DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020

Nomor: 16
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
4.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
5.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1564). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG MANAJEMEN DATA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
3.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
4.Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
5.Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi.
6.Data Referensi adalah komponen yang mendiskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintergrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.
7.Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
8.Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
9.Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
10.Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
12.Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
13.Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE.
14.Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen Arsitektur Data.
15.Manajemen Data Referensi adalah rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data Referensi.
16.Manajemen Basis Data adalah proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di pusat Data Nasional.
17.Manajemen Kualitas Data adalah proses untuk memastikan Data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
18.Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
19.Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
20.Forum Satu Data Indonesia adalah forum yang terdiri atas Pembina Data dan Walidata dan yang menjadi sarana komunikasi, koordinasi dan pengambilan kesepakatan mengenai pengelolaan Satu Data Indonesia.
21.Daftar Data adalah usulan Data yang disampaikan oleh Walidata sebagai bahan penyusunan Data prioritas dalam Forum Satu Data Indonesia.
22.Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, saling terhubung, dan digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan Data.
23.Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
24.Menteri adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
25.Kementerian Perencanaan adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Manajemen Data SPBE.
(2)Pelaksanaan Manajemen Data SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perangkat penyelenggara Satu Data Indonesia sesuai tugas dan kewenangannya.
(3)Selain dilaksanakan melalui perangkat penyelenggara Satu Data Indonesia, Manajemen Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dapat dilaksanakan melalui perangkat organisasi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Manajemen Data SPBE bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
(2)Manajemen Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sasaran agar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah:
1. a.mampu memahami kebutuhan Data;
2. b.mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
3. c.meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
4. d.memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.

Pasal 4

Manajemen data SPBE dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan:

a.Arsitektur Data;
b.Data Induk dan Data Referensi;
c.Basis Data; dan
d.Kualitas Data.

BAB II

MANAJEMEN ARSITEKTUR DATA

Pasal 5

(1)Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi Data dan ketentuan Data.
(2)Spesifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi.
(3)Ketentuan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi Data.

Pasal 6

Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun untuk:

a.menyediakan Data yang berkualitas tinggi;
b.mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan Data; dan
c.merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan Data saat ini dan kebutuhan Data jangka panjang.

Pasal 7

Kegiatan Manajemen Arsitektur Data meliputi:

a.penyusunan dan penetapan;
b.penyebarluasan; dan
c.reviu.

Pasal 8

(1)Menteri mengoordinasikan penyusunan Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
(2)Menteri menugaskan Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat untuk mengoordinasikan pembahasan Arsitektur Data SPBE dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
(3)Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional, serta memerhatikan:
1. a.Rencana Induk SPBE Nasional; dan
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
(4)Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyampaikan Arsitektur Data SPBE yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia kepada Menteri.
(5)Menteri menyampaikan Arsitektur Data SPBE kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Berdasarkan Arsitektur Data SPBE yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(5), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menyusun:
1. a.Arsitektur Data SPBE tingkat instansi, untuk Instansi Pusat; dan
2. b.Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah, untuk Pemerintah Daerah.
(2)Untuk menyelaraskan rancangan Arsitektur Data SPBE tingkat instansi dan Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah dengan Arsitektur Data SPBE Nasional, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan.
(3)Kementerian Perencanaan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap usulan Arsitektur Data SPBE tingkat instansi dan Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah.
(4)Arsitektur Data SPBE tingkat instansi dan Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah yang telah diselaraskan dengan Arsitektur Data SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh:
1. a.Pimpinan Instansi untuk Arsitektur Data SPBE tingkat instansi; dan
2. b.Kepala Daerah untuk Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah.

Pasal 10

(1)Penyebarluasan Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan melalui Portal Satu Data Indonesia.
(2)Kementerian Perencanaan melalui Sekretariat Satu Data tingkat pusat menyebarluaskan Arsitektur Data SPBE melalui Portal Satu Data Indonesia.
(3)Walidata menyebarluaskan Arsitektur Data SPBE tingkat instansi melalui Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 11

(1)Reviu Arsitektur Data SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan sebagai bagian dari reviu terhadap Arsitektur SPBE Nasional.
(2)Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat mengoordinasikan reviu terhadap Arsitektur Data SPBE dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
(3)Arsitektur Data SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…