DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Rancangan Pagu Anggaran dan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
6.Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
7.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 408);
8.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1815); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020.

Pasal 1

(1)Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 merupakan dokumen hasil sinkronisasi terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 yang dilaksanakan melalui:
1. a.Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya;
2. b.Pertemuan Para Pihak;
3. c.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi;
4. d.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
5. e.Pertemuan Tiga Pihak.
(2)Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
1. a.Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah 2018, Kerangka Ekonomi Makro, Arah Pengembangan Wilayah, dan Pendanaan Pembangunan;
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Janji Presiden, Tema Pembangunan, Pendekatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, Sasaran Pembangunan, dan Arah Kebijakan Pembangunan;
3. c.Sasaran, Indikator, dan Kerangka Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas termasuk aspek kewilayahan, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
4. d.Sasaran, Indikator, dan Arah Kebijakan Pembangunan Pengarusutamaan, Lintas Bidang, dan Bidang; dan
5. e.Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi, Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Evaluasi dan Pengendalian, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

(1)Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2)Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Menteri Keuangan mengoordinasikan menteri/pimpinan lembaga dan pimpinan instansi dalam Pembicaraan Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

(1)Menteri/pimpinan lembaga dan pimpinan instansi melaporkan hasil pembahasan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 dalam Pembicaraan Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan.
(2)Hasil kesepakatan pada Pembicaraan Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)digunakan sebagai acuan dalam penyiapan rancangan Pagu Anggaran dan pemutakhiran rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 menjadi rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.
(3)Rancangan Pagu Anggaran dan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Presiden untuk mendapat persetujuan.
(4)Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 yang telah mendapatkan persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 dengan Peraturan Presiden.
(5)Rancangan Pagu Anggaran yang telah mendapatkan persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga melalui Surat Bersama Menteri Keuangan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(6)Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang- Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan, sebagai dasar pemutakhiran rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, serta sebagai acuan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Mei 2019 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ttd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 563 SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020 RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020 DAFTAR ISI 1.1 Latar Belakang................................................................................................................ I.1 1.2 Tujuan ........................................................................................................... I.2 1.3 Sistematika .................................................................................................... I.2 2.1 Evaluasi RKP Tahun 2018 .............................................................................. II.1 2.2 Kerangka Ekonomi Makro .............................................................................. II.5 2.3 Arah Pengembangan Wilayah ........................................................................ II.25 2.4 Pendanaan Pembangunan ............................................................................ II.42 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 BAB 2 SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL H.1 2.2.1 Perkembangan Ekonomi Terkini 11.5 2.2.1.1 Ekonomi Dunia 11.5 2.2.1.2 Ekonomi Domestik II.6 2.2.2 Perkiraan Ekonomi Tahun 2020 11.16 2.2.2.1 Tantangan dan Risiko Ekonomi Global dan Domestik 11.17 2.2.2.2 Sasaran dan Arah kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2020 Il.18 2.2.3 Kebutuhan lnvestasi dan Sumber Pembiayaan 11.24 2.2.3.1 Kebutuhan lnvestasi Il.24 2.2.3.2 Sumber Pembiayaan II.24 2.3.1 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Il.25 2.3.2 Arah Pengembangan Wilayah Sumatera II.26 2.3.3 Arah Pengembangan Wilayah Jawa-Bali 11.28 2.3.4 Arah Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara II.30 2.3.5 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan Il.31 2.3.6 Arah Pengembangan Wilayah Sulawesi 11.33 2.3. 7 Arah Pengembangan Wilayah Maluku II.35 2.3.8 Arah Pengembangan Wilayah Papua II.36 2.4.1 Pagu Belanja Kementerian/Lembaga 11.42 2.4.2 Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa II.43 2.4.2.1 Dana Perimbangan Il.44 2.4.2.2 Dana lnsentif Daerah Il.61 2.4.2.3 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.l.Yogyakarta Il.62 -I.2- BAB 3 TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN ............................................................ III.1 3.1 RPJMN dan Janji Presiden ............................................................................. III.1 3.2 Tema Pembangunan ...................................................................................... III.3 3.3 Pendekatan Penyusunan RKP tahun 2020 ..................................................... III.3 3.4 Sasaran Pembangunan .................................................................................. III.5 3.5 Arah Kebijakan ............................................................................................. III.5 4.1 Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan ....... IV.1 4.1.1 Program Prioritas Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan ................................................................................... IV.2 4.1.2 Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan ........................................................................................... IV.9 4.1.3 Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi ...................................................... IV.15 4.1.4 Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan ....................................... IV.21 4.1.5 Program Prioritas Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa .......................................................................... IV.26 4.1.6 Kerangka Regulasi ............................................................................ IV.33 Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah ............................ IV.35 Program Prioritas Perluasan Infrastruktur Dasar ............................... IV.37 Program Prioritas Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana .......................................................................... IV.43 Program Prioritas Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi ................................ IV.49 Program Prioritas Peningkatan Infrastruktur Perkotaan ..................... IV.52 Program Prioritas Transformasi Digital .............................................. IV.56 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan ................................. IV.59 4.3 Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja ....................................................................................... IV.61 4.3.1 Program Prioritas Penguatan Kewirausahaan dan UMKM .................. IV.62 4.3.2 Program Prioritas Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi ........................................................... IV.66 4.3.3 Program Prioritas Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja ........................................................ IV.76 2.4.2.4 Dana Desa 11.62 2.4.3 Sumber Pendanaan dan Pembiayaan Lainnya (KPBU dan PINA) II.65 2.4.3.1 Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) II.65 2.4.3.2 Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) II.66 BAB 4 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL IV.1 4.2 4.2.l 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 -I.3- 4.3.4 Program Prioritas Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) .......................... IV.81 4.3.5 Program Prioritas Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi .................................................................................. IV.85 4.3.6 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan ................................. IV.90 Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup .... IV.92 4.4.1. Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan ............................................................................. IV.94 4.4.2. Program Prioritas Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air ................................................................................ IV.99 4.4.3. Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT .................................................... IV.105 4.4.4. Program Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup ............. IV.110 4.4.5. Program Prioritas Penguatan Ketahanan Bencana ........................... IV.115 4.4.6. Kerangka Regulasi .......................................................................... IV.117 4.5.1 Program Prioritas Penguatan Kemampuan Pertahanan ..................... IV.119 4.5.2 Program Prioritas Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional .................................... IV.122 4.5.3 Program Prioritas Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi ................................................................... IV.127 4.5.4 Program Prioritas Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut ............................ IV.134 4.5.5 Program Prioritas Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas .............................................................. IV.140 4.5.6 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan ............................... IV.145 4.4 4.5 Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan IV.118 BAB 5 PEMBANGUNAN BIDANG V.1 5.1 Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang V. l 5.1.1 Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) V. l 5.1.2 Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik V.4 5.1.3 Pengarusutamaan Gender V.7 5.1.4 Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya V.8

5.l. 5 Pengarusu tamaan Transformasi Digital V. 9 5.1.6 Lintas Bidang Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim V.11 5.1.6.1 Kerentanan Bencana V.12 5.1.6.2 Ketahanan Iklim V.13 5.1.6.3 Mitigasi Perubahan Iklim dalam Pembangunan Rendah Karbon V.16 5.2 Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama V.24 -I.4- 5.2.1 Kependudukan dan Keluarga Berencana V.24 5.2.2 Kesehatan V.26 5.2.3 Pendidikan V.31 5.2.4 Perpustakaan V.33 5.2.5 Pemuda dan Olahraga V.35 5.2.6 Agama V.38 5.2.7 Kebudayaan V.39 5.2.8 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan V.40 5.2.9 Perlindungan Anak V.42 5.3 Bidang Pembangunan Ekonomi V.44 5.3.1 Keuangan Negara V.44 5.3.2 Stabilitas Inflasi V.46 5.3.3 Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi dan Kewirausahaan V.48 5.3.4 Perdagangan Dalam Negeri V.50 5.3.5 Kerja sama Ekonomi Internasional V.51 5.3.6 Jasa Keuangan V.53 5.3.7 Badan Usaha Milik Negara V.54 5.3.8 Data dan Informasi Statistik V.55 5.3.9 Ketenagakerjaan V.57 5.4 Bidang Iptek V.59 5.5 Bidang Pembangunan Politik. V.61 5.5.1 Politik Dalam Negeri V.61 5.5.2 Politik Luar Negeri V.63 5.6 Pembangunan Aparatur V.66 5.7 Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang V.69
5.7. 1 Informasi Geos pasial V. 69 5.7.2 Tata Ruang V.70 5.7.3 Pertanahan V.73 5.7.4 Kawasan Strategis V.76 5.7.5 Perkotaan V.78 5.7.6 Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi V.80 5.7.7 Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan V.82
5.7 .8 Desentralisasi dan Otonomi Daerah V.84 5.8 Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana V.87 5.9 Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup V.101 -I.5- 6.1 Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi ...................................................... VI.1 6.2 Kerangka Kelembagaan ................................................................................. VI.4 6.3 Kerangka Regulasi ......................................................................................... VI.6 6.3.1 Konsep Umum Kerangka Regulasi ................................................................. VI.6 6.3.2 Kebutuhan Kerangka Regulasi RKP 2020 .................................................. VI.10 6.4 Kerangka Evaluasi dan Pengendalian ........................................................... VI.11 6.4.1 Evaluasi............................................................................................ 12 6.4.2 Pengendalian .................................................................................... 14 BAB 6 KAIDAH PELAKSANAAN •..•...•....•..•..•.••..•..•..•..•.......••..•.•••.•..•..•..•..•.••.•••.••....•..•. VI. l VI. VI. BAB 7 PENUTUP VII. l -I.6- DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2018 Il.l Tabel 2.2 Pertumbuhan POB Sisi Permintaan 2017-2019 (Persen) Il.6 Tabel 2.3 Pertumbuhan POB Sisi Lapangan Usaha 2017-2019 (Persen) Il.7 Tabel 2.4 Neraca Pembayaran Indonesia (Miliar USO) Il.8 Tabel 2.5 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2020 Il.18 Tabel 2.6 Sasaran Pertumbuhan POB Sisi Produksi Tahun 2020 (Persen) 11.20 Tabel 2. 7 Sasaran Pertumbuhan POB Sisi Pengeluaran Tahun 2020 (Persen) II.21 Tabel 2.8 Kebutuhan Investasi Tahun 2020 II.24 Tabel 2.9 Sumber Pembiayaan Investasi 2020 11.24 Tabel 2.10 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (Oalam Persen) II.25 Tabel 2.11 Target Pengembangan Wilayah Sumatera 11.27 Tabel 2.12 Target Pengembangan Wilayah Jawa Bali 11.29 Tabel 2.13 Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara 11.31 Tabel 2.14 Target Pengembangan Wilayah Kalimantan Il.33 Tabel 2.15 Target Pengembangan Wilayah Sulawesi Il.34 Tabel 2.16 Target Pengembangan Wilayah Maluku Il.36 Tabel 2.17 Target Pengembangan Wilayah Papua II.38 Tabel 2.18 Alokasi Pada Prioritas Nasional TA 2020 II.42 Tabel 2.19 Bidang, Subbidang dan Menu Kegiatan OAK Fisik Tahun 2020 11.48 Tabel 3.1 Indikator Pembangunan Tahun 2020 IIl.5 Tabel 4.1 Sasaran dan Indikator PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan lV. l Tabel 4.2 Sasaran dan Indikator PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan IV.3 Tabel 4.3 Sasaran dan Indikator KP dari PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan IV.4 Tabel 4.4 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan IV.10 Tabel 4.5 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan IV.12 Tabel 4.6 Sasaran dan Indikator PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengem bangan I ptek- Inovasi IV. 15 Tabel 4. 7 Sasaran dan Indikator KP dari PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi IV.17 Tabel 4.8 Sasaran dan Indikator PP Pengentasan Kemiskinan IV.22 Tabel 4.9 Sasaran dan Indikator KP dari PP Pengentasan Kemiskinan IV.23 -I.7- Tabel 4.10 Sasaran dan Indikator PP Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa IV.26 Tabel 4.11 Sasaran dan Indikator KP dari PP Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa IV.28 Tabel 4.12 Sasaran dan Indikator PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah IV.36 Tabel 4.13 Sasaran dan Indikator PP Perluasan Infrastruktur Dasar IV.37 Tabel 4 .14 Sasaran dan Indikator KP dari PP Perluasan Infrastruktur Dasar IV. 39 Tabel 4.15 Sasaran dan Indikator PP Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana IV.43 Tabel 4.16 Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana IV. 45 Tabel 4.17 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi IV.49 Tabel 4.18 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi IV.50 Tabel 4.19 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan IV.53 Tabel 4.20 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan IV.54 Tabel 4.21 Sasaran dan Indikator PP Transformasi Digital IV.56 Tabel 4.22 Sasaran dan Indikator KP dari PP Transformasi Digital IV.57 Tabel 4.23 Sasaran dan Indikator PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja IV.61 Tabel 4.24 Sasaran dan Indikator PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM IV.62 Tabel 4.25 Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM IV.63 Tabel 4.26 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi IV.66 Tabel 4.27 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil IV.67 Tabel 4.28 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja IV. 76 Tabel 4.29 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja IV.78 Tabel 4.30 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) IV.81 Tabel 4.31 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) IV.83 Tabel 4.32 Sasaran dan Indikator PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi IV.86 Tabel 4.33 Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi IV.87 Tabel 4.34 Sasaran dan Indikator PN Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hid up IV. 92 Tabel 4.35 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan IV.94 -I.8- Tabel 4.36 Tabel 4.37 Tabel 4.38 Tabel 4.39 Tabel 4.40 Tabel 4.41 Tabel 4.42 Tabel 4.43 Tabel 4.44 Tabel 4.45 Tabel 4.46 Tabel 4.47 Tabel 4.48 Tabel 4.49 Tabel 4.50 Tabel 4.51 Tabel 4.52 Tabel 4.53 Tabel 4.54 Tabel 4.55 Tabel 5.1 Tabel 5.2 Tabel 5.3 Tabel 5.4 Tabel 5.5 Tabel 5.6 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan IV.95 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air IV. 99 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air IV.100 Sasaran dan Indikator PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT IV.106 Sasaran dan Indikator KP dari PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT IV.107 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup IV.110 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup IV.111 Sasaran dan Indikator PP Penguatan Ketahanan Bencana IV.115 Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Ketahanan Bencana IV. 116 Sasaran dan Indikator PN Stabilitas Pertahanan dan Keamanan IV.118 Sasaran dan Indikator PP Stabilitas Keamanan Nasional IV.119 Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Kemampuan Pertahanan IV.120 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Intemasional IV.122 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Intemasional IV.124 Sasaran dan Indikator PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi IV.127 Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi IV.128 Sasaran dan Indikator PP Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut.. IV.134 Sasaran dan Indikator KP dari PP Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut IV.135 Sasaran dan Indikator PP Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas IV.140 Sasaran dan Indikator KP dari PP Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas IV .141 Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan V.2 Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik V.4 Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan Gender V.7 Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya V.8 Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan Transforrnasi Digital V.10 Sasaran dan Indikator Pembangunan Bidang Kerentanan Bencana V.12 -I.9- Tabel 5. 7 Sasaran dan Indikator Pembangunan Lintas Bidang Perubahan Iklim melalui Ketahanan Iklim V.14 Tabel 5.8 Target Aktivitas Peningkatan Ketahanan Iklim V.15 Tabel 5.9 Sasaran dan Indikator Pembangunan Rendah Karbon V.17 Tabel 5.10 Target Aktivitas Mitigasi Perubahan Iklim pada Pembangunan Rendah Karbon Tahun 2020 V.18 Tabel 5.11 Sasaran dan Indikator Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana V.25· Tabel 5.12 Sasaran dan Indikator Pembangunan Kesehatan V.27 Tabel 5.13 Sasaran dan Indikator Pembangunan Pendidikan V.31 Tabel 5.14 Sasaran dan Indikator Pembangunan Perpustakaan V.34 Tabel 5.15 Sasaran dan Indikator Pembangunan Pemuda dan Olahraga V.35 Tabel 5.16 Sasaran dan Indikator Pembangunan Agama V.38 Tabel 5.17 Sasaran dan Indikator Pembangunan Kebudayaan V.40 Tabel 5.18 Sasaran dan Indikator Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan V.41 Tabel 5.19 Sasaran dan Indikator Pembangunan Perlindungan Anak V.43 Tabel 5.20 Sasaran dan Indikator Keuangan Negara V.44 Tabel 5.21 Sasaran dan Indikator Stabilitas Inflasi.. V.46 Tabel 5.22 Sasaran dan Indikator Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi dan Kewirausahaan V.49 Tabel 5.23 Sasaran dan Indikator Perdagangan Dalam Negeri V.50 Tabel 5.24 Sasaran dan Indikator Kerjasama Ekonomi Intemasional V.52 Tabel 5.25 Sasaran dan Indikator Jasa Keuangan V.53 Tabel 5.26 Sasaran dan Indikator Badan Usaha Milik Negara V.55 Tabel 5.27 Sasaran dan Indikator Bidang Data dan Informasi Statistik V.56 Tabel 5.28 Sasaran dan Indikator Bidang Ketenagakerjaan V.57 Tabel 5.29 Sasaran dan Indikator Utama Pembangunan Iptek tahun 2020 V.59 Tabel 5.30 Sasaran dan Indikator Pembangunan Politik Dalam Negeri V.61 Tabel 5.31 Sasaran dan Indikator Bidang Politik Luar Negeri. V.63 Tabel 5.32 Sasaran dan Indikator Pembangunan Aparatur V.66 Tabel 5.33 Sasaran dan Indikator Pembangunan/Pengarusutamaan Bidang Informasi Geospasial V.69 Tabel 5.34 Sasaran dan Indikator Pembangunan/Pengarusutamaan Bidang Tata Ruang V. 71 Tabel 5.35 Sasaran dan Indikator Pembangunan/Pengarusutamaan Bidang Pertanahan V.74 Tabel 5.36 Sasaran dan Indikator Pembangunan/Pengarusutamaan Bidang Kawas an Strategis V. 76 -I.10- Tabel 5.37 Tabel 5.38 Tabel 5.39 Tabel 5.40 Tabel 5.41 Tabel 5.42 Tabel 6.1 Tabel 6.2 Sasaran dan Indikator Pembangunan/Pengarusutamaan Bidang Perkotaan V. 78 Sasaran dan Indikator Pembangunan/Pengarusutamaan Bidang Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi V.81 Sasaran dan Indikator Pembangunan/Pengarusutamaan Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan V.83 Sasaran dan Indikator Pembangunan/Pengarusutamaan Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah V.85 Sasaran dan Indikator Pembangunan Sarana dan Prasarana V.89 Sasaran dan Indikator Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidu p V .101 Arah Kebijakan Pelayanan Umum dan Investasi serta Dukungan Kegiatan Prioritas Tahun 2020 VI.2 Metodologi Evaluasi RKP VI.12 -I.11- DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia (Persen) 11.5 Gambar 2.2 Harga Komoditas Intemasional 11.6 Garn bar 2.3 Perkembangan Rasia Penerimaan Perpajakan (Persen) II.10 Gambar 2.4 Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2015-2019 11.11 Gambar 2.5 Perkembangan Belanja Negara Tahun 2015-2019 II.ll Gambar 2.6 Perkembangan Inflasi Tahunan dan Bulanan (Persen) 11.13 Gambar 2.7 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (Persen, yoy) 11.13 Gambar 2.8 Perkembangan Nilai Tokar Rupiah terhadap USD (Rp/USD) II.14 Gambar 2.9 Indikator Perbankan Konvensional II.15 Gambar 2.10 Indikator Perbankan Syariah II.15 Gambar 2.11 Industri Keuangan Non Bank 11.16 Gambar 2.12 Perkembangan Aset Industri Keuangan Non Bank Syariah II.16 Garn bar 2.13 Arah Kebijakan Makro Tahun 2020 11.19 Garn bar 2.14 Peta Kawasan Strategis Wilayah Sumatera II.27 Gambar 2.15 Peta Kawasan Strategis Wilayah Jawa-Bali 11.29 Gambar 2.16 Peta Kawasan Strategis Wilayah Nusa Tenggara II.30 Garn bar 2.17 Peta Kawasan Strategis Wilayah Kalimantan II.32 Garn bar 2.18 Peta Kawasan Strategis Wilayah Sulawesi.. II.34 Garn bar 2.19 Peta Kawasan Strategis Wilayah Maluku II.36 Garn bar 2.20 Peta Kawasan Strategis Wilayah Papua II.38 Gambar 2.21 Struktur Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 II.43 Garn bar 2.22 Tahapan Pelaksanaan Skema KPBU Solicited dan Unsolicited Project II.66 Gambar 2.23 Skema Pembiayaan Investasi PINA dalam Proyek Greenfield, Brownfield, dan Operational II.67 Garn bar 3.1 Misi Pembangunan Nasional 2020 - 2024 III.2 Gambar 3.2 Misi Pembangunan Nasional 2020 - 2024 III.3 Gambar 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020 III.6 Gambar 4.1 Kerangka PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan IV.2 Gambar 4.2 Kerangka PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan IV.4 Gambar 4.3 Lokus Pelaksanaan Pemberian Bantuan Juran Program JKN Tahun 2020 IV.8 Gambar 4.4 Lokus Penyaluran Bantuan Tonai Bersyarat (PKH) Tahun 2020 IV.9 Gambar 4.5 Lokus Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Nontunai Tahun 2020 IV.9 Gambar 4.6 Kerangka PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan IV.11 Gambar 4.7 Lokus Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020 IV.14 -I.12- Gambar 4.8 Kerangka PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi IV.17 Gambar 4.9 Lokus Fokus Intervensi Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan Tahun 2020 IV.21 Gambar 4.10 Kerangka PP Pengentasan Kemiskinan IV.22 Gambar 4.11 Lokus Fokus Intervensi Penyaluran Modal Usaha ProduktifTahun 2020 IV.25 Garn bar 4.12 Lokus Fokus Intervensi Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro Tahun 2020 IV.26 Gambar 4.13 Kerangka PP Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa IV.27 Gambar 4.14 Kerangka PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah IV.37 Gambar 4.15 Kerangka PP Perluasan Infrastruktur Dasar IV.39 Gambar 4.16 Aspek Kewilayahan PP Perluasan Infrastruktur Dasar IV.43 Gambar 4.17 Kerangka PP Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana IV.44 Gambar 4.18 Aspek Kewilayahan PP Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana lV.49 Gambar 4.19 Kerangka PP Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi lV.50 Gambar 4.20 Aspek Kewilayahan PP Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi IV.52 Gambar 4.21 Kerangka PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan IV.53 Gambar 4.22 Aspek Kewilayahan PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan IV.56 Gambar 4.23 Kerangka PP Transformasi Digital IV.57 Gambar 4.24 Aspek Kewilayahan PP Transformasi Digital IV.59 Gambar 4.25 Kerangka PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja IV.62 Gambar 4.26 Kerangka PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM IV.63 Gambar 4.27 Peta Penguatan Kewirausahaan dan UMKM IV.65 Gambar 4.28 Kerangka PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi IV.67 Gambar 4.29 Peta Pengembangan Pariwisata IV.75 Gambar 4.30 Peta Jumlah Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah IV.75 Gambar 4.31 Peta Kawasan Industri di Luar Jawa yang Difasilitasi Pemerintah IV.76 Gambar 4.32 Kerangka PP Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja IV.77 Gambar 4.33 Peta Lokasi Pelaksanaan Program Prioritas Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja* IV.81 Gambar 4.34 Kerangka PP Peningkatan Ekspor Bemilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) IV.82 Gambar 4.35 Kerangka PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonorni IV.86 Gambar 4.36 Peta Penguatan Destinasi Prioritas dan Branding, serta Penerapan Sustainable Tourism Development IV. 89 -I.13- Gambar 4.37 Kerangka PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup IV.93 Gambar 4.38 Kerangka PP Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan IV.95 Gambar 4.39 Peta Lokasi Sentra Produksi Pangan lV.98 Gambar 4.40 Peta 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Sentra Produksi Perikanan Budidaya dan Garam IV.99 Gambar 4.41 Kerangka PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air IV.100 Gambar 4.42 Peta Rencana Pembangunan Jaringan Irigasi dan Bendungan yang Dibangun atau Direhabilitasi serta Lokasi Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi ··················································································· IV.105 Gambar 4.43 Kerangka PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT IV.107 Garn bar 4.44 Peta Rencana Pembangunan lnfrastruktur Energi Terbarukan IV.110 Gambar 4.45 Kerangka PP Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup IV.111 Gambar 4.46 Peta Rencana Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Aspek Kewilayahan IV.114 Garn bar 4 .4 7 Kerangka PP Penguatan Ketahanan Ben can a IV .115 Garn bar 4.48 Peta Rencana Penguatan Ketahanan Bencana dalam Aspek Kewilayahan .. IV.117 Garn bar 4.49 Kerangka PN Stabilitas Pertahanan dan Keamanan IV.119 Gambar 4.50 Kerangka PP Penguatan Kemampuan Pertahanan IV.120 Gambar 4.51 Aspek Kewilayahan PP Penguatan Kemampuan Pertahanan IV.122 Gambar 4.52 Kerangka PP Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan lnternasional IV.123 Gambar 4.53 Aspek Kewilayahan PP Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan lnternasional IV.126 Gambar 4.54 Kerangka PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi. IV.127 Gambar 4.55 Aspek Kewilayahan Pelaksanaan Bantuan Hukum PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi IV.134 Gambar 4.56 Kerangka PP Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut IV.133 Gambar 4.57 Kerangka PP Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas IV .141 Gambar 4.58 Aspek Kewilayahan PP Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas IV.145 Garn bar 6.1 Peran Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi VI. l Garn bar 6.2 Prinsip-Prinsip Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi VI. l Garn bar 6.3 Prinsip Kerangka Kelembagaan Vl.4 Garn bar 6.4 Peran Kerangka Regulasi dalam Pembangunan VI. 7 Gambar 6.5 Alur Pikir Sinergi Kebijakan dan Regulasi VI.7 -I.14- Garn bar 6.6 Urgensi lntegrasi Kerangka Regulasi dalam RKP 2020 VI.8 Gambar 6.7 Prinsip- Prinsip Kerangka Regulasi VI.8 Garn bar 6.8 Batu Uji Pengusulan Kerangka Regulasi. VI. 9 Gambar 6.9 StakeholderPengusulan Kerangka Regulasi VI.9 Gambar 6.10 Alur Evaluasi RKP: Pencapaian Prioritas Nasional VI.13 Gambar 6.11 Waktu Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan VI.14 Gambar 6.12 Mekanisme Pengendalian Pembangunan VI.15 BAB 1 PENDAHULUAN - I.1 - BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-
2024.Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 ini disusun pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019, bersamaan dengan penyusunan RPJMN 2020-2024. Dengan demikian, penyusunan RKP 2020 masih mengacu pada RPJMN 2015-2019 dan diharapkan dapat menjembatani RPJMN 2015-2019 dengan RPJMN 2020-2024. Landasan hukum terhadap kondisi ini telah diatur dalam UU No.17/2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Pada ayat (1) disebutkan, “Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”. Kemudian pada ayat (2), “RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya”. Penjelasan pasal 5 tersebut menyebutkan bahwa: (1) yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025; serta (2) presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN- P). Dokumen RKP tahun 2020 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2018, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Tema pembangunan tahun 2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan, dalam penyusunan RKP tahun 2020 dilakukan beberapa hal, yaitu: (1) menjaga konsistensi jumlah Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) sama dengan RKP 2019 sebanyak 5 PN dan 25 PP;

(2)memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran PN, PP, dan Kegiatan Prioritas (KP); (3) menjadikan konsep pengembangan wilayah menjadi basis dalam penyusunan PP dan KP; serta (4) mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan, yang mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L), belanja non-K/L, belanja transfer ke daerah, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), sumber pembiayaan lainnya seperti melalui pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan Pembiayaan Investasi Non-APBN (PINA), serta upaya pemanfaatan potensi investasi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). - I.2 - Dokumen RKP tahun 2020 menjabarkan rencana pembangunan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang. Prioritas pembangunan nasional secara lebih rinci dijabarkan ke dalam PN, PP, dan KP dengan menjaga ketepatan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta dapat terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif. Penjabaran RKP tahun 2020 ke dalam 5 (lima) PN meliputi: (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; (3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja; (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; serta (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Sasaran prioritas pembangunan yang menjadi fokus pada tahun 2020 diharapkan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. 1.2 Tujuan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020 disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Pada Pemerintah Pusat, RKP tahun 2020 dijadikan pedoman pada saat K/L menjabarkan PN ke dalam Rencana Kerja (Renja) K/L 2020 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L 2020 dengan pendekatan money follows program dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS), yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang- Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2020. Pada Pemerintah Daerah, RKP tahun 2020 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020, yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Raperda APBD) 2020. 1.3 Sistematika Sistematika penulisan RKP tahun 2020 adalah sebagai berikut. BAB 1 PENDAHULUAN yang memuat latar belakang, tujuan, dan sistematika. BAB 2 SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL yang memuat hasil evaluasi pencapaian PN RKP 2018, kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, dan pendanaan pembangunan. BAB 3 TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN yang memuat RPJMN dan Nawacita, tema pembangunan, strategi pembangunan, serta pendekatan penyusunan RKP tahun 2020 yang dilengkapi dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan. BAB 4 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL yang menjabarkan sasaran dan kerangka PN, PP, dan KP termasuk aspek kewilayahan. BAB 5 PEMBANGUNAN BIDANG yang memuat sasaran dan arah kebijakan pembangunan bidang. BAB 6 KAIDAH PELAKSANAAN yang memuat kerangka pelayanan umum dan investasi, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian. BAB 7 PENUTUP. BAB 2 SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL - II.1 – BAB 2 SPEKTRUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2.1 Evaluasi RKP Tahun 2018 Pembangunan nasional tahun 2018 difokuskan pada pelaksanaan 11 Prioritas Nasional (PN) yang tercakup dalam 5 (lima) dimensi pembangunan sebagai penjabaran tahun keempat RPJMN 2015-2019. Secara umum pada tahun 2018, sebagian besar PN memiliki indeks kinerja yang baik (8 PN; 72,73 persen) dan cukup baik (3 PN; 27,27 persen). Pencapaian seluruh PN RKP 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2018 Prioritas Nasional Kinerja PN Berdasarkan Indeks Kinerja PN*) Kesimpulan Kinerja Capaian Sasaran PN (%) Capaian PP-KP (%) Pembangunan Manusia dan Masyarakat 1 Pendidikan 94,95 115,62 108,80 Baik 2 Kesehatan 96,54 104,12 101,62 Baik 3 Perumahan dan Permukiman 88,32 89,37 89,02 Cukup Baik 4 Penanggulangan Kemiskinan 95,26 100,67 98,89 Baik 5 Asian Games dan Asian Para Games 2018 100,00 95,29 96,84 Baik Pembangunan Sektor Unggulan 6 Ketahanan Pangan 100,73 95,69 97,35 Baik 7 Ketahanan Energi 59,20 81,41 74,08 Cukup Baik Pemerataan dan Kewilayahan 8 Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman 129,41 95,74 106,85 Baik 9 Pembangunan Wilayah 89,22 113,06 105,19 Baik Pembangunan Ekonomi 10 Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata 108,12 106,68 107,16 Baik Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan 11 Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan 96,53 72,00 80,10 Cukup Baik Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2018 Keterangan: realisasi ≥ 90% target; realisasi 60% hingga 90% target; realisasi < 60% target. *) Indeks kinerja PN merupakan indeks komposit dari komponen kinerja PN berdasarkan pencapaian sasaran PN (bobot 0,67) dan pencapaian Program Prioritas (PP)-Kegiatan Prioritas (KP) (bobot 0,33). • 0 • • 0 • • • • • 0 • • • • 0 • • • 0 • • • 0 • • • 0 • • • 0 • • • 0 - II.2 – Berikut penjelasan ringkas pencapaian setiap PN menurut dimensi pembangunan. Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat mencakup 5 (lima) PN, yaitu: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Perumahan dan Permukiman; (4) Penanggulangan Kemiskinan; dan (5) Asian Games dan Asian Para Games 2018. PN Pendidikan menunjukkan pencapaian kinerja yang baik pada tahun 2018. Sasaran PN Pendidikan yang tercapai (realisasi ≥90 persen target), diantaranya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (8,52 tahun), rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun (95,66 persen), persentase SD/MI berakreditasi minimal B (78 persen), persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B (61,63 persen), rasio APK SMP/MTs antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen penduduk terkaya (0,94), persentase guru berkualifikasi minimal S1/D-IV (83,59 persen), dan nilai tes Matematika dan Sains (386 dan 403). Dari 2 (dua) PP yang dilaksanakan, yaitu PP Pendidikan Vokasi dan PP Peningkatan Kualitas Guru keduanya memiliki capaian kinerja di atas 90 persen. PN Kesehatan menunjukkan pencapaian kinerja yang baik pada tahun 2018. Sebagian besar sasaran PN Kesehatan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan (realisasi ≥90 persen target) terutama yang terkait dengan meningkatnya status kesehatan ibu, anak, dan gizi masyarakat serta meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, ketersediaan, penyebaran, dan mutu obat serta sumber daya kesehatan. Sasaran PN yang tidak tercapai (realisasi <90 persen target) diantaranya prevalensi merokok pada penduduk usia ≤18 tahun (9,1 persen), prevalensi tekanan darah tinggi (34,1 persen), dan prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (21,8 persen). Dari 3 (tiga) PP yang dilaksanakan, yaitu PP Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, PP Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”, serta PP Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak ketiganya memiliki capaian kinerja di atas 90 persen. PN Perumahan dan Permukiman menunjukkan pencapaian kinerja yang cukup baik pada tahun 2018. Sasaran penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan, yang dihitung dari sisa kawasan kumuh dalam hektar dan sasaran fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, yang dihitung dari sisa rumah tidak layak huni dalam juta RT telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu 15.024 hektar dan 2,8 juta RT. Sementara, capaian sasaran lainnya seperti akses air minum layak (73,12 persen), akses sanitasi layak (69,27 persen), perencanaan penanganan kumuh (285 kab/kota), dan fasilitasi penyediaan hunian layak (0,84 juta RT), tidak mencapai target yang ditetapkan (realisasi <90 persen). Dari 2 (dua) PP yang dilaksanakan, PP Penyediaan Perumahan Layak memiliki capaian kinerja di atas 90 persen, sedangkan PP Air Bersih dan Sanitasi berada pada kisaran capaian kinerja 60-90 persen. PN Penanggulangan Kemiskinan menunjukkan pencapaian kinerja yang baik pada tahun

2018.Sasaran terkait jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran telah tercapai (realisasi ≥90 persen target), seperti Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (92,6 juta orang) dan Bantuan Pendidikan/Kartu Indonesia Pintar (KIP) (20,3 juta anak). Namun, sasaran yang terkait pemenuhan kebutuhan dasar masih dijumpai sasaran yang tidak memenuhi target yang ditetapkan terutama dalam hal akses air minum layak (63,25 persen) dan akses sanitasi layak (56,66 persen). Dari 3 (tiga) PP yang dilaksanakan, yaitu PP Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran, PP Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta PP Pemenuhan Kebutuhan Dasar ketiganya memiliki capaian kinerja di atas 90 persen. PN Asian Games dan Asian Para Games 2018 sudah menunjukkan pencapaian yang baik. Sebagai prioritas khusus, PN ini telah terselenggara dengan sukses dan memperoleh apresiasi dari berbagai pihak. Dari 4 (empat) indikator sasaran PN, seluruhnya telah tercapai - II.3 – bahkan melampaui target yang ditetapkan, seperti peringkat Asian Games (peringkat 4) dan peringkat Asian Para Games (peringkat 5). Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan mencakup 2 (dua) PN, yaitu: (1) Ketahanan Pangan dan (2) Ketahanan Energi. PN Ketahanan Pangan menunjukkan pencapaian kinerja yang baik pada tahun 2018. Beberapa capaian penting telah tercapai (realisasi ≥90 persen target), antara lain produksi padi (83,04 juta ton), jagung (30,06 juta ton), namun target lain yang tidak tercapai, antara lain produksi kedelai (0,98 juta ton), gula (2,17 juta ton), daging sapi (0,53 juta ton), ikan (14,13 juta ton), dan garam (2,72 juta ton). Dari 2 (dua) PP yang dilaksanakan, yaitu PP Peningkatan Produksi Pangan dan PP Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian, keduanya memiliki capaian kinerja di atas 90 persen. PN Ketahanan Energi menunjukkan pencapaian kinerja yang cukup baik pada tahun 2018. Capaian yang telah tercapai (realisasi ≥90 persen target) adalah produksi minyak bumi (778 ribu BM/hari), gas bumi (1.139 ribu SBM/hari), rasio elektrifikasi (98,3 persen), dan konsumsi listrik per kapita (1.064 kWh). Sementara capaian yang tidak berhasil memenuhi target yang ditetapkan, antara lain produksi batubara (548 juta ton), penggunaan dalam negeri batubara (21 persen), dan jaringan pipa gas (13.840 km). Dari 2 (dua) PP yang dilaksanakan, PP Pemenuhan Kebutuhan Energi PP EBT dan Konservasi Energi keduanya berada di kisaran capaian kinerja 60-90 persen. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan mencakup 2 (dua) PN, yaitu: (1) Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman, dan (2) Pembangunan Wilayah. PN Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman telah menunjukkan upaya yang baik pada tahun 2018 untuk membangun konektivitas antarwilayah dan integrasi antarkawasan strategis serta simpul transportasi guna mendukung pemerataan ekonomi, seperti penurunan dwelling time pelabuhan menjadi 3-4 hari dan pengembangan Pelabuhan Non- Komersil di 138 lokasi. Capaian yang tidak berhasil dicapai, diantaranya tersedianya subsidi perintis angkutan laut (134 trayek), tersedianya subsidi perintis angkutan sungai dan penyeberangan (222 trayek), dan pengembangan pelabuhan penyeberangan (13 lokasi). Dari 2 (dua) PP yang dilaksanakan, yaitu PP Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara, dan Intermoda) dan PP Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika keduanya memiliki capaian kinerja di atas 90 persen. PN Pembangunan Wilayah memfokuskan pada upaya penurunan tingkat kemiskinan di daerah tertinggal. Pencapaian PN Pembangunan Wilayah menunjukkan kinerja yang baik pada tahun 2018. Sasaran yang telah tercapai (realisasi ≥90 persen target), diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal (61,19), pengurangan desa tertinggal menjadi desa berkembang (6.518 desa), dan peningkatan desa berkembang menjadi desa mandiri sebanyak (2.665 desa). Sementara itu, capaian yang tidak berhasil dicapai (realisasi <90 persen target) adalah persentase pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (5,33 persen), dan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (18,04 persen). Dari 5 (lima) PP yang dilaksanakan, yaitu PP Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, PP Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal, PP Percepatan Pembangunan Wilayah Papua, serta PP Pembangunan Perdesaan memiliki capaian kinerja lebih dari 90 persen. Hanya PP Reforma Agraria yang memiliki capaian kinerja antara 60-90 persen. Dimensi Pembangunan Ekonomi mencakup 1 (satu) PN, yaitu Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata yang menunjukkan kinerja baik. Pada tahun 2018, pertumbuhan investasi PMTB (6,67 persen), kontribusi pariwisata terhadap PDB Nasional (5,25 persen), kontribusi PDB Industri Pengolahan (4,27 persen) dan penyediaan lapangan kerja (2,98 juta orang) telah - II.4 – memenuhi target yang ditetapkan. Capaian yang tidak mencapai target yang ditetapkan (realisasi <90 persen target), diantaranya pelatihan kerja (915.671 orang), dan tenaga kerja formal (43,16 persen). Dari 5 (lima) PP yang dilaksanakan, yaitu PP Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata, PP Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus, PP Pengembangan 3 Kawasan Industri, PP Reforma Agraria, serta PP Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa memiliki kinerja di atas 90 persen. Dimensi Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan mencakup 1 (satu) PN, yaitu Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan yang menunjukkan kinerja cukup baik. Pada tahun 2018, sebagian sasaran PN memiliki capaian yang telah memenuhi target yang ditetapkan, seperti pemenuhan MEF TNI (60,4), skor Indeks Demokrasi Indonesia (72,11) dan Indeks Pembangunan Hukum (0,60). Beberapa sasaran lainnya yang tidak tercapai (realisasi <90 persen target) antara lain persentase kabupaten/kota yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (11,22 persen), tingkat e- procurement (34,53 persen), dan potensi kontribusi industri pertahanan (35,9 persen). Dari 4 (empat) PP yang dilaksanakan, PP Kepastian Hukum serta PP Stabilitas Politik dan Keamanan memiliki capaian kinerja di atas 90 persen, kemudian PP Reformasi Birokrasi berada di kisaran capaian kinerja 60 hingga 90 persen, sementara kinerja PP Penguatan Pertahanan berada di bawah 60 persen. - II.5 - 2.2 Kerangka Ekonomi Makro 2.2.1 Perkembangan Ekonomi Terkini 2.2.1.1 Ekonomi Dunia Risiko ketidakpastian masih mewarnai pergerakan ekonomi dunia. Pada tahun 2018 pertumbuhan perekonomian dunia mengalami stagnansi sebesar 3,6 persen, tetapi pada tingkat yang stagnan dibandingkan dengan tahun 2017, sebesar 3,6 persen. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan melemah menjadi 3,3 persen. Pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia di antaranya disebabkan oleh sentimen pasar keuangan yang terus memburuk seiring normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), ketidakpastian kebijakan perdagangan seiring dengan isu perang dagang (Trade War), dan kekhawatiran perlambatan ekonomi China yang lebih dalam. Pertumbuhan dunia yang lebih rendah dari perkiraan awal diikuti oleh penurunan pertumbuhan volume perdagangan dunia sebesar 3,8 persen pada tahun 2018 dan 3,4 persen tahun 2019, menurun dari 5,4 persen pada tahun 2017. Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia (Persen) Sumber: World Economic Outlook IMF Pergerakan harga komoditas berfluktuasi sepanjang tahun 2018 hingga pertengahan tahun
2019.Harga minyak dunia yang sempat menyentuh lebih dari USD80 per barel pada Oktober 2018 turun hingga di bawah USD60 per barel pada Januari 2019, tetapi kembali meningkat di kisaran USD70 per barel hingga awal Mei 2019. Perubahan kebijakan terkait Iran, perkembangan produksi shale oil di AS, dan pemotongan produksi OPEC mendorong fluktuasi harga minyak. Meski mengalami penurunan di akhir tahun 2018, harga batu bara masih berada pada tingkat yang tinggi, di atas USD100 per metrik ton, tetapi kembali menurun di kisaran USD93 per metrik ton hingga awal Mei 2019. Sementara itu, penurunan masih terjadi pada harga minyak kelapa sawit disebabkan oleh supply yang berlebih dan melemahnya ekspor. Pada tahun 2019, harga komoditas diperkirakan akan cenderung stagnan. 3,0 3,5 4,0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Apr-18 Okt-18 Apr-19 - - - - II.6 - Gambar 2.2 Harga Komoditas Internasional Sumber: World Bank Commodities Price Data (The Pink Sheet) 2.2.1.2 Ekonomi Domestik Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi domestik terus menunjukkan tren menguat. Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 mencapai 5,2 persen (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,1 persen (yoy). Peningkatan pertumbuhan ekonomi utamanya didorong oleh peningkatan permintaan domestik. Investasi tumbuh kuat 6,7 persen (yoy), didorong oleh pembangunan proyek infrastruktur dan peningkatan investasi swasta. Konsumsi masyarakat (konsumsi rumah tangga dan LNPRT) tumbuh 5,1 persen (yoy) didorong di antaranya oleh bantuan sosial pemerintah dan dilaksanakannya event besar seperti Asian Games. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didorong oleh realisasi APBN yang lebih baik. Sementara itu, net ekspor masih berkontribusi negatif. Tabel 2.2 Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan Tahun 2017-2019 (Persen) Uraian 2017 a) 2018b) Realisasi Triwulan I 2019 c) 2019d) Pertumbuhan PDB 5,1 5,2 5,1 5,3 Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT 5,0 5,1 5,3 5,1 Konsumsi Pemerintah 2,1 4,8 5,2 5,4 Investasi (PMTB) 6,2 6,7 5,0 7,0 Ekspor Barang dan Jasa 8,9 6,5 (2,1) 6,3 Impor Barang dan Jasa 8,1 12,0 (7,8) 7,1 Sumber: a) BPS, 2018; b) BPS 2019; c) BPS 2019; d) APBN 2019 Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tahun 2018 didorong oleh tingginya pertumbuhan di sektor jasa, di antaranya transportasi dan pergudangan yang tumbuh 7,0 persen (yoy) dan informasi dan komunikasi yang tumbuh 7,0 persen (yoy). Tingginya pertumbuhan kedua sektor tersebut didorong oleh perkembangan teknologi digital dan e- commerce. Sementara itu, industri pengolahan tumbuh 4,3 persen (yoy) didorong oleh 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 20 40 60 80 100 120 140 JanMarMeiJulSepNovJanMarMeiJulSepNovJanMarMeiJulSepNovJanMarMeiJulSepNovJanMar 2015 2016 2017 2018 2019 Indeks Harga Logam (2010=100) Minyak Mentah - Brent (USD/bbl) Batu Bara, Australia (USD/mt) CPO (USD/mt) - RHS - - - - - II.7 - peningkatan produksi minyak kelapa sawit, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, serta industri alat angkut. Sektor pertanian tumbuh 3,9 persen (yoy) didukung oleh pertumbuhan produksi tanaman hortikultura karena permintaan eksternal yang meningkat. Sedangkan sektor perdagangan mampu tumbuh 5,0 persen (yoy) didorong oleh peningkatan penjualan mobil dan sepeda motor. Tabel 2.3 Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2017-2019 (Persen) Uraian 2017 a) 2018b) Realisasi Triwulan I 2019 c) 2019d) Pertumbuhan PDB 5,1 5,2 5,1 5,3 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3,9 3,9 1,8 3,8 Pertambangan dan Penggalian 0,7 2,2 2,3 0,6 Industri Pengolahan 4,3 4,3 3,9 5,1 Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih 1,5 5,5 4,1 6,1 Pengadaan Air 4,6 5,5 9,0 5,0 Konstruksi 6,8 6,1 5,9 6,6 Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4,5 5,0 5,3 5,3 Transportasi dan Pergudangan 8,5 7,0 5,3 8,8 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,4 5,7 5,9 6,1 Informasi dan Komunikasi 9,6 7,0 9,0 10,4 Jasa Keuangan 5,5 4,2 7,3 7,9 Real Estate 3,7 3,6 5,5 4,3 Jasa Perusahaan 8,4 8,6 10,4 8,2 Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib 2,1 7,0 6,4 4,0 Jasa Pendidikan 3,7 5,4 5,6 5,9 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,8 7,1 8,6 8,2 Jasa Lainnya 8,7 9,0 10,0 8,8 Sumber: a) BPS, 2018; b) BPS 2019; c) BPS 2019; d) APBN 2019 Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2019 melanjutkan tren penguatan ekonomi domestik. Meskipun lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2019 sebesar 5,1 persen masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2018. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2019 didorong oleh konsumsi masyarakat (konsumsi rumah tangga dan LNPRT) dan konsumsi pemerintah yang masing-masing tumbuh 5,3 dan 5,2 persen (yoy). Pertumbuhan konsumsi masyarakat, terutama LNPRT didorong oleh peningkatan aktivitas partai politik dan organisasi masyarakat pada masa kampanye Pemilu Nasional 2019. Pertumbuhan konsumsi pemerintah didorong oleh realisasi belanja yang lebih tinggi untuk jenis belanja pegawai, barang, dan bantuan sosial. Sementara, net ekspor berkontribusi positif didorong oleh pertumbuhan impor yang terkontraksi lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor. Di sisi lain, kinerja investasi di triwulan I 2019 mengalami perlambatan, tumbuh 5,0 persen, terendah dalam dua tahun terakhir. Dari sisi lapangan usaha pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan yang tinggi di sektor jasa di antaranya jasa informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan air, dan jasa perusahaan. Keempat sektor tersebut mampu tumbuh masing- - II.8 - masing sebesar 9,0; 7,3; 9,0; dan 10,4 persen (yoy). Sektor dengan kontribusi yang besar terhadap PDB, industri pengolahan dan pertanian mengalami perlambatan pertumbuhan di triwulan I 2019. Industri pengolahan tumbuh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi, yakni sebesar 3,9 persen didorong oleh kontraksi yang dialami industri pengolahan migas. Sektor pertanian tumbuh melambat, yakni sebesar 1,8 persen, didorong oleh pergeseran masa panen di beberapa daerah Dengan perkembangan tersebut, perekonomian untuk keseluruhan tahun 2019 diperkirakan masih akan melanjutkan tren penguatan dengan investasi sebagai motor utamanya. Investasi diharapkan akan melanjutkan tren penguatan, tumbuh 7,0 persen pada tahun 2019. Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan diharapkan akan menjadi kontributor utama, tumbuh 5,1 persen, salah satunya didorong upaya perbaikan iklim investasi dan perbaikan infrastruktur yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Meski menghadapi tekanan eksternal yang cukup kuat, pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai 5,3 persen pada tahun 2019. Neraca Pembayaran Kinerja neraca pembayaran Indonesia mencatatkan defisit sebesar USD7,1 miliar di tahun
2018.Posisi cadangan devisa secara keseluruhan sebesar USD120,7 miliar atau setara 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah yang masih jauh di atas standar kecukupan internasional. Defisit neraca pembayaran didorong oleh peningkatan defisit neraca transaksi berjalan. Tahun 2018, defisit neraca transaksi berjalan mencapai 3,0 persen dari PDB, melebar dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,6 persen dari PDB. Tabel 2.4 Neraca Pembayaran Indonesia (Miliar USD) Uraian 2016 2017 2018 Realisasi Triwulan I 2019* Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan 12,1 11,6 (7,1) 2,4 Neraca Transaksi Berjalan -Sebagai persen dari PDB (17,0) (1,8) (16,2) (1,6) (31,1) (3,0) (7,0) (2,6) Neraca Perdagangan Barang 15,3 18,8 (0,4) 1,1 Neraca Perdagangan Jasa (7,1) (7,4) (7,1) (1,8) Neraca Pendapatan Primer (29,6) (32,1) (30,4) (8,1) Neraca Pendapatan Sekunder 4,5 4,5 6,9 1,9 Neraca Modal dan Finansial -Sebagai persen dari PDB 29,3 3,1 28,7 2,8 25,2 2,4 10,1 3,7 Investasi Langsung 16,1 18,5 13,7 5,2 Investasi Portofolio 19,0 21,1 9,3 5,4 Investasi Lainnya (-5,8) (10,7) 2,2 (0,6) Posisi Cadangan Devisa -Dalam Bulan Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah 116,4 8,4 130,2 8,3 120,7 6,5 124,5 6,8 Sumber: Bank Indonesia Keterangan: *) Angka sangat sementara Defisit neraca transaksi berjalan tahun 2018 melebar terutama disebabkan neraca perdagangan barang yang mengalami defisit sebesar USD0,4 miliar, setelah pada tahun sebelumnya mengalami surplus sebesar USD18,8 miliar. Defisit ini didorong oleh penurunan - II.9 - surplus neraca nonmigas dan peningkatan defisit neraca migas. Penurunan surplus neraca nonmigas disebabkan oleh ekspor nonmigas yang melambat dan tingginya impor nonmigas khususnya bahan baku dan barang modal. Sementara, peningkatan defisit neraca migas utamanya disebabkan tingginya impor minyak akibat meningkatnya permintaan bahan bakar minyak (BBM) domestik. Di sisi lain, neraca transaksi modal dan finansial mampu mencatatkan surplus USD25,2 miliar, didukung oleh surplus di sisi investasi langsung maupun portofolio masing-masing sebesar USD13,7 miliar dan USD9,3 miliar. Kebijakan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate hingga ke level 6 persen, mampu menjaga daya tarik pasar keuangan domestik ditengah ketidakpastian ekonomi global, terutama normalisasi kebijakan moneter di AS. Pada triwulan I 2019, neraca pembayaran Indonesia tercatat surplus sebesar USD2,4 miliar, lebih rendah dibandingkan surplus triwulan IV 2019 sebesar USD5,4 miliar. Hal ini disebabkan oleh penurunan surplus transaksi modal dan finansial yang mencapai USD10,1 miliar di triwulan I 2019, lebih rendah dibandingkan surplus pada triwulan IV 2018 sebesar USD15,9 miliar. Penyebab utamanya dipengaruhi oleh lebih rendahnya surplus investasi portofolio seiring tingginya global bond pemerintah yang jatuh tempo dan lebih rendahnya penerbitan obligasi global oleh sektor swasta. Sementara itu, defisit neraca transaksi berjalan menunjukkan perbaikan. Pada triwulan I 2019, defisit neraca transaksi berjalan mencapai 2,6 persen terhadap PDB, menurun dibandingkan triwulan IV 2019 sebesar 3,6 persen terhadap PDB. Penurunan defisit neraca transaksi berjalan utamanya didorong oleh penurunan impor barang yang lebih dalam dibandingkan penurunan ekspor barang, sejalan dengan kebijakan pengendalian impor komoditas tertentu yang diterapkan di akhir 2018. Di sisi lain, neraca jasa masih mengalami tekanan di tengah penurunan impor jasa transportasi barang (freight) akibat penurunan impor barang. Defisit neraca jasa lebih disebabkan oleh menurunnya surplus jasa perjalanan seiring dengan penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sesuai pola musimnya. Secara keseluruhan, posisi cadangan devisa triwulan I 2019 mencapai USD124,5 miliar atau setara dengan pembiayaan 6,8 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada diatas standar kecukupan internasional. Hingga akhir April 2019, posisi cadangan devisa masih relatif stabil dan tercatat sebesar USD124,3 miliar atau setara dengan pembiayaan 6,8 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah. Pada tahun 2019, neraca pembayaran Indonesia diperkirakan membaik dan mampu menopang ketahanan sektor eksternal, meskipun masih menghadapi tantangan dinamika ketidakpastian global. Beberapa faktor seperti proyeksi perlambatan ekonomi global terutama negara mitra dagang utama Indonesia, menurunnya harga komoditas global dan volume perdagangan dunia, diperkirakan akan memberikan tantangan terhadap kinerja ekspor tahun 2019. Di sisi lain, normalisasi kebijakan moneter yang diperkirakan masih akan terjadi di AS serta yang akan diberlakukan di Uni-Eropa akan mempengaruhi aliran modal asing ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Keuangan Negara Stabilnya kondisi perekonomian global pada tahun 2018 serta kenaikan harga komoditas migas dan non-migas berdampak pada kenaikan pendapatan negara dan hibah. Pada tahun 2018, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp1.942,3 triliun, meningkat 16,6 persen dari tahun 2017 dan lebih tinggi 2,5 persen dari target APBN. - II.10 - Berdasarkan komponennya, hingga akhir tahun 2018 penerimaan perpajakan mencapai Rp1.521,4 triliun atau 94,0 persen dari target yang ditetapkan pada APBN 2018, yaitu Rp1.618,1 triliun. Capaian tersebut meningkat 13,1 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, yaitu Rp1.343,5 triliun. Meningkatnya penerimaan perpajakan tersebut menyebabkan rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB meningkat dari 9,9 persen di tahun 2017 menjadi 10,3 persen pada tahun 2018. Gambar 2.3 Perkembangan Rasio Penerimaan Perpajakan (Persen) Sumber: a) Kemenkeu Keterangan: *) Target APBN Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai sebesar Rp407,1 triliun pada tahun 2018, meningkat 30,8 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Kenaikan ini utamanya didorong oleh PNBP Sumber Daya Alam (SDA) yang pada tahun 2018 mencapai Rp181,1 triliun, meningkat 63,0 persen dari realisasi tahun 2017. Kenaikan harga minyak bumi dan batu bara menjadi penyumbang utama dari peningkatan capaian PNBP SDA. Hingga akhir tahun 2018 harga Indonesia Crude Price (ICP) meningkat menjadi USD67,5 per barel atau meningkat 32,3 persen dibandingkan dengan Januari 2018, sedangkan harga batu bara mencapai USD98,9 per metrik ton, meningkat 15,2 persen dari tahun 2017. Dari sisi belanja negara, realisasi tahun 2018 mencapai Rp2.202,2 triliun, meningkat 9,7 persen dari tahun 2017, atau mencapai 99,2 persen dari target APBN 2018. Berdasarkan komponennya, realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir tahun 2018 mencapai Rp1.444,4 triliun, meningkat 14,1 persen dibandingkan realisasi tahun 2017. Sementara itu, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp757,8 triliun atau meningkat 2,1 persen dibandingkan dengan tahun 2017. 10,8 10,4 9,9 10,3 11,1 9 10 11 12 2015 2016 2017 2018 2019* - II.11 - Gambar 2.4 Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2015-2019 Gambar 2.5 Perkembangan Belanja Negara Tahun 2015-2019 Sumber: a) Kemenkeu, 2018; b) APBN, 2018 Keterangan: *) APBN 2019 Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, defisit APBN 2018 mencapai Rp259,9 triliun atau 1,76 persen terhadap PDB. Defisit tersebut turun dibandingkan dengan defisit tahun 2017 yang mencapai 2,5 persen terhadap PDB. Dengan defisit tersebut, rasio utang pemerintah pusat di tahun 2018 terjaga sebesar 29,98 persen terhadap PDB. Pada tahun 2019, kondisi perekonomian domestik diproyeksikan akan terus membaik. Dengan demikian, kinerja pendapatan negara dan hibah diperkirakan akan meningkat. Penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai Rp1.786,4 triliun atau 11,1 persen PDB. Perkiraan capaian tersebut meningkat 17,6 persen dari realisasi tahun 2018. Harga komoditas migas dan nonmigas diperkirakan relatif terjaga, sehingga PNBP diperkirakan akan mencapai Rp378,3 triliun pada tahun 2019. Dari sisi belanja negara, pada tahun 2019 belanja negara diperkirakan terus meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur, pemenuhan belanja wajib, dan penyelenggaraan pemilihan umum. Belanja negara diperkirakan mencapai Rp2.461,1 triliun, meningkat 11,8 persen dibandingkan realisasi tahun 2018, atau mencapai sebesar 15,3 persen PDB. Berdasarkan komponennya, belanja pemerintah pusat diperkirakan mencapai Rp1.634,3 triliun atau 10,2 persen PDB pada tahun 2019. Selanjutnya, TKDD diperkirakan mencapai Rp826,7 triliun atau 5,1 persen PDB. Pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas belanja. Hal ini terlihat dari meningkatnya belanja modal yang diperkirakan meningkat sebesar 7,8 persen pada tahun 2019. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan pemerataan antardaerah dengan meningkatkan Dana Desa, yang diproyeksikan mencapai Rp70 triliun. Berdasarkan perkiraan pendapatan dan belanja negara tersebut, defisit APBN tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp296,0 triliun atau 1,84 persen terhadap PDB. Dengan defisit tersebut, rasio utang pemerintah pusat tahun 2019 diperkirakan mencapai 30,0 persen PDB. 3.000 2.400 s 1.800 � 0. ee 1.200 600 0 2015 2016 2017 2018 2019· 3.000 2.400 ] 1.800 'C,_ Q. "' 1.200 600 0 2015 2016 2017 2018 2019· •Penerlmaan Perpajakan •PNBP Hibah • Belanja Pememtah Pu sat • TKDD - II.12 - Moneter Stabilitas moneter pada tahun 2018 tetap terjaga, tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan terkendali serta nilai tukar yang terjaga volatilitasnya. Pergerakan inflasi umum (headline inflation) tahun 2018 stabil dan berada di dalam rentang target inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), yaitu sebesar 3,5 ± 1 persen (yoy). Pada akhir tahun 2018, realisasi inflasi tahunan mencapai 3,13 persen (yoy) dan bulanan (mtm) sebesar 0,62 persen, menurun dibandingkan inflasi pada akhir tahun 2017 yang masing-masing sebesar 3,49 persen (yoy) dan 0,97 persen (mtm). Stabilitas inflasi tahun 2018 tercermin dari rendahnya inflasi inti dan inflasi harga diatur pemerintah (administered price). Inflasi inti dan harga diatur pemerintah pada akhir tahun 2018 cukup rendah masing-masing sebesar 3,07 persen dan 3,36 persen (yoy). Rendahnya inflasi harga diatur pemerintah dipengaruhi oleh rendahnya dampak peningkatan harga minyak dunia. Tingginya inflasi volatile food dipengaruhi oleh peningkatan inflasi aneka daging dan telur sebagai dampak dari kenaikan inflasi jagung domestik. Meskipun demikian, dampak kenaikan inflasi volatile food masih terkendali. Hal ini tercapai atas upaya pemerintah untuk menjaga pasokan yang memadai, kelancaran jalur distribusi, serta pengelolaan tata niaga pangan yang semakin membaik melalui koordinasi intensif dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID). Memasuki tahun 2019, inflasi semakin rendah dan terkendali. Inflasi umum tahunan (yoy) mengalami penurunan dari Januari hingga Maret secara berturut-turut 2,82 persen, 2,57 persen, 2,48 persen, walaupun April kembali meningkat menjadi 2,83 persen (yoy). Pergerakan inflasi umum tersebut bersifat temporer yang ditunjukkan dengan inflasi inti yang terkendali pada kisaran tiga persen (yoy). Peningkatan yang berlangsung sementara tersebut terjadi pada inflasi komponen harga bergejolak (volatile foods) yang dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan menjelang bulan Ramadhan. Selain itu, peningkatan tarif angkutan udara turut menggerakkan inflasi komponen harga yang diatur pemerintah. - II.13 - Gambar 2.6 Perkembangan Inflasi Tahunan dan Bulanan (Persen) Gambar 2.7 Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen (Persen, yoy) Sumber: BPS, 2019 Selain inflasi, stabilitas moneter juga tercermin dari nilai tukar rupiah yang terjaga volatilitasnya. Meskipun hingga Oktober 2018 nilai tukar rupiah mengalami pelemahan, namun menjelang akhir tahun 2018 nilai tukar rupiah kembali menguat. Pelemahan rupiah tersebut dikontribusikan oleh penguatan dolar Amerika Serikat (AS) yang menyebabkan pelemahan nilai tukar pada hampir seluruh mata uang dunia. Pelemahan tersebut berlanjut hingga akhir Oktober 2018 rupiah menyentuh level Rp15.203 per USD. Memasuki awal Desember 2018, rupiah menguat mencapai Rp14.308 per USD pada 1 Desember 2018. Pada akhir tahun, posisi rupiah mencapai Rp14.390 per USD. Penguatan tersebut didukung oleh aliran modal asing ke Indonesia yang cukup tinggi sejalan dengan perkembangan eksternal dan domestik yang positif. Inflasi yang rendah dan stabil dan tingkat imbal hasil penanaman aset keuangan domestik yang kompetitif telah meningkatkan aliran modal asing ke Indonesia. 3,61 3,13 2,83 0,71 0,62 0,44 -0,30 -0,20 -0,10 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 -4,00 -3,00 -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 Tahunan (YoY) Bulanan (MtM) 2,95 3,07 6,77 4,13 8,70 3,36 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 Des-17Feb-18Apr-18Jun-18Agu-18Okt-18Des-18Feb-19Apr-19 Inti Volatile Food Administered Price -·--·- . F»: ./\ . \ ,· \ . v \. \ ::�\«-•.i '• ·-·-· •::�'• •·•·•;P -·-�· ·-· ·�....... '•' - II.14 - Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD (Rp/USD) Sumber: Bloomberg, 2019 Pada tahun 2019, nilai tukar rupiah diperkirakan akan terus menguat dan stabil. Selama triwulan I, nilai tukar rupiah stabil pada kisaran Rp14.000 per USD, ditutup pada level Rp14.257 per USD pada 30 April 2019 (menguat sebesar 0,92 persen sejak 1 Januari 2019 yang mencapai Rp14.390 per USD). Dari sisi eksternal, penguatan ini dikontribusikan oleh perkembangan aliran masuk modal asing yang besar ke pasar keuangan domestik, termasuk aliran masuk ke pasar saham. Dari sisi internal, penguatan nilai tukar rupiah didukung oleh kinerja ekonomi domestik yang terus membaik. Penguatan nilai tukar rupiah dicapai melalui: (i) pengendalian tingkat inflasi; (ii) optimalisasi suku bunga acuan BI; (iii) kebijakan menjaga kecukupan likuiditas; (iv) penurunan transaksi neraca berjalan (current account deficit); (v) peningkatan pendalaman pasar keuangan; serta (vi) peningkatan iklim investasi kondusif yang mendorong aliran masuk investasi, baik dalam bentuk portofolio maupun investasi langsung (foreign direct investment). Sektor Keuangan Pada tahun 2018, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Stabilitas sistem keuangan ditopang oleh kinerja perbankan dan lembaga keuangan nonbank yang mengalami peningkatan, serta kinerja pasar modal yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian perekonomian global yang mempengaruhi. 12.000,00 12.500,00 13.000,00 13.500,00 14.000,00 14.500,00 15.000,00 15.500,00 Jan-16Mei-16Sep-16Jan-17Mei-17Sep-17Jan-18Mei-18Sep-18Jan-19 USD - IDR (Rupiah) Rp14.390 1 Januari 2019 30 April 2019 Rp15.203 Rp14.257 15 Oktober 2018 Gambar 2.8 - II.15 - Indikator Perbankan Konvensional Indikator Perbankan Syariah Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Catatan: *angka bulan Februari 2019 Perbankan. Kondisi perbankan konvensional dan syariah secara umum relatif terjaga hingga Februari 2019. Hal tersebut tercermin dari tingginya rasio kecukupan modal, meningkatnya fungsi intermediasi, dan membaiknya kualitas kredit perbankan. Hingga Februari 2019, rasio kecukupan modal perbankan konvensional dan syariah tetap tinggi dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) masing-masing mencapai 23,5 dan 20,3 persen, di atas ketentuan minimum yaitu 8 persen. Sejalan dengan hal itu, fungsi intermediasi perbankan menunjukkan perbaikan, tercermin dari pertumbuhan kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang meningkat. Pada Februari 2019, penyaluran kredit perbankan konvensional tumbuh sebesar 12,4 persen (yoy), dan mampu bertahan tumbuh dua digit sejak pertengahan tahun
2018.Pada perbankan syariah, pembiayaan tumbuh sebesar 13,7 persen (yoy) atau mencapai Rp424,2 triliun. Pertumbuhan kredit dan pembiayaan syariah tersebut diimbangi dengan pertumbuhan DPK yang dihimpun, serta membaiknya kualitas kredit yang tercermin dari penurunan Non-Performing Loan (NPL) dan Non-Performing Financing (NPF). Pada Februari 2019, NPL perbankan konvensional dan NPF syariah masing-masing sebesar 2,6 dan 3,4, atau turun sebesar 29 dan 177 bps jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, penghimpunan DPK baik konvensional dan syariah tumbuh masing-masing sebesar 6,6 dan 12,9 persen (yoy). Pasar Modal. Kondisi pasar modal di Indonesia hingga awal tahun 2019 masih terkendali, meskipun terdapat beberapa sentimen global yang mempengaruhi di sepanjang tahun 2018, seperti perang dagang antara AS-Tiongkok dan perubahan suku bunga The Fed. Pada April 2019, nilai kapitalisasi pasar saham di Indonesia meningkat sebesar 11,1 persen (yoy), atau secara nominal sebesar Rp7.401,7 triliun. Selanjutnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan minggu ketiga April 2019 berada pada posisi 6.507,2, atau mengalami peningkatan sebesar 5,0 persen (yoy). Sedangkan pada pasar modal syariah, nilai kapitalisasi saham syariah yang ditunjukkan oleh Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) hingga Maret 2019 mencapai Rp3.799,0 Triliun, atau tumbuh sebesar 0,06 persen (YoY). Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Pada Maret tahun 2019, industri keuangan non-bank (INKB) baik konvensional maupun syariah menunjukkan perkembangan yang positif, salah satunya tercermin oleh total aset yang meningkat. Pada IKNB konvensional, pertumbuhan tertinggi terjadi pada industri asuransi, selanjutnya diikuti oleh lembaga pembiayaan, dan dana pensiun, yang masing-masing tumbuh sebesar 8,9; 6,4; dan 3,7 persen (yoy). Adapun 2017 2018 2019* Kredit 4.782 5.358 5.287 DPK 5.289 5.630 5.600 Total Aset 6.730 7.387 7.965 0 2.000 4.000 6.000 8.000 Rp Triliun 2017 2018 2019 * Pembiayaan 285,7 334,89 424,18 DPK 320,19 371,83 477,33 Total Aset 322,03 374,7 473,03 0 100 200 300 400 500 600 RP Trilliun Gambar 2.9 Gambar 2.10 - II.16 - aset IKNB Syariah kembali meningkat pada Maret 2019 setelah sempat turun pada tahun
2018.Aset IKNB syariah pada Maret 2019 mencapai Rp103,97 triliun dengan total aset terbesar pada industri asuransi syariah. Industri Keuangan Non-Bank Perkembangan Aset Industri Keuangan Non-Bank Syariah Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Catatan: *angka Maret 2019 Kinerja dan Investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kinerja BUMN sampai dengan Desember tahun 2018 masih tetap terjaga, tercermin dari posisi keuangan dan realisasi investasi BUMN yang meningkat. Dilihat dari posisi keuangan BUMN, aset BUMN meningkat sebesar 12,2 persen dari Rp7.210,0 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp8.092,0 triliun tahun
2018.Peningkatan aset BUMN tersebut didorong oleh peningkatan ekuitas dan liabilitas BUMN masing-masing sebesar 4,0 dan 16,2 persen pada tahun 2018 dibandingkan akhir tahun sebelumnya. Selain itu, perolehan laba usaha BUMN pada tahun 2018 mencapai sebesar Rp188,0 triliun atau tumbuh 1,1 persen dari tahun 2017. Disisi lain, sampai tahun 2018, realisasi investasi BUMN yang dilihat dari realisasi penyaluran belanja modal (capex) menunjukan peningkatan dibanding tahun 2017. Sampai dengan Desember tahun 2018, BUMN telah berinvestasi modal sebesar Rp487,0 triliun atau meningkat sebesar 54,6 persen dari tahun 2017. 2.2.2 Perkiraan Ekonomi Tahun 2020 Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024. Oleh karenanya, tahun 2020 merupakan tahun kunci untuk kesuksesan transformasi perekonomian Indonesia. Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan dicapai melalui reformasi struktural yang terus berlanjut, serta penguatan permintaan domestik dengan investasi sebagai ujung tombak dan perbaikan kinerja perdagangan internasional melalui upaya diversifikasi ekspor. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,3-5,6 persen pada tahun 2020 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD4.340 – 4.390 per kapita pada tahun 2020. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas makroekonomi tetap menjadi prioritas. Tingkat inflasi ditargetkan sebesar 3,0±1 persen. Di tengah tekanan eksternal, pergerakan 2017 2018 2019* Dana Pensiun 259,47 267,88 274,45 Lembaga Pembiayaan 477,17 589,57 596,31 Asuransi 1132,6 1.209,63 1249,17 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Rp Triliun 2017 2018 2019* Dana Pensiun 1,3 3,27 6,25 Lembaga Pembiayaan 34,48 25,71 27,06 Asuransi 40,52 41,96 43,44 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 RP Trilliun Gambar 2.11 Gambar 2.12 - II.17 - nilai tukar diupayakan tetap stabil sesuai fundamentalnya, mencapai rata-rata Rp14.000- 15.000 per USD pada tahun 2020. Kondisi makro yang menguat dan stabil diiringi peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 8,5 – 9,0 persen dan 4,8 – 5,1 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,375 – 0,380 pada tahun 2020. Sementara, IPM diharapkan meningkat menjadi 72,51, yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2.2.2.1 Tantangan dan Risiko Ekonomi Global dan Domestik Pada tahun 2020, perekonomian Indonesia masih akan dihadapkan pada berbagai tantangan dan risiko, baik dari global maupun domestik. Tantangan Ekonomi Global Ketidakpastian di tingkat global yang harus dihadapi di antaranya: Pertama, pertumbuhan ekonomi dunia yang masih relatif rendah, sebesar 3,6 persen pada tahun 2020. Masih relatif lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan menyebabkan stagnannya pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas internasional pada tahun 2020. Kedua, ketidakpastian perang dagang yang dapat mendorong investasi yang lebih rendah, gangguan pada supply chain, dan lambatnya pertumbuhan produktivitas pada tingkat global. Eskalasi perang dagang, terutama antara China dan AS, dikhawatirkan dapat memperburuk perlambatan pertumbuhan ekonomi China. Ketiga, meningkatnya sentimen negatif di pasar keuangan global. Selain isu perang dagang, beberapa faktor lain seperti volatilitas ekonomi di beberapa negara berkembang, kebijakan fiskal di Italia, tidak tercapainya kesepakatan Brexit, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi China, dapat memicu meningkatnya sentimen negatif investor ke depan. Keempat, harga komoditas ekspor utama cenderung stagnan. Harga minyak kelapa sawit akan dipengaruhi pasokan yang masih berlebih di pasar dunia seiring dengan turunnya permintaan dari negara Uni Eropa yang mulai beralih ke minyak biji bunga matahari dan penerapan tarif terhadap minyak sawit oleh India. Harga batu bara juga akan dipengaruhi konsumsi batu bara yang diperkirakan akan berkurang sebagai dampak kebijakan berbagai negara untuk menggunakan sumber energi yang lebih bersih. Tantangan Ekonomi Domestik Sementara itu, di tingkat domestik, perekonomian juga masih dihadapkan tantangan dan risiko, baik yang sifatnya jangka pendek maupun menengah: Pertama, pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Stagnannya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh tren penurunan pertumbuhan ekonomi potensial, yang dipicu oleh masih rendahnya produktivitas seiring dengan tidak berjalannya tranformasi struktural. Faktor- faktor yang masih menjadi penghambat adalah: (1) regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat; (2) sistem dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai; (3) kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi; (4) rendahnya kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja; (5) intermediasi sektor keuangan rendah dan pasar keuangan yang dangkal; (6) sistem inovasi yang tidak efektif; (7) keterkaitan hulu-hilir yang lemah. Kedua, defisit transaksi berjalan yang meningkat. Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Ekspor Indonesia - II.18 - masih didominasi oleh ekspor komoditas, tidak berbeda dengan periode 40 tahun yang lalu. Defisit transaksi berjalan juga dipicu oleh defisit neraca migas dan neraca jasa. Ketiga, tahun transisi pemerintahan. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, periode transisi pemerintahan akan menyebabkan melambatnya realisasi belanja pemerintah di awal-awal masa pemerintahan. Keempat, kebijakan moneter dan likuiditas perbankan yang ketat. Peningkatan tingkat suku bunga bank sentral seiring dengan normalisasi kebijakan moneter AS berpotensi berdampak pada perlambatan investasi. Sementara itu, pertumbuhan kredit perbankan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dana pihak ketiga, menyebabkan ketatnya likuiditas perbankan. 2.2.2.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2020 Sasaran Ekonomi Makro Kondisi makroekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Sasaran ekonomi makro untuk tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.5. Tabel 2.5 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2020 2018 2019*) 2020**) Perkiraan Besaran-besaran Pokok Pertumbuhan PDB (%) 5,2 5,3 5,3 – 5,6 Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode 3,13 2,5 – 4,5 2,0 – 4,0 Nilai Tukar Nominal (Rp/USD): Rata-Rata 14.247 15.000 14.000 – 15.000 Neraca Pembayaran Pertumbuhan Ekspor Nonmigas 6,4 8,0 7,8 – 9,7 Pertumbuhan Impor Nonmigas 19,5 11,0 10,5 – 12,3 Cadangan Devisa (USD milar) 120,7 125,5 – 127,8 124,8 – 130,6 - dalam bulan impor (termasuk utang LN Pemerintah) 6,5 6,6 – 6,8 6,1 – 6,2 Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB) 3,0 2,5 – 2,7 2,2 – 2,5 Keuangan Negara Penerimaan Perpajakan (% PDB) 10,30 11,10 10,60 – 11,20 Belanja Modal (% PDB) 1,25 1,18 1,43 –1,58 Subsidi Energi (% PDB) 1,10 0,99 0,82 – 0,83 Keseimbangan Primer (% PDB) (0,01) (0,13) 0,00 – 0,23 - II.19 - 2018 2019*) 2020**) Surplus/Defisit APBN (% PDB) (1,76) (1,84) (1,75)-(1,52) Stok Utang Pemerintah (% PDB) 29,98 30,00 29,40 – 30,10 Investasi Peringkat Indonesia pada EODB 73 Menuju 40 Menuju 40 Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) 6,7 7,0 7,0 – 7,4 Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp) 721,3 833,0 – 870,0 875,1 – 890,3 Target Pembangunan Tingkat Kemiskinan (%) 9,8 8,5 – 9,5 8,5 – 9,0 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,3 4,8 – 5,2 4,8 – 5,1 Rasio Gini (nilai) 0,389 0,380 – 0,385 0,375 – 0,380 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai) 71,39 71,98 72,51 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, BPS, Kemenkeu, 2019 Keterangan: *) Berdasarkan APBN 2019, RKP 2019 (pemutakhiran) **) Angka sasaran Arah Kebijakan Kerangka besar arah kebijakan ekonomi makro Indonesia untuk tahun 2020 dapat digambarkan dalam skema pada Gambar 2.13. Gambar 2.13 Arah Kebijakan Makro Tahun 2020 MENINGKATKAN PERTUMBUHAN POTENSIAL INDONESIA Transformasl Struktural untuk Penlngkatan Kesejahteraan Revitalisasi industri pengolahan ',; Modernisasi pertanian Hilirisasi pertambangan {i Transformasi sektor jasa Penguatan Permlntaan Oomestlk dan Penlngkatan KlnerJa Perdagangan lnternaslonal Mendorong investasi sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi Oiversifikasi ekspor demi penguatan stabilitas eksternal Menjaga keberlanjutan fiskal dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian Pembangunan Ekonomi yang lnklusif dan Berkelanjutan Peningkatan SOM, pembangunan infrastruktur, Perbaikan regulasi dan instltusl, pendalaman pasar keuangan MENJAGA STABILITAS MAKROEKONOMI Menjaga stabilitas harga, eksternal, dan sektor keuangan MEMASTIKAN INKLUSIVITAS DAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN EKONOMI Mendorong pemerataan antar wilayah dan tingkat pendapatan Mendorong penurunan tingkat kemiskinan O Memperluas akse-s dan kesempatan l!',;I Mempertahankan keseimbangan lingkungan - II.20 - Meningkatkan Pertumbuhan Potensial Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 – 5,6 persen pada tahun 2020, kebijakan perlu diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan potensial. Upaya peningkatan pertumbuhan potensial dapat dilakukan melalui reformasi struktural berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, perbaikan regulasi dan institusi, dan pendalaman pasar keuangan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi secara umum akan didorong, baik dari sisi lapangan usaha maupun sisi pengeluaran. Tranformasi Struktural untuk Peningkatan Kesejahteraan Dari sisi lapangan usaha, pencapaian pertumbuhan ekonomi akan didorong utamanya oleh industri pengolahan yang diharapkan mampu tumbuh 5,0 – 5,5 persen pada tahun 2020. Upaya tersebut dapat dicapai melalui revitalisasi industri pengolahan utamanya melalui perbaikan berbagai aspek iklim usaha (enabling environment) yang mendukung pengembangan industri dan penguatan rantai pasok/nilai termasuk dengan pemanfaatan industri 4.0. Sektor pertanian diharapkan tumbuh 3,8 – 3,9 persen, melalui modernisasi pertanian dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Pertumbuhan sektor pertambangan sebesar 1,9 – 2,0 persen didukung oleh peningkatan nilai tambah pertambangan yang mendukung pengembangan industri hilir. Sementara itu, transformasi sektor jasa yang didorong oleh pengembangan inovasi dan teknologi akan mendorong pertumbuhan sektor-sektor, seperti perdagangan sebesar 5,4 – 5,8 persen, informasi dan komunikasi sebesar 7,3 – 7,7 persen, dan transportasi dan pergudangan sebesar 7,0 – 7,1 persen. Sektor jasa keuangan dan asuransi didukung juga oleh kebijakan: (1) meningkatkan peran investor domestik pada bursa saham; (2) meningkatkan pertumbuhan kredit dan efisiensi perbankan; (3) mensinergikan financial technology dengan perbankan nasional; dan (4) implementasi strategi nasional keuangan inklusif yang efektif. Sektor kontruksi akan tumbuh 5,7 – 6,0 persen seiring dengan masih berlanjutnya pembangunan infrastruktur. Tabel 2.6 Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Produksi Tahun 2020 (Persen) Uraian 2020 Pertumbuhan PDB 5,3 – 5,6 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 3,8 – 3.9 Pertambangan dan Penggalian 1,9 – 2,0 Industri 5,0 – 5,5 Pengadaan Listrik dan Gas, dan Produksi Es 4,2 – 4,5 Pengadaan Air 4,0 – 4,3 Konstruksi 5,7 – 6,0 Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,4 – 5,8 Transportasi dan Pergudangan 7,0 – 7,1 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5,9 – 6,4 Informasi dan Komunikasi 7,3 – 7,7 Jasa Keuangan 6,2 – 6,7 Real Estate 4,9 – 5,2 Jasa Perusahaan 8,3 – 8,7 Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib 4,5 – 4,8 - II.21 - Uraian 2020 Jasa Pendidikan 5,2 – 5,5 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,6 – 7,8 Jasa Lainnya 9,0 – 9,2 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Penguatan Permintaan Domestik dan Peningkatan Kinerja Perdagangan Internasional Dari sisi pengeluaran, pencapaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 akan didorong oleh pertumbuhan investasi yang mencapai 7,0 – 7,4 persen. Untuk mencapai target tersebut, investasi asing maupun dalam negeri akan didorong melalui peninjauan kembali daftar negatif investasi, fasilitasi dan promosi investasi, termasuk upaya meningkatkan peringkat EoDB Indonesia dari posisinya saat ini. Peningkatan investasi juga didorong oleh peningkatan investasi pemerintah, termasuk BUMN, terutama untuk infrastruktur. Peningkatan investasi akan ditujukan pada peningkatan produktivitas, yang akan mendorong peningkatan efisiensi investasi. Tabel 2.7 Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2020 (Persen) Uraian 2020 Pertumbuhan PDB 5,3 – 5,6 Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT 4,9 – 5,2 Konsumsi Pemerintah 4,1 – 4,3 Investasi (PMTB) 7,0 – 7,4 Ekspor Barang dan Jasa 5,5 – 7,0 Impor Barang dan Jasa 6,0 – 7,5 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Di tengah tekanan lambatnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia, peningkatan ekspor barang tahun 2020 akan didukung oleh revitalisasi industri pengolahan yang diharapkan dapat mendorong peningkatan diversifikasi, nilai tambah dan daya saing produk ekspor non-komoditas. Selain perbaikan dari sisi produk, upaya peningkatan ekspor akan ditempuh melalui peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor Indonesia melalui peningkatan efektivitas Free Trade Agreement (FTA) dan diplomasi ekonomi, serta peningkatan partisipasi dalam Global Production Network (GPN) yang juga akan didukung investasi inward dan outward serta pengelolaan impor. Selain ekspor barang, peningkatan ekspor juga akan didukung dengan ekspor jasa, utamanya jasa perjalanan, melalui pengembangan sektor pariwisata. Selain itu jasa yang mendukung upaya transformasi struktural juga akan menjadi prioritas seperti di sektor manufaktur, perbaikan dan pemeliharaan, TIK, serta jasa bisnis. Dengan kebijakan tersebut, ekspor barang dan jasa diharapkan tumbuh 5,5 – 7,0 persen pada tahun 2020. Sementara, impor barang dan jasa tumbuh rata 6,0 – 7,5 persen didorong oleh peningkatan permintaan domestik, terutama investasi. Dari sisi fiskal, APBN diarahkan untuk berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal yang memberikan stimulus terhadap perekonomian. Hal ini salah satunya tercermin dari pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 4,1 – 4,3 persen pada tahun 2020. - II.22 - Menjaga Stabilitas Makroekonomi Ketidakpastian ekonomi global yang bersumber dari normalisasi kebijakan moneter AS dan Uni-Eropa serta perang dagang antara AS dan China akan mendorong defisit transaksi berjalan pada tahun 2020 berada di rentang 2,2 – 2,5 persen dari PDB. Sementara, cadangan devisa diperkirakan masih akan meningkat pada rentang USD124,8 miliar – USD130,6 miliar pada tahun 2020. Peningkatan cadangan devisa didorong oleh surplusnya neraca pembayaran, seiring dengan peningkatan surplus neraca modal dan finansial yang meningkat pada rentang USD31,9 miliar – USD34,4 miliar. Peningkatan surplus tersebut didorong oleh peningkatan arus modal langsung pada rentang USD19,5 miliar – USD21,3 miliar dan portofolio pada rentang USD16,5 miliar – USD17,0 miliar. Stabilitas makroekonomi juga tercermin dari tingkat harga yang terkendali. Pada tahun 2020, tingkat inflasi diperkirakan stabil pada rentang target yang ditetapkan, yaitu sebesar 3,0±1 persen (yoy). Tantangan pengendalian inflasi pada tahun 2020 diperkirakan berasal dari: (i) kelompok Pangan terutama didorong oleh komoditas pangan strategis yang bersifat mudah rusak (perishable); (ii) administered prices berupa keberlanjutan penyesuaian harga energi domestik di tengah upaya mempertahankan daya beli masyarakat; dan (iii) dinamika perekonomian domestik yang diperkirakan terus menguat sehingga perlu diimbangi oleh penguatan output potensial agar inflasi tetap terkendali. Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2020 diarahkan untuk: (i) meningkatkan produktivitas terutama pascapanen dan meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP); (ii) menurunkan rata-rata inflasi dan volatilitasnya pada 10 komoditas pangan strategis; (iii) menurunkan disparitas harga antardaerah dengan rata-rata harga nasional; (iv) menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran yang ditetapkan; serta (iv) meningkatkan kualitas statistik komoditas pangan dan strategis lainnya. Stabilitas Sistem Keuangan Stabilitas sistem keuangan dibutuhkan untuk mendukung stabilitas perekonomian nasional. Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, beberapa upaya yang perlu dilakukan, yaitu: (1) memperdalam sektor keuangan domestik; (2) meningkatkan inklusi keuangan, melalui peningkatan literasi masyarakat dan perluasan jangkauan produk keuangan; (3) mendorong fungsi intermediasi dan efisiensi perbankan; (4) mensinergikan teknologi keuangan dengan pasar dan institusi keuangan; dan (5) mengembangkan industri keuangan non-bank. Memastikan Inklusivitas dan Keberlanjutan Ekonomi Tidak hanya menghasilkan pertumbuhan yang tinggi dan stabil, pembangunan ekonomi juga diharapkan bersifat inklusif dan berkelanjutan: menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan pendapatan, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, dan menjaga daya dukung lingkungan. Tingkat kemiskinan di tahun 2020 ditargetkan berada di kisaran 8,5 – 9,0 persen. Hal ini dapat tercapai dengan didukung oleh kebijakan makro yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, tingkat inflasi yang stabil, serta penciptaan lapangan kerja yang produktif. Hal tersebut diperkuat dengan arah kebijakan dalam upaya mencapai target tingkat kemiskinan tahun 2020, antara lain: (1) pengembangan digitasi serta integrasi penyaluran bantuan sosial, antara lain bantuan pangan non tunai (BPNT), penyaluran bantuan PKH, bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan subsidi tepat sasaran; (2) penguatan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) kesehatan dan ketenagakerjaan yang komprehensif dan - II.23 - terintegrasi untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan jika terjadi guncangan sosial maupun ekonomi; (3) penguatan sistem perlindungan sosial bagi kelompok khusus seperti penyandang disabilitas dan penduduk lansia yang rentan miskin; (4) sinergi basis data terpadu (BDT) dengan data dasar kependudukan dan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan-bantuan pemerintah; (5) pengembangan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan pendapatan bagi kelompok miskin dan rentan, antara lain melalui akselerasi penguatan ekonomi keluarga, keperantaraan usaha dan dampak sosial, penataan penguasaan, dan penggunaan lahan melalui pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial. Untuk melanjutkan momentum penurunan tingkat pengangguran terbuka, besarnya jumlah angkatan kerja Indonesia harus disertai dengan peningkatan penciptaan kesempatan kerja berkualitas melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif yang berpusat pada perluasan skala dan akses ekonomi diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja formal. Pada tahun 2020, Pemerintah menargetkan penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 – 3,0 juta orang, sehingga tingkat pengangguran terbuka berada pada kisaran 4,8 – 5,1 persen. Secara nasional, perluasan penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas membutuhkan beberapa upaya strategis, antara lain: (1) Peningkatan kapasitas sektor produktif prioritas yang bernilai tambah tinggi; (2) peningkatan keahlian tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; (3) peningkatan kesempatan untuk menciptakan usaha baru melalui pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi; (4) perluasan program Pemerintah dan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat padat karya; dan (5) melanjutkan upaya peningkatan investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja formal. Pembangunan Indonesia tahun 2020 diarahkan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,81 pada tahun 2017 (BPS). Peningkatan ini seiring dengan membaiknya angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. Pada tahun 2020, IPM ditargetkan mencapai 72,51. Arah kebijakan untuk mencapai target tersebut adalah: (1) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada peningkatan kesehatan ibu dan anak, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, penguatan upaya promotif dan preventif untuk mendorong hidup sehat, dan penguatan sistem kesehatan; (2) meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, afirmasi akses dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan, penjaminan mutu pendidikan, dan penguatan pendidikan tinggi berkualitas; dan (3) upaya di bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan kewirausahaan dan fasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), peningkatan ketersediaan lapangan kerja yang layak, perbaikan iklim investasi dan usaha, dan subsidi yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin. Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan ke depan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung Sumber Daya Alam (SDA) dan daya tampung Lingkungan Hidup (LH) saat ini dan di masa yang akan datang. - II.24 - 2.2.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan 2.2.3.1 Kebutuhan Investasi Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2020, kebutuhan investasi yang diperlukan sekitar Rp6.015,2 – Rp6.034,2 triliun. Dari total kebutuhan investasi tersebut, investasi pemerintah menyumbang sekitar 7,2 – 8,2 persen. Selain dari pemerintah, belanja modal BUMN diharapkan dapat menyumbang sekitar 8,7 – 9,3 persen, sedangkan sisanya akan berasal dari swasta sekitar 82,5 – 84,1 persen. Tabel 2.8 Kebutuhan Investasi Tahun 2020 Uraian Share (Persen) Total Kebutuhan Investasi 100,00

