DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020

Nomor: 15
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, pengembangan geopark, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia Tahun 2021-2025; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); M.enteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
4.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
5.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113);
6.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
8.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1520); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGEMBANGAN TAMAN BUMI (GEOPARK) INDONESIA TAHUN 2021-2025.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia memiliki banyak warisan geologi dan juga warisan keanekaragaman hayati dan budaya tersebar di seluruh wilayah nusantara yang berpotensi dikembangkan menjadi Geopark atau taman bumi berkelas internasional. Geopark adalah pengembangan dari dua konsep kawasan tetapan UNESCO sebelumnya yaitu Cagar Biosfer dan Warisan Dunia menjadi konsep holistik yang memadu-serasikan pelestarian dan pengelolaan tiga keragaman alam yaitu keragaman geologi (geodiversity), keragaman hayati (biodiversity), dan keragaman budaya (cultural diversity) yang bertujuan untuk pembangunan kawasan yang berkelanjutan yang berbasis pada asas perlindungan (konservasi) terhadap ketiga keragaman tersebut dengan konsep manejemen pengembangan kawasan berkelanjutan melalui perlindungan, pendidikan dan pembangunan ekonomi lokal.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan;

1.Taman Bumi (Geopark) yang selanjutnya disebut Geopark adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (Geosite) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Culture Diversity), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
2.Pengembangan Geopark adalah upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dalam suatu kawasan Geopark utamanya dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
3.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
4.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark Indonesia, yang selanjutnya disingkat RAN Pengembangan Geopark Indonesia adalah dokumen perencanaan Pengembangan Geopark Indonesia untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 2021-2025.
7.Rencana Induk Pengembangan Geopark adalah dokumen perencanaan Pengembangan Geopark yang diatur oleh Pemerintah Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun.
8.Komite Nasional Geopark Indonesia adalah wadah koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka penetapan kebijakan dan pengembangan Geopark.
9.Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat/masyarakat adat, akademisi/institusi pendidikan, organisasi profesi/ilmiah, pelaku usaha, filantropi, media massa, organisasi kemasyarakatan, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan Pengembangan Geopark.
10.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB II

PERENCANAAN GEOPARK 2.1 Tahapan Perencanaan Geopark Perencanaan Geopark dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut:

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan untuk melakukan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam rangka Pengembangan Geopark.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.memberikan prinsip dasar Pengembangan Geopark yang baik dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals);
b.memberikan pedoman perencanaan pembangunan bagi Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah guna mendukung pencapaian target Pengembangan Geopark;
c.memberikan kerangka kebijakan, pendanaan, dan kelembagaan;
d.memberikan pedoman penyusunan Rencana Induk Pengembangan Geopark;
e.mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas Geopark Nasional dan UNESCO Global Geopark; dan
f.memberikan acuan bagi Pemangku Kepentingan terlibat dalam Pengembangan Geopark.

BAB III

PENGEMBANGAN GEOPARK

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan RAN Pengembangan Geopark Indonesia dengan mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).
(2)RAN Pengembangan Geopark Indonesia ditetapkan untuk untuk periode Tahun 2021-2025.
(3)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan RAN Pengembangan Geopark Indonesia guna mendukung Pengembangan Geopark sesuai kewenangannya.

Pasal 5

(1)RAN Pengembangan Geopark Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) memuat:
1. a.Prinsip Dasar Pengembangan Geopark;
2. b.Sasaran, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Geopark; dan
3. c.Matriks Pengembangan Geopark.
(2)Matriks Pengembangan Geopark sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabarkan dalam Program/Kegiatan/Kelompok Aksi/Aksi, Indikator, Indikasi Target, Institusi Pelaksana, Indikasi Lokasi, Sumber Pendanaan, dan Kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).
(3)RAN Pengembangan Geopark Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

RAN Pengembangan Geopark Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan diintegrasikan mengacu pada:

a.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
b.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), sekurang-kurangnya: 1) Tujuan 1 Tanpa kemiskinan; 2) Tujuan 4 Pendidikan berkualitas; 3) Tujuan 5 Kesetaraan gender; 4) Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; 5) Tujuan 9 Infrastruktur, industri dan inovasi; 6) Tujuan 11 Kota dan pemukiman yang berkelanjutan; 7) Tujuan 12 Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; 8) Tujuan 13 Penanganan perubahan iklim; 9) Tujuan 14 Ekosistem lautan; 10) Tujuan 15 Ekosistem daratan; dan 11) Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan.
c.Kebijakan strategis nasional dan dokumen perencanaan pembangunan nasional lainnya.

Pasal 7

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan Pengembangan Geopark mengacu pada RAN Pengembangan Geopark Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Pengembangan Geopark dilakukan melalui tahapan Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage), Perencanaan Geopark, Penetapan status Geopark, dan Pengelolaan Geopark sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark).

Pasal 9

(1)Perencanaan Geopark dan Pengelolaan Geopark sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui penyusunan Rencana Induk Pengembangan Geopark oleh Pemerintah Daerah.
(2)Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Geopark sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat suatu kawasan, yang diproses menjadi suatu Geopark (Aspiring Geopark).
(3)Dalam hal Geopark (Aspiring Geopark) diajukan pengusulannya menjadi Geopark Nasional, maka dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark).

Pasal 10

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Geopark sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun mengacu dan diintegrasikan dengan:

a.RAN Pengembangan Geopark Indonesia 2021-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
c.Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), sekurang-kurangnya: 1) Tujuan 1 Tanpa kemiskinan; 2) Tujuan 4 Pendidikan berkualitas; 3) Tujuan 5 Kesetaraan gender; 4) Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; 5) Tujuan 9 Infrastruktur, industri dan inovasi; 6) Tujuan 11 Kota dan pemukiman yang berkelanjutan 7) Tujuan 12 Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; 8) Tujuan 13 Penanganan perubahan iklim; 9) Tujuan 14 Ekosistem lautan; 10) Tujuan 15 Ekosistem daratan; dan 11) Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan.
d.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
e.Kebijakan strategis nasional/daerah dan dokumen perencanaan pembangunan nasional/daerah lainnya.

Pasal 11

(1)Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Geopark sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun sesuai dengan:
1. a.ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark); dan
2. b.Pedoman Teknis Rencana Induk Pengembangan Geopark.
(2)Pedoman Teknis Rencana Induk Pengembangan Geopark sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…