DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, KKNI Perencanaan Pembangunan, lembaga pelatihan, persyaratan kompetensi, pelaporan, evaluasi KKNI dan pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019 telah ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan sebagai acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi, sertifikasi profesi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pengembangan sumber daya manusia sektor perencanaan pembangunan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Perencanaan Pembangunan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
5.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
6.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
8.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1520); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyertakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan-kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
4.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar internasional dan/atau standar khusus.
5.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah Lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk melaksanakan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi.
6.Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi yang dibentuk dengan peraturan pemerintah.
7.Lembaga Pelatihan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan profesi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional dan Kualifikasi Nasional Indonesia.
8.Perencanaan Pembangunan adalah proses mengidentifikasi masalah kebutuhan, prioritas, sumber daya, serta perencanaan rencana aksi dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat.
9.Perencana Pembangunan adalah setiap orang, baik Aparatur Sipil Negara atau non Aparatur Sipil Negara, yang memiliki keahlian dibidang Perencanaan Pembangunan serta telah memenuhi standar kompetensi Perencanaan Pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1)KKNI Perencanaan Pembangunan terdiri atas:
1. a.KKNI jenjang kualifikasi 6;
2. b.KKNI jenjang kualifikasi 7;
3. c.KKNI jenjang kualifikasi 8; dan
4. d.KKNI jenjang kualifikasi 9.
(2)Jenjang kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

KKNI Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 digunakan sebagai:

a.pedoman dalam penyusunan kurikulum pelatihan berbasis kompetensi;
b.pedoman dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja;
c.pengembangan sumber daya manusia Perencana Pembangunan; dan
d.pengakuan kesetaraan kualifikasi.

Pasal 4

(1)Pelatihan berbasis kompetensi bidang Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan.
(2)Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah atau non Pemerintah.
(4)Lembaga Pelatihan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan registrasi kepada Kementerian Perencanaan.
(5)Pelaksanaan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dikoordinasikan oleh unit kerja di Kementerian Perencanaan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan, pendidikan, dan pelatihan perencana pembangunan.

Pasal 5

(1)Kompetensi sumber daya manusia Perencana Pembangunan dibuktikan dengan Sertifikasi Kompetensi Perencanaan Pembangunan.
(2)Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh LSP yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP.
(3)LSP yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan registrasi kepada Kementerian Perencanaan.
(4)Pelaksanaan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dikoordinasikan oleh unit kerja di Kementerian Perencanaan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan, pendidikan, dan pelatihan perencana pembangunan.

Pasal 6

(1)Kementerian Perencanaan dapat menentukan persyaratan kompetensi untuk setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).
(2)Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk memastikan standar kapasitas dan kompetensi Perencana Pembangunan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan komptensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 7

(1)Pengembangan sumber daya manusia Perencana Pembangunan dilakukan melalui sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi profesi Perencana Pembangunan, asosiasi pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya.
(2)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan/atau pendampingan antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi profesi Perencana Pembangunan, asosiasi pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 8

(1)Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kementerian Perencanaan.
(2)Tata cara pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 9

Kementerian Perencanaan melakukan evaluasi KKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Pendanaan dalam pelaksanaan penerapan KKNI Perencanaan Pembangunan bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
c.sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…