a.Investasi Pemerintah 7,2 – 8,2
b.Investasi BUMN 8,7 – 9,3
c.Investasi Swasta 82,5 – 84,1 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2018 2.2.3.2 Sumber Pembiayaan Untuk memenuhi kebutuhan investasi di tahun 2020, dibutuhkan sumber pembiayaan yang dapat diperoleh dari instrumen pembiayaan investasi seperti kredit perbankan, penerbitan saham, penerbitan obligasi, dana internal BUMN, serta dana internal masyarakat. Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan dalam negeri, yaitu sebesar 75,2 – 76,8 persen dari total pembiayaan investasi. Tabel 2.9 Sumber Pembiayaan Investasi Tahun 2020 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2018 Uraian Share (Persen) Kredit Perbankan 7,4 – 8,1 Penerbitan Saham 1,1 Penerbitan Obligasi 9,0 – 9,5 Dana Internal BUMN 5,8 – 6,1 Dana Internal Masyarakat 75,2 – 76,8 - II.25 - 2.3 Arah Pengembangan Wilayah 2.3.1 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah pada tahun 2020 bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah dan sekaligus meningkatkan pemerataan pembangunan kawasan dan daerah- daerah yang relatif tertinggal, terdepan dan terluar. Percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah akan diarahkan pada pengembangan sektor-sektor unggulan, pengembangan jaringan transportasi massal, penguatan konektivitas yang dapat menciptakan nilai tambah dan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan nilai perdagangan wilayah dan memperkuat daya saing wilayah. Percepatan pertumbuhan wilayah dilakukan dengan mengembangkan kawasan strategis secara terpadu seperti kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan industri (KI), kawasan perkotaan (megapolitan dan metropolitan), serta kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN). Pengembangan kawasan perkotaan khususnya kawasan metropolitan dan kota-kota besar sebagai pusat pertumbuhan wilayah dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik perkotaan dan memperluas kerjasama antardaerah (regionalisasi) yang mencakup kota-kota satelit di sekitarnya dalam pengelolaan transportasi, air bersih dan sanitasi, pengolahan limbah dan persampahan. Pemerataan wilayah diarahkan pada peningkatan akses dan mutu pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan konektivitas yang dapat meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar rakyat, serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di kawasan dan daerah yang relatif tertinggal, terdepan dan terluar. Percepatan pemerataan dilakukan dengan membangun dan mengembangkan kawasan yang relatif tertinggal, terdepan dan terluar, serta daerah penyangga (hinterland) seperti kawasan perdesaan, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, daerah tertinggal dan kawasan kepulauan. Pengembangan wilayah dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) wilayah pulau/kepulauan, yaitu Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa-Bali, Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Kalimantan, Wilayah Sulawesi, Wilayah Maluku, dan Wilayah Papua dengan memperhatikan karakter geografis, potensi dan isu strategis wilayah, serta skala pengembangan wilayah. Sasaran pengembangan wilayah tahun 2020 ditetapkan dengan mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali. Tabel 2.10 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah (Dalam Persen) Keterangan: Angka tahun 2017 dan 2018 merupakan angka realisasi. Wilayah 2017* 2018* 2019 2020 Sumatera 4,3 4,5 4,6 5,0 Jawa-Bali 5,6 5,7 5,6 5,7 Nusa Tenggara 2,1 -0.7 5,0 3,2 Kalimantan 4,3 3,9 4,1 4,2 Sulawesi 7,0 6,7 6,7 6,6 Maluku 6,7 6,8 6,1 6,1 Papua 4,5 7,0 5,6 5,6 - II.26 - 2.3.2 Arah Pengembangan Wilayah Sumatera Pengembangan wilayah Sumatera diarahkan untuk memantapkan perannya dalam perekonomian nasional sebagai sentra produksi komoditas dan industri pengolahan berbasis sumber daya alam, serta sebagai salah satu lumbung pangan dan lumbung energi nasional. Wilayah Sumatera merupakan penghasil terbesar komoditas kelapa sawit, karet, kopi, dan kayu, serta salah satu wilayah penghasil utama batubara, migas, dan timah. Pada tahun 2020, pengembangan wilayah Sumatera dilakukan dengan mempercepat pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan wilayah dan pembangunan jaringan jalan tol Lintas Sumatera yang dipadukan dengan jaringan multi moda pelabuhan, bandara, dan jaringan jalan non-tol untuk memperkuat konektivitas dan memantapkan sistem logistik wilayah dalam mendukung industrialisasi khususnya di koridor pesisir timur Wilayah Sumatera. Di samping itu, pengembangan wilayah Sumatera dilakukan dengan meningkatkan jaringan irigasi dan transportasi untuk mendukung produksi pangan beras dan palawija di Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Lampung, dan Sumatera Barat. Pengembangan wilayah Sumatera juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi perkotaan, sanitasi dan air bersih, serta pengelolaan sampah dan limbah di Metropolitan Medan dan Palembang, serta kota-kota besar lainnya seperti Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Bandar Lampung, Tanjung Pinang, Batam dan Pangkal Pinang. Pengembangan sistem transportasi perkotaan diarahkan pada terbentuknya sistem transportasi massal multi moda yang efisien dan terintegrasi, khususnya di kawasan metropolitan Medan dan Palembang. Peningkatan pemerataan pembangunan wilayah Sumatera diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, permukiman, air bersih dan listrik di kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan dan kawasan kepulauan seperti Nias, Simeuleu, Mentawai, Anambas; serta memperkuat konektivitas antarkawasan dengan meningkatkan aksesibilitas kota-kota kecil dan menengah, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal; serta memperkuat keterkaitan antara kawasan penghasil komoditas di perdesaan dan kawasan industri pengolahan serta pasar di kota-kota besar. Wilayah Sumatera merupakan wilayah rawan bencana terutama ancaman gempa tektonik khususnya jalur patahan di pesisir barat dan di sepanjang Bukit Barisan, tsunami, erupsi gunung berapi, dan kebakaran lahan yang menurunkan kualitas udara dan memicu infeksi saluran pernapasan. Oleh sebab itu, pengembangan wilayah Sumatera pada tahun 2020 diarahkan untuk mempercepat pemulihan daerah pasca bencana, mengurangi risiko kerugian ekonomi, meningkatkan mitigasi bencana, dan memperkuat kesiapsiagaan bencana dengan mengembangkan sistem dan peralatan deteksi dini bencana, meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat, serta memperluas kerjasama dalam pengembangan pendidikan dan budaya sadar bencana. - II.27 - Gambar 2.14 Peta Kawasan Strategis Wilayah Sumatera Sumber: Badan Informasi Geospasial, diolah Sasaran utama pengembangan wilayah Sumatera pada tahun 2020 adalah: (1) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; (3) mencipatkan kesempatan kerja; dan (4) meningkatkan pembangunan manusia, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.11. Tabel 2.11 Target Pengembangan Wilayah Sumatera *) Angka realisasi (BPS) Pengembangan wilayah Sumatera pada tahun 2020 diprioritaskan antara lain pada:

(1)pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) komoditas unggulan di kawasan ekonomi khusus (KEK) Arun-Lhokseumawe, KEK Sei Mangke, KEK Tanjung Api-Api, KEK Galang Batang, kawasan industri (KI) Bintan, KI Tanggamus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang, serta KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun;
(2)pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Danau Toba, KSPN/KEK Tanjung Kelayang, destinasi potensial Sabang, Padang-Bukittinggi, Batam-Bintan, dan Palembang;
(3)percepatan pembangunan daerah tertinggal;
(4)pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi;
(5)pengembangan kawasan kepulauan Nias, Mentawai, Simeuleu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung; dan Wilayah 2017* 2018* 2019 2020 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,3 4,5 4,6 5,0 Persentase Penduduk Miskin (%) 10,45 10,21 9,71 7,99 Pengangguran Terbuka (%) 5,20 5,10 5,85 4,7 -- -Ki.t0 1.5 tD 1IO 7N1 _._.__ 0 "-�- .......... -.- ·-· ::: == �:-- .... -�- ,. P,o,lt11o, l(•ll•a,uu· a .. r e t ,-..�- �-- �·-- ---·-··- __.__ - II.28 -
(6)penguatan ketahanan dan kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana sepanjang Pantai Barat Sumatera, dan daerah rawan bencana lainnya. 2.3.3 Arah Pengembangan Wilayah Jawa-Bali Pengembangan wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk memantapkan perannya dalam perekonomian nasional sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan jasa, serta mempertahankan peran lumbung pangan nasional. Wilayah Jawa merupakan pusat kegiatan utama industri pengolahan yang menghasilkan produk akhir dan produk antara baik untuk pasar domestik maupun internasional. Wilayah ini juga menjadi pintu gerbang utama nasional dan memiliki konektivitas paling kuat ke pasar internasional. Pada tahun 2020, percepatan pertumbuhan wilayah Jawa dilakukan dengan mengembangkan kawasan industri kreatif, pariwisata, perdagangan dan jasa terutama kawasan yang berada di sekitar jalan tol Trans Jawa untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah daerah serta memperlancar pergerakan penduduk dan barang antardaerah. Peningkatan produktivitas pertanian dilakukan melalui perbaikan jaringan irigasi, dan penurunan laju konversi sawah di lahan-lahan subur terutama di jalur Pantai Utara Jawa, bagian selatan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan bagian tengah timur Bali. Pembangunan kawasan perkotaan di Wilayah Jawa dan Bali diarahkan untuk mendorong penyelenggaraan layanan publik yang efektif dan efisien, khususnya transportasi massal, air bersih, sanitasi, pengolahan limbah dan persampahan, serta peningkatan kapasitas pengelolaan perkotaan khususnya dalam pengendalian dan penataan ruang. Sejalan dengan urbanisasi, wilayah sepanjang pesisir utara diperkirakan akan berkembang menjadi kawasan perkotaan yang tersambung. Kawasan Metropolitan Jakarta dan Bandung diperkirakan juga akan melebur membentuk kawasan mega urban. Di samping itu, kawasan metropolitan Semarang, Surabaya, dan Denpasar juga terus berkembang menyatu dengan kota-kota penyangga di sekitarnya. Pengendalian pemanfaatan ruang akan terus dilakukan untuk mengurangi tekanan krisis air permukaan khususnya di wilayah metropolitan Jakarta, Surabaya, serta sebagian kawasan selatan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemerataan pembangunan diarahkan untuk memacu pengembangan Pulau Jawa bagian selatan secara terkendali dan Pulau Bali bagian utara, serta mengembangkan kota-kota kecil/menengah dan kawasan perdesaan. Pengembangan kawasan perdesaan diarahkan untuk memperkuat keterkaitannya dengan kota-kota kecil/menengah terdekat sebagai simpul-simpul pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan daerah tertinggal di ujung barat dan timur wilayah Jawa dilakukan dengan memperkuat keterkaitannya dengan pusat- pusat pertumbuhan terdekat, yang berfungsi sebagai pasar, penyedia lapangan kerja, dan pusat difusi inovasi dan teknologi ke wilayah sekitarnya. Jawa-Bali termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi terutama gempa tektonik dan tsunami di kawasan pesisir selatan dan barat Pulau Jawa yang relatif dekat dengan jalur patahan aktif, erupsi gunung berapi, tanah longsor, banjir khususnya di kawasan perkotaan, serta abrasi pantai khususnya di pesisir utara. Pengembangan wilayah Jawa dilakukan dengan menyiapkan kesiapsiagaan bencana baik sistem peringatan dini, peralatan dan penyebaran informasi; mempercepat pemulihan pascabencana di Banten dan daerah lainnya; meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam mitigasi bencana; serta memperluas kerjasama berbagai pihak dalam pendidikan dan pengembangan budaya sadar bencana. - II.29 - Gambar 2.15 Peta Kawasan Strategis Wilayah Jawa-Bali Sumber: Badan Informasi Geospasial, diolah Sasaran utama pengembangan wilayah Jawa-Bali pada tahun 2020 adalah: (1) mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan; (3) memperluas kesempatan kerja; dan (4) meningkatkan pembangunan manusia dengan target sebagai berikut dalam Tabel 2.12. Tabel 2.12 Target Pengembangan Wilayah Jawa Bali *) Angka realisasi (BPS) Pengembangan wilayah Jawa-Bali pada tahun 2020 diprioritaskan antara lain pada:
(1)pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Tanjung Lesung (kawasan ekonomi khusus/KEK), Kepulauan Seribu dan Kota Tua Jakarta, Borobudur dan sekitarnya, Bromo-Tengger-Semeru, Bali, destinasi potensial Bandung-Pangandaran, dan Banyuwangi;
(2)pengembangan sarana transportasi massal metropolitan;
(3)pengembangan kawasan Bali bagian utara;
(4)pengembangan kawasan perdesaan; dan
(5)penguatan ketahanan bencana di daerah rawan bencana sepanjang pantai selatan dan pantai barat Jawa. Wilayah 2017* 2018* 2019 2020 LPE (%) 5,6 5,7 5,6 5,7 Kemiskinan (%) 9,24 8,66 8,00 7,73 TPT (%) 5,85 5,71 5,47 5,5 LAUT JAWA MUD ERASA HIND I A - II.30 - 2.3.4 Arah Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Pengembangan wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan strategis pariwisata, peternakan, perikanan, dan perkebunan; percepatan pembangunan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; serta pemulihan ekonomi pasca bencana Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2020, pengembangan potensi pariwisata wilayah diarahkan pada pengembangan klaster dan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan potensi alam dan budaya lokal. Pengembangan klaster wisata diharapkan dapat meningkatkan skala ekonomi dan sinergi antardaerah. Pengembangan pariwisata diarahkan untuk mendukung pengembangan potensi lain yang dimiliki wilayah ini, antara lain peternakan (sapi, kuda), pertanian (padi, jagung), perkebunan (kopi), serta perikanan. Penguatan konektivitas, khususnya pelayaran antarpulau dan peningkatan kapasitas pelabuhan dan bandara akan terus dilakukan untuk mendukung upaya peningkatan arus wisatawan dan distribusi komoditas unggulan. Pengembangan kawasan perbatasan dengan Timor Leste di Provinsi Nusa Tenggara Timur selain diarahkan untuk memperkuat kedaulatan dan kebanggaan nasional juga untuk memfasilitasi perdagangan antar kedua negara. Percepatan pembangunan manusia difokuskan pada peningkatan akses rumah tangga pada pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. Fokus pengembangan pendidikan juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan atas pendidikan life- skills dan vokasional untuk menunjang sektor-sektor strategis wilayah. Gambar 2.16 Peta Kawasan Strategis Wilayah Nusa Tenggara Sumber: Badan Informasi Geospasial, diolah Wilayah Nusa Tenggara termasuk wilayah dengan risiko bencana dan perubahan iklim yang sangat tinggi khususnya gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kekeringan, dan banjir. Oleh sebab itu, pada tahun 2020 upaya pengurangan risiko bencana dilakukan dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, peningkatan LAUT FLORl!S SAMUDERA HINDIA u -A o ,s,., .. .. ...._ ......__ --=-=-1(,,i 0-·-- ............... _ -- ........ c..... ----- ___ ,., __ .... -c:::J �.--........�.·- ··- - II.31 - fungsi sistem peringatan dini, peningkatan kerjasama pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi dan masyarakat. Prioritas mitigasi bencana diarahkan pada kawasan-kawasan strategis pariwisata nasional dan kota-kota utama dengan tingkat kepadatan relatif tinggi. Selain itu, upaya pemulihan kembali pascabencana di Nusa Tenggara Barat dan daerah terdampak lainnya akan terus dilanjutkan dan diperkuat. Sasaran utama pengembangan wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2020 adalah: (i) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah; (ii) mempercepat penurunan kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan; (iii) memperluas kesempatan kerja; dan (iv) meningkatkan pembangunan manusia, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.13. Tabel 2.13 Target Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara *) Angka realisasi (BPS) Pengembangan wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2020 diprioritaskan antara lain pada:
(1)pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, dan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Labuhan Bajo;
(2)peningkatan pendidikan vokasional pariwisata, pertanian, perikanan, dan peternakan;
(3)penguatan konektivitas antarpulau untuk mendukung industri peternakan, perikanan, dan pariwisata; dan
(4)percepatan pembangunan kawasan perdesaan, tertinggal dan perbatasan. 2.3.5 Arah Pengembangan Wilayah Kalimantan Pengembangan wilayah Kalimantan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah dan memantapkan perannya sebagai lumbung energi nasional dan salah satu paru-paru dunia. Wilayah Kalimantan merupakan penghasil utama batubara, migas, dan bahan tambang lainnya seperti bauksit dan biji besi, serta kelapa sawit dan karet. Kawasan- kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang telah ditetapkan didorong untuk dapat optimal mengembangkan rantai nilai tambah komoditas unggulan tersebut. Pada tahun 2020 percepatan pembangunan wilayah Kalimantan diarahkan pada diversifikasi ekonomi wilayah dengan mendorong pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi khususnya destinasi wisata nasional seperti Pulau Derawan dan Maratua, Taman Nasional Tanjung Puting, dan Danau Sentarum. Selain itu, pengembangan kawasan- kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang telah ditetapkan akan dilanjutkan dengan mengoptimalkan rantai nilai tambah komoditas-komoditas unggulan. Peningkatan konektivitas kawasan-kawasan strategis akan dilakukan dengan tetap mempertahankan fungsi ekologi kawasan hutan tropik yang dimiliki Kalimantan, khususnya di kawasan yang termasuk Heart of Borneo. Di samping itu, pengembangan potensi hutan juga diarahkan sebagai pusat konservasi dan rehabilitasi satwa-satwa yang dilindungi, seperti orang utan, serta untuk mempertahankan sumber plasma nutfah dan penelitian obat-obatan baru. Wilayah 2017* 2018* 2019 2020 LPE (%) 2,1 -0,7 4,95 3,2 Kemiskinan (%) 18,32 17,94 17,74 16,85 TPT (%) 3,29 3,34 3,99 2,9 - II.32 - Pengembangan kawasan perkotaan akan diarahkan pada kawasan metropolitan Banjarmasin dan kota-kota besar Samarinda, Balikpapan, Pontianak, dan Palangkaraya yang didukung dengan pengembangan transportasi massal perkotaan, pengelolaan air bersih, sanitasi, dan persampahan, serta keterpaduan dengan kota-kota utama dan kota- kota penyangga. Sementara, pengembangan kota-kota skala menengah akan difokuskan untuk pengembangan kota baru Tanjung Selor di Kalimantan Utara. Pemerataan pembangunan di wilayah Kalimantan diarahkan pada peningkatan konektivitas wilayah, penguatan peran kota-kota kecil/menengah khususnya di daerah pedalaman, pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, pembangunan perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. Pengembangan kawasan perbatasan di bagian utara sangat strategis untuk menjaga kedaulatan nasional dan mengurangi kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan penduduk di wilayah negara tetangga. Wilayah Kalimantan relatif aman dari ancaman gempa tektonik, tetapi mempunyai risiko tinggi untuk kebakaran hutan dan lahan, serta banjir. Oleh sebab itu, pada tahun 2020 upaya pencegahan dan mitigasi terhadap kebakaran hutan dan lahan akan terus dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan penguatan kerjasama dengan perusahaan perkebunan. Gambar 2.17 Peta Kawasan Strategis Wilayah Kalimantan Sumber: Badan Informasi Geospasial, diolah Sasaran utama pengembangan wilayah Kalimantan pada tahun 2020 adalah: (i) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah; (ii) mempercepat penurunan kemiskinan dan kesenjangan; (iii) memperluas kesempatan kerja; dan (iv) meningkatkan pembangunan manusia, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.14. A . ,;. ·� - --- ._,_ -...._. -·-- -- --..........._ ,_t.oCa• .... ...,. -::::»:-"' - II.33 - Tabel 2.14 Target Pengembangan Wilayah Kalimantan *) Angka realisasi (BPS) Pengembangan wilayah Kalimantan pada tahun 2020 diprioritaskan antara lain pada:
(1)penguatan konektivitas wilayah;
(2)pengembangan industri pengolahan sumber daya alam (hilirisasi) perkebunan dan hasil tambang di kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy-Batuta-Trans Kalimantan, kawasan industri (KI) Ketapang, dan Batulicin (Batulicin II);
(3)pengembangan destinasi potensial Singkawang-Sentarum, dan Derawan;
(4)pengembangan kawasan perbatasan; dan
(5)percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan tertinggal. 2.3.6 Arah Pengembangan Wilayah Sulawesi Pengembangan wilayah Sulawesi diarahkan untuk mempertahankan momentum pertumbuhan wilayah yang relatif tinggi, memantapkan perannya sebagai pusat pertumbuhan dan hub perdagangan di kawasan timur serta peran sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Wilayah Sulawesi merupakan penghasil utama komoditas perikanan; pertanian tanaman pangan padi dan jagung; perkebunan kakao, kopi, kelapa sawit, dan kelapa; peternakan sapi; pariwisata Bunaken, Toraja, Wakatobi dan lainnya; serta pertambangan nikel, besi, dan tembaga. Pada tahun 2020 upaya percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi akan dilakukan dengan mengoptimalkan kawasan-kawasan strategis yang telah ada seperti kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan strategis pariwisata nasional untuk menciptakan rantai nilai tambah komoditas dan sektor unggulan wilayah. Pengembangan perkotaan di Wilayah Sulawesi diarahkan untuk pengembangan transportasi massal perkotaan, air bersih dan sanitasi khususnya di Metropolitan Makassar dan kota- kota besar Manado dan Kendari. Pengembangan kota-kota menengah seperti Palu, Gorontalo, dan Mamuju akan diarahkan untuk terus tumbuh sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan tetap memperhatikan daya dukung wilayah. Upaya pemerataan pembangunan di Wilayah Sulawesi dilakukan dengan meningkatkan konektivitas wilayah khususnya pemantapan Trans Sulawesi, pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, serta pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, transmigrasi, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terluar. Wilayah 2017* 2018* 2019 2020 LPE (%) 4,3 3,9 4,1 4,2 Kemiskinan (%) 6,18 4,06 5,51 4,06 TPT (%) 5,04 4,83 5,10 4,7 - II.34 - Gambar 2.18 Peta Kawasan Strategis Wilayah Sulawesi Sumber: Badan Informasi Geospasial, diolah Wilayah Sulawesi mempunyai risiko bencana dan perubahan iklim yang sangat tinggi khususnya gempa bumi, likuifaksi, tsunami, tanah longsor, banjir dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, pada tahun 2020 upaya pengurangan risiko bencana dilakukan dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, peningkatan fungsi sistem peringatan dini, peningkatan kerjasama pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi dan masyarakat. Selain itu, upaya pemulihan kembali pascabencana di Sulawesi Tengah dan daerah lainnya di wilayah Sulawesi akan terus dilanjutkan dan diperkuat. Sasaran utama pengembangan wilayah Sulawesi pada tahun 2020 adalah: (i) mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi wilayah; (ii) mempercepat penurunan kemiskinan dan kesenjangan; (iii) memperluas kesempatan kerja; dan (iv) meningkatkan pembangunan manusia, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.15. Tabel 2.15 Target Pengembangan Wilayah Sulawesi *) Angka realisasi (BPS) Pengembangan wilayah Sulawesi pada tahun 2020 diprioritaskan antara lain pada:
(1)penguatan ketahanan bencana alam dan pemulihan pasca bencana Sulawesi tengah;
(2)pengembangan industri pengolahan sumber daya alam (hilirisasi) perikanan, pertanian, perkebunan, dan logam dasar; Wilayah 2017* 2018* 2019 2020 LPE (%) 7,0 6,7 6,7 6,6 Kemiskinan (%) 10,93 10,38 10,15 9,65 TPT (%) 4,95 4,70 4,60 3,9 o-�-- � ..., .., PtOV,qsl c, ga11'1'1ac11an SelaJan P.tClVHltii Ualuku --0·�- ===_..UIIII). cc,a,., ------ --lb..- --- -· .• Pto1t1ns Ka,J.,f'l'lanun i111h.ir Pro\'ln'Si j t<tHmante•ifeng•h - II.35 -
(3)pengembangan Kawasan metropolitan Mamminasata dan rencana pengembangan kawasan metropolitan Bimindo;
(4)peningkatan investasi kawasan industri (KI)/kawasan ekonomi khusus (KEK) Bitung;
(5)revitalisasi KI/KEK Palu;
(6)pengembangan sarana prasarana dan konektivitas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wakatobi, destinasi potensial Makassar-Selayar-Toraja, serta Manado- Bitung, dan;
(7)percepatan pembangunan kawasan perdesaan, tertinggal dan perbatasan. 2.3.7 Arah Pengembangan Wilayah Maluku Pengembangan wilayah Maluku diarahkan pada optimalisasi potensi sumber daya perikanan, perkebunan, dan pariwisata untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memantapkan perannya sebagai lumbung ikan nasional. Potensi wilayah Maluku yang utama adalah perikanan, perkebunan (rempah-rempah), wisata bahari dan wisata sejarah, serta pertambangan. Pada tahun 2020, percepatan pembangunan ekonomi wilayah Maluku akan dilakukan dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan seperti sentra perikanan, kawasan pariwisata, pengembangan kawasan industri pendukung Blok Masela dan pengembangan kawasan ekonomi khusus Morotai. Pengembangan kawasan industri diarahkan untuk mendukung pengembangan kegiatan turunan migas seperti industri petrokimia, serta mengantisipasi perkembangan permukiman dan fasilitas pekerja. Di samping itu, pengembangan kawasan perkotaan akan difokuskan pada pembangunan kota baru Sofifi di Maluku Utara. Peningkatan pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan; percepatan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, pulau-pulau terluar dan kawasan perbatasan; peningkatan peran kota-kota kecil sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal, serta penguatan konektivitas antarpulau. Wilayah Maluku mempunyai risiko bencana dan perubahan iklim yang termasuk tinggi seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir dan tanah longsor. Oleh sebab itu, pada tahun 2020 upaya pengurangan risiko bencana dilakukan dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, peningkatan fungsi sistem peringatan dini, peningkatan kerjasama pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi dan masyarakat. - II.36 - Gambar 2.19 Peta Kawasan Strategis Wilayah Maluku Sumber: Badan Informasi Geospasial, diolah Sasaran utama pengembangan wilayah Maluku pada tahun 2020 adalah: (i) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah; (ii) mempercepat penurunan kemiskinan dan kesenjangan; (iii) memperluas kesempatan kerja; dan (iv) meningkatkan pembangunan manusia, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.16. Tabel 2.16 Target Pengembangan Wilayah Maluku *) Angka realisasi (BPS) Pengembangan wilayah Maluku pada tahun 2020 diprioritaskan antara lain pada:
(1)pengembangan kawasan perikanan terpadu dan industri pengolahan hasil perikanan;
(2)peningkatan investasi kawasan ekonomi khusus (KEK)/kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) Morotai;
(3)operasionalisasi kawasan industri (KI) Weda Bay;
(4)pengembangan Blok Masela;
(5)pengembangan Kota Baru Sofifi;
(6)penguatan konektivitas antarpulau untuk mendukung industri perikanan dan pariwisata; dan
(7)percepatan pembangunan kawasan perdesaan, tertinggal dan perbatasan. 2.3.8 Arah Pengembangan Wilayah Papua Pengembangan wilayah Papua diarahkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus dengan mendorong peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat adat, dan perluasan akses dan kesempatan bagi orang asli Papua yang dapat mempercepat Wilayah 2017* 2018* 2019 2020 LPE (%) 6,7 6,8 6,1 6,1 Kemiskinan (%) 13,44 13,25 12,25 11,49 TPT (%) 7,62 6,23 6,89 6,1 I A··· � o--- ··---..---..� -·-- ·-·---....--.· '\��o -·--... ·-·��--·-· I ·- =J - II.37 - pembangunan manusia; serta pembangunan prasarana dan sarana, pengembangan kewirausahaan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi untuk memacu pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan. Pada tahun 2020, pembangunan Wilayah Papua dilakukan dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas, pengembangan sarana dan prasana pendukung KSPN Raja Ampat, operasionalisasi KI Bintuni dan KEK Sorong, serta penyediaan pelayanan publik khususnya pendidikan dan kesehatan. Selain itu, percepatan pembangunan pendidikan dan keterampilan, serta kewirausahaan diperlukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pendukung pengembangan ekonomi lokal. Peningkatan pemerataan pembangunan di wilayah Papua diarahkan pada percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan akses dan mutu pelayanan dasar melalui percepatan penerapan standar pelayanan minimal, pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, serta pembangunan perdesaan melalui pengembangan klaster berbasis wilayah adat dan distrik. Selain itu, pengembangan flying healthcare dan tele-medicine, serta pengembangan sekolah berasrama perlu terus didukung untuk meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan di daerah terpencil, terisolasi di pedalaman dan pegunungan. Percepatan pembangunan wilayah Papua akan dilakukan dengan memperhatikan dan mengutamakan pengembangan kawasan adat yang sudah ditetapkan dengan memperkuat kerjasama dan kemitraan antardaerah. Pengembangan wilayah berbasis distrik pada tahun 2020 juga menjadi sangat penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi khusus Papua. Distrik diarahkan menjadi pusat data, informasi dan pengetahuan; pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat adat; pusat inovasi dan kewirausahaan; pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; serta pusat pertumbuhan daerah. Wilayah Papua mempunyai risiko bencana dan perubahan iklim yang sangat tinggi khususnya gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Oleh sebab itu, pada tahun 2020 upaya pengurangan risiko bencana dilakukan dengan mitigasi bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, peningkatan fungsi sistem peringatan dini, peningkatan kerjasama pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi dan masyarakat. Selain itu, upaya pemulihan kembali pascabencana banjir bandang di Kabupaten Jayapura dan daerah terdampak lainnya di wilayah Papua akan terus dilanjutkan dan diperkuat. - II.38 - Gambar 2.20 Peta Kawasan Strategis Wilayah Papua Sumber: Badan Informasi Geospasial, diolah Sasaran utama pengembangan wilayah Papua pada tahun 2020 adalah: (i) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah secara berkelanjutan; (ii) mempercepat penurunan kemiskinan dan kesenjangan; (iii) memperluas kesempatan kerja; dan (iv) meningkatkan pembangunan manusia, dengan target sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.17. Tabel 2.17 Target Pengembangan Wilayah Papua *) Angka realisasi (BPS) Pengembangan wilayah Papua pada tahun 2020 diprioritaskan antara lain pada:
(1)pengembangan tol udara untuk memperkuat konektivitas wilayah;
(2)peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya melalui pendidikan vokasional pertanian, perkebunan, dan perikanan serta pemerataan layanan kesehatan;
(3)percepatan pengembangan kawasan industri (KI) Teluk Bintuni dan kawasan ekonomi khusus (KEK) Sorong;
(4)pembangunan sarana prasarana dan peningkatan investasi KSPN Raja Ampat;
(5)peningkatan kinerja dan manfaat pelaksanaan otonomi khusus: pemberdayaan masyarakat adat, percepatan pembangunan kawasan kampung, dan penguatan peran distrik atau kecamatan, penguatan kerjasama antar kabupaten, dan pengembangan kawasan perbatasan secara terpadu; dan
(6)persiapan pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai dengan potensi dan komoditas unggulan lokal di Fak-Fak (peternakan dan perkebunan), Kaimana (pariwisata), Biak Numfor (perikanan dan pariwisata), dan Mimika (industri perikanan dan distribusi logistik). Wilayah 2017* 2018* 2019 2020 LPE (%) 4,5 7,0 5,6 5,6 Kemiskinan (%) 26,74 26,38 24,52 23,28 TPT (%) 4,18 3,81 4,51 2,8 1'M4o,'---"-R11,.AM.... � ...............�- ..... �i;......, ...... s.-.. - P) Provins I Maluku Utara LAUT ,SERAM SA Prov,nsl Papua Barat JOfRA PASIFIK LAU"" BANDA Provins, Mal u k u ------� O·-··---- ----� --.. -:.:.:........ ... PrOYlf"!II Papua PAPUA NEW GUINfA - II.39 - 2.4 Pendanaan Pembangunan Pendekatan penyusunan kerangka pendanaan pembangunan dalam RKP 2020 diarahkan pada penguatan kualitas alokasi pada prioritas untuk pencapaian sasaran prioritas sesuai dengan tema dan prioritas nasional RKP 2020 dengan melalui pendekatan money follow program serta dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Selain itu, upaya pencapaian prioritas juga menekankan perkuatan sinergi pendanaan prioritas, baik antar instansi maupun antar sumber-sumber pendanaan yang telah dimulai pada RKP tahun 2019. Sinergi ini sebagai bagian dari meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendanaan sebuah kebijakan. 2.4.1 Pagu Belanja Kementerian/Lembaga Penyiapan pendanaan RKP Tahun 2020 merupakan tahun yang memiliki perbedaan dibanding tahun-tahun sebelumnya, mengingat tahun ini merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024. Untuk itu didalam penyusunannya mengutamakan pendanaan untuk kegiatan dan proyek yang berlanjut khususnya terkait pelayanan dasar dan mencegah terjadinya proyek yang tidak selesai. Disamping itu juga dipersiapkan ruang untuk penyesuaian setelah Presiden terpilih. Penyusunan Pagu Indikatif K/L untuk tahun 2020 mengacu pada pemenuhan prioritas sebagaimana dijabarkan dalam Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas RKP Tahun 2020. Aspek pengendalian juga menjadi perhatian didalam perencanaan alokasi pada belanja K/L. Alokasi pada prioritas direncanakan dirinci hingga proyek dengan informasi lokasi, target dan instansi pelaksana yang jelas. Langkah-langkah penguatan pengendalian program dilakukan melalui penyempurnaan proyek prioritas, baik pada kriteria pemilihan maupun kendali dalam pelaksanaannya. Tabel 2.18 Alokasi Pada Prioritas Nasional TA 2020 PN PRIORITAS NASIONAL Alokasi Proyek Prioritas di KL (Rp. Triliun) 01 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 148,8 02 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah 73,5 03 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 15,2 04 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup 42,5 05 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan 45,1 JUMLAH 325,1 Sumber: Surat Bersama (SB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2020 Keterangan:

1.Alokasi Pada Prioritas Nasional masih bersifat indikasi. Penajaman dan pemutakhiran akan dilakukan dalam proses selanjutnya sampai dengan penetapan APBN, termasuk integrasi dengan sumber-sumber pendanaan lainnya.
2.Pada Belanja K/L selain Alokasi Proyek Prioritas di KL Rp. 325,1 Triliun, terdapat Rp. 115,8 Triliun untuk pencapaian sasaran pembangunan Bidang RPJMN 2015-2019 yang diperkirakan berlanjut pada RPJMN 2020-
2024.Sehingga Alokasi Pada Prioritas pada Belanja K/L Rp. 440,9 Triliun. - II.40 - Di sisi lain, Pemerintah juga terus mengembangkan dan mendorong penggunaan skema- skema pendanaan yang kreatif untuk mencapai sasaran program pembangunan. Berbagai program K/L didorong untuk dibiayai melalui skema-skema baru yang dapat mengurangi beban pembiayaan pemerintah termasuk mendorong kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta, meningkatkan peran pemerintah daerah serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. 2.4.2 Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah menganggarkan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri atas 4 (empat) komponen, yaitu: (1) Dana Perimbangan yang terbagi menjadi Dana Transfer Umum (DTU) yang terdiri atas: Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Transfer Khusus yang terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Nonfisik; (2) Dana Insentif Daerah; (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta; dan (4) Dana Desa. Struktur Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat dilihat pada Gambar 2.21. Gambar 2.21 Struktur Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Arah Kebijakan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah sebagai berikut:
1.Memperkuat pengelolaan Dana Transfer Umum (DTU) dalam mendanai kewenangan desentralisasi, antara lain melalui: (a) peningkatan kualitas pengelolaan DBH yang - II.41 - transparan dan berkeadilan; dan (b) penyempurnaan formula DAU dalam rangka mendorong pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di daerah;
2.Mengarahkan pengelolaan Dana Transfer Khusus (DTK) dalam mendukung implementasi kebijakan desentralisasi, antara lain melalui: (a) penguatan fokus pemanfaatan DTK untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah melalui pendidikan, kesehatan (termasuk pengentasan stunting), infrastruktur daerah, pelayanan publik, dan lainnya; (b) refocusing bidang, subbidang, dan menu kegiatan DAK Fisik; serta (c) melanjutkan kebijakan pengalokasian dan penyaluran DAK Non Fisik berdasarkan kinerja pelaksanaan;
3.Meningkatkan dan memperkuat pengelolaan Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan dalam rangka Otsus (DTO), serta Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta, antara lain melalui: (a) penyederhanaan dan refocusing penentuan kategori/indikator penilaian DID yang lebih mencerminkan kinerja pemerintah daerah, serta untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi bagian dari tujuan dan prioritas nasional; (b) peningkatan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dana Otsus, DTO, dan Dana Keistimewaan DIY;
4.Memperkuat pengelolaan Dana Desa, antara lain melalui: (a) penyempurnaan formulasi alokasi Dana Desa agar lebih adil, merata dan mendorong percepatan pengentasan kemiskinan desa dan ketimpangan; dan (b) mengarahkan penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa;
5.Mendorong peningkatan peran TKDD dalam mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat kualitas SDM, dan mendorong daya saing di daerah. Dana Perimbangan Pertama, Dana Transfer Umum (DTU). DTU merupakan transfer ke daerah yang bersifat block grant, yaitu penggunaannya sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah memiliki diskresi untuk menggunakan DTU sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DTU bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan difokuskan untuk meningkatkan kualitas sarana/prasarana layanan publik. Meskipun bersifat block grant, DTU diarahkan penggunaannya untuk perbaikan infrastruktur, yaitu sekurang-kurangnya 25 persen untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah.
1.Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dibagi menjadi dua jenis, yaitu DBH Pajak dan DBH SDA. DBH dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berdasarkan prinsip by origin, yaitu daerah penghasil mendapatkan bagian yang lebih besar; dan daerah lain dalam satu provinsi mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak tahun berjalan, dengan arah kebijakan: 2.4.2.1 - II.42 -

a.meningkatkan pengelolaan DBH yang transparan dan berkeadilan;
b.menetapkan alokasi DBH tepat waktu dan tepat jumlah melalui komitmen percepatan penyelesaian kurang bayar/lebih bayar komitmen sesuai dengan rencana penerimaan pajak dan SDA yang dibagihasilkan dan potensi daerah penghasil;
c.Meningkatkan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH;
d.menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibagihasilkan ke daerah;
e.memperbaiki pola penyaluran dengan mempertimbangkan kondisi kas negara dan kas daerah;
f.memperkuat sistem pengendalian, monitoring, dan evaluasi atas penggunaan DBH yang penggunaannya sudah ditentukan;
g.membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10 persen secara merata kepada seluruh kabupaten/kota;
h.menambah cakupan DBH PBB, selain PBB sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, juga termasuk sektor lainnya, yaitu PBB perikanan dan PBB atas kabel bawah laut;
i.penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) berdasarkan UU No. 39/2007 tentang Cukai untuk mendanai: (a) Peningkatan kualitas bahan baku; (b) Pembinaan industri; (c) Pembinaan lingkungan sosial; (d) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau (e) Pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan prioritas Bidang Kesehatan untuk mendukung Program JKN dalam Pembinaan Lingkungan Sosial sebesar minimal 50 persen;
j.mengalokasikan DBH SDA Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dari semula ke kabupaten/kota penghasil menjadi ke provinsi penghasil untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah provinsi tersebut, sejalan dengan pengalihan kewenangan di bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;
k.meningkatkan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi yang menjadi kewenangan provinsi dan sisa DBH SDA Dana Reboisasi yang masih ada di kas daerah sampai dengan tahun 2016 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan menyempurnakan peraturan pelaksanaannya;
l.menegaskan sifat DBH SDA sebagai dana block grant dengan menghilangkan earmarked 0,5 persen dari DBH SDA Minyak dan Gas Bumi untuk bidang pendidikan; dan
m.mempertegas penggunaan biaya pemungutan PBB sebesar 9 persen yang merupakan bagian daerah untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah (block grant).
1. 2.Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (sebagai equalization grant) yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson yang paling optimal dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar dan/atau variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dengan arah mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah. Adapun kebijakan DAU Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:
a.pengalokasian pagu DAU nasional dalam APBN bersifat final untuk memberikan kepastian daerah dalam pengelolaan APBD; - II.43 -
b.menyempurnakan formulasi DAU dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar (gaji PNSD) dan kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah serta perbaikan indeks pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dan proporsi pembagian pagu alokasi provinsi dan kabupaten/kota, sehingga semakin fokus pada tujuan pemerataan kemampuan fiskal antardaerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik di daerah;
c.mendorong daerah untuk memenuhi mandatory spending sekurang-kurangnya 25 persen DTU (DAU dan DBH) untuk membiayai belanja infrastruktur di daerah;
d.mendukung kebijakan bantuan pendanaan bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih efektif melalui penambahan peran DAU; serta
e.mendukung kebijakan yang dapat mendorong upaya peningkatan kualitas layanan publik daerah, perbaikan dan peningkatan kualitas belanja daerah, serta penguatan kualitas SDM dan daya saing di daerah. Sejak tahun 2019, terdapat DAU Tambahan yang dialokasikan untuk dukungan pendanaan kelurahan. Dukungan pendanaan tersebut diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang telah dikategorikan menjadi tiga kategori berdasarkan kinerja pelayanan dasar publik. Pemerintah Daerah tetap harus menunjukkan komitmen untuk mengalokasikan pendanaan bagi kelurahan dari sumber pendapatan lainnya dalam APBD sesuai amanat PP No.17/2018 tentang Kecamatan. Dukungan keuangan bagi kelurahan melalui DAU tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan, serta mempercepat penanganan permasalahan pembangunan di perkotaan pada umumnya, dan di kelurahan pada khususnya, melalui pembangunan sarana dan prasaranan dasar dan penguatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Pada Tahun 2020, DAU Tambahan tetap dialokasikan dalam rangka mendukung pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan baru untuk meningkatkan kualitas layanan publik daerah dan penguatan kualitas SDM. Kebijakan-kebijakan dimaksud antara lain adalah memperhitungkan kebijakan kepegawaian TA 2020 yang terdiri dari penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, penggajian pegawai honorer setara UMR dan penggajian formasi baru Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, serta kebijakan pemenuhan kekurangan penghasilan tetap perangkat desa. Kedua, Dana Transfer Khusus (DTK). Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus yang dimaksud merupakan urusan daerah sesuai dengan pembagian urusan dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional RKP (bersifat specific grant). Arah kebijakan Dana Transfer Khusus di Tahun 2020 antara lain:
1. 1.Refocusing menu dan kegiatan Dana Transfer Khusus berdasarkan efektivitas menu dan kegiatan DAK, terutama untuk DAK Fisik;
2. 2.Mempertajam sinkronisasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer Khusus dengan dana yang bersumber dari APBN lainnya (seperti belanja K/L);
3. 3.Pengalokasian memperhitungkan penyesuaian unit cost dan kualitas kinerja pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya;
4. 4.Penguatan penerapan penyaluran berbasis kinerja dan peningkatan efektivitas pemantauan;
5. 5.Penguatan kebijakan afirmasi DAK untuk mengejar ketertinggalan kuantitas dan kualitas layanan publik di daerah; - II.44 -
6. 6.Pemanfaatan sistem informasi berbasis web dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan hingga pemantauan dan evaluasi Dana Transfer Khusus; dan
7. 7.Penguatan sistem dan basis data dan peran APIP untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Dana Transfer Khusus dibagi menjadi dua, yaitu DAK Fisik dan Nonfisik.
8. 1.Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK fisik mendorong percepatan penyediaan infrastruktur di daerah yang terkait dengan pelayanan dasar dan tematik sesuai dengan Prioritas Nasional. Untuk tahun 2020, DAK Fisik dibagi menjadi tiga jenis, yaitu DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi. DAK Fisik Reguler diarahkan untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang mendukung pelayanan publik. DAK Fisik Reguler terdiri dari 7 (tujuh) Bidang antara lain: (1) Bidang Pendidikan; (2) Bidang Kesehatan; (3) Bidang Sanitasi;

(4)Bidang Air Minum; (5) Bidang Perumahan dan Permukiman; (6) Bidang Jalan dan
(7)Bidang Sosial. DAK Fisik Afirmasi diarahkan untuk mendukung pemerataan pelayanan dan mendorong percepatan pembangunan di daerah yang memiliki karakteristik tertentu seperti kabupaten tertinggal, perbatasan negara, pulau-pulau kecil terluar, kawasan transmigrasi, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat. DAK Fisik Afirmasi terdiri dari 7 (tujuh) Bidang antara lain: (1) Bidang Pendidikan; (2) Bidang Kesehatan; (3) Bidang Sanitasi; (4) Bidang Air Minum; (5) Bidang Perumahan dan Permukiman; (6) Bidang Transportasi Perdesaan dan (7) Bidang Transportasi Laut. DAK Fisik Penugasan diarahkan untuk mendukung tema prioritas nasional serta arahan Bapak Presiden lainnya. DAK Fisik Penugasan terdiri dari 14 (empat belas bidang) Bidang antara lain: (1) Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM); (2) Bidang Pasar; (3) Bidang Pariwisata; (4) Bidang Jalan; (5) Bidang Pendidikan; (6) Bidang Transportasi Laut; (7) Bidang Kelautan dan Perikanan; (8) Bidang Pertanian; (9) Bidang Irigasi; (10) Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup; (11) Bidang Kesehatan; (12) Bidang Air Minum; (13) Bidang Sanitasi dan (14) Bidang Perumahan dan Permukiman. Untuk detail rincian bidang dan menu kegiatan terlampir dalam tabel 2.19. - II.45 - Tabel 2.19 Bidang, Subbidang, dan Menu Kegiatan DAK Fisik Tahun 2020 No Bidang DAK dan Arah Kebijakan Menu Kegiatan DAK REGULER DAK Reguler diarahkan untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang mendukung pelayanan publik 1 Pendidikan  Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan secara bertahap Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan  Meningkatkan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas.  Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolahraga dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional melalui pembangunan prasarana olahraga berupa bangunan Gedung Olahraga (GOR) dan penyediaan sarananya.  Meningkatkan budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, berkarakter, dan sejahtera melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum berbasis inklusi sosial. Subbidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1.Rehabilitasi Prasarana Belajar PAUD
2.Pembangunan Prasarana Belajar PAUD
3.Pengadaan Sarana Belajar PAUD Subbidang Sekolah Dasar (SD)
1.Rehabilitasi Prasarana Belajar SD
2.Pembangunan Prasarana Belajar SD
3.Pengadaan Sarana Belajar SD Subbidang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
1.Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP
2.Pembangunan Prasarana Belajar SMP
3.Pengadaan Sarana Belajar SMP Subbidang Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
1.Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB
2.Pembangunan Prasarana Belajar SKB
3.Pengadaan Sarana Belajar SKB
4.Pengadaan Sarana Belajar PKBM Subbidang Sekolah Menengah Atas (SMA)
1.Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA
2.Pembangunan Prasarana Belajar SMA
3.Pengadaan Sarana Belajar SMA Subbidang Sekolah Luar Biasa (SLB)
1.Rehabilitasi Prasarana Belajar SLB
2.Pembangunan Prasarana Belajar SLB
3.Pengadaan Sarana Belajar SLB Subbidang Olahraga Pembangunan Baru Prasarana Gedung Olahraga (GOR) dan Penyediaan Sarananya Subbidang Perpustakaan
1.Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota
2.Rehabilitasi/Pengembangan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota - II.46 - No Bidang DAK dan Arah Kebijakan Menu Kegiatan
3.Pengadaan Perabot dan/atau TIK Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota
4.Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota 2 Kesehatan dan KB Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di daerah dan memperkuat pelayanan kesehatan dasar, pemerataan kualitas pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian untuk mendukung pencapaian akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Subbidang Pelayanan Dasar:
1.Penyediaan Sarana Puskesmas
2.Penyediaan Prasarana Puskesmas
3.Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas Subbidang Pelayanan Rujukan
1.Pembangunan dan Rehabilitasi RS
2.Pengadaan Alat Kesehatan RS
3.Penyediaan Prasarana RS Subbidang Pelayanan Kefarmasian
1.Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai)
2.Instalasi Farmasi Subbidang Keluarga Berencana
1.Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan KB
2.Penyediaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB 3 Air Minum  Mewujudkan pemenuhan 100% akses layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Goal 6.1.1 dan untuk mewujudkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta untuk mendukung program prioritas nasional, dengan komitmen dan upaya pemerintah daerah.  Pembangunan air minum dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana yang tertuang dalam Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan/atau Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL). SPAM Jaringan Perpipaan:
1.Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui Pembangunan SPAM JP
2.Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun
3.Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Individual/ Komunal: Pembangunan baru bagi daerah yang Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui pembangunan SPAM BJP Terlindungi Individual/Komunal 4 Sanitasi Mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan menuju
1.Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman - II.47 - No Bidang DAK dan Arah Kebijakan Menu Kegiatan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bidang sanitasi serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) air limbah melalui dukungan Pemda dalam peningkatan cakupan layanan sanitasi. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK).
2.Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) 5 Perumahan dan Permukiman Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dan permukiman layak di kawasan permukiman kumuh yang memiliki SK Kawasan Kumuh serta mendukung pelayanan dasar daerah kabupaten/kota pada SPM Perumahan Rakyat.
1.Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah: a) kecukupan luas tempat tinggal; b) jenis bahan atap, dinding dan lantai; c) akses air minum layak; d) akses sanitasi layak.
2.Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah: a) kecukupan luas tempat tinggal; b) jenis bahan atap, dinding dan lantai; c) akses air minum layak; d) akses sanitasi layak, diprioritaskan untuk rumah dengan lantai terluas berupa tanah.
3.Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah: a) kecukupan luas tempat tinggal; b) jenis bahan atap, dinding dan lantai; c) akses air minum layak; d) akses sanitasi layak.
4.Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya untuk rumah yang terdampak bencana, sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah: a) kecukupan luas tempat tinggal; b) jenis bahan atap, dinding dan lantai; c) akses air minum layak; d) akses sanitasi layak.
5.Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya untuk rumah yang terdampak bencana, dengan memperbaiki - II.48 - No Bidang DAK dan Arah Kebijakan Menu Kegiatan rumah tidak layak huni untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah: a) kecukupan luas tempat tinggal; b) jenis bahan atap, dinding dan lantai; c) akses air minum layak; d) akses sanitasi layak, diprioritaskan untuk rumah dengan lantai terluas berupa tanah.
6.Penyediaan perumahan berbasis kelompok untuk peremajaan kawasan kumuh dan/atau permukiman kembali masyarakat pada permukiman illegal, baik secara insitu maupun relokasi. 6 Jalan Mendukung peningkatan kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan kondisi kemantapan Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, dan Jalan Kota yang menunjang konektivitas sistem jaringan transportasi nasional dan mobilitas masyarakat ke fasilitas-fasilitas pelayanan dasar publik serta pusat- pusat pertumbuhan/perekonomian daerah.
1.Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan
2.Peningkatan Jalan dan Jembatan, 7 Sosial  Meningkatkan kualitas layanan dan keterjaminan akses kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak melalui peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial, untuk mendorong percepatan penurunan kemiskinan kesenjangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial secara bertahap.  Meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial, melalui penguatan pengelolaan data di daerah dan layanan pemanfaatan basis data terpadu kesejahteraan sosial melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang handal dan mudah diakses.
1.Rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang panti rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia yang dimiliki oleh pemerintah provinsi
2.Pengadaan peralatan bantu bagi anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia dalam panti rehabilitasi sosial provinsi dan layanan luar panti di kabupaten/kota
3.Rehabilitasi dan pengadaan peralatan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)
4.Revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung Pusat Layanan Data Sosial - II.49 - No Bidang DAK dan Arah Kebijakan Menu Kegiatan DAK AFIRMASI DAK Afirmasi diarahkan untuk mendukung pemerataan pelayanan dan mendorong percepatan pembangunan di daerah yang memiliki karakteristik tertentu seperti kabupaten tertinggal, perbatasan negara, pulau-pulau kecil terluar, kawasan transmigrasi, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat. 1 Pendidikan Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka mendorong pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas antarkelompok masyarakat dan antarwilayah. Subbidang Sekolah Dasar (SD)
1.Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SD
2.Pembangunan Rumah Dinas Guru SD Subbidang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
1.Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SMP
2.Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP Subbidang Sekolah Menengah Atas (SMA)
1.Rehabilitasi Rumah Dinas Guru dan Asrama Siswa SMA
2.Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Asrama Siswa SMA 2 Kesehatan Memperkuat akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar di daerah afirmasi Sub Bidang Penguatan Puskesmas DTPK
1.Penyediaan Sarana
2.Penyediaan Prasarana
3.Penyediaan Alat Kesehatan Sub Bidang Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
1.Pengadaan Prasarana Listrik di Puskesmas
2.Pengadaan Prasarana Air Bersih di Puskesmas 3 Perumahan dan Permukiman Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan dan permukiman (beserta PSU) layak di daerah tertinggal, pulau- pulau kecil terluar, daerah perbatasan negara, serta Provinsi Papua dan Papua Barat. Subbidang Penyediaan Rumah Swadaya
1.Bantuan pembangunan baru rumah layak huni secara swadaya, dengan membangun rumah layak huni secara swadaya sebagai pengganti rumah rusak total atau di atas kavling tanah matang untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah: a) kecukupan luas tempat tinggal; b) jenis bahan atap, dinding dan lantai; c) akses air minum layak; d) akses sanitasi layak.
2.Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni untuk memenuhi keempat indikator kelayakan rumah: a) kecukupan luas tempat tinggal; b) jenis bahan atap, dinding dan lantai; c) akses air minum layak; d) akses sanitasi layak, - II.50 - No Bidang DAK dan Arah Kebijakan Menu Kegiatan diprioritaskan untuk rumah dengan lantai terluas berupa tanah.
3.Bantuan stimulan pembangunan jalan lingkungan, bagi kab/kota yang telah melaksanakan pembangunan rumah swadaya secara berkelompok dalam 1 hamparan melalui DAK Afirmasi pada tahun sebelumnya (tahun 2019). Subbidang Pembangunan Rumah Khusus Pembangunan rumah khusus, untuk rumah ASN, tenaga pendidik, petugas kesehatan dan veteran di Papua dan Papua Barat 4 Air Minum  Mewujudkan pemenuhan 100% akses layanan air minum yang layak, aman dan berkelanjutan sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Goal 6.1.1 dan untuk mewujudkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta untuk percepatan pembangunan air minum di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, transmigrasi, serta kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat, dengan komitmen dan upaya pemerintah daerah.  Pembangunan air minum dilakukan dengan berdasarkan pada rencana yang tertuang dalam Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan/atau Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL). SPAM Jaringan Perpipaan
1.Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui Pembangunan SPAM JP
2.Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun
3.Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Individual/ Komunal Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui pembangunan SPAM BJP Terlindungi Individual/Komunal 5 Sanitasi Mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan menuju target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bidang sanitasi serta percepatan pembangunan sanitasi di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, transmigrasi, Papua dan Papua Barat melalui dukungan pemda dalam peningkatan cakupan layanan sanitasi. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK).
1.Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman
2.Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) - II.51 - No Bidang DAK dan Arah Kebijakan Menu Kegiatan 6 Transportasi Perdesaan
1.Mendukung pengurangan kesenjangan wilayah melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi.
2.Mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat daerah tertinggal, perbatasan negara, 51 industri transmigrasi dan PPKT berpenduduk terhadap pelayanan dasar, pusat pemerintahan, dan pusat kegiatan perekonomian, termasuk 51 industri pariwisata.
1.Pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis
2.Pengadaan sarana transportasi darat
3.Pengadaan sarana transportasi perairan dibawah 7 GT
4.Pembangunan dermaga rakyat
5.Renovasi dan penggantian jembatan gantung 7 Transportasi Laut Mendukung peningkatan keselamatan, kualitas pelayanan transportasi perairan, serta sebagai feeder /subfeeder tol laut melalui pemenuhan infrastruktur yang memadai dalam rangka meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang yang diprioritaskan di 8 Provinsi Kepulauan yang merupakan Daerah Afirmatif yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama.
1.Pengembangan/ Rehabilitasi Fasilitas Dermaga/ Pelabuhan
2.Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan DAK PENUGASAN DAK Penugasan diarahkan untuk mendukung tema prioritas nasional serta arahan Bapak Presiden lainnya. 1 Pendidikan Meningkatkan kualitas pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) melalui pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, untuk mampu menghasilkan lulusan SMK yang berkualitas dan berkeahlian dalam mendukung pembangunan prioritas nasional terutama di bidang pariwisata, ketahanan pangan, ketahanan energi, kemaritiman, industri, dan industri kreatif, serta mendorong pemerataan kualitas layanan SMK antarwilayah Subbidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
1.Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Sektor Unggulan - Kemaritiman
2.Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan – Sektor Industri
3.Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan – Ketahanan Pangan
4.Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan - Pariwisata
5.Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan - Industri Kreatif
6.Pembangunan dan Pengembangan Prasarana SMK Unggulan - Ketahanan Energi
7.Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Pemerataan Kualitas Layanan SMK Antarwilayah - II.52 - No Bidang DAK dan Arah Kebijakan Menu Kegiatan 2 Kesehatan  Meningkatkan intervensi penurunan angka kematian Ibu  Mempercepat penurunan stunting  Meningkatkan pengendalian pengendalian penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular.  Memperkuat pelayanan kesehatan rujukan di RS Rujukan Nasional, Provinsi dan Regional serta daerah pariwisata Subbidang Angka Kematian Ibu (AKI) – Angka Kematian Bayi (AKB)
1.Penguatan Unit Transfusi Darah/Bank Darah RS
2.Penguatan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)
3.Penguatan RS Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensi (PONEK)
4.Penyediaan Obat Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Sub Bidang Penguatan Intervensi Stunting
1.Penyediaan Therapeutic Feeding Center
2.Penyediaan Makanan Tambahan
3.Penyediaan Alat Antropometri
4.Obat Gizi
5.Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Sub Bidang Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
1.Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
2.Barang Medis Habis Pakai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Sub Bidang Penguatan RS Rujukan Nasional/ Provinsi/ Regional Pariwisata
1.Pembangunan dan Rehabilitasi RS
2.Penyediaan Alat Kesehatan
3.Penyediaan Prasarana Subbidang Pembangunan RS Pratama
1.Pembangunan Gedung Baru
2.Pengadaan Alat Kesehatan Subbidang Puskesmas Pariwisata
1.Pembangunan dan Rehabilitasi
2.Penyediaan Prasarana
3.Penyediaan Alat Kesehatan - II.53 - No Bidang DAK dan Arah Kebijakan Menu Kegiatan Subbidang BAPELKES
1.Sarana
2.Prasarana 3 Air Minum  Mewujudkan pemenuhan 100% akses layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Goal 6.1.1 dan untuk mewujudkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta untuk percepatan pembangunan air minum di kabupaten/kota prioritas pengembangan wilayah dalam RPJMN 2020-2024, kabupaten/kota yang termasuk dalam layanan SPAM Regional dan Proyek Strategis Nasional (PSN), lokasi prioritas penanganan stunting, dan kabupaten yang telah melaksanakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), dan desa baru Pamsimas yang masuk dalam longlist IMAS tahap II, dengan komitmen dan upaya pemerintah daerah.  Pembangunan air minum dilakukan dengan berdasarkan pada rencana yang tertuang dalam Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan/atau Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL). SPAM Jaringan Perpipaan
1.Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui Pembangunan SPAM JP
2.Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun
3.Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Individual/Komunal untuk Penanganan Stunting Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui pembangunan SPAM BJP Terlindungi Individual/Komunal 4 Sanitasi Mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan menuju target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bidang sanitasi melalui: peningkatan akses layanan sanitasi di lokasi prioritas penanganan stunting, PAMSIMAS, dan kabupaten/kota prioritas pengelolaan lumpur tinja; serta di 103 kabupaten/kota prioritas pengembangan wilayah dalam RPJMN 2020-2024 dan kabupaten/kota yang termasuk dalam DAS Citarum. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan Air Limbah
1.Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman
2.Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) Persampahan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah - II.54 - No Bidang DAK dan Arah Kebijakan Menu Kegiatan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK). 5 Irigasi ● Menjaga dan meningkatkan keterhandalan jaringan irigasi guna menjamin ketersediaan air untuk irigasi pertanian melalui peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi. ● Mengembangkan atau membangun jaringan irigasi baru sebagai upaya mengurangi laju alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. ● Meningkatkan efisiensi pemanfaatan air irigasi melalui penerapan prinsip modernisasi irigasi secara bertahap terutama pada daerah irigasi yang sumber airnya berasal dari waduk. ● Meningkatkan layanan irigasi untuk pengembangan pertanian non padi, terutama komoditi bernilai ekonomi tinggi.  Mengurangi risiko banjir di daerah yang memiliki daerah irigasi kewenangan provinsi/kabupaten/kota.
1.Pembangunan Jaringan Irigasi Baru (menyediakan/membangun jaringan irigasi baru yang belum ada jaringan irigasinya)
2.Peningkatan Jaringan Irigasi (hanya untuk kegiatan yang menambah luas layanan dan atau indeks penanaman)
3.Rehabilitasi Jaringan Irigasi
4.Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir
5.Peningkatan Infrastruktur Pengendali Banjir 6 Jalan  Mendukung peningkatan kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas masyarakat pada Kawasan Prioritas Nasional (Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), Daerah Afirmasi dan Simpul-simpul transportasi strategis yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi nasional.  Mendukung peningkatan keselamatan transportasi darat melalui pemenuhan aspek-aspek keselamatan jalan pada Kawasan Prioritas Nasional (Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) dan/ atau Subbidang Jalan 1.Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan 2.Peningkatan Jalan dan Jembatan, 3.Pembangunan Jalan dan Jembatan Subbidang Keselamatan Jalan 1.Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan; 2.Pengadaan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor: - II.55 - No Bidang DAK dan Arah Kebijakan Menu Kegiatan daerah dengan tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas yang tinggi. 7 Pasar Meningkatkan kualitas pasar rakyat dan sarana perdagangan lainnya melalui aktivitas pembangunan, revitalisasi, penyediaan peralatan, untuk menciptakan efisiensi distribusi. Selain itu, DAK sarana perdagangan juga diarahkan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan daya saing produk Indonesia.
1.Revitalisasi pasar rakyat
2.Penyediaan peralatan uji mutu barang BPSMB;
3.Pengembangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Unit Metrologi Legal;
4.Penyediaan Sarana dalam Mendukung pembentukan Unit Metrologi Legal;
5.Pembangunan Industri SRG;
6.Penyediaan sarana penunjang Industri SRG. 8 Pertanian Pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung pencapaian ketahanan pangan dan peningkatan komoditas pertanian strategis.
1.Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan/Perbibitan/Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukungnya
2.Pembangunan Sumber-Sumber Air (irigasi air tanah dangkal dan dalam, embung dam parit, long storage dan pintu air)
3.Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 9 Pariwisata Membangun sarana dan prasarana pariwisata yang mencakup pembangunan amenitas dan atraksi secara terintegrasi di kawasan pariwisata yang menjadi prioritas nasional. Fokus pembangunan diarahkan pada pembangunan destinasi pariwisata prioritas dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Selain itu, DAK sarana dan prasarana pariwisata juga diarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.
1.Pembangunan Amenitas Kawasan Wisata (tourism information center, dermaga wisata, titik labuh/singgah kapal yacht, dive center dan peralatannya, surfing center dan peralatannya, talud, glass bottom boat, sumber air bersih, tambat apung/mooring buoy, perahu ketinting/longboat)
2.Pembangunan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan Wisata (panggung kesenian/pertunjukan, tempat ibadah, pergola, gazebo, lampu taman, pagar pembatas, gapura identitas, kios cinderamata, hiker’s hut/shelter, penataan lansekap, menara pandang, plaza pusat jajanan/kuliner, ruang ganti/toilet, tempat parkir, boardwalk, jalur pejalan kaki (pedestrian)/jalan setapak, rambu-rambu petunjuk arah dalam kawasan (signage), jalan internal, alat komunikasi darurat, jalur sepeda, fasilitas kebersihan) 10 Lingkungan Hidup dan Kehutanan Subbidang Lingkungan Hidup Melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengendalian kerusakan ekosistem yang disesuaikan Subbidang Lingkungan Hidup
1.Pengelolaan sampah serta sarana prasarana pendukung;
2.Penguatan Early Warning System untuk Bencana Lingkungan Hidup. - II.56 - No Bidang DAK dan Arah Kebijakan Menu Kegiatan dengan kondisi karakteristik masing- masing daerah. DAK Subbidang Lingkungan Hidup mendukung Prioritas Nasional (PN) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Subbidang Kehutanan DAK Subbidang Kehutanan mendukung PN yang tertuang dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020 – 2024 dan RKP 2020 yaitu PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup dengan tujuan untuk :
1.Pemulihan kesehatan dan/peningkatan daya dukung dan daya Tampung Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk pencapaian sasaran Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup;
2.Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Produksi dan Lindung, serta Tahura untuk pencapaian sasaran Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup;
3.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Kelompok Tani Hutan dengan pemberian akses kepada masyarakat berupa sarana dan prasarana produksi hasil hutan dan jasa lingkungan untuk pencapaian sasaran Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. Sub Bidang Kehutanan
1.Rehabilitasi Hutan dan Lahan di luar Kawasan hutan;
2.Pembangunan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH, Tahura, akses kelola hutan sosial 11 Kelautan dan Perikanan Arah kebijakan DAK bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2020 adalah mendukung sasaran PN khususnya PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja; PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; dan PN Stabilitas Pertahanan dan Keamanan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 melalui: (1) peningkatan sarana Subbidang Kelautan dan Perikanan Provinsi
1.Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi);
2.Pembangunan / Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi) dan Percontohan Budidaya Laut;
3.Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil;
4.Pembangunan / Rehabilitasi Prasarana Kelautan di Pulau-Pulau Kecil; - II.57 - No Bidang DAK dan Arah Kebijakan Menu Kegiatan dan prasarana produksi perikanan, garam, dan pengolahan hasil perikanan; (2) pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil; (3) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; serta (4) pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.
5.Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
6.Pengadaan Sarana dan Prasarana Tambak Garam; dan
7.Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan. Subbidang Perikanan Kabupaten/Kota
1.Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten / Kota);
2.Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil; dan
3.Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil. 12 Industri Kecil dan Menengah Kegiatan yang dilakukan berupa pembangunan dan revitalisasi sarana produksi bagi industri skala kecil dan menengah yang bertujuan untuk: (i) meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia IKM, (ii) meningkatkan populasi IKM khususnya industri skala menengah, (iii) membangun rantai nilai dan rantai pasok antara industri kecil dan menengah dengan industri besar, (iv) meningkatkan akses pasar wirausaha IKM yang selama ini terbatas, serta (v) meningkatkan aktivitas ekonomi lokal melalui hilirisasi sumber daya alam berbasis sentra IKM.
1.Pembangunan Sentra IKM
2.Revitalisasi Sentra IKM 13 Transportasi Laut Mendukung peningkatan keselamatan, kualitas pelayanan transportasi perairan, serta sebagai feeder /subfeeder tol laut melalui pemenuhan infrastruktur yang memadai dalam rangka meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang di 8 Provinsi Kepulauan yang tidak termasuk Daerah afirmatif dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang mengandalkan transportasi perairan sebagai moda utama
1.Pengembangan/ Rehabilitasi Fasilitas Dermaga/ Pelabuhan
2.Pengadaan Sarana (Moda) Transportasi Perairan - II.58 -
2.Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. DAK Nonfisik dialokasikan kepada daerah untuk mendukung operasional layanan publik yang merupakan urusan daerah, antara lain: (1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (2) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); (3) Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus; (4) Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; (5) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD; (6) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan; (7) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); (8) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); (9) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan; (10) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM); (11) Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS); (12) Dana Pelayanan Kepariwisataan dan (13) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, maka tahun 2020 dilakukan perbaikan arah kebijakan dalam pengelolaan DAK Nonfisik, antara lain melalui:

a.pengalokasian disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah, berdasarkan jumlah sasaran yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan;
b.penyempurnaan pengalokasian melalui pemutakhiran data sasaran penerima dan unit cost;
c.pengalokasian berdasarkan peningkatan kualitas kinerja;
d.penguatan penerapan penyaluran berbasis kinerja untuk seluruh jenis DAK Nonfisik dan peningkatan efektivitas pemantauan penggunaan serta upaya mengurangi SiLPA DAK Nonfisik di daerah; dan
e.mendorong pemanfaatan media teknologi informasi untuk peningkatan output layanan dan efisiensi biaya layanan. Dana Insentif Daerah Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian dan perbaikan kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun arah kebijakan DID adalah sebagai berikut:
1. 1.Penguatan peran DID sebagai instrumen insentif dalam TKDD;
2. 2.Penyederhanaan dan penajaman formula pengalokasian DID yang lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah; dan
3. 3.Mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi bagian dari kebijakan dan prioritas nasional, kemandirian fiskal, kualitas belanja daerah, inovasi dan keunggulan daerah, kualitas pelayanan, kesejahteraan, serta kepatuhan daerah dalam pemenuhan mandatory spending dan pelaporan. 2.4.2.2 - II.59 - Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) untuk Provinsi Papua dan Papua Barat diberikan sesuai dengan UU No. 21/2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35/2008, tentang Otsus Papua dan Papua Barat yang terutama ditujukan untuk mendanai bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu, kepada Provinsi Papua dan Papua Barat juga diberikan Dana Tambahan Otonomi Khusus (DTO) yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi. Sedangkan Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh diberikan sesuai dengan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang terutama ditujukan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Arah kebijakan untuk Dana Otonomi Khusus adalah:
4. 1.meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan Dana Otsus Papua, Papua Barat, dan Aceh serta DTO Papua dan Papua Barat dalam pencapaian target pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang di daerah;
5. 2.mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. 3.meningkatkan akuntabilitas melalui penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan;
7. 4.mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah secara akuntabel dan transparan;
8. 5.memperkuat monitoring dan evaluasi yang dilakukan melalui sinergi dengan kementerian/lembaga terkait secara berkelanjutan;
9. 6.meningkatkan sinkronisasi rencana penggunaan dengan prioritas nasional melalui pembahasan usulan dengan kementerian/lembaga terkait;
10. 7.memperkuat peran APIP dalam penyusunan laporan penyaluran; dan
11. 8.mempersiapkan exit strategy terhadap implementasi Dana Otsus Papua dan Papua Barat yang akan berakhir pada tahun 2021. Dana Keistimewaan DIY dialokasikan sesuai UU No. 13/2012 dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan DIY selain wewenang yang ditentukan dalam UU Pemerintahan Daerah, yaitu: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah DIY; (3) kebudayaan;

