.013 362.608.919 Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan 3.510.930 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Pusat Analisis Kebijakan Pembangunan Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkupnya % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L lingkup Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan 85- 87,9 % 88- 90,9 % 91- 93,9 % 94- 96,9% 97- 100 % 3.510.930 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 210.612.756 221.143.394 232.200.563 243.810.592 256.001.121 Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 01- Meningkatnya kualitas integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan sesuai lingkup Penyelenggaraa n dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah JFP yang memenuhi standar kompetensi 450 oran g 450 oran g 450 oran g 450 orang 450 oran g 210.612.756 221.143.394 232.200.563 243.810.592 256.001.121 Jumlah karyasiswa yang lulus pendidikan 250 oran g 250 oran g 250 oran g 250 orang 250 oran g Jumlah peserta terlatih 675 oran g 675 oran g 675 oran g 675 orang 675 oran g Tingkat kepuasan pelayanan penyelenggaraan diklat dan JFP Puas Puas Puas Puas Puas Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang 58.816.626 92.873.281 95.961.151 99.203.421 102.607.798 Biro 144 Program/ Kegiatan Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan Indikator Target Alokasi (dalam ribu rupiah) Unit Organisasi Pelaksana Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang 03- Tersusunnya Rekomendasi Percepatan Pembangunan sesuai lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang % Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 58.816.626 92.873.281 95.961.151 99.203.421 102.607.798 Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana 145 Lampiran 2 Matriks Kerangka Regulasi No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Instansi Target Penyelesaian 1 Pengaturan kelembagaan Belum adanya pengaturan kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
  13. 1.Biro Hukum 2020 2 Pengaturan SOTK Bappenas Berdasarkan kajian evaluasi kelembagaan, terdapat tugas dan fungsi Bappenas yang masih belum terakomodasi pada regulasi yang ada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
  14. 1.Biro Sumber Daya Manusia
  15. 2.Biro Hukum 2020 3 Pengaturan koordinasi penyusunan anggaran di Internal Bappenas Perlunya bisnis proses yang jelas dan tegas lewat SOP yang diatur dalam Persesmen/Kepsesmen untuk penguatan dan sinergi Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan, dan Inspektorat Bidang Administrasi Umum dalam pengendalian penyusunan perencanaan dalam pengendalian penyusunan perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien pada unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas secara holistik dan terintegratif Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
  16. 1.Biro Umum
  17. 2.IBKK
  18. 3.IBAU
  19. 4.Biro Hukum 2021 146 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Instansi Target Penyelesaian 4 Pengaturan koordinasi dalam melakukan exercise alokasi anggaran K/L mitra dengan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Belum adanya regulasi yang mengatur negosiasi alokasi anggaran K/L mitra dengan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan. Selain itu perlu juga penajaman dalam proses koordinasi antara Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan dan koordinasi antara Kedeputian Pendanaan Kementerian PPN/Bappenas dengan direktorat sektor. Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan
  20. 1.Biro Hukum
  21. 2.Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana 2021 5 Pengaturan pengendalian RPJMN dan RKP Perlunya proses bisnis yang jelas dan tegas lewat SOP yang diatur dalam peraturan Menteri PPN dalam rangka sinergi antar unit-unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas untuk pengendalian RPJMN dan RKP terutama terkait dengan isu-isu substantif seperti PN, PP, KP, Major Project secara holistik dan terintegratif. Selain itu, diperlukan sinkronisasi data sharing perencanaan dan penganggaran serta realisasi belanja K/L Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
  22. 1.Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
  23. 2.Biro Hukum 2021 6 Pengaturan SOP atau panduan perencanaan dan kebijakan berdasarkan Belum adanya SOP atau panduan mengenai evidence base planning and policy Pusat Analisis Kinerja dan Kebijakan
  24. 1.Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
  25. 2.Biro Hukum 2021 147 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Instansi Target Penyelesaian evidence 7 Pengaturan tentang pendampingan dan penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait pencapaian prioritas nasional Untuk memastikan pencapaian prioritas nasional yang didukung oleh Pemerintah Daerah, perlu ada regulasi yang mengatur terkait dengan pendampingan dari Kementerian PPN/Bappenas terhadap daerah
  26. 1.Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
  27. 2.Kedeputian Bidang Pengembangan Regional
  28. 1.Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan
  29. 2.Biro Hukum 2021 8 Pengaturan tentang pengembangan inovasi kebijakan yang bersifat lintas sektor sesuai dengan prioritas nasional Perlu peraturan dan turunannya hingga petunjuk teknis dan lapangan untuk kebijakan yang bersifat lintas sektor seperti isu penyandang disabilitas, keberlanjutusiaan, dan isu lainnya
  30. 1.Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
  31. 2.Pusat Analisis Kinerja dan Kebijakan
  32. 1.Unit Kerja Sektoral
  33. 2.Biro Hukum 2021 9 Revisi PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
  34. 1.Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
  35. 2.Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan
  36. 1.Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
  37. 2.Biro Hukum 2021 10 Pengaturan juklak penyusunan RKP sebagai tindak lanjut Permen PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 Belum ada peraturan yang mengatur turunan dari Permen PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 mengenai juklak atau penanggung jawab pembuatan RKP secara jelas Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
  38. 1.Biro Hukum 2022 148 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Instansi Target Penyelesaian 11 Pengaturan koordinasi penyusunan anggaran dengan Kementerian Keuangan dan K/L lainnya Perlunya bisnis proses yang jelas dan tegas lewat SOP dalam pengendalian penyusunan perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien untuk K/L secara holistik dan terintegratif. Proses sinkronisasi diperlukan untuk menjaga target-target prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-
  39. 2024.Perlu segera disusun peraturan yang menjadi acuan bagi para penelaah Kementerian PPN/Bappenas dalam menjaga konsistensi target prioritas nasional, utamanya pada saat pelaksanaan anggaran. Karena saat ini, peraturan yang ada masih terbatas pada tataran perencanaan, sehingga ketika proses pelaksanaan anggaran K/L, Kementerian PPN/Bappenas tetap bisa menjalankan perannya sebagai pengendali pembangunan.
  40. 1.Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
  41. 2.Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan 1.Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana
  42. 2.Biro Hukum 2022 149 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Instansi Target Penyelesaian 12 Pengaturan tentang sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional, serta kegiatan lintas Kemenko Regulasi yang ada belum menyebutkan langsung mengenai kegiatan lintas Kemenko
  43. 1.Kedeputian Bidang Ekonomi
  44. 2.Kedeputian Bidang Kemaritiman dan SDA
  45. 3.Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
  46. 4.Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
  47. 1.Biro Hukum
  48. 2.Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana 2022 13 Pengaturan tentang sinkronisasi kelembagaan dan regulasi terkait investasi publik yang memadai Regulasi yang ada belum menjelaskan secara khusus terkait dengan investasi publik
  49. 1.Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan
  50. 2.Direktorat Kerja sama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun
  51. 1.Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
  52. 2.Biro Hukum 2022 14 Penyesuaian Permen No. 1/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional dengan PP No. 17 Tahun 2017 Perlunya penyesuaian pedoman evaluasi pembangunan nasional yang selaras dengan perkembangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
  53. 1.Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
  54. 2.Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan
  55. 1.Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
  56. 2.Biro Hukum 2022 150 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Instansi Target Penyelesaian 15 Penyusunan UU tentang RPJPN Tahun 2025-2045 UU ini untuk mengakomodasi penyusunan RPJPN Tahun 2020-2045 Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
  57. 1.Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan
  58. 2.Biro Hukum 2023 16 Penyusunan Penyesuaian Peraturan tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana Perlunya penyesuaian peraturan Jabatan Fungsional Perencana dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan dinamika perubahan yang ada serta menjamin kualifikasi dan kompetensi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan standar. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencanaan
  59. 1.Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
  60. 2.Biro Hukum 2023 17 Evaluasi terhadap UU SPPN dan peraturan teknis yang telah ada dan yang perlu diterbitkan Perlu dilakukan pemilahan, penyusunan, dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diperlukan, dan mengutamakan pengawasan internal sejauh mana - Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
  61. 1.Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
  62. 2.Biro Hukum 2024 151 No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/Instansi Target Penyelesaian Implementasinya. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ttd. SUHARSO MONOARFA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, RR.Rita Erawati

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…