(4)pertanahan; dan (5) tata ruang. Arah kebijakan untuk Dana Keistimewaan D.I.Y adalah:

1.meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan Dana Keistimewaan DIY;
2.meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan keistimewaan DIY; dan
3.mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan pencapaian kinerja. Dana Desa Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan sejalan dengan prioritas nasional dan prioritas daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penggunaan Dana Desa oleh Desa berdasarkan pada hasil keputusan musyawarah desa yang ditetapkan melalui 2.4.2.3 2.4.2.4 - II.60 - peraturan Desa tentang RKP Desa sesuai dengan kewenangan Desa. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Kewenangan Desa. Dana Desa ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (on top) secara bertahap sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan Dana Desa adalah sebagai berikut.

i.Dana Desa berkontribusi pada pencapaian sasaran nasional pembangunan Desa, mempercepat pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. ii. Mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan melalui penyempurnaan kebijakan pengalokasian dana desa terutama penyesuaian bobot alokasi dasar dan alokasi formula, serta pemberian afirmasi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. iii. Penyempurnaan formulasi pengalokasian Dana Desa juga akan dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan, serta fokus pada upaya:

(1)pencapaian sasaran nasional pembangunan desa;
(2)percepatan penanggulangan kemiskinan;
(3)pengembangan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan;
(4)peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar publik di desa, termasuk pada pusat pertumbuhan terpadu antar desa yang dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama antar desa; dan
(5)afirmasi pada desa tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi; dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik desa iv. Menyederhanakan regulasi administratif terkait Desa.
1. v.Menyempurnakan penajaman prioritas penggunaan Dana Desa sesuai daftar Kewenangan Desa untuk mendanai:
(1)Bidang pembangunan desa yang lebih diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang miskin, menganggur, setengah menganggur, dan kepala keluarga yang memiliki ibu hamil dan balita melalui skema swakelola dan padat karya tunai, juga termasuk penanganan bencana dan moral hazard di Desa serta pemenuhan sarana prasarana permukiman (air minum dan sanitasi) dan pelayanan dasar baik kesehatan dan pendidikan.
(2)Bidang pemberdayaan masyarakat desa yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa termasuk komunitas adat terpencil melalui perhutanan sosial, pengembangan potensi ekonomi lokal desa dan kawasan perdesaan yang dapat berupa kegiatan ekonomi kreatif desa, pemberdayaan BUMDesa dan BUMDesa bersama.
(3)Bidang pembinaan kemasyarakatan desa.
(4)Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. vi. Dana desa dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan kawasan perdesaan terutama pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa yang dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama antar desa. Program/kegiatan yang dapat dibiayai adalah program/kegiatan yang telah tercantum dalam dokumen rencana pembangunan kawasan perdesaan. - II.61 - vii. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa melalui kebijakan penyaluran berdasarkan pada kinerja pelaksanaan, yaitu kinerja penyerapan dan capaian output. viii. Meningkatkan upaya pemerintah dalam Perencanaan Partisipatif desa dan Swakelola desa melalui pendampingan, pelatihan dan pembinaan pada aparat dan masyarakat yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah. ix. Memperkuat supervisi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan serta pengawasan Dana Desa agar Desa menggunakan Dana Desanya sesuai prioritas penggunaan Dana Desa.
1. x.Meningkatkan kesiapan kelembagaan pengelola Dana Desa, kapasitas perangkat desa, serta tenaga pendamping. xi. Meningkatkan upaya koordinasi dan sinergi lintas pusat dan daerah baik dari sisi regulasi maupun fasilitasi salah satunya dengan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan pengembangan sistem informasi desa.
2. a.Penggunaan Dana Desa perlu mempertahankan kearifan lokal, menumbuhkan gotong royong dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat Desa serta mekanisme pengelolaan yang berkelanjutan.
3. b.Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola, padat karya tunai dengan mengikutsertakan masyarakat desa yang miskin, menganggur, setengah menganggur, dan kepala keluarga yang memiliki ibu hamil danatau balita sebagai upaya mendukung pencegahan stunting.
4. c.Penggunaan Dana Desa tetap mengacu pada Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah, Potensi Desa (SDM, SDA, Aset Desa), Kebutuhan dan Permasalahan Desa, Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik dan sesuai dengan Kewenangan Desa.
5. d.Sinergi pembinaan dan pengawasan baik pusat dan daerah untuk peningkatan kualitas penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan fungsi pembinaan dengan dikoordinasikan oleh Bappeda. - II.62 - 2.4.3 Sumber Pendanaan dan Pembiayaan Lainnya (KPBU dan PINA) Dalam mendukung arahan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020–2024, Pemerintah Indonesia membutuhkan dana investasi pembangunan sebesar Rp6.445 triliun atau sekitar 6,09 persen dari PDB. Dari segi aspek pendanaan, untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut, Pemerintah melalui anggaran APBN dan APBD diperkirakan hanya dapat memenuhi kebutuhan pendanaan sekitar 86,1 persen dari kebutuhan total investasi. Sementara pendanaan sekitar 13,9 persen diperoleh dari tarif pengguna (user fees). Sementara itu, dari aspek pembiayaan target investasi infrastruktur tersebut dapat dipenuhi oleh anggaran Pemerintah melalui APBN dan APBD sebesar 52,5 persen. Sementara melalui pembiayaan oleh swasta baik dari swasta murni maupun mengkombinasikan anggaran pemerintah dan swasta melalui skema KPBU maupun dari sumber nonanggaran pemerintah melalui skema PINA sebesar 42,6 persen dan melalui dana BUMN sebesar 4,9 persen. Kerangka pendanaan tersebut diperkuat dengan penetapan PP No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Di dalam PP tersebut, alokasi pada prioritas akan dibiayai melalui pengintegrasian sumber-sumber pendanaan dan pembiayaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun nonpemerintah. 2.4.3.1 Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) KPBU dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan ketentuan yang mengacu pada spesifikasi khusus yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/ BUMN/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan tetap memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak terkait. Manfaat penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur adalah penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu; kesinambungan dalam proses perencanaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan; serta mengatasi keterbatasan kapasitas pendanaan pemerintah melalui pemanfaatan dana swasta sehingga penyediaan infrastruktur dapat lebih dioptimalisasi. Saat ini, penyelenggaraan skema KPBU dapat diterapkan ke dalam 19 sektor infrastruktur, baik infrastruktur ekonomi, yaitu: transportasi, jalan, ketenagalistrikan, minyak, gas bumi, dan energi terbarukan, konservasi energi, serta telekomunikasi dan informatika, maupun infrastruktur sosial, yaitu air minum, sistem pengelolaan limbah setempat, sistem pengelolaan limbah terpusat, sistem pengelolaan persampahan, sumber daya air dan irigasi, fasilitas perkotaan, perumahan rakyat, pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, fasilitas sarana dan prasarana olahraga serta kesenian, kawasan, dan kesehatan, dengan landasan hukumnya yang telah dimuat dalam Perpres No. 38/2015. Selain dari 19 sektor infrastruktur tersebut, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat mengajukan permohonan KPBU untuk jenis infrastruktur lain kepada Menteri Perencanaan sesuai yang tercantum dalam Pasal 4 Permen PPN No. 4/2015. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa bentuk pengembalian investasi kepada pihak swasta (badan usaha) atas penyediaan infrastruktur dapat bersumber dari pembayaran oleh pengguna infrastruktur dalam bentuk tarif (user fee), pembayaran oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) melalui skema ketersediaan layanan (availability payment), ataupun pembayaran dalam bentuk lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Proyek infrastruktur dengan skema KPBU dapat diprakarsai oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang disebut dengan solicited project maupun KPBU yang - II.63 - diprakarsai oleh pihak Swasta/Badan Usaha/BUMN/BUMD yang disebut sebagai unsolicited project. Proses pelaksanaan skema KPBU solicited dan unsolicited project memiliki tahapan yang sama, yaitu tahap perencanaan, penyiapan, dan transaksi. Pada skema KPBU unsolicited project, terdapat tiga persyaratan utama dalam pengusulannya, yaitu terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; layak secara ekonomi dan finansial; dan badan usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan penyediaan infrastruktur (Gambar 2.22). Gambar 2.22 Tahapan Pelaksanaan Skema KPBU Solicited dan Unsolicited Project Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 2.4.3.2 Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) PINA merupakan mekanisme pembiayaan untuk proyek investasi yang bersifat prioritas, dengan pembiayaannya yang bersumber selain dari anggaran pemerintah dan pelaksanaannya didorong dan difasilitasi oleh pemerintah. Penyediaan infrastruktur yang menggunakan skema PINA harus memenuhi minimal empat kriteria utama, yaitu memiliki manfaat ekonomi dan sosial yang tinggi, memiliki kelayakan komersial, memenuhi kriteria kesiapan (readiness criteria), serta mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional. Dengan nilai investasi dan imbal hasil yang relatif menarik, umumnya pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan promotor. Saat ini skema PINA berfokus pada penyediaan infrastuktur dalam sektor konektivitas, energi, manufaktur dan industri, serta perumahan, dengan 13 subsektor bagiannya. Landasan hukum terkait penyelenggaran skema PINA dalam proyek infrastruktur adalah Perpres No. 58/2017, Perpres No. 20/2016, dan Perpres No. 66/2015. Terdapat tiga skema PINA yang dapat diimplementasikan ke dalam proyek penyediaan infrastruktur sesuai dengan kondisi proyeknya, yaitu greenfield, brownfield, dan operational. Pada proyek greenfield, PINA berperan membantu proyek mendapatkan pembiayaan (pinjaman) melalui bank dan institusi finansial serta mengusahakan sumber ekuitas potensial. Dalam proyek jenis brownfield, selain berfungsi membantu mendapatkan pinjaman dan ekuitas, PINA juga dapat memfasilitasi investee untuk melakukan recycling aset agar mendapatkan sumber pembiayaan dalam pembangunan proyek baru. Lebih lanjut di dalam proyek tahap operasional, selain mengusahakan pembiayaan melalui pinjaman, ekuitas potensial, dan � EMU&illfili MHMWMEMk°Fii'13 M ffi e "':::.':'' ,.o!i;:tiAuo� °to':: �;�;u I�!{�� k�;.,.1 «�;;:: aid Award 1o;:;:;!"' Ii�";°' Kondr<tfu/ 0,-,,1 ,::=.., f•rrr;:to• �� ' t ' t t ' ' 1!00 6 6660 000600 Penwokcno p,oyek mengajukon proposal don dokumen pro··stud kokryol<on (FSJ ke rJP� 8odan Us.aha ,@nvokarso me-nY-ei,ohkon FS Evoluasi FS Penefbit"? Surat P!!)�g<m = - -- P�_!_luj�� - !'.l!!l2!! femberiao !QrogeosQJi �J&gm Usaha ['.emrakQrsa Financial Close l(onsh:uk1i Akhir Konlrok don P!!)Y;erahon �·et - II.64 - recycling aset, skema PINA memfasilitasi sekuritisasi/ divestasi aset dan mendorong limited concession scheme sebagai sumber pembiayaan proyek baru (Gambar 2.23). Gambar 2.23 Skema Pembiayaan Investasi PINA dalam Proyek Greenfield, Brownfield, dan Operational Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2018 Isu Strategis dan Arahan Kebijakan Pada tahun 2020, Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan proyek yang telah disiapkan dengan skema KPBU dan PINA pada tahun sebelumnya serta menambah proyek-proyek baru sebagai upaya dalam mendukung percepatan penyediaan infrastruktur. Dalam memenuhi komitmen pemerintah untuk mempercepat dan memprioritaskan proyek-proyek KPBU, maka sesuai dengan Perpres No. 38/2015 dan Permen PPN No. 4/2015, Menteri PPN menerbitkan PPP Book setiap tahun yang memuat informasi mengenai proyek-proyek KPBU baik yang sedang disiapkan, yang siap ditawarkan, yang sudah lelang, maupun yang sedang konstruksi. Sebagai bentuk komitmen pemerintah, tindak lanjut dalam prioritas dan percepatan pelaksanaan proyek-proyek KPBU, maka Pemerintah membentuk Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia yang berperan sebagai koordinator dan fasilitator penyiapan dan pengevaluasian proyek-proyek yang akan menggunakan skema KPBU. Dalam upaya mendorong pelaksanaan proyek KPBU dan PINA, arah kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah antara lain:
  1. 1.memperkuat hasil analisis value for money (VfM) dalam menentukan prioritas dan memilih mekanisme pembiayaan proyek infrastruktur (delivery mechanism) yang paling efektif dan efisien dalam keseluruhan siklus proyek;
  2. 2.meningkatkan komitmen Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PJPK dalam melaksanakan KPBU dengan penyediaan anggaran melalui APBN dan/atau APBD pada tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi dalam proses KPBU;
  3. 3.menyempurnakan mekanisme pemberian fasilitas penyiapan proyek dan fasilitas peningkatan kelayakan dan bankability proyek KPBU; dan BROWNFIELD 8.AHICOAN !NSTfflbl fl�SIAl lnvestorBanJ INVESTOR 8,.RU vesto aaJ..lr" dan u "�- !Sekuritisasi/OivestasiLJmired Cona"ion Sch�me 1+•1:1111·",t'1'il!l·l111;N• - II.65 -
  4. 4.menyiapkan, menyediakan informasi dan mempromosikan proyek PINA, serta mendorong ekosistem bisnis untuk mempermudah investasi di Indonesia dalam rangka percepatan realisasi investasi proyek-proyek infrastruktur. Kerangka Kebijakan Pendanaan Infrastruktur Untuk mengatasi permasalahan kesenjangan (short fall) dalam pendanaan investasi di sektor infrastruktur, kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja pendanaan dalam investasi di sektor infrastruktur di antaranya:
  5. 1.Kebijakan Tarif Dalam meningkatkan kapasitas pendanaan, pemerintah dapat meningkatkan tingkat tarif untuk menambah kapasitas penerimaan dalam menutup kesenjangan pendanaan untuk infrastruktur. Reformasi tarif dapat meningkatkan kemampuan dan minat sektor swasta untuk berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur. Peningkatan tingkat tarif akan memberi tambahan pendanaan yang tersedia untuk investasi infrastruktur melalui user fees.
  6. 2.Kebijakan Anggaran Pemerintah
6. a.Peningkatan Kapasitas Fiskal Peningkatan kapasitas fiskal dilakukan melalui reformasi pajak oleh pemerintah pusat dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan kapasitas fiskal diharapkan dapat menutup kesenjangan pendanaan pemerintah.
7. b.Realokasi Anggaran Belanja Pemerintah Realokasi anggaran belanja pemerintah diharapkan dapat menambah sumber pendanaan dan menutup kesenjangan dalam pendanaan investasi infrastruktur. Kebijakan realokasi anggaran belanja pemerintah di antaranya:
8. i.Realokasi belanja subsidi pemerintah ii. Realokasi belanja antar waktu KPBU-AP (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam skema availabilty payment) iii. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) BAB 3 TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN - III.1 - TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN dan Janji Presiden Dari perspektif pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, RPJMN 2020-2024 merupakan RPJMN terakhir dari empat tahap RPJMN yang harus disusun untuk mewujudkan visi jangka panjang nasional 2005-2025. Selaras dengan RPJPN 2005-2025 sebagaimana dimaksud di atas, RPJMN 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sementara itu, di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintaskementerian/lembaga, kewilayahan dan lintaskewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Oleh karena itu, selain sebagai pelaksanaan tahap terakhir dari RPJPN Periode 2005-2025, RPJMN Periode 2020-2024 merupakan penjabaran visi dan misi dari calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Ma’ruf Amin atau calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Shalahudin Uno yang terpilih pada Pemilihan Presiden 17 April 2019 untuk masa bakti 2019-2024. Visi Pembangunan Nasional 2020-20241 Calon Presiden Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin Visi pembangunan nasional 2020-2024 berdasarkan visi dan misi dari calon Presiden Joko Widodo dan calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi ini diwujudkan melalui sembilan Misi Pembangunan, sebagai berikut: (1) peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2) struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (3) pembangunan yang merata dan berkeadilan; (4) mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5) kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (6) penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (7) perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (8) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan (9) sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. Kesembilan misi tersebut merupakan percepatan, pengembangan, dan pemajuan dari Nawa Cita I dengan tetap konsisten menerapkan Trisakti sebagai pijakan strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia. 1 Visi dan Misi dikutip dari dua pasangan calon Presiden RI peserta Pemilihan Presiden 2019 dan akan disesuaikan setelah penetapan resmi Presiden terpilih untuk masa bakti 2019-2024 oleh KPU tanggal 22 Mei 2019. 3.1 BAB3 - III.2 - Misi Pembangunan Nasional 2020 - 2024 Sumber: Visi Misi Calon Presiden Joko Widodo & Calon Wakil Presiden Ma’ruf Amin (diolah), 2019 Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Sandiaga Shalahudin Uno Visi pembangunan nasional 2020-2024 berdasarkan visi dan misi dari Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Sandiaga Shalahudin Uno adalah “Terwujudnya Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang Adil, Makmur, Bermartabat, Relijius, Berdaulat di Bidang Politik, Berdiri di Atas Kaki Sendiri di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian Nasional yang Kuat di Bidang Budaya, serta Menjamin Kehidupan yang Rukun Antarwarga Negara Tanpa Memandang Suku, Agama, Latar Belakang Sosial dan Rasnya Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Visi ini diwujudkan melalui lima Misi Pembangunan, sebagai berikut: (1) Membangun perekonomian nasional yang adil, makmur, berkualitas, dan berwawasan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia melalui jalan politik-ekonomi sesuai Pasal 33 dan 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Membangun masyarakat Indonesia yang cerdas, sehat, berkualitas, produktif, dan berdaya saing dalam kehidupan yang aman, rukun, damai, dan bermartabat serta terlindungi oleh jaminan sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi; (3) Membangun keadilan di bidang hukum yang tidak tebang pilih dan transparan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang berkualitas sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (4) Membangun kembali nilai-nilai luhur kepribadian bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, dan bersahabat, yang diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa; dan (5) Membangun sistem pertahanan dan keamanan nasional secara mandiri yang mampu menjaga keutuhan dan integritas wilayah Indonesia. Kelima misi tersebut diwujudkan melalui program-program aksi yang terbagi ke dalam empat pilar, yaitu: (1) Pilar Ekonomi, (2) Pilar Kesejahteraan Rakyat, (3) Pilar Budaya dan Lingkungan Hidup, dan (4) Pilar Politik, Hukum, dan Hankam. Gambar 3.1 .A/ � • Meningkatkan kualitas • Struktur ekonomi yang • Pembangunan yang merata manusia Indonesia produktif, mandiri, dan da n berkeadila n berdaya sa ing \1 .7i� * • Mencapai lengkungan hidup • Kemajuan budaya yang • Penegakan sistem hukum yang mencerminkan kepribadian bebas korupsi, bermartabat, yang berkelanjutan bangsa dan terpercaya v �Q� • Perlindungan bagi segenap • Pengelolaan pemerintahan • Sinergi pemerintah daerah bangsa dan memberikan rasa yang bersih, efektif, dan dalam kerangka Negara aman pada seluruh warga terpercaya Kesatuan - III.3 - Misi Pembangunan Nasional 2020 - 2024 Sumber: Visi Misi Calon Presiden Prabowo Subianto & Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno (diolah), 2019 Tema Pembangunan RKP 2020 merupakan RKP tahun pertama dari pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dan menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Tema RKP 2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Pendekatan Penyusunan RKP tahun 2020 Penyusunan RKP 2020 merupakan titik krusial bagi proses perencanaan pembangunan, karena pada saat bersamaan dilakukan penyusunan rancangan teknokratik RPJMN 2020-
  1. 2024.Penyelarasan antara RKP 2020 dengan RPJMN 2020-2024 penting dilakukan agar RKP 2020 dapat menjadi tahun pertama pelaksanaan dan pencapaian sasaran RPJMN 2020-
  2. 2024.Selain itu, penyelerasan RKP 2020 terhadap RPJMN 2020-2024 perlu pula dilakukan agar RPJMN 2020-2024 benar-benar dapat dilaksanakan dan menjadi dasar akuntabilitas pelaksanaan RKP tahun-tahun berikutnya (RKP 2021 sampai RKP 2024). Kebijakan perencanaan dan penganggaran dalam RKP 2020 tetap dikendalikan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang dicapai (policy-driven), dan beriringan dengan ketersediaan anggaran (budget-driven) atau tugas dan fungsi organisasi. Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat money follows program tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Melanjutkan pendekatan yang telah dimulai sejak RKP 2017, penyusunan RKP 2020 juga berorientasi pada perencanaan dan penganggaran yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Tematik, berarti ditentukan tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKP 2020 tema utama adalah, “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang dijabarkan ke dalam lima Prioritas Nasional (PN). Holistik, mengandung arti bahwa tematik dari program Presiden dijabarkan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan. Integratif, berarti upaya mencapai keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran kementerian/lembaga, daerah, dan Gambar 3.2 Membangun perekonomian nasionai yang adii, makmur, • berkualitas, dan berwawasan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia melalui Jala n politik-ekonomi sesuai Pasal 33 dan 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sv Membangun masyarakat Indonesia yangcerdas, sehat, • berkualitas, produktif, dan berdaya saing dalam kehldupan yang a man, rukun, damal, dan bermartabat serta terllndungl oleh Jaminan sosial yang berkeadllan tanpa diskriminasi • Membangun keadllan di bldang hukum yang tidak tebang pllih dan transparan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalul Jalan demokrasl yang berkualitas sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Membangun kembaii nilai-nilai luhur kepribadian bangsa • Membangun sistem pertahanan dan keamanan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang adll, makmur, secara mandiri yang mampu menjaga keutuhan dan bermartabat, dan bersahabat, yang diberkati oleh Tuhan YME integritas wilayah Indonesia 3.2 3.3 - III.4 - pemangku kepentingan lainnya dan upaya menuju keterpaduan berbagai sumber pembiayaan. Spasial, yang berarti bahwa kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah. Penyusunan RKP 2020 juga telah memperhatikan: (1) penguatan perencanaan dan penganggaran RKP 2020 dengan pendekatan pada penggunaan sistem e-planning; (2) pengendalian perencanaan; (3) hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2018; (4) penguatan perencanaan berbasis kewilayahan; dan (5) penguatan integrasi sumber pendanaan yang meliputi belanja K/L, belanja transfer ke daerah, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), dan belanja non-K/L yang berasal dari BUMN, KPBU, PINA, dan swasta. Selain itu, berdasarkan evaluasi terhadap RKP tahun-tahun sebelumnya, teridentifikasi lima isu yang melahirkan pendekatan baru dalam penyusunan RKP Tahun 2020 dan RKP-RKP selanjutnya, yaitu sebagai berikut.
  3. 1.Dalam lima tahun terakhir, PN dan Program Prioritas (PP) di dalam RKP selalu berubah baik jumlah maupun nomenklaturnya. Padahal, merujuk pada Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKP adalah pelaksanaan tahunan dari RPJMN. Hal ini berimplikasi pada sulitnya melacak perkembangan pencapaian RPJMN dan tidak dapat dilakukannya pembiayaan sasaran PN secara konsisten. Untuk itu, maka PN dan PP RKP ditetapkan tetap selama satu periode pelaksanaan RPJMN (lima tahun), meski Kegiatan Prioritas (KP) dapat beribah seiring kebutuhan.
  4. 2.Tidak semua Sasaran dan Pendanaan KP di dalam RKP terakomodasi ke dalam Renja KL dan RKA KL. Akibatnya, banyak sasaran dari kegiatan-kegiatan prioritas dalam RKP sulit dicapai karena tidak dibiayai. Oleh karena itu, mulai RKP 2020, perumusan Proyek Prioritas dilakukan pada saat penyusunan Renja dan RKA KL. Selain itu, target-target KP RKP perlu dipastikan pengakomodasiannya dalam Renja KL.
  5. 3.Pembangunan wilayah masih menjadi PN tersendiri. Padahal, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis tematik, holistik, integratif, dan spasial, yang mulai digulirkan sejak RKP 2017, setiap PN seharusnya dapat diterjemahkan ke dalam lokus masing-masing. Untuk itu, dalam RKP 2020 hingga RKP 2024, alih-alih menjadi PN yang berdiri sendiri, pembangunan wilayah dijadikan basis bagi penyusunan prioritas-prioritas RKP lainnya.
  6. 4.Pengarusutamaan dan lintasbidang sulit diukur yang antara lain disebabkan oleh dua hal, yaitu: (1) kurangnya pemahaman dan komitmen dalam menerjemahkan isu pengarusutamaan dan lintasbidang; dan (2) tidak terdapatnya saluran pelaksanaan atas pengarusutamaan dan lintasbidang di level kegiatan kementerian/lembaga. Oleh karena itu, mulai RKP 2020, dilakukan penguatan pemahaman dan komitmen untuk menarasikan pengarusutamaan dan lintasbidang ke dalam dokumen RKP.
  7. 5.Salah satu penyebab dari selalu berubahnya PN dan PP RKP, baik jumlah maupun rumusannya, selama lima tahun terakhir adalah formulasi yang terlalu spesifik. Nomenklatur yang terlalu spesifik ini tidak memberi ruang gerak yang cukup untuk menyesuaikan prioritas-prioritas nasional dan program-program dengan dinamika dan perkembangan jaman. Oleh karena itu, dimulai dari RKP Tahun 2020, selain akan terus sama sepanjang periode RPJMN 2020-2024, rumusan PN dan program-program prioritas disederhanakan. Perubahan tiap tahun terkait prioritas, dilakukan pada level KP. Selain kelima pendekatan baru di atas, RKP Tahun 2020 dan tahun-tahun selanjutnya mengklasifikasi KP ke dalam tiga kategori, sebagai berikut: (1) KP yang bersifat reguler, yaitu KP yang akan selalu menjadi KP setiap tahun dengan bobot yang sama, namun dapat - III.5 - berbeda di level daerah; (2) KP yang bersifat percepatan, yaitu klasifikasi KP yang mendorong perubahan progresif dalam satu tahun atau lebih; (3) KP inisiatif, yaitu klasifikasi KP yang menampung di luar dua klasifikasi sebelumnya, seperti adanya inisiatif baru dan arahan Presiden. Sasaran Pembangunan Sesuai dengan visi pembangunan2, “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong (Jkw-MA)/“Terwujudnya Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang Adil, Makmur, Bermartabat, Relijius, Berdaulat di Bidang Politik, Berdiri di Atas Kaki Sendiri di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian Nasional yang Kuat di Bidang Budaya, serta Menjamin Kehidupan yang Rukun Antarwarga Negara Tanpa Memandang Suku, Agama, Latar Belakang Sosial dan Rasnya Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (PS-SU)”, RKP 2020 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan sebagaimana pada Tabel 3.1. Indikator Pembangunan Tahun 2020 Indikator Pembangunan Skenario 2020 Pertumbuhan ekonomi (%) 5,3 – 5,6 Tingkat pengangguran terbuka (%) 4,8 – 5,1 Angka kemiskinan (%) 8,5 – 9,0 Rasio gini (indeks) 0,375 – 0,380 Indeks pembangunan manusia (IPM) 72,51 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Sasaran pembangunan dan arah kebijakan sektoral akan disajikan dalam masing-masing prioritas pembangunan terkait. Arah Kebijakan Dengan mengacu pada sasaran pembangunan yang hendak dicapai, maka arah kebijakan pembangunan yang ditempuh dalam RKP 2020 utamanya akan berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah, yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam lima PN (Gambar 3.3.), yaitu: (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; (3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja; (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; dan (5) Stabilitas Pertahanan dan 2 Visi pembangunan dikutip dari dua pasangan calon Presiden RI peserta Pemilihan Presiden 2019 dan akan disesuaikan setelah penetapan resmi Presiden terpilih untuk masa bakti 2019-2024 oleh KPU tanggal 22 Mei 2019. 3.4 3.5 Tabet 3.1 - III.6 - Keamanan. Kelima PN tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam beberapa Program Prioritas yang masing-masing dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa Kegiatan Prioritas. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja PN 1 PN 2 PN 3 PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup Stabilitas Pertahanan dan Keamanan PN 5 TEMA: “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” RKP 2020 Gambar 3.3 BAB 4 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL -IV.1- BAB 4 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 4.1 Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan kondisi global termasuk perkembangan teknologi. Kebijakan pembangunan manusia secara umum akan diarahkan pada tiga strategi: penguatan dan perluasan akses penduduk terhadap layanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, serta penguatan karakter dan kebudayaan. Permasalahan dan tantangan utama dalam pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan pada tahun 2020 adalah: (1) pelaksanaan perlindungan sosial belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan; (2) pemenuhan layanan dasar, yaitu pendidikan dan kesehatan, masih belum dapat menjangkau seluruh penduduk; (3) daya tahan ekonomi kelompok miskin dan rentan masih rendah; (4) ketahanan budaya dan karakter bangsa, termasuk budaya berkompetisi, perlu diperkuat dalam kondisi pertukaran budaya global yang dinamis. Sasaran Prioritas Nasional Sasaran pembangunan manusia adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Pemuda. Sementara itu, pengentasan kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. Sasaran dan Indikator PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**)
  8. 1.Meningkatnya kualitas SDM Indonesia sebagai individu maupun sebagai komponen dari masyarakat*)
9. a.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nilai 70,81 71,39 71,98 72,51
10. b.Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Nilai 49,33 51,50 54,67 55,33
  1. 2.Meningkatnya dan meratanya kesejahteraan masyarakat ***)
11. a.Tingkat kemiskinan Persen 10,12 9,66 8,5-9,5 8,5-9,0
12. b.Gini Rasio Nilai 0,393 0,384 0,380-0,385 0,375-0,380 Sumber: Bappenas, 2018 Keterangan: *) Realisasi; **) Target; ***) Diolah dari Susenas dan Sakernas, BPS serta Riskesdas, Kemenkes Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan akan dilakukan melalui lima Program Prioritas, yaitu: (1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan; (2) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan; (3) Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi; (4) Pengentasan Kemiskinan; dan (5) Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa, sebagaimana disajikan pada Gambar 4.1. Tabel 4.1 -IV.2- Kerangka PN Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Pelaksanaan perlindungan sosial masih dihadapkan pada beberapa permasalahan. Perluasan kepesertaan jaminan sosial terutama dari kelompok pekerja informal cenderung melambat. Bantuan sosial juga belum sepenuhnya menjangkau penduduk yang terkendala dokumen kependudukan seperti sebagian penyandang disabilitas dan kelompok yang termarjinalkan. Basis Data Terpadu (BDT) belum menjadi acuan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi terhadap penduduk miskin dan rentan. Selain itu, perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan kondisi katastropik di lapangan juga belum sepenuhnya berkembang. Sasaran dan indikator PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan tercantum pada Tabel 4.2. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependu- dukan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi Pengentasan Kemiskinan Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa 1 2 34 5 Gambar 4.1 e PRIORITAS NASIONAL @ PROGRAM PRIORITAS 4.1.1 Program Prioritas Perlindungan Sosial dan Tata Ketola Kependudukan -IV.3- Sasaran dan Indikator PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**)
  1. 1.Meningkatnya akses masyarakat terhadap program-program perlindungan sosial
13. a.Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial Persen 71,8 a) 78,7 a) 79,5 85
14. b.Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah Persen 64,4 b) 65,2 b) 68 70 2 Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan Persentase penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Persen 96,9 b) 93,8 b) 98 100 3 Meningkatnya kesejahteraan penduduk rentan
15. a.Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas Persen N/A 14,98 b) 14,0 13,0
16. b.Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia Persen 13,10 b) 12,29 b) 12,0 11,0 Sumber: a) BPJS Kesehatan; b) Susenas, BPS (diolah) Keterangan: *) Realisasi; **) Target Program Prioritas Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan diwujudkan melalui 6 (enam) KP, seperti digambarkan pada Gambar 4.2, yaitu: (1) Sistem Jaminan Sosial Nasional; (2) Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran; (3) Kesejahteraan Sosial;
(4)Penguatan Sistem Layanan Terpadu dan Pendampingan; (5) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan; dan (6) Integrasi Sistem Admistrasi Kependudukan. Tabel 4.2 -IV.4- Kerangka PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Sasaran masing-masing KP dari PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan adalah seperti disajikan pada Tabel 4.3 di bawah ini. Sasaran dan Indikator KP dari PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana

1.Sistem Jaminan Sosial Nasional Meningkatnya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

a.Persentase penduduk yang tercakup dalam program JKN 85 Persen Pusat • Kemenkes • Kemenko PMK
b.Jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40 persen penduduk berpendapatan terbawah 107,2 Juta Jiwa 34 Provinsi • Kemenkes • Kemensos • Kemenko PMK Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran Kesejahteraan Sosial Penguatan Sistem Layanan Terpadu dan Pendampingan Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan 3 1 5 6 2 35 4 1 @PROGRAM PRIORITAS � KEGIATAN PRIORITAS IQ\ � Gambar 4.2 Tabel 4.3 � � -IV.5- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
c.Persentase pekerja yang tercakup dalam program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan 35 Persen Pusat • Kemenko PMK • KKP • Kemenaker
1. 2.Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran Meningkatnya komplementaritas program bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran yang diterima oleh penduduk miskin dan rentan
a.Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang memper- oleh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 10 juta KPM 34 Provinsi Kemensos
b.Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh Bantuan Pangan Nontunai 15,6 juta KPM 34 Provinsi
c.Jumlah siswa miskin SD, SMP, SMA/SMK yang memperoleh bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) 17,9 juta Orang 34 Provinsi Kemendikbud
d.Jumlah siswa miskin MI/MTs/MA/Ula/ Wustha/Ulya/SDTK /SMPTK/SMAK/ SMTK yang memperoleh bantuan pendidikan melalui KIP 2,2 juta Orang 34 Provinsi Kemenag
e.Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan tidak mampu sesuai dengan data terpadu yang memperoleh subsidi listrik daya 450 VA dan 900 VA 25,7 Juta RTM 34 Provinsi • Kemen ESDM • Kemensos
f.Jumlah kepala keluarga yang memperoleh subsidi elpiji 3 kg 25,7 Juta Orang 34 Provinsi
1. 3.Kesejahteraan Sosial Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial
a.Jumlah penyandang disabilitas yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan dasar 325.000 jiwa 34 Provinsi • Kemendikbud • Kemenag
b.Jumlah K/L dan Pemda yang 10 K/L dan Pemda 34 Provinsi • Kemendagri • Kemen PANRB -IV.6- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana memperkerjakan penyandang disabilitas • BKN
c.Jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas 500 Perusah aan 34 Provinsi Kemenaker
d.Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan kesejahteraan sosial 38.000 Jiwa 34 Provinsi Kemensos
e.Jumlah literasi khusus bagi penyandang disabilitas Netra 35 Jenis Pusat Kemensos
f.Jumlah lanjut usia yang mendapatkan bantuan kesejahteraan sosial 30.000 Jiwa 34 Provinsi Kemensos
g.Jumlah keluarga Komunitas Adat yang memperoleh pemberdayaan 2.500 Kepala Keluarga 22 Provinsi Kemensos
h.Jumlah orang dengan HIV/AIDS yang memperoleh rehabilitasi sosial 1.500 Jiwa 34 Provinsi Kemensos
1. 4.Penguatan Sistem Layanan Terpadu dan Pendampingan Meningkatnya Pendampingan dan Layanan Dasar Terpadu bagi Seluruh Penduduk
a.Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan verifikasi validasi data terhadap penduduk miskin dan rentan 420 Kab/ Kota 34 Provinsi Kemensos
b.Jumlah Daerah yang menyelenggarakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu 180 Kab/ Kota 34 Provinsi Kemensos
c.Jumlah daerah yang mengesahkan peraturan terkait dengan penerapan SPM 508 Kab/ Kota 34 Provinsi • Kemendagri • Kemendikbud • Kemenkes • Kemensos • Kemen PUPR • Pemda
d.Jumlah pendamping yang memperoleh Diklat Pertemuan Peningkatan 15.000 Pendam ping 34 Provinsi Kemensos -IV.7- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana Kemampuan Keluarga
e.Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang memperoleh pemberdayaan di tingkat kecamatan dan desa 13.201 Pendam- ping 34 Provinsi Kemensos
f.Jumlah desa yang memperoleh pendampingan pada proses perencanaan dan pelaporan pembangunan desa 74.957 Desa 34 Provinsi Kemendes PDTT
g.Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang memperoleh sertifikasi 16.000 Pendam- ping 34 Provinsi • Kemensos • Kementan
h.Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi 3.000 Lembaga 34 Provinsi Kemensos
i.Jumlah konselor Adiksi yang memperoleh pelatihan 3.000 Jiwa 34 Provinsi Kemensos
1. 5.Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
a.Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0–17 tahun 92 Persen Pusat • Kemendagri • Kemen PPPA • MA
b.Persentase cakupan kepemilikan akta kematian atas peristiwa kematian di fasilitas kesehatan 20 Persen Pusat • Kemendagri • Kemenkes
c.Persentase cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan bagi pasangan yang menikah 20 Persen Pusat • Kemendagri • Kemenag • MA
d.Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian bagi pasangan yang sudah bercerai 20 Persen Pusat • Kemendagri • Kemenag • MA
1. 6.Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan Menguatnya integrasi sistem administrasi kependudukan
a.Jumlah K/L yang mengintegrasikan data dengan data 41 K/L Pusat • Kemendagri • BPS -IV.8- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana administrasi kependudukan berbasis NIK Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Aspek Kewilayahan PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan terdiri atas sejumlah KP dan Proyek Prioritas yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial sebagaimana contoh pelaksanaan pemberian bantuan iuran program JKN, penyaluran Bantuan Tunai Bersyarat (PKH), penyaluran Bantuan Sosial Pangan Nontunai tahun 2020 dalam Gambar 4.3, 4.4, dan 4.5 berikut. Lokus Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Program JKN Tahun 2020 Sumber: KementerianPPN/Bappenas (diolah), 2019 Gambar 4.3 Papu• (1.lS7.230Jlwa)PapuaAaraf (39U0911w•) . . . <.,, '•,, ..... .,. ·-· �,15S� JIW•)"°"'"., RIMI Kepr1 ,&lltara Sulut (1.780.485 Jl\lfaJ (923,111 J�J (l.U.�O Jlwe) Goto.tm (l.CJO:i.17• Jiw"•) Sumu• ..... 1•1.soo...1 • 1u1u,, ,iw.1 T � v "- • • �· •••"'""' _ • l<alllm ' ,.,.._ '\- \ ii�n,1••""'•) • (2.211.28Uw•J - ·- ,.:;•·92rllw•) � • ... \ �- sutte"I Jambl � =, ' - Kllt•n1 .. � 11.lSJ.WUw•I (l.441.1.6?4Jiw•) \_ �--..... Sum"4 (UJ74.5tJOJIWI) • � 1.\{ � " . Senputu ...,... \ -�(3.440.305 Hwa) � f�7.7Ullwa} (l.70J.4"4Jlw,1) \... Sultfll "'lb• ll.081.H6Jlwo) (SSl.144 JI_..) � (LS.91l.l76fo••I 8w,1•n ..J (S.lSl.lOJ Jlw1) Oki t&kana � (U30.S67 Jlw•) l l.DIY l. - NT8 (L567.678 ._) .. , (l 090 366 flw•) 11.1,s.112 Jtwal Jew1Tenc&h (13.19S.2'7 Jlw,1) ,m IUOs.360 llw•) Atl�TRAI IA -IV.9- Lokus Penyaluran Bantuan Tunai Bersyarat (PKH) Tahun 2020 Sumber: KementerianPPN/Bappenas (diolah), 2019 Lokus Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Nontunai Tahun 2020 Sumber: KementerianPPN/Bappenas (diolah), 2019 Status kesehatan masyarakat membaik, namun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi stunting masih tinggi. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, TB, dan malaria) masih tinggi serta faktor resiko penyakit tidak menular, seperti obesitas, merokok, dan tekanan darah tinggi menunjukkan kecenderungan meningkat. Selain itu, kinerja sistem kesehatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan masih memerlukan peningkatan. Gambar 4.4 ,.... l59.n9kPM) ':Q ,�e.r· (J971lKPMI � M•klt (37.0l?kPM) M.IIWllu CIOL0011CPM) ,-1-.. -=v '"" 'f "TT (lll.9ll KPMI SMltffll LS19.SllKPM) ';i -..(I..S1'.Sll KPM) ,.� Nl8 ("9317KPMI kebel (6,__ KPM) (156,1901CPM) Sultel� (122.SJZ Kl'MJ �,...... 1156.l�KPM) � .. h ... -- (41.l)UPM) "' R'-v .........t"'!" (15'-�IU'M) i.":r (40.627 Kl'M) - (119.120KPM) Sumut ';g (447,7!:MKPMl Ja,nbl ....�------ (106.SOIICPM) � �=PM) a.nputu--- c,10,nPM) • # Ltmpurc �- ..66.259'�::J��n� ( 117.166 Kl'M) OIClJabtu """"' • (65.J71 KPM) "f • • (Ll24,64' KPM} AUSrRALIA - Gambar 4.5 - ..... 1451.916 KPMt ... •, '• '• . ··. .. ...lul,. (125.111 ......, Al Sl KAI.IA ... .,, (5U71 KPMI .. ., ? .·- """' Goronl:.2111 ICPMJ (93.010 .,.., - - HTT (4SS3471CPMJ .. "'HTB IC&l.2UIPM) .. Sultn S.....I (lSS..!ISKPM) (Ul.S6!1<PMI llall 1uu,.. PM1 ... Jetirn (2.991.268 KPM) Klllli, .. (lllAZUPMJ ,...... (IS6.S441CPM) .. Keprl Rieu J.5.!.�4 KPMJ '(227.3 51 ICPM) .;j ..- su,,uet ei a.bet c,s,.1,, ..,,..,1,1.As1 KPMI e.•.,.,..... .. 1)1(1 (1�9.llUPM) ei ll''-"'Kl'M) .............. 1'21S10KPM) llanten (.... 14,KPM) A..11 (180.268 Kl'MJ .. 4.1.2 Program Prioritas Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan. -IV.10- Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.4, PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan akan diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan No. Sasaran/Indikator Satuan 2017a) 2018a) 2019b) 2020b)
1. 1.Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, KB, kesehatan reproduksi, serta gizi masyarakat
a.Prevalensi stunting/ pendek dan sangat pendek pada balita Persen N/A c) 30,8 1) N/A d) 27,10
b.Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12- 23 bulan Persen N/A c) 57,9 1) N/A c) 64
c.Prevalensi wasting/kurus dan sangat kurus pada balita Persen 10,6 10,2 1) 9,5 8,08
d.Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) Per 1.000 wanita usia 15-49 tahun 2,28 2,13 2,11 2,10
e.Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persen 57,20 6) N/A c) 61,36 61,78
f.Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) Persen 10,606) N/A c) 9,00 8,60
1. 2.Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular
a.Insidensi HIV Per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV 0,242) 0,242) N/A d) 0,21
b.Insidensi TB Per 100.000 penduduk 3193) 3023) N/A d) 272
c.Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun Persen N/A c) 9,1 1) N/A e) 9,1
d.Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Kabupaten/Kota 272 285 300 325
1. 3.Meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas
a.Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi Persen N/A d) 40 2) N/A d) 60
b.Persentase rumah sakit terakreditasi Persen N/A d) 63 2) N/A d) 75 Tabel 4.4 -IV.11- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017a) 2018a) 2019b) 2020b)
c.Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar Persen N/A d) 23 2) N/A d) 35
d.Persentase puskesmas tanpa dokter Persen 7,7 4) 15 2) N/A d) 12
e.Persentase obat yang memenuhi syarat Persen N/A d) 80,9 5) 94 f) 82,8
f.Persentase makanan yang memenuhi syarat Persen N/A d) 71 5) 90,1 f) 74 Sumber: 1) Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), 2018; 2) Laporan Kementerian Kesehatan, 2018; 3) Proyeksi Prevalensi TB Berbasis Mikroskopis - Kemenkes, 2017; 4) Riset Tenaga Kesehatan, 2017; 5) Laporan Badan POM, 2018; 6) Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), 2017. Keterangan: a) Realisasi; b) Target; c) Prevalensi stunting pada anak balita, persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan, angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern, kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, prevalensi merokok penduduk usia 10-18 tahun tidak tersedia tahunan dan data diperoleh dari survei besar khusus (Riskesdas atau SDKI); d) Tidak terdapat indikator ini dalam RKP dan RPJMN 2015-2019; e) Indikator yang digunakan dalam RKP 2019 dan RPJMN 2015-2019 adalah persentase merokok penduduk usia < 18 tahun dengan target akhir tahun 2019 sebesar 5,4 persen, sedangkan tren prevalensi merokok meningkat menjadi sebesar 9,1 persen pada tahun 2018 (Riskesdas 2018); f) Target RKP 2019 menggunakan metode perhitungan yang berbeda dengan RKP 2020. Kerangka PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Peningkatan Pengendalian Penyakit Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan 1 2 2 34 5 @ Program Prioritas @ Kegiatan Prioritas Gambar 4.6 -IV.12- PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dilakukan melalui 5 (lima) KP, seperti digambarkan pada Gambar 4.6, yaitu: (1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi; (2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat;

(3)Peningkatan Pengendalian Penyakit; (4) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan (5) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan seperti pada Tabel 4.5 berikut ini. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana

1.Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi Meningkatnya kesehatan ibu dan anak, KB, serta kesehatan reproduksi

a.Persentase persalinan di fasilitas kesehatan 87 Persen 34 Provinsi Kemenkes
b.Persentase kunjungan neonatal 86 Persen 34 Provinsi Kemenkes
c.Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapat jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi 18.786 Fasilitas Pelayanan Kesehatan 34 Provinsi BKKBN
1. 2.Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Meningkatnya percepatan perbaikan gizi masyarakat
a.Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) 16 Persen 34 Provinsi • Kemenkes • Kementan • Kemendagri
b.Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif 40 Persen 34 Provinsi
1. 3.Peningkatan Pengendalian Penyakit Meningkatnya pengendalian penyakit
a.Cakupan penemuan dan pengobatan TB 70 Persen 34 Provinsi Kemenkes
b.Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API kurang dari 1 per 1.000 penduduk 466 Kabupaten /Kota 466 Kabupaten /Kota Tabel 4.5 -IV.13- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
c.Jumlah kabupaten/kota yang memiliki cakupan deteksi dini faktor resiko PTM minimal 80% 52 Kabupaten /Kota N/A
d.Jumlah perusahaan yang menerapkan pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja 250 Perusahaan Pusat Kemenaker
e.Jumlah perusahaan dengan pemeriksaan kesehatan dan deteksi dini kanker serviks bagi pekerja perempuan 2.000 Perusahaan
1. 4.Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Menguatnya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam rangka mencegah penyakit tidak menular
a.Persentase desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan (SBS) 40 Kabupaten /Kota 34 Provinsi • Kemenkes • Kemendikbud • Kemenag • Kemendagri • K/L terkait lainnya
b.Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas 30 Persen 34 Provinsi
1. 5.Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan Meningkatnya pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan
a.Jumlah penugasan khusus tenaga kesehatan secara individu 2.000 Orang 600 Puskesmas (204 Kab/Kota di 27 Provinsi) Kemenkes
b.Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial 86,6 Persen 34 Provinsi
c.Jumlah kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan 10 Kabupaten /Kota 10 Kabupaten /Kota -IV.14- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
d.Persentase sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dan memenuhi syarat 75 Persen 34 Provinsi BPOM
e.Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar dan memenuhi syarat 78 Persen 34 Provinsi Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Aspek Kewilayahan PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan terdiri atas sejumlah KP yang dilakukan dengan memperhatikan aspek spasial sebagaimana contoh pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di 260 kabupaten/kota lokus prioritas tahun 2020 dalam Gambar 4.7 berikut. Lokus Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Gambar 4.7 uA ·......,..aa,,-';;;' .;a-" � c • � z � � • � • • • • ... -. •• • • • � •l • ·, • • • • • •,. -r. • .., ••• •• • • •• ..... . "· Ketemngon: • 100 Kabupoten/Kala lakus lambahan Prla,ilas lahun 2020 • 100 Kabupolen/Koro toros Prtoritos lahun 2018 s...,.,..,. .--.. - iw,,,,_. ,.�ot..,.-1.1ftlf'IQgOFQ 60 lornbohon KobupolenJKoto Loku1 Pno(10, &'"""" .....""VI Pol ,�u,oro l«cmllog,o,,....._. Tohun 2019 �e�a TCJl'lUl'IQJobul'lgJI.O"ol Jepo<o SOoo,,g ,.to-rQC)4'1dow W'Q1Qn lldv• u 8arot Oo·fO (o�S�li(r,, �· llngelo,\g ligi -""" • 100 Tombohon Kobupoten/Kato Laku, Pricxitm "<=et'!fel'OllOl(I ld,ol G..r,l,l'IQKiol., Mor°"'of HcirncJhefofc,11Qah 1ohun2020 a.ner �.._.'°" &<rtWA5n ..__ l.�S..O,ar foll .. Catolvei :S..ok> Pal&mbong Nga,\,· ......._ Kamona IJ\tr.00,F"!Q Na1at �viv�atcr Kole:, !�t*>Q,o Cowo T•'1" Vljor,damo - - -.,,.. P<r9'q9M fRi �9Pl,,lo,.or, 1-.,t �if".h."1 'Pot:�&nc:ro, lcmp....-.g Utofo ...""" l<W"O Torqo So,c,,g Dori '°""""""' '"""°"'"" ""° lll;qo>n,pc,t '1/b;Seloto, aa,gros.eiotan ........ .Je.-.epor:-lo "'°""'"'_!!av, (am.- 11"7<.<wl ICN"*U10ro t�wofs.«,fan Podcrlg Lovi.as u1aro ,:;010 Jo�aia lhu .""""',.,., T<Jl.dar t�°"1r8 I� Ter,goh -"" So,{fQ �•aton il'OllO!obl ""°"""Dof- (otoB... as °""""''"" ,........, Mm"-o ICokltAeoan (oto0cpo4. '"""' «Qlol.ornv ·- ffl0"""'111:oto (oto 8an0Uf'Q tot>deng t,uton Soelc:101'1 .....,.. llolOl"ll-flr Oan-. Juto (a,lonegora W'tt loiar,go \',o,op (•puUJcri ,..-,ant• .?UM1otakl ""'"'""' Koto Jo'fop,a -IV.15- Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan merata perlu diupayakan untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Pendidikan yang berkualitas dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidik, penguatan kelembagaan satuan pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran dan penguatan literasi. Layanan pendidikan yang berkualitas juga wajib menjangkau seluruh wilayah di Indonesia melalui penyediaan pendidik di seluruh satuan pendidikan, selain itu perlu juga dilakukan penyediaan afirmasi pendidikan dalam rangka mempercepat akses pendidikan di daerah 3T maupun mendorong penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah agar kembali bersekolah. Sementara itu, peningkatan kapabilitas adopsi Iptek dan penciptaan inovasi juga menjadi agenda penting dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing di era knowledge economy saat ini. Sasaran yang ingin dicapai melalui PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi adalah meningkatnya partisipasi dan kualitas pendidikan, dengan indikator dan target seperti terdapat pada Tabel 4.6. Sasaran dan Indikator PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018**) 2019**) 2020**)
1. 1.Meningkatnya Partisipasi Pendidikan
a.Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8,45 8,57 8,70 8,82
b.Harapan Lama Sekolah Tahun 12,85 13,03 13,20 13,04
c.Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD ***) Persen 34,36 40,70 42,77 44,84
d.Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat Persen 108,50 107,37 107,34 107,12
e.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederaj at Persen 90,23 91,37 92,05 92,73
f.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/se derajat Persen 79,12 79,99 80,78 81,52
g.Angka Partisipasi Kasar (APK) PT Persen 29,93 31,61 33,39 35,26
h.Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun keatas persen 95,50 95,95 96,40 96,85 4.1.3 Program Prioritas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi Tabel 4.6 -IV.16- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018**) 2019**) 2020**)
1. 2.Meningkatnya Kualitas Pendidikan
a.Persentase TK/RA/BA yang berakreditasi minimal B Persen 10,1 13,6 17,2 21,6
b.Persentase SD/MI/Sederajat yang berakreditasi minimal B Persen 76,8 78,7 80,6 84,4
c.Persentase SMP/MTs/Sederaj at yang berakreditasi minimal B Persen 70,1 72,9 75,7 81,3
d.Persentase SMA/SMK/MA/ Sederajat yang berakreditasi minimal B Persen 71,0 73,4 75,9 80,86
e.Persentase prodi PT yang berakreditasi minimal B ***) Persen 51,1 53,9 58,9 63,9
1. 3.Meningkatnya Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptaaan Inovasi SDM Indonesia Peringkat Global Innovation Index Peringkat 87 85 84 80-84 Keterangan: *) Realisasi; **) Target; ***) Terdapat penyesuaian untuk target APK PAUD dan Prodi PT berakreditasi minimal B Kerangka PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi dilakukan melalui 7 (tujuh) Kegiatan Prioritas seperti digambarkan pada Gambar 4.8, yaitu:

(1)Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran; (2) Afirmasi Akses dan Percepatan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun; (3) Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (4) Penjaminan Mutu Pendidikan; (5) Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas; (6) Peningkatan Tata Kelola Pendidikan; dan (7) Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi. -IV.17- Kerangka PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Sasaran masing-masing KP dari PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi seperti pada Tabel 4.7. Masing-masing sasaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif. Sasaran dan Indikator KP dari PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi No Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana

1.Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Meningkatnya Sekolah/Madrasah/Sederajat yang menerapkan Kurikulum 2013 dan meningkatnya rata-rata nilai sikap siswa

a.Proporsi sekolah/ madrasah menerapkan Kurikulum 2013 100 Persen 34 Provinsi • Kemendikbud • Kemenag • Kemendagri • Pemda Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Afirmasi Akses dan Percepatan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penjaminan Mutu Pendidikan Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi 2 3 5 3 4 1 6 7 @ Program Prioritas � Kegiatan Prioritas � � Gambar 4.8 � � Tabet 4.7 � � -IV.18- No Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
b.Rata-rata nilai sikap siswa minimal baik Baik Sikap
c.Proporsi anak yang mencapai nilai AKSI: • Kompetensi membaca • Kompetensi matematika • Kompetensi sains 57,2 26,5 30,4 Persen Persen Persen
1. 2.Afirmasi Akses dan Percepatan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun Meningkatnya partisipasi pendidikan di daerah 3T dan daerah dengan jumlah anak tidak sekolah yang tinggi
a.Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) 3,8 juta Anak Daerah afirmasi (3T) dan Daerah dengan Anak Tidak Sekolah yang Tinggi • Kemendikbud • Kemenag • Kemen ESDM • Kemenkominfo • Kemen PUPR • PLN • Kemendagri • Pemda • Kemenristekdikti
b.Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD daerah 3T 22,27 Persen
c.Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ Sederajat di Daerah 3T 112,83 Persen
d.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Sederajat di Daerah 3T 91,09 Persen
e.Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/ MA/Sederajat di Daerah 3T 89,91 Persen
f.Angka Partisipasi Kasar (APK) PT di luar Jawa 21,92 Persen
1. 3.Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedianya pendidik yang berkualitas dan terdistribusikannya guru ke seluruh satuan pendidikan secara merata
a.Nilai rata-rata kompetensi pendidik 8,0 Poin 34 provinsi • Kemendikbud • Kemenag • Kemenristekdikti • Kemen PANRB
b.Nilai rata-rata kinerja pendidik 82,40 Poin -IV.19- No Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
c.Rasio Guru:Siswa pada jenjang SD/MI/ Sederajat 1:32 Rasio • Kemendagri • Pemda
d.Rasio Guru:Siswa pada jenjang SMP/MTs/ SMA/SMK/ MA/Sederajat 1:36 Rasio
e.Jumlah dosen yang lulus sertifikasi 10.000 Orang
f.Persentase guru yang bersertifikat pendidik 67,47 Persen
1. 4.Penjaminan Mutu Pendidikan Meningkatnya PAUD, Sekolah/Madrasah/ Sederajat, dan Prodi Pendidikan Tinggi yang terakreditasi minimal B
a.Proporsi lembaga PAUD yang terakreditasi minimal B 89,90 Persen 34 Provinsi • Kemendikbud • Kemenag • Kemen PANRB • Kemendagri • Kemenristekdikti • Pemda
b.Proporsi SD/MI/ Sederajat yang terakreditasi minimal B 83,90 Persen
c.Proporsi SMP/MTs/ Sederajat yang terakreditasi minimal B 82,10 Persen
d.Proporsi SMA/SMK/ MA/Sederajat yang terakreditasi minimal B 87,40 Persen
e.Proporsi Prodi PT yang terakreditasi minimal B 63,87 Persen
1. 5.Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas Meningkatnya keterserapan lulusan pendidikan tinggi di pasar kerja
a.Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja 80 Persen Pusat • Kemenristekdikti • Kemenag • Kemenkominfo • Kementan • Kemenperin • BATAN • Kemendag • Kemenkes • Kemenhub
b.Persentase lulusan perguruan tinggi bersertifikasi kompetensi dan profesi 74 Persen -IV.20- No Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana Meningkatnya produktivitas riset dan inovasi perguruan tinggi
a.Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi 27.000 Doku- men Pusat • Kemenristekdikti • Kemenag
b.Jumlah prototipe dari perguruan tinggi 133 Prototipe Pusat Kemenristekdikti
1. 6.Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di pemerintah dan daerah serta satuan pendidikan
a.Persentase kab/kota memenuhi SPM pendidikan 100 Persen 514 Kab/ Kota • Kemendagri • Kemendikbud
b.Jumlah provinsi memenuhi SPM 100 Persen 34 Provinsi
c.Proporsi satuan pendidikan yang menerapkan manajemen berbasis sekolah 60 Persen 34 Provinsi • Kemendikbud • Kemenag
1. 7.Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi Terbangunnya kapabilitas Iptek Indonesia untuk menjadi Research and Innovation Power-House
a.Jumlah hasil inovasi Prioritas Riset Nasional 7 Produk Inovasi 34 Provinsi • Kemenristekdikti • LIPI • BPPT • LAPAN • BATAN • BAPETEN
b.Jumlah aplikasi pendaftaran paten (resident) 3.000 Aplikasi 34 Provinsi • Kemenristekdikti • LIPI • BPPT • LAPAN • BATAN • Kemenkumham
c.Persentase SDM Iptek berkualifikasi S3 15 Persen 34 Provinsi • Kemenristekdikti • LIPI • BPPT
d.Jumlah tenant yang dibina menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi 400 Tenant 34 Provinsi • Kemenristekdikti • LIPI • BPPT
e.Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang dibina 85 Lembaga 34 Provinsi Kemenristekdikti Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah, 2019) -IV.21- Aspek Kewilayahan PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi terdiri atas sejumlah KP dan Proyek Prioritas yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial sebagaimana contoh peningkatan kualitas satuan pendidikan yang menyasar daerah-daerah dengan proporsi satuan pendidikan berakreditasi di bawah B yang masih tinggi, sebagaimana disajikan dalam Gambar 4.9 berikut ini. Lokus Fokus Intervensi Peningkatan Kualitas Satuan Pendidikan Tahun 2020 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Tingkat kemiskinan pada Maret 2018 sudah mencapai satu digit, yaitu 9,82 persen dan kembali turun pada September 2018 menjadi 9,66 persen atau sebanyak 25,67 juta jiwa penduduk di bawah garis kemiskinan. Meskipun terus menurun, permasalahan lainnya adalah masih tingginya penduduk rentan yang mudah untuk jatuh miskin kembali. Upaya membuat mereka berdaya secara ekonomi perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan mereka sehingga tidak bergantung hanya kepada bantuan pemerintah. Sasaran dan indikator PP Pengentasan Kemiskinan tercantum pada Tabel 4.8. Gambar 4.9 KETERANGAN - 0 · 25 % proporsi satuan pcndidikan bcrakrcclitasi di bawah 8 [:_J 26 ·SO% proporsl saruan pendldlkan berakrcdltasl di bawah 8 - 5 I· 100 % proporsf satuan pcndidlkan berakredftasl di bawah 8 4.1.4 Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan -IV.22- Sasaran dan Indikator PP Pengentasan Kemiskinan No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) 1. Meningkatnya penduduk miskin dan rentan yang berdaya secara ekonomi
a.Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif Persen 28,1 27,9 30 32
b.Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanan usaha Persen 20,9 25,6 30 35 Sumber: Susenas Maret 2018 (diolah Bappenas) Keterangan: *) Realisasi; **) Target Kerangka PP Pengentasan Kemiskinan Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan diwujudkan melalui empat KP, seperti digambarkan pada Gambar 4.10, yaitu: (1) Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga; (2) Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial; (3) Peningkatan Akses Pembiayaan Ultra Mikro; dan (4) Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Pengentasan Kemiskinan Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga Keperan- taraan Usaha dan Dampak Sosial Peningkatan Akses Pembiayaan Ultra Mikro Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 1 2 3 4 4 @ Program Prioritas � Kegiatan Prioritas Tabel 4.8 Gambar 4.10 -IV.23- Sasaran masing-masing KP dari PP Pengentasan Kemiskinan disusun dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.9 dibawah ini. Sasaran dan Indikator KP dari PP Pengentasan Kemiskinan No Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
1. 1.Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga Meningkatnya ketahanan ekonomi keluarga miskin dan rentan
a.Jumlah keluarga yang mendapatkan bimbingan perkawinan 500.000 Pasangan 34 Provinsi Kemenag
b.Jumlah keluarga miskin yang memperoleh modal dan pelatihan usaha 101.800 Kepala Keluarga 34 Provinsi Kemensos
c.Jumlah desa yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat 50 Desa 34 Provinsi Kemendes PDTT
1. 2.Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial Meningkatnya produktifitas usaha kelompok miskin dan rentan
a.Jumlah kerjasama Usaha Rintisan dan Pemda untuk keperantaraan usaha 250.000 Keluarga 34 Provinsi • KPPU • Kementan • Kemenaker • Kemenkop UKM • Kemen PPN/ Bappenas
b.Jumlah petani, nelayan, dan UMKM yang ditingkatkan kapasitas usahanya 114.500 Orang 34 Provinsi • KPPU • Kemenperin • Kemenkop UKM
c.Jumlah BUMDes yang dikembangkan untuk mendukung produk unggulan desa 400 Unit 34 Provinsi Kemendes PDTT
1. 3.Peningkatan Akses Pembiayaan Ultra Mikro Meningkatnya cakupan penduduk miskin dan rentan yang dapat mengakses dana ultra mikro
a.Jumlah pelaku usaha ultra mikro yang difasilitasi 2,1 juta Orang 34 Provinsi Kemenkeu Tabel 4.9 -IV.24- No Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
b.Jumlah lokasi yang mendapatkan zakat dan waqaf produktif 10 Lokasi 10 Provinsi Kemenag
1. 4.Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial Mengurangi ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T), serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan
a.Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA 500.000 Hektare 26 Provinsi KLHK
b.Jumlah bidang tanah yang diredistribusi 750.000 Bidang 33 Provinsi Kemen ATR
c.Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi 6.286.087 Bidang 33 Provinsi Kemen ATR
d.Jumlah masya- rakat penerima TORA yang memperoleh pemberdayaan 448 Kelompok masya- rakat 33 Provinsi Kemen ATR
e.Luas hutan yang dikelola oleh masyarakat desa melalui hutan kemasyarakatan, Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan 500.000 Hektare 33 Provinsi KLHK
f.Jumlah kelompok usaha masyarakat desa perhutanan sosial dan kemitraan 1.000 Kelompok 33 provinsi KLHK
g.Jumlah pendamping kompeten dalam pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Tani Hutan/ Kelompok Masyarakat 1.000 Orang 34 Provinsi KLHK
h.Luas kawasan hutan yang telah selesai ditetapkan 12.000.000 Hektare 34 Provinsi KLHK -IV.25- No Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
i.Luasan Tanah Satuan Permukiman (SP) Transmigrasi yang difasilitasi sampai terbitnya SK HPL 15.000 Hektare Tersebar Kemendes PDTT
j.Bidang Tanah yang difasilitasi penerbitan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigran 26.000 Bidang Tersebar Kemendes PDTT Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah, 2019) Aspek Kewilayahan PP Pengentasan Kemiskinan terdiri atas sejumlah KP dan Proyek Prioritas yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial sebagaimana contoh penyaluran modal usaha produktif, serta penyaluran pembiayaan ultra tahun 2020 yang disajikan dalam Gambar 4.11 dan Gambar 4.12. Lokus Fokus Intervensi Penyaluran Modal Usaha Produktif Tahun 2020 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Gambar 4.11 ""'' ,.,,, n• " ·-�· A a. .- Modal Usaha Produktifi: ·� . ..... J:- ,!arcet: 100 Kecamatan .. ' . S4mrt ........ � (5 Kab{Xota) 'Riau . 1Calti111. (!> Kab/Kol•) (5 Kah/kola) ... 'lulteng (5 Kob/Kota) sum..r- l - Ol(I • 15 Kab/�I 15 Kab/kolal ICalsel . !' lffll1t (5 Kab/Xota) (UIC.lb/l(ota) SUlsel . � (5 Kab/Kota) (S !!ab/Kola) ...'Jabar (13 Kab/l<ota) Jatim ,.......... �RlW\ _ (11 Kab/Kota) NTB _, 'I' (8 Kall/Kota) (51Cab/1Cotal .- OIY (S Kab/Kota) AUSTRAi.iA ....., -IV.26- Lokus Fokus Intervensi Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro Tahun 2020 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Pembangunan karakter memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Kebudayaan adalah penanda yang menegaskan identitas dan jati diri suatu bangsa, yang tercermin pada karakter dan mental individu dan masyarakat. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih merupakan karakter dan sikap mental yang diperlukan untuk meningkatkan prestasi bangsa. PP Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa pada tahun 2020 akan diarahkan untuk mencapai sasaran sebagaimana disajikan pada Tabel 4.10. Sasaran dan Indikator PP Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**)
1. 1.Meningkatnya pemajuan kebudayaan dalam memperkukuh ketahanan budaya dan kerukunan
a.Indeks Pembangunan Kebudayaan Nilai N/A 53,61 Meningkat Meningkat
b.Indeks Kerukunan Umat Beragama Nilai 72,27 N/A N/A Meningkat
1. 2.Meningkatnya kualitas keluarga, anak, perempuan dan pemuda
a.Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) Nilai 67,9 Meningkat Meningkat Meningkat
b.Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir Persen 9,40

(2016)Menurun Menurun Menurun Gambar 4.12 � Pembiayaan Ultra Mikro -.�amt: 2.1 Juta oranc ,,, • l<oU Mata,.., Sulsel • lfotJ.P.alapo ..�.. - '..,.,_..,,,. Jatim Tetli"1 • l•• TISlmol11� • Kot1Bandu,. OIY • !lb.� • K... kt"i • Kob.llallul • X.b.M,ceun • Kot• 9o!Df • l<ob. luloncn,o ' X.b. Npwi • r.r.Sutal>imi • w.b.- • X.b. ,_ �•eoi•n ·11b.eaoo..., .....11 .... • X.b.Bood111>1B'"' • Kab.-- • X.b. Bel:ilsi • Kab. X.rawa,,e • X.b. Bccol • !(ab. �1'jilfl'(ta •lob.,..... •l(ab.flunLiUl!a •X.b.c;.,,,jo,r •X.b.�bine • \:ab. CireNft • lib. SUhbumi Banten • K.&StfOII( •1&111,..� • lol•Seraoc • lotalillC'flO& • Koullll�"'t Sdit• .- g: .- sumul � •Kib.Doli� • l<oUM ....n - .•lt,O.A< ....... 1111 • Ka1•e.tld1Ac:dl 4.1.5 Program Prioritas Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa. Tabel 4.10 -IV.27- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**)
1. c.Persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir Persen 5,86
(2015)6,36 Meningkat Meningkat
1. d.Median Usia Kawin Pertama Perempuan Tahun 21,8 N/A 21,9 21,9
  1. 3.Meningkatnya prestasi olahraga di internasional
2. a.Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games 2020 Medali emas 1
(2016)N/A N/A 2
1. b.Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games 2020 Medali emas 0
(2016)N/A N/A 1 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah, 2019) Keterangan: *) Realisasi; **) Target Kerangka PP Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa Ketahanan Budaya dan Karakter Bangsa Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Agama Budaya Literasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Perempuan, dan Pemuda Kualitas Keluarga Prestasi Olahraga 1 2 3 4 5 5 6 7 Gambar 4.13 -IV.28- PP Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa dijabarkan dalam 7 (tujuh) KP, yaitu: (1) Ketahanan Budaya dan Karakter Bangsa; (2) Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan; (3) Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Agama; (4) Budaya Literasi; (5) Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Perempuan, dan Pemuda; (6) Kualitas Keluarga; dan (7) Prestasi Olahraga seperti ditampilkan pada Gambar 4.13. Sasaran masing-masing KP dari PP Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa adalah seperti ditampilkan pada Tabel 4.11 berikut ini. Sasaran dan Indikator KP dari PP Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana

1.Ketahanan Budaya dan Karakter Bangsa Semakin mantapnya ketahanan budaya untuk membangun karakter dan jati diri bangsa

a.Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan karakter bangsa 45.484 Siswa Provinsi/Kab /Kota Kemendikbud
b.Jumlah laboratorium kebhinekaan bahasa dan sastra 1.000 Unit laboratorium Provinsi/Kab /Kota Kemendikbud
c.Jumlah peserta dialog wawasan kebangsaan 190 Orang Pusat Lemhanas
d.Jumlah Naskah Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Aksi Bela Negara 3 Naskah Pusat Wantanas
e.Jumlah kegiatan bela negara 1 Kegiatan Pusat Kemhan
f.Jumlah nilai budaya dan tradisi yang direvitalisasi 347 Nilai budaya/ tradisi Pusat/ Daerah Kemendikbud
1. 2.Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Semakin kukuhnya ketahanan budaya dan karakter bangsa melalui pemajuan kebudayaan
a.Jumlah revitalisasi program museum dan taman budaya 150 Museum/ taman budaya Provinsi/Kab /Kota Kemendikbud
b.Jumlah film dan produk siaran lainnya yang mengkampanye- kan nilai-nilai persatuan dalam 15 Film Pusat • Kemendikbud • Kemenag • Kemenkominfo • LPP TVRI Tabel 4.11 -IV.29- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana kebhinekaan, nasionalisme, patriotisme, dan mentalitas bangsa unggul
c.Jumlah Desa Adat yang direvitalisasi 50 Desa adat Provinsi/Kab /Kota Kemendikbud
d.Jumlah partisipasi Indonesia dalam forum internasional bidang kebudayaan 310 Orang Pusat • Kemendikbud • Kemenlu
1. 3.Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Agama Menguatnya harmoni dan kerukunan umat beragama
a.Jumlah kabupaten/kota mendapatkan bantuan operasional SEKBER FKUB 512 Kabupaten/ Kota 34 Provinsi Kemenag
b.Jumlah dialog lintas agama di kecamatan 220 Dialog 34 Provinsi Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
a.Jumlah penyuluh agama yang dibina 10.064 Orang 34 Provinsi Kemenag
b.Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat 4.860 Unit 34 Provinsi Menguatnya penyelenggaraan jaminan produk halal
a.Jumlah produk halal yang teregistrasi 228 Register 34 Provinsi Kemenag
b.Jumlah produk halal yang tersertifikasi 246 Sertifikat 34 Provinsi
c.Jumlah stakeholder JPH yang terbina 1.834 Lembaga 34 Provinsi Meningkatnya kualitas penyelenggaraan haji dan umrah
a.Jumlah petugas haji yang profesional 2.288 Orang 34 Provinsi Kemenag
b.Jumlah penyelenggara umrah dan haji khusus yang dipantau dan diawasi 150 Lembaga 34 Provinsi
c.Jumlah jemaah haji peserta bimbingan haji 204.000 Orang 34 Provinsi
d.Asrama haji direvitalisasi dan dikembangkan 11 Lokasi 11 Provinsi -IV.30- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
e.Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu yang dibangun 41 Lokasi 25 Provinsi Berkembangnya ekonomi umat dan sumberdaya keagamaan
a.Jumlah tanah wakaf yang di legalisasi 2.500 Lokasi 34 Provinsi Kemenag
b.Jumlah lembaga zakat terawasi 211 Lembaga 34 Provinsi
c.Jumlah lembaga zakat yang terbina 832 Lembaga 34 Provinsi
1. 4.Budaya Literasi Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk menuju masyarakat berpengetahuan dan berkarakter
a.Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber pengetahuan dan pusat kegiatan masyarakat 2,6 juta Orang Pusat/ Daerah • Perpusnas • Kemendikbud • Kemendes PDTT • Kemendagri • Kemenkominfo
b.Jumlah perpustakaan umum yang memberikan pelayanan berbasis inklusi sosial 500 Unit perpus- takaan Pusat/ Daerah • Perpusnas • Kemendikbud • Kemendes PDTT • Kemendagri • Kemenkominfo
c.Persentase perpustakaan umum yang sesuai standar 20 Persen Pusat/ Daerah • Perpusnas • Kemendikbud • Kemenag • Kemristekdikti
d.Jumlah Gerakan Literasi Nasional (GLN) di daerah 11.957 Lokasi Daerah • Kemendikbud • Perpusnas • Kemendes PDTT • Kemendagri
1. 5.Pemenuhan Hak dan Perlindung- an bagi Anak, Perempuan dan Pemuda Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan serta pemuda
a.Jumlah materi KIE pencegahan dan penanganan TPPO melalui media cetak dan elektronik 1 Dokumen Pusat • Kemen PPPA • Kemensos • Polri -IV.31- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
b.Jumlah K/L yang mendapat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Gugus Tugas TPPO 2 K/L Pusat • Kemenkes • BNP2TKI • Komnas Perempuan • KPAI • BPS • LPSK • Kemenkum- ham • Kemendagri
c.Persentase perempuan korban TPPO yang mendapat fasilitasi layanan dan pemberdayaan 50 Persen Pusat
d.Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam penguatan dan pembinaan kelompok BK-TKI dalam upaya Pemberdayaan Ekonomi, Ketahanan Keluarga, dan Pemenuhan Hak Anak TKI 15 Provinsi Sumut, Jateng, Jabar, Bantenm Kaltim, Batam, Cilegon, Karawang, Cakung, Pasuruan, Bintan, Cibitung, Cibinong, Bitung dan Medan • Kemen PPPA • BNP2TKI • Kemenaker
e.Jumlah SDM yang mendapat sosialisasi Program Teman Anak (Internet Aman untuk Anak) 660 Orang Pusat • Kemen PPPA • KPI • Kemenkominfo
f.Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitas dalam pelatihan manajemen organisasi kepemudaan 6.150 Orang Pusat • Kemenpora • Kemendikbud • Kemenristek- dikti
1. 6.Kualitas Keluarga Meningkatnya peran keluarga untuk penyemaian nilai-nilai luhur dalam rangka membangun karakter bangsa
a.Jumlah PIK Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang mendapatkan pembinaan genre 29.327 Kelompok Kegiatan 34 Provinsi BKKBN
b.Jumlah Keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 10.070.635 Keluarga 34 Provinsi BKKBN
c.Jumlah keluarga sakinah yang mendapatkan pembinaan 7.000 Pasangan 34 Provinsi Kemenag -IV.32- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
d.Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh penyelenggaraan pendidikan keluarga 36.157 Lembaga 34 Provinsi Kemendikbud
e.Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam Penguatan dan Pengembangan Pusat Pengembangan Keluarga (PUSPAGA) 4 Provinsi Kemen PPPA
1. 7.Prestasi Olahraga Terselenggaranya event olahraga nasional dan meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional
a.Jumlah event olahraga nasional [Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Tahun 2020] 2 Event Papua • Kemenko PMK • Kemendagri • Kemenkeu • Kemenpora • Kemen PPN/ Bappenas • Kementerian PUPR • Kemen ATR • Kemenhub • Kemendikbud • Kemenkes • Kemenristek- dikti • Kemenperin • Kemendag • Kemenpar • Kemenkominfo • Kemen BUMN • TNI • Polri • BPKP • Basarnas • LKPP
b.Jumlah cabang olahraga yang lolos kualifikasi pada Olympic Games 2020 3 Cabang Olahraga Jepang Kemenpora
b.Jumlah keikutsertaan dalam multievent olahraga regional dan internasional 3 Event Jepang dan Filipina • Kemenpora • Kemenlu • Kemensetneg
c.Jumlah olahragawan andalan yang dibina 2.000 Orang Pusat • Kemenpora • Kemendikbud • Kemenristek- dikti • Kemensos -IV.33- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
d.Jumlah penghargaan yang diperoleh olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi 118/107/ 24 (Asean Para Games) 2/1/1 (Olympic Games) 1/3/4 (Paralympic Games) Medali emas/ perak/ perunggu Pusat • Kemenpora • Kemen PANRB • BKN • Kemen PUPR Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan sebagai berikut:
1. 1.KP Sistem Jaminan Sosial Nasional: (a) revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; (b) revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial; (c) revisi Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; dan (d) revisi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
2. 2.KP Kesejahteraan Sosial: penyusunan peraturan perundangan, baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri yang merupakan aturan turunan/pelaksana dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:
3. 1.KP Pengendalian Penyakit: (a) peraturan perundangan tentang wabah; dan (b) peraturan perundangan tentang kesehatan jiwa. Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Iptek-Inovasi adalah sebagai berikut:
4. 1.KP Afirmasi Akses dan Percepatan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun: peraturan perundangan terkait strategi nasional penanganan anak tidak sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan.
5. 2.KP Peningkatan Tata Kelola Pendidikan: peraturan perundangan terkait penataan perencanaan, penganggaran, dan pemanfaatan anggaran pendidikan di Pusat dan daerah.
6. 3.KP Kapabilitas Adopsi Iptek dan Penciptaan Inovasi: peraturan menteri/kepala lembaga turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 38/2018 tentang Rencana Induk Riset 4.1.6 Kerangka Regulasi -IV.34- Nasional 2017-2045, Peraturan Presiden tentang penyederhanaan proses perizinan dan komersialisasi produk inovasi, Peraturan Presiden tentang pembentukan badan layanan umum/holding untuk pengelolaan dan pemasaran produk inovasi Science-Techno Park/Lembaga Litbang, Peraturan Presiden tentang pemanfaatan prototipe hasil riset di lingkungan pemerintah dan BUMN, Peraturan Presiden tentang master plan SDM Iptek nasional, Peraturan Presiden tentang mekanisme mobilisasi SDM Iptek antar institusi litbang, BUMN, dan swasta, Peraturan Presiden tentang insentif kepada R&D swasta, pendapatan atas KI, dan investasi R&D, dan Peraturan Presiden tentang dana abadi riset atau dana inovasi nasional. -IV.35- Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah Kerangka pembangunan infrastruktur tahun 2020 diarahkan untuk perluasan penyediaan pelayanan dasar, pengembangan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi terutama pada kawasan-kawasan prioritas, dan pembangunan infrastruktur perkotaan. Dalam pembangunan infrastruktur tersebut, aspek ketahanan bencana, keberlanjutan, dan pemerataaan antar wilayah menjadi perhatian khusus untuk ditangani. Pengembangan infrastruktur dimaksud dilaksanakan dengan strategi pengarusutamaan transformasi digital. Hingga saat ini, masih terdapat beberapa isu kinerja infrastruktur yang dihadapi, antara lain masih besarnya proporsi rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap pelayanan dasar yang layak (perumahan, air minum dan sanitasi); belum optimalnya konektivitas transportasi pada jalur utama logistik serta dukungan pada kawasan prioritas serta belum memadainya sistem angkutan umum massal perkotaan. Disamping itu, terdapat permasalahan berupa masih belum meratanya layanan TIK yang berkualitas di seluruh wilayah negeri. Tercatat pada tahun 2018, sebesar 17,36 persen rumah tangga masih belum memiliki hunian milik sendiri dan 61,70 persen rumah tangga masih tidak layak huni karena memenuhi satu atau lebih aspek ketidaklayakan hunian, seperti tidak memiliki akses air minum layak (38,71 persen) dan akses sanitasi layak (25,42 persen). Pada tahun yang sama, sebesar 9,36 persen penduduk juga masih melakukan praktik buang air besar sembarangan (BABS). Sedangkan dalam aspek keselamatan transportasi, permasalahan yang masih dihadapi adalah masih tingginya kejadian dan angka fatalitas kecelakaan jalan. Pada tahun 2018, tercatat jumlah kejadian kecelakaan sebanyak 107.968 kejadian dan korban meninggal dunia mencapai 29.083 jiwa. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan aksesibilitas transportasi pada daerah tertinggal juga masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus ditangani, terutama terkait cakupan pelayanan transportasi perintis. Dalam hal pengembangan dan pemanfaatan konektivitas multimoda dan antarmoda, perlu dilakukan percepatan dalam rangka menurunkan biaya logistik, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan mobilitas penumpang dan barang, terutama akses menuju simpul transportasi seperti pelabuhan, bandara, stasiun, dan terminal. Sementara itu, penyediaan infrastruktur transportasi perkotaan juga masih dihadapkan pada terbatasnya ketersediaan sistem transportasi perkotaan yang berkualitas, dimana saat ini 72,85 persen komuter masih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum. Tantangan lain yang juga perlu menjadi perhatian yaitu lebih dari 4.000 desa di Indonesia pada tahun 2020 masih merupakan daerah blank spot. Utilitas dan pengembangan ekosistem TIK juga masih perlu dioptimalkan mengingat penggunaan internet saat ini masih terpusat di Jawa dan Sumatera. Demikian pula, diperlukan langkah-langkah percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat dengan memperhatikan konektivitas antarwilayah dan membuka keterisolasian di wilayah terpencil, tertinggal, pulau-pulau dan perbatasan yang berguna untuk mendukung pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi berbasis potensi wilayah. 4.2 -IV.36- Sasaran dan Kerangka Prioritas Nasional Sasaran dan indikator PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut. Sasaran dan Indikator PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah No. Sasaran/ Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**)
7. 1.Meningkatnya konektivitas antar wilayah Menurunnnya waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau Jam/100 km NA NA 2,4 2,3 Porsi rute pelayaran yang membentuk loop Persen NA NA 23 25
8. 2.Meningkatnya indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Information and Communication Technologies (ICT) Development Index Nilai 4,33 4,99 4,9 – 5,2 5,0 - 5,3
9. 3.Meningkatnya ketahanan bencana di Pantai Utara Jawa Indeks bencana banjir di kabupaten/kota pesisir utara Pulau Jawa (IRBI) Nilai N/A N/A N/A Turun 2%
10. 4.Terpenuhinya perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau untuk rumah tangga Persentase rumah tangga yang menempati perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau Persen 36,58 38,30 40,05 42,60 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi pada tahun 2020 serta untuk mencapai sasaran PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, 5 (lima) Program Prioritas yang akan dilaksanakan: (1) Perluasan Infrastruktur Dasar; (2) Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana; (3) Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi; (4) Peningkatan Infrastruktur Perkotaan; dan (5) Transformasi Digital. (Gambar 4.14). Tabel 4.12 -IV.37- Kerangka PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Program Prioritas Perluasan Infrastruktur Dasar Sasaran dan Kerangka Program Prioritas Sasaran dan indikator PP Perluasan Infrastruktur Dasar dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut. Sasaran dan Indikator PP Perluasan Infrastruktur Dasar No. Sasaran/ Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**)
11. 1.Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau
a.Tingkat kepemilikan rumah Persen 82,5 82,6 ~78-83 ~78-83
b.Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita Persen 91,55 91,09 91,88 92,72
c.Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) Persen 79,60 80,04 81,11 82,88 Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah Perluasan Infrastruktur Dasar Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur Perkotaan Transformasi Digital Prioritas Nasional Program Prioritas Gambar 4.14 © @ @ @ @ .... e 4.2.1 Tabel 4.13 -IV.38- No. Sasaran/ Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**)
d.Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah Persen 51,87 52,41 54,08 55,46
e.Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman (air limbah) Persen 73,07 74,58 76,78 78,1 akses air limbah layak (termasuk 9,65 akses air limbah aman)
f.Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik Persen 61,35 (perkotaan) 60,05 (perkotaan) 74,02 (perkotaan) 61,79 penanganan dan 13,74 pengurangan (perkotaan)
g.Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak Persen 59,07 61,29 63,44 65,66 (termasuk 23,23% akses perpipaan) h.Proporsi rumah tangga yang menempati hunian akses air minum aman* (perhitungan akses air minum aman melalui susenas dan PKAM dalam proses persiapan) Persen 19,47 29,72 39,97 50
i.Proporsi rumah tangga yang masih mempraktikan buang air besar sembarangan (BABS) Persen 10,41 9,36 7,8 6,24
1. 2.Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan transportasi Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap baseline 2010) Persen 32 42 50 53 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi, **) Target PP Perluasan Infrastruktur Dasar dilaksanakan melalui 4 (empat) KP seperti pada Gambar 4.15: (1) Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau; (2) Penyediaan Akses Air Minum serta Sanitasi yang Layak dan Aman; (3) Keselamatan dan Keamanan Transportasi; dan (4) Penyediaan serta Pengamanan Air Baku dan Air Tanah. Sasaran masing-masing KP dari PP Perluasan Infrastruktur Dasar adalah sebagaimana pada Tabel 4.14. -IV.39- Kerangka PP Perluasan Infrastruktur Dasar Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Sasaran dan indikator KP dari PP Perluasan Infrastruktur Dasar dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut. Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran pemerintah 24.800 Unit 34 Provinsi ▪ Kemen PUPR ▪ Kemendagri ▪ Pemda Jumlah peningkatan kualitas hunian melalui peran pemerintah 220.000 Unit 34 Provinsi ▪ Kemen PUPR ▪ Kemensos ▪ Kemendagri ▪ Pemda Perluasan Infrastruktur Dasar Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau Penyediaan Akses Air Minum serta Sanitasi yang Layak dan Aman Keselamatan dan Keamanan Transportasi Penyediaan serta Pengamanan Air Baku dan Air Tanah @ Program Prioritas � Kegiatan Prioritas Gambar 4.15 � w � � Tabel 4.14 Sasaran dan Indikator KP dari PP Perluasan lnfrastruktur Dasar 1 Penyediaan Akses Perumahan serta Permukirnan Layak, Aman, dan Terjangkau Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan serta permukirnan yang layak, aman, dan terjangkau a. b. -IV.40- Jumlah hunian yang terbangun melalui peran masyarakat dan dunia usaha 750.000 Unit 34 Provinsi ▪ Kemen PUPR ▪ Kemendagri ▪ Pemda Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan 110.000 Rumah tangga 34 Provinsi ▪ Kemen PUPR ▪ Kemenkeu ▪ Pemda
e.Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan 48 Kabupaten/ Kota 34 Provinsi ▪ Kemen PUPR ▪ Kemen ATR ▪ Kemendagri ▪ Pemda
f.Jumlah kabupaten/kota yang meng- implementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan 48 Kabupaten/ Kota 34 Provinsi ▪ Kemen PUPR ▪ Kemendagri ▪ Pemda
g.Jumlah persil rumah tangga yang mendapatkan fasilitasi pra sertifikasi 10.000 Persil 34 Provinsi ▪ Kemen PUPR ▪ Pemda
h.Jumlah Satuan Permukiman yang dibangun dan fungsional di kawasan transmigrasi prioritas 23 Satuan Permukiman Tersebar Kemendes- PDTT Jumlah sambungan rumah SPALD-T skala kota dan skala kawasan berbasis institusi 234.605 Sambungan Rumah 114 Kabupaten /Kota ▪ Kemen PUPR ▪ Kemenkes ▪ Kemendagri ▪ Pemda Jumlah rumah tangga yang terlayani SPALD-S 300.000 Kepala Keluarga 24 Kabupaten /Kota ▪ Kemen PUPR ▪ Kemenkes ▪ Kemendagri ▪ Pemda
1. 2.Penyediaan Akses Air Minum serta Sanitasi yang Layak dan Aman c. d. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum serta sanitasi yang layak dan aman a. b. -IV.41- Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill 475.000 Kepala Keluarga 39 Kabupaten /Kota ▪ Kemen PUPR ▪ Kemenkes ▪ Kemendagri ▪ Kemendes- PDTT ▪ Pemda Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R/TPST 260.595 Kepala Keluarga 33 Provinsi ▪ Kemen PUPR ▪ Kemenkes ▪ Kemendagri ▪ Pemda
e.Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem layanan lumpur tinja (FSM) 66 Kabupaten/ Kota 34 Provinsi ▪ Kemen PUPR ▪ Kemenkes ▪ Kemendagri ▪ Pemda
f.Jumlah sambungan rumah tangga dengan akses air minum layak perpipaan 16.948.228 Sambungan Rumah 34 Provinsi ▪ Kemen PUPR ▪ Kemenkes ▪ Kemendagri ▪ Pemda
g.Jumlah rumah tangga dengan akses air minum layak non perpipaan (BJP, BPS) 29.510.794 Rumah Tangga 34 Provinsi ▪ Kemen PUPR ▪ Kemenkes ▪ Kemendagri ▪ Pemda Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman N/A a.) b) Rumah Tangga 34 Provinsi ▪ Kemen PUPR ▪ Kemenkes ▪ Kemendagri ▪ Pemda
i.Persentase PDAM dengan kinerja sehat 67,2 Persen Seluruh PDAM di 34 Provinsi ▪ Kemen PUPR ▪ Pemda Jumlah desa yang telah stop buang air besar sembarangan (BABS) 31.000 34 Provinsi ▪ Kemen PUPR ▪ Kemenkes ▪ Pemda Jumlah penanganan blackspot melalui penanganan infrastruktur jalan dan penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan transportasi jalan 33 Paket 33 Provinsi ▪ Kemenhub ▪ Kemen PUPR c. d. h.
j.Desa
1. 3.Keselamatan dan Meningkatnya penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi Kearnanan Transportasi a. -IV.42-
b.Penyediaan serta pemasangan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran/ perairan 10 Unit/Lokasi Tersebar Kemenhub Panjang jalur kereta api lintas utama yang dipelihara 5.430 Km Tersebar Kemenhub Jumlah embung air baku yang dibangun 47 Embung 17 Provinsi Panjang jaringan penyedia air baku yang dibangun Jumlah kabupaten/kota rawan air dan pulau kecil terluar yang memperoleh penyediaan air baku Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem teknologi pemantauan kualitas dan efisiensi suplai air baku
e.Panjang jaringan penyedia air baku yang direhabilitasi
f.Jumlah peraturan perundangan sumber daya air yang diselesaikan Pusat Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: a.) Perhitungan akses air minum aman melalui susenas dan PKAM dalam proses persiapan; b) Dengan kriteria prioritas lokasi: tingkat kesiapan daerah tinggi, rawan sanitasi, dan proporsi penduduk perkotaan yang tinggi. Aspek Kewilayahan Perluasan Infrastruktur Dasar dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pembangunan wilayah. Adapun aspek kewilayahan dari PP Perluasan Infrastruktur Dasar tercantum sebagaimana Gambar 4.16.
1. 4.Penyediaan serta Pengamanan Air Baku dan Air Tan ah c. Meningkatnya ketersediaan air baku/air minum dari sumber air terlindungi a. b. c. 321,32 3 Km Kabupaten/ Kota Kernen PUPR 29 Provinsi Kernen PUPR Provinsi Kernen PUPR Malaku Utara
d.7 Kabupaten/ Kota Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat Kernen PUPR 32.443 1 Km uu 11 Provinsi Kernen PUPR Kernen PUPR -IV.43- Aspek Kewilayahan PP Perluasan Infrastruktur Dasar Keterangan: : Pembangunan Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman (tersebar di kabupaten/kota di 34 provinsi) : Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di 33 provinsi : Embung Air Baku Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Program Prioritas Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana Sasaran dan Kerangka Program Prioritas Sasaran dan indikator PP Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut. Sasaran dan Indikator PP Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana No. Sasaran/ Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**)
1. 1.Meningkatnya indeks konektivitas di daerah tertinggal
a.291 296 249
b.223 222 281
c.201 239 239
d.117 134 113
1. 2.Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam mengurangi daya rusak air
a.Panjang pengendali banjir yang dibangun Km 162 190 30 60 Gambar 4.16 4.2.2 0 ·� o• 0 � ........ 0
1. 0.O" .- • • • .- J, • • 0-. 0. 0 0 • • Tabel 4.15 •0 0 ._o 0 _, ' 0 o• . -, •'<, '•'•'• Al'\fR\I.I\ 0 Jumlah lintas perintis ASDP Lintas 227 (Angkutan Sungai, Danau, perintis dan Penyeberangan) Jumlah rute perintis Rute 300 transportasi Jalan (Bus) perintis Jumlah rute perintis Rute 198 transportasi Udara perintis Jumlah rute perintis Rute 157 transportasi Laut perintis -IV.44- No. Sasaran/ Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**)
b.Panjang pengaman pantai yang dibangun Km 20 22 13 10
c.Jumlah pengendali lahar/sedimen yang dibangun Unit 31 31 13 5 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target PP Penguatan Infrastuktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana dilaksanakan melalui 3 (tiga) KP seperti pada Gambar 4.17: (1) Aksesibilitas Daerah Tertinggal; (2) Ketahanan Kebencanaan Infrastuktur; (3) Pembangunan Terpadu Pesisir Utara Pulau Jawa, dan (4) Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. Sasaran masing-masing KP dan PP Penguatan Infrastuktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana adalah sebagaimana pada Tabel 4.16. Kerangka PP Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Sasaran dan indikator KP dari PP Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut. Penguatan Infrastruktur kawasan tertinggal dan Ketahanan Bencana Aksesibilitas Daerah Tertinggal Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur Pembangunan Terpadu Pesisir Utara Pulau Jawa Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat 2 @ Program Prioritas � Kegiatan Prioritas � � Gambar 4.17 � � � � -IV.45- Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana No. Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
1. 1.Aksesibilitas Daerah Tertinggal Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan aksesibilitas daerah tertinggal
a.Jumlah bandara di daerah tertinggal yang ditingkatkan kapasitasnya Kemenhub
b.Jumlah kapal penyeberangan perintis yang dibangun untuk daerah tertinggal Kemenhub
c.Jumlah pelabuhan di daerah tertinggal pendukung tol laut yang dikembangkan Kemenhub
d.Jumlah pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan (SDP) di daerah tertinggal yang ditingkatkan Kemenhub
e.Jumlah terminal barang yang dibangun/ dikembangkan di kawasan perbatasan 6 Lokasi Kemenhub
f.Panjang jalan desa strategis yang dibangun/ ditingkatkan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan di daerah tertinggal Kemendes- PDTT Tabel 4.16 37 6 10 6 20 Lokasi Unit Lokasi Pelabuhan Km Terse bar Terse bar Terse bar Terse bar Terse bar Terse bar -IV.46- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
1. 2.Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur Meningkatnya keandalan infrastruktur terhadap bencana
a.Jumlah wilayah sungai yang memiliki peta risiko bencana (banjir, longsor, gempa bumi, dan gunung berapi) 36 Unit 30 Provinsi • Kemen PUPR • KLHK • BNPB
b.Panjang perkuatan tebing yang dibangun atau ditingatkan 29,26 Km 22 Provinsi Kemen PUPR
c.Jumlah check dam yang dibangun atau ditingkatkan 5 Unit 4 Provinsi Kemen PUPR
d.Panjang sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun atau ditingkatkan 95,59 Km 20 Provinsi Kemen PUPR
e.Jumlah bangunan sabo yang dibangun atau ditingkatkan 22 Unit 6 Provinsi Kemen PUPR
f.Panjang seawall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan 21,67 Km 21 Provinsi Kemen PUPR
g.Panjang tanggul penahan lumpur yang direhabilitasi atau ditingkatkan 10 Km Provinsi Jawa Timur Kemen PUPR
1. 3.Pembangunan Terpadu Pesisir Utara Pulau Jawa Terlindunginya kawasan perkotaan di pesisir utara Pulau Jawa dari bencana lingkungan
a.Panjang tanggul sungai yang dibangun atau ditingkatkan 8 Km 4 Provinsi Kemen PUPR -IV.47- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
b.Panjang seawall dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan 5 Km Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah Kemen PUPR
c.Jumlah kabupaten/kota yang membangun sumur resapan 13 Kabupaten/ Kota 5 Provinsi Kemen PUPR
d.Kapasitas air baku dari sumber air permukaan di kawasan utara pantai Pulau Jawa yang ditingkatkan sebesar 30 persen 3,4 m3/detik 5 Provinsi Kemen PUPR
1. 4.Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat Terselenggaranya Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat
a.Pembangunan embung dan air baku 7 Unit Kab. Tolikara, Kab. Waropen, Kab. Mamberamo, Kab. Sorong, Kab. Jayawijaya, Kota Merauke, Kab. Maybrat Kemen PUPR
b.Pembangunan bangunan pegendali banjir 4 Kabupaten/ Kota Kab. Sarmi, Kab. Nabire, Kab. Tolikara, Kota Jayapura Kemen PUPR
c.Pembangunan jarigan irigasi permukaan 1 Daerah Irigasi DI Manggar Nabire Kemen PUPR
d.Pelaksanaan revitalisasi PLTS *) Unit *) Kemen. ESDM
e.Pembangunan Base Tranciver Stasion (BTS) 300 Unit Tersebar di Papua dan Papua Barat Kemen Kominfo
f.Penyediaan layanan akses internet 150 Unit Tersebar di Papua dan Papua Barat Kemen Kominfo -IV.48- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
g.Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 88,5 Lpd Tersebar Kemen PUPR
h.Jumlah sambungan SPALD-T skala kota dan skala kawasan berbasis institusi 2156,38 Sambungan Rumah (SR) Tersebar Kemen PUPR
i.Persentase angka BABS 0 Persen Tersebar • Kemen PUPR • KemenKes
j.Fasilitasi peningkatan kualitas rumah swadaya *) Unit Tersebar Kemen PUPR
k.Pembangunan rumah khusus 9 Kabupaten/ Kota *) Kemen PUPR
l.Jumlah bandara yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya 10 Lokasi Papua dan Papua Barat Kemenhub
m.Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan untuk memenuhi standar pelayanan operasional 10 Lokasi Papua dan Papua Barat Kemenhub
n.Panjang jalan nasional, trans papua, dan perbatasan yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya 500 Km Papua dan Papua Barat Kemen PUPR Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Data Belum Tersedia Aspek Kewilayahan Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pembangunan wilayah. Adapun aspek kewilayahan dari PP Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana tercantum sebagaimana Gambar 4.18. -IV.49- Aspek Kewilayahan PP Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana Keterangan: : Subsidi Layanan Kereta Api Perintis : Subsidi Layanan Angkutan Udara Perintis : Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Nonkomersil : Pembangunan dan Pengembangan Akses Jalan di Daerah 3T : Pengendali Sedimen Sungai : Pengaman Pantai Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Program Prioritas Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Sasaran dan Kerangka Program Prioritas Sasaran dan indikator PP Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat pada Tabel 4.17 berikut: Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi No. Sasaran/ Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**)
1. 1.Meningkatnya indeks konektivitas di wilayah pusat-pusat pertumbuhan dan meningkatnya konektivitas multimoda dan antarmoda
a.Indeks konektivitas di pusat- pusat pertumbuhan ekonomi Persen N/A N/A N/A Meningkat 5%
b.Persentase kondisi mantap jalan nasional dan daerah (provinsi, kabupaten/kota) Persen 91/68/59 92/67/57 94/69/59 95/71/61
c.Jumlah penumpang dan produksi angkutan barang kereta api Juta Orang, Juta Ton 360 Juta Orang, 40 Juta Ton 430 Juta Orang, 45 Juta Ton 513 Juta Orang, 50 Juta Ton 590 Juta Orang, 60 Juta Ton Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target Gambar 4.18 r= ' ·.. •,.. .. re, ' 0 5 ti;; 99 l IIIQ 4? I .- • -� 2 ... 4.2.3 Tabel 4.17 -IV.50- Kerangka PP Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2019 PP Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dilaksanakan melalui 5 (lima) KP seperti pada Gambar 4.19: (1) Konektivitas Transportasi Jalan; (2) Konektivitas Transportasi Kereta Api; (3) Konektivitas Transportasi Laut; (4) Konektivitas Transportasi Udara; dan (5) Konektivitas Transportasi Darat. Sasaran masing- masing KP dari PP peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagaimana pada Tabel 4.18. Sasaran dan indikator KP dari PP Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat pada Tabel 4.18 berikut. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi No. Kegiatan Prioritas Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
1. 1.Konektivitas Transportasi Jalan Terselenggaranya pengembangan jaringan jalan mendukung kawasan prioritas nasional
a.Panjang jalan pada lintas utama yang dibangun dan ditingkatkan Km Kemen PUPR Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Konektivitas Transportasi Jalan Konektivitas Transportasi Kereta Api Konektivitas Transportasi Laut Konektivitas Transportasi Udara Konektivitas Transportasi Darat 3 @ Program Prioritas @ Kegiatan Prioritas � w Gambar 4.19 � � 0 @ Tabel 4.18 800 Terse bar -IV.51- No. Kegiatan Prioritas Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
b.Panjang jalan tol baru yang terbangun Km Kemen PUPR
c.Panjang jalan baru yang dibangun 500 Km Kemen PUPR
d.Panjang akses jalan yang mendukung simpul transportas 75 Km Kemen PUPR
e.Panjang jalan yang dipreservasi 48.224 Km Kemen PUPR
1. 2.Konektivitas Transportasi Kereta Api Terselenggaranya pengembangan kereta api mendukung kawasan prioritas nasional
a.Panjang jalur kereta api lintas utama yang dibangun (termasuk jalur ganda dan reaktivasi) Km Kemenhub
b.Panjang jalur kereta api lintas utama yang ditingkatkan Km Kemenhub
1. 3.Konektivitas Transportasi Laut Terselenggaranya pengembangan pelabuhan mendukung kawasan prioritas nasional
a.Jumlah pelabuhan hub yang mencapai standar sesuai kriteria Integrated Port Network (IPN) 1 Kemenhub
b.Jumlah pelabuhan mencapai standar pelayanan operasional Kemenhub
1. 4.Konektivitas Transportasi Udara Terselenggaranya pengembangan bandara mendukung kawasan prioritas nasional
a.Jumlah bandara baru yang dibangun Kemenhub
b.Jumlah bandara yang ditingkatkan kapasitasnya Kemenhub
1. 5.Konektivitas Transportasi Darat Terselenggaranya pengembangan transportasi darat mendukung kawasan prioritas nasional
a.Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dibangun/dikembangkan Kemenhub
b.Jumlah terminal tipe A yang dibangun/ dikembangkan Kemenhub Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 600 Terse bar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi) Terse bar Terse bar Terse bar 353 Terse bar 100 Tersebar Lokasi Tanjung Priok 45 12 74 5 12 Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Lokasi Terse bar Terse bar Terse bar Terse bar Terse bar -IV.52- Aspek Kewilayahan Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pembangunan wilayah. Adapun aspek kewilayahan dari PP Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda tercantum sebagaimana Gambar 4.20. Aspek Kewilayahan PP Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Keterangan: : Pembangunan Jalan Tol : Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Transportasi pada Jalur Utama Logistik : Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Transportasi Mendukung Kawasan KSPN, KI dan KEK : Pembangunan dan Pengembanganan Akses Jalan yang Mendukung Simpul Transportasi : Pembangunan dan Pengembangan Jalur Ganda dan Reaktivasi KA : Peningkatan Jalur Kereta Api : Pembangunan dan Pengembangan Jalur KA yang Mendukung Kawasan Prioritas : Pembangunan dan Pengembangan Jalur KA yang Tehubung Simpul Transportasi : Pengembangan Pelabuhan Utama Tol Laut; : Pengembangan Fasilitas Pelabuhan : Pembangunan Bandara Pada Jalur Utama Transportasi : Pengembangan Kapasitas Bandara : Pembangunan Pelabuhan/Dermaga Penyeberangan : Pembangunan Terminal Tipe A Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Program Prioritas Peningkatan Infrastruktur Perkotaan Sasaran dan Kerangka Program Prioritas Sasaran dan indikator PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dapat dilihat pada Tabel 4.19 berikut: Gambar 4.20 . ·.. ··... ,. ... _ic. Cl ·-) 0 . .
n.!!n lQ, �- 0 3 - 0 ' -- 1 , =- Al\TR LI\ 4.2.4 -IV.53- Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan No. Sasaran/ Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**)
1. 1.Meningkatnya pangsa angkutan umum Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan Kota NA NA 2 5
2. 2.Meningkatnya share PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional Persentase share PDRB wilayah metro terhadap PDRB nasional Persen 39,79 N/A N/A N/A Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dilaksanakan melalui 7 (tujuh) KP seperti pada Gambar 4.21: (1) Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan Berbasis Rel; (2) Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan Berbasis Jalan; (3) Infrastruktur Jalan Perkotaan; (4) Penyediaan Akses Air Minum serta Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan; (5) Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan; (6); Energi Berkelanjutan untuk Perkotaan; dan (7) Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan. Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan adalah sebagaimana pada Tabel 4.20. Kerangka PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2019 Peningkatan Infrastruktur Perkotaan Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan Berbasis Rel Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan Berbasis Jalan Infrastruktur Jalan Perkotaan Penyediaan Akses Air Minum serta Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan Energi Berkelanjutan untuk Perkotaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan 4 @ Program Prioritas � Kegiatan Prioritas • . . Tabel 4.19 Gambar 4.21 0 @ • . . -IV.54- Sasaran dan indikator KP dari PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dapat dilihat pada Tabel 4.20 berikut. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan No. Kegiatan Prioritas Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
3. 1.Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan Berbasis Rel Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan serta pelayanan angkutan transportasi perkotaan berbasis rel Jumlah layanan angkutan umum masal perkotaan berbasis rel yang dibangun dan dikembangkan 1 Kota DKI Jakarta Kemenhub
4. 2.Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan serta pelayanan angkutan transportasi perkotaan berbasis jalan
a.Jumlah kota dengan layanan full bus rapid transit (BRT) 5 Jabodetabek, Batam, Pekanbaru, Semarang, dan Bandung • Kemenhub • Pemda
b.Jumlah penyediaan bus untuk BRT/semi BRT/ sistem transit Kemenhub
1. 2.Infrastruktur Jalan Perkotaan Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan perkotaan
2. 3.Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan
a.Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) 11 Kabupaten/ Kota 7 Wilayah Metropolitan, 3 Wilayah Metropolitan Baru, 4 Kota Baru • Kemen PUPR • Kemendagri • Pemda
b.Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management 2 PDAM 7 Wilayah Metropolitan, 3 Wilayah Metropolitan Baru, 4 Kota Baru • Kemen PUPR • Kemendagri • Pemda Tabel 4.20 100 Kota Unit Tersebar Jumlahfly overdan underpass yang dibangun 10 Lokasi Tersebar Kernen PUPR -IV.55- No. Kegiatan Prioritas Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
c.Jumlah NSPK terususun terkait air minum dan sanitasi yang terintegrasi (unit) 1 Unit Pusat • Kemen PUPR • Kemendagri • Pemda
1. 4.Penyediaan Akses Perumahan serta Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau di perkotaan Jumlah penyediaan hunian layak di perkotaan melalui fasilitasi pemerintah 10.000 Unit Wilayah Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil Kemen PUPR
2. 5.Energi Berkelanjutan terutama untuk Perkotaan Meningkatnya penggunaan energi ramah lingkungan terutama untuk perkotaan
a.Jumlah penyiapan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) 12 Lokasi Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Kota Makassar, Kota Denpasar, Kota Palembang, dan Kota Manado • Kemen ESDM • Daerah • Badan Usaha
b.Jumlah pemanfaatan photovoltaik (PV) rooftop 10 Mega Watt Tersebar • Kemen ESDM • Badan Usaha
c.Jumlah penambahan stasiun pengisian listrik umum (SPLU) 200 Unit Jabodetabek • Badan Usaha
1. 6.Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan Berkembangnya infrastruktur dan ekosistem TIK untuk pembangunan kota yang lebih baik
a.Implementasi 5G dalam layanan digital 4 Dokumen Pusat Kemenkominfo
b.Persentase penetrasi fixed broadband 14 Persen Tersebar • Kemenkominfo • Kemenpar Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 -IV.56- Aspek Kewilayahan Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pembangunan wilayah. Adapun aspek kewilayahan dari PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan tercantum sebagaimana Gambar 4.22. Aspek Kewilayahan PP Peningkatan Infrastruktur Perkotaan Keterangan: : Pembangunan MRT/LRT/Trem : Pembangunan dan Pengembangan BRT/Semi BRT/Sistem Transit : Pembangunan Fly Over/ Underpass : Pengembangan Waste to Energy : Roadmap dan Implementasi 5G : Peningkatan Penetrasi Fixed Broadband Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Program Prioritas Transformasi Digital Sasaran dan Kerangka Program Prioritas Sasaran dan indikator PP Transformasi Digital dapat dilihat pada Tabel 4.21 berikut. Sasaran dan Indikator PP Transformasi Digital No. Sasaran/ Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**)
1. 1.Tersedianya layanan akses infrastruktur TIK Persentase kabupaten/kota yang terlayani broadband khususnya wilayah administrasi dan permukiman Persen 87 88,5 92 95
2. 2.Terbangunnya ekosistem dan pemanfaatan TIK Proporsi pengguna internet Persen 54,7 58 62 72 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi, **) Target Gambar 4.22 tr s �� . -- 2�;. �-.......,_, ii .- 3,e .-- .- � I .� 1,e . •· . ._., • � -· - ii 2,e-l Iii �'I' ..,,, . •,. - .,,. •,, <, � - � e: a �.11 4.2.5 Tabel 4.21 Al' ST RA I. I -IV.57- PP Transformasi Digital dilaksanakan melalui 3 (tiga) KP seperti pada Gambar 4.23: (1) Penuntasan Infrastruktur TIK; (2) Pemanfaatan Infrastruktur TIK; dan (3) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital. Sasaran masing-masing KP dari PP Transformasi Digital adalah sebagaimana pada Tabel 4.22 berikut. Kerangka PP Transformasi Digital Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Sasaran dan indikator KP dari PP Transformasi Digital dapat dilihat pada Tabel 4.22 berikut Sasaran dan Indikator KP dari PP Transformasi Digital No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
3. 1.Penuntasan Infrastruktur TIK Meratanya infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia
a.Jumlah BTS untuk desa blank spot 1.000 Lokasi Tersebar Kemenkominfo
b.Jumlah daerah operasional layanan jaringan serat optik Palapa Ring 57 Kabupaten/ Kota Tersebar Kemenkominfo Transformasi Digital Penuntasan Infrastruktur TIK Pemanfaatan Infrastruktur TIK Fasilitas Pendukung Transformasi Digital 5 @ Program Prioritas � Kegiatan Prioritas Gambar 4.23 � � Tabel 4.22 -IV.58- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
c.Penyediaan kapasitas satelit untuk layanan telekomunikasi 31 Gbps Pusat Kemenkominfo
d.Penyelenggaraan infrastruktur SPBE berbasis cloud 1 Layanan Pusat Kemenkominfo
e.Jumlah infrastruktur penyiaran publik radio yang dikembangkan 15 Stasiun Tersebar LPP RRI
f.Jumlah infrastruktur penyiaran publik televisi yang dikembangkan 50 Unit Tersebar LPP TVRI
1. 2.Pemanfaatan Infrastruktur TIK Meningkatnya pemanfaatan akses telekomunikasi dan internet di seluruh wilayah Indonesia, baik daerah komersil maupun nonkomersil
a.Jumlah penyediaan akses internet untuk sekolah, puskemas, kantor pemerintah, dll. 1.000 Lokasi Tersebar Kemenkominfo
b.Jumlah start up digital 20 Start up aktif Pusat Kemenkominfo
c.Jumlah nelayan, petani dan UMKM online yang menjadi pengguna aktif 200.000 Orang Tersebar Kemenkominfo
1. 3.Fasilitas Pendukung Transformasi Digital Meningkatnya literasi TIK masyarakat
a.Jumlah orang yang mendapatkan peningkatan literasi digital 50.000 Orang Tersebar Kemenkominfo
b.Persentase penyelenggaraan sertifikasi elektronik 100 Persen Pusat Kemenkominfo
c.Jumlah situs/konten yang bersifat negatif yang terblokir 150.000 Sistem Pusat Kemenkominfo Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 -IV.59- Aspek Kewilayahan Transformasi Digital dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pembangunan wilayah. Adapun aspek kewilayahan dari PP Transformasi Digital tercantum sebagaimana Gambar 4.24. Aspek Kewilayahan PP Transformasi Digital Keterangan: : Pembangunan Palapa Ring : Penyediaan BTS di 1.000 Lokasi : Satelit Telekomunikasi : Penyediaan Layanan Akses Internet di 1.000 Lokasi : Pengembangan Digital Technopreneur : Peningkatan Literasi Digital Masyarakat : Sistem Pemblokiran Konten Yang Bersifat Negatif dan Kontraproduktif Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Kerangka Regulasi Untuk mendukung pencapaian PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, diperlukan dukungan kerangka regulasi sebagai berikut:
1. 1.Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian Peraturan Pemerintah Perluasan Infrastruktur Dasar adalah Rancangan Peraturan Presiden terkait Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan yang merupakan amanat Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyusunan Peraturan Presiden ini bertujuan untuk memberikan pedoman/acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menjabarkan langkah-langkah penanganan rencana aksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Sistematika penyusunan Gambar 4.24 •I" u ...... "-t ....... A' ,....... t&At �- � '"+,.,.. . .-- . .. !I -; d;.A' "i6.A, dl>.' JA• '• '-, mn &,__ :t'tl dlA1 'A ..,.. •i• 'A' t+A, m'A' � m'A' I tit.A, ,. "'' •, .,.. ·-·-.J \' . , . ., . .- \LISTR\LI\ (( T � (<1>> � 4.2.6 -IV.60- rencana aksi keselamatan jalan baik di tingkat pusat maupun daerah membutuhkan Rancangan Peraturan Menteri yang mengatur tata cara Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan (RAK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam RAK-LLAJ tersebut di dalamnya terdapat panduan atau petunjuk pelaksanaan menyusun visi, misi arah, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan. Percepatan regulasi pengganti Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi juga perlu dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan terkait Program Prioritas Perluasan Infrastruktur Dasar. RUU pengganti UU tersebut telah diinisiasi oleh DPR dan saat ini proses penetapannya masih dalam tahap pembahasan. Regulasi ini sangat diperlukan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan air bagi setiap warga negara dan pengaturan tata kelolanya.
2. 2.Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian Peraturan Pemerintah Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi adalah Rancangan Peraturan Presiden Pengelolaan Terminal Peti Kemas Domestik secara Terpadu, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta mendorong daya saing pelabuhan Indonesia;
3. 3.Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian Peraturan Pemerintah Peningkatan Infrastruktur Perkotaan adalah Rancangan Peraturan Presiden Dukungan Pemerintah dalam Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan. Regulasi ini mengatur kriteria kota yang dapat memperoleh dukungan pemerintah pusat, (kriteria umum, kriteria kesiapan, dan kriteria kelayakan) dan bentuk dukungan yang dapat diberikan pemerintah pusat. Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah antara lain:
4. 1.Penguatan kapasitas pemangku kepentingan perumahan dan permukiman di pusat dan daerah terutama pada organisasi pemerintah daerah (OPD) bidang perumahan dan permukiman;
5. 2.Penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan seperti kelompok kerja/forum;
6. 3.Penguatan kapasitas dan kinerja penyelenggara air minum;
a.Penguatan kapasitas dan komitmen pemerintah daerah untuk penyediaan akses air minum kepada masyarakat, termasuk aspek perencanaan, penganggaran, peningkatan pelayanan, penetapan tarif, dan penyertaan modal pemerintah daerah;
b.Peningkatan kinerja PDAM menjadi PDAM sehat (dari 59 persen menjadi 75 persen PDAM sehat);
c.Pemantapan aspek legal, kelembagaan, manajerial, finansial, dan pengelolaan aset bagi kelompok pengguna SPAM (KPSPAM);
d.Kajian pendirian lembaga/badan regulator air minum; dan
e.Kajian penyusunan rencana pendirian BUMN Air Minum.
1. 4.Penguatan kapasitas dan kinerja dalam pengelolaan sanitasi juga dibutuhkan untuk menciptakan layanan sanitasi berkelanjutan. Penguatan kapasitas dan kinerja yang dibutuhkan adalah peningkatan kapasitas dalam aspek kelembagaan, regulasi, tarif, serta pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain.
2. 5.Penguatan kelembagaan otoritas transportasi perkotaan. -IV.61- Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja Prioritas Nasional (PN) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah, investasi, ekspor, komponen dalam negeri dan lapangan kerja pada sektor unggulan pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif/digital. Untuk mencapai sasaran tersebut, beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu ditangani pada tahun 2020 yaitu masih terbatasnya kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), lambatnya transformasi struktural, rendahnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, tingginya defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi, dan belum terbangunnya ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sasaran dan Kerangka Prioritas Nasional Sasaran PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja tahun 2020 meliputi 12 (dua belas) indikator sebagaimana pada Tabel 4.23. No. Sasaran/ Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) Meningkatnya nilai tambah, investasi, ekspor, komponen dalam negeri dan lapangan kerja pada sektor unggulan pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif/digital
3. 1.Pertumbuhan PDB Pertanian Persen 3,8 3,9 3,8 3,80 - 3,85
4. 2.Kontribusi PDB Kemaritiman Persen N/A 6,04 6,20 - 6,30 6,50
5. 3.Pertumbuhan PDB Industri Persen 4,3 4,3 5,1 5,00 - 5,50
6. 4.Nilai Devisa Pariwisata Miliar USD 15,2 17,0 20,0 19,0 - 21,0
7. 5.Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Triliun rupiah 1.009 1.105 1.211 1.305 - 1.307
8. 6.Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa Persen 8,9 6,5 6,3 5,3 - 6,6
9. 7.Pertumbuhan Investasi (PMTB) Persen 6,2 6,7 7,0 7,0 - 7,4
10. 8.Penyediaan Lapangan Kerja Juta orang 2,6 2,98 2,6 - 2,9 2,7 - 3,0
11. 9.Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja Persen 2,8 2,6 4,0 - 5,0 4,5 - 5,5
12. 10.Rasio Kewirausahaan Nasional Persen 3,38 3,49 3,57 3,64
13. 11.Produk Industri yang Mendapatkan Sertifikat TKDN Produk/ Tahun 1.000 1.544 1.000 1.000
14. 12.Kontribusi Ekonomi Digital Persen N/A N/A N/A 3,1 a) Sumber: RPJMN 2015-2019; RKP 2018; APBN 2019; Sakernas; Nesparnas; data realisasi Kementerian/Lembaga mitra; KEM 2020; BPS; dan Kemenko Maritim Keterangan: *) Realisasi; **) Angka Sasaran; a) Proyeksi sangat sementara Bappenas berdasarkan estimasi dari Google dan Temasuk Tahun 2018 PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja akan dilakukan melalui 5 Program Prioritas (PP) yaitu: (1) Penguatan Kewirausahaan dan UMKM; (2) Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi; (3) Peningkatan Produktivitas 4.3 Tabel 4.23 Sasaran dan Indikator PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja -IV.62- Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja; (4) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan (5) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (Gambar 4.25). Kerangka PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Sasaran dan Kerangka Program Prioritas Sasaran dan indikator PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM terdapat pada Tabel 4.24. No. Sasaran/ Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) Meningkatnya kualitas tata kelola pengelolaan kewirausahaan dan UMKM
15. 1.Indeks Motivasi Berusaha Nilai 10,31 10,49 11,21 11,48
16. 2.Rasio Kredit UMKM terhadap Total Kredit Perbankan Persen 19,71 19,27 19,50 19,75
17. 3.Proporsi IKM dengan Pinjaman/Kredit Persen 2,06 1,95 2,06 2,35 Sumber: Bank Indonesia; Sakernas BPS. Keterangan: *) Realisasi; **) Target PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM akan dilakukan melalui 4 KP yaitu: (1) Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar; (2) Peningkatan akses Nilai Tambah Sektor Riil Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja Penguatan Kewirausahaan dan UMKM Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Gambar 4.25 @ ( PRIORITAS NASlONAL � PROGRAM PRIORITAS • 4.3.1 Program Prioritas Penguatan Kewirausahaan dan UMKM Tabel 4.24 Sasaran dan Indikator PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM -IV.63- pembiayaan bagi wirausaha; (3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan

(4)Peningkatan penciptaan peluang usaha (Gambar 4.26). Kerangka PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Sasaran masing-masing KP dari PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM seperti pada Tabel 4.25 berikut. No. Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Unit Lokasi K/L Pelaksana

1.Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar Meningkatnya jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) yang bermitra dengan usaha menengah dan usaha besar Jumlah UMK/kelompok yang ditingkatkan kapasitas usahanya 300 Unit Pusat  Kemenkop UKM  Kemenperin  Kemendag  KPPU Penguatan Kewirausahaan dan UMKM Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar Peningkatan Akses Pembiayaan bagi Wirausaha Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi Peningkatan Penciptaan Peluang Usaha 1 Gambar 4.26 @ Program Prioritas � Kegiatan Prioritas � � Tabel 4.25 Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM -IV.64- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Unit Lokasi K/L Pelaksana Jumlah UMK/kelompok yang difasilitasi untuk bermitra 500 Unit Pusat
2.Peningkatan akses pembiayaan bagi wirausaha Meningkatnya jumlah wirausaha dan UMKM yang mengakses kredit di lembaga keuangan formal Jumlah UMKM yang didampingi untuk mengakses kredit perbankan 15.000 UMKM Pusat  Kemenkop UKM  Kemenperin  Bekraf  Kemenpora Jumlah wirausaha dan UMKM yang mendapat bantuan permodalan 3.200 Orang Pusat
3.Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapasitas usaha koperasi Jumlah pengurus dan manajer koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya 7.750 Orang Pusat  Kemenkop UKM  Kementan  KKP Jumlah kelompok yang didampingi untuk membentuk koperasi 1.235 Kelompok Pusat
4.Peningkatan penciptaan peluang usaha Meningkatnya akses terhadap informasi dan fasilitasi peluang usaha bagi wirausaha dan UMKM Wadah informasi peluang usaha terpadu 1 Aplikasi/ sistem database Pusat  Kemenkop UKM  Kemenperin  Kementan  Kemendikbud  Kemenristekdikti  Kemenkominfo  Kemnaker  Kemenpora  Kemendes PDTT Jumlah wirausaha yang mendapatkan pelatihan 29.300 Orang Pusat Jumlah wirausaha yang ide usahanya difasilitasi melalui pendampingan atau inkubasi 56.200 Orang Pusat Jumlah UMKM yang difasilitasi standardisasi 11.100 UMKM Pusat -IV.65- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Unit Lokasi K/L Pelaksana mutu dan sertifikasi produk Jumlah sentra IKM yang difasilitasi 65 Sentra IKM Pusat BUM Desa Bersama yang ditingkatkan kapasitas dan sarana serta permodalannya 60 Unit Desa Sumber : Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Aspek Kewilayahan PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pencapaian sasaran target PP. Aspek kewilayahan dari PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM ditunjukkan pada Gambar 4.27. Peta Penguatan Kewirausahaan dan UMKM Keterangan: : Jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang terdapat di Provinsi sebagai pusat inovasi dan pengembangan usaha Sumber : Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Gambar 4.27 .. A,.....___ - ·- 2 . 2 - � . ·. ::i . .. . ::i 2 ··. ::i l 2 2 2 2 3 2 I I 2 •
2.I - 5 a i' • 3 3 2 t-•- ...... .. � - -IV.66- Sasaran dan Kerangka Program Prioritas Sasaran dan indikator PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil Tabel 4.26. No. Sasaran/ Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) Meningkatnya nilai tambah dan investasi sektor pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan digital
1.Pertumbuhan PDB Subsektor Industri Makanan dan Minuman Persen 9,23 7,91 7,90 8,09 - 8,22
2.Pertumbuhan Produksi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Persen 2,51 1,47 4,83 6,55
3.Pertumbuhan PDB Perikanan Persen 5,71 5,20 7,20 7,90 - 8,50
4.Kontribusi PDB Industri Persen 20,16 19,86 19,83 19,83
5.Kontribusi PDB Pariwisata Persen 4,52 4,70 1) 4,80 1) 4,8
6.Destinasi Wisata Alam Berkelanjutan Berbasiskan Taman Nasional Klaster N/A N/A N/A 12
7.Kontribusi PDB Ekonomi Kreatif Persen 7,40 7,40**) 7,40 7,60
8.Pertumbuhan PDB Sektor Informasi dan Telekomunikasi Persen 9,63 7,04 7,10 7,26 - 7,67
9.Target Realisasi Investasi PMA dan PMDN Triliun Rupiah 692,8 765,0 833,0 – 870,0 875,1 - 890,3
10.Kontribusi Realisasi PMA dan PMDN Sektor Manufaktur Persen 39,6 30,8 33,2***) 40,0
11.Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia EoDB 72 73 Menuju 40 Menuju 40 Sumber: Survei BPS dan Menkomar 2017; RKP 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target; ***) Angka proyeksi; 1) Prognosa PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi akan dilaksanakan melalui 8 KP, yaitu: (1) Peningkatan industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir; (2) Peningkatan industri berbasis kemaritiman yang terintegrasi hulu-hilir; (3) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah industri non-agro yang didukung sistem bisnis terintegrasi hulu-hilir; (4) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok; (5) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk kreatif dan digital; (6) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi; (7) Peningkatan hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa; dan (8) Pengembangan industri halal dan produk sehat (Gambar 4.28). 4.3.2 Program Prioritas Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi dan Industrialisasi terdapat pada Tabel 4.26 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi -IV.67- Kerangka PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi seperti pada Tabel 4.27 berikut. No. Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
1.Peningkatan industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir Meningkatnya produksi komoditas perkebunan Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi Peningkatan Industri Berbasis Pertanian Terintegrasi Hulu-Hilir Peningkatan Industri Berbasis Kemaritiman yang Terintegrasi Hulu-Hilir Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Industri Non-Agro yang Didukung Sistem Bisnis Terintegrasi Hulu-Hilir Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata, Termasuk Wisata Alam yang Didukung Penguatan Rantai Pasok Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kreatif dan Digital Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi Peningkatan Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa Pengembangan Industri Halal dan Produk Sehat 8 2 6 7 5 4 Gambar 4.28 @ Program Prioritas � Kegiatan Prioritas � � Tabel 4.27 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil -IV.68- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana Peningkatan produksi kakao 2,0 Persen 36 Lokasi  Kementan  Kemen BUMN Peningkatan produksi kopi 2,0 Persen 67 Lokasi Peningkatan produksi karet 3,9 Persen 34 Lokasi Peningkatan produksi kelapa dalam 2,0 Persen 76 Lokasi Peningkatan produksi kelapa sawit 7,1 Persen 5 Provinsi Peningkatan produksi lada 2,0 Persen 114 Lokasi Peningkatan produksi pala 6,6 Persen 114 Lokasi Peningkatan produksi cengkeh 4,8 Persen 114 Lokasi Peningkatan produksi sagu 5,0 Persen 5 Lokasi Meningkatnya produksi komoditas hortikultura Peningkatan produksi buah- buahan 2,7 Persen 33 Provinsi  Kementan  Kemen BUMN Peningkatan produksi sayuran 2,4 Persen 33 Provinsi Peningkatan produksi florikultura 5,5 Persen 8 Lokasi Meningkatnya industri fitofarmaka Peningkatan produksi fitofarmaka 3,5 Persen 3 Provinsi  Kementan  BPOM  Kemenko PerekonomianTersedianya hasil penelitian dan pengembangan terapan koordinatif jamu 1 Reko- mendasi Pusat
2.Peningkatan industri berbasis kemaritiman yang terintegrasi hulu-hilir Meningkatnya industri berbasis kemaritiman yang terintegrasi hulu-hilir Jumlah rumusan strategi penguatan dan *) Rumusan strategi Pusat  Kemenperin  Kemen BUMN -IV.69- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana pembinaan industri galangan kapal  Kemenhub  KKP  Kemenpar  Kemen ESDM Jumlah pembangunan/ peningkatan pelabuhan perikanan (UPT Pusat) 22 Unit 22 Lokasi Jumlah pembangunan/ revitalisasi prasarana logistik perikanan, termasuk cold storage 10 Unit 10 lokasi Jumlah sarana dan prasarana pengolahan hasil kelautan dan perikanan 300 Unit 15 Provinsi Industrialisasi Komoditas Utama Perikanan Laut, mencakup :  Pertumbuhan produksi tuna  Pertumbuhan produksi udang  Pertumbuhan produksi rumput laut  Pertumbuhan produksi rajungan 1 7 2 1 Persen Persen Persen Persen 3 Provinsi 5 Provinsi 5 Provinsi 2 Provinsi
3.Peningkatan produktivitas dan nilai tambah industri non-agro yang didukung sistem bisnis terintegrasi hulu-hilir Meningkatnya nilai tambah dan investasi disubsektor industri kimia, logam, dan otomotif Jumlah perusahaan yang direstrukturisasi 25 Perusahaan Pusat  Kemenperin  Kemendag  BKPM  Kemenko Perekonomian Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong 2 Rekomen- dasi Pusat -IV.70- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana iklim investasi industri Penyusunan profil investasi 6 Paket Pusat
4.Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok Meningkatnya kesiapan destinasi dan daya saing industri pariwisata Jumlah destinasi pariwisata, yang memiliki dokumen pengembangan destinasi pariwisata terpadu 5 Destinasi Pariwisata
1.Jatim
2.NTT
3.Sultra
4.Kaltim
5.Papua Barat  Kemenpar  KLHK  KKP  Kemen PUPR  Kemenhub  Kemen ESDM  BKPM Jumlah destinasi pariwisata, termasuk KEK yang difasilitasi pembangunan infrastruktur di luar kawasan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)
1.Sumut
2.Kepri
3.DKI Jakarta
4.Jabar
5.DIY - Jateng
6.Jatim
7.Bali
8.NTB
9.Sulsel
10.Sulut- Sultra- Papua Barat Jumlah destinasi pariwisata yang difasilitasi pengembangan atraksi dan amenitas baru 10 Destinasi 1. Sumut
2.Kepri
3.DKI Jakarta
4.Jabar
5.DIY - Jateng
6.Jatim
7.Bali
8.NTB
9.Sulsel 10.Sulut- Sultra- -IV.71- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana Papua Barat Jumlah lokasi urban heritage regeneration yang difasilitasi pengembangan atraksi berbasis heritage/ ekonomi kreatif 3 Lokasi 1. Sumatera Utara
2.DIY
3.NTB Jumlah pola perjalanan baru (travel pattern) pariwisata yang dikembangkan 10 Pola Perjalanan
1.NTB (2)
2.NTT (5)
3.Sulawesi Tengah
4.Sulawesi Utara
5.Gorontalo Jumlah pengembangan wisata bahari 7 Lokasi 1. Sumatera Barat
2.Kep. Riau
3.NTB
4.NTT
5.Sulawesi Selatan
6.Sulawesi Utara
7.Papua Barat Geopark yang difasilitasi 6 Lokasi 1. NTB
2.Jabar
3.DIY
4.Sumut
5.Bali
6.Babel Revitalisasi destinasi Branding 1 Lokasi Bali
5.Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk kreatif dan digital Meningkatnya nilai tambah produk kreatif dan digital Jumlah pelaku/usaha kreatif di sektor unggulan (kuliner, fashion dan kriya) dan sektor prioritas (film, aplikasi digital dan musik) yang mengakses akses skema 50.000 Orang/ Usaha Pusat  Bekraf  Kemenkominf o  Kemenhumha m  Kemenperin  Kemendikbud  Kemenlu  Pemda -IV.72- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana insentif inovasi, pengembangan usaha, komersialisasi HKI, infrastruktur, dan inkubasi Jumlah pendaftaran hak cipta dan paten produk ekonomi kreatif 5.000 Orang Pusat Jumlah kerja sama pengembangan kabupaten/kota kreatif 25 Kab/kota Pusat Jumlah start up parks dan centre of excellence yang dikembangkan 4 Unit Pusat
6.Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi Meningkatnya peringkat kemudahan berusaha dan realisasi investasi PMA dan PMDN Jumlah perangkat DPMPTSP yang mengikuti diklat teknis OSS 1.000 Orang 34 Provinsi  Kemenko Perekonomian  BKPM Jumlah sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang terstandardisasi 100 Prov/Kab/K ota 34 Provinsi Jumlah implementasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 200 Kab/ Kota 34 Provinsi Strategi kebijakan EoDB dan Peningkatan Daya Saing Nasional 1 Strategi Kebijakan Pusat Rekomendasi kebijakan percepatan 1 Paket kebijakan Pusat -IV.73- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana pelaksanaan berusaha Jumlah peta potensi dan peluang investasi daerah 15 Peta potensi daerah
1.Aceh
2.Jatim
3.Kepri
4.Lampung
5.Jateng
6.DIY
7.Bali
8.Kaltim
9.Kalsel 10.Gorontalo 11.Sumbar 12.NTB 13.Sulteng 14.Sulsel 15.Sulut Jumlah pemutakhiran data potensi investasi daerah 34 Provinsi 34 Provinsi Jumlah fasilitasi penyelesaian masalah investasi wilayah I, II, III, dan IV 148 Perusa-haan 34 Provinsi Meningkatnya peringkat daya saing pilar pasar kerja dalam global competitiveness index Peringkat daya saing pilar pasar kerja Indonesia 75 Peringkat Pusat Kemnaker Jumlah pelaku hubungan industrial yang mendapat pelatihan teknik negosiasi 3.000 Orang 34 Provinsi Jumlah perusahaan yang menerapkan pembinaan norma ketenagakerjaan bidang waktu kerja, waktu istirahat, dan pengupahan 5.000 Perusa-haan 34 Provinsi
7.Peningkatan hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan Meningkatnya jumlah kawasan industri yang beroperasi -IV.74- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana kawasan industri terutama di luar Jawa Jumlah KEK yang difasilitasi pemerintah 8 KEK 1. Aceh
2.Sumut
3.Kaltim
4.Sulut
5.Sumsel
6.Papua Barat  Kemenko Perekonomian  Kemenkeu  Kemen ATR/BPN  KLHK  Kemendikbud  KKP  BKPM  BUMN  Pemda Jumlah smelter yang dibangun 3 Smelter
8.Pengembangan industri halal dan produk sehat Berkembangnya industri halal dan produk sehat Jumlah kawasan industri halal 2 Kawasan 1. DKI Jakarta
2.Banten  Kemenperin  Kemendag  Kemen PPN/ Bappenas  Kemenag  BSNJumlah daerah tertib ukur 10 Daerah Tertib Ukur Pusat Sumber : Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan *) Data belum tersedia Aspek Kewilayahan PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pencapaian sasaran target PP. Aspek kewilayahan dari PP Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi ditunjukkan pada Gambar 4.29, Gambar 4.30, dan Gambar 4.31. -IV.75- Peta Pengembangan Pariwisata Keterangan: : Destinasi pariwisata yang memiliki dokumen pengembangan destinasi pariwisata terpadu : Destinasi pariwisata yang difasilitasi pengembangan atraksi dan amenitas baru : Lokasi urban heritage regeneration sebagai destinasi wisata berbasis heritage/ekonomi kreatif : Lokasi pengembangan pola perjalanan baru (travel pattern) : Lokasi wisata bahari : Destinasi branding pariwisata yang direvitalisasi Sumber : Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Peta Jumlah Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah Keterangan: : Sebaran lokasi potensi dan peluang investasi daerah Sumber : Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Gambar 4.29 ·- .- .- .-- .- ·"; .- .- .- 'n v- ·- .·- J- .. , ... . . '<, •, ', '• .- AlJSrRAl,IA e: .- .- ,..,.. .- .- .- .- .- Gambar 4.30 ·- .- .- .- �-- .·- . •, . '� '"',, '• .- \ ll ST RA I, I A -IV.76- Peta Kawasan Industri di Luar Jawa yang Difasilitasi Pemerintah Keterangan: : Sebaran kawasan industri yang difasilitasi pemerintah : Jumlah KEK industri yang difasilitasi pemerintah Sumber : Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Sasaran dan Kerangka Program Prioritas Sasaran dan indikator PP Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja terdapat pada Tabel 4.28. No. Sasaran/ Indikator Satuan 2017*) 2018a) 2019**) 2020**) Meningkatnya produktivitas dan penciptaan lapangan kerja
1.Proporsi Pekerja Berkeahlian Menengah dan Tinggi Persen 38,81 39,57 41,00 43,00
2.Proporsi Angkatan Kerja Berpendidikan Menengah Ke Atas Persen 41,17 42,54 43,00 45,00
3.Jumlah Lulusan Pendidikan Vokasi Orang N/Ab) N/Ab) N/Ab) 1.890.345
4.Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi Orang 864.992c) 915.671c) 1.400.000 2.000.000
5.Jumlah Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Orang 472.000 615.388d) 1.000.000e) 2.000.000 Gambar 4.31 .. '".. � � •.,.' .. •,,, '•.- ·- yn .·- �---· .·- .- .- .- ,--" .- .- .- .- .+ -·· .- Al S 1 RA I. I A 4.3.3 Program Prioritas Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja Tabel 4.28 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja -IV.77- No. Sasaran/ Indikator Satuan 2017*) 2018a) 2019**) 2020**) Vokasi Bersertifikat Kompetensi
6.Jumlah Tenaga Kerja Industri Juta Orang 17,5 18,3 N/A 19,7
7.Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata Juta Orang N/A N/A N/A 13,0 8 Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif Juta Orang 17,4 17,9 f) 18,4 f) 19,0 Sumber: BPS 2018, Sakernas 2018, RKP 2019 Keterangan: *) Realisasi, **) Target berdasarkan proyeksi Direktorat Pendidikan dan Agama Bappenas (basis target Visi 2045), a) Data realisasi (BPS, SAKERNAS Agustus 2018), b) Data tidak tersedia karena sebelumnya merupakan data gabungan jumlah lulusan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, c) Data realisasi pelatihan di 14 K/L, kecuali Kemendikbud dan Kemristekdikti, d) Data realisasi BNSP Desember 2018, e) Target RKP 2019, (Proporsi tenaga kerja berkeahlian menengah = 37%) , f) Prognosa PP Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja dilaksanakan melalui 4 KP, yaitu: (1) Peningkatan peran dan kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha; (2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi; (3) Peningkatan sertifikasi kompetensi; dan (4) Peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi (Gambar 4.32). Kerangka PP Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja Peningkatan Peran dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Dunia Usaha Peningkatan Kualitas Penyelenggara an Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Peningkatan Sertifikasi Kompetensi Peningkatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 3 4 @ Program Prioritas � Kegiatan Prioritas Gambar 4.32 -IV.78- Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja seperti pada Tabel 4.29 berikut. No. Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Unit Lokasi K/L Pelaksana
1.Peningkatan peran dan kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha Meningkatnya kualitas dan relevansi standar kompetensi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi Jumlah peta kompetensi sektor/subsektor yang disusun bersama dengan dunia usaha 20 Sektor/ Sub Sektor Pusat  Kemnaker  Kemenperin  Kemendikbud  Kemenpar  Kemenkominfo  Kemen PUPR  Kemen ESDM  Kemenhub  Kemenristekdikti  KADIN  Asosiasi Pengusaha/ Industri/Profesi Jumlah SKKNI berbasis okupasi dan KKNI yang disusun 250 SKKNI Pusat Jumlah sekolah vokasi yang bermitra dengan dunia usaha 1.775 Sekola h Vokasi 34 Provinsi Jumlah perusahaan/ industri yang menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan 90 Perusa- haan 34 Provinsi Jumlah perusahaan yang bermitra dalam pengembangan vokasi 500 Perusa- haan 34 Provinsi Terbentuknya forum kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi antara pemerintah, lembaga diklat dan dunia usaha Jumlah pusat pengembangan keahlian/Skill Development Center (SDC) yang terbentuk 20 Lokasi 20 Wilayah  Kemnaker  Kemenperin  Kemendikbud  Pemda Jumlah tenaga kerja dan calon tenaga kerja yang bekerja dengan fasilitasi SDC 20.000 Orang 20 Wilayah Tabel 4.29 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja -IV.79- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Unit Lokasi K/L Pelaksana Terwujudnya pelayanan informasi pasar kerja yang berkualitas, komprehensif, mutakhir, dan mudah dijangkau masyarakat Jumlah tenaga kerja dan calon tenaga kerja yang mendapat pekerjaan atau membuka usaha dengan fasilitasi pusat pelayanan informasi pasar kerja 2.000.000 Orang 34 Provinsi  Kemnaker  Kemenperin  Kemendikbud  Kemenpar  Kemenkominfo  Kemen PUPR  Kemen ESDM  Kemenhub  Kemenristekdikti
2.Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi Meningkatnya tenaga kerja keluaran lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi yang mampu langsung bekerja Proporsi keluaran lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi yang langsung bekerja terhadap jumlah peserta/ siswa 70 Persen 34 Provinsi  Kemnaker  Kemenperin  Kemenpar  Kementan  KKP  Kemenkominfo  Kemendikbud  Kemenhub  Kemenkes  KLHK  Kemenkop UKM  Kemen PUPR  Kemen ESDM  Kemenristekdikti  Kemendag  BNP2TKI  Bekraf
3.Peningkatan sertifikasi kompetensi Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi Jumlah SMK yang Menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 300 Sekola h 34 Provinsi  Kemnaker  BNSP  Kemenperin  Kemenpar  Kemen PUPR  Kemen ESDM Jumlah Lembaga Sertifikasi Berlisensi 270 LSP 34 Provinsi -IV.80- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Unit Lokasi K/L Pelaksana Pelatihan untuk Asesor/Master Asesor Bidang Sertifikasi 1.500 Orang Pusat  Kementan  Kemenkominfo  Kemendikbud  Kemenkes  KLHK  Kemenkop UKM  Kemenristekdikti  Kemendag  Kemenhub  Kemendag  Bekraf
4.Peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi Meningkatnya tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi Jumlah penerima manfaat skema pendanaan pengembangan keahlian 2.000.000 Orang 34 Provinsi  Kemenko Perekonomian  Kemenko PMK  Kemnaker  Kemendikbud  Kemenristekdikti  Kemendagri  Kemenperin  Bappenas  Pemda Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Aspek Kewilayahan PP Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pencapaian sasaran target PP. Aspek kewilayahan dari PP Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja ditunjukkan pada Gambar 4.33. -IV.81- Peta Lokasi Pelaksanaan Program Prioritas Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja* Keterangan : Lokasi lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi yang menjadi pelaksana program prioritas produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja *) Belum termasuk lokasi SMK dan politeknik swasta Sumber : Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Sasaran dan Kerangka Program Prioritas Sasaran dan indikator PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terdapat pada Tabel 4.30. No. Sasaran/ Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) Meningkatnya ekspor terutama yang bernilai tambah tinggi
1.Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Persen 16,54 6,39 7,00 - 9,00 7,81 - 9,73
2.Pertumbuhan Ekspor Pertanian Persen 23,64 4,92 7,96 9 - 10
3.Nilai Ekspor Produk Perikanan Miliar USD 4,45 4,86 9,54 6,17
4.Kontribusi Ekspor Industri Persen 44,94 46,00a) 55,00 - 65,00 49,00 - 50,00
5.Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi Persen 10,87 10,68 10,80 10,80 - 11,00
6.Nilai Ekspor Ekonomi Kreatif Miliar USD 20,50**) 21,00**) 21,50 21,50 -22,60
7.Jumlah Wisatawan Nusantara Juta Perjalanan 277 303,4b) 308 310 Gambar 4.33 "' . • • • • ·- • • •• . �' .- • ; ·-� •••• ..... • • •• • •• � • • • . . --� • • •J,;- -· • . , . 4\\l-.�--- ·. ....� .. •••• • •• �· ••• ' •• :.. • c • • 4.3.4 Program Prioritas Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Tabel 4.30 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) -IV.82- No. Sasaran/ Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**)
8.Jumlah Wisatawan Mancanegara Juta Orang 14,04 15,81 17,50c) 18,50
9.Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB Persen 2,49 2,68 2,60 2,77 - 3,03 Sumber: Peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian, Berita Resmi Statistik BPS, Badan Ekonomi Kreatif (IPEK), Neraca Pembayaran BI dan PDB ADHB BPS, Kementerian Perdagangan. Keterangan: *) Realisasi, **) Target , a) Data sampai Triwulan III, b) Angka proyeksi Kementerian Pariwisata hingga akhir 2018, c) prognosa PP Peningkatan Ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilaksanakan melalui 7 KP, yaitu: (1) Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa; (2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor; (3) Peningkatan efektivitas Free Trade Agreement (FTA) dan diplomasi ekonomi; (4) Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global (investasi inbound dan outbound); (5) Pengelolaan impor; (6) Peningkatan pengadaan pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri; dan (7) Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata dan produk kreatif; (Gambar 4.34). Kerangka PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor Peningkatan Efektitivitas Free Trade Agreement (FTA) dan Diplomasi Ekonomi Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global (Investasi Inbound dan Outbound) Pengelolaan Impor Peningkatan Pengadaan Pemerintah yang Menggunakan Produk Dalam Negeri Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Pariwisata dan Produk Kreatif 4 7 45 6 @ Program Prioritas @ Kegiatan Prioritas � � � "1!9 Gambar 4.34 -IV.83- Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) seperti pada Tabel 4.31 berikut. No. Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Unit Lokasi K/L Pelaksana
1.Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa Meningkatnya produk ekspor dan jasa Jumlah produk baru yang diekspor 454 Produk Pusat  Kemendag  Kementan  Kemenkop UKM  BSN  Kemenperin  KLHK  KKP Jumlah Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan negara tujuan ekspor untuk sektor prioritas 2 MOU Pusat Rasio ekspor produk hilir CPO (dari sisi volume) 75,0 Persen Pusat
2.Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor Meningkatnya pasar tujuan ekspor Jumlah negara tujuan ekspor 219 Negara Pusat  Kemendag  Kemenkop UKM  Kemenlu  Kemenkeu  Bekraf Share ekspor produk Indonesia di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur 0,8 Persen Pusat Share ekspor produk Indonesia di pasar tradisional 3,00 Persen Pusat
3.Peningkatan efektivitas Free Trade Agreement (FTA) dan diplomasi ekonomi Mempercepat penyelesaian perundingan dan peningkatan pemanfaatan implementasi FTA Jumlah perundingan FTA yang diselesaikan 5 FTA Pusat  Kemendag  BKPM  Kemenlu  Kemenperin  KKP Jumlah promosi terintegrasi 8 Kegiatan promosi terintegrasi Pusat Tabel 4.31 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) -IV.84- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Unit Lokasi K/L Pelaksana Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia 90 Negara Pusat  Kementan  Kemen PANRB  Kemenpar  Bekraf Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia 70 Negara Pusat
4.Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global (investasi inbound dan outbound) Meningkatnya partisipasi dalam jaringan produksi global (investasi inbound dan outbound) Peluang investasi sektoral dan perwilayahan 5 LoI Investasi Pusat  Kemenperin  Kemendag  BKPM  Kemenkeu  Kemenlu
5.Pengelolaan impor Meningkatnya efektivitas kebijakan pengelolaan impor Pertumbuhan impor barang konsumsi 9,2 Persen Pusat  Kemendag  Kemenkeu  Kemenperin Rasio impor bahan baku penolong terhadap ekspor 77,60 - 78,30 Persen Pusat Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan 3,00 Poin Pusat Penerbitan sertifikat TKDN baru 1.000 Sertifikat Pusat
6.Peningkatan pengadaan pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri Meningkatnya pengadaan pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri Jumlah produk dalam negeri yang tersedia di e-katalog 125.000 Produk Pusat  LKPP  Kemenperin -IV.85- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Unit Lokasi K/L Pelaksana Pertumbuhan jumlah produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintahan 5 Persen Pusat Jumlah kontrak katalog lokal/sektoral 20 Katalog Pusat
7.Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata dan produk kreatif Meningkatnya citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata dan produk kreatif Jumlah produk kreatif yang difasilitasi promosi dalam roadshow/pameran /platform e- commerce di dalam dan luar negeri 300 Produk/ Brand Pusat  Bekraf  Kemenpar  Kemenlu  Kemenkominfo  Kemendag Jumlah platform e- commerce produk kreatif yang berorientasi ekspor 10 Platform Pusat Jumlah pameran wisata 10 DPP dan 10 Destinasi Branding 26 Pameran Pusat Jumlah misi penjualan 10 DPP dan 10 Destinasi Branding 36 Misi Penjualan Pusat Jumlah destinasi branding pariwisata yang direvitalisasi 1 Destinasi Bali Sumber : Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Sasaran dan Kerangka Program Prioritas Sasaran dan indikator PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Tabel terdapat pada Tabel 4.32. 4.3.5 Program Prioritas Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi -IV.86- Sumber: Kementerian Pariwisata, LPI World Bank, Cetak Biru Sislognas Keterangan: *) Realisasi, **) Target, a) Data terbit secara bianual, b) Model pengukuran biaya logistik nasional tim kerja sislognas-puskalog ITB 2015. c) Indeks TTCI dihitung pada tahun ganjil, sehingga untuk target tahun 2020 merupakan target tahun 2019. Kerangka PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 No. Sasaran/ Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) Meningkatnya ketahanan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
1.Kontribusi Sektor Jasa Keuangan/PDB Persen 4,20 4,15 4,19 4,22-4,23
2.Skor Logistic Performance Index a) Nilai N/A 3,15 3,15 3,2
3.Biaya Logistik terhadap PDBb) Persen 23,1 23,1 23,2 23,2
4.Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index Peringkat 42 42 c) 40 40 c) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0 Penguatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga Peningkatan Pengembangan Industri dan Pariwisata yang Berkelanjutan Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkem- bangan Ekonomi, Terutama Pari- wisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Reformasi Fiskal 5 6 1 2 5 4 3 Tabel 4.32 Sasaran dan Indikator PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi Gambar 4.35 @ Program Prioritas � Kegiatan Prioritas -IV.87- Sasaran masing-masing KP dari PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi seperti pada Tabel 4.33 berikut. No. Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
1.Peningkatan pendalaman sektor keuangan Meningkatnya pendalaman sektor keuangan Rasio M2/PDB 40,1 - 40,9 Persen Pusat  Kemenko Perekonomian  Kemendagri  Kemenkeu Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa 55,84 Unit Pusat Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa 15,39 Unit Pusat
2.Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0 Berkembangnya teknologi digital untuk meningkatkan transformasi ekonomi dan efisiensi pelayanan Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK 15.000 Orang Pusat  Bekraf  Kemenkominfo  Kemenperin Kampanye Global Making Indonesia 4.0 1 Kegiatan Pusat Pilot Project Learning Factory 4.0 4 Unit Pusat Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK 15.000 Orang Pusat  Bekraf  Kemenkominfo  Kemenperin Jumlah pilot penerapan industry 4.0 17 Pilot Pusat
3.Penguatan sistem logistik dan stabilitas harga Menurunnya biaya logistik dan tercapainya stabilitas harga Koefisien variasi harga antar wilayah 13,0 Persen Pusat  Kemendag  Kemenhub Tabel 4.33 Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi -IV.88- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana Jumlah sistem distribusi dan logistik yang meman- faatkan TIK 1 Pusat distribusi Pusat  Kemen PUPR  Kemenko Perekonomian  Kemendagri Jumlah pelaku jasa logistik yang memiliki sertifikası profesi 5.000 Pelaku jasa logistik tersertifikasi Pusat Tingkat inflasi 3±1 Persen Pusat
4.Peningkatan pengembangan industri dan pariwisata yang berkelanjutan Meningkatnya pengembangan industri dan pariwisata yang berkelanjutan Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 2.845 Perusahaan  Kemenpar  Kemenperin  BSN Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development (STDev) 10 Destinasi 1. Sumut
2.Kepri
3.DKI Jakarta
4.Jabar
5.DIY-
6.Jateng
7.Jatim
8.Bali
9.NTB 10.Sulsel- Sulut- Sultra- Papua Barat
5.Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data serta informasi perkembangan ekonomi, terutama pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital Data statistik ekonomi kreatif yang sesuai standar 2 Data base Pusat  Bekraf  BPS Data statistik pariwisata yang sesuai standar 3 Data base Pusat -IV.89- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana Data statistik e-commerce yang sesuai standar 1 Data base Pusat
6.Reformasi fiskal Terlaksananya reformasi fiskal Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) 13,8 Persen Pusat Kemenkeu Sumber : Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Aspek Kewilayahan PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pencapaian sasaran target PP. Aspek kewilayahan dari PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi ditunjukkan pada Gambar 4.36. Peta Penguatan Destinasi Prioritas dan Branding, serta Penerapan Sustainable Tourism Development Keterangan: : Lokasi penerapan sustainable tourism development (STDev) Sumber : Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 .- .- .- ,. .._ .- ..... .- Gambar 4.36 .- ,...., .- .- i:,,-..- .. ·- .- . . <. •, ,, '• .- ·� \ u S r Rf\ I. I .\ -IV.90- Kerangka Regulasi Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja adalah pembentukan dan perubahan regulasi untuk terciptanya penguatan kapasitas kewirausahaan, UMKM, dan produktivitas tenaga kerja, serta untuk mendorong ekspor dan investasi pada sektor-sektor unggulan pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif/digital. Selain itu, diperlukan juga perubahan regulasi mengenai pembangunan ekosistem yang kondusif untuk tercapainya perkuatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Kerangka regulasi untuk mendukung pencapaian PP Penguatan Kewirausahaan dan UMKM diantaranya dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas (KP) Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi. Kerangka regulasi yang diperlukan adalah mengkaji dan merevisi regulasi yang menghambat pengembangan usaha koperasi dan memberikan landasan hukum pada kegiatan koperasi model baru yang inovatif, seperti koperasi pekerja dan koperasi startup. Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian Peraturan Pemerintah Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi adalah sebagai berikut.
1.KP Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kreatif dan Digital: percepatan penyusunan Undang - Undang Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan Rancangan Peraturan Presiden Peta Jalan Transformasi Digital.
2.KP Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi:  Untuk perbaikan iklim usaha, diperlukan penyusunan (1) Revisi Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan (2) Peraturan-peraturan teknis sebagai amanat Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat.  Untuk peningkatan investasi, diperlukan revisi regulasi yang mengatur pelayanan investasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta yang menghambat investasi yaitu PP Nomor 20 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan.
3.KP Peningkatan Industri Berbasis Pertanian Terintegrasi Hulu-Hilir: Peraturan Presiden tentang Jamu Nasional.
4.KP Peningkatan Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa: RPerpres Perijinan Industri Smelter untuk Menghilangkan Dualisme Perijinan Antara Sektor Pertambangan dan Sektor Industri Selanjutnya, kerangka regulasi yang diperlukan untuk mendukung pencapaian Peraturan Pemerintah Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilaksanakan melalui KP Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa dan KP Peningkatan Partisipasi Dalam Jaringan Produksi Global (investasi inbound dan outbound). 4.3.6 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan -IV.91- Kemudian, untuk mendukung pencapaian PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, kerangka regulasi yang dibutuhkan adalah:
1.KP Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan: Undang - Undang tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia.
2.KP Peningkatan Pengembangan Industri dan Pariwisata yang Berkelanjutan: (1) Peraturan Presiden untuk Integrated Tourism Master Plan (ITMP); dan (2) Peraturan Pemerintah Penetapan KEK Pariwisata. Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PN Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja adalah pembentukan kelembagaan di bidang kewirausahaan, ketenagakerjaan, ekspor-impor, dan ekonomi digital. Kerangka kelembagaan untuk mendukung Penguatan Kewirausahaan dan UMKM adalah peningkatan koordinasi kerjasama antar Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki program dengan target wirausaha, UMKM, dan koperasi, serta keterlibatan mitra pembangunan dan dunia usaha dalam membina koperasi, wirausaha, dan UMKM. Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan di bidang ketenagakerjaan untuk mendukung PP Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja dilaksanakan melalui KP Peningkatan Peran dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Dunia Usaha. Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan yaitu pembentukan kelembagaan pengembangan keahlian dan keterampilan yang beranggotakan wakil pemerintah, industri/dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta lembaga sertifikasi. Pembentukan kelembagaan tersebut bertujuan menguatkan kemitraan yang mendorong terwujudnya relevansi dan inovasi program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kemudian, kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk KP Peningkatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yaitu pembentukan Komite TVET yang beranggotakan K/L pelaksana pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Komite TVET bertujuan memperkuat koordinasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan vokasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam rangka mewujudkan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi yang terintegrasi dari sisi kebijakan pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial. Kerangka kelembagaan di bidang ekspor-impor untuk mendukung PP Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilaksanakan melalui KP Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Pariwisata dan Produk Kreatif. Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan yaitu kelembagaan khusus untuk mendorong industri dan pemasaran terpadu pelaku Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE). Selain itu dalam KP Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor serta KP Peningkatan Efektivitas Free Trade Agreement (FTA) dan Diplomasi Ekonomi, kerangka kelembagaan berupa penguatan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) dan juga peningkatan pemanfaatan FTA Center juga akan diprioritaskan. Selanjutnya, kerangka kelembagaan di bidang ekonomi digital untuk mendukung pencapaian PP Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi yang dilaksanakan melalui KP Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industry 4.0. Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan yaitu peningkatan kapasitas Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengkoordinasikan pengarusutamaan teknologi digital di berbagai sektor. -IV.92- Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk menyediakan pangan, air, energi, serta pelestarian lingkungan hidup yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendorong sektor-sektor ekonomi produktif di dalam negeri. Ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup dilaksanakan untuk mencapai kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi pada tahun 2020 terkait PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup adalah: (1) stagnasi produktivitas pangan di dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas; (2) penurunan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri; (3) rendahnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT); (4) penurunan daya dukung, daya tampung serta peningkatan dampak dan bahaya perubahan iklim; serta (5) meningkatnya kejadian bencana geologi dan hidrometeorologi akibat perubahan iklim yang menimbulkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi serta upaya pembangunan berketahanan bencana masih belum optimal. Sasaran dan Kerangka Prioritas Nasional Sasaran dan indikator PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup terdapat pada Tabel 4.34. Sasaran dan Indikator PN Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**)
1.Mencukupi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat

a.Pola pangan harapan Nilai 88,0 90,5 92,5 93,3
b.Angka kecukupan energi Kkal/kapi ta/hari 2.115 2.113 2.150 2100
c.Angka kecukupan protein Gram/ka pita/hari 61,45 62,19 57 57
1. 2.Meningkatnya kualitas, kuantitas dan aksesibilitas sumber daya air untuk kebutuhan masyarakat dan perekonomian
a.Luas tutupan hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi Juta hektare N/A N/A N/A 62
b.Kapasitas tampungan air Miliar m3 N/A N/A N/A >20
c.Koefisien limpasan Nilai N/A N/A N/A 0.4
1. 3.Terpenuhinya kebutuhan energi nasional Penyediaan energi nasional MTOE 162,5 171,5 181,5 192
2. 4.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nilai 66,46* 65,14* 66,5 - 68,5** 69,25 – 71,25** 4.4 Tabel 4.34 -IV.93- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**)
b.Luas kawasan konservasi perairan Juta ha 19,14 20,80 21,50 22,27
1. 5.Menurunkan Indeks Resiko Bencana Indonesia Penurunan Indeks Resiko Bencana Indonesia Nilai 150,6 148,8 146,3 146,3 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, maka perlu dilaksanakan Program Prioritas (PP) untuk mencapai sasaran PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup. Program Prioritas dalam PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup antara lain: (1) Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan; (2) Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air; (3) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan mengutamakan Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT);

(4)Peningkatan Kualitas Lingkungan; serta (5) Penguatan Ketahanan Bencana. Kerangka PN Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) Peningkatan Kualitas Lingkungan Penguatan Ketahanan Bencana 3 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 1 25 4 0 PRIORITAS NASIONAL @ PROGRAM PRIORITAS Gambar 4.37 -IV.94- Sasaran dan Kerangka Program Prioritas Sasaran dan indikator PP Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan terdapat pada Tabel 4.35 berikut Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018**) 2019**) 2020**)

1.Meningkatnya produksi pangan

a.Persentase Pertumbuhan produksi padi Persen 2,0 4,0 2,4 3
b.Persentase Pertumbuhan produksi jagung Persen 22,6 4,5 3,0 32,4
c.Persentase Pertumbuhan produksi daging Persen 16,3 37,8 5,0 10
d.Persentase Pertumbuhan produksi ikan Persen 14,39 6,31 6,20 6,20 – 6,70
e.Persentase Pertumbuhan produksi garam Persen 670,8 145,1 4,8 5,0 – 10,0
1. 2.Meningkatnya kualitas konsumsi pangan
a.Persentase Pertumbuhan konsumsi daging Persen 10,3 -2,3 5,5 5,5
b.Persentase Pertumbuhan konsumsi ikan Persen 7,74 7,08 7,50 7,0 – 8,0 Sumber : Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target PP Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dilaksanakan melalui 6 (enam) Kegiatan Prioritas (KP), seperti digambarkan pada Gambar 4.3.8, yaitu meliputi: (1) Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi Pangan; (2) Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian; (3) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan dan Produk Laut; (4) Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Pertanian; (5) Peningkatan Produktivitas dan Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian; serta (6) Tata Kelola Sistem Pangan Nasional. 4.4.1. Program Prioritas Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan Tabel 4.35 -IV.95- Kerangka PP Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan ditunjukkan sebagaimana pada Tabel 4.36. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
1. 1.Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi Pangan Meningkatnya tingkat konsumsi dan keamanan pangan
a.Jumlah konsumsi daging 7,1 Kg/kapita/ tahun 34 Provinsi Kementan
b.Jumlah konsumsi ikan 58,28 Kg/kapita/ tahun 34 Provinsi KKP Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi, dan Biofortifikasi Pangan Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan dan Produk Laut Peningkatan Produktivitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Pertanian Peningkatan Produktivitas dan Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian Tata Kelola Sistem Pangan Nasional 1 1 2 3 4 5 6 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 4 @PROGRAM PRIORITAS � KEGIATAN PRIORITAS Gambar 4.38 Tabel 4.36 -IV.96- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
c.Jumlah konsumsi sayur dan buah 260,2 Gram/kapit/ hari 34 Provinsi Kementan
d.Jumlah fortifikasi dan biofortifikasi 1 Varietas unggul baru 1 lokasi Kementan
1. 2.Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian Terlaksananya upaya peningkatan ketersediaan pagan hasil pertanian dari produksi dalam negeri
a.Jumlah produksi padi 67,12 Juta ton 15 Provinsi sentra padi Kementan
b.Jumlah produksi jagung 31,9 Juta ton 15 Provinsi sentra jagung Kementan
c.Jumlah produksi daging 3.983 Juta ton 10 Provinsi sentra daging Kementan
d.Jumlah produksi cabai 2,3 Juta ton 50 Lokasi Kementan
e.Jumlah produksi bawang merah 1,6 Juta ton 47 Lokasi Kementan
1. 3.Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan dan Produk Laut Meningkatkan produksi perikanan dan hasil laut
a.Jumlah produksi ikan 15,94 Juta ton 34 Provinsi KKP
b.Jumlah produksi rumput laut 10,90 Juta ton 34 Provinsi KKP
c.Jumlah produksi garam 3,00 Juta ton 11 Provinsi KKP
d.Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang dikelola oleh lembaga 11 WPP 34 Provinsi KKP
e.Jumlah kapal perikanan yang terbangun 30 Unit 18 Provinsi KKP
f.Jumlah benih ikan berkualitas 213,9 Juta ekor 34 Provinsi KKP
g.Jumlah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang dioptimalkan 13 Lokasi 13 Lokasi KKP
h.Luas lahan garam yang difasilitasi 600 Hektar 11 Provinsi  KKP  BIG -IV.97- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
i.Jumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN)/Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) yang memiliki rencana zonasi pesisir dan laut 28 Kawasan 28 Kawasan  KKP  BBG
1. 4.Peningkatan Poduktivitas dan Kesejahteraan SDM Pertanian Terlaksananya upaya peningkatan produktivitas dan kesejahteraan sumberdaya manusia pertanian
a.Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional 32,5 Persen 34 Provinsi Kementan
b.Rasio hasil penelitian di bidang pangan dan pertanian yang dimanfaatkan terhadap penelitian yang dihasilkan (akumulasi 5 tahun terakhir) 80 Persen 34 Provinsi Kementan
c.Persentase peningkatan luas lahan sawah yang terlindungi asuransi 10 Persen 23 Provinsi Kementan
d.Peningkatan jumlah ternak yang terlindungi asuransi 10 Persen 23 Provinsi Kementan
1. 5.Peningkatan Produktivitas dan Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian Terlaksananya upaya peningkatan produktivitas dan perlindungan sumber daya pertanian
a.Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan 33 Persen 15 Provinsi Kementan
b.Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan (pra dan pasca panen) 50 Persen 33 Provinsi Kementan -IV.98- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
c.Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan lahan pertanian 96,8 Persen 15 Provinsi Kementan
d.Rasio luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) terhadap kebutuhan lahan pertanian 90 Persen 33 Provinsi Kementan
1. 6.Tata Kelola Sistem Pangan Nasional Sistem pangan terkelola dengan baik
a.Food Global Security Index 56,9 Nilai *) Kementan
b.Persentase peningkatan jumlah cadangan beras 10 Persen 26 Provinsi BULOG
c.Jumlah publikasi statistik pertanian yang disempurnakan 22 Publikasi/ laporan statistik 34 Provinsi BPS Sumber : Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Data belum tersedia Aspek Kewilayahan Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pembangunan wilayah. Adapun aspek kewilayahan dari PP ini tercantum sebagaimana Gambar 4.39 dan gambar 4.40. Peta Lokasi Sentra Produksi Pangan Keterangan: : Padi : Jagung : Sapi : Unggas Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 ... Gambar 4.39 -· .- --:.#• . .... .- .... •·•'<. .. '• '• -IV.99- Peta 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Sentra Produksi Perikanan Budidaya dan Garam Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Sasaran dan indikator PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air dapat dilihat pada Tabel 4.37 berikut. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**)
1. 1.Tertatanya hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi
a.Luas kawasan hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi Juta hektare N/A N/A N/A 62
b.Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang dibangun Unit 99 170 200 476 2 Menurunnya luas lahan kritis
a.Luas lahan krits yang direhabilitasi Ribu hektare 200,9a) 187,8 a) 206 b) 100
1. 3.Terbangunnya rencana indikasi program berbasis DAS
a.Jumlah DAS yang dibangun rencana indikasi program berbasis DAS DAS N/A N/A N/A 34 Sumber: a) LKj KLHK, 2018, b) RKP 2019. Keterangan: *) Realisasi; **) Target; N/A: Indikator baru sehingga belum ada data Gambar 4.40 --, """" . . ·� ./ ..-� 4.4.2. Program Prioritas Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air Sasaran dan Kerangka Program Prioritas Tabel 4.37 -IV.100- PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air dilaksanakan melalui 6 (enam) Kegiatan Prioritas (KP), seperti digambarkan pada Gambar 4.41, yaitu: (1) Penataan Kawasan Hutan (2) Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya;

(3)Optimalisasi Pemanfaatan Waduk Multiguna; (4) Pengelolaan Air Terpadu Berbasis Pemanfaatan Teknologi (Smart Water Management); (5) Modernisasi Pengelolaan Irigasi; dan
(6)Citarum Harum. Kerangka PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air Sasaran masing-masing KP dari PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air adalah sebagaimana pada Tabel 4.38 berikut. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana

1.Penataan Kawasan Hutan Tercapainya penataan kawasan hutan sesuai daya dukung daya tampung

a.Luas kawasan hutan dengan indeks jasa ekosistem tinggi 62 Juta hektare 34 Provinsi KLHK Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air Penataan Kawasan Hutan Pemeliharaan Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya Optimalisasi Pemanfaatan Waduk Multiguna Pengelolaan Air Terpadu Berbasis Pemanfaatan Teknologi (Smart Water Management) Modernisasi Pengelolaan Irigasi Citarum Harum 2 1 3 6 5 4 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 2 @PROGRAM PRIORITAS � KEGIATAN PRIORITAS Gambar 4.41 Tabel 4.38 -IV.101- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
b.Luas kawasan dan sumber air yang terlindungi melalui perlindungan dan pengamanan berbasis resort bersama masyarakat 745 Resort 34 Provinsi KLHK
1. 2.Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya Tercapainya pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya
a.Jumlah unit konservasi tanah dan air (KTA) secara sipil teknis yang dibangun 6.252 Unit 33 Provinsi KLHK
b.Luas tutupan hutan dan lahan melalui konservasi tanah dan air (KTA) secara vegetatif yang meningkat 100.000 Hektare 33 Provinsi KLHK Terwujudnya keberlanjutan fungsi wilayah sungai dan kawasan konservasi air
a.Jumlah wilayah sungai prioritas yang dikonversi kawasannya 1 Wilayah sungai *) Kemen PUPR
b.Jumlah danau prioritas yang direvitalisasi 5 Danau 5 Provinsi Kemen PUPR
1. 3.Optimalisasi Pemanfaatan Waduk Multiguna Pembangunan bendungan dan bangunan penampung air lainnya
a.Jumlah infrastruktur bendungan baru yang dibangun 5 Bendungan 5 Provinsi Kemen PUPR
b.Jumlah infrastruktur bendungan dalam tahap pelaksanaan (on going) 43 Bendungan 18 Provinsi Kemen PUPR
c.Jumlah infrastruktur embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun 127 Embung 28 Provinsi Kemen PUPR -IV.102- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana Penambahan fungsi air baku di bendungan eksisting Jumlah infrastruktur bendungan eksisting yang mengalami peningkatan fungsi air baku 10 Unit 8 Provinsi Kemen PUPR Penambahan fungsi listrik di bendungan eksisting Jumlah infrastruktur bendungan eksisting yang mengalami peningkatan fungsi listrik 1 Unit Jawa Barat Kemen PUPR Pelaksanaan pemeliharaan bendungan Jumlah infrastruktur bendungan yang dikelola dan ditingkatkan keamanan dan fungsinya 98 Bendungan 11 Provinsi Kemen PUPR Pelaksanaan bendungan yang direhabilitasi Jumlah infrastruktur bendungan yang direhabilitasi 1 Bendungan Jawa Tengah Kemen PUPR
1. 4.Pengelolaan Air Terpadu Berbasis Pemanfaatan Teknologi (Smart Water Management) Peningkatan efisiensi pengelolaan air menggunakan teknologi
a.Jumlah unit sistem informasi terpadu data hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi 14 Unit 12 Provinsi  Kemen PUPR  Kemen ESDM  BMKG
b.Jumlah wilayah sungai yang memiliki sistem pemantauan kualitas air 36 Unit 31 Provinsi Kemen PUPR 5 Modernisasi pengelolaan irigasi Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan
a.Panjang jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang dibangun 423.601 Km 18 Provinsi Kemen PUPR
b.Jumlah bendung irigasi kewenangan pusat yang dibangun 9 Unit 7 Provinsi Kemen PUPR
c.Panjang jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat yang direhabilitasi atau ditingkatkan 18.236 Km 20 Provinsi Kemen PUPR -IV.103- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana Pengembangan sistem irigasi modern
a.Jumlah Daerah Irigasi kewenangan pusat dengan penerapan standar pengukuran dan pencatatan debit inflow dan outflow di sistem jaringan irigasi 10 Daerah Irigasi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur Kemen PUPR
b.Jumlah Daerah Irigasi kewenangan pusat dengan penyediaan informasi secara komprehensif 10 Daerah Irigasi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur Kemen PUPR
c.Jumlah Daerah Irigasi dengan kelembagaan irigasi modern 10 Daerah Irigasi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur Kemen PUPR
1. 6.Citarum Harum Sistem Pemantauan Kualitas Air Citarum
a.Jumlah Titik Pantau kualitas air 42 Titik Jawa Barat (Tersebar di DAS Citarum) KLHK, DLH Prov. Jawa Barat
b.Jumlah pusat pemantauan kualitas air 1 Lokasi Kota Bandung KLHK, DLH Kab. Bandung, DLHK Kab. Sumedang Pengelolaan kualitas air klasifikasi minimal kelas IV
a.Jumlah IPAL Industri yang terbangun 282 Titik Tersebar di DAS Citarum KLHK, DLH Prov. Jawa Barat
b.Jumlah KK yang terlayani IPAL Komunal Domestik 20.700 KK Tersebar di DAS Citarum Kemen PUPR, Disperkim Prov. Jawa Barat
c.Jumlah KK yang terlayani tangki septik 1.455 KK Tersebar di DAS Citarum Kemen PUPR, Disperkim Prov. Jawa Barat
d.Jumlah biogas limbah ternak yang terbangun 100 Unit Kertasari Kementan, DLH Kab Karawang, Dinas Pertanian Kab Bandung, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jawa Barat, Dinas Perikanan dan Peternakan Kab Bandung Barat, Dinas Pertanian Kab Bekasi, DLH Kab Bandung Barat -IV.104- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
e.Jumlah rumah kompos limbah ternak yang terbangun 12 Titik Tersebar di DAS Citarum Kementan, Dinas Pertanian Kab Bandung, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jawa Barat Kapasitas pengelolaan sampah: 30% kenaikan cakupan pelayanan
a.Jumlah unit TPST (20-30 ton/hari) yang terbangun 274 Unit Tersebar di DAS Citarum Kemen PUPR, Disperkim Prov Jawa Barat
b.Jumlah unit TPST (10-30 ton/hari) yang terbangun 10 Unit Tersebar di DAS Citarum Kemen PUPR, DLH Kab Bandung
c.Jumlah TPS3R yang terbangun 295 Unit Tersebar di DAS Citarum Kemen PUPR, DLH Kota Bandung, DLH Kab Cianjur
d.Jumlah TPST Penanganan Sampah Sungai yang terbangun 1 Unit Tersebar di DAS Citarum Kemen PUPR, DLH Kab Bandung
e.Jumlah unit TPST POO, TPST PDU yang terbangun 25 Unit Tersebar di DAS Citarum Kemen PUPR, DLH Kota Bandung
f.Jumlah unit rumah kompos sampah yang terbangun 10 Unit Tersebar di DAS Citarum Kemen PUPR, DLH Prov Jawa Barat Penertiban KJA 65% dan pengurangan lahan yang berstatus sangat kritis
a.Jumlah petak KJA yang ditertibkan 24.393 Petak Waduk Cirata, Waduk Jatiluhur, Waduk Saguling KKP
b.Luas penghijauan pada lahan kritis seluas (7,5%) 10.825 Hektare Tersebar di DAS Citarum KLHK (BPDASHL), Dinas Perhutanan Prov. Jawa Barat Pengurangan skor genangan: 15%
a.Panjang normalisasi sungai 9,14 Km Sepanjang Sungai Citarum Kemen PUPR (BBWS Citarum)
b.Panjang pengendalian banjir 5,31 Km Sepanjang Sungai Citarum Kemen PUPR (BBWS Citarum)
c.Panjang rehabilitasi sungai 1,3125 Km Sepanjang Sungai Citarum Kemen PUPR (BBWS Citarum) -IV.105- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
d.Panjang pasangan tanggul banjir 0,285 Km Sepanjang Sungai Citarum Kemen PUPR (BBWS Citarum)
e.Jumlah unit Check Dam 75 Unit Sepanjang Sungai Citarum Kemen PUPR (BBWS Citarum) Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Data belumtersedia Aspek Kewilayahan PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Air dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pembangunan wilayah. Adapun aspek kewilayahan dari PP ini tercantum sebagaimana Gambar 4.42. Peta Rencana Pembangunan Jaringan Irigasi dan Bendungan yang Dibangun atau Direhabilitasi serta Lokasi Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi Keterangan: : Pembangunan irigasi kewenangan pusat : Pembangunan bendungan : Hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Sasaran dan indikator PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT dilihat pada Tabel 4.39. Gambar 4.42 ·8 ·i 0 0.? . . .. G I .. .. ..!. 0<'!" . ..c ·-·;s· a: 'l � ........... e,:I I ... 0 \ . .. ........ • 0 -· A ti 'TR r, I A © 1l.. 4.4.3. Program Prioritas Pemenuhan Peningkatan EBT Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Sasaran dan Kerangka Program Prioritas -IV.106- Sasaran dan Indikator PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) 1 Meningkatnya Porsi Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional Persentase Porsi Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional Persen 6,28 5,8***) 12,4 13,4 2 Meningkatnya akses dan pasokan tenaga listrik yang merata, handal dan efisien Konsumsi Listrik per Kapita kWh 1.012 1.064 1.200 1.264 3 Meningkatkan Efisiensi Energi Intensitas Energi Primer/Intensitas Energi Final (SBM/Miliar Rupiah) SBM/ Miliar Rupiah 434 428.6 424 404/225 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: Keterangan: *) Realisasi; **) Target; ***) Belum memasukkan pembangunan PLT ET dari dana APBN, KESDM, DAK dan APBD maupun Captive Power PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT dilaksanakan melalui 5 (lima) Kegiatan Prioritas (KP), seperti digambarkan pada Gambar 4.43, yaitu: (1) Akselerasi Pembangunan Energi Terbarukan; (2) Peningkatan Pasokan dan Akses Listrik; (3) Peningkatan Produksi dan Akses Minyak dan Gas; serta (4) Peningkatan Implementasi Efisiensi Energi; (5) Pengembangan Industri Pendukung EBT. Tabel 4.39 -IV.107- Kerangka PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Sasaran masing-masing KP dari PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT adalah sebagaimana pada Tabel 4.40 berikut. Sasaran dan Indikator KP dari PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan EBT No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
1. 1.Akselerasi Pembangunan Energi Terbarukan Meningkatkan pembangunan pembangkit ET
a.Kapasitas PLTS Rooftop (tambahan) 10 MW Tersebar di Seluruh Indonesia  Kemen ESDM  Badan Usaha
b.Kapasitas PLTP (kumulatif) 2.289,5 MW Tersebar di Seluruh Indonesia  Kemen ESDM Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) Akselerasi Pembangunan Energi Terbarukan Peningkatan Pasokan dan Akses Listrik Peningkatan Produksi dan Akses Minyak dan Gas Peningkatan Implementasi Efesiensi Energi Pengembangan Industri Pendukung EBT 3 1 2 5 4 3 @PROGRAM PRIORITAS � KEGIATAN PRIORITAS Gambar 4.43 � � Tabel 4.40 -IV.108- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana  Badan Usaha
c.Kapasitas PLT bioenergi (Kumulatif) 2.009,5 MW Tersebar di Seluruh Indonesia  Kemen ESDM  Badan Usaha Meningkatnya penyediaan bahan baku dan produksi BBN
a.Jumlah produksi bahan bakar nabati 8,0 Juta KL Tersebar di Seluruh Indonesia  Kemen ESDM  Badan Usaha
b.Persentase produksi BBN terhadap produksi kilang dalam negeri 2 Persen Tersebar di Seluruh Indonesia  Kemen ESDM  Badan Usaha
c.Persentase blending BBM 20 Persen Tersebar di Seluruh Indonesia  Kemen ESDM  Badan Usaha
1. 2.Peningkatan Pasokan dan Akses Listrik Memperluas penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan tenaga listrik yang efisien
a.Rasio elektrifikasi 99,9 Persen Tersebar di Seluruh Indonesia  Kemen ESDM  Badan Usaha
b.Jumlah penjualan tenaga listrik 275.945 GWh Tersebar di Seluruh Indonesia  Kemen ESDM  Badan Usaha
c.Persentase susut jaringan 8,18 Persen Tersebar di Seluruh Indonesia  Kemen ESDM  Badan Usaha
d.Domestic Market Obligation (DMO) batubara 140 Juta Ton Tersebar di Seluruh Indonesia  Kemen ESDM
1. 3.Peningkatan Produksi dan Akses Minyak dan Gas Meningkatnya produksi migas
a.Jumlah produksi minyak bumi 707 Ribu BM/Hari Tersebar di Seluruh Indonesia  Kemen ESDM  Badan Usaha
b.Jumlah produksi gas bumi 1.100 Ribu SBM/Hari Tersebar di Seluruh Indonesia  Kemen ESDM  Badan Usaha
c.Jumlah WK migas yang ditawarkan 12 Wilayah Kerja (WK) Tersebar di Seluruh Indonesia  Kemen ESDM Meningkatnya akses infrastruktur migas -IV.109- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
a.Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga (tambahan) 293.533 Ribu Sambungan Rumah Tangga (SR) Tersebar di Seluruh Indonesia  Kemen ESDM  Badan Usaha
b.Panjang jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi (kumulatif) 14.161 Km Tersebar di Seluruh Indonesia  Kemen ESDM  Badan Usaha
1. 4.Peningkatan Implementasi Efisiensi Energi Miningkatnya implementasi efisiensi energi
a.Peningkatan implementasi SKEM(tambahan) 3 Peralatan Tersebar di Seluruh Indonesia  Kemen ESDM
b.Peningkatan audit energi pada industri bangunan 10 Audit Tersebar di Seluruh Indonesia  Kemen ESDM 5 Pengembangan Industri Pendukung EBT Meningkatnya kandungan komponen dalam negeri yang digunakan untuk infrastruktur EBT TKDN Sektor pembangkit EBT 30 Persen Tersebar di Seluruh Indonesia  Kemen ESDM  Badan Usaha Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Aspek Kewilayahan PP Pemenuhan Kebutuhan Energi Melalui Peningkatan EBT yang terdiri atas sejumlah KP sebagaimana telah dijelaskan di atas dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pembangunan wilayah. Adapun aspek kewilayahan dari PP ini tercantum sebagaimana Gambar 4.44. -IV.110- Peta Rencana Pembangunan Infrastruktur Energi Terbarukan Keterangan: : PLT EBT Revitalisasi : PLTS Rooftop : PLTS Penunjang Tugas Teknis K/L : Biogas Komunal : WKP Ditawarkan : WKP Ditetapkan Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Sasaran dan Kerangka Program Prioritas Sasaran dan indikator PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel 4.41 berikut. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**)
1. 1.Meningkatnya kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan
a.Indeks kualitas air Nilai 58,68a) 51,01a) 55 66.0
b.Indeks kualitas udara Nilai 87,03a) 84,76a) 84 84.5
c.Indeks kualitas tutupan lahan Nilai 56,88a) 61,03a) 62 62.5
d.Indeks kualitas air laut Nilai N/A N/A N/A 70.5 Sumber: a) KLHK, 2019. Keterangan: *) Realisasi; **) Target -r•---- '"'··:·- .... ,�� iiiiP.- .....-- .- J &, &· .. Gambar 4.44 �-·- ...... ----"1" . •., . ., ... ,, '• ',. Al�TRAl,IA 4.4.4. Program Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Tabel 4.41 -IV.111- Kerangka PP Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) Kegiatan Prioritas, seperti digambarkan pada Gambar 4.45, yaitu: (1) Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (2) Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (3) Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta (4) Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Bidang SDA dan Lingkungan Hidup. Sasaran masing-masing KP dari PP Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup seperti pada Tabel 4.42 berikut. Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
1. 1.Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Menurunnya potensi kejadian pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penanggula- ngan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Bidang SDA dan Lingkungan Hidup 1 2 3 4 4 @PROGRAM PRIORITAS � KEGIATAN PRIORITAS Gambar 4.45 Tabel 4.42 -IV.112- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
a.Persentase penurunan luas hutan/lahan yang terbakar 10 Persen Pusat dan provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan KLHK
b.Jumlah pelayanan peringatan dini cuaca ekstrim 341 Kabupaten /Kota 34 Provinsi BMKG
c.Jumlah pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara 500 Kabupaten /Kota 34 Provinsi  KLHK  Pemda
d.Jumlah tersedianya informasi data kualitas air sungai, danau, dan laut untuk early warning system pencemaran dan kerusakan lingkungan 125 Titik 34 Provinsi  KLHK  Pemda
1. 2.Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Meningkatnya respons cepat dalam mengurangi intensitas pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
a.Persentase peningkatan kualitas fungsi ekosistem persisir dan laut 17,5 Persen Pusat KLHK
b.Jumlah kabupaten/kota yang memenuhi target pengurangan sampah berdasarkan Jakstranas (kabupaten/kota) 80 Kabupaten /Kota 34 Provinsi KLHK
c.Jumlah penurunan sampah plastik yang terbuang ke laut 21.000 Ton Pusat  KLHK  KKP
d.Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dan medis 6 Unit 6 Provinsi KLHK
e.Jumlah fasilitas pengolahan emas non merkuri di PESK yang memiliki izin 5 Unit 5 Provinsi KLHK -IV.113- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
1. 3.Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Meningkatnya upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
a.Luas ekosistem gambut yang terkoordinasi dan difasilitasi restorasi gambut 300.000 Ha 7 Provinsi KLHK (Badan Restorasi Gambut)
b.Luas lahan bekas tambang rakyat yang difasilitasi pemulihannya 100 Ha 4 Provinsi KLHK
c.Luas kawasan konservasi perairan baru 700.000 Ha 3 Provinsi KKP
d.Jumlah kawasan pesisir yang terehabilitasi 16 Lokasi 6 provinsi KKP
e.Jumlah kawasan pesisir yang terrestorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran 8 Lokasi 7 Provinsi KKP
f.Persentase Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah 2 Persen Pusat KLHK
g.Persentase Penurunan Status Sungai yang Tercemar Berat 5 Persen 34 Provinsi KLHK
1. 4.Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Meningkatnya efektivitas sistem kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
a.Persentase ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan Kkehutanan 65 Persen 34 Provinsi KLHK
b.Jumlah penyelesaian kasus sampai P21 untuk penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan, penyelundupan dan peredaran illegal TSL 120 Kasus 34 Provinsi KLHK -IV.114- No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
c.Jumlah penyelesaian kasus sampai P21 untuk pencemaran dan kerusakan lingkungan 15 Kasus 34 Provinsi KLHK Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Aspek Kewilayahan PP Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang terdiri atas sejumlah KP sebagaimana telah dijelaskan di atas dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pembangunan wilayah. Adapun aspek kewilayahan dari PP ini tercantum sebagaimana Gambar 4.46. Peta Rencana Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Aspek Kewilayahan Keterangan: :Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan :Penanganan Pencemaran di Pesisir dan Laut :Penghapusan dan Penggantian Merkuri di lokasi PESK :Pemulihan Kualitas Air Sungai dan Danau :Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut :Penegakkan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Sumber: KementerianPPN/Bappenas (diolah), 2019 Gambar 4.46 •,,,,. '• .- . - A"""'�== .. . .....·--; .- ·- .·- l'."- .,._ I, ', .- .- Al�TRAl,IA -IV.115- Sasaran dan Kerangka Program Prioritas Sasaran dan indikator PP Penguatan Ketahanan Bencana dapat dilihat pada Tabel 4.43. Sasaran dan Indikator PP Penguatan Ketahanan Bencana No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**)
1. 1.Terwujudnya pembangunan berketahanan bencana Kenaikan Indeks Ketahanan Bencana Daerah Nilai 0,44 0,47 0,5 0,52 Kenaikan rata-rata 5% Sumber: a) BNPB, 2016-2018 Keterangan: *) Realisasi; **) Target PP Penguatan Ketahanan Bencana dilaksanakan melalui 4 (empat) Kegiatan Prioritas (KP), seperti digambarkan pada Gambar 4.47 di bawah, yaitu: (1) Penguatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana; (2) Penguatan Peringatan Dini Bencana; (3) Penguatan Manajemen Kedaruratan; (4) Percepatan Pemulihan Pascabencana. Sasaran masing-masing KP dari PP Penguatan Ketahanan Bencana adalah sebagaimana pada Tabel 4.44 berikut: Kerangka PP Penguatan Ketahanan Bencana Penguatan Ketahanan Bencana Penguatan Kesiapsiagaan Mengahadapi Bencana Penguatan Peringatan Dini Bencana Penguatan Manajemen Kedaruratan Percepatan Pemulihan Pascabencana 5 1 2 3 4 Sumber: KementerianPPN/Bappenas (diolah), 2019 4.4.5. Program Prioritas Penguatan Ketahanan Bencana Tabel 4.43 Gambar 4.47 @PROGRAM PRIORITAS • KEGIATAN PRIORITAS -IV.116- Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Ketahanan Bencana No. Kegiatan Prioritas Sasaran/ Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
2. 1.Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Meningkatnya kesiapsiagaan bencana Kenaikan Indeks Kesiapsiagaan Daerah 10 Persen 34 Provinsi  BNPB  Kemenristekdikti  BMKG  BPPT
3. 2.Peningkatan Peringatan Dini Bencana Terwujudnya sistem peringatan dini bencana terpadu Jumlah Sistem Peringatan Dini Terpadu 1 Sistem Pusat  BNPB  BMKG  Kemenristekdikti  BMKG  BPPT  Kemen ESDM
4. 3.Peningkatan Manajemen Kedaruratan Meningkatnya kecepatan respon penanganan darurat bencana Persentase waktu respon kejadian bencana kurang dari 24 jam 100 Persen 34 Provinsi  BNPB  Kemenkes  Kemensos  BASARNAS
5. 4.Percepatan Pemulihan Pascabencana Terwujudnya percepatan pemulihan pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan sesuai dengan pembangunan berkelanjutan Kenaikan ketahanan di daerah pascabencana (Indeks Pemulihan Pascabencana) 5 Persen 34 Provinsi  BNPB  Kemen PUPR  Kemendikbud  Kementan  Kemenkes Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Aspek Kewilayahan PP Penguatan Ketahanan Bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek spasial dalam rangka mendorong pembangunan wilayah. Adapun aspek kewilayahan dari PP ini tercantum sebagaimana Gambar 4.48. Tabel 4.44 -IV.117- Peta Rencana Penguatan Ketahanan Bencana dalam Aspek Kewilayahan Keterangan: : Gladi dan Simulasi Penanggulangan Bencana : Sistem Peringatan Dini Bencana : Layanan Pengadaan dan Distribusi Logistik Kebencanaan : Layanan pemulihan dan peningkatan ekonomi di Daerah Pascabencana : Layanan pemulihan dan peningkatan sosial di Daerah Pascabencana : Layanan Peningkatan Sarana Pusat Pengendali Operasi Kebencanaan: Pusdalops : Layanan Budaya Sadar Bencana : Layanan Pengadaan dan Distribusi Peralatan Kebencanaan : Penguatan Desa Tangguh Bencana Tematik Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Kerangka Regulasi Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk medukung pencapaian PP Peningkatan Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan adalah:
6. 1.Peraturan Presiden Pembentukan Badan Pangan Nasional
7. 2.Peraturan Presiden Peningkatan Kesejahteraan Petani Berbasis Korporasi Petani
8. 3.Peraturan Presiden Asuransi Pertanian Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian PP Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah Peraturan Presiden Dukungan Lembaga Keuangan/Perbankan untuk Pengembangan Energi Terbarukan. Gambar 4.48 • rt AUST RA I. I A . ·., ........ -; •,,, -, ·- • i( • 111 ... Ill •.. ............. -,., Q; '*"• I!!!; .. illi • !!!, !i �- • 4.4.6. Kerangka Regulasi - IV.118 - Prioritas Nasional Stabilitas Pertahanan dan Keamanan PN Stabilitas Pertahanan dan Keamanan dilaksanakan untuk memastikan terjaganya keutuhan wilayah dan rasa aman di masyarakat, meningkatnya pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri dan terwujudnya penegakan hukum dan sistem anti korupsi yang optimal, menurunnya penyalahgunaan narkotika, serta meningkatkan keamanan siber. Permasalahan utama yang akan dihadapi pada tahun 2020 adalah: (1) dinamika lingkungan yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa dan negara, seperti aksi terorisme dan separatisme; (2) adanya potensi ancaman terhadap kedaulatan Indonesia dan WNI di luar negeri; (3) belum optimalnya pemanfaatan kerjasama pembangunan internasional; (4) belum efektifnya sistem peradilan dan maraknya praktik korupsi di berbagai bidang; (5) maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika; (6) gangguan keamanan siber. Sasaran dan Kerangka Prioritas Nasional Sasaran dan indikator PN ini adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 4.45 berikut. Sasaran dan Indikator PN Stabilitas Pertahanan dan Keamanan No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**)
9. 1.Terjaganya keutuhan wilayah dan rasa aman di masyarakat
a.Indeks Kekuatan Militer Nilai 0,33 a) 0,33 a) 0,28 0.25
b.Crime Rate Orang/100.000 penduduk 129b) 129 b) 129 128 b) 2 Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri Indeks pelayanan dan perlindungan WNI/BHI Nilai 90.50c) 92,46c) 84.23 84.23c)***)
1. 3.Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap Indeks Pembangunan Hukum Nilai 0,60*) 0,65- 0,70**) 0,75**) TBD Sumber: a) Global Firepower 2018 (diolah); b) Statistik Kriminal 2018; c) Kementerian Luar Negeri Keterangan: *) Realisasi; **) Target; ***) Target tentatif menunggu penyesuaian formulasi terbaru Memperhatikan hal tersebut, PN Stabilitas Keamanan Nasional didukung oleh 5 (lima) PP, yaitu: (1) Penguatan Kemampuan Pertahanan; (2) Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional; (3) Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi; (4) Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut; (5) Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas. 4.5 Tabel 4.45 - IV.119 - Kerangka PN Stabilitas Pertahanan dan Keamanan Sasaran dan Kerangka Program Prioritas Sasaran dan indikator PP Penguatan Kemampuan Pertahanan terdapat pada Tabel 4.46. Sasaran dan Indikator PP Stabilitas Keamanan Nasional No Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) 1 Terpenuhinya kekuatan pokok minimum
a.Persentase Pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) Persen 52,3 a) 60,4 a) 68,9 72
b.Persentase Penurunan Pelanggaran di Perbatasan Persen N.A N.A N.A 10 Sumber: a) Kemenhan dan Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target PP Penguatan Kemampuan Pertahanan diwujudkan melalui 3 (tiga) KP, seperti pada Gambar 4.50, yaitu: (1) Peningkatan Kekuatan Pertahanan; (2) Penguatan Kemandirian Pertahanan;

(3)Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar. STABILITAS PERTAHANAN DAN KEAMANAN Penguatan Kemampuan Pertahanan Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Gambar 4.49 € PRJORJTAS NAS10NAl � PROGRAM PRJORJTAS 4.5.1 Program Prioritas Penguatan Kemampuan Pertahanan Tabel 4.46 - IV.120 - Kerangka PP Penguatan Kemampuan Pertahanan Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Sasaran masing-masing KP dari PP Penguatan Kemampuan Pertahanan seperti pada Tabel 4.47 berikut. Sasaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan sehingga kebijakan yang dilaksanakan menjadi lebih efektif. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penguatan Kemampuan Pertahanan No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana 1 Peningkatan Kekuatan Pertahanan Meningkatnya kuantitas dan kualitas alutsista
1. a.Jenis Alutsista yang diadakan 14 Jenis Pusat Kemenhan
2. b.Jenis Alutsista yang dipelihara dan dirawat 7 Jenis Pusat Kemenhan
3. c.Jenis sarana- prasarana pertahanan yang dibangun 11 Jenis Pusat Kemenhan 2 Penguatan Kemandirian Pertahanan Meningkatnya kemandirian industri pertahanan Jumlah teknologi pertahanan industri pertahanan yang diteliti dan dikembangkan 1 Paket Pusat Kemenhan Penguatan Kemampuan Pertahanan Peningkatan Kekuatan Pertahanan Penguatan Kemandirian Pertahanan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertahanan dan Keamanan di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar @ Program Prioritas @ Kegiatan Prioritas Gambar 4.50 Tabel 4.47 - IV.121 - No. Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
  1. 3.Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar Meningkatnya pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar
4. a.Panjang Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP) yang dibangun 270 Km Kalimantan Kemenhan
5. b.Jumlah pos pengamanan perbatasan (Pamtas) yang dibangun 9 Bangunan NTT, Papua Kemenhan
6. c.Jumlah pos TNI AL (Posal) yang dibangun 16 Bangunan Papua Kemenhan
7. d.Jumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dibangun 11 Bangunan Di 11 lokpri Kemen PUPR
8. e.Jumlah Kepolisian Sektor (Polsek)/ Kepolisian Subsektor (Polsubsektor) yang beroperasi 4 Pos TBD POLRI
9. f.Survey Pra Investigation, Refixation and Maintenance (IRM) Patok/Pilar Batas Negara Wilayah Darat 260 Kilometer Provinsi Kalimantan Barat BNPP
10. g.Jumlah Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut dan Udara yang diidentifikasi/diinvent arisasi 10 Pilar Pusat BNPP
11. h.Jumlah aparatur pemerintah di kawasan perbatasan yang dilatih 300 Orang Pusat BNPP
12. i.Jumlah masyarakat di garis batas negara yang dilatih dalam rangka mendukung pertahanan dan keamanan perbatasan 150 Orang Pusat BNPP Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 - IV.122 - Aspek Kewilayahan Aspek kewilayahan PP Penguatan Kemampuan Pertahanan terdapat pada gambar 4.51. Aspek Kewilayahan PP Penguatan Kemampuan Pertahanan Keterangan: : Pos TNI AL : Pos Pengamanan Perbatasan : Jalur Inspeksi Patroli Perbatsan : Pos Lintas Batas Negara Gelombang II Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Sasaran dan Kerangka Program Prioritas Sasaran dan indikator PP Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional terdapat pada Tabel 4.48. Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**)
  1. 1.Meningkatnya peran serta terjaganya kedaulatan wilayah Indonesia
13. a.Persentase Kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral dan regional Persen 94,55 120,37 95 95,67***)
14. b.Persentase Kemajuan perundingan perbatasan Persen 100 98,11 100 100***)
  1. 2.Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri
15. a.Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri Nilai 80.62a) 77.38a) 78.39 78.39***) ...,,. Gambar 4.51 ·-· ,. . .- ...... �'"'..... .- .- .. - .-- -·· .- --.-- �·· AllSIRALI ., ·, 4.5.2 Program Prioritas Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional Tabet 4.48 - IV.123 - No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**)
16. b.Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri Nilai 118.66a) 123.34a) 100 100***)
17. c.Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri Nilai 95.76a) 116.62a) 88.5 88.5***)
  1. 3.Menguatnya pelaksanaan kerjasama pembangunan internasional Jumlah Program/Kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Program/ Kegiatan 59 69 76b) 96b) Sumber: a) Kementerian Luar Negeri; b) Kementerian PPN/Bappenas; Keterangan: *) Realisasi; **) Target; ***) target tentatif menunggu penyesuaian formulasi terbaru PP Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional diwujudkan melalui 3 (tiga) KP, seperti digambarkan pada Gambar 4.52, yaitu: (1) Penguatan Diplomasi Politik-Keamanan dan Perbatasan; (2) Penguatan Perlindungan WNI di Luar Negeri; (3) Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional. Kerangka PP Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Adapun rincian sasaran masing-masing KP dari PP Penguatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional sebagaimana terdapat pada Tabel 4.49. Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional Penguatan Diplomasi Politik- Keamanan dan Perbatasan Penguatan Perlindungan WNI di Luar Negeri Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional @ Program Prioritas @ Kegiatan Prioritas Gambar 4.52 • . . - IV.124 - Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional No Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
  2. 1.Penguatan Diplomasi Politik- Keamanan dan Perbatasan Meningkatnya peran serta terjaganya kedaulatan wilayah Indonesia
18. a.Jumlah Dokumen Hasil Perundingan Batas Laut INA dgn Prioritas PLW, VNM, dan MLY, Pelaksanaan Konsultasi dlm rangka Persiapan Proses Realignment FIR dgn SIN dan MLY, Verifikasi Updating Batas Maritim RI dgn Negara Tetangga dlm rangka mendukung kebijakan 1 peta 8 Dokumen Pusat Kemenlu
19. b.Jumlah tanda batas negara 120 Pilar Kaltara NTT (2) Seluruh Indonesia BIG
20. c.Jumlah peta batas negara 32 NLP RI-MLY RI-RDTL RI-PNG BIG
21. d.Jumlah Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Laut 6 Kesepakatan Teknis RI-RDTL RI-MLY (2) RI-PLW RI-VNM RI-SIN BIG
22. e.Jumlah Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Darat 3 Kesepakatan Teknis RI-MLY RI-RDTL RI-PNG BIG
23. f.Jumlah Kesepakatan Perundingan Batas dan Kerjasama Wilayah Negara 5 Kesepakatan Pusat Kemendagri
24. g.Peringkat jumlah pasukan perdamaian (PKO) yang dikirim Pemerintah Indonesia 10 besar Peringkat Pusat Kemenlu
25. h.Indeks Kepemimpinan dan Pengaruh Indonesia dalam Forum Multilateral 95 Nilai Pusat Perwakilan Kemenlu
  1. 2.Penguatan Perlindungan WNI di luar negeri Sasaran: Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri
26. a.Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan 75.9 Persen Pusat Perwakilan Kemenlu
27. b.Persentase Kasus Umum yang diselesaikan 83 Persen Pusat Perwakilan Kemenlu Tabel 4.49 - IV.125 - No Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
28. c.Persentase Integrasi Sistem Pendataan WNI di luar negeri 100 Persen Pusat Perwakilan Kemenlu
29. d.Persentase Produk Hukum dan Panduan Teknis Bidang luar negeri yang diterapkan 100 Persen Pusat Perwakilan Kemenlu
30. e.Persentase Pejabat/Staf Yang Memiliki Sertifikat Pelatihan terkait Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri 100 Persen Pusat Perwakilan Kemenlu
31. f.Persentase implementasi aplikasi portal Pelayanan dan perlindungan oleh Perwakilan RI di Luar Negeri 100 Persen Pusat Perwakilan Kemenlu
32. g.Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam isu perlindungan WNI-BHI pada forum perundingan internasional 87 Persen Pusat Perwakilan Kemenlu
33. h.Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam kebijakan atau regulasi nasional terkait perlindungan WNI-BHI 89 Persen Pusat Perwakilan Kemenlu
34. i.Persentase responden yang memberikan umpan balik positif atas Public Awareness Campaign perlindungan WNI 89 Persen Pusat Perwakilan Kemenlu
35. j.Persentase respon positif pemberdayaan kelompok masyarakat dalam kerangka perlindungan WNI di luar negeri 89 Persen Pusat Perwakilan Kemenlu
36. k.Jumlah atase yang memberi perlindungan pekerja migran 13 Atase Ketenaga- kerjaan Perwakilan Kemnaker BNP2TKI 3. Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional Sasaran: Menguatnya pelaksanaan kerjasama pembangunan internasional
37. a.Jumlah layanan Kerjasama Internasional 1 Layanan Pusat KKP
38. b.Jumlah Bahan Kebijakan Koordinasi Hukum dan Perjanjian Maritim yang Diselesaikan 10 Dokumen Pusat Kemenko Maritim - IV.126 - No Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
39. c.Knowledge sharing Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Bidang Infrastruktur 1 Laporan Pusat KemenPPN/ Bappenas Sumber: Kemen PPN/Bappenas (diolah), 2019 Aspek Kewilayahan Aspek kewilayahan PP Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional terdapat pada gambar 4.53. Aspek Kewilayahan PP Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional Keterangan: : Pusat : Kalimantan Utara dan Nusa Tenggara Timur : Palau, Vietnam, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Papua Nugini Sumber: Kemen PPN/Bappenas (diolah), 2019 Gambar 4.53 � .... i . .- � 1· �...... - ,, -· .- -, .- J-- . .....- I! .-.� � 0 0 - . . .--- .- r .- ...... ..... .... ;..- - - -- '. � ·�•, . .. . ', -: ·, ·� �� ·1- -a AU 'TRALIA " - IV.127 - Sasaran dan Kerangka Program Prioritas Sasaran dan indikator PP terdapat pada Tabel 4.50 berikut. Sasaran dan Indikator PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**)
  1. 1.Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap Indeks Pembangunan Hukum Nilai 0,60*) 0,65- 0,70**) 0,75**) TBD Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target; TBD: nilai masih dalam proses pengolahan; PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi diwujudkan melalui lima KP, seperti pada Gambar 4.54, yaitu: (1) Penataan Regulasi; (2) Perbaikan Peradilan Perdata untuk Kemudahan Berusaha; (3) Perbaikan Peradilan Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif; (4) Penguatan Upaya Anti Korupsi, dan; (5) Penataan Biaya Politik. Kerangka PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi Penataan Regulasi Perbaikan Peradilan Perdata untuk Kemudahan Berusaha Perbaikan Peradilan Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Penguatan Upaya Anti Korupsi Penataan Biaya Politik 3 4.5.3 Program Prioritas Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi Tabel 4.50 Gambar 4.54 @ Program Prioritas @ Kegiatan Prioritas 0 - IV.128 - Adapun rincian sasaran masing-masing KP dari PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi sebagaimana terdapat pada Tabel 4.51. Sasaran dan Indikator KP dari PP No Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana 1 Penataan Regulasi Terwujudnya regulasi yang berkualitas
40. a.Jumlah SOP Penggunaan Hasil Analisis dan Evaluasi untuk Perencanaan Legislasi 1 Dokumen Pusat Kemenkumham
41. b.Jumlah Pedoman Konsultasi Publik 1 Dokumen Pusat Kemenkumham
42. c.Jumlah Aplikasi Penjaringan Partisipasi Publik Berbasis Teknologi Informasi 1 Paket Pusat Kemenkumham
43. d.Jumlah Anotasi Undang- Undang Berdasarkan Putusan MK 15 Undang- Undang Pusat MK
44. e.Jumlah Monitoring dan Evaluasi Putusan MK 1 Rekomendasi Pusat MK
45. f.Jumlah kebijakan MA terkait mekanisme pemeriksaan sidang hak uji materiil 1 Rekomendasi Pusat MA
46. g.Jumlah Harmonisasi Kebijakan dan/atau Peraturan Perundang- undangan untuk Perlindungan dan Pemajuan Hak Korban dengan Perspektif Korban 10 Rekomendasi Pusat Komnas Perempuan
47. h.KUHP yang diundangkan 1 Dokumen Pusat Kemenkumham
48. i.UU Hukum Acara Perdata yang diundangkan 1 Dokumen Pusat Kemenkumham
49. j.UU Jaminan Fidusia yang diundangkan 1 Dokumen Pusat Kemenkumham
50. k.UU Kepailitan yang diundangkan 1 Dokumen Pusat Kemenkumham
51. l.UU Badan Usaha yang diundangkan 1 Dokumen Pusat Kemenkumham 2 Perbaikan Peradilan Perdata untuk Kemudahan Berusaha Terwujudnya peradilan perdata yang mendukung kemudahan berusaha
52. a.Jumlah Rekomendasi Penguatan Kelembagaan Juru Sita 1 Rekomendasi Pusat MA Tabel 4.51 Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi - IV.129 - No Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
53. b.Jumlah kebijakan teknologi informasi untuk mendukung kemudahan berusaha Infomasi 1 Rekomendasi Pusat MA
54. c.Jumlah sistem teknologi informasi untuk mendukung kemudahan berusaha 1 Sistem Pusat MA
55. d.Jumlah Peserta Diklat Niaga 40 Orang Pusat MA
56. e.Jumlah Hakim Peserta Diklat Lingkungan 80 Hakim Pusat MA
57. f.Jumlah Peserta Diklat Jurusita 40 Orang Pusat MA
  1. 3.Perbaikan Peradilan Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Meningkatnya penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif
58. a.Jumlah Petunjuk Teknis Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif 1 Juknis Pusat Kejagung
59. b.Jumlah Bimtek Penuntut Umum sebagai Fasilitator dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif 6 Kegiatan Pusat Kejagung
60. c.Jumlah Peserta Diklat berbasis Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan 320 Orang Pusat Kemenkumham
61. d.Jumlah peraturan mengenai pedoman penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif 1 Dokumen Pusat MA
62. e.Jumlah Peserta Diklat Penyelesaian Perkara berbasis Keadilan Restoratif 40 Orang Pusat MA
63. f.Jumlah problem solving (pemecahan masalah kasus ringan) di luar Pengadilan 40.000 Kasus Pusat POLRI
64. g.Jumlah Penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban 450 Surat Keterangan Pusat Komnas HAM
65. h.Jumlah Standar norma dan setting HAM 2 Standar Pusat Komnas HAM - IV.130 - No Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
66. i.Jumlah Satker Pengembangan dan pemeliharaan CMS SPPT-TI 156 Satker Pusat Kejagung
67. j.Jumlah Satker Bimbingan Teknis dan Operasional CMS dan SPPT TI 460 Satker Pusat Kejagung
68. k.Jumlah Sistem Monitoring dan Dashboard Perkara CMS dan SPPT TI 2 Sistem Pusat Kejagung
69. l.Jumlah Wilayah yang melaksanakan Bimtek untuk Tenaga Pendukung SPPT TI 33 Wilayah Pusat Kemenkumham
70. m.Jumlah Wilayah yang melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPPT-TI 33 Wilayah Pusat Kemenkumham
71. n.Jumlah Satker Peningkatan Fungsi SPPT TI di Peradilan Umum 116 Satker Daerah MA
72. o.Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi 4 Desain Pusat Kemenkominfo
73. p.Operasi Keamanan Informasi Pemerintah 10 Operasi Pusat BSSN
74. q.Rekomendasi Kebijakan di Bidang Penegakan Hukum 6 Rekomendasi Pusat Kemenko- polhukam
75. r.Jumlah Karakterisasi putusan berbasis teknologi informasi 35 putusan Pusat KY
76. s.Jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum 118.766 Jam Layanan Pusat MA
77. t.Jumlah Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan 3124 Perkara Pusat MA
78. u.Jumlah Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara 81 Perkara Pusat MA
79. v.Jumlah Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara 14.521 Perkara Pusat MA
80. w.Jumlah Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar Gedung 29.854 Perkara Pusat MA
81. x.Jumlah Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama 189.068 Jam layanan Pusat MA - IV.131 - No Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
82. y.Jumlah Perkara dilingkungan peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Terpadu 4.901 Perkara Pusat MA
83. z.Jumlah Perkara Peradian Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara 42 Perkara Pusat MA aa. Jumlah Pelayanan Pos Bantuan Hukum 8.640 Jam Layanan Pusat MA bb. Jumlah Rekomendasi untuk Pelaksanaan Dukungan Pengakuan, Penghargaan, dan Perlindungan yang Mendukung Kerja-kerja Perempuan Pembela HAM 1 Rekomendasi Pusat Komnas Perempuan cc. Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Hukum Litigasi 5425 Orang Pusat Kemenkumham dd. Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum non Litigasi 722 Kegiatan Pusat Kemenkumham ee. Jumlah Satker Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif 13 Satker Balai Pemasyaraka tan Daerah Kemenkumham 4. Penguatan Upaya Anti Korupsi Berkurangnya praktik koruptif
84. a.Jumlah Wilayah ZI dan WBK dan WBBM 30 Satker Pusat Kemenkumham
85. b.Jumlah Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 1 Laporan Pusat Kemenkumham
86. c.Jumlah Kegiatan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 31 Kegiatan Pusat Kejagung
87. d.Jumlah Sosialisasi Revisi Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana 31 Kegiatan Pusat Kejagung
88. e.Jumlah Angkatan Peserta Diklat Pemulihan Aset 4 Angkatan Pusat Kejagung
89. f.Jumlah Laporan Penanganan Pemulihan Aset yang terkait Perkara 20 Laporan Pusat Kejagung
90. g.Jumlah Instansi yang menjadi subyek Survei Penilaian Integritas 84 Instansi Pusat KPK - IV.132 - No Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
91. h.Jumlah Laporan Monitoring Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2 laporan Pusat KPK
92. i.Jumlah UKPBJ yang Mencapai Maturitas (level 3) 100 UKPBJ Pusat dan Daerah LKPP
93. j.Jumlah Instansi Pemerintah yang Menerima Pendampingan Pengelolaan Arsip Terjaga dan Arsip Aset 15 Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah ANRI
94. k.Jumlah Unit Kerja yang Dievaluasi untuk Mendapatkan Predikat WBK/WBBM 495 Unit Kerja Pusat dan Daerah Kemen PANRB
95. l.Jumlah IP yang Diberikan Asistensi dan Dievaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 616 Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Kemen PANRB
96. m.Jumlah Instansi Pemerintah yang Diawasi Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku 150 Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah KASN
97. n.Jumlah Rekomendasi atas Pelaksanaan Seleksi JPT di Instansi Pemerintah 1500 Rekomendasi Pusat dan Daerah KASN
98. o.Integrasi Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang Jasa, Akuntabilitas Kinerja, serta Pemantauan dan Evaluasi 1 Sistem Terintegrasi Pusat dan Daerah KemenPPN/ Bappenas
99. p.Jumlah Instansi Pemerintah yang Menerapkan e-Arsip Terintegrasi 72 Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah ANRI
100. q.Instansi Pemerintah yang Dimonitor dan Dievaluasi tindak lanjut pengaduannya dalam LAPOR!-SP4N 623 Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Kemen PANRB
101. r.Jumlah Kebijakan Pelaksanaan Perpres 95/2018 tentang SPBE 2  Perpres Arsitektur SPBE Nasional  Permen PANRB Peta Rencana SPBE Nasional Kemen PANRB 5 Penataan Biaya Politik Terwujudnya prakondisi penataan biaya politik
102. a.Jumlah Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif 15 Daerah Daerah Bawaslu - IV.133 - No Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
103. b.Jumlah Penegakan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu 5 Laporan/ dokumen Pusat Bawaslu
104. c.Jumlah Pengembangan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Hasil Piloting 19 Daerah Daerah Bawaslu
105. d.Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 121.920.762*) Suara Sah Pusat Kemendagri
106. e.Jumlah Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana 34 Satker Daerah KPU
107. f.Persentase Program Siaran Berindeks di atas 3 67 Persen Pusat Komisi Penyiaran Indonesia
108. g.Persentase Provinsi dengan Indeks Kemerdekaan Pers di atas 70% (kategori baik) 75 Persen Pusat dan Daerah Dewan Pers
109. h.Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D 3 Dokumen Pusat Ditjen IKP Kemkominfo
110. i.Persentase sengketa infomasi terdaftar yang diselesaikan 80 Persen Pusat Komisi Informasi Pusat
111. j.Persentase terbentuknya PPID di Provinsi dan Kabupaten/Kota 100 Persen Pusat dan Daerah Ditjen IKP Kemkominfo
112. k.Jumlah Pendidikan Politik untuk Warga Negara 13 Provinsi Pusat dan Daerah Kemendagri
113. l.Jumlah Penguatan Pokja IDI 15 Provinsi Daerah Kemendagri Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 *) menunggu hasil pemilu 2019 - IV.134 - Aspek Kewilayahan Aspek kewilayahan PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi terdapat pada gambar 4.55. Aspek Kewilayahan Pelaksanaan Bantuan Hukum PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi Keterangan: : Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Sumber: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham (diolah), 2019 Sasaran dan Kerangka Program Prioritas Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut terdapat pada Tabel 4.52. Sasaran dan Indikator PP Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut No Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) 1 Meningkatnya penanggulangan aksi terorisme dan keamanan serta ketertiban masyarakat Jumlah lembaga berpaham radikal yang ditangani Lembaga N/A N/A N/A 65 lembaga 2 Meningkatnya ketahanan dan keamanan siber Skor Global Cybersecurity Index Indonesia Nilai 0,42 a) N/A a) 0,80 a) 0,83 a) 3 Meningkatnya keamanan laut Jumlah kasus keamanan laut yang diselesaikan Kasus 45 kasus 45 kasus 45 kasus 45 kasus Sumber: a) International Telecommunication Union (ITU) (diolah), 2018 Keterangan: *) Realisasi; **) Target Gambar 4.55 ..,-. Pl!' ""'" -""''u -A � ....... J� ·. rf�.. � �- * . . -.,.. '-,. * .- - * .-- * .�-· «: .- 'le .-,r .�. - *- *.... l ·- I\. .- .- * ** *--· .- -e': .- * ... ** . �, * .. •i Al�rRAl,I\ ...... ..,., 4.5.4 Program Prioritas Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut Tabel 4.52 - IV.135 - Kerangka PP Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 PP Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut diwujudkan melalui 3 (tiga) KP seperti pada Gambar 4.56, yaitu: (1) Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme; (2) Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber; dan (3) Penguatan Keamanan Laut Adapun rincian sasaran masing-masing KP dari PP Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut sebagaimana terdapat pada Tabel 4.53. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut No Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana 1 Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme Meningkatnya upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme
114. a.Jumlah operasi intelijen terorisme 3.670 Operasi Pusat BIN
115. b.Jumlah lembaga yang mendukung kontra radikal 65 Lembaga Seluruh Wilayah Indonesia Korbinmas Baharkam POLRI
116. c.Jumlah Kegiatan Penyelidikan tindak pidana terorisme 45 Giat Pusat Densus 88 AT POLRI Penanggulangan Terorisme, Peningkatan Keamanan Siber dan Penguatan Keamanan Laut Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber Penguatan Keamanan Laut @ Program Prioritas � Kegiatan Prioritas Gambar 4.56 • . . Tabel 4.53 - IV.136 - No Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
117. d.Jumlah kegiatan penyuluhan kontra narasi dan kontra radikal 15 Giat Seluruh Wilayah Indonesia Densus 88 AT POLRI
118. e.Jumlah penindakan tindak pidana terorisme 20 Giat Seluruh Wilayah Indonesia Densus 88 AT POLRI
119. f.Jumlah Kegiatan identifikasi dan sosialisasi tindak pidana terorisme 83 Giat Seluruh Wilayah Indonesia Densus 88 AT POLRI
120. g.Operasionalisasi tim penanggulangan Foreign Terrorist Fighters 8 Operasi Pusat BNPT
121. h.Jumlah forum partisipasi masyarakat dalam pencegahan terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) 32 Forum Pusat dan Daerah BNPT
122. i.Jumlah kegiatan deradikalisasi di dalam dan luar lapas 127 Kegiatan Deradikalisasi Pusat dan Daerah BNPT
123. j.Jumlah kegiatan pemulihan korban terorisme dan sarana prasarana 25 Pemulihan Pusat BNPT
124. k.Jumlah perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum, saksi dan korban dalam tindak pidana terorisme 4 Koordinasi Pusat BNPT
125. l.Jumlah kegiatan pelibatan secara terpadu K/L pada pelaksanaan program penanggulangan terorisme 5 Bidang Pusat BNPT
126. m.Draft Indeks Aktualisasi Pancasila 1 Dokumen Pusat BPIP
127. n.Jumlah modul pendidikan pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi ASN 1 Dokumen Pusat  Kemen PANRB  BPIP  BKN  LAN  Kemendagri
128. o.Jumlah Bekas Warga Binaan Pemasyarakat Teroris yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial 50 Orang Pusat Kemensos - IV.137 - No Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
129. p.Jumlah Lokasi yang mendapat penguatan dalam pencegahan terorisme 200 Lokasi Pusat Kemensos 2 Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber Menguatnya ketahanan masyarakat terhadap serangan siber dan menguatnya tata kelola pemangku kepentingan terkait siber
130. a.Jumlah Computer Emergency Response Team (CERT) yang memenuhi standar 12 KLD Pusat dan Daerah BSSN
131. b.Penetapan UU Keamanan Siber dan peraturan turunannya 1 UU Keamanan Siber dan 6 (enam) produk perundang- undangan Dokumen perundang- undangan Pusat BSSN
132. c.Persentase penyelesaian kasus kejahatan siber 80% (5.459 kasus) Persen Pusat POLRI
133. d.Jumlah Personel Polri yang mendapatkan peningkatan kemampuan literasi digital 495 Personel 34 Polda Korbinmas Baharkam POLRI
134. e.Jumlah masyarakat yang mendapatkan peningkatan kemampuan literasi digital 247.500 Orang 34 Polda Korbinmas Baharkam POLRI
135. f.Jumlah operasi intelijen siber 1606 Laporan Pusat BIN
136. g.Jumlah SDM multi- stakeholder siber yang ditingkatkan kapasitasnya 800 Lulusan Pusat dan Daerah BSSN
137. h.Jumlah ASN pada Pemda yang mengikuti Diklat Fungsional Sandiman 50 Lulusan Daerah BSSN
138. i.Jumlah penyelenggaraan kegiatan internasional bidang siber 1 Kegiatan Pusat BSSN
139. j.Jumlah Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSE) yang Ditingkatkan Kemampuannya 100 PSE Pusat dan Daerah BSSN - IV.138 - No Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
140. k.Jumlah dokumen Rencana Strategis Keamanan Siber sektor Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional (IIKN) 1 Dokumen Pusat BSSN
141. l.Jumlah Dokumen Standar Audit Keamanan Siber Pemerintah 3 Dokumen Pusat BSSN
142. m.Jumlah Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSE) yang Menerapkan Standar Kriptografi pada Sektor Ekonomi Digital yang bersifat interoperabilitas 100 PSE Pusat dan Daerah BSSN 3 Penguatan Keamanan Laut Menurunnya Laju Kejahatan di Wilayah Laut
143. a.Jumlah Radar Coastal Surveilance yang diadakan 12 Unit Pusat Bakamla
144. b.Jumlah Long Range dan Thermal Kamera yang diadakan 11 Unit Pusat Bakamla
145. c.Jumlah sistem komunikasi yang diadakan 1 Paket Pusat Bakamla
146. d.Jumlah kapal patroli cepat yang diadakan 2 Unit Pusat Bakamla
147. e.Jumlah Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB) yang diadakan 3 Unit Pusat Bakamla
148. f.Jumlah Boat Stopper yang diadakan 11 Unit Pusat Bakamla
149. g.Jumlah Portable Search Light yang diadakan 11 Unit Pusat Bakamla
150. h.Jumlah Mounted Search Light yang diadakan 8 Unit Pusat Bakamla
151. i.Jumlah Automatic Life Vest yang diadakan 40 Unit Pusat Bakamla
152. j.Jumlah sistem minyak separator yang diadakan 7 Unit Pusat Bakamla
153. k.Jumlah alat keselamatan kapal yang diadakan 1 Paket Pusat Bakamla - IV.139 - No Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
154. l.Jumlah sarana dan prasarana kapal 48 M yang diadakan 3 Unit Pusat Bakamla
155. m.Jumlah senjata 30 MM yang diadakan 28 Pucuk Pusat Bakamla
156. n.Jumlah senjata 12,7 MM yang diadakan 56 Pucuk Pusat Bakamla
157. o.Jumlah Senjata M4 yang diadakan 840 Pucuk Pusat Bakamla
158. p.Jumlah Submachine Gun yang diadakan 70 Pucuk Pusat Bakamla
159. q.Jumlah senjata sniper yang diadakan 20 Paket Pusat Bakamla
160. r.Jumlah KAPOR/KAPSAT (Body Protector) yang diadakan 1 Paket Pusat Bakamla
161. s.Jumlah Amunisi yang diadakan 1 Paket Pusat Bakamla
162. t.Jumlah SPKKL yang diadakan 1 Paket Merauke dan Manado Bakamla
163. u.Jumlah kegiatan operasi laut bersama dalam negeri 100 Hari Operasi Pusat Bakamla
164. v.Jumlah Operasi bersama terkoordinasi bilateral 4 Operasi Pusat Bakamla
165. w.Jumlah jam terbang Operasi Udara 300 Jam Terbang Pusat Bakamla
166. x.Jumlah kegiatan operasi udara bersama terkoordinisasi bilateral 4 Operasi Pusat Bakamla
167. y.Jumlah kasus keamanan laut yang ditangani 45 Kasus Pusat Bakamla
168. z.Jumlah kegiatan diplomasi maritim dalam dan luar negeri 8 Giat Pusat Bakamla aa. Jumlah penyelesaian tindak pidana di wilayah perairan 45 Kasus Pusat POLRI bb. Jumlah hari operasional kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing dan merusak sumber daya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan 130 Hari Operasi Pusat KKP - IV.140 - No Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana Perikanan Repubik Indonesia (WPP – NRI) cc. Jumlah hari operasi pesawat patroli 100 Hari Operasi Pusat KKP dd. Jumlah Kapal pengawas yang terbangun 2 Unit Pusat KKP ee. Jumlah Hari Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat 50 Hari Operasi Pusat KKP ff. Jumlah Perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel 150 Kasus Pusat KKP Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Sasaran dan Kerangka Program Prioritas Sasaran dan indikator PP Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas Tabel 4.54. Sasaran dan Indikator PP Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas No Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) 1 Menurunya penyalahgunaan narkotika Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Nilai 1,77 a) 1,77a) 1,70 a) 1,70a) 2 Menurunnya tingkat kejahatan Clearence rate Persen 60b) 60b) 60 60,5 Sumber: a) BNN 2018, b) Statistik Kriminal BPS 2018 Keterangan: *) Realisasi; **) Target PP Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas diwujudkan melalui 2 (dua) KP, seperti digambarkan pada Gambar 4.57, yaitu: (1) pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika; dan (2) peningkatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban. 4.5.5 Program Prioritas Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas Tabel 4.54 - IV.141 - Kerangka PP Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Adapun rincian sasaran masing-masing KP dari PP Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas sebagaimana terdapat pada Tabel 4.55. Sasaran dan Indikator KP dari PP Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas No Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana 1 Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Meningkatnya upaya pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika
169. a.Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P21 55 Berkas Pusat BNN
170. b.Jumlah titik lokasi lahan ganja dan tanaman terlarang lainnya 15 Titik Lokasi Pusat, Sumut, Aceh, Papua, Sumsel BNN
171. c.Berkas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil tindak pidana narkotika dan prekursor yang P21 30 Berkas Pusat BNN
172. d.Jumlah laporan kajian sistem peradilan narkotika 1 Laporan Pusat BNN Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas Pencegahan, Pemberantasan, dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Peningkatan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban 5 @ Program Prioritas @ Kegiatan Prioritas Gambar 4.57 Tabel 4.55 - IV.142 - No Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
173. e.Jumlah kawasan rawan kultivasi, produksi, penyelundupan, peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika yang diintervensi program Alternative Development 6 Kawasan Aceh Besar, Bireuen, Gayo Lues, Jabar, Kalbar, Jatim BNN
174. f.Jumlah kasus tindak pidana narkoba yang diselesaikan 1.700 Kasus Dittipidnarkob a dan 34 Polda POLRI
175. g.Jumlah fasilitas layanan rehabilitasi berbasis komponen masyarakat yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 10 Fasilitas Sumut, Riau, DKI, Jakarta, Jabar, Jatim BNN
176. h.Jumlah petugas agen (pendamping) pemulihan bagi penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika yang ditingkatkan kapasitisnya 200 Orang Aceh, Sumut, DKI, Jatim, NTB, Sulsel, Jabar, Kalsel, Kaltim, Bali BNN
177. i.Jumlah mantan residen narkoba yang didampingi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas) 200 Orang Pusat POLRI
178. j.Jumlah desa yang memiliki alokasi anggaran program ketahanan keluarga dari dana desa 173 Desa 34 Provinsi BNN
179. k.Jumlah Laporan Kajian Desain Strategi “Active Defense” dalam pencegahan peredaran gelap narkotika 1 Laporan Pusat BNN
180. l.Jumlah Klien Rehabilitasi Penyalahguna dan atau Pecandu Narkotika TBD TBD Pusat BNN
181. m.Jumlah Layanan Kesehatan Primer yang mampu menangani rehabilitasi rawat jalan penyalahguna/pecandu narkotika TBD TBD Pusat BNN
182. n.Jumlah Lembaga Rehab Komponen Masyarakat yang dikuatkan TBD TBD Pusat BNN - IV.143 - No Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
183. o.Jumlah klien pascarehab Penyalahguna dan atau Pecandu Narkotika TBD TBD Pusat BNN
184. p.Jumlah korban penyalahgunaan yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial 19270 Orang Pusat Kemensos 2 Peningkatan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat
185. a.Jumlah Command Center yang dibangun 5 Command Center Aceh, Sumbar, Lampung, Sulbar, dan NTT POLRI
186. b.Jumlah peserta diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terpadu 300 Orang Lemdiklat Polri POLRI
187. c.Jumlah penyidik Polri yang tersertifikasi 300 Orang Lemdiklat Polri POLRI
188. d.Jumlah pengembangan peralatan Assessment Center 7 Paket Sumut, Kalsel, Maluku Utara, Aceh, Sulut, Sumbar, SSDM Mabes Polri POLRI
189. e.Jumlah alat pengolah data hasil tes psikologi yang diadakan 7 paket Maluku Utara, Kalsel, Sulbar, Kaltara, Aceh, Papua Barat, dan SSDM Mabes Polri POLRI
190. f.Jumlah alat uji kesamaptaan jasmani elektronik yang diadakan 7 paket Akpol, DKI Jakarta, Sumut, Kalsel, Sulut, Maluku, Aceh POLRI
191. g.Jumlah rumah dinas, asrama, dan mes yang dipenuhi 6 tower Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumut, Kalbar, Sulsel POLRI
192. h.Jumlah kegiatan Sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas 11 Giat TBD POLRI
193. i.Jumlah personil Polri yang mengamankan unjuk rasa TBD Orang 34 Polda POLRI
194. j.Jumlah Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang dibangun 4 RPK Bali, Sumut, Polrestabes Surabaya, dan Dittipidum Bareskrim Polri POLRI - IV.144 - No Kegiatan Prioritas Sasaran/Indikator Target Satuan Lokasi K/L Pelaksana
195. k.Jumlah petugas Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang dilatih 225 orang 9 SPN Polda POLRI
196. l.Jumlah dokumen stadardisasi desain Ruang Pelayanan Khusus (RPK) 1 Dokumen Dittipidum Bareskrim Polri POLRI
197. m.Jumlah dokumen Standard Operating Procedure Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 1 Dokumen Dittipidum Bareskrim Polri POLRI
198. n.Jumlah penyelesaian kasus Tindak Pidana Umum 15.038 Kasus Dittipidum Bareskrim Polri dan 34 Polda POLRI
199. o.Jumlah penyelesaian kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 460 Kasus Dittipidum Bareskrim Polri dan 34 Polda POLRI
200. p.Jumlah penyelesaian kasus tindak pidana terhadap perempuan dan anak 9.970 Kasus Dittipidum Bareskrim Polri dan 34 Polda POLRI
201. q.Jumlah dokumen Rencana Aksi Penanganan konflik sosial 34 Provinsi Dokumen Pusat Kemendagri
202. r.Jumlah lokasi yang mendapat penguatan dalam pencegahan konflik sosial 250 Lokasi Pusat Kemensos
203. s.Jumlah korban bencana sosial yang mendapat pelayanan kebutuhan 120.00 0 Jiwa Pusat Kemensos
204. t.Jumlah aparatur pemerintah daerah yang berkapasitas melakukan kewaspadaan dan deteksi dini 200 Orang Daerah Kemendagri Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 - IV.145 - Aspek Kewilayahan Aspek kewilayahan PP Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas terdapat pada gambar 4.58. Aspek Kewilayahan PP Penanggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas Keterangan: : Command Center : Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam mendukung PN Stabilitas Pertahanan dan Keamanan antara lain: Kerangka Regulasi Kerangka regulasi yang dibutuhkan di PN Stabilitas Keamanan Nasional adalah sebagai berikut.
  1. 1.PP Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi. KP Perbaikan Peradilan Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif: (a) RUU KUHP. Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan oleh Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional adalah sebagai berikut.
  2. 1.Badan Regulasi Nasional
  3. 2.Badan Eksekusi Perdata Gambar 4.58 ·-- ,. u A !!!!!!liiii!!!!!Siiiiiiiiiiiil-,.. .� .- ·�p-;- �/ ': ' .- ___.· I 9 .-.... .- ft.••"* Y.,l, •. .._.. . . . •, ', '• A I' ST R A I. I A 4.5.6 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan BAB 5 PEMBANGUNAN BIDANG -V.1- BAB 5 PEMBANGUNAN BIDANG 5.1 Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang Kebijakan pengarusutamaan dan pembangunan lintas bidang menjadi dasar untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. Empat kebijakan pengarusutamaan di dalam RKP 2020 mencakup pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, gender, dan modal sosial budaya. Sementara, dua kebijakan pembangunan lintas bidang mencakup kerentanan bencana dan perubahan iklim. 5.1.1 Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) Deskripsi Umum Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development merupakan paradigma pembangunan nasional yang menjadi elemen strategis dalam mendukung upaya pencapaian sasaran RPJMN 2020 – 2024 dan RKP setiap tahunnya. Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan global untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), yang telah dideklarasikan pada bulan September 2015 di Kantor PBB, New York. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan mengedepankan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan lingkungan hidup yang lestari, melalui tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu komitmen Indonesia untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs tersebut adalah dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut menjadi landasan pelaksanaan TPB/SDGs baik di tingkat nasional maupun daerah. TPB/SDGs mencakup 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. Untuk pelaksanaannya, telah disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs 2017-2019 dan telah diluncurkan pada tanggal 5 Juni 2018, sebagai Lampiran dari Peraturan Menteri (Permen) Perencanan Pembangunan Nasional (PPN) No 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan TPB/SDGs. Selanjutnya, TPB/SDGs juga diarusutamakan ke dalam Rancangan RPJMN 2020-2024 agar terintegrasi target dan indikatornya dengan pembangunan nasional mendatang. Pelaksanaan TPB/SDGs mengedepankan dan mendasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan yang universal, integrasi, dan tidak boleh seorangpun tertinggal (No one left behind). Makna prinsip tersebut adalah bahwa TPB/SDGs dilaksanakan tidak hanya oleh negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan seluruh bangsa di dunia. TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs juga menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "No one left behind" atau “Tidak ada seorangpun yang tertinggal”. Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia -V.2- menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 (empat) platform partisipasi yang terdiri atas: Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Organisasi Masyarakat Sipil dan Media. Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs tersebut, Indonesia berketetapan untuk menjadikan TPB/SDGs sebagai suatu “GERAKAN” bersama untuk mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Dalam pelaksanaan TPB/SDGs, beberapa tantangan dan masalah yang dihadapi, antara lain:
  4. 1.Keselarasan program/kegiatan TPB/SDGs yang dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antara pemerintah dengan non pemerintah.
  5. 2.Partisipasi dan kerja sama multi pihak yang dilakukan di tingkat pusat dan tingkat daerah untuk memastikan no one left behind.
  6. 3.Ketersediaan data untuk pemantauan dan evaluasi pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs, serta disagregasinya sampai dengan tingkat kabupaten/kota.
  7. 4.Penyelarasan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs yang dilakukan oleh pemerintah dan non pemerintah.
  8. 5.Besarnya pendanaan yang diperlukan untuk pencapaian target TPB/SDGs, serta mobilisasi sumber-sumber pendanaan non pemerintah. Sasaran dan Indikator Sasaran dan indikator pembangunan berkelanjutan dijabarkan pada tabel 5.1 berikut ini. Tabel 5.1 Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
  9. 1.Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan Pertumbuhan PDB Persen 5,11) 5,22) 5,1- 5,62) 5,4- 5,74) Koordinator: Kemenko Perekonomian
  10. 2.Tercapainya pembangunan sosial yang merata dan berkelanjutan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nilai 70,811) 71,502) 71,982) 72,514) Koordinator: Kemenko PMK
  11. 3.Meningkatnya kualitas pembangunan lingkungan hidup, yang tercermin pada meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nilai 66,91) 65,5– 66,52) 66,5- 68,52) 69,25 – 71,254) KLHK -V.3- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
  12. 4.Meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan menurunnya tingkat korupsi
205. a.Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan standar pelayanan publik Persen N/Aa) N/Aa) N/Aa) 20%4) Seluruh K/L
206. b.Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Persen K/L: 85,37 K/L: 80,00 K/L: 85,002) ***) Seluruh K/L
207. c.Indeks Perilaku Anti Korupsi Nilai 3,71 3,66 4,002) 4,004) Seluruh K/L Sumber: 1) Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (2018) 2) Perpres No 72 tahun 2018 tentang RKP Tahun 2019 (2018) 3) BPS 4) Menyesuaikan sasaran dari bidang-bidang tersebut yang akan dimuat Keterangan: *) Realisasi; **) Target; ***) Data belum tersedia Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah
  1. 1.menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro, melalui peningkatan nilai tambah, investasi, ekspor, komponen dalam negeri dan lapangan kerja pada sektor unggulan pertanian, kemaritiman, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif/digital, serta pelebaran ruang fiskal dengan memobilisasi sumber-sumber pendapatan negara.
  2. 2.enjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dalam pembangunan, melalui upaya pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, agama, kebudayaan, kependudukan dan keluarga berencana, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak;
  3. 3.meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan limbah, melalui penerapan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
  4. 4.menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam, melalui: (1) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber daya dan modal pembangunan secara berkelanjutan; (2) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk mendukung kekuatan industri nasional; dan (3) Konservasi dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan ekosistem;
  5. 5.meningkatkan kapasitas, kemampuan teknologi, pendanaan, dan pemantauan dalam pelaksanaannya.
  6. 6.mengejawantahkan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam arah pembangunan di setiap sektor/bidang dan wilayah/daerah, melalui internalisasi paradigma pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah. -V.4- 5.1.2 Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Deskripsi Umum Tata kelola pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional sebagaimana diamatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025 untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Selain itu, pada RPJMN 2020 – 2024 pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional. Melalui kebijakan pengarusutamaan, diharapkan seluruh instansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas tata kelola. Pengarusutamaan tata kelola pemerintah yang baik dihadapkan pada isu strategis yang mencakup: (1) ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral; (2) Kelembagaan dan proses bisnis yang sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintahan; (3) Pelayanan publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan dengan penerapan standar pelayanan publik yang menyeluruh; dan (4) Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokasi yang berintegritas. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi seluruh instansi pemerintah. Sasaran dan Indikator Sasaran kebijakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2020 ditunjukkan pada tabel 5.2 berikut ini. Tabel 5.2 Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
  7. 1.Meningkatnya kualitas manajemen ASN instansi pemerintah
208. a.Persentase instansi pemerintah yang menyusun rencana kebutuhan ASN jangka menengah*** Persen ****) ****) ****) 70 Seluruh K/L dan Pemda
209. b.Persentase instansi pemerintah yang menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN*** Persen N/A N/A N/A 10 Seluruh K/L dan Pemda
210. c.Persentase instansi pemerintah yang menyusun pola karir instansi*** Persen N/A N/A N/A 10 Seluruh K/L dan Pemda -V.5- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
  1. 2.Meningkatnya efektivitas tata kelola instansi pemerintah
211. a.Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun proses bisnis instansi yang berkualitas dan terintegrasi*** Persen N/A N/A N/A 20 Seluruh K/L dan Pemda
212. b.Persentase instansi pemerintah yang telah menyusunan arsitektur SPBE instansional*** Persen N/A N/A N/A 10 Seluruh K/L dan Pemda
213. c.Persentase instansi pemerintah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi*** Persen N/A N/A N/A 20 Seluruh K/L dan Pemda
  1. 3.Meningkatnya kualitas pelayanan publik
214. a.Jumlah IP dengan UPP Tertentu yang menerapkan (menyusun, menetepkan, dan mempublikasikan) Standar Pelayanan Unit pelayanan publik N/A 300 375 435 Seluruh K/L dan Pemda
215. b.Jumlah IP yang menyelesaikan pengaduan pelayanan publik ≥ 50% Instansi Pemerintah N/A N/A N/A 60 Seluruh K/L dan Pemda
216. c.Jumlah UPP Tertentu yang melakukan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik Unit pelayanan publik ****) 1.516 ****) 1.816 Seluruh K/L dan Pemda
217. d.Jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan FKP dalam penetapan standar pelayanan publik*** Instansi pemerintah ****) ****) ****) 300 Seluruh K/L dan Pemda
218. e.Jumlah IP yang memutakhirkan informasi dalam SIPP*** Instansi pemerintah N/A N/A N/A 60 Seluruh K/L dan Pemda
219. f.Jumlah Pemda yang mengintegrasikan penyelenggaraan pelayanan pusat, daerah, dan BUMN/D (MPP) Mal Pelayanan Publik N/A 9 18 27 Pemerintah Daerah -V.6- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
220. g.Jumlah penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik (external complaint handling) *** Laporan 6172 5011 5500 6000 Seluruh K/L dan Pemda
  1. 4.Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
221. a.Persentase instansi pemerintah yang menerapkan manajemen risiko dalam pengelola kinerja instansi*** Persen N/A N/A 0,16 5 Seluruh K/L dan Pemda
222. b.Persentase instansi pemerintah yang menerapkan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel Persen ****) ****) ****) 10 Seluruh K/L dan Pemda
223. c.Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) instansional dengan maturitas level III*** Persen N/A N/A N/A 21 Seluruh K/L dan Pemda Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target; ***) Indikator Baru; ****) Data belum tersedia Arah Kebijakan Adapun untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut diatas, akan ditempuh dengan arah kebijakan sebagai berikut.
  1. 1.Meningkatkan kualitas manajemen ASN instansi pemerintah melalui pemenuhan: (a) Rencana kebutuhan riil ASN jangka menengah; (b) Rencana pengembangan kompetensi ASN; dan (c) Penyusunan pola karir instansional.
  2. 2.Meningkatkan efektivitas tata kelola instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan proses bisnis instansional; (b) Implementasi arsitektur SPBE instansi; dan (c) Penerapan e-Arsip terintegrasi.
  3. 3.Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui: (a) Pemenuhan dan penerapan standar pelayanan publik; (b) Peningkatan penyelesaian pengaduan masyarakat baik internal maupun eksternal; (c) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat; dan (d) Pelaksanaan FKP dalam penetapan standar pelayanan publik; (e) Pemutakhiran informasi layanan pada SIPP; dan (f) Integrasi pelayanan publik (mal pelayanan publik).
  4. 4.Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui: (a) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi; (b) Penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel; dan (c) Pemenuhan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa instansional dengan tingkat maturitas level III. -V.7- 5.1.3 Pengarusutamaan Gender Deskripsi Umum Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional. Strategi ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan perspektif gender dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Capaian utama pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG mengalami peningkatan dari 90,82 di tahun 2016 menjadi 90,96 di tahun 2017 dan 90,99 di tahun 2018 yang berarti kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki- laki semakin mengecil di beberapa bidang pembangunan. Selain itu, IDG juga mengalami peningkatan dari 71,39 di tahun 2016 menjadi 71,74 di tahun 2017 yang didukung oleh meningkatnya jumlah perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan pekerja perempuan. Meskipun mengalami peningkatan, pembangunan kesetaraan gender masih dihadapkan pada permasalahan antara lain masih lemahnya kelembagaan dan pelembagaan PUG di pusat dan daerah serta masih adanya kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, dan politik. Sasaran dan Indikator Sasaran dan indikator PUG pada tahun 2020 dijabarkan dalam Tabel 5.3. sebagai berikut. Tabel 5.3 Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan Gender No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019*) 2020*) K/L Pelaksana
  5. 1.Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender (KKG) dalam pembangunan
224. a.Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nilai 90,96 90,99* 91,64 91,87 Kemen PPPA
225. b.Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nilai 71,74 72, 27** 72,81 73,36 Kemen PPPA Sumber: BPS, 2018. Keterangan: *) Realisasi; **)Target Berdasarkan Proyeksi Sementara, Bappenas. Arah Kebijakan Sasaran Pengarusutamaan Gender akan dicapai melalui 2 (dua) kebijakan, yaitu:
  1. 1.Mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, daerah, dan desa melalui (a) Penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan; (b) Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan; (c) Penguatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) di semua jenjang pemerintahan; (d) Penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; dan (e) Penyediaan dan pemanfaatan data terpilah. -V.8-
  2. 2.Meningkatkan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan melalui (a) Peningkatan kapasitas perempuan untuk mengurangi kesenjangan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi, serta menerima manfaat pembangunan dan (b) Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mendorong peran perempuan di berbagai bidang pembangunan. 5.1.4 Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya Deskripsi Umum Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keberdayaan warga negara untuk menjalani kehidupan secara berkualitas dan bermartabat. Untuk itu pembangunan mencakup seluruh aspek kehidupan meliputi sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan Iptek. Melalui pembangunan yang menyeluruh diharapkan akan dihasilkan manusia-manusia Indonesia unggul yang selain memiliki kecerdasan intelektual juga mempunyai sikap mental dan karakter yang tangguh dan selalu menjaga nilai-nilai budaya bangsa. Namun sering kali pembangunan telah menyebabkan masyarakat tercerabut dari akar kebudayaan dan identitas sosialnya, serta menggerus hak-hak kebudayaan masyarakat. Bahkan pembangunan juga menyebabkan sebagian warga mengalami eksklusi sosial sebagaimana dialami masyarakat adat yang terpinggirkan oleh pengembangan industri perkebunan dan pertambangan. Hak penguasaan atas tanah ulayat dan hak kebudayaan masyarakat adat lainnya terancam dengan adanya pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Indonesia sebagai negara-bangsa bercorak majemuk, memiliki keragaman suku, adat- istiadat, budaya, bahasa, dan agama. Kemajemukan ini harus dijadikan kekuatan untuk mendorong Indonesia tumbuh-kembang menjadi negara-bangsa yang maju, modern, dan unggul. Untuk itulah, pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan mendayagunakan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. Sasaran dan Indikator Sasaran dan indikator Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya dijabarkan dalam Tabel 5.4 sebagai berikut. Tabel 5.4 Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana 1. Meningkatnya peran nilai budaya dan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan Indeks Pembangunan Kebudayaan Nilai N/A 53,61 N/A Meningkat  Kemen ATR  KLHK  Kemendagri  Kemen PUPR  Kemendikbud  Kemensos  Kemenpar
226. a.Dimensi Ekonomi Budaya Nilai N/A 30,55 N/A Meningkat
227. b.Dimensi Ketahanan Sosial Budaya Nilai N/A 72,84 N/A Meningkat -V.9- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
228. c.Dimensi Warisan Budaya Nilai N/A 40,58 N/A Meningkat  Bekraf  Kemenperin  Kemendag  Kemenkumham  Kemendes PDTT  Kemen PPN
229. d.Dimensi Kebebasan Berekspresi Nilai N/A 36,57 N/A Meningkat Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target Arah Kebijakan Kebijakan Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya diarahkan pada 4 (empat) program prioritas, yaitu:
  1. 1.Meningkatkan pembangunan inklusif berwawasan budaya, melalui: (a) Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan; (b) Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal; (c) Pengembangan budaya bahari dan pemanfaatan potensi sumber daya maritim; dan (d) Pelindungan kekayaan budaya untuk kesejahteraan masyarakat melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal.
  2. 2.Meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, melalui: (a) Pelaksanaan pembangunan yang mempertimbangkan keragaman sumber daya alam hayati, pengelolaan dan pemanfaatannya melalui pengetahuan tradisional; (b) Penetapan dan pengakuan wilayah adat dan kantung kebudayaan sebagai pusat pelestarian nilai tradisi, budaya, dan lingkungan hidup; (c) Penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan dan peningkatan akses masyarakat terhadap kawasan hutan berbasis desa; (d) Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
  3. 3.Mengembangkan produk dan jasa berbasis seni, budaya dan inovasi, melalui: (a) Pengembangan dan pemanfaatan seni, adat istiadat, permainan rakyat, dan olahraga tradisional menjadi atraksi wisata; (b) Pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya, pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional menjadi produk dan jasa yang berdaya guna bagi masyarakat; (c) Pengembangan mentalitas maju, etos kerja, daya juang, kewirausahaan; (d) Pengembangan kewirausahaan sosial (social entrepreneurship); (e) Tata kelola sertifikasi produk budaya lokal yang menjamin kualitas dan nilai tambah bagi masyarakat.
  4. 4.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik, melalui: (a) Penyediaan ruang publik sebagai wahana penyaluran aspirasi, ekspresi karya budaya, dialog lintas budaya, kerja sama dan kolaborasi antarbudaya; (b) Penguatan gerakan filantropi untuk mobilisasi sumber daya publik bagi pembangunan; (c) Penguatan forum konsultasi publik dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan. 5.1.5 Pengarusutamaan Transformasi Digital Deskripsi Umum Pembangunan nasional idealnya dapat mengikuti perkembangan dan dinamika pembangunan di tingkat dunia. Digitalisasi dalam berbagai bidang sudah tidak terelakkan, sehingga pembangunan nasional juga harus memiliki strategi adaptasi terhadap -V.10- perkembangan dunia digital yang sangat cepat. Transformasi digital didefinisikan sebagai perubahan cara pelaksanaan suatu kegiatan atau pekerjaan dari analog-manual menjadi digital-terkoneksi. Mengingat efektifitas dan segala peluang dalam dunia digital, pemanfaatannya dalam pembangunan nasional dan pelayanan masyarakat menjadi sangat penting. Dalam sektor pemerintah sendiri penerapan teknologi digital sudah berjalan. Salah satunya adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dipayungi oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 dan Undang undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta inisiasi Smart City yang sedang dalam pengerjaan di Negara- negara Asia termasuk Indonesia. Selain itu pemerintah dan institusi pendidikan juga aktif memberikan insentif pada pelaku inovasi khususnya dalam bidang digital. Meskipun penerapan SPBE dan Smart City sudah cukup meluas dan mendapat dukungan besar oleh pemerintah, namun Transformasi Digital di Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan mayor antara lain: 1) Belum ter integrasinya sistem dan data dalam pemerintahan; 2) Ketertinggalan dan kesenjangan infrastruktur digital di Indonesia; 3) Kurangnya kesiapan sumber daya manusia di Indonesia; 4) Pembuatan regulasi dan perundang-undangan yang belum selaras dengan cepatnya perkembangan dunia digital. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu diperhatikan beberapa aspek yaitu: 1) Penyiapan Layanan Digital (Enabling Environment); 2) Pemenuhan Layanan Digital; 3) Pengelolaan Big Data. Sasaran dan Indikator Sasaran dan Indikator pengarusutamaan transformasi digital pada tahun 2020 ditunjukkan pada tabel berikut ini. Tabel 5.5 Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan Tranformasi Digital No Sasaran/indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
  5. 1.Tersedianya regulasi dan lembaga transformasi digital Indonesia
230. a.Lembaga koordinator pelaksanaan Transformasi Digital***) Lembaga ****) ****) ****) 1 ****)
231. b.Undang-undang mengenai pelaksanaan Transformasi Digital***) Naskah ****) ****) ****) 1 ****)
  1. 2.Terciptanya kondisi yang mendorong pengembangan layanan digital
232. a.Progres pembangunan pusat data pemerintah terpadu Persen N/A N/A N/A 50 Kemenkominfo
233. b.Jumlah daerah operasional layanan jaringan serat optik Palapa Ring Kabupaten/Kota N/A N/A N/A 57 Kemenkominfo -V.11- No Sasaran/indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
234. c.Jumlah penyediaan akses internet untuk sekolah, puskesmas, dll Lokasi N/A N/A N/A 10.000 Kemenkominfo
  1. 3.Meningkatnya kesiapan SDM dalam menyongsong era digital
235. a.Jumlah orang yang mendapatkan peningkatan literasi digital Orang N/A N/A N/A 200.000 Kemenkominfo
  1. 4.Meningkatnya penerapan Industri 4.0 dalam kegiatan ekonomi masyarakat
236. a.Jumlah technopreneur Tim N/A N/A N/A 300 Kemenkominfo
237. b.Jumlah nelayan, petani dan UMKM go- online Orang N/A N/A N/A 200.000 Kemenkominfo Sumber: Kementerian PPN/Bappenas Keterangan: *) Realisasi; **) Target; ***) Indikator Baru; ****) Data belum tersedia Arah Kebijakan Sasaran Pengarusutamaan Transformasi Digital akan dicapai melalui kebijakan, yaitu:
  1. 1.Membangun kondisi yang mendorong pengembangan pelayanan digital melalui (a) Pembuatan peraturan perundangan tentang Transformasi Digital; (b) Pendirian lembaga khusus koordinator pelaksanaan Transformasi Digital; (c) Pembangunan dan pemerataan infrastruktur digital; (d) Penguatan penerapan teknologi digital dan internet dalam sistem pendidikan dan proses pelaksanaan pendidikan; (e) Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam penguasaan keahlian digital dan internet; (f) Penguatan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyediaan dan pemerataan layanan digital.
  2. 2.Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemerintahan dan pelayanan masayarakat melalui (a) Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara optimal; (b) Inventarisasi layanan pemerintah untuk pengembangan layanan digital; (c) Integrasi sistem digital dalam berbagai sektor pemerintahan dan pelayanan publik.
  3. 3.Mengoptimalkan pengelolaan Big Data melalui (a) Identifikasi sumber-sumber big data baik dalam layanan pemerintah maupun swasta dan identifikasi potensi penggunaanya; (b) Pengembangan kemampuan analisa dan pemanfaatan big data dalam proses pembuatan keputusan dan pelayanan publik; (c) Pengembangan sistem pembuat keputusan based on data dalam berbagai level dan sektor pemerintahan; (d) Penguatan regulasi dan sistem kemanan dan kerahasiaan data pribadi dan badan usaha. 5.1.6 Lintas Bidang Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim Agenda Lintas Bidang Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim tahun 2020 menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan iklim serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon. -V.12- 5.1.6.1 Kerentanan Bencana Deskripsi Umum Kerentanan bencana adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya (baik bahaya alam maupun bahaya buatan) yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana (disaster) atau tidak. Rangkaian kondisi, umumnya dapat berupa kondisi fisik, sosial dan sikap yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, persiapan dan tindak-tanggap terhadap dampak bahaya. Kerentanan (vulnerability) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Dari ketiga komponen penyusun indeks risiko bencana (Hazard, Vulnerability, dan Capacity), komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, maka indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui peningkatan tingkat kapasitas (komponen kapasitas). Sehingga strategi penurunan indeks risiko bencana adalah dengan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah (Kabupaten dan Kota) oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat serta lembaga usaha Kejadian bencana gempabumi Lombok, gempabumi-tsunami-likuifaksi Sulawesi Tengah dan tsunami Selat Sunda, dan kejadian bencana lain di Indonesia, menyebabkan kerusakan parah yang terjadi pada perumahan penduduk. Hal itu disebabkan karena sebagian besar bangunan didirikan dengan kaidah yang kurang memadai sehingga rentan rusak akibat guncangan. Sehingga, penerapan building code untuk mendirikan bangunan tinggi serta pembuatan rumah tinggal tahan gempabumi sudah merupakan suatu keharusan. Selain itu belajar dari kasus gempabumi Palu Sulteng, dimana gempabumi terjadi di jalur sesar Palu Koro, banyak masyarakat tinggal di kawasan sesar tersebut. Peta rawan bencana merupakan aspek salah satu aspek penting dan perlu diperhatikan secara serius dalam penyusunan Rencana Tata Ruang untuk menyusun dokumen tata ruang yang berbasis pengurangan risiko bencana. Selain itu belajar dari kasus likuifaksi di Palu, fenomena likuefaksi menjadi ancaman bagi kota-kota di Indonesia, yang dibangun di atas endapan pasir. Sasaran dan Indikator Sasaran agenda lintas bidang kerentanan bencana, diarahkan pada upaya peningkatan ketahanan suatu daerah yang diukur berdasarkan Indeks Ketahanan Daerah untuk menghadapi kejadian bencana. Tabel 5.6 Sasaran dan Indikator Pembangunan Bidang Kerentanan Bencana No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
  4. 1.Meningkatnya peran nilai budaya dan kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan Indeks Pembangunan Kebudayaan Nilai N/A 45,61 N/A Meningkat  Kemen ATR  KLHK  Kemendagri  Kemen PUPR  Kemendikbud  Kemensos
238. a.Dimensi Ekonomi Budaya Nilai N/A 13,80 N/A Meningkat -V.13- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
239. b.Dimensi Ketahanan Sosial Budaya Nilai N/A 80,90 N/A Meningkat  Kemenpar  Bekraf  Kemenperin  Kemendag  Kemenkumham  Kemendes PDTT  Kemen PPN/Bappenas
240. c.Dimensi Warisan Budaya Nilai N/A 38,39 N/A Meningkat
241. d.Dimensi Kebebasan Berekspresi Nilai N/A 32,37 N/A Meningkat
  1. 2.Meningkatnya Indeks Ketahanan Bencana Daerah Persentase Peningkatan Indeks Ketahanan Bencana Daerah Persen 0,44 0,47 0,5 Kenaikan rata-rata 5%  BNPB  BMKG  KLHK  BIG  BPPT  LAPAN  Kemen ESDM  Kemen ATR Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target Arah Kebijakan Peningkatan jumlah penduduk Indonesia sampai tahun 2025, berkorelasi pada peningkatan jumlah penduduk terpapar bencana, baik hidrometeorologi, geologi, maupun bencana non alam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, penduduk sebagai pelaku dari terus bertambahnya alih fungsi lahan untuk budidaya yang berpotensi menurunkan kualitas daya dukung lahan terhadap fenomena iklim, serta gangguan akibat fenomena geologi, dituntut untuk memiliki kemampuan untuk mengantisipasi kejadian fenomena iklim, geologi, dan non alam yang berpotensi menjadi bencana. Arah kebijakan dan strategi untuk mengurangi kerentanan bencana, yaitu:
  2. 1.Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang disertai dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap kebencanaan, kemudian membangun kesadaran yang kuat, melatih kesiapsiagaan secara berkesinambungan, yang kemudian sampai pada terbangunnya sebuah kebudayaan dan moralitas kesiapsiagaan dan ketangguhan bencana.
  3. 2.Mengembangkan dan menguatkan sistem peringatan dini bencana sampai tingkat masyarakat melalui pengembangan teknologi peringatan dini sederhana yang dapat dimanfaatkan langsung dan dipelihara oleh masyarakat;
  4. 3.Mengembangkan sistem logistik kebencanaan nasional dilengkapi sistem tata kelola dan distribusi yang dapat menjangkau wilayah terluar dan terpencil, sebagai upaya penanganan bencana melalui distribusi logistik yang lebih cepat dan terpadu; 5.1.6.2 Ketahanan Iklim Deskripsi Umum Ketahanan iklim merupakan upaya mengurangi potensi dampak atas perubahan iklim melalui aksi adaptasi pada sektor dan wilayah yang rentan dan beresiko terhadap perubahan -V.14- iklim. Upaya tersebut bertujuan untuk menjaga target-target pembangunan dan meningkatkan ketahanan melalui strategi dan kebijakan pembangunan sektor dan kewilayahan yang mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan ketahanan iklim diprioritaskan kepada sektor rentan dan berisiko dengan tetap mengedepankan profil risiko iklim pada setiap wilayahnya. Pembangunan ketahanan iklim diharapkan juga dapat mengurangi risiko bencana hidrometeorologi dan dapat mendukung pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perubahan iklim yang ditandai melalui perubahan curah hujan dan temperatur permukaan berpotensi meningkatkan potensi bahaya dan risiko iklim, dimana dapat mengganggu target- target pembangunan melalui potensi bahaya seperti kejadian bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor, menurunnya tingkat produksi dan produktivitas pertanian, menurunnya pasokan air untuk rumah tangga, pertanian dan industri, dan meningkatnya potensi kejadian luar biasa demam berdarah. Disamping itu peningkatan tinggi muka laut dan ancaman gelombang ekstrim akan mengancam wilayah pesisir utamanya akan menambah tingkat kerentanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, keselamatan pelayaran, dan tingkat tangkapan ikan di laut. Sasaran dan Indikator Sasaran agenda lintas bidang ketahanan iklim ditunjukkan dalam Tabel 5.7 sebagai berikut. Tabel 5.7 Sasaran dan Indikator Pembangunan Lintas Bidang Perubahan Iklim melalui Ketahanan Iklim No. Indikator Satuan 2017*) 2018**) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
  5. 1.Sasaran: Menurunnya potensi kehilangan PDB pada sektor terdampak perubahan iklim Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak perubahan iklim Persen N/A N/A N/A 0,13***  Kementan  Kemen PUPR  KKP  Kemenkes  KLHK  BNPB  BMKG Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2019. Keterangan: *) Realisasi; **) Target; ***) Target diproyeksikan naik 20% setiap tahunnya; potensi kehilangan PDB akibat dampak perubahan iklim oleh 4 (empat) sektor prioritas adaptasi perubahan iklim pada tahun 2020 adalah 0,56% Arah Kebijakan: Peningkatan ketahanan iklim dilaksanakan melalui implementasi Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) pada sektor-sektor prioritas, yaitu (1) ketahanan iklim sektor kelautan dan pesisir; (2) ketahanan iklim sektor air; (3) ketahanan iklim sektor pertanian; dan (4) ketahanan iklim sektor kesehatan dengan arah kebijakan sebagai berikut. -V.15-
  6. 1.Mengintegrasikan ketahanan iklim melalui penguatan dan pengintegrasian strategi, program, dan kegiatan dan aksi adaptasi perubahan iklim pada tingkat nasional dan daerah.
  7. 2.Melaksanakan upaya peningkatan tingkat ketahanan melalui implementasi aksi adaptasi berbasis ekosistem/ bentang alam (landscape) dan masyarakat; rekayasa teknik; peningkatan kapasitas pelayanan pada sektor dan wilayah terdampak; penyediaan serta penguatan koordinasi sistem peringatan dini single dan multi-hazard; pengembangan teknologi dan inovasi adaptasi perubahan iklim; mekanisme transfer risiko; dan penguatan implementasi perangkat hukum dan kebijakan terkait pada sektor dan wilayah terdampak;
  8. 3.Mendesiminasikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait ketahanan iklim. Target Aktivitas Peningkatan Ketahanan Iklim ditunjukan dalam Tabel 5.8 sebagai berikut. Tabel 5.8 Target Aktivitas Peningkatan Ketahanan Iklim No. Sektor Aktivitas Indikator Satuan Target 2020 K/L Pelaksana
  9. 1.Kelautan dan Pesisir Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai Jumlah breakwater yang dibangun/ ditingkatkan Km 2,49 KKP Peningkatan ketangguhan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap bencana dan dampak perubahan iklim Jumlah kawasan pesisir dan pulau- pulau kecil yang ditingkatkan ketangguhannya Kawasan 7 KKP Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Jumlah sistem peringatan dini yang dibangun Lokasi 35 BNPB Pengembangan Program Kampung Iklim (Proklim) Jumlah lokasi pelaksanaan Program Kampung Iklim Lokasi 100 KLHK
  10. 2.Air Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air Jumlah pembinaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif Hektare 100.000 KLHK Pengelolaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah bendungan dalam tahap pelaksanaan Unit 40 PUPR Jumlah bendung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun Unit 127 Jumlah Danau yang direvitalisasi Danau 10 -V.16- No. Sektor Aktivitas Indikator Satuan Target 2020 K/L Pelaksana Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Jumlah rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif Hektare 100.000 KLHK
  11. 3.Pertanian Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian Jumlah jaringan irigasi tersier yang dibangun Hektare 134.075 Kementan Jumlah irigasi perpompaan Unit 933 Jumlah embung pertanian Unit 400 Jumlah bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim Unit 500 Jumlah irigasi perpipaan Unit 138 Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI Rasio data dan informasi OPT yang dimanfaatkan dalam pengendalian OPT terhadap data dan informasi OPT yang dihasilkan Hektare 500 Pengelolaan Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG Jumlah layanan informasi iklim terapan (SLI) lokasi 40 BMKG
  12. 4.Kesehatan Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jumlah Lokasi Pembinaan dan pengawasan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman Kabupaten/ Kota 507 Kemenkes Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 5.1.6.3 Mitigasi Perubahan Iklim dalam Pembangunan Rendah Karbon Deskripsi Umum Pembangunan rendah karbon merupakan sinergitas upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan tetap menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Dengan pembangunan rendah karbon, strategi dan kebijakan yang diambil dalam pembangunan sektoral dan kewilayahan dalam rangka mitigasi perubahan iklim dilaksanakan melalui analisis berbasis ilmiah dan bukti yang kuat agar tetap mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. Mitigasi perubahan iklim dalam kerangka kebijakan pembangunan rendah karbon diarahkan untuk melanjutkan upaya pencapaian target penurunan emisi GRK 26 persen pada tahun 2020 dan 29 persen pada tahun 2030 di bawah baseline. Pembangunan rendah -V.17- karbon juga merupakan bagian dari pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. Capaian potensi penurunan emisi GRK sampai dengan tahun 2017 sebesar 21,41 persen menandakan bahwa masih diperlukan peningkatan aksi mitigasi perubahan iklim di bidang/sektor utama untuk dapat mencapai target penurunan emisi GRK Indonesia di tahun 2020 dan 2030. Selain itu, diperlukan penerapan kebijakan yang mengarah kepada pelaksanaan pembangunan yang beremisi rendah, perkuatan kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan yang mendukung percepatan pelaksanaan upaya penurunan emisi GRK dan juga intensitas emisi. Sasaran dan Indikator Sasaran agenda lintas bidang pembangunan rendah karbon, diarahkan pada penurunan emisi GRK dan intensitas emisi (tingkat emisi per satuan PDB) pada bidang-bidang utama, yakni bidang berbasis lahan (kehutanan lahan gambut dan pertanian), bidang berbasis energi (energi, industri, dan transportasi), bidang limbah dan bidang pesisir laut sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.9. Tabel 5.9 Sasaran dan Indikator Pembangunan Rendah Karbon No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018**) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
  13. 1.Menurunnya emisi GRK pada bidang berbasis lahan, energi, dan limbah Persentase penurunan emisi Persen 21,41 22,7 23,5 (0,471 GTon O2e****) 26  KLHK  Kementan  KKP  Kemen ESDM  Kemen PUPR  Kemenperin  Kemenhub  Pemda
  14. 2.Sasaran: Menurunnya Intensitas Emisi (tingkat emisi per satuan PDB) Intensitas Emisi GtonCO2/ Ribu Triliun Rp 0,441 0,435 0,392 0,357  KLHK  Kementan  KKP  Kemen ESDM  Kemen PUPR  Kemenperin  Kemenhub  Pemda Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target; ***) Baseline Emisi Tahun 2019 sebesar <1,512 GTonCO2eq. -V.18- Arah Kebijakan:
  15. 1.Mengintegrasikan upaya pembangunan rendah karbon ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
  16. 2.Menurunkan emisi GRK dan intensitas emisi melalui bidang-bidang utama dalam Pembangunan Rendah Karbon yaitu: Bidang berbasis lahan (Kehutanan, Lahan Gambut dan Pertanian), Bidang Berbasis Energi (Energi, Industri, dan Transportasi), Bidang Pengelolaan Limbah dan Bidang Pesisir Laut (Mangrove dan Padang Lamun);
  17. 3.Melaksanakan upaya penurunan emisi GRK melalui kegiatan yang bersifat co-benefit untuk peningkatan perekonomian dan pengentasan kemiskinan;
  18. 4.Memperkuat kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan yang mendukung pelaksanaan pembangunan rendah karbon di segala bidang dan wilayah; dan
  19. 5.Diseminasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait pengembangan pembangunan rendah karbon. Target Aktivitas Mitigasi Perubahan Iklim pada Pembangunan Rendah Karbon Tahun 2020 ditunjukan dalam Tabel 5.10 sebagai berikut. Tabel 5.10 Target Aktivitas Mitigasi Perubahan Iklim pada Pembangunan Rendah Karbon Tahun 2020 Bidang Aktivitas Indikator Satuan Target 2020 K/L Pelaksana Kehutanan 1. Rehabilitasi hutan mangrove Luas hutan mangrove yang direhabilitasi Hektare 1.000 KLHK
  20. 2.Rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegatatif Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi secara vegetatif Hektare 100.000 KLHK
  21. 3.Restorasi lahan gambut pada provinsi rawan kebakaran hutan Luas lahan gambut di 7 Provinsi Rawan Kebakaran Hutan yang direstorasi Hektare 200.000 KLHK
  22. 4.Pemulihan lahan gambut yang terdegradasi Luas area lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan Hektare 1.500 KLHK
  23. 5.Patroli partisipatif pengamanan areal hutan produksi Jumlah area KPHP yang dilakukan patroli pengamanan secara partisipatif KPHP 308 KLHK
  24. 6.Pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi untuk perlindungan Luas kawasan konservasi yang dipulihkan Hektare 22,27 KLHK -V.19- Bidang Aktivitas Indikator Satuan Target 2020 K/L Pelaksana sumber air (penanaman dan pemeliharaan tanaman dalam rangka pemulihan ekosistem)
  25. 7.Pencegahan kebakaran hutan dan lahan Jumlah pelaksanaan patroli pencegahan kebakaran hutan Desa 746 KLHK Persentase penurunan luas area kebakaran hutan/lahan yang terbakar Persen 10 KLHK
  26. 8.Penanggulang- an kebakaran hutan dan lahan Jumlah bulan pelaksanaan Operasi Pengamanan Hutan dan Pemadaman darat Bulan 10 KLHK
  27. 9.Pemulihan lahan terlantar bekas pertambangan rakyat Luas lahan terlantar bekas pertambangan rakyat yang dipulihkan Hektare 50 KLHK
  28. 10.Pengembangan Mitigasi perubahan Iklim melalui system agroforestry Jumlah pilot IPTEK untuk mitigasi perubahan iklim Pilot IPTEK 1 KLHK Pertanian 1. Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanganan perubahan iklim dan pencegahan kebakaran Kelompok Tani 7.350 Kementan
  29. 2.Pengembangan Tanaman Perkebunan Luas area tanaman perkebunan yang dikembangkan Hektare 11.730 (Kopi) 7.730 (Kakao), 6.010 (Karet), 14.000 (Kelapa Dalam) Kementan
  30. 3.Hijauan Pakan Ternak Luas area yang diperuntukkan untuk hijauan pakan ternak Hektare 2.159 Kementan -V.20- Bidang Aktivitas Indikator Satuan Target 2020 K/L Pelaksana
  31. 4.Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan dan rawa Luas jaringan irigasi tersier yang dipelihara Hektare 250.000 Kemen PUPR Jumlah jaringan irigasi perpompaan yang dipelihara Unit 1.000 Jumlah Irigasi Perpipaan yang dipelihara Unit 200 Jumlah Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim yang dipelihara Unit 500 Jumlah Pembangunan Embung Pertanian Unit 400 Energi 1. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Panjang infratruktur jaringan gas bumi untuk Rumah Tangga SR 1.100 (125 – APBN) ribu SR 14.161 km Kemen ESDM
  32. 2.Paket Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg Jumlah paket minyak tanah yang dikonversi ke LPG Tabung 3 kg Unit 522.616 Kemen ESDM
  33. 3.Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Jumlah paket BBM untuk nelayan yang dikonversi ke Bahan Bakar Gas Unit 13.305 Kemen ESDM
  34. 4.Pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di Wilayah Pedesaan Gelap Gulita Jumlah LTSHE terpasang Unit 98.481 Kemen ESDM
  35. 5.Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Kawasan 4T Jumlah PLTS yang terbangun di kawasan 4T Unit 10 Kemen ESDM
  36. 6.Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan PV Jumlah unit PJU dengan PV yang terpasang Titik 20.000 Kemen ESDM
  37. 7.Pengembangan dan pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan Jumlah energi baru terbarukan yang terbangun (PLT Panas Bumi, Air, Mikro Hidro, MW PLT Panas Bumi 2.289,5 MW; PLT Air dan PLT Mikro Hidro 614,49 MW; PLT Surya Kemen ESDM -V.21- Bidang Aktivitas Indikator Satuan Target 2020 K/L Pelaksana Surya, dan Bioenergi) 63 MW; PLT Bioenergi 2.009,5 MW
  38. 8.Konservasi energi
  39. 1.Intensitas Energi Primer;
  40. 2.Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) Label Peralatan Rumah Tangga;
  41. 3.Perusahaan yang melakukan Manajemen Energi SBM Miliar Peralatan SKEM Perusahaan 421/225 3 10 Kemen ESDM
  42. 4.Subtitusi energi (PN4 PP1) Jumlah pengembangan Biofuel Juta KL 8,0 Kemen ESDM Transportasi 1. Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Panjang konektivitas multimoda dan antarmoda Km Pembangunan dan peningkatan jalan pada lintas utama sepanjang 200 km; Pembangunan jalan tol sepanjang 300 km; Pembangunan (termasuk jalur ganda dan reaktivasi) jalur kereta api pada lintas utama sepanjang 353 Km; Pengembangan pelabuhan utama dengan kedalaman 16 meter di 3 lokasi; Pembangunan 12 bandara baru; Pembangunan dan pengembangan pelabuhan penyeberangan Kemenhub -V.22- Bidang Aktivitas Indikator Satuan Target 2020 K/L Pelaksana di 5 lokasi; Pembagunan dan pengembangan terminal type A sebanyak 12 lokasi
  43. 2.Peningkatan sistem angkutan umum masal perkotaan Jumlah lokasi pembangunan sistem angkutan umum massal perkotaan Kota Berbasis rel bersubsidi/PS O di 10 kota; Berbasis rel di 8 Kota; Pembangunan layanan BRT di 10 Kota Kemenhub
  44. 1.Pelaksanaan subsidi angkutan motor melalui kereta api Jumlah subsidi ankutan motor melalui kereta api Paket 1 Kemenhub
  45. 2.Penyelenggaraa n angkutan lebaran, natal dan tahun baru Jumlah angkutan lebaran, natal dan tahun baru Paket 1 Kemenhub
  46. 3.Pembangunan/ Pengadaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Jumlah lokasi pembangunan/ pengadaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Lokasi 86 Kemenhub Industri 1. Implementasi Konservasi Energi dan Diversifikasi Energi Sektor Industri Jumlah kebijakan Implementasi Konservasi Energi dan Diversifikasi Energi Sektor Industri Kebijakan 5 Kemenperin Pengelolaan Limbah
  47. 1.Pembangunan infrastruktur tempat pemrosesan akhir sampah skala regional, kota, kawasan, dan berbasis masyarakat Cakupan layanan persampahan KK 735.595 Kemen PUPR
  48. 2.Pembangunan infrastruktur air limbah sistem terpusat skala regional, kota, permukiman, dan berbasis masyarakat Cakupan layanan air limbah KK 534.605 Kemen PUPR -V.23- Bidang Aktivitas Indikator Satuan Target 2020 K/L Pelaksana
  49. 3.Pengurangan timbulan sampah melalui pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) Jumlah PDU yang terbangun Lokasi 2 (dua) lokasi 21.747.500 Ton KLHK
  50. 4.Pengelolaan sampah terpadu di wilayah pesisir Jumlah lokasi pengelolaan sampah terpadu Lokasi 9 KKP Manajemen Pesisir Laut
  51. 1.Rehabilitasi hutan mangrove dan konservasi padang lamun Jumlah lokasi hutan mangrove dan padang lamun yang direhabilitasi Lokasi 7 KLHK
  52. 2.Pemulihan kerusakan ekosistem padang lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai Jumlah lokasi ekosistem padang lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai yang dipulihkan kerusakannya Lokasi 10 KLHK
  53. 3.Konservasi dan restorasi pesisir dan laut Jumlah lokasi konservasi dan restorasi pesisir dan laut Lokasi 11 KKP
  54. 4.Peningkatan Kawasan konservasi baru yang ditetapkan/ dicadangkan di tingkat Nasional dan Daerah Luas kawasan konservasi baru yang yang ditetapkan/ dicadangkan di tingkat Nasional dan Daerah Ha 700.000 KKP Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 -V.24- 5.2 Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Hakikat pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama adalah peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia secara sistematis, terencana, serta berkelanjutan. Pembangunan manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan meliputi pemenuhan hak-hak warga negara dalam memperoleh layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Pembangunan manusia dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Muara pembangunan manusia dan masyarakat adalah untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pembangunan manusia dan masyarakat dilakukan melalui upaya pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, perpustakaan, pemuda dan olahraga, agama, kebudayaan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak. 5.2.1 Kependudukan dan Keluarga Berencana Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana (KB) memiliki peran untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Kondisi kependudukan dalam beberapa dekade terakhir mengalami perubahan, baik dari sisi jumlah maupun struktur. Perubahan tersebut disebabkan oleh penurunan tingkat fertilitas dan mortalitas sehingga jumlah dan proporsi penduduk usia produktif berkembang dengan pesat. Dengan bertambahnya penduduk usia produktif, Indonesia berpeluang untuk meraih bonus demografi. Bonus demografi hanya dapat diraih jika sumber daya manusia Indonesia memiliki kualitas yang unggul. Di samping itu, perubahan struktur penduduk menjadikan penduduk Indonesia semakin menua (ageing population). Pada awal tahun 2020, proporsi penduduk lanjut usia 60+ di Indonesia diperkirakan melebihi angka 10 persen. Besarnya jumlah penduduk lanjut usia dapat membawa dampak positif maupun negatif. Selain dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan dan perekonomian, besarnya jumlah penduduk lanjut usia juga dapat menjadi beban jika penduduk lanjut usia mengalami penurunan status kesehatan yang mengakibatkan produktivitas rendah. Untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang perlu didukung oleh kebijakan yang tepat. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan menjaga angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) nasional sebesar 2,1. Dengan penduduk yang tumbuh seimbang, maka daya tampung dan daya dukung lingkungan akan tetap terjaga. Selain itu, ketersediaan layanan dan kualitas data kependudukan yang saat ini belum optimal perlu diperbaiki untuk pengembangan kebijakan dan pelayanan kependudukan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan komitmen pemangku kepentingan dan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang isu kependudukan, kelanjutusiaan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga yang komprehensif dan terintegrasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta pelaksanaan peraturan perundangan yang efektif. Sasaran Sasaran dan indikator pembangunan kependudukan dan keluarga berencana tahun 2020 terdapat pada Tabel 5.11. -V.25- Tabel 5.11 Sasaran dan Indikator Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018**) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana 1 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan KB
242. a.Tingkat putus pakai kontrasepsi Persen 28,8 b) 25,0 24,6 24,2 BKKBN
243. b.Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang/MKJP Persen 21,5 a) 22,3 23,5 23,5 BKKBN 2 Menguatnya advokasi dan KIE tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
244. a.Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern Persen 17,2 a) 50 70 50 BKKBN
245. b.Persentase pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan Persen 48,3 a) 48 50 50 BKKBN 3 Meningkatnya pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga pembinaan remaja Angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15-19 years old) Per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun 36 b) 40 38 25,00 BKKBN 4 Meningkatnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Jumlah Keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Keluarga N/A N/A N/A 10.070.635 BKKBN 5 Meningkatnya akses terhadap layanan kependudukan Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0-17 tahun Persen 83,33 d) 83,55 d) 90 92 Kemendagri Sumber: : a) SKAP BKKBN; b) SDKI 2017; c) SDKI 2012; ; d) Susenas 2017-2018. Keterangan: *) Realisasi; **) Target RPJMN 2015 – 2019. -V.26- Arah Kebijakan Arah kebijakan dalam rangka pembangunan kependudukan dan keluarga berencana tahun 2020 yaitu:
  1. 1.Meningkatkan Akses, Kualitas, Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi serta menguatkan Tata Kelola Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), melalui:
246. a.Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah dengan optimalisasi peran sektor swasta dan pemerintah daerah.
247. b.Peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender, ramah remaja dan berbasis keluarga.
248. c.Penguatan jaringan dan jejaring fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi khususnya praktik mandiri bidan serta usaha kesehatan bersumber daya masyarakat;
249. d.Peningkatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam rangka pengelolaan program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.
250. e.Penguatan kualitas keluarga yang mencakup internalisasi fungsi-fungsi keluarga; pembangunan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, karakteristik wilayah dan target sasaran serta penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup di era digitalisasi informasi.
251. f.Penguatan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) program KKBPK secara komprehensif dan tersegmentasi serta penguatan lingkungan strategis yang mencakup regulasi, kelembagaan, pendanaan dan pendataan.
  1. 2.Meningkatkan akses terhadap layanan dan data kependudukan, melalui:
252. a.Penjangkauan dan pelibatan aktif masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan.
253. b.Digitalisasi sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
254. c.Pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta pendataan keluarga.
255. d.Pengembangan layanan inovatif sesuai dengan karakteristik daerah.
  1. 3.Meningkatkan kapasitas penduduk usia produktif dan lanjut usia, melalui:
256. a.Pengembangan pendidikan dan keterampilan sepanjang hayat.
257. b.Perluasan cakupan perlindungan sosial bagi pekerja dan lanjut usia.
258. c.Pelatihan kewirausahaan dan pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas. 5.2.2 Kesehatan Pembangunan kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat. -V.27- Sasaran Sasaran dan indikator pembangunan bidang kesehatan tahun 2020 terdapat pada Tabel 5.12. Tabel 5.12 Sasaran dan Indikator Pembangunan Kesehatan No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
  1. 1.Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, KB, kesehatan reproduksi, serta gizi masyarakat
259. a.Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu bayi baru lahir, dan balita***) Persen N/A N/A N/A 30 Kemenkes
260. b.Persentase Kab/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan Persen N/A N/A N/A 79,3 Kemenkes
261. c.Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan surveillans dan intervensi gizi***) Kab/Kota N/A N/A N/A 260 Kemenkes
  1. 2.Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular
262. a.Persentase ODHA baru yang ditemukan dan memulai pengobatan ARV***) Persen N/A N/A N/A 77 Kemenkes
263. b.Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TB Persen N/A N/A N/A 70 Kemenkes
264. c.Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 80% Puskesmas melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM sesuai standar Kab/Kota N/A N/A N/A 103 Kemenkes
  1. 3.Meningkatnya kinerja sistem kesehatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas
265. a.Jumlah rencana induk nasional fasilitas pelayanan kesehatan Dokumen 0 0 0 1 Kemenkes
266. b.Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis baru yang didayagunakan Orang 8701) 1.1691) N/A 1000 Kemenkes
267. c.Jumlah FKTP yang memenuhi sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar***) Unit N/A N/A N/A 7.197 Kemenkes
268. d.Jumlah bahan baku sediaan farmasi produksi Bahan baku N/A N/A N/A 53 Kemenkes -V.28- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana dalam negeri yang siap dimanfaatkan oleh industri***) sediaan farmasi
269. e.Jumlah alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri Alat kesehatan N/A N/A 10 35 Kemenkes Sumber: 1) Kemkes 2017-2018; Keterangan: *) realisasi; **) target; ***) tidak terdapat indikator ini dalam RKP dan RPJMN 2015-2019 Arah Kebijakan Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi melalui strategi pembangunan bidang kesehatan, meliputi:
  1. 1.Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, mencakup: a) peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan neonatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan, perbaikan sistem rujukan maternal, penyediaan sarana prasarana dan farmasi, jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pengembangan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan; b) perluasan imunisasi dasar lengkap terutama pada daerah dengan cakupan rendah dan pengembangan imunisasi untuk menurunkan kematian bayi; c) peningkatan perilaku higiene; d) peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil; e) peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi; f) peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita termasuk inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif; g) perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah dengan optimalisasi peran sektor swasta dan pemerintah daerah melalui advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan konseling tentang pengendalian penduduk, KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan kompetensi Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) serta kapasitas tenaga lini lapangan serta penguatan fasilitas kesehatan, jaringan dan jejaring fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta usaha kesehatan bersumber daya masyarakat; dan h) peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender.
  2. 2.Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda, mencakup: a) percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi; b) peningkatan intervensi yang bersifat life saving dengan didukung data yang kuat (evidence based policy) termasuk fortifikasi dan pemberian multiple micronutrient yang efektif bagi balita, anak usia sekolah/remaja, calon pengantin, calon ibu hamil, dan ibu hamil; c) penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (food based approach); d) penguatan sistem surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak; e) peningkatan komitmen dan pendampingan bagi daerah dalam intervensi perbaikan gizi dengan -V.29- strategi sesuai kondisi setempat; f) respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat; g) Pelibatan aktif aktor non pemerintah (swasta, lembaga masyarakat madani, perguruan tinggi dan organisasi profesi dan mitra pembangunan lainnya; dan h) penyediaan tenaga gizi yang berkualitas.
  3. 3.Peningkatan pengendalian penyakit, dengan perhatian khusus pada HIV/AIDS, TB, malaria, jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), penyakit jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut, mencakup: a) pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit melalui edukasi, pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi multisektor termasuk perluasan cakupan deteksi dini, pengembangan real time surveilans dan pengendalian vektor; b) penguatan health security terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan alert system kejadian luar biasa dan karantina kesehatan; c) penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera; dan d) penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.
  4. 4.Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), mencakup: a) pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat; b) penyediaan ruang terbuka publik, transportasi massal dan konektivitas untuk mendorong aktivitas fisik masyarakat dan lingkungan sehat serta penurunan polusi udara; c) regulasi yang mendorong pemerintah pusat dan daerah serta swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan, peningkatan cukai rokok, pelarangan iklan rokok, dan penerapan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan, dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak; d) promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan pemberdayaan masyarakat termasuk revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat lainnya, serta penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat; e) peningkatan penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan dan perluasan akses terhadap buah dan sayur; f) penguatan akses, kualitas, advokasi dan tata kelola implementasi gerakan masyarakat hidup sehat di semua tatanan; g) penguatan kolaborasi multisektor untuk mendukung upaya promotif dan preventif dengan pendekatan kebijakan berwawasan kesehatan (Health in All Policies).
  5. 5.Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:
270. a.Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang difokuskan pada peningkatan upaya kesehatan masyarakat sebagai elemen pokok dari pelayanan kesehatan dasar; penyempurnaan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang digunakan sebagai acuan pemenuhan standar fasilitas pelayanan kesehatan; pengembangan dan pelaksanaan rencana induk nasional penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan; pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan meliputi perluasan sistem rujukan online termasuk integrasi fasilitas kesehatan swasta dalam sistem rujukan, sistem rujukan khusus untuk daerah dengan karakteristik geografis tertentu (kepulauan dan pegunungan), perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis dan rekam medis online; perluasan pelayanan kesehatan bergerak (flying health care) dan gugus pulau; optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga; pengembangan dan peningkatan kualitas RS khusus; -V.30- dan perbaikan pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3);
271. b.Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan yang difokuskan pada pengembangan paket pelayanan kesehatan (tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, farmasi dan alat kesehatan), afirmasi pemenuhan tenaga kesehatan strategis, dan afirmasi pendidikan (beasiswa dan tugas belajar) tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah kurang diminati; pengembangan kebijakan re- distribusi tenaga kesehatan yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan; pengembangan mekanisme kerjasama pemenuhan tenaga kesehatan melalui kontrak pelayanan; perluasan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan fokus pada pelayanan kesehatan dasar; pembatasan program studi bidang kesehatan yang tidak memenuhi standar kualitas; dan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar dan tenaga non-kesehatan termasuk tenaga sistem informasi dan administrasi keuangan untuk mendukung tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan;
272. c.Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan yang difokuskan pada efisiensi pengadaan obat dan vaksin dengan mempertimbangkan kualitas produk; penguatan sistem logistik farmasi real time berbasis elektronik; peningkatan promosi dan pengawasan penggunaan obat rasional; pengembangan obat, produk biologi, reagen, dan vaksin bersertifikat halal yang didukung oleh penelitian dan pengembangan life sciences; dan pengembangan produksi dan sertifikasi alat kesehatan untuk mendorong kemandirian produksi dalam negeri;
273. d.Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan pre dan post market obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguji serta pemenuhan sarana prasarana laboratorium; peningkatan kemampuan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan;
274. e.Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan, penelitian dan pengembangan yang difokuskan pada pengembangan kebijakan untuk peningkatan kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; pendampingan perbaikan tata kelola pada daerah yang memiliki masalah kesehatan untuk pencapaian target nasional dan mendorong pemenuhan SPM kesehatan; integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem single entry; inovasi dan pemanfaatan teknologi digital termasuk big data untuk pengumpulan data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan; peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif berbasis bukti; pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan earmark cukai dan pajak, kerjasama pemerintah dan swasta; peningkatan kapasitas dan kemandirian pembiayaan fasilitas kesehatan milik pemerintah; dan penguatan penelitian dan pengembangan untuk efektivitas dan inovasi intervensi kesehatan, dan evaluasi sistem kesehatan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional. -V.31- 5.2.3 Pendidikan Pendidikan mempunyai peranan sangat strategis dalam pembangunan nasional untuk mencapai bangsa yang maju, mandiri, dan beradab. Pendidikan juga merupakan kondisi perlu bagi suatu bangsa dalam memasuki era persaingan global yang sarat dengan persaingan antarbangsa yang sangat ketat. Dengan melihat pentingnya peranan pendidikan tersebut, Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan berkualitas yang merata bagi setiap warga negara, antara lain melalui perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, serta peningkatan tata kelola pelayanan pendidikan. Sasaran Sasaran dan indikator pembangunan pendidikan tahun 2020 terdapat pada Tabel 5.13. Tabel 5.13 Sasaran dan Indikator Pembangunan Pendidikan No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana 1 Meningkatnya taraf pendidikan penduduk usia di atas 15 tahun
275. a.Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun Tahun 8,45a) 8,52a) 8,8 8,8 Kemendik- bud, Kemenag, Kemenris- tekdikti
276. b.Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun Persen 95,5a) 95,7a) 96,1 96,2 Kemendik- bud, Kemenag, Kemenris- tekdikti 2 Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidik
277. a.Persentase guru berkualifikasi minimal S1/ D-IV Persen 80,0b) 85,0 90,0 95,0 Kemendik- bud, Kemenag
278. b.Persentase dosen berkualifikasi pendidikan minimal S2 Persen 79,8c) 85,3 88,6 92,0 Kemenag, Kemenris- tekdikti
279. c.Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi Dokumen 16.147c) 20.191 23.000 27.000 Kemenag, Kemenris- tekdikti
  1. 3.Menyediakan bantuan KIP bagi siswa miskin dan Bidik Misi bagi mahasiswa miskin berprestasi
280. a.Jumlah siswa penerima bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar Juta Siswa 19,7b) 19,7b) 20,1 20,1 Kemendik- bud, Kemenag, -V.32- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
281. b.Jumlah mahasiswa penerima bantuan Bidik Misi Ribu Mahasiswa 367,9 302,3 473,4 410 Kemenag, Kemenris- tekdikti
282. c.Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya Rasio 0,95a) 0,94a) 0,96 0,96 Kemendik- bud, Kemenag
283. d.Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya Rasio 0,69a) 0,68a) 0,70 0,70 Kemendik- bud, Kemenag
284. e.Rasio APK PT antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya Rasio 0,16a) 0,19 0,24 0,28 Kemenag, Kemenris- tekdikti Sumber: a) BPS (diolah), 2018; b) Kemendikbud dan Kemenag (diolah), 2018; c) Kemenristekdikti (diolah), 2018; d) Kemenristekdikti dan Kemenag (diolah), 2018 Keterangan: *) Realisasi; **) Target. Arah Kebijakan Arah kebijakan dalam rangka pembangunan pendidikan tahun 2020 yaitu:
  1. 1.Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, mencakup: a) penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang; b) penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat; c) peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik; d) penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa, terutama melalui penguatan peran pendidik dalam penilaian pembelajaran di kelas, serta peningkatan pemanfaatan hasil penilaian sebagai bagian dalam perbaikan proses pembelajaran; e) peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam mensinergikan model pembelajaran jarak jauh (distance learning), dan sistem pembelajaran online; f) integrasi softskill (keterampilan non-teknis) dalam pembelajaran, g) peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewargaan; h) peningkatan kualitas pendidikan keagamaan; dan i) peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan.
  2. 2.Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, mencakup: a) pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak keluarga kurang mampu, dari daerah afirmasi, dan anak berprestasi; b) pemerataan layanan pendidikan antarwilayah, dengan memberikan keberpihakan kepada daerah yang kemampuan fiskal dan kinerja pendidikannya rendah, dan penerapan model layanan yang tepat untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), seperti pendidikan terintegrasi (sekolah satu atap/SATAP), sekolah terbuka, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan berpola asrama; c) pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas melalui perluasan -V.33- daya tampung terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi; d) Penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) untuk kembali bersekolah, dengan pendataan tepat, penjangkauan dan pendampinyan efektif, revitalisasi gerakan kembali bersekolah, dan model pembelajaran tepat untuk anak berkebutuhan khusus, serta anak etnik minoritas, berhadapan dengan hukum, terlantar, jalanan, di daerah pascakonflik, dan daerah bencana; e) peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan; dan f) peningkatan layanan 1 tahun pra-sekolah.
  3. 3.Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, mencakup: a) peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) dan penguatan Pendidikan Profesi Guru (PPG); b) pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru (S1/DIV) dan dosen/peneliti (S2/S3); c) peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan; dan d) peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan d) peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan, pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
  4. 4.Memperkuat penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah, mencakup: a) pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan baru yang tidak sesuai kebutuhan dan standar mutu; b) peningkatan kualitas peta mutu pendidikan sebagai acuan untuk upaya peningkatan mutu layanan pendidikan c) penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi satuan pendidikan dan program studi; d) penguatan budaya mutu dengan peningkatan kemampuan kepala sekolah dan pengawas, penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS), serta pengembangan unit penjaminan mutu di tingkat daerah dan satuan pendidikan.
  5. 5.Meningkatkan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan, mencakup: a) peningkatan validitas data pokok pendidikan dengan meningkatkan peran daerah dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi di tingkat satuan pendidikan; b) peningkatan kualitas perencanaan dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan; c) peningkatan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan antartingkatan pemerintahan dalam menjaga kesinambungan pendidikan antarjenjang; d) peningkatan efektifitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan pemenuhan ketentuan Anggaran Pendidikan di daerah; e) penguatan tata kelola pendidikan tinggi melalui upaya penyederhanaan jumlah dan penggabungan perguruan tinggi; dan f) peningkatan koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan dalam penguatan pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI). 5.2.4 Perpustakaan Pembangunan perpustakaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Perpustakaan sebagai sumber pengetahuan -V.34- dan pusat kegiatan dapat menjadi wahana belajar sepanjang hayat untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi daerah. Sasaran Sasaran dan indikator pembangunan perpustakaan tahun 2020 terdapat pada Tabel 5.14: Tabel 5.14 Sasaran dan Indikator Pembangunan Perpustakaan No Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
  6. 1.Terwujudnya Indonesia Cerdas melalui Gemar Membaca Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai 36,48 52,92 50,00 55,00 Perpusnas
  7. 2.Terwujudnya Layanan Prima Perpustakaan Nilai tingkat kepuasan pemustaka Nilai 3,5 4,3 4.0 4,1 Perpusnas
  8. 3.Terwujudnya Perpustakaan sebagai Pelestari Khazanah Budaya Bangsa Persentase peningkatan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno Persen 15,45 16,5 16,48 16,48 Perpusnas Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target Arah Kebijakan Arah kebijakan dalam rangka pembangunan perpustakaan tahun 2020 yaitu:
  9. 1.Mengembangkan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, melalui: (a) Pemerataan layanan perpustakaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa; (b) Peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusif; (c) Pendampingan masyarakat untuk literasi informasi; (d) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; (e) Perkuatan kerja sama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat; dan (f) Pemanfaatan sumber pendanaan secara efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan.
  10. 2.Meningkatkan budaya gemar membaca melalui: (a) Peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader literasi; (b) Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan; dan (c) Peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca.
  11. 3.Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian fisik, serta kandungan informasi bahan pustaka dan naskah kuno melalui: (a) Konservasi fisik bahan perpustakaan dan naskah kuno; dan (b) Pelestarian kandungan informasi bahan perpustakaan dan naskah kuno. -V.35- 5.2.5 Pemuda dan Olahraga Upaya meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia tidak terlepas dari peran penting pembangunan pemuda dan olahraga. Pemuda sebagai generasi penerus, penanggungjawab dan pelaku pembangunan bangsa di masa depan dapat menentukan keberhasilan pemanfaatan peluang bonus demografi. Olahraga sebagai sarana peningkatan kesehatan dan kebugaran masyarakat berperan penting dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa, serta peningkatan daya saing dan prestasi. Sasaran Sasaran dan indikator pembangunan pemuda dan olahraga tahun 2020 terdapat pada Tabel 5.15. Tabel 5.15 Sasaran dan Indikator Pembangunan Pemuda dan Olahraga No. Sasaran/ Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
  12. 1.Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan
285. a.Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif Orang 14.000a) 14.000 14.000 9.000 Kemenpora
286. b.Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepedulian, kesukarelawana dan kepeloporan Orang 1.500a) 1.400 1.500 1.800 Kemenpora
287. c.Jumlah kegiatan organisasi kepramukaan (Kwarnas/Saka/ Sako) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi iii) Kegiatan 35 35 35 17 Kemenpora
288. d.Jumlah koordinasi dan kemitraan kepemudaan dengan lembaga lintas sektoral Kegiatan 5 5 5 6 Kemenpora
  1. 2.Meningkatnya budaya olahraga
289. a.Meningkatnya Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga Persen 27,61b) 31,38 32,83 34,26 Kemenpora -V.36- No. Sasaran/ Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
290. b.Jumlah peserta olahraga tradisional, usia dini dan Lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di lembaga pemasyarakatan Orang 3.400 3.400 11.274 11.274 Kemenpora
291. c.Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata Orang 9.000 a) 14.000 14.020 14.020 Kemenpora
292. d.Jumlah peserta olahraga olimpik yang difasilitasi di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal iii) Orang 17.000 122.400 122.400 17.000 Kemenpora
  1. 3.Meningkatnya prestasi olahraga
293. a.Jumlah pelatih, instruktur, wasit dan juri olimpik yang difasilitasi dalam pengembangan tenaga keolahragaan iii) Orang 2.095 2.700 2.700 3.000 Kemenpora
294. b.Jumlah bibit olahragawan olimpik yang difasilitasi dalam Pemanduan bakat cabang olahraga unggulan iv) Orang 12.400a) 16.400 16.000 16.000 Kemenpora
295. c.Jumlah olahragawan olimpik yang difasilitasi dalam pengembangan olahragawan berbakat iv) Orang 4.269a) 5.000 5.000 5.000 Kemenpora
296. d.Jumlah PPLP/PPLM yang memenuhi standar Unit N/Aii) N/Aii) N/Aii) 7 Kemenpora
297. e.Jumlah fasilitasi penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan kompetisi olahraga junior bertaraf nasional, regional dan internasional Kegiatan 10 17 17 17 Kemenpora -V.37- No. Sasaran/ Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana baik single dan/atau multievent
298. f.Jumlah kerjasama pendampingan dan pembiayaan keolahragaan dengan pihak swasta iii) MoU N/Aiii) N/Aiii) N/Aiii) 10 Kemenpora
299. g.Jumlah fasilitasi bidang pengkajian Iptek dan database olahraga iii) Kegiatan 10 10 5 10 Kemenpora Sumber: a) Kemenpora, 2018; b) BPS, 2015 (data tersedia tiga tahunan). Keterangan: *) Realisasi; **) Target; i) Tidak ada kompetisi pada tahun dimaksud; ii) Belum dilakukan; iii) Usulan indikator baru/penyesuaian Arah Kebijakan Arah kebijakan dalam rangka pembangunan pemuda dan olahraga tahun 2020 yaitu:
  1. 1.Menguatkan kapasitas kelembagaan dan sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, melalui: (a) peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat pusat dan daerah; (b) penguatan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di tingkat pusat dan daerah serta antara pusat dan daerah; (c) peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda; dan (d) pengembangan pendidikan kepramukaan;
  2. 2.Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui: (a) pengembangan sentra pemberdayaan pemuda; (b) pengembangan wawasan, kapasitas, kepedulian, kesukarelawanan, dan kreativitas pemuda; dan (c) peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepemimpinan, dan kepeloporan;
  3. 3.Mengembangkan budaya olahraga dalam rangka mendukung gerakan masyarakat hidup sehat di keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat melalui: (a) olahraga pendidikan; (b) olahraga rekreasi; dan (c) olahraga tradisional dan layanan khusus; serta
  4. 4.Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, melalui: (a) penataan sentra keolahragaan dan kompetisi olahraga berbasis cabang olaharaga Olimpiade; (b) peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional; (c) penyediaan sarana dan prasarana olahraga sesuai standar internasional; (d) pembangunan sistem database olahraga yang terintegrasi; (e) pelaksanaan Inpres Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua; (f) pelaksanaan Perpres Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dalam rangka keikutsertaan dalam ASEAN Para Games di Filipina serta Olympic Games dan Paralympic Games Tahun 2020 di Jepang; dan (g) pengembangan peran swasta dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan. -V.38- 5.2.6 Agama Pembangunan bidang agama merupakan salah satu pilar utama pembangunan manusia dan masyarakat. Layanan agama yang berkualitas memiliki peran penting dalam menciptakan individu yang berkarakter serta menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang rukun dalam keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Layanan tersebut juga mancakup pengelolaan ekonomi umat yang profesional sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan umat, serta penyelenggaraan jaminan produk halal akan memberikan perlindungan baik bagi konsumen dan produsen sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Sasaran Sasaran dan indikator pembangunan agama tahun 2020 terdapat pada Tabel 5.16. Tabel 5.16 Sasaran dan Indikator Pembangunan Agama No Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
  5. 1.Meningkatnya Komunikasi dan Dialog Lintas Agama Indeks Kerukunan Umat Beragama Nilai 72,27 70,90 72,38 73,87 Kemenag
  6. 2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keagamaan
300. a.Indeks Kepuasan Jemaah Haji Nilai 84,85 85,23 86,00 87,00 Kemenag
301. b.Indeks Kesalehan Sosial Nilai N/A 75,79 Meningkat Meningkat Kemenag
302. c.Indeks Kepuasan Pelayanan Haji di Indonesia Nilai 84,46 87,21 88,00 89,00 Kemenag
303. d.Jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan (KUA) KUA 3.188 3.188 3.400 3.700 Kemenag
304. e.Jumlah penyuluh agama yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya (orang) Orang 45.000 45.000 62.262 62.262 Kemenag -V.39- No Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
  1. 3.Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Kelembagaan Ekonomi Umat
305. a.Persentase tanah wakaf yang tersertifikasi Persen 62,65 62,65 65,00 70,00 Kemenag
306. b.Indeks Literasi Keuangan Syariah Nilai 8,11 8,11 12 18 Kemenag
307. c.Persentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terakreditasi. Persen 0 0 30 50 Kemenag Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target Arah Kebijakan Arah kebijakan dalam rangka pembangunan agama tahun 2020 yaitu:
  1. 1.Memperkuat harmoni dan kerukunan umat beragama, mencakup: (a) sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangan terkait kerukunan umat beragama; (b) peningkatan peran lembaga agama, tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan; (c) peningkatan komunikasi dan dialog lintas agama; dan (d) sinkronisasi kegiatan lintas sektor.
  2. 2.Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, mencakup: (a) peningkatan kualitas penyuluhan agama; (b) peningkatan kualitas fasilitasi pelayanan keagamaan; dan (c) peningkatan pelayanan bimbingan keluarga.
  3. 3.Memperkuat penyelenggaraan jaminan produk halal, mencakup: (a) sinkronisasi kegiatan lintas sektor dalam penyelenggaraan jaminan produk halal; (b) penguatan kapasitas penyelenggaraan jaminan produk halal.
  4. 4.Meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah, mencakup: a) penyelenggaraan ibadah Haji dan Umroh; (b) pembinaan dan pembimbingan ibadah haji dan umrah; (c) pengelolaan dana haji.
  5. 5.Pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan, mencakup: (a) pemberdayaan dana keagamaan; (b) pengembangan kelembagaan ekonomi umat. 5.2.7 Kebudayaan Kekayaan dan keragaman kebudayaan Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan. Upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan dapat meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang beradab, maju, mandiri, dan sejahtera berdasarkan prinsip kebhinnekaan, toleransi, dan gotong-royong. Sasaran Sasaran dan indikator pembangunan kebudayaan tahun 2020 terdapat pada Tabel 5.17 -V.40- Tabel 5.17 Sasaran dan Indikator Pembangunan Kebudayaan No Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
  6. 1.Meningkatnya kualitas pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia
308. a.Jumlah pelaku dan pengelola budaya dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan Orang N/A N/A 7.572 7.612 Kemendikbud
309. b.Jumlah orang yang mengakses sarana dan prasarana kebudayaan Orang N/A N/A 653.756 690.545 Kemendikbud
310. c.Jumlah nilai budaya dan tradisi yang direvitalisasi Nilai Budaya/ Tradisi N/A 370 347 347 Kemendikbud
311. d.Jumlah even seni budaya Even N/A 133 144 144 Kemendikbud
312. e.Jumlah kerja sama kebudayaan antardaerah yang difasilitasi Kerja sama N/A N/A 118 119 Kemendikbud
313. f.Jumlah kerja sama kebudayaan antarbangsa yang difasilitasi Kerja sama N/A N/A 514 516 Kemendikbud Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target Arah Kebijakan Pembangunan kebudayaan diarahkan pada pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan melalui: (a) Pengembangan revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal; (b) Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat; (c) Pelindungan hak kebudayaan dan kebebasan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif; (d) Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia dan (e) Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan dan pembangunan sistem kebudayaan terpadu. 5.2.8 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender merupakan pintu masuk untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif di berbagai bidang termasuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menjamin agar setiap individu, perempuan dan laki-laki, memperoleh akses dan manfaat yang sama dari usaha-usaha pembangunan, dapat berpartisipasi secara -V.41- bermakna di dalam pengambilan keputusan dan dalam memperoleh kontrol terhadap sumber daya pembangunan. Sasaran Sasaran dan indikator pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tahun 2020 terdapat pada Tabel 5.18. Tabel 5.18 Sasaran dan Indikator Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan No Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana 1 Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
314. a.Persentase K/L & Pemda yang mengintegrasikan Perspektif Gender dalam dokumen Perencanaan dan Penganggaran Persen 20 25 35 45 Kemen PPPA
315. b.Jumlah produk hukum dan peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan PUG/PPRG dan perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan berbasis gender termasuk TPPO Produk 22 4 8 13 Kemen PPPA
316. c.Persentase K/L dan Pemda yang memiliki data terpilah menurut jenis kelamin dan data Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Berbasis Gender termasuk TPPO Persen 20 25 35 45 Kemen PPPA
317. d.Jumlah SDM K/L Pemda yang bersertifikasi PPRG Orang 3.653 3.683 3.763 848 (tersertifikasi) Kemen PPPA
318. e.Jumlah SDM yang terlatih tentang Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan Berbasis Gender termasuk TPPO secara terpadu Orang 2.320 2.390 2.410 2.200 Kemen PPPA
319. f.Jumlah korban kekerasan berbasis gender termasuk TPPO yang dapat Orang - 380 450 450 Kemen PPPA -V.42- No Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana mengakses layanan yang dibutuhkan sesuai SOP
320. g.Jumlah lembaga profesi, dunia usaha, media, lembaga masyarakat, dan akademisi/lembaga riset yang berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Lembaga - - 84 105 Kemen PPPA Sumber: KPPPA, 2018 Keterangan: *) Realisasi; **) Target Arah Kebijakan Kebijakan dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO, melalui:
  1. 1.Peningkatan pemahaman dan komitmen K/L/Pemda tentang pelaksanaan PUG melalui PPRG;
  2. 2.Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanganan berbagai tindak pidana KtP termasuk TPPO;
  3. 3.Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan terkait PUG dan pencegahan KtP termasuk TPPO;
  4. 4.Penguatan koordinasi antar-K/L/OPD Penggerak PPRG, antara K/L/OPD pelaksana dengan K/L/OPD penggerak PPRG, serta antara K/L/OPD Pengerak dan Pelaksana dengan pemangku kepentingan lainnya;
  5. 5.Peningkatan kerja sama multipihak antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam pelaksanaan PUG melalui PPRG dan perlindungan perempuan dari KtP termasuk TPPO;
  6. 6.Peningkatan kapasitas sumber daya manusia K/L/OPD Pengerak dan Pelaksana PPRG dengan memastikan ketersediaan dan kualitas tujuh prasyarat PUG melalui PPRG di K/L/OPD tersebut;
  7. 7.Penguatan data, sistem, dan pemanfaatan data terpilah menurut jenis kelamin dan data KtP termasuk TPPO;
  8. 8.Peningkatan efektivitas gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di semua tingkatan dan penguatan sinergi antarunit layanan KtP;
  9. 9.Pemanfaatan dana dekonsentrasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO di provinsi/kab/kota; dan
  10. 10.Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG melalui PPRG dan KtP temasuk TPPO. 5.2.9 Perlindungan Anak Upaya peningkatan sumber daya manusia yang bekualitas, dimulai sejak individu berada pada usia dini. Oleh karena itu, pemenuhan hak dan perlindungan anak dari tindak -V.43- kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya menjadi faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan yang optimal dari seorang manusia. Perwujudan lingkungan yang layak anak dan penerapan kebijakan inklusif bagi anak dengan segala kondisinya merupakan prioritas yang harus diupayakan demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam hal ini diperlukan peran dan koordinasi dari semua elemen baik pemerintah, masyarakat, media, dan juga dunia usaha. Sasaran Sasaran dan indikator pembangunan perlindungan anak tahun 2020 terdapat pada Tabel 5.18. Tabel 5.19 Sasaran dan Indikator Pembangunan Perlindungan Anak No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018**) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana 1 Menurunnya kapasitas kelembagaan perlindungan anak yang mendukung pada pemenuhan hak dan perlindungan anak dari tindak kekerasan
321. a.Presentase layanan pengaduan, penelaahan, dan mediasi pengaduan yang ditindaklanjuti Persen 100 100 100 100 Kemen PPPA
322. b.Jumlah produk hukum dan peraturan perundangan yang mendukung Penyelenggaraan Perlindungan Anak di K/L dan Pemda Produk N/A N/A 6 11 Kemen PPPA
323. c.Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Kab/Kota Layak Anak Kabupaten /Kota 349 389 420 460 Kemen PPPA Sumber: KPPPA, 2019 Keterangan: *) Realisasi; **) Target Arah Kebijakan Untuk mencapai sasaran di atas, kebijakan tahun 2020 diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak, serta melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya melalui strategi berikut.
  1. 1.Penguatan kerangka regulasi yang mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, termasuk kebijakan afirmasi dan pelengkapan kekosongan hukum.
  2. 2.Penguatan sistem layanan perlindungan anak yang terpadu dan responsif terhadap kebutuhan anak tanpa terkecuali.
  3. 3.Peningkatan pemahaman, komitmen, dan kapasitas para pemangku kepentingan untuk memastikan adanya perencanaan dan anggaran yang responsif anak.
  4. 4.Penguatan sistem data dan informasi yang terintegrasi, lengkap, dan kontinu.
  5. 5.Penguatan koordinasi lintas sektor baik antar instansi pemerintah, maupun pemerintah dengan masyarakat, dunia usaha, mitra pembangunan, dan media. -V.44- 5.3 Bidang Pembangunan Ekonomi Pembangunan bidang ekonomi terdiri atas sembilan bidang yaitu: (1) Bidang Keuangan Negara; (2) Bidang Stabilitas Harga; (3) Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi;
(4)Bidang Perdagangan Dalam Negeri; (5) Bidang Kerja sama Internasional; (6) Bidang Jasa Keuangan; (7) Badan Usaha Milik Negara; (8) Bidang Data dan Informasi Statistik; dan (9) Bidang Ketenagakerjaan. 5.3.1 Keuangan Negara Keuangan negara, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara serta pembiayaan anggaran berperan penting dalam upaya mencapai sasaran pembangunan. Keuangan negara berperan dalam memobilisasi penerimaan, memantapkan kualitas belanja agar efisien namun produktif serta mendorong pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan yang efisien dan inovatif. Pada tahun 2020, bidang keuangan negara dihadapkan pada beberapa permasalahan sebagai berikut. Dari sisi penerimaan, permasalahan yang dihadapi adalah: (i) masih belum pulihnya perekonomian global dan perekonomian domestik yang relatif stagnan; (ii) kecenderungan menurunnya harga komoditas sumber daya alam; (iii) masih rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran pajak; (iv) masih rendahnya cakupan basis pajak; (v) belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi baik yang diperoleh dari akses informasi perbankan domestik dan AEoI (Automatic Exchange of Information); (vi) belum optimalnya pengawasan dan penegakkan hukum di bidang perpajakan; dan (vii) belum optimalnya pengelolaan aset negara dan layanan publik. Permasalahan tersebut mengakibatkan terbatasnya ruang fiskal guna membiayai pembangunan. Dari sisi belanja negara, permasalahan yang dihadapi adalah masih belum efektifnya belanja negara dalam mencapai sasaran pembangunan dan tingginya beban belanja yang bersifat mandatory sehingga ruang gerak fiskal menjadi terbatas. Dari sisi pembiayaan, permasalahan yang dihadapi adalah terbatasnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Sasaran Sasaran dan indikator keuangan negara terdapat pada Tabel 5.20. Tabel 5.20 Sasaran dan Indikator Keuangan Negara No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018**) 2019***) 2020****) K/L Pelaksana 1 Meningkatnya tren rasio penerimaan perpajakan Penerimaan perpajakan Persen PDB 9,90 a) 10,30 11,10 10,60-11,20 Kemenkeu 2 Meningkatnya kualitas belanja negara
1. a.Belanja modal Persen PDB 1,50 a) 1,20 1,18 1,43-1,58 Kemenkeu
2. b.Subsidi energi Persen PDB 0,70 a) 1,00 0,99 0,82-0,83 3 Membaiknya keseimbangan primer Keseimbangan primer Persen PDB (0,90) a) (0,01) (0,13) 0,00-0,23 Kemenkeu -V.45- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018**) 2019***) 2020****) K/L Pelaksana 4 Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah
3. a.Surplus/defisit anggaran Persen PDB (2,51) a) (1,76) (1,84) (1,75)-(1,52) Kemenkeu
4. b.Stok utang pemerintah pusat Persen PDB 29,38 a) 29,98 30,00 29,40-30,10 Sumber: a) Kemenkeu, 2018. Keterangan: *) Realisasi; **) Realisasi sementara; ***) Target; ****) Target sementara (perhitungan Bappenas) Arah Kebijakan Dalam upaya mencapai sasaran keuangan negara pada tahun 2020, kebijakan fiskal diarahkan untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini sesuai tema RKP 2020 yaitu “Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan yang ditempuh adalah:
  1. 1.Memperkuat kualitas belanja negara untuk mencapai sasaran prioritas nasional dan sasaran pembangunan lainnya dalam Rencana Kerja Pemerintah.
  2. 2.Memperlebar ruang fiskal dengan prinsip keberlangsungan fiskal melalui mobilisasi sumber-sumber pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan SDA, pengelolaan aset negara, serta pengelolaan layanan publik.
  3. 3.Memastikan pembiayaan yang efisien dan inovatif (innovative financing) untuk menjaga defisit dan rasio utang agar berkelanjutan. Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui strategi meliputi:
  4. 1.Memperkuat kualitas belanja dengan: (i) peningkatan efektivitas belanja penguatan daya saing sumber daya manusia; (ii) peningkatan efektivitas program perlindungan sosial agar lebih komprehensif dan selaras dengan profil demografi; (iii) pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi, daya saing, dan mendukung transformasi industrialisasi (energi, pangan dan air, serta konektivitas); (iv) peningkatan porsi transfer ke daerah hingga lebih besar dari belanja K/L yang disertai dengan akuntabilitas dan efektivitas pemanfataan dana dengan prinsip transfer berbasis output; (v) pembentukan skema pembiayaan risiko bencana yang lebih terencana dan berkelanjutan; serta (vi) peningkatan efektivitas belanja pada pengarusutamaan yaitu kesetaraan gender, tata kelola, kerentanan belanja dan perubahan iklim, modal sosial budaya dan transformasi digital.
  5. 2.Memperlebar ruang fiskal dengan: (i) perluasan basis pajak baru serta perbaikan administrasi perpajakan; (ii) penajaman insentif perpajakan (tax holiday & tax allowance) untuk mendorong kegiatan ekonomi strategis; (iii) simplifikasi struktur pajak/retribusi daerah untuk meningkatkan daya saing; (iv) simplifikasi tarif dan ekstensifikasi barang kena cukai; (v) peningkatan PNBP terutama yang bersumber dari SDA non-migas; serta (vi) perluasan sumber penerimaan baru daerah melalui pelimpahan jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah.
  6. 3.Memastikan pembiayaan yang efisien dan inovatif (innovative financing) dengan: (i) pengendalian komposisi utang dalam negeri dan luar negeri dalam batas aman dan terkendali; (ii) pemanfaatan pinjaman luar negeri bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; (iii) percepatan pendalaman keuangan dan keuangan inklusif; serta (iv) peningkatan akses bagi peningkatan peran swasta, BUMN dan BLU. -V.46- Guna mewujudkan sasaran dan arah kebijakan fiskal di atas, dilaksanakan 12 (dua belas) program pembangunan pada Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal. Dari 12 (dua belas) program pembangunan tersebut, terdapat 9 (sembilan) program yang langsung terkait dengan pencapaian sasaran Keuangan Negara yaitu: (i) Program Pengelolaan Anggaran Negara; (ii) Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; (iii) Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara; (iv) Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang; (v) Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan; (vi) Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak; (vii) Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai; (viii) Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; serta (ix) Program Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor melalui Portal INSW. Selanjutnya, terdapat 3 (tiga) program lainnya yang merupakan program pendukung dalam pencapaian sasaran Keuangan Negara, yaitu: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Departemen Keuangan; (ii) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Keuangan; (iii) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan. 5.3.2 Stabilitas Inflasi Laju inflasi yang rendah dan stabil diharapkan dapat menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat sehingga dapat mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga tren penurunan laju inflasi rendah dan stabil dalam jangka menengah. Pada tahun 2020, sasaran stabilitas inflasi yang ditunjukkan oleh tingkat inflasi ditargetkan berada pada rentang 2,0 - 4,0 persen, dengan point estimate sebesar 3,0 persen sesuai target inflasi tahun 2020 yang dituangkan di dalam RPJMN 2020-2024. Tantangan pengendalian inflasi pada tahun 2020 diperkirakan berasal dari: (i) Kelompok Pangan terutama didorong oleh komoditas pangan strategis yang bersifat mudah rusak (perishable); (ii) Administered prices berupa keberlanjutan penyesuaian harga energi domestik di tengah upaya mempertahankan daya beli masyarakat; dan (iii) Dinamika perekonomian domestik yang diperkirakan terus menguat sehingga perlu diimbangi oleh penguatan output potensial agar inflasi tetap terkendali. Sasaran Sasaran dan indikator stabilitas inflasi terdapat pada Tabel 5.21. Tabel 5.21 Sasaran dan Indikator Stabilitas Inflasi No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana 1 Terjaganya tingkat inflasi sesuai target Tingkat inflasi Persen yoy 3,61 a) 3,13 a) 2,50 – 4,50 (Point estimate: 3,50) 2,0 – 4,0 (Point estimate : 3,00) Beberapa K/L Sumber: a) BPS, 2018. Keterangan: *) Realisasi; **) Target. -V.47- Dengan adanya koordinasi pemerintah (pusat dan daerah) serta Bank Indonesia dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), yang terdiri dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), diharapkan tantangan pengendalian inflasi tahun 2020 dapat dimitigasi sehingga realisasi inflasi tetap berada pada kisaran sasarannya. Arah Kebijakan Pada tahun 2020, kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk: (i) Meningkatkan produktivitas terutama pascapanen dan meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP); (ii) Menurunkan rata-rata inflasi dan volatilitasnya pada 10 komoditas pangan strategis; (iii) Menurunkan disparitas harga antardaerah dengan rata-rata harga nasional; (iv) Menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran yang ditetapkan; serta (v) Meningkatkan kualitas statistik komoditas pangan dan strategis lainnya. Arah kebijakan tersebut diimplementasikan melalui strategi 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif) dan diterapkan pada seluruh komponen penggerak inflasi, yaitu: komponen inti (core), harga bergejolak (volatile food), dan harga diatur pemerintah (administered price). Pada tahun 2020, strategi 4K dalam pengendalian inflasi difokuskan pada:
  7. 1.Percepatan penyelesaian permasalahan struktural;
  8. 2.Pengelolaan permintaan dan ekspektasi masyarakat;
  9. 3.Penguatan Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah, dan Pengelolaan Impor-Ekspor Pangan;
  10. 4.Penguatan Kelembagaan;
  11. 5.Peningkatan Kerjasama Perdagangan Antardaerah;
  12. 6.Peningkatan Infrastruktur Perdagangan;
  13. 7.Perbaikan Kualitas Data terkait komoditas pangan dan strategis lainnya; serta
  14. 8.Perkuatan Koordinasi Pusat dan Daerah. Pada tahun 2020, kebijakan stabilitas inflasi dilaksanakan melalui program di dalam 4 (empat) PN, sebagai berikut: (i) PN I - Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (ii) PN II – Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; (iii) PN III – Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja; serta (iv) PN IV – Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup. Masing-masing PN tersebut dijabarkan ke dalam Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang mendukung tercapainya stabilitas inflasi. Selain PN, kebijakan stabilitas inflasi melekat kepada program/kegiatan dalam pembangunan bidang K/L terkait. Adapun program/kegiatan dan K/L yang mendukung pencapaian arah dan strategi kebijakan stabilitas inflasi tahun 2020, diantaranya: (i) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga (BPS); (ii) Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian (Kementan); (iii) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran bagi Usaha Mikro (Kemenkop-UKM), (iv) Peningkatan Stabilitas Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Kemendag); (v) Penyusunan Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Evaluasi Kinerja TPID (Kemenko Perekonomian); (vi) Penguatan Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Kemendagri); (vii) Perumusan Kebijakan Ekonomi Makro terkait Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Kementerian Keuangan). -V.48- 5.3.3 Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi dan Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Koperasi, dan Kewirausahaan memiliki peran yang besar pada perekenomian Indonesia. Sebagai pelaku ekonomi, UMKM bergantung terhadap kondisi ekonomi nasional karena keterlibatannya dalam rantai nilai global masih rendah. Hal ini tercermin dari kontribusi UMKM hanya sebesar 14% terhadap nilai ekspor Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2017). Adanya keterlibatan UMKM dalam rantai nilai global berperan dalam peningkatan pangsa pasar dan menjadi alternatif disaat perekonomian domestik lesu. Selain itu, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja sampai dengan 57,9 juta orang sehingga berperan dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Koperasi juga menunjukkan perkembangan yang positif dalam perannya sebagai wadah pengembangan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2018, jumlah koperasi mencapai 209 ribu unit dengan proporsi jumlah koperasi aktif sebesar 60 persen. Namun demikian, jumlah serapan tenaga kerja oleh koperasi dan daya ungkitnya terhadap kesejahteraan anggota masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah jenis koperasi yang berkembang masih terbatas pada koperasi simpan pinjam, konsumsi dan produksi. Seiring dengan itu, potensi kewirausahaan Indonesia ditunjukkan dengan minat dan motivasi masyarakat Indonesia yang tinggi untuk berusaha. Di tahun 2017, berdasarkan survey Global Entrepreneurship Monitor, terdapat 47,74 persen penduduk Indonesia mempunyai minat dan motivasi untuk berusaha atau lebih besar dari rata-rata global sebesar 43,43 persen. Namun, rasio wirausaha yang berorientasi pertumbuhan terhadap wirausaha berorientasi kebutuhan masih rendah. Potensi UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan yang besar dalam perekonomian harus diiringi dengan kapasitas dan daya saing yang mumpuni untuk bersaing di era revolusi industri 4.0. Bagi UMKM, tantangan mengenai skema pembiayaan yang belum tepat sasaran, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, dan pemasaran yang masih belum optimal berperan pada global value chain perlu menjadi fokus perhatian. Selain itu, kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha masih perlu untuk diberikan perhatian agar memberikan rasa aman bagi UMKM dalam berusaha. Peningkatan kinerja kelembagaan dan usaha koperasi pun membutuhkan pendekatan baru. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas lembaga koperasi, antara lain meliputi tata kelola dan partisipasi anggota serta pengembangan inovasi model bisnis koperasi yang mengakomodasi disrupsi teknologi. Dari sisi kewirausahaan, minat dan motivasi masyarakat Indonesia yang tinggi belum direalisasikan dalam bentuk usaha yang berorientasi tumbuh. Selain itu, mayoritas wirausaha merupakan wirausaha pemula yang masih minim pengetahuan mengenai teknologi informasi dan masih belum mampu menyerap banyak tenaga kerja karena masih berorientasi untuk memenuhi kebutuhan hidup (necessity entrepreneurs). Sasaran Sasaran dan indikator pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah, Koperasi, dan Kewirausahaan terdapat pada Tabel 5.22. -V.49- Tabel 5.22 Sasaran dan Indikator Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi dan Kewirausahaan No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
  15. 1.Meningkatnya daya saing dan kontribusi UMKM dalam perekonomian Rasio Kredit UMKM terhadap Total Kredit Perbankan Persen 19,71 19,27 19,50 19,75  Kemenkop UKM  Kemnaker  Kemenperin  Kemendag  Bekraf  KPPU  Kemenpora  Kementan  KKP  Kemenristek- dikti  Kemendikbud  Kemenkominfo  KLHK
  16. 2.Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi Pertumbuhan koperasi aktif Persen 1,28 -17,27a) 2-3 2-3
  17. 3.Meningkatnya pertumbuhan dan kualitas wirausaha
5. a.Rasio kewirausahaan nasional Persen 3,38 3,49 3,57 3,64
6. b.Indeks Motivasi Berusaha (Motivational Index) Indeks 10,31 10,49 11,21 11,48 Sumber : Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi **) Target a) Pelaksanaan pembubaran koperasi tidak aktif Arah Kebijakan dan Strategi Arah kebijakan pengembangan UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan pada tahun 2020 adalah untuk meningkatkan kapasitas usaha dan pelaku usaha, sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar. Pelaksanaan arah kebijakan ini dituangkan dalam strategi sebagai berikut:
  1. 1.Pengembangan kapasitas usaha melalui kolaborasi dalam inovasi dan kreativitas.
  2. 2.Penguatan lembaga pengembangan bisnis dan pusat pengembangan usaha.
  3. 3.Pengembangan kemitraan usaha, termasuk melalui temu bisnis antara investor, UMKM, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
  4. 4.Pengembangan dan pemanfaatan platform teknologi untuk pemasaran, ekspor, logistik, pembiayaan, dan akses informasi lainnya sehingga UMKM dapat mengikuti dinamika dan peluang pasar. Pengembangan koperasi di tahun 2020, diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, usaha dan inovasi koperasi agar lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam strategi sebagai berikut:
  5. 1.Penyusunan regulasi dan/atau deregulasi peraturan perkoperasian agar lebih tangkas, adaptif dan inovatif.
  6. 2.Restrukturisasi kelembagaan koperasi melalui pembubaran koperasi bermasalah serta penggabungan atau amalgamasi.
  7. 3.Pengembangan Simpul Inovasi Koperasi (Innovation Cooperative Hub) berbasis kolaborasi antar pihak.
  8. 4.Pemekaran usaha koperasi dalam bentuk grup atau holding koperasi.
  9. 5.Penguatan koperasi skala besar dan pengembangan koperasi model baru berdasarkan sektor strategis dan potensi daerah. -V.50- Arah kebijakan pengembangan kewirausahaan di tahun 2020 adalah mengembangkan dan memperkuat ekosistem usaha yang kondusif agar jumlah dan kemampuan wirausaha yang berorientasi untuk tumbuh dapat meningkat. Kebijakan ini diperkuat dengan strategi sebagai berikut:
  10. 1.Pemasyarakatan kewirausahaan.
  11. 2.Fasilitasi ide usaha melalui kompetisi, pelatihan, pendampingan dan pemagangan.
  12. 3.Penguatan peran inkubator dan akselerator usaha.
  13. 4.Pengembangan akses pembiayaan bagi wirausaha 5.3.4 Perdagangan Dalam Negeri Peningkatan aktivitas perdagangan dalam negeri merupakan upaya untuk mewujudkan ekonomi yang kompetitif dan berkembangnya sektor-sektor dalam perekonomian. Ekonomi yang kompetitif ditandai dengan meningkatnya daya saing produk dalam negeri, terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, dan iklim usaha yang sehat sementara itu berkembangnya sektor ekonomi ditandai dengan peningkatan daya beli masyarakat yang tercipta dari aktivitas ekonomi di lapangan usaha sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang ditargetkan tumbuh sebesar 5,46—5,58 persen. Sasaran Sasaran dan indikator perdagangan dalam negeri terdapat pada Tabel 5.23. Tabel 5.23 Sasaran dan Indikator Perdagangan Dalam Negeri No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana 1 Mendukung pencapaian PN Peningkatan Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja
7. a.Pemberdayaan pengelola pasar Pasar 100 100 100 100 Kemendag
8. b.Penerapan pasar SNI Pasar 16 30 5 5
9. c.Penerapan pasar rakyat digital Pasar N/A N/A N/A 1
10. d.Penerapan sistem perdagangan antar wilayah/pulau Sistem N/A N/A N/A 1
11. e.Nilai transaksi pasar lelang Rp Miliar 268,1 604,6 N/A 300,0
12. f.Pertumbuhan volume transaksi perdagangan berjangka komoditi Persen 0,48 25,2 8,0 10,0
13. g.Tersusunya Strategi Nasional Perlindungan Dokumen 1 Perpres a) N/A N/A 1 Perpres a) -V.51- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana Konsumen (Stranas- PK)
14. h.Edukasi konsumen Cerdas Orang 7.125 5.015 6.000 6.000
15. i.Edukasi pelaku usaha terkait perlindungan konsumen Orang 250 280 300 300
16. j.Pengawasan barang beredar (terhadap ketentuan SNI, Manual Kartu Garansi, dan Label) Produk 667 753 670 720
17. k.Pembinaan PPNS-PK, PPBJ, PPNS Perdagangan, dan PPTN Orang 205 150 420 250
18. l.Pengawasan kegiatan perdagangan Pelaku usaha 114 395 150 150 Sumber : Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: a)Stranas PK disusun tahun 2017 untuk periode pelaksanaan 2017—2019, *)Realisasi; **)Target Arah Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri tahun 2020 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran dalam pembangunan jangka panjang 2005-2025, yaitu (1) menciptakan perekonomian domestik yang kuat dan berdaya saing dengan iklim persaingan usaha yang sehat, dan (2) sistem distribusi yang berkualitas, efisien, didukung pemanfaatan IT serta berorientasi pada konsumen. Perwujudan sasaran dan arah kebijakan perdagangan dalam negeri dilakukan melalui program sebagai berikut:
  1. 1.Peningkatan kualitas sarana perdagangan dan sistem logistik serta pemberdayaan pelaku usahanya;
  2. 2.Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendorong efisiensi distribusi dan aktifitas perdagangan;
  3. 3.Peningkatan perdagangan antar wilayah/daerah;
  4. 4.Peningkatan keberdayaan konsumen; dan
  5. 5.Peningkatan efektifitas dan peran lembaga perlindungan konsumen. 5.3.5 Kerja sama Ekonomi Internasional Trend kerjasama ekonomi internasional telah beralih kepada bentuk kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral menawarkan efisiensi dari segi waktu dan biaya serta efektifitas dari segi sektor-sektor maupun komoditas-komoditas yang dicakup dalam perjanjian kerjasama. Berdasarkan hal tersebut, peningkatan intensifitas kerjasama ekonomi bilateral merupakan salah satu langkah efektif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi -V.52- melalui masuknya investasi asing dan kinerja perdagangan luar negeri. Oleh karena itu, analisis pemilihan negara mitra beserta keuntungan yang diperoleh, dilanjutkan dengan keterlibatan lintas stakeholders pada proses pra hingga pasca negosiasi, merupakan kunci kesuksesan pemanfaatan kerjasama ekonomi bilateral. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai dalam intensifikasi negosiasi dan peningkatan pemanfaatan kerjasama perdagangan bilateral terangkum pada Tabel 5.24 berikut. Tabel 5.24 Sasaran dan Indikator Kerjasama Ekonomi Internasional No Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana 1 Intensifikasi negosiasi dan peningkatan pemanfaatan kerjasama perdagangan bilateral
19. a.Penurunan rata-rata tarif terbobot di negara mitra FTA (6 negara; berdasarkan baseline 2013) Persen 7,9 7,3 6 ,8 6,2 Kemendag
20. b.Penurunan index Non- Tariff Measures (baseline tahun 2013 berdasarkan data WTO) Poin 29,2 24,6 20,0 15,5 Kemendag
21. c.Jumlah negara mitra bilateral FTA Indonesia (difokuskan di Kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur) - indikator baru- Negara N/A N/A N/A 5 Kemendag Sumber : Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Keterangan: *) Realisasi **) Target Arah Kebijakan Kebijakan kerjasama ekonomi internasional diarahkan pada: (i) menganalisis peta komoditas unggulan Indonesia; (ii) menganalisis negara mitra potensial kerjasama bilateral Indonesia; serta (iii) mengkoordinasikan lintas stakeholders dalam kerjasama ekonomi bilateral Indonesia. Untuk mewujudkan sasaran dan arah kebijakan tersebut, dilakukan melalui strategi:
  1. 1.Penjajakan kemungkinan melakukan perjanjian kerjasama ekonomi internasional secara bilateral dengan negara-negara prospektif dan potensial, terutama di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur.
  2. 2.Penganalisaan komoditas unggulan dan berdaya saing yang dimiliki Indonesia serta negara mitra potensial guna mencapai perundingan dan implementasi kerjasama ekonomi internasional yang efektif dan efisien.
  3. 3.Pengoordinasian sektor-sektor yang terlibat dalam perundingan dan implementasi hasil perundingan, kerjasama ekonomi internasional
  4. 4.Pengintensifan perundingan kerjasama bilateral yang sudah berjalan, seperti: Indonesia-Turkey FTA, Indonesia-Tunisia PTA, dan Indonesia-Mozambique FTA.
  5. 5.Penghidupan kembali perundingan kerjasama bilateral yang selama ini mengalami kendala, seperti: Indonesia-India CECA dan Indonesia-Republic of Korea FTA. -V.53-
  6. 6.Percepatan dimulainya proses perundingan kerjasama bilateral: Indonesia-Kenya FTA, Indonesia-Morocco FTA, Indonesia-Peru FTA, Indonesia-South Africa FTA, Indonesia- Chinese Taipei FTA, Indonesia-Ukraine FTA, dan Indonesia-USA FTA.
  7. 7.Perlanjutan langkah konkrit penerapan kerjasama bilateral: Indonesia-Australia CEPA dan Indonesia-Chile FTA.
  8. 8.Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil kerjasama perdagangan internasional, antara lain dengan: (i) membangun database terkait hasil perundingan maupun informasi terkait negara mitra perundingan kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan oleh Indonesia; (ii) pembangunan data statistik perdagangan jasa; dan (iii) pengembangan sistem informasi serta pemberian layanan masyarakat maupun pemberian bimbingan teknis yang dapat memfasilitasi serta mendorong para pelaku usaha untuk memanfaatkan hasil-hasil perundingan kerjasama ekonomi internasional. Beberapa perkuatan perlu tetap dilakukan dalam peningkatan peran dan potensinya di pasar global, serta sebagai bagian dari perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, antara lain dengan partisipasi pada ajang Dubai Expo 2020 dan forum APEC 2020. Partisipasi pada ajang Dubai Expo 2020 akan difokuskan pada promosi peluang investasi, bisnis dan kerjasama di berbagai bidang seperti perdagangan, industri, edukasi, e-commerce, perkebunan, teknologi, telekomunikasi, lingkungan, pariwisata dan budaya. Sementara itu partisipasi Indonesia pada forum APEC 2020 akan difokuskan pada kesiapan Indonesia pada realiasi Free Trade Area in Asia Pacific (FTAAP) yang ditargetkan untuk dapat diterapkan pada tahun 2020. 5.3.6 Jasa Keuangan Stabilitas sistem keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Sampai dengan April 2019, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga, ditopang oleh peningkatan kinerja perbankan dan industri keuangan non bank, serta kinerja pasar modal yang tetap terkendali di tengah tekanan perekonomian global. Namun demikian, pada tahun 2020, stabilitas sistem keuangan diperkirakan akan menghadapi beberapa tantangan, yaitu: (1) berlanjutnya pengetatan likuiditas global; (2) relatif rendahnya tingkat inklusi keuangan; (3) relatif dangkalnya sektor keuangan domestik; dan (4) belum berkembangnya industri jasa keuangan syariah. Sasaran Sasaran dan indikator jasa keuangan terdapat pada Tabel 5.25. Tabel 5.25 Sasaran dan Indikator Jasa Keuangan No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020***) K/L Pelaksana 1 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Persen 5,5 4,2 6,1 6,2 – 6,7  Kemenko Perekonomian  Kemenkeu  Kemendagri Sumber: BPS, 2018. Keterangan: *)Realisasi **)Outlook perhitungan Bappenas Januari 2019 ***) Target. -V.54- Arah Kebijakan Sasaran pembangunan bidang jasa keuangan akan dicapai melalui arah kebijakan sebagai berikut:
  9. 1.Menjaga stabilitas sistem keuangan dengan pendalaman sektor keuangan dan pengelolaan prinsip kehati-hatian, didukung oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK- PPK). Pendalaman sektor keuangan diupayakan melalui perluasan nasabah/investor, pengembangan infrastruktur sektor keuangan, pemanfaatan teknologi digital, dan harmonisasi kebijakan. Selain itu, stabilitas sistem keuangan turut dijaga melalui pengembangan dan pelaksanaan agenda pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
  10. 2.Mengembangkan dan melaksanakan strategi, peta jalan, dan agenda terkait keuangan inklusif dengan terbentuknya Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), melalui: (a) inovasi layanan keuangan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat antara lain melalui branchless banking, elektronifikasi keuangan, dan kepemilikan modal; (b) sinergi layanan keuangan bank dengan lembaga selain bank; (c) pemanfaatan teknologi digital dalam layanan keuangan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; (d) peningkatan perlindungan konsumen dan literasi keuangan masyarakat.
  11. 3.Meningkatkan peran sektor keuangan terhadap pembangunan antara lain melalui program pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan proses pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI).
  12. 4.Mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui (a) penguatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antara otoritas, kementerian/lembaga, dan pemangku kepentingan lain dalam Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS); (b) pelaksanaan agenda kerja dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) dengan memperhatikan indikator-indikator capaian antara lain peningkatan efisiensi dan daya saing lembaga keuangan syariah, peningkatan literasi, perluasan penggunaan layanan keuangan syariah berbasis teknologi informasi, penambahan jumlah nasabah/investor, dan penguatan tata kelola dana sosial keagamaan; serta (c) peningkatan peran keuangan syariah dalam pembangunan, antara lain melalui pelaksanaan Masterplan pengembangan ekonomi syariah dan pelibatan secara aktif pemangku kepentingan yang lebih luas dalam pengembangan ekonomi syariah. 5.3.7 Badan Usaha Milik Negara BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi yang vital dalam proses pembangunan dan sistem perekonomian nasional. Peningkatan peran terhadap pembangunan harus didukung dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, sumbangan terhadap perekonomian dan pembangunan juga harus dijaga dengan memperhatikan kesehatan BUMN dengan proses pengelolaan investasi yang berkelanjutan. Sumbangan terhadap perekonomian nasional terbentuk antara lain dari sumbangan belanja modal BUMN. Belanja modal (capital expenditure) menjadi salah satu komponen pembentuk investasi pada perekonomian. Dalam mendukung perekonomian nasional, BUMN telah mengeluarkan belanja modal (capital expenditure) yang nilainya meningkat dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2018, realisasi penyaluran belanja modal (capex) menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun -V.55-
  13. 2017.Hingga Desember tahun 2018, BUMN telah berinvestasi modal sebesar Rp487,0 triliun atau meningkat sebesar 54,6 persen dari tahun 2017. Sasaran Sasaran dan indikator Badan Usaha Milik Negara terdapat pada Tabel 5.26. Tabel 5.26 Sasaran dan Indikator Badan Usaha Milik Negara No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana 1 Meningkatkan Peran BUMN melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas BUMN Penyaluran belanja modal (capex) BUMN Triliun 394,00a) 487,00 488,00 524,30- 560,60 Kemen BUMN Sumber: a) KemenBUMN, 2018. Keterangan: *) Realisasi; **) Target. Peran belanja modal BUMN diharapkan tetap signifikan dalam mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi 2020. Sasaran belanja modal BUMN pada tahun 2020 adalah sekitar Rp524,30 - Rp560,60 triliun. Arah Kebijakan Arah kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka meningkatkan perannya sebagai agen pembangunan yang kuat dan berdaya saing adalah:
  14. 1.Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Badan Usaha Milik Negara salah satunya dengan memantapkan struktur dari Badan Usaha Milik Negara, sebagai usaha meningkatkan peran dalam pembangunan.
  15. 2.Menjaga kesehatan BUMN dengan pengelolaan investasi yang berkelanjutan. 5.3.8 Data dan Informasi Statistik Sasaran bidang statistik merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyelenggara statistik. Sasaran bidang statistik mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa program. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program- program yang menghasilkan pelayanan statistik kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung kinerja BPS. Rumusan indikator pada sasaran strategis pembangunan statistik nasional Indonesia dalam rangka mencapai Visi dan mewujudkan Misi untuk kurun waktu 2020-2024. Sasaran Sasaran dan indikator data dan informasi statistik pada Tabel 5.27. -V.56- Tabel 5.27 Sasaran dan Indikator Bidang Data dan Informasi Statistik No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana 1 Meningkatnya kualitas data statistic
22. a.Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persen 99,61a) 96,96a) 96,96 96,96 BPS
23. b.Persentase pemasukan dokumen (respon rate) survei Persen 90,20a) 96,99a) 96,99 96,99 BPS
24. c.Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akses data BPS Persen 94,51a) 96,27a) 96,27 96,27 BPS
25. d.Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun Metadata 1920,00a) 2093,00a) 2093,00 2093,00 BPS Sumber: a) BPS, 2019. Keterangan: *) Realisasi; **) Target pada Renstra dibawah capaian realisasi, sehingga menyesuaikan capaian target realisasi. Arah Kebijakan Kebijakan data statistik pada tahun 2020 diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lebih berkualitas dan memenuhi kriteria akurat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu, mudah diakses, serta konsisten; untuk dapat mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih berbasis fakta (evidence-based policy). Untuk itu, pengembangan data dan informasi statistik tahun 2020 diprioritaskan pada beberapa hal.
  1. 1.Pengembangan data statistik untuk mendukung perumusan dan implementasi Prioritas Nasional. Dukungan data statistik terutama Prioritas Nasional Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan (Program Prioritas: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan), Prioritas Nasional Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah (Program Prioritas: Transformasi Digital), Prioritas Nasional Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja (Program Prioritas: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi) dan Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup (Program Prioritas: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan).
  2. 2.Pelaksanaan Prioritas Bidang yang dilaksanakan pada tahun 2020, yaitu:
26. a.Penyediaan data untuk 136 indikator dan metadata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yang merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap global serta untuk memudahkan dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan TPB di Indonesia.
27. b.Melanjutkan Pengembangan Satu Data Indonesia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi terkini serta peningkatan peran forum data nasional, dengan mengutamakan pada; (i) perbaikan alur koordinasi data antar instansi pemerintah; (ii) transparansi data; (iii) peningkatan layanan publik untuk -V.57- penggunaan data sesuai kebutuhannya; (iv) mencegah terjadinya pengulangan dataset dan biaya akuisisi data.
28. c.Penyediaan data rutin untuk menjaga keberlanjutan data, dengan lebih berkualitas dan tepat waktu, yang antara lain melalui: proses pemutakhiran tepat waktu, peningkatan kualitas metodologi kegiatan statistik sesuai dengan standar nasional dan internasional, peningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai penghasil data yang berkualitas, peningkatan koordinasi dengan instansi penyedia data, peningkatan peran teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pengolahan data.
  1. 3.Peningkatan kualitas data statistik yang meliputi: peningkatan kepercayaan terhadap kualitas data, pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sarana kerja; penguatan kelembagaan dalam pengendalian mutu; dan peningkatan hubungan dengan sumber data dan pengguna data. 5.3.9 Ketenagakerjaan Pasca diratifikasinya Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (yang telah diundangkan dalam UU No. 6/2012), komitmen Pemerintah untuk melindungi pekerja migran diperkuat dengan diterbitkannya UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. UU tersebut menekankan pada perlindungan hak-hak pekerja migran melalui perkuatan kehadiran negara yang diwakili oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Perlindungan yang diberikan oleh negara dimulai dari tingkat desa melalui sistem pendataan yang terintegrasi, penyediaan layanan terpadu, pelaksanaan sosialisasi advokasi dan edukasi kepada masyarakat, penyediaan informasi pasar kerja yang komprehensif, dan kewajiban kepesertaan TKI dalam Jaminan Sosial Nasional. Selain itu, perlindungan juga dilakukan di negara tujuan penempatan dengan perbaikan mekanisme verifikasi calon pemberi kerja, meningkatkan kerja sama perlindungan dengan negara penempatan, dan memperluas pasar bagi pekerja migran berkeahlian. Sasaran Sasaran dan indikator ketenagakerjaan terdapat pada Tabel 5.28. Tabel 5.28 Sasaran dan Indikator Bidang Ketenagakerjaan No Sasaran/ Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana 1 Meningkatnya pelayanan penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia beserta keluarganya
29. a.Tersusunnya peraturan pelaksanaan amanat UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Peraturan Penetapan UU No. 18/2017 Finalisasi Perpres Badan Perpres Badan PP, Perpres, Permen turunan yang disahkan  Kemnaker  BNP2TKI -V.58- No Sasaran/ Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
30. b.Terbentuk dan beroperasinya badan perlindungan pekerja migran Indonesia Lembaga N/A N/A 1 lembaga, Lembaga Operasional Peningkatan Kelembagaan dan Kualitas Tugas dan Fungsi  Kemnaker  BNP2TKI
31. c.Beroperasinya layanan terpadu satu atap (LTSA) (prov/kab/ kota) LTSA 22 31 41 51  Kemnaker  BNP2TKI Sumber: BPNP2TKI, 2018; Kemnaker, 2018 Keterangan: *) Realisasi; **) Target. Arah Kebijakan Arah kebijakan meningkatkan perlindungan pekerja migran pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:
  1. 1.Melaksanakan penataan regulasi dan operasionalisasi badan perlindungan pekerja migran Indonesia.
  2. 2.Memperluas pasar dan meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia melalui peningkatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral dengan/antar negara mitra.
  3. 3.Meningkatkan keahlian calon pekerja migran sesuai dengan kebutuhan pengguna agar seluruh pekerja migran Indonesia menjadi pekerja yang berkeahlian (zero unskilled).
  4. 4.Meningkatkan pelayanan untuk calon pekerja migran melalui pembentukan LTSA di wilayah kantong pekerja migran dan meningkatkan penyelenggaraan penempatan melalui pengembangan sistem informasi terpadu.
  5. 5.Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia. -V.59- 5.4 Bidang Iptek Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) erat kaitannya dengan kemampuan suatu negara untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka transisi dari resource-based ke knowledge-based economy, penguasaan Iptek yang berujung pada penciptaan inovasi menjadi penekanan arah pembangunan. Oleh karena itu, pada tahun 2020 perlu dibangun kapabilitas Iptek dan penciptaan inovasi. Pendekatannya dilakukan secara menyeluruh melalui penciptaan ekosistem inovasi. Sasaran Sasaran dan indikator pembangunan bidang Iptek tahun 2020 terdapat pada Tabel 5.29. Tabel 5.29 Sasaran dan Indikator Utama Pembangunan Iptek tahun 2020 No Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana 1 Meningkatnya kontribusi Iptek sebagai penghela pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
32. a.Hasil inovasi Prioritas Riset Nasional Produk inovasi N/A N/A N/A 7 d) • Kemenristekdikti • LIPI • BPPT • LAPAN • BATAN • BAPETEN
33. b.Inovasi teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan SDA Produk inovasi N/A N/A N/A 10 d) • Kemenristekdikti • LIPI • BPPT • LAPAN • BATAN • BAPETEN 2 Terbangunnya kapabilitas Iptek Indonesia untuk menjadi Research Power-House
34. a.Jumlah SDM Iptek penerima beasiswa peningkatan kualifikasi pendidikan (S2 dan S3) • Kemenristekdikti • LIPI • BPPT - dosen Orang 8.595a) 8.595 5.556 6.034 d) - peneliti, perekayasa Orang 650b) 650 870 798 d)
35. b.Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan Lembaga 46a) 81 90 120 d) Kemenristekdikti
36. c.Jumlah pranata litbang yang terakreditasi Pranata litbang 50 a) 50 55 55 d) Kemenristekdikti 3 Terciptanya ekosistem inovasi yang mendorong komersialisasi hasil riset
37. a.Produk inovasi litbang di industri Produk inovasi 70a) 52 50 50 d) • Kemenristekdikti • LIPI • BPPT • LAPAN • BATAN
38. b.Produk Inovasi Perguruan Tinggi di Industri Produk inovasi 13a) 13 15 15 d) Kemenristekdikti
39. c.Tenant yang dibina menjadi Perusahaan Tenant 137a) 143 240 240 d) Kemenristekdikti -V.60- No Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana Pemula Berbasis Teknologi
40. d.Jumlah Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi CPPBT 204a) 118 115 115d) Kemenristekdikti
41. e.Aplikasi pendaftaran paten (resident) Aplikasi 1.777e) 1.362e) 2.000 3.000 d) • Kemenristekdikti • LIPI • BPPT • LAPAN • BATAN • Kemenkumham 4 Meningkatknya jumlah anggaran dan kualitas belanja litbang nasional Persentase anggaran litbang terhadap PDB Persen 0,2c) N/A N/A 0,21 d) • Kemenristekdikti • BAPPENAS • Kemenkeu Sumber : a) Kemenristekdikti, 2018; b) Kemenristekdikti dan LIPI, 2018; c) LIPI, 2016; d) Bappenas, 2018; e) Ditjen KI Kemenkumham, 2018 Keterangan : *) Realisasi; **) Target Arah Kebijakan Pada tahun 2020, Pembangunan Iptek diarahkan untuk:
  1. 1.Meningkatkan pemanfaatan Iptek dan Inovasi di delapan Bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan melalui: (a) Integrasi pelaksanaan riset dengan skema flagship Prioritas Riset Nasional yang menghasilkan produk riset strategis, (b) Pemetaan potensi sumber daya alam dan sumber daya budaya wilayah dengan pendekatan multidisiplin, (c) Penerapan inovasi teknologi produksi untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk teknologi konservasi lingkungan, (d) Penerapan teknologi untuk pencegahan bencana dan mitigasi pascabencana, dan (e) Penguasaan Teknologi Garda Depan untuk bidang-bidang strategis seperti kesehatan dan farmasi, teknologi digital dan cyber security, material maju, energi baru, tenaga nuklir, pertahanan dan keamanan, serta keantariksaan.
  2. 2.Mengembangkan Research Power-House melalui: (a) Peningkatan kuantitas dan kapabilitas sumber daya manusia Iptek, (b) Pengembangan dan penguatan infrastruktur litbang strategis, (c) Penguatan Pusat Unggulan Iptek, (d) Pengelolaan data kekayaan hayati dan kekayaan intelektual, serta (e) Pengembangan jaringan kerja sama riset dalam dan luar negeri;
  3. 3.Mendorong penciptaan ekosistem inovasi melalui: (a) Pengembangan kerja sama triple- helix, (b) Perbaikan tata kelola paten/HKI, (c) Penguatan Science Techno Park utama, (d) Perintisan Technology Commercialization Office di perguruan tinggi serta Technology Transfer Office di STP dan LPNK Iptek, dan (e) Pembinaan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT); dan
  4. 4.Meningkatkan jumlah dan kualitas belanja litbang melalui: (a) Inisiatif Dana Inovasi Nasional, (b) Pengembangan pendanaan alternatif, dan (c) Kerja sama pendanaan litbang dengan pihak di luar pemerintah. -V.61- 5.5 Bidang Pembangunan Politik Pembangunan Bidang Politik tahun 2020 diarahkan untuk mengawali pencapaian target RPJMN 2020-2024, yang sangat erat kaitannya dengan Visi RPJPN 2005-2025 yaitu untuk mewujudkan demokrasi yang terkonsolidasi dengan syarat: tegaknya supremasi hukum; birokrasi yang netral dan efisien; masyarakat sipil, masyarakat politik, masyarakat ekonomi yang otonom, dan menciptakan kemandirian nasional dalam ketidakpastian geopolitik global dan regional. 5.5.1 Politik Dalam Negeri Kehidupan demokrasi Indonesia ditandai dengan masih lemahnya kinerja lembaga demokrasi seperti partai politik, lembaga legislatif, tingginya biaya politik, menurunnya pemahaman dan aktualisasi ideologi Pancasila, serta belum tersedianya komunikasi publik yang berkualitas, merata dan berkeadilan. Sasaran Sasaran utama yang akan dicapai hingga akhir tahun 2020 adalah meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia melalui penguatan kapasitas serta kualitas partai politik dan masyarakat sipil, mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, didukung dengan terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif. Tabel 5.30 Sasaran dan Indikator Pembangunan Politik Dalam Negeri No Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana 1 Terwujudnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi yang makin kokoh
42. a.Indeks Kebebasan Sipil Nilai 76,45a) 78,75a) 87 88 Kemenko Polhukam
43. b.Indeks Hak-Hak Politik Nilai 70,11 a) 66,63a) 68 69 Kemenko Polhukam
44. c.Indeks Lembaga Demokrasi Nilai 62,08 a) 72,49 a) 79 80 Kemenko Polhukam
45. d.Persentase Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik dan Masyarakat Sipil Persentase 60 b) 65 b) 70 80  KIP  Kemenkominfo
46. e.Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Siaran TV dan Radio Lembaga Penyiaran 55 55 55 55 KPI
47. f.Jumlah Provinsi yang Disurvei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi 34 34 34 34 Dewan Pers -V.62- No Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
48. g.Jumlah Kebijakan Tata Kelola Komunikasi Publik yang Terintegrasi Dokumen 3 3 3 3 Kemenkominfo Sumber : a) Badan Pusat Statistik (BPS), 2016-2017; b) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) 2016-2017; c) Komisi Informasi Pusat (KIP) 2016-2017; d) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2016-2017. Keterangan : *) Realisasi; **) Target; Arah Kebijakan Dalam rangka mencapai sasaran Pembangunan Bidang Politik Dalam Negeri yaitu terwujudnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi yang makin kokoh, maka arah kebijakan yang akan ditempuh selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :
  1. 1.Menata lembaga demokrasi, melalui strategi: (a) penyusunan skema bantuan keuangan partai politik; (b) peningkatan demokrasi internal partai politik; (c) penguatan transparansi dan akuntabilitas partai politik; (d) penguatan penyelenggara pemilu; (e) penyempurnaan UU bidang politik.
  2. 2.Menguatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil, melalui strategi: (a) pelaksanaan pendidikan politik dan pemilih secara konsisten; (b) meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan (c) peningkatan penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
  3. 3.Menguatkan wawasan kebangsaan melalui strategi: (a) pengarusutamaan Pancasila dalam kebijakan program pembangunan; (b) pelaksanaan revitalisasi pusat pendidikan kebangsaan dan bela negara; (c) peningkatan kapasitas ASN berbasis Pancasila; (d) peningkatan kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di pusat dan daerah, melalui penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Tim Terpadu tingkat Nasional dan Daerah; (d) pengintegrasian data konflik antarinstansi tingkat nasional dan daerah; (e) pemantapan dan mengembangkan sistem deteksi dini; (f) penguatan koordinasi dan sinergi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; dan (g) pemantapan program Revolusi Mental (Gerakan Indonesia Bersatu).
  4. 4.Meningkatkan komunikasi publik yang efektif, integratif dan partipatif melalui strategi: (a) penguatan integrasi tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D sesuai dengan asas-asas keterbukaan informasi publik; (b) penguatan media-media lokal dan alternatif sebagai sumber informasi utama masyarakat; (c) penyediaan konten informasi publik yang berkualitas dan merata, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T; (d) peningkatan kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi; (e) peningkatan akses partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik secara langsung dan digital; (f) peningkatan literasi media masyarakat melalui pendidikan dan pendekatan sosial budaya; (g) penyusunan standardisasi lembaga pers dan jurnalis; (h) peningkatan kualitas isi siaran TV melalui pembentukan rating nasional serta penguatan peran KPI. -V.63- 5.5.2 Politik Luar Negeri RKP 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024 sehingga indikator dan target yang dirumuskan dalam matriks pembangunan bidang ini berperan mendukung pencapaian target-target RPJMN 2020-2024 bidang Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional. Sasaran Sasaran utama pembangunan bidang politik luar negeri yang akan dicapai pada akhir tahun 2020 adalah: (1) Terjaganya integritas wilayah NKRI dan WNI di luar negeri; (2) Menguatnya kerjasama pembangunan internasional; (3) Meningkatnya citra positif Indonesia di dunia internasional; (4) Meningkatnya Peran Indonesia di tingkat regional dan global. Indikator untuk mencapai sasaran tersebut terlihat pada Tabel 5.31. Tabel 5.31 Sasaran dan Indikator Bidang Politik Luar Negeri No Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana 1 Terjaganya integritas wilayah NKRI dan WNI di luar negeri Persentase posisi/prakarsa/ rekomendasi Indonesia di bidang kemaritiman, polkam dan perbatasan yang diterima pada forum regional dan multilateral Persen 97,15 97,86 94,25 94,75 Kemenlu
  5. 2.Menguatnya kerja sama pembangunan internasional
49. a.Persentase bantuan kerja sama teknik yang memberikan peluang ekonomi Persen 53,33 71,43 70 70  Kemenlu  Kemsetneg
50. b.Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST Miliar 83,3 105,6 112 161,6  ANRI  Kemen PUPR  Kemkeu  Kemdikbud,  Kemenlu  Kementan  KKP  Kemendag  Kemsetneg  Kemenkes  BKKBN  BPOM  BPS  Kemen PPN/Bappenas,  Kemenristekdikti,  Kemenperin  Kemendes PDTT  KPPPA -V.64- No Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
51. c.Persentase kemitraan institusi non pemerintah dalam kerjasama pembangunan melalui forum dan organisasi internasional Persen N/A N/A 20 28  ANRI  Kemen PUPR  Kemkeu  Kemdikbud,  Kemenlu  Kementan  KKP  Kemendag  Kemsetneg  Kemenkes  BKKBN  BPOM  BPS  Kemen PPN/Bappenas  Kemenristekdikti  Kemenperin  Kemendes PDTT  KPPPA
52. d.Persentase program kerjasama pembangunan internasional yang mendukung perdagangan dan investasi Persen N/A N/A 22,5 32  ANRI  Kemen PUPR  Kemkeu  Kemdikbud,  Kemenlu  Kementan  KKP  Kemendag  Kemsetneg  Kemenkes  BKKBN  BPOM  BPS  Kemen PPN/Bappenas  Kemenristekdikti  Kemenperin  Kemendes PDTT  KPPPA 3 Meningkatnya citra positif Indonesia di dunia internasional Persentase pemberitaan positif media massa internasional terhadap kebijakan Hubungan Luar Negeri RI Persen N/A 83,12 85 85 Kemenlu 4 Meningkatnya Peran Indonesia di tingkat Regional dan Global
53. a.Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral Jumlah 5 7 8 10  ANRI  Kemen PUPR  Kemkeu  Kemdikbud,  Kemenlu  Kementan  KKP  Kemendag  Kemsetneg  Kemenkes -V.65- No Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana  BKKBN  BPOM  BPS  Kemen PPN/Bappenas  Kemenristekdikti  Kemenperin  Kemendes PDTT  KPPPA
54. b.Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri ASEAN. Persen 95,04 98,48 95 95 Kemenlu
55. c.Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di dalam negeri Persen 100 100 98 98 Kemenlu Sumber : Kementerian Luar Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas (diolah) Keterangan :*) Realisasi; **) Target; N/A) Data tidak tersedia karena kegiatan tersebut sebelumnya tidak dilaksanakan/merupakan inisiatif baru. Arah Kebijakan Pembangunan politik luar negeri diarahkan untuk mendukung pewujudan kemandirian nasional dalam konstelasi global melalui arah kebijakan:
  1. 1.Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri melalui strategi: (a) peningkatan dan intensifikasi efektivitas penyelesaian perbatasan; pembangunan norma dan hukum internasional dalam melindungi kedaulatan Indonesia; (b) peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional; (c) penguatan pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di tingkat bilateral, regional, dan multilateral; (d) penguatan peran-serta aktor non- pemerintah.
  2. 2.Memperkuat kerjasama pembangunan internasional melalui strategi: (a) peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru; (b) penciptaan lingkungan yang mendukung peningkatan partisipasi swasta dalam kerjasama pembangunan internasional; (c) penguatan Kerjasama Selatan-Selatan Triangular (KSST) untuk mendukung perdagangan dan investasi; (d) pembentukan lembaga pemberi bantuan dan kerjasama pembangunan internasional.
  3. 3.Meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional melalui strategi: (a) penyusunan kebijakan diplomasi publik Indonesia; (b) peningkatan peran-serta aktor non-pemerintah dalam diplomasi publik yang inklusif.
  4. 4.Meningkatkan peran Indonesia di tingkat regional dan global melalui strategi: (a) peningkatan inisiatif/posisi Indonesia yang diterima di tingkat regional dan global; (b) peningkatan peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia; (c) peningkatan koordinasi di dalam negeri untuk melaksanakan komitmen internasional; (d) penataan peran, struktur dan fungsi K/L dalam melaksanakan kebijakan luar negeri Indonesia. -V.66- 5.6 Pembangunan Aparatur Pembangunan bidang aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan SDM Aparatur yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendorong percepatan pembangunan di berbagai bidang. Birokrasi merupakan pilar penyelenggaraan pemerintahan serta prasyarat bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Arah kebijakan yang dituangkan dalam pembangunan bidang aparatur bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan dalam RKP 2020 dengan memperhatikan sasaran dan target pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Rencana pembangunan bidang aparatur bertujuan untuk mendukung tercapainya sasaran dan target Prioritas Nasional (PN) dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yaitu meningkatnya kapasitas birokrasi yang didukung melalui peningkatan akuntabilitas kinerja dan integritas birokrasi, perluasan inovasi dan kualitas pelayanan publik, peningkatan profesionalitas ASN, serta penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi. Sasaran Sasaran pembangunan bidang aparatur tahun 2020, yaitu (1) meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi; (2) meningkatnya inovasi dan kualitas pelayanan publik; dan (3) meningkatnya implementasi manajemen ASN berbasis merit. Adapun indikator sasaran pembangunan bidang aparatur sebagaimana terlihat dalam Tabel 5.32. Tabel 5.32 Sasaran dan Indikator Pembangunan Aparatur No Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) Instansi Pelaksana
  5. 1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi
56. a.Opini WTP atas laporan keuangan - Kementerian/Lembaga Persen 91,00a) 91,00**) 95,00 95,00 Seluruh K/L - Provinsi Persen 97,00a) 78,00**) 85,00 97,00 Seluruh Provinsi - Kabupaten Persen 72,00a) 54,00**) 60,00 72,00 Seluruh Kabupaten - Kota Persen 86,00a) 61,00**) 65,00 86,00 Seluruh Kota
57. b.Instansi Pemerintah yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori “B” ke atas) - Kementerian/Lembaga Persen 96,29b) 93,98b) 75,00 65,00***) Seluruh K/L - Provinsi Persen 47,06b) 70,59b) 60,00 50,00***) Seluruh Provinsi - Kabupaten/Kota Persen 4,13b) 11,22b) 45,00 10,00***) Seluruh Kabupaten/ Kota
58. c.Tingkat kematangan (maturitas) SPIP (level 3) - Kementerian/Lembaga Persen 24,42c) 56,25c) 85,00 70,00 Seluruh K/L -V.67- No Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) Instansi Pelaksana - Provinsi Persen 44,12c) 73,00c) 85,00 80,00 Seluruh Provinsi - Kabupaten/Kota Persen 23,23c) 60,77c) 70,00 70,00 Seluruh Kabupaten/ Kota
59. d.Instansi pemerintah yang akuntabel (Skor B SAKIP) - Kementerian/Lembaga Persen 93,90b) 92,77b) 85,00 95,00 Seluruh K/L - Provinsi Persen 85,29b) 94,12b) 85,00 97,00 Seluruh Provinsi - Kabupaten/Kota Persen 33,92b) 46,85b) 70,00 70,00 Seluruh Kabupaten/ Kota
  1. 2.Meningkatnya inovasi dan kualitas pelayanan publik
60. a.Indeks Pelayanan Publik (Skala 1 s/d 5) Indeks N/A N/A N/A 3,10b) Seluruh K/L/D
61. b.Instansi pemerintah yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi dalam pelayanan publik Instansi Pemerintah 105 202 283 300 Seluruh K/L/D
62. c.Penyelesaian laporan/ pengaduan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik (external complaint handling) Laporan 6172 5011 5500 6000 Seluruh K/L/D
  1. 3.Meningkatnya implementasi manajemen ASN berbasis merit
63. a.Persentase K/L/D yang memiliki indeks sistem merit dengan kategori Baik ke atas - Kementerian/Lembaga Persen N/A N/A N/A 20 Seluruh K/L - Provinsi Persen N/A N/A N/A 20 Seluruh Provinsi - Kabupaten/Kota Persen N/A N/A N/A 10 Seluruh Kabupaten/ Kota
64. b.Indeks Profesionalitas ASN (Skala 1 s/d 100) - Kementerian/Lembaga Nilai N/A 68,5d) 70,0 73,0 Seluruh K/L - Provinsi Nilai N/A 65,1d) 68,0 71,0 Seluruh Provinsi - Kabupaten/Kota Nilai N/A 60,3d) 63,0 66,0 Seluruh Kabupaten/ Kota Sumber : a) BPK, 2017 – 2019; b) Kemen PANRB, 2017 – 2019; c) BPKP, 2017 – 2019; d) BKN 2018; e) Ombudsman Keterangan : *) Realisasi; **) Target RPJMN 2015-2019; ***) Menggunakan metode pengukuran baru yang lebih mencerminkan kualitas RB -V.68- Arah Kebijakan Pembangunan bidang aparatur negara diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas birokrasi serta perluasan inovasi pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah, dengan arah kebijakan:
  1. 1.Meningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan dan reformasi birokrasi, antara lain melalui strategi (a) penguatan implementasi sistem akuntabilitas dan manajemen kinerja instansi pemerintah; (b) perluasan implementasi sistem integritas; (c) penguatan implementasi sistem pengawasan dan akuntabilitas keuangan negara melalui optimalisasi penerapan SPIP dan manajemen risiko, peningkatan kapabilitas APIP serta penguatan implementasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah; (d) peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi; (e) penataan proses bisnis dan organisasi untuk mendukung pencapaian kinerja strategis; (f) peningkatan pemanfaatan SPBE terintegrasi; dan (g) peningkatan manajemen kearsipan instansi pemerintah.
  2. 2.Meningkatan inovasi dan kualitas pelayanan publik, antara lain melalui strategi: (a) perluasan penerapan inovasi pelayanan publik dan penguatan pola replikasi inovasi; (b) penguatan pengawasan eksternal atas kinerja pelayanan publik; (c) penerapan e- services/digitalisasi pelayanan publik (d) penguatan penerapan standard pelayanan publik; dan (e) Perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik bagi kelompok marjinal dan bagi masyarakat di daerah terluar, terdepan, tertinggal (3T).
  3. 3.Menguatnya implementasi manajemen ASN berbasis merit, antara lain melalui strategi (a) pelaksanaan manajemen talenta dan talent pool nasional; (b) pengembangan pola karir nasional; (c) penguatan kapasitas pengawasan dan evaluasi implementasi sistem merit; (d) peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN; dan (e) penguatan kebijakan kesejahteraan ASN. -V.69- 5.7 Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang Pembangunan bidang kewilayahan dan tata ruang menekankan penyediaan informasi geospasial sebagai basis data, penyiapan tata ruang dan pertanahan sebagai dasar pendekatan kewilayahan dalam perencanaan, kawasan strategis, perkotaan, perdesaan, perbatasan dan daerah tertinggal, serta desentralisasi dan otonomi daerah sebagai kaidah pelaksanaan pembangunan dalam mendukung program dan kegiatan RPJMN 2020 – 2024. 5.7.1 Informasi Geospasial Deskripsi Umum Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi spasial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini telah dibangun infrastruktur untuk berbagi pakai data spasial nasional, yaitu Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Namun pemanfaatan JIGN masih menghadapi kendala belum terbangunnya budaya berbagi pakai data antar instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) bidang informasi geospasial (IG), baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Sasaran dan Indikator Sasaran pembangunan informasi geospasial tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.33. Tabel 5.33 Sasaran dan Indikator Pembangunan/Pengarusutamaan Bidang Informasi Geospasial No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana 1. Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan wilayah yang berkualitas
65. a.Jumlah stasiun Indonesia CORS yang terbangun Stasiun N/A 33 20 20 BIG
66. b.Luasan Sistem Referensi Geospasial Vertikal Nasional yang terbangun Km2 45.394 898.474 757.951 757.951
67. c.Jumlah peta dasar skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR pada daerah yang di prioritaskan Nomor Lembar Peta (NLP) 1.375 780 414 5.000
68. d.Jumlah batas wilayah administrasi desa yang terdelineasi Desa 7.991 4.700 36.000 2.763
69. e.Luasan data geospasial termutakhir NLP 5.464 2.516 14.644 7.000 -V.70- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana 2. Terselenggaranya berbagi pakai dan pemanfaatan data dan informasi geospasial dalam proses perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik Jumlah PPIDS yang dibangun dan dibina PPIDS 2 16 21 1 BIG Sumber : BIG, 2019 Keterangan : *) Realisasi; **) Target Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan data dan informasi geospasial di tahun 2020, antara lain:
  1. 1.meningkatkan ketersediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang berkualitas melalui: (a) peningkatan jumlah continuously operating reference station (CORS) yang dibangun; (b) penyediaan Sistem Referensi Geospasial Vertikal Nasional; (c) pemutakhiran data dan informasi geospasial; (d) peningkatan jumlah peta Rupabumi Indonesia skala besar; dan (e) penyediaan data batimetri prioritas;
  2. 2.mengoptimalkan penyebarluasan data dan informasi geospasial serta meningkatkan kualitas SDM bidang IG melalui peningkatan jumlah Pusat Pengembangan Infrastuktur Data Spasial (PPIDS) yang dibangun dan dibina. 5.7.2 Tata Ruang Deskripsi Umum Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, fokus pembangunan bidang tata ruang dalam RPJMN 2020-2024 adalah terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Fokus pembangunan ini sejalan dengan tema RKP 2020 yaitu “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Beberapa isu tata ruang yang terkait tema tersebut antara lain: (1) masih terbatasnya regulasi bidang penataan ruang yang harmonis; (2) belum optimalnya kelembagaan di bidang penataan ruang: (3) masih rumitnya sistem penataan ruang; (4) belum optimalnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang; dan (5) belum memadainya kualitas rencana tata ruang. Sasaran dan Indikator Sasaran pembangunan tata ruang tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 5.34. -V.71- Tabel 5.34 Sasaran dan Indikator Pembangunan/Pengarusutamaan Bidang Tata Ruang No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
  3. 1.Peningkatan kualitas SDM perencanaan tata ruang
70. a.Jumlah sebaran pelatihan dan sertifikasi SDM perencanaan tata ruang Provinsi N/A N/A N/A 34 Kemen ATR
71. b.Jumlah sebaran penyebarluasan regulasi dan produk perencanaan tata ruang Provinsi N/A N/A N/A 34
  1. 2.Peningkatan kualitas rencana tata ruang di daerah melalui pembinaan perencanaan tata ruang yang komprehensif
72. a.Jumlah sebaran pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan RTR provinsi/kabupaten / kota Provinsi 33 33 33 34 Kemen ATR
73. b.Jumlah sebaran pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTR provinsi/kabupaten /kota Provinsi N/A N/A N/A 42
74. c.Jumlah sebaran pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan RDTR Kabupaten /Kota N/A 165 36 36
75. d.Jumlah keluaran bantuan teknis penyusunan RDTR RDTR 5 1 14 27
  1. 3.Tersusunnya pengaturan perencanaan tata ruang yang lengkap dan harmonis
76. a.Jumlah NSPK Bidang Perencanaan tata ruang NSPK N/A N/A N/A 7 Kemen ATR
77. b.Jumlah hasil evaluasi peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang Rekomen- dasi N/A N/A N/A 2
  1. 4.Tersedianya rencana tata ruang di tingkat nasional yang lengkap dan berkualitas
78. a.Jumlah rencana detail tata ruang kawasan perbatasan negara RDTR 7 32 13 19 Kemen ATR
79. b.Jumlah rencana detail tata ruang tematik RDTR 1 18 18 16
80. c.Jumlah RTR Pulau/Kepulauan perubahan/revisi Perpres N/A N/A 1 3 -V.72- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
81. d.Jumlah RTR KSN Kawasan Perbatasan Negara RPerpres N/A N/A 1 1
82. e.Jumlah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Perpres N/A 9 10 10
  1. 5.Tersusunnya perencanaan ruang yang harmonis dengan berbagai rencana lainnya Jumlah hasil harmonisasi perencanaan ruang laut dengan ruang darat Kajian N/A N/A N/A 1 Kemen ATR
  2. 6.Tersusunnya pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang yang lengkap dan harmonis
83. a.Jumlah regulasi turunan amanat UU No. 26 tahun 2007 bidang pengendalian pemanfaatan ruang Naskah Akademis N/A N/A N/A 1 Kemen ATR
84. b.Jumlah pedoman pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Permen N/A N/A N/A 3
85. c.Jumlah aturan tentang perlindungan hukum bagi PPNS penataan ruang Rancang- an Peraturan N/A N/A N/A 1
  1. 7.Pemanfaatan ruang nasional yang berbasis Rencana Tata Ruang di tingkat nasional
86. a.Jumlah sebaran pelaksanaan program prioritas K/L berbasis rencana tata ruang tingkat nasional (5 tahunan dan 1 tahunan) Provinsi N/A 34 34 34 Kemen ATR
87. b.Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi program K/L yang sesuai dengan RTR tingkat Nasional Provinsi 4 KSN, Pulau/ Kepulauan 2 KSN, Pulau/ Kepulauan 5 KSN, Pulau/ Kepulauan 5 KSN, Pulau/ Kepulauan
  1. 8.Peningkatan kualitas perangkat pengendalian dan proses penertiban pemanfaatan ruang Jumlah penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang sistematik dan lengkap (P3SRL) Kasus N/A N/A 34 10 Kemen ATR Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2019 Keterangan : *) Realisasi; **) Target Sasaran dan indikator bidang tata ruang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN melalui:
(1)program perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang; dan (2) program pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah. -V.73- Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan tata ruang pada tahun 2020, antara lain:

1.mewujudkan perencanaan tata ruang yang berkualitas di tingkat nasional dan daerah melalui:

a.peningkatan kualitas SDM penataan ruang;
b.peningkatan kualitas rencana tata ruang di daerah melalui pembinaan perencanaan tata ruang yang komprehensif;
c.pengaturan perencanaan tata ruang yang lengkap dan harmonis, di antaranya melalui evaluasi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang (reviu UU No. 26 Tahun 2007 dan PP No. 15 Tahun 2010) dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), antara lain (i) analisis fisik, lingkungan, dan sosial dalam penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR), (ii) pemanfaatan Ruang Dalam Bumi, (iii) penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), (iv) integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), (v) penyusunan indikasi program, (vi) sertifikasi SDM Penataan Ruang, dan (vii) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 3D;
d.penyediaan rencana tata ruang di tingkat nasional yang lengkap dan berkualitas; serta
e.perencanaan ruang yang harmonis dengan berbagai rencana lainnya;
1. 2.mewujudkan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang tertib melalui:
a.pengaturan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang lengkap dan harmonis dengan menyusun NSPK terkait: (i) mekanisme pemberian insentif- disinsentif; (ii) mekanisme pemberian izin dalam pemanfaatan ruang; dan (iii) mekanisme pengenaan sanksi;
b.pemanfaatan ruang nasional yang berbasis Rencana Tata Ruang di tingkat nasional;
c.peningkatan kualitas perangkat pengendalian dan proses penertiban pemanfaatan ruang. 5.7.3 Pertanahan Deskripsi Umum UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), dan TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mengamanatkan pemanfaatan kekayaan alam berupa tanah untuk kemakmuran rakyat. Hal ini dijabarkan dalam rencana pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan fokus pembangunan bidang pertanahan yaitu pengelolaan pertanahan yang efisien dan efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Beberapa isu bidang pertanahan antara lain: (1) belum kuatnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah; (2) masih banyaknya sengketa dan konflik pertanahan;

(3)masih adanya ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T); (4) belum sepenuhnya tersedia tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan (5) masih rendahnya kinerja pelayanan pertanahan. -V.74- Sasaran dan Indikator Sasaran pembangunan pertanahan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.35. Tabel 5.35 Sasaran dan Indikator Pembangunan/Pengarusutamaan Bidang Pertanahan No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana

1.Meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah

a.Luas peta dasar pertanahan Hektar 464.300 2.002.500 3.201.000 4.200.000 Kemen ATR
a.Panjang batas kawasan hutan yang terpetakan dalam skala kadastral Km 1.303 599 1.167 5.000
b.Sosialisasi peraturan perundangan penetapan tanah adat/ulayat Provinsi N/A 6 34 34
1. 2.Penyelesaian kasus pertanahan lebih mudah, murah, cepat dan berkepastian hukum Penyusunan kajian peraturan perundangan Pengadilan Pertanahan***) UU/PP N/A N/A N/A 1 Kemen ATR 3. Semakin baiknya proporsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat
a.Jumlah bidang tanah yang diredistribusi Bidang 23.214 283.236 750.000 1.400.000 Kemen ATR
b.Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi Bidang 4.331.460 1.185.120 6.286.087 10.000.00 0
c.Inventarisasi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah (IP4T) Hektar 106.957 659.419 700.000 1.500.000
d.Jumlah sertipikat konsolidasi tanah Bidang 2.391 4.548 10.000 10.000
e.Jumlah tanah terindikasi terlantar yang ditertibkan Bidang 0 50 113 113
f.Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi/ Satker 0 32 63 535
g.Terbentuknya kelompok masyarakat dalam rangka pelaksanaan Reforma Agraria Kelompok 72 72 70 70 -V.75- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
1. 4.Meningkatnya kepastian ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
a.Penyusunan PP Bank Tanah PP N/A N/A 1 1 Kemen ATR
b.Pembentukan BLU Bank Tanah di Kementerian ATR/BPN Lembaga N/A N/A 1 1
1. 5.Meningkatnya pelayanan pertanahan Jumlah juru ukur pertanahan PNS yang diterima Orang 508 369 1.500 1.500 Kemen ATR Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2019 Keterangan : *) Realisasi; **) Target; ***) Merupakan indikator baru dalam kerangka RPJMN 2020-2024 Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan pertanahan pada tahun 2020, antara lain:
2. 1.mengubah sistem pendaftaran tanah menjadi stelsel positif, melalui:
a.percepatan penyediaan peta dasar pertanahan;
b.percepatan sertifikasi tanah;
c.pemetaan dan perapatan batas kawasan hutan dan non hutan;
d.sosialisasi peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat kepada pemerintah daerah agar penetapan perda terkait Masyarakat Hukum Adat dilengkapi dengan lampiran peta tanah adat/ulayat;
1. 2.membentuk lembaga pengadilan pertanahan, melalui:
a.penyiapan kajian kerangka regulasi dan kelembagaan;
1. 3.melaksanakan reforma agraria berupa pemberian tanah (asset reform) dan pemberdayaan masyarakat (access reform), melalui:
a.penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA);
b.pelaksanaan redistribusi tanah dan legalisasi tanah;
c.pemberian bantuan pemberdayaan masyarakat;
1. 4.mencadangkan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan pembentukan bank tanah, melalui:
a.penyiapan kerangka regulasi dan kelembagaan terkait Bank Tanah;
1. 5.mencapai proporsi SDM ideal bidang pertanahan (untuk mencapai kebutuhan minimum petugas ukur pertanahan) dan penyediaan sarana dan prasarana termasuk teknologi informasi pertanahan, melalui:
a.percepatan pemenuhan proporsi SDM ideal dalam mendukung pencapaian target stelsel positif;
b.percepatan pemenuhan sarana prasarana pelayanan pertanahan. -V.76- 5.7.4 Kawasan Strategis Deskripsi Umum Pengembangan kawasan strategis menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara kawasan barat Indonesia (KBI) dan kawasan timur Indonesia (KTI), serta meningkatkan daya saing wilayah. Pengembangan kawasan strategis difokuskan pada percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan wilayah terutama di luar Pulau Jawa dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah. Pengembangan kawasan strategis dari sisi kepentingan ekonomi selama ini menekankan pada pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), dan kawasan industri (KI). Berdasarkan evaluasi tahun 2018, telah terdapat 12 (dua belas) KEK yang telah ditetapkan dengan sebaran lokasi yaitu 1 (satu) KEK berada di Pulau Jawa dan 11 (sebelas) KEK lainnya berada di luar Pulau Jawa, 6 (enam) diantaranya telah beroperasi. Selain itu, terdapat 4 (empat) KPBPB yang dikembangkan, 10 (sepuluh) KSPN yang dikembangkan, serta 8 (delapan) KI yang sudah beroperasi. Perkembangan kawasan strategis di Indonesia masih dihadapkan pada masalah. Permasalahan tersebut berpengaruh pada belum operasionalnya kawasan dan masih rendahnya nilai investasi kawasan yang diharapkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah, antara lain: (1) belum tersedianya lahan yang siap (clean and clear) di kawasan pengembangan; (2) belum optimalnya pembangunan infrastruktur di dalam kawasan oleh badan pengelola; (3) belum optimalnya pembangunan infrastruktur di luar kawasan, serta beberapa kawasan kurang memiliki akses yang baik ke pelabuhan, bandara, maupun bahan baku; (4) rendahnya kapasitas kelembagaan pengelola kawasan dalam menarik investasi; (5) belum optimalnya insentif yang diberikan bagi investor maupun pengembang; dan (6) terbatasnya kapasitas sumber daya manusia yang memenuhi standar kebutuhan industri. Sasaran dan Indikator Sasaran pembangunan kawasan strategis tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.36. Tabel 5.36 Sasaran dan Indikator Pembangunan/Pengarusutamaan Bidang Kawasan Strategis No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana 1. Terbangunnya pusat pusat pertumbuhan yang berkontribusi terhadap pembangunan wilayah di luar Pulau Jawa
a.Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/KSPN/ KPBPPB) terhadap laju pertumbuhan investasi wilayah Pulau Sumatera***) Nilai N/A N/A N/A >1 Seluruh K/L
b.Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/KSPN/ KPBPPB) terhadap laju pertumbuhan investasi wilayah Pulau Jawa-Bali***) Nilai N/A N/A N/A >1 Seluruh K/L -V.77- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
c.Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/KSPN/ KPBPB) terhadap laju pertumbuhan investasi wilayah Pulau Kalimantan***) Nilai N/A N/A N/A >1 Seluruh K/L
d.Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/KSPN/ KPBPB) terhadap laju pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Sulawesi***) Nilai N/A N/A N/A >1 Seluruh K/L
e.Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/KSPN/ KPBPB) terhadap laju pertumbuhan investasi wilayah Kepulauan Nusa Tenggara***) Nilai N/A N/A N/A >1 Seluruh K/L
f.Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/KSPN/ KPBPB) terhadap laju pertumbuhan investasi wilayah Pulau Maluku***) Nilai N/A N/A N/A >1 Seluruh K/L
g.Rasio laju pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/KSPN/ KPBPB) terhadap laju pertumbuhan investasi wilayah Pulau Papua***) Nilai N/A N/A N/A >1 Seluruh K/L Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2019 Keterangan : *) Realisasi; **) Target; ***) Merupakan indikator baru dalam kerangka RPJMN 2020-2024 Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan kawasan strategis pada tahun 2020, antara lain:
1. 1.meningkatkan kualitas perencanaan kawasan yang holistik dan terintegrasi, melalui strategi pembangunan sinergi penyusunan rencana induk yang berkualitas;
2. 2.mempercepat pembangunan kawasan sebagai pusat pertumbuhan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, melalui strategi:
a.penyiapan dan pemantapan rencana induk (master plan) kawasan sesuai rencana tata ruang wilayah;
b.percepatan pembangunan infrastruktur dasar baik di dalam maupun di luar kawasan;
c.percepatan pembangunan konektivitas wilayah pendukung kawasan pusat pertumbuhan;
d.peningkatan inovasi dan penggunaan teknologi untuk pembangunan kawasan;
e.peningkatan kapasitas tenaga kerja untuk mendukung kebutuhan pengembangan kawasan;
f.peningkatan kapasitas SDM pengelola kawasan;
g.pelaksanaan rekonstruksi kawasan yang terkena dampak bencana; -V.78-
h.pembangunan sinergi dan kerjasama antara pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha dan masyarakat;
1. 3.meningkatkan nilai investasi kawasan pusat pertumbuhan, melalui strategi:
a.pemberian dukungan insentif untuk pengembangan kawasan pusat pertumbuhan;
b.peningkatan inovasi dan diversifikasi daya tarik kawasan;
c.peningkatan kemudahan perizinan dan promosi. 5.7.5 Perkotaan Deskripsi Umum Urbanisasi merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari apalagi dicegah. Saat ini lebih dari setengah populasi penduduk di dunia sudah tinggal di perkotaan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat urbanisasi di Indonesia sudah mencapai 54 persen di 2015 dan akan bertambah hingga 67 persen di tahun 20451. Selain isu urbanisasi, layanan kota-kota di Indonesia belum optimal dalam mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Oleh karena itu, masih diperlukan langkah sistematis untuk memastikan pembangunan perkotaan agar dapat bersaing secara global tanpa melupakan identitas lokal serta keberlanjutan lingkungan perkotaan. Sasaran dan Indikator Sasaran pembangunan perkotaan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.37. Tabel 5.37 Sasaran dan Indikator Pembangunan/Pengarusutamaan Bidang Perkotaan No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
1. 1.Optimalisasi metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali Rencana tata ruang Wilayah metro- politan N/A N/A N/A 1 Kemen ATR
2. 2.Mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk metropolitan yang sudah ada
a.Pembinaan kerjasama antardaerah, khususnya untuk KSN Perkotaan (provinsi dan kab/kota)***) Wilayah metro- politan N/A N/A N/A 1 Kemendagri
b.Jumlah rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan metropolitan dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR***) Wilayah metro- politan N/A N/A N/A 2 Kemen PUPR 1 Indonesia Population Projection Revision 2015-2045 (latest estimates) -V.79- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
1. 3.Optimalisasi kota besar dan sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW
a.Pembinaan penyusunan RDTR Kota Besar dan Sedang Kota 11 Kota 11 Kota 11 Kota 11 Kemen ATR
b.Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas untuk penyusunan FS dan DED Permukiman***) Kota N/A N/A N/A 11 Kemen PUPR
c.Petunjuk teknis perencanaan dan pembangunan kota pusaka***) Dokumen N/A N/A N/A 1 Kemen PUPR
d.Petunjuk teknis perencanaan dan pembangunan kota hijau dan tangguh bencana***) Dokumen N/A N/A N/A 1 Kemen PUPR
e.Petunjuk teknis penerapan prioritisasi dan pembinaan pembangunan***) Dokumen N/A N/A N/A 1 Kemendagri
1. 4.Pembangunan 2 Kota Baru Jumlah pembangunan kota baru Kota Baru N/A N/A N/A 1 Kemen PUPR Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2019 Keterangan : *) Realisasi; **) Target; ***) Merupakan indikator baru dalam RPJMN 2020 -2024 Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan perkotaan tahun 2020, antara lain: Arah kebijakan berdasarkan sasaran lokasi metropolitan
2. 1.mengoptimalkan metropolitan dan kota besar di Luar Jawa melalui strategi: (a) upaya mendorong peran kawasan strategis nasional (KSN) perkotaan di luar Pulau Jawa dalam mendukung pertumbuhan wilayah/pulau; dan (b) pengembangan rencana investasi sektor jasa strategis bagi metropolitan baru dan industri bagi kota-kota sedang;
3. 2.mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk metropolitan dan kota besar di Jawa melalui strategi: (a) pengembangan perekonomian kota yang berwawasan lingkungan dan berorientasi pengurangan/tanpa limbah dan polusi (circular economy); dan (b) peningkatan pembayaran jasa lingkungan dan ekosistem perkotaan. Arah kebijakan berdasarkan sasaran yang berkaitan dengan bidang lainnya Bidang sarana dan prasarana
4. 1.meningkatkan pemenuhan layanan dasar perkotaan sesuai tipologi, dicapai melalui strategi: (a) penyediaan infrastruktur melalui skema pembiayaan yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran, termasuk di dalamnya pendanaan kreatif; dan (b) peningkatan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk peningkatan layanan perkotaan; -V.80- Bidang Lingkungan dan Kebencanaan
5. 1.menurunkan paparan risiko bencana di kota dan nenurunkan tingkat polusi lingkungan di perkotaan, dicapai melalui strategi: (a) pelaksanaan pembangunan perkotaan yang memenuhi prinsip kota berkelanjutan; (b) pengurangan emisi karbon dan gas rumah kaca lainnya; dan (c) peningkatan pengelolaan risiko bencana di kota; Bidang Kemiskinan dan Sumberdaya Manusia
6. 1.menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di kota dan melestarikan budaya dan identitas kota, dicapai melalui strategi: (a) perlindungan warisan budaya dan identitas kota; dan (b) peningkatan kualitas sumberdaya manusia perkotaan sesuai dengan sektor unggulan kota;
7. 2.meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perkotaan sesuai sektor unggulan kota melalui strategi: (a) pengembangan sektor ekonomi dan industri berbasis potensi unggulan lokal di kota dan kawasan perkotaan melalui penyediaan sumber pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah; dan (b) pembangunan sekolah vokasi sesuai dengan sektor ekonomi dan industri unggulan; Bidang Spasial dan Pertanahan
8. 1.meningkatkan mekanisme pengendalian perkotaan dengan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal melalui strategi: (a) pemanfaatan big data untuk pengendalian pembangunan; dan (b) pembangunan sistem pemantauan spasial menggunakan citra dengan memanfaatkan stasiun bumi untuk mendapatkan data spasial secara kontinu;
9. 2.meningkatkan proporsi kepemilikan dan penguasaan tanah di perkotaan serta kepastian ketersediaan tanah untuk kepentingan umum melalui strategi: (a) penyediaan tanah bagi pembangunan oleh bank tanah dan melalui mekanisme UU 2/2012 untuk memastikan terpenuhinnya layanan perkotaan; dan (b) percepatan sertipikasi tanah termasuk sertipikasi konsolidasi tanah vertikal di perkotaan (memastikan kemudahan transfer hak atas tanah dari landed menjadi vertical housing); Bidang Kelembagaan dan Regulasi
10. 1.meningkatkan kualitas kelembagaan perkotaan dan penyediaan regulasi perkotaan yang lengkap, harmonis, dan berkualitas, dicapai melalui strategi: (a) peningkatan kualitas integrasi dan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; (b) penerapan insentif dan disinsentif dalam mendukung kerjasama antar daerah, sebagaimana yang diatur dalam RTR; dan (c) percepatan penyusunan regulasi perkotaan, termasuk peraturan turunan dari PP Perkotaan. 5.7.6 Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi Deskripsi Umum Dalam rangka pemerataan pembangunan yang berkeadilan, pembangunan desa ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan kemandirian desa dilakukan melalui dua pendekatan yaitu ‘Desa membangun’ dan ‘membangun Desa’ yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan Desa. Oleh karena itu, pembangunan desa perlu dikawal secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan melalui pembinaan, supervisi, dan pendampingan. -V.81- Selain itu, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan yang terhubung dengan daerah produksinya (hinterland) menjadi salah satu tantangan untuk meningkatkan keterkaitan antara desa dan kota. Peningkatan keterkaitan antara desa dan kota tersebut diwujudkan melalui pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai hinterland kawasan strategis kabupaten sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Dengan demikian, upaya pengurangan kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan membangun kemandirian desa, serta meningkatkan keterkaitan antara desa dan kota melalui pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi. Dalam upaya pembangunan Desa, serta pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi tersebut, sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, badan usaha dan masyarakat perlu dioptimalkan. Sasaran dan Indikator Sasaran pembangunan Desa dan pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.38. Tabel 5.38 Sasaran dan Indikator Pembangunan/Pengarusutamaan Bidang Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi No Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
11. 1.Terbangunnya Kemandirian Desa
a.Jumlah Desa tertinggal menjadi Desa berkembang Desa 2133 6518 500 1700  KemendesPDTT  Kemendagri  dan lain-lain
b.Jumlah Desa berkembang yang meningkat menjadi Desa mandiri Desa 825 2665 200 300
1. 2.Berkembangnya Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi
a.Jumlah kawasan perdesaan sebagai kawasan strategis kabupaten yang dikembangkan Kabupaten 24 38 60 10  KemendesPDTT  dan lain-lain
b.Jumlah kawasan transmigrasi yang dikembangkan Kawasan 91 120 144 63 Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2019 Keterangan : *) Capaian kumulatif sejak tahun 2015-2018; **) Target -V.82- Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, serta transmigrasi tahun 2020, yaitu sebagai berikut:
1. 1.membangun kemandirian desa sesuai karakteristik desa, yang dilakukan melalui:
a.peningkatan tata kelola pemerintahan desa;
b.peningkatan partisipasi masyarakat di desa;
c.pemenuhan pelayanan dasar; dan
d.pembangunan ekonomi masyarakat desa yang memperhatikan pengelolaan sumber daya alam desa berkelanjutan;
1. 2.mengembangkan keterkaitan hulu-hilir dalam upaya mewujudkan pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai hinterland kawasan strategis kabupaten, yang dilakukan melalui:
a.pemenuhan sarana dan prasarana dasar dan penghubung antarwilayah di kawasan perdesaan dan transmigrasi;
b.pengembangan ekonomi lokal di kawasan perdesaan dan transmigrasi;
c.peningkatan tata kelola, inovasi dan kerjasama antardaerah di kawasan perdesaan dan transmigrasi;
d.pengembangan kapasitas sumber daya manusia di kawasan perdesaan dan transmigrasi, dan
e.percepatan sertifikasi lahan transmigrasi untuk mendukung reforma agraria. 5.7.7 Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Deskripsi Umum Penurunan kesenjangan antarwilayah masih menjadi salah satu tantangan pembangunan yang harus diatasi secara sistematis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mempercepat pembangunan di kawasan afirmasi yang membutuhkan keberpihakan seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan negara. Daerah tertinggal merupakan kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional, sedangkan kawasan perbatasan meliputi kecamatan-kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain, termasuk di dalamnya pulau-pulau kecil terluar yang memerlukan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin ketersediaan sarana prasarana dasar. Sebagai bagian dari perubahan cara pandang orientasi inward looking menjadi outward looking, maka pengembangan kawasan perbatasan juga akan diarahkan untuk mengembangkan sejumlah pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah perbatasan negara dengan memanfaatkan keberadaan titik-titik pos lintas batas negara (PLBN) yang telah dibangun sebagai jalur perdagangan internasional. Pembangunan wilayah di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan menghadapi berbagai kendala, terutama keterisolasian wilayah akibat rendahnya aksesibilitas daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat-pusat pertumbuhan serta rendahnya ketersediaan infrastuktur dasar dan perekonomian. Di sisi lain, rendahnya kapasitas SDM dan akses terhadap lembaga keuangan, pasar, dan aktivitas ekonomi mengakibatkan perekonomian di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan belum berkembang secara optimal. Dari aspek tata kelola dan kelembagaan, sinergi pemerintah, baik antar pemerintah pusat maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga masih rendah dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengelolaan kawasan perbatasan. -V.83- Sasaran dan Indikator Sasaran pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.39. Tabel 5.39 Sasaran dan Indikator Pembangunan/Pengarusutamaan Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
1. 1.Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan yang berkontribusi terhadap pembangunan wilayah di luar Pulau Jawa
a.Peningkatan kesejahteraan dan tata kelola di kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara Kecamatan 150 187 187 187 Seluruh K/L
b.Pengembangan pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) termasuk ekonomi Kawasan sekitarnya Lokasi 10 10 10 7 Seluruh K/L
c.Jumlah daerah tertinggal Kabupaten 122 122 63* 63*
d.Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal Persen 25,2 24,7 24- 24.5** 23.8- 24,3** Seluruh K/L
e.Rata-rata indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah tertinggal 57,49 58,33** 58,9** 59,63** Seluruh K/L Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2019 Keterangan : *) Merupakan indikasi daerah tertinggal terentaskan berdasarkan hasil evaluasi tahun 2018, menunggu Perpres Penetapan Daerah Tertinggal 2020-2024; **) Prediksi berdasarkan capaian tahun sebelumnya Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan pada tahun 2020, antara lain:
1. 1.membangun daerah tertinggal dengan mendudukkan ekologi dan masyarakat sebagai modal utama pembangunan wilayah;
2. 2.memenuhi pelayanan dasar di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan sesuai dengan kondisi geografis setempat;
3. 3.mengembangkan ekonomi lokal termasuk di dalamnya pemanfaatan teknologi komunikasi digital dalam peningkatan nilai tambah dan perluasan pasar produk unggulan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan;
4. 4.mengembangkan pusat kawasan strategis nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan baru di wilayah perbatasan, yang didukung oleh pengembangan ekonomi berbasis komoditas unggulan di wilayah sekitarnya; -V.84-
5. 5.meningkatkan tata kelola dan kelembagaan dalam pengembangan kawasan perbatasan negara;
6. 6.meningkatkan kolaborasi multi pihak antar aktor pembangunan (pemerintah, tokoh masyarakat, innovator, dan pelaku usaha) dan antar wilayah, yakni daerah tertinggal dan kawasan perbatasan yang terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi/kawasan strategis di sekitarnya dalam pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan perekonomian lokal. 5.7.8 Desentralisasi dan Otonomi Daerah Deskripsi Umum Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada tahun 2020 diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, mendorong inovasi daerah, meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, memacu investasi daerah, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong percepatan kemajuan daerah. Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 33 Tahun 2014, UU Nomor 21 Tahun 2001 dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta peraturan pendukungnya. Kebijakan tersebut didukung dengan transfer keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa, dengan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tersebut masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain: (1) belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; (2) masih terbatasnya akses dan kualitas pelayanan dasar; (3) masih tingginya ketergantungan APBD terhadap dana transfer dari Pusat yang tinggi (rata-rata di atas 70 persen untuk APBD Kab/Kota dan di atas 50 persen untuk APBD Provinsi dari Pusat) serta sumber Pendanaan Non APBD yang kurang optimal; (4) belum optimalnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan daerah; (5) masih terdapatnya peraturan perundangan yang belum harmonis; (6) masih lamanya dan tingginya biaya dalam proses perizinan; (7) belum optimalnya kerjasama dan dnovasi daerah yang belum berkembang, dan (8) belum optimalnya sinergi perencanaan Pusat-daerah. Sasaran dan Indikator Sasaran pembangunan desentralisasi dan otonomi daerah tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 5.40. -V.85- Tabel 5.40 Sasaran dan Indikator Pembangunan/Pengarusutamaan Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018**) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
7. 1.Pelayanan Dasar, Daya Saing dan Kemandirian Daerah
a.Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Kemendagri - Persentase kinerja Pemda Provinsi Persen 70,53 71,06 71,06 72 - Persentase kinerja Pemda Kabupaten Persen 72,73 70,96 70,96 71,5 - Persentase kinerja Pemda Kota Persen 76,87 76,11 76,11 77
b.Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM)  Kemendagri  K/L Pengampu - Persentase capaian Pemda Provinsi Persen 66,25 71,93 71,93 74 - Persentase capaian Pemda Kabupaten Persen 61,81 66,99 66,99 70 - Persentase capaian Pemda Kota Persen 75,12 79,84 79,84 82
c.Jumlah daerah yang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat antara minimal 3% dan 5% dari tahun anggaran sebelumnya Daerah 356 307*** N/A**** 300 Kemendagri - Jumlah Kabupaten/Kota yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% dari tahun anggaran sebelumnya Daerah 337 284*** N/A**** 166 - Jumlah Provinsi yang pajak daerah dan retribusi daerahnya meningkat minimal 3% dari tahun anggaran sebelumnya Daerah 19 23*** N/A**** 34
d.Jumlah daerah yang telah melakukan harmonisasi dan perbaikan Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan Investasi Daerah N/A***** N/A***** 34 102  Kemendagri  Kemenko Perekonomian  BKPM -V.86- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018**) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
e.Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM Bidang Pelayanan Dasar Daerah N/A***** N/A***** 34 102  Kemendagri  K/L Pengampu
f.jumlah daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi Daerah 2 3 34 102  Kemendagri  Kemenkeu, KemenPAN-RB  BPKP  LKPP
g.Jumlah Provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu Daerah 25 30 34 34 Kemendagri
h.Jumlah Provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90% Daerah 21 1*** 34 34  Kemendagri  Kemenkeu
i.Persentase daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi Persen N/A 12 16 20  Kemendagri  K/L Pengampu
j.Persentase aparatur daerah yang berpendidikan S1, S2, dan S3 Persen 53,60 48,94 50 54  Kemendagri  LAN  BKN  Kemen PANRB Sumber : Kemenkeu (diolah); Kementerian PPN/Bappenas, 2019 Keterangan : *) Realisasi; **) Target; ***) Realisasi Semester 1. ****) Data tidak tersedia karena masih pada tahun berjalan, ******) Data tidak tersedia karena sasaran/indikator baru dirumuskan di tahun 2019 Arah Kebijakan Sejalan dengan sasaran pembangunan kewilayahan pada RPJMN mendatang (2020-2024), arah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tahun 2020 adalah: (1) meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa yang meliputi kelembagaan, keuangan dan SDM aparatur; dan (2) menata pola hubungan pusat-daerah, pengembangan kerjasama antar-daerah, pola-pola kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasi daerah. Adapun strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut antara lain:
1. 1.peningkatan tata kelola dan kapasitas Pemerintah Daerah yang meliputi kelembagaan, keuangan, dan SDM aparatur;
2. 2.percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
3. 3.penataan regulasi dan peningkatan kemudahan perizinan di daerah;
4. 4.peningkatan sinergi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah;
5. 5.pengembangan kerjasama antar daerah, kolaborasi multipihak, dan inovasi daerah. -V.87- 5.8 Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kerangka pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2020-2024 difokuskan pada 3 isu utama, yaitu (1) Infrastruktur mendukung pemerataan pembangunan; (2) Infrastruktur mendukung pembangunan ekonomi; dan (3) Infrastruktur mendukung pembangunan perkotaan. Untuk mendukung pembangunan di setiap isu tersebut, pembangunan infrastruktur juga akan memperhatikan pembangunan energi, ketenagalistrikan, dan pembangunan TIK. Pengarusutaman dalam kerangka pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2020-2024 adalah infratruktur hijau (ramah lingkungan) dan infrastruktur tangguh bencana. Hal ini juga didukung oleh pengembangan strategi investasi dan sumber-sumber pendanaan baru. Dalam penyesuaian ke dalam RKP 2020, maka bidang sarana dan prasarana diprioritaskan pada: (1) percepatan penyediaan layanan dasar di sektor air minum, sanitasi, dan perumahan; (2) pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana serta penyelenggaraan layanan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas daerah perbatasan dan tertinggal; (3) peningkatan keamanan dan keselamatan transportasi; serta (4) peningkatan ketahanan air; (5) peningkatan infrastruktur tahan bencana. Permasalahan pemenuhan akses perumahan layak huni antara lain: (1) rendahnya kapasitas kelembagaan dan komitmen pendanaan; (2) masih kurangnya pemenuhan terhadap standar keandalan bangunan dan keserasian dengan lingkungan; (3) belum optimalnya cakupan akses terhadap pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumah secara swadaya; (4) kenaikan harga rumah di perkotaan yang melampaui kenaikan penghasilan; serta (5) perumahan dan permukiman terjangkau yang semakin jauh dari pusat kota tanpa dukungan infrastruktur dan kesesuaian dengan rencana tata ruang. Sedangkan, permasalahan pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman adalah: (1) keterbatasan cakupan layanan infrastruktur dasar permukiman, di mana hanya terdapat 19,53 persen rumah tangga (tahun 2019) yang menggunakan akses air minum perpipaan, serta hanya 7,42 persen sekitar rumah tangga saja (tahun 2018) yang memiliki akses sanitasi yang sepenuhnya aman; (2) akses air minum dan sanitasi di tingkat sekolah dasar yang masih rendah; (3) rendahnya ketersediaan peraturan tingkat daerah mengenai pengelolaan sanitasi dan kapasitas pemerintah daerah terkait layanan pengelolaan sanitasi di kabupaten/kota; serta

(4)masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya sanitasi layak. Terkait pemenuhan kebutuhan dan ketahanan air terdapat beberapa masalah diantaranya
(1)Penyediaan air minum menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi tingkat layanan, maupun dari kinerja pengelolaan sistem. Sampai saat ini, kemampuan PDAM dalam penyediaan air minum dihadapkan pada rendahnya kinerja badan usaha tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan persentase PDAM yang termasuk dalam kategori sehat hanya mencapai 59,6 persen. (2) Kerentanan terhadap bencana masih cukup tinggi di wilayah Indonesia, terutama terhadap bencana banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung berapi. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Nasional masih sebesar 137,5 dari target awal sebesar 132,8 pada tahun 2018. Kerugian finansial Indonesia akibat bencana alam pada 5 tahun terakhir ini sebesar 12,58 miliar USD per tahun. (3) Peningkatan kapasitas tampungan air melalui pembangunan bendungan dan embung dihadapkan pada kendala pembebasan lahan dan penangan dampak sosial. Kapasitas tampungan air baru mencapai 14,11 miliar m3 dari target 19 miliar m3. (4) Pengelolaan SDA untuk ketahanan pangan dan nutrisi dihadapkan pada kendala rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Produksi padi di Pulau Jawa sebesar 40 persen dari total produksi nasional mengalami kendala ahli fungsi lahan dan defisit air irigasi akibat peningkatan kebutuhan air perkotaan dan industri. -V.88- Permasalahan di sektor energi dan ketenagalistrikan antara lain: (1) Masih belum optimalnya kualitas pelayanan tenaga listrik yang merata dan berkelanjutan; (2) Pemanfaatan batubara yang tinggi perlu diimbangi dengan penggunaan teknologi pembangkit yang ramah lingkungan untuk mengurangi emisi CO2; (3) Masih banyak penduduk (21,57 persen di 2017) yang masih menggunakan kayu bakar untuk memasak; (4) Masih tingginya persentase impor BBM dimana pemanfaatannya lebih banyak untuk transportasi; (5) Masih rendahnya kapasitas cadangan energi untuk ketahanan energi, cadangan operasional hanya ada untuk 20 hari; (6) Tata kelola industri ketenagalistikan masih belum optimal ditandai dengan dominannya peran badan usaha pemegang monopoli dan peran regulator yang masih terbatas. Terdapat beberapa permasalahan di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi antara lain;
(1)Masih terdapat lebih dari 4.000 desa di Indonesia yang masuk dalam daerah blank spot pada tahun 2020, yang secara tidak langsung menunjukkan percepatan pemerataan akes layanan TIK yang berkualitas masih diperlukan; (2) Disamping itu utilitas dan pengembangan ekosistem TIK juga masih perlu dioptimalkan mengingat penggunaan internet saat ini masih terpusat di Jawa dan Sumatera; (3) Masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau sarana penyiaran informasi publik baik radio maupun televisi sehingga terdapat keterbatasan informasi pada masyarakat daerah tersebut. Pada sektor transportasi, masih menghadapi tantangan dan permasalahan antara lain: (1) tingginya biaya transportasi di hinterland; (2) rendahnya perhatian dan kesadaran aspek keselamatan dan keamanan transportasi; (3) lemahnya konektivitas dan aksesibilitas jaringan dan layanan transportasi; (4) penyelengaraan transportasi perkotaan yang masih terbatas; dan (5) sumber daya manusia transportasi yang terbatas. Tingginya biaya transportasi di hinterland diakibatkan oleh: (1) terjadinya kemacetan lalu lintas yang berkontribusi pada meningkatkan biaya, lead-time (waktu tunggu pemesanan) dan ketidakpastian waktu pengiriman logistik; (2) rendahnya pengembangan logistic center/dry port, fasilitas alih moda serta jalan akses di pelabuhan tidak mampu melayani angkutan container; (3) masih terbatasnya fasilitas bongkar muat di pelabuhan dan (4) keterbatasan pemanfaatan kereta logistik untuk mendukung sistem logistik nasional, serta belum memadainya pemeliharaan dan pengoperasian (IMO) jaringan perkeretaapian. Adapun tantangan dan permasalahan dalam aspek keselamatan dan keamanan transportasi, antara lain: (1) tingginya kejadian dan kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan (kerugian mencapai 2,9-3,1 persen dari PDB nasional); (2) lemahnya pengawasan terhadap muatan barang pada angkutan laut; (3) perlunya modernisasi dan standarisasi peralatan dan sistem navigasi dan keamanan penerbangan, pelayaran, dan perkeretaapian ;
(4)menurunnya kehandalan jalan rel kereta api yang berkontribusi meningkatkan resiko kecelakaan kereta api; 5) Penyediaan dan pemenuhan perlengkapan Search and Rescue (SAR) untuk penanganan kejadian kecelakaan transportasi terutama penerbangan dan pelayaran. Tantangan dan permasalahan dalam lemahnya konektivitas dan aksesibilitas transportasi, diakibatkan antara lain: (1) ketersediaan jaringan jalan yang terbatas dengan kondisi kemantapan jalan daerah yang rendah; (2) standar pelayanan pelabuhan nasional masih belum memenuhi standar berdasarkan hirarkinya dan layanannya masih dibawah rerata global; (3) on time performance layanan penerbangan yang masih rendah akibat dari belum tersedianya kapasitas layanan penerbangan sesuai dengan pertumbuhan demand dan cakupan layanan perintis penerbangan yang terbatas; (4) belum optimalnya pemanfaatan jalur ganda KA untuk angkutan barang maupun penumpang; serta (5) jaringan rute pelayanan transporasi sungai, danau, dan penyeberangan, dan laut yang terbatas, khususnya dalam menjangkau pelayanan di wilayah 3T dan daerah kepulauan. -V.89- Tantangan dan permasalahan terkait transportasi perkotaan, antara lain: (1) tingginya laju urbanisasi mengakibatkan mobilitas perkotaan menjadi semakin kompleks; (2) pengembangan angkutan umum perkotaan yang sangat rendah (dibandingkan dengan negara tetangga negara seperti Jakarta <20 persen, Bangkok 43 persen, Singapura 48 persen, Tokyo 51 persen); (3) kemacetan yang akut di wilayah perkotaan; (4) pengembangan transportasi kota masih berbasis batas administratif (belum melihat wilayah perkotaan), dan belum adanya kebijakan atau rencana mobilitas perkotaan yang mengatur pergerakan penumpang dan barang. Sedangkan tantangan dan permasalahan terkait dengan sumberdaya manusia bidang transportasi, terbatasnya kuantitas dan kualifikasi SDM transportasi yang berkompeten dalam penyelenggaraan transportasi meliputi SDM operator, regulator, industri, serta masyarakat sebagai pengguna layanan transportasi terutama terkait aspek keselamatan. Sasaran Sasaran utama bidang pembangunan sarana dan prasarana pada tahun 2020 disajikan dalam Tabel 5.41. Tabel 5.41 Sasaran dan Indikator Pembangunan Sarana dan Prasarana No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana Perumahan 1 Terfasilitasinya penyediaan hunian baru layak bagi masyarakat
1. a.Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui fasilitasi pemerintah Unit 20.288 22.209 17.003 31.200 Kemen PUPR
2. b.Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui peran masyarakat dan dunia usaha Unit 473.927 730.020 N/A 750.000 Kemen PUPR 2 Terfasilitasinya pembiayaan perumahan bagi masyarakat
3. a.Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsi di perumahan Rumah Tangga 212.489 260.731 169.170 200.000 Kemen PUPR
4. b.Jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan Rumah Tangga N/A N/A N/A 10.000 Kemen PUPR -V.90- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana 3 Terfasilitasinya peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas Rumah Tangga 164.508 250.806 254.000 268.000 Kemen PUPR; Kemensos 4 Tersedianya infrastruktur dasar permukiman
5. a.Jumlah kawasan perumahan dan permukiman baru yang mendapatkan peningkatan layanan infrastruktur dasar Kawasan N/A N/A N/A 60 Kemen PUPR
6. b.Luas kawasan perumahan dan permukiman eksisting yang mendapatkan peningkatan layanan infrastruktur dasar Hektar 22.958 27.624 3.862 300 Kemen PUPR 5 Terfasilitasinya peningkatan standar keandalan bangunan
7. a.Jumlah Kabupaten/ Kota yang menerbitkan IMB dan SLF Kabupaten /Kota N/A N/A N/A 49 Kemen PUPR
8. b.Jumlah penerbitan SLF untuk rumah Unit N/A N/A N/A N/A Kemen PUPR 6 Terciptanya kemudahan perizinan dan keamanan bermukim
9. a.Jumlah penerbitan SHM/SHGB/ SHRS Bidang N/A N/A N/A N/A Kemen ATR
10. b.Jumlah persil rumah tangga yang mendapatkan fasilitasi pra dan paska sertifikasi Persil N/A N/A N/A N/A Kemen PUPR -V.91- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana Air Minum dan Sanitasi 1 Terfasilitasinya pengembangan SPAM dan infrastruktur sanitasi (sistem pengolahan air limbah domestik setempat, terpusat, dan infrastruktur sampah)
11. a.Kapasitas SPAM Regional yang terbangun lpd N/A 10.940 11.334 22.667 Kemen PUPR
12. b.Kapasitas SPAM Kabupaten/Ko ta yang dikembangkan lpd N/A 177.892 192.692 208.931 Kemen PUPR
13. c.Jumlah kawasan yang terlayani oleh pembangunan SPAM di Kawasan Khusus Kawasan N/A 1296 Desa, 62 Kawasan Perbatasan ,40 Pulau 1397 Desa, 91 Kawasan Perbatasan, 57 Pulau 1499 Desa, 121 Kawasan, Perbatasan ,75 Pulau Kemen PUPR
14. d.Jumlah Kabupaten/ Kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan SPALD-T skala kota dan permukiman Kabupaten /Kota N/A N/A 122e) (Akumulasi RPJMN 2015-2019) 144 Kemen PUPR
15. e.Jumlah Kabupaten/ Kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan SPALD-T skala regional Kabupaten /Kota N/A N/A 5 2 Kemen PUPR
16. f.Jumlah Kabupaten/ Kota yang memiliki pembangunan baru dan rehabilitasi IPLT Kabupaten /Kota N/A N/A 272 (Akumulasi RPJMN 2015-2019) 24 Kemen PUPR
17. g.Jumlah Kabupaten/ Kota yang memiliki pembangunan TPA baru skala kota Kabupaten /Kota N/A N/A 386 (Akumulasi RPJMN 2015-2019) 39 Kemen PUPR -V.92- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
18. h.Jumlah provinsi yang memiliki TPST/TPS3R Provinsi N/A N/A 23 (Akumulasi RPJMN 2015-2019) 33 Kemen PUPR 2 Terbinanya pemda provinsi, pemda kab/kota dan penyelenggara SPAM dalam penyelenggaraan SPAM serta terlaksananya pengembangan layanan sanitasi permukiman yang berkelanjutan
19. a.Jumlah Kab/Kota yang memiliki RISPAM 100% Aman Kabupaten /Kota 410 415 507 514 Kemen PUPR
20. b.Persentase PDAM yang memiliki Business Plan yang berlaku hingga tahun 2024 Persentase N/A N/A 20 40 Kemen PUPR
21. c.Jumlah provinsi yang terfasilitasi pendampingan implementasi dokumen rencana SSK Provinsi N/A N/A 24 33 Kemendagri ; Kemen PUPR; Kemenkes
22. d.Jumlah Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan lumpur tinja Kabupaten /Kota N/A N/A 63 Kabupaten /Kota terfasilitasi pengelolaan lumpur tinja (Akumulasi RPJMN 2015-2019) 86 Kemendagri ; Kemen PUPR
23. e.Jumlah Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sampah Kabupaten /Kota N/A N/A 97 kab/kot terfasilitasi pengelolaan sampah (Akumulasi RPJMN 2015-2019) 86 Kemendagri ; Kemen PUPR
24. f.Jumlah desa/ kelurahan yang mendapatkan program perubahan perilaku Desa/ Kelurahan N/A N/A 20.000 (Akumulasi RPJMN 2015-2019) 31.000b) Kemenkes -V.93- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana 3 Terbentuknya peraturan penyelenggaraan air minum sanitasi yang layak dan aman
25. a.Jumlah kab/kota yang memiliki pengaturan penyelenggara- an bidang Air Minum (diantaranya Akses Perpipaan, Kelembagaan, dan Tarif) Kabupaten /Kota 410 415 508 514 Kemendagri
26. b.Jumlah NSPK terkait air minum dan yang tersusun unit 0 0 1 10 Kemendagri
27. c.Jumlah Kabupaten/ Kota yang memiliki pengaturan penyelenggara an bidang sanitasi Kabupaten /Kota N/A N/A 310 Kabupaten /Kota (44 Kabupaten /Kota memiliki pengaturan terkait limbah; 266 Kabupaten /Kota memiliki pengaturan terkait sampah) (Akumulasi RPJMN 2015-2019) 66 Kemendagri 4 Terjaminnya Pengawasan Kualitas Air Minum dan sanitasi yang Layak dan Aman
28. a.Persentase PDAM yang memiliki dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) Persentase N/A N/A 25 50 Kemen PUPR
29. b.Jumlah kab/kota yang melakukan pengawasan kualitas air minum Kabupaten /Kota N/A N/A N/A N/A Kemenkes -V.94- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
30. c.Jumlah Kabupaten/ Kota yang memiliki effluent leachate TPA yang memenuhi syarat Kabupaten /Kota N/A N/A N/A 39 Kemen LHK
31. d.Jumlah Kabupaten/Ko ta yang melakukan pengawasan terhadap effluent IPAL Kabupate n/Kota N/A N/A N/A 30 Kemen LHK Sumber Daya Air 1 Tersedianya sarana dan prasarana sumber daya air untuk pertanian dan perikanan
32. a.Luas jaringan irigasi yang dibangun Juta Ha 0.22a) 0,22 0,14 0.04 Kemen PUPR
33. b.Luas jaringan irigasi yang direhabilitasi Juta Ha 0,55a) 0,28 0,37 0.12 Kemen PUPR 2 Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sumber Daya Air
34. a.Panjang pengendali banjir yang dibangun Km 162a) 190 131 141 Kemen PUPR
35. b.Panjang pengaman pantai yang dibangun Km 20a) 22 24 21.67 Kemen PUPR
36. c.Jumlah pengendali lahar/sedimen yang dibangun Unit 31a) 31 22 22 Kemen PUPR 3 Meningkatnya ketersediaan air untuk sosial dan ekonomi produktif
37. a.Jumlah bendungan yang dibangun (kumulatif, unit) Unit 43a) 57 65 70 Kemen PUPR - Jumlah bendungan yang selesai dibangun (kumulatif, unit) Unit 9a) 19 29 34 - Jumlah bendungan dalam tahap pelaksanaan (kumulatif, unit) Unit 34a) 38 36 36 -V.95- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
38. b.Jumlah embung/bang unan penampung air yang dibangun Unit 117a) 103 139 127 Kemen PUPR 4 Meningkatnya penyediaan air baku/air minum
39. a.Nilai peningkatan kapasitas air baku nasional m3/detik 4,34 4,59 5,00 5,5 Kemen PUPR 5 Meningkatnya kinerja tata kelola PSDA terpadu
40. a.Jumlah dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA Wilayah Sungai kewenangan pusat yang disusun/ direview Dokumen 44 49 62 62 Kemen PUPR
41. b.Jumlah lembaga pengelolaan SDA yang ditingkatkan kapasitasnya Unit N/A N/A 68 65 Kemen PUPR
42. c.Jumlah rencana pengembangan bendungan multiguna pendukung kawasan KEK/KI dan industri smelter Dokumen N/A N/A N/A 1 Kemen PUPR
43. d.Jumlah rencana nasional pengembangan dan pengelolaan rawa terpadu Dokumen N/A N/A N/A 1 Kemen PUPR
44. e.Jumlah peraturan perundangan Sumber Daya Air yang diselesaikan Dokumen - - - 1 Kemen PUPR -V.96- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana Komunikasi dan Informatika 1 Meningkatnya peran layanan TIK dan penyiaran dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat
45. a.Jumlah penataan spektrum frekuensi radio dalam mendukung terlaksananya transformasi digital Dokumen 1 1 1 2 Kemen kominfo
46. b.Jumlah infrastruktur penyiaran digital untuk mendukung Analog Switch Off Lokasi -- -- 10 44 Kemen kominfo
47. c.Jumlah kantor pos cabang layanan pos universal (KPCLPU) yang beroperasi (kumulatif, unit) Unit 2.340d) 2.475 2.350 2.350 Kemen kominfo
48. d.Jumlah fasilitasi penyelenggara telekomunikasi untuk mendukung transformasi digital Dokumen -- -- 12 50 Kemen kominfo Energi dan Ketenagalistrikan 1 Meningkatnya kehandalan dan aksesibilitas ketenagalistrikan
49. a.SAIDI terbesar Pelanggan 83,99 N/A N/A 72 Kemen ESDM, Badan Usaha
50. b.Tingkat emisi CO2 per kWh Juta Ton 217,50 219,5 230,5 250,60 Kemen ESDM, Badan Usaha 2 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas energi
51. a.Kapasitas kilang dalam negeri Ribu BPCD 1.169 1.169 1.169 1.169 Kemen ESDM, Badan Usaha -V.97- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
52. b.Rasio pemanfaatan energi bersih untuk memasak Persen 78,43 N/A N/A 79,66 Kemen ESDM, Badan Usaha Pembangunan Transportasi 1 Meningkatnya Kuantitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan
53. a.Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan SDM transportasi darat Orang 3.451 23.506 43.888 33.465 Kemenhub
54. b.Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan SDM transportasi kereta api Orang 947 4.901 10.070 9.343 Kemenhub
55. c.Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan SDM transportasi laut Orang 356.564 323.970 390.658 341.406 Kemenhub
56. d.Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan SDM transportasi udara Orang 10.390 33.412 31.161 36.572 Kemenhub 2 Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat
57. a.Jumlah fasilitas jembatan timbang yang beroperasi (unit UPPKB) Unit 134 134 135 137 Kemenhub
58. b.Jumlah pelabuhan penyeberangan /sungai/danau yang dibangun, direhabilitasi atau dikembangkan Lokasi 10 5 15 15 Kemenhub
59. c.Jumlah kapal angkutan sungai, danau atau penyeberangan yang terbangun Unit 14 14 14 14 Kemenhub
60. d.Jumlah kota yang menggunakan ATCS Kota 24 42 50 63 Kemenhub -V.98- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
61. e.Jumlah rute angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang mendapat subsidi Rute 223 222 227 227 Kemenhub
62. f.Ketersediaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan dan keselamatan transportasi darat Paket/ provinsi 33 33 33 33 Kemenhub
63. g.Jumlah trayek angkutan jalan yang mendapat subsidi Rute 291 296 300 300 Kemenhub 3 Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian
64. a.Panjang jaringan KA yang dioperasikan dan dipelihara (km) Km 3.848c) 2.734 2.750 5.430 Kemenhub
65. b.Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif, km) Km 369
(369)386
(755)445 (1.200) 353 (1.553) Kemenhub
1. c.Jumlah rute kereta api yang mendapat Subsidi Rute 6 8 7 10 Kemenhub 4 Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut
2. a.Jumlah penyediaan sarana prasarana kenavigasian pelayaran Paket 41c) 181 86 60 Kemenhub
3. b.Jumlah pelabuhan laut yang dibangun atau dikembangkan Lokasi 175c) 75 52 60 Kemenhub
4. c.Jumlah rute angkutan laut yang mendapat subsidi Rute 117 134 113 157 Kemenhub -V.99- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana 5 Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
5. a.Jumlah bandar udara yang direhabilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya Lokasi 180c) 180 151 150 Kemenhub
6. b.Jumlah bandar udara baru yang dibangun Lokasi 3 4 4 12 Kemenhub
7. c.Jumlah rute angkutan udara perintis yang mendapat subsidi Rute 201 239 232 198 Kemenhub 6 Meningkatnya Pengelolaan Transportasi JABODETABEK
8. a.Jumlah terminal tipe A yang dikembangkan Lokasi 3 3 3 3 Kemenhub 7 Meningkatnya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Jalan
9. a.Ketersediaan fasilitas sarana prasarana keselamatan transportasi jalan Paket/ Provinsi 33 33 33 33 Kemen PUPR
10. b.Persentase mantap jalan nasional Persen 91 93 94 95 Kemen PUPR
11. c.Panjang jalan nasional yang dipreservasi Km 42.154a) 46.813 46.564 48.224 Kemen PUPR
12. d.Panjang jalan nasional yang terbangun Km 776 766 739 935 Kemen PUPR
13. e.Jumlah jembatan yang terbangun Lokasi 12 20 20 20 Kemen PUPR
14. f.Jumlah jembatan, flyover, underpass, atau terowongan yang terbangun Lokasi - 6 6 15 Kemen PUPR 8 Meningkatnya pengelolaan Pencarian dan Pertolongan
15. a.Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan
16. a.Rescue boat
17. b.Helicopter
18. c.Rescue car Paket a. 5
19. b.-
20. c.23
21. a.3
22. b.2
23. c.10
24. a.2
25. b.2
26. c.13
27. a.10
28. b.2
29. c.13 Basarnas -V.100- No. Sasaran/Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana 9 Meningkatkan pengembangan wilayah Suramadu
30. a.Luas kawasan yang dikembangkan Ha 11 4 6 6 BPWS Sumber : a) KemenPUPR, 2019; b) Kemenkes, 2019; c) Kemenhub, 2019; d) Kemenkominfo, 2019; e) Bappenas, 2018. Keterangan : *) Realisasi; **) Target. Arah Kebijakan Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan bidang sarana dan prasarana tahun 2020, arah kebijakan yang akan ditempuh antara lain:
  1. 1.meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap hunian layak, aman dan terjangkau dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh dengan strategi antara lain: (a) Pemantapan sistem pembiayaan primer dan sekunder perumahan dalam rangka mewujudkan pembiayaan perumahan yang murah, termasuk optimalisasi permanfaatan sumber pembiayaan jangka panjang seperti Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) dan dana jaminan sosial/pensiun; (b) Reformasi subsidi perumahan yang lebih efisien dan berkelanjutan; (c) Perluasan fasilitas pembiayaan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan membangun rumah secara swadaya; (d) Peningkatan keterpaduan pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dengan sistem transportasi; (e) Peningkatan efisiensi lahan perkotaan untuk penyediaan perumahan melalui inclusive urban renewal dan konsolidasi tanah dalam rangka penanganan permukiman kumuh perkotaan; (f) Pengembangan sistem penyediaan perumahan yang serasi dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman; (g) Pembentukan dan peningkatan peran badan perumahan publik dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman di perkotaan; (h) Pemanfaatan tanah milik negara/BUMN untuk mendukung penyediaan perumahan bagi MBR; (i) Penguatan implementasi standar keamanan dan kelayakan bangunan; (j) Penguatan implementasi kemudahan perizinan dan administrasi pertanahan untuk perumahan; (k) Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah masyarakat dan dunia usaha; serta (l) Peningkatan kolaborasi dan kemitraan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha;
  2. 2.meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman melalui strategi: (a) peningkatan tatakelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak dan aman; (b) peningkatan kapasitas teknis penyelenggara air minum; (c) penyediaan dan pemanfaatan kapasitas idle infrastruktur SPAM; (d) perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung upaya konservasi sumber daya air dan penyediaan air minum layak dan aman; (e) peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi; (f) peningkatan komitmen daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan; (g) pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah; (h) peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi; dan (i) pengembangan kerja sama dan pola pendanaan; -V.101-
  3. 3.meningkatkan jumlah SDM Transportasi transportasi yang berkompeten dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi meliputi melalui strategi: (a) pendidikan dan pengembangan SDM bidang Transportasi untuk operator, regulator, industri, serta masyarakat selaku pengguna layanan transportasi; dan (b) pengembangan teknologi dalam pengembangan SDM transportasi untuk merespon perkembangan kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja bidang transportasi;
  4. 4.meningkatkan keamanan dan keselamatan transportasi dengan strategi antara lain: (a) penyediaan sarana dan prasarana jalan yang berkeselamatan dengan mendorong skema pendanaan keselamatan jalan baik dari APBN, CSR, maupun DAK; (b) penyediaan dana IMO kereta api untuk pemeliharaan dan pengoperasian jaringan perkeretaapian; (c) penyediaan peralatan keselamatan dan keamanan serta modernisasi sistem navigasi penerbangan dan pelayaran; (d) pemenuhan kuantitas dan kompetensi SDM operator, regulator, serta industri transportasi; (e) pemenuhan kuantitas dan kompetensi SDM serta perlengkapan Pencarian dan Pertolongan;
  5. 5.meningkatkan aksesibilitas serta konektivitas dengan strategi antara lain: (a) pengembangan jaringan jalan yang terintegrasi serta meningkatkan kondisi mantap jalan melalui pemenuhan dana preservasi jalan serta skema DAK dan dana Hibah untuk jalan daerah (provinsi, kabupaten/kota); (b) optimalisasi pelayanan transportasi perintis penumpang dan barang yang mampu menjangkau wilayah 3T dan mendorong skema pendanaan perintis tahun jamak (3 tahun layanan); (c) pembangunan/peningkatan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi (antarmoda dan multimoda) termasuk jaminan keterhubungan akses menuju simpul-simpul transportasi dan kawasan strategis nasional; (d) peningkatan kapasitas pelabuhan sesuai standar pelayanan sesuai hirarki untuk mendukung aktivitas logistik menjadi lebih efisien; (e) penguatan jaringan kereta api pada koridor logistik utama dan mengurangi perlintasan tidak sebidang; (f) pembangunan/pengembangan/peningkatan pelabuhan mendukung sistem logistik nasional;
  6. 6.meningkatkan penyelenggaraan dan pengembangan infrastruktur transportasi perkotaan melalui : (a) Pengembangan dan Penyelenggaraan sistem angkutan umum perkotaan berbasis jalan meliputi sistem BRT, Semi BRT, sistem transit untuk kota-kota besar dan sedang; (b) Pengembangan dan Penyelenggaraan sistem angkutan umum perkotaan berbasis rel di kota-kota Metropolitan dan kota aglomerasi lainnya meliputi pilihan teknologi antara lain KRL, KRD, LRT, dan Tram; (c) Pembangunan Infrastruktur jaringan jalan di perkotaan, seperti pembangunan fly over/under pass, dan jalan lingkar luar untuk mengurangi perlintasan jalan pada jaringan jalan nasional maupun perlintasan dengan jalur KA; dan (d) mendorong penguatan regulasi dan kelembagaan yang mengatur skema pendanaan alternatif untuk pengembangan angkutan umum massal perkotaan;
  7. 7.mengembangkan infrastruktur TIK dan penyiaran hingga menjangkau wilayah perbatasan, 4T dan daerah nonkomersil lainnya dengan strategi antara lain: (a) pengembangan jaringan pitalebar; (b) pengembangan infrastruktur penyiaran; (c) optimalisasi pemanfaatan sumber daya terbatas terkait frekuensi radio dan orbit satelit; dan (d) revitalisasi sektor penyiaran untuk mendukung penyiaran digital;
  8. 8.mendorong pencapaian ekonomi digital dengan strategi antara lain: (a) adopsi dan pemanfaatan TIK pada sektor prioritas; (b) peningkatan literasi masyarakat dan kapasitas SDM TIK; dan (c) peningkatan daya saing industri TIK termasuk industri manufaktur, perangkat, konten, layanan, dan lainnya; -V.102-
  9. 9.peningkatan tata kelola energi dan ketenagalistrikan serta pendanaannya dengan strategi antara lain: (a) transformasi industri ketenagalistrikan yang efisien dan transparan; (b) kebijakan tarif dan harga energi dan ketenagalistrikan yang optimal(c) subsidi energi dan listrik langsung serta tepat sasaran; (d) penyediaan pembiayaan alternatif dan insentif untuk mendorong perluasan akses layanan dan pemanfaatan EBT serta efisiensi energi; (e) insentif dan kebijakan harga yang tepat; dan (f) penyediaan dukungan pembiayaan untuk akses energi bagi masyarakat yang tidak mampu (bantuan pasang baru listrik);
  10. 10.pengembangan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan dan efisien dengan strategi antara lain: (a); pemanfaatan energi baru terbarukan seperti panas bumi, air, surya dan biomassa untuk mencapai bauran energi yang optimal; (b) peningkatan efisiensi melalui pengembangan Energy Service Company (ESCO) dan smart grid; serta (c) pemanfaatan teknologi yang high efficiency and low emission (HELE);
  11. 11.meningkatan akses dan kualitas pelayanan energi dan ketenaglistrikan yang merata dan terjangkau melalui: (a) pengembangan jaringan on grid dan off grid (b) memperluas, merehabilitasi dan uprating sistem transmisi dan distribusi disertai sistem informasi manajemen dan data control; (d) pemanfaatan economically least cost fuels untuk memasak (jargaskot, LPG, serta electric and clean cook stove); dan (e) subsidi energi dan listrik langsung serta tepat sasaran;
  12. 12.mendorong peningkatan pasokan energi dan ketenagalistrikan yang berkualitas dan handal, melalui: (a) penyelarasan pasokan dan permintaan tenaga listrik yang berlandasan pengembangan kawasan; (b) peningkatan infrastruktur kilang minyak dan gas bumi; (c) penjaminan pasokan energi primer dari dalam negeri; (d) pengembangan cadangan operasional BBM dan LPG dalam negeri;
  13. 13.meningkatkan ketahanan air dengan strategi antara lain: (a) implementasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) dan penerapan bertahap Modernisasi Irigasi; (b) pengembangan sinergi antara badan usaha air baku dengan SPAM; (c) pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur tampungan air sebagai tampungan air multiguna (air, pangan, penahan banjir, dan PLTA); (d) pengelolaan banjir perkotaan dan sistem drainase serta penyediaan room for the river; (e) pengendalian bencana melalui infrastruktur tahan bencana, infrastruktur hijau, dan pembangunan tanggul laut di utara Jawa secara terintegrasi.
  14. 14.meningkatkan inovasi dan partisipasi industri konstruksi dalam negeri dan mengembangkan kuantitas dan kapasitas SDM dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sesuai kebutuhan melalui strategi: (a) pendidikan dan pengembangan SDM bidang infrastruktur; (b) mendorong peran industri dan swasta untuk berkontribusi dalam penyediaan SDM bidang infrastruktur; dan (c) pemerataann kesempatan masyarakat dalam memperoleh kesempatan pendidikan dan pengembangan kompetensi.
  15. 15.meningkatkan kapasitas pendanaan dalam investasi sektor infrastruktur dengan cara: (a) menguatkan strategi koordinasi antar-K/L/Pemda dalam rangka mempercepat penyelesaian hambatan (debottlenecking) dengan mengoptimalisasi Kantor Bersama KPBU; (b) mengefektifkan daftar proyek (Project Development and Pipelines) melalui penyiapan daftar proyek KPBU dan PINA; (c) mereformasi kebijakan tarif; (d) meningkatkan kapasitas fiskal melalui reformasi pajak oleh pemerintah pusat dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD); dan (e) merealokasi Anggaran Belanja Pemerintah. -V.101- 5.9 Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDALH) merupakan upaya untuk: (1) memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber daya dan modal pembangunan secara berkelanjutan; (2) mengelola sumber daya alam dan lingkungan untuk mendukung kekuatan industri nasional; dan (3) melakukan konservasi dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup adalah: (1) masih terjadinya degradasi ekosistem pesisir dan laut (mangrove, terumbu, karang, dan padang lamun) serta masih tingginya sampah plastik di laut; (2) semakin tingginya tantangan produksi komoditas pertanian dalam negeri dan fluktuasi harga komoditas pertanian; (3) penurunan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri; (4) tingkat kebakaran hutan dan angka deforestasi yang tinggi; (5) produksi hasil hutan tidak maksimal; (6) konflik tenurial dan belum terselesaikan tata batas kawasan (7) tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih tinggi dan belum optimalnya penegakkan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan (8) belum maksimalnya penerapan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan. Sasaran Sasaran dan indikator bidang SDALH disajikan pada Tabel 5.42. Tabel 5.42 Sasaran dan Indikator Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup No. Sasaran/ Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana 1 Meningkatnya pengembangan agribisnis, produksi hasil hutan, produk perikanan dan jasa lingkungan
31. a.Jumlah Hasil Perkebunan - Kelapa Sawit Ribu ton 35.359a) 34.515 36.420 36.420 Kementan - Karet Ribu ton 3.680,428 3.630,8 3.657,277 3.693,660 Kementan - Kopi Ribu ton 664,000 729,074 686,615 678,907 Kementan - Kakao Ribu ton 590,684 593,833 711,093 683,568 Kementan - Kelapa dalam Ribu ton 2.854,300 2.899,725 2.905,986 2.914,326 Kementan - Teh Ribu ton 146,000a) 141,341 141,341 141,341 Kementan
32. b.Jumlah Hasil Hortikultura - Buah-buahan Ribu ton 19.644 21.813 22.407 23.001 Kementan - Sayuran Ribu ton 12.482 13.018 13.332 13.647 Kementan - Biofarmaka Ribu ton 489 567 588 609 Kementan
33. c.Jumlah Hasil Peternakan - Produksi Telur Ribu ton 2.106,9 a) 3.655,4 3.770,0 3.800,0 Kementan -V.102- No. Sasaran/ Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana - Produksi Susu Ribu ton 920,1a) 980,9 1.063,6 1.100,0 Kementan
34. d.Jumlah Produk Perikanan Olahan - Volume produk olahan Juta ton 6,2 6,5 6,8 7,0 KKP 2 Meningkatnya nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan
35. a.Peningkatan produksi mineral (ton) - Logam Tembaga Ton 245.368b) 310.000 291.000 291.000 Kemen ESDM - Logam Emas Ton 82b) 75 120 120 Kemen ESDM - Logam Perak Ton 259b) 231 290 290 Kemen ESDM - Logam Timah Ton 68.702b) 50.000 70.000 70.000 Kemen ESDM - Feronikel Ton 598.125b) 860.000 860.000 860.000 Kemen ESDM - Nickel Matte Ton 78.006b) 80.000 78.000 78.000 Kemen ESDM
36. b.Peningkatan nilai tambah/hilirisasi - Fasilitasi Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri/ Smelter (unit)* Unit 5b) 2 1 1 Kemen ESDM
37. c.Pertambangan Berkelanjutan - Reklamasi wilayah bekas tambang Ha 6.808b) 6.900 7.000 7.000 Kemen ESDM 3 Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan berbasis masyarakat dan kerjasama antarwilayah
38. a.Jumlah kemitraan konservasi perairan Kemitraan 10c) 15 20 20 KKP
39. b.Jumlah jasa kelautan yang dimanfaatkan Jasa kelautan 2c) 3 4 3 KKP -V.103- No. Sasaran/ Indikator Satuan 2017*) 2018*) 2019**) 2020**) K/L Pelaksana
40. c.Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau- pulau kecil yang direvitalisasi Komunitas 5c) 5 5 5 KKP 4 Meningkatnya konservasi, pengelolaan DAS serta pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati
41. a.Jumlah unit pengelolaan kawasan konservasi yang memperoleh Management Effectiveness Tracking Tool (METT) minimal 70% Unit 80d) 155 260 150 KLHK 5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kualitas informasi iklim, meteorologi, klimatologi dan geofisika Peningkatan kualitas lingkungan hidup
42. a.Jumlah jurnal yang terakreditasi untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup Jurnal Akreditasi N/A N/A N/A 20 KLHK
43. b.Jumlah ton B3 yang terkelola dan terinventarisasi untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan Ton 600.000 *) 587.615,49 *) 600.000 **) 1.000.000 **) KLHK Peningkatan kualitas informasi iklim, meteorologi, klimatologi dan geofisika
44. a.Tingkat Akurasi Kualitas Layanan Informasi di Bidang MKG Persen N/A*** N/A*** N/A*** 80 BMKG
45. b.Persentase Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi MKG Persen N/A*** N/A*** N/A*** 80 BMKG Sumber : a) Kementan, 2019; (b) KESDM, 2019; (c) KKP, 2019; (d) KLHK, 2019; (e) BMKG, 2019. Keterangan : *) Realisasi; **) Target; ***) Data tidak tersedia nomenklatur target baru -V.104- Arah Kebijakan Arah kebijakan pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, mencakup:
  1. 1.Meningkatkan agribisnis, produksi hasil hutan, produk perikanan dan jasa lingkungan, yang dilakukan melalui strategi:
46. a.peningkatan ketersediaan bahan baku industri dan ekspor sektor pertanian berbasis perkebunan dan hortikultura yang memenuhi kebutuhan industri dan kaidah lingkungan (keberlanjutan);
47. b.pengembangan peternakan rakyat lokal dan produksi hasil peternakan untuk meningkatkan penyediaan protein hewani sehingga mengurangi ketergantungan terhadap impor;
48. c.peningkatan kesejahteraan petani perkebunan, hortikultura, peternakan, dan perikanan melalui peningkatan ketersediaan input produksi, penguatan askesibilitas sumber pembiayaan dan pasar, serta fasilitasi kemitraan petani/nelayan dan industri yang melindungi kepentingan petani/nelayan;
49. d.pengembangan industri hasil pengolahan melalui peningkatan kemudahan berinvestasi dalam negeri, peningkatan dukungan infrastruktur, ketersediaan bahan baku berkualitas, dan pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri;
50. e.peningkatan daya saing produk olahan perikanan untuk memenuhi pasar dalam negeri dan perluasan pasar ekspor, melalui: (i) penetapan standar mutu olahan; dan (ii) peningkatan kemampuan penetrasi pasar regional dan global.
  1. 2.Meningkatkan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan, yang dilakukan melalui strategi:
51. a.peningkatan nilai tambah/hilirisasi yaitu melalui: (i) pembatasan ekspor bahan mentah mineral dan pemberlakukan Domestic Market Obligation (DMO) untuk menjamin ketersediaan bahan baku industry pengelohan dan pemurnian mineral; (ii) peningkatan efektifitas insentif dalam mendorong investasi pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri; serta (iii) peningkatan kepastian hukum pengusahaan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri; dan
52. b.penanganan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan penerapan pertambangan berkelanjutan, yaitu melalui: (i) penegakan standar pertambangan berkelanjutan, (ii) pembinaan dan pendampingan pada penambangan rakyat untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan; (ii) pemanfaatan teknologi untuk pemulihan pada pertambangan; (iii) peningkatan dan pembenahan pengelolaan inspektur tambang di provinsi pasca berlakunya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan (iv) penegakan kewajiban pengelolaan limbah, reklamasi dan kegiatan pascatambang.
  1. 3.Meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan berbasis masyarakat dan kerjasama antarwilayah, melalui: (a) pengelolaan jasa kelautan dalam rangka pengembangan ekonomi, (b) revitalisasi masyarakat adat, tradisional dan lokal di pulau-pulau kecil, (c) penguatan kerja sama kelautan di tingkat regional dan global, antara lain Coral Triangle Initiatives, Archipelagic and Island State, dan Arafura Timor Seas, dan (d) penguatan kerja sama pengelolaan laut antardaerah.
  2. 4.Meningkatkan konservasi, serta melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati, yang dilakukan melalui strategi: -V.105-
53. a.peningkatan konservasi sumber daya hutan dan tata kelola hutan,
54. b.pelestarian dan mengembangkan pemanfaatan ekonomi keanekaragaman hayati,
55. c.peningkatan perlindungan dan pengamanan ekosistem hutan, sumber daya spesies, serta sumber daya genetik,
  1. 5.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta peningkatan kualitas informasi iklim, meteorologi, klimatologi dan geofisika, yang dilakukan melalui strategi:
56. a.peningkatkan kualitas lingkungan hidup, melalui: (i) peningkatan jumlah penelitian dan pengembangan teknologi di bidang lingkungan hidup; (ii) peningkatan jumlah inovasi di bidang lingkungan hidup; (iii) peningkatan jumlah penelitian dan pengembangan teknologi yang dipublikasikan dalam jurnal yang terakreditas; (iv) pengelolaan dan inventarisasi seluruh B3 yang dimanfaatkan di Indonesia, dan (v) berkurangnya resiko akibat paparan B3.
57. b.peningkatan kualitas informasi iklim, melalui: (i) peningkatan pengelolaan sistem data dan informasi penanganan perubahan iklim; (ii) peningkatan ketersediaan data untuk monitoring gempabumi dan tsunami; dan (iii) peningkatan kecepatan waktu diseminasi informasi iklim, gempa bumi, dan tsunami; serta
58. c.peningkatan kecepatan dan akurasi data dan informasi MKG yang mudah diakses dan berkesinambungan, melalui: (i) penggunaan peralatan otomatis/digital untuk meningkatkan kualitas data dan informasi MKG; (ii) peningkatan akurasi dan kecepatan penyampaian informasi yang mendukung kelancaran dan keselamatan penerbangan dan maritim, ketahanan pangan dan energi; (iii) penguatan database MKG yang terintegrasi dan memperluas jaringan diseminasi informasi MKG; (iv) peningkatan kerapatan jaringan peralatan dan sensor peralatan MKG; dan (v) peningkatan kapasitas SDM pengelola data dan informasi MKG. BAB 6 KAIDAH PELAKSANAAN - VI.1 - BAB 6 KAIDAH PELAKSANAAN Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Kerangka pelayanan umum dan investasi adalah perencanaan kegiatan pemerintah dan swasta dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat. Kerangka pelayanan umum dan investasi dilakukan melalui pengintegrasian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau swasta dalam rangka penyediaan barang dan jasa publik yang diperlukan oleh masyarakat. Kerangka pelayanan umum dan investasi dalam RKP 2020 difokuskan untuk menjamin tersedianya barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat melalui program dan kegiatan prioritas. Dengan demikian, kerangka pelayanan umum dan investasi diharapkan dapat menjadi acuan bagi K/L/D/swasta dalam menyusun kebijakan teknis dan kegiatan yang dapat mempercepat/mempermudah proses penyediaan barang dan jasa publik. Kerangka pelayanan umum dan investasi diarahkan untuk mendorong efisiensi pemanfaatan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik dan mengembangkan layanan untuk meningkatkan nilai tambah. Peran kerangka pelayanan umum dan investasi dapat dijabarkan pada Gambar 6.1. Peran Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Dalam pelaksanaan kerangka pelayanan umum dan investasi, K/L/D/swasta akan menjabarkan kegiatan yang berkaitan dengan Prioritas Nasional (PN) berdasarkan prinsip- prinsip sebagaimana dijabarkan pada Gambar 6.2. Prinsip-Prinsip Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat yang bersifat multiyears (periode ≥ 3 tahun), termasuk yang dapat menarik investor/swasta 1 Keterbukaan/transparansi informasi2 Menjamin tersedianya barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat Menjadi bahan koordinasi program dan kegiatan prioritas yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden Menjadi acuan dalam penyusunan APBN 6.1 Gambar 6.1 Gambar 6.2 - VI.2 - Untuk mewujudkan sasaran pertumbuhan investasi tahun 2020 sebesar 7,0 – 7,4 persen, dikembangkan arah kebijakan pelayanan umum dan investasi serta dukungan kegiatan prioritas sebagaimana pada Tabel 6.1. Arah Kebijakan Pelayanan Umum dan Investasi serta Dukungan Kegiatan Prioritas Tahun 2020 Arah Kebijakan Pelayanan Umum dan Investasi Dukungan Kegiatan Prioritas PN. PP. KP Peningkatan pelayanan umum dalam bidang kependudukan, perlindungan sosial, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan 1.1.5 Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan 1.1.6 Sistem Jaminan Sosial Nasional 1.1.1 Penguatan Sistem Layanan Terpadu dan Pendampingan 1.1.4 Peningkatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan 1.2.5 Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 1.3.1 Afirmasi Akses dan Percepatan Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun 1.3.2 Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas 1.3.5 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 3.3.2 Peningkatan pelayanan umum dalam bidang ketahanan air, energi, dan bencana Akselerasi pembangunan Energi Terbarukan 4.3.1 Peningkatan Pasokan dan Akses Listrik 4.3.2 Peningkatan Produksi dan Akses Minyak dan Gas 4.3.3 Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya 4.2.3 Pengelolaan Air Terpadu Berbasis Pemanfaatan Teknologi (Smart Water Management) 4.2.5 Penguatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 4.5.1 Percepatan Pemulihan Pascabencana 4.5.4 Peningkatan kemitraan dan perluasan akses pembiayaan Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga 1.4.1 Peningkatan Akses Pembiayaan Ultra Mikro 1.4.3 Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar 3.1.1 Peningkatan Akses Pembiayaan bagi Wirausaha 3.1.2 Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi 3.1.3 Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi 3.2.6 Peningkatan Industri Berbasis Pertanian Terintegrasi Hulu- Hilir 3.2.1 Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Industri Non-Agro yang Didukung Sistem Bisnis Terintegrasi Hulu-Hilir 3.2.3 Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok 3.2.4 Tabel 6.1 - VI.3 - Arah Kebijakan Pelayanan Umum dan Investasi Dukungan Kegiatan Prioritas PN. PP. KP Peningkatan Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa 3.2.7 Peningkatan Peran dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dengan Dunia Usaha 3.3.1 Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor 3.4.2 Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kreatif dan Digital 3.2.5 Penguatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga 3.5.3 Pembangunan infrastruktur Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau 2.1.1 Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman 2.1.2 Keamanan dan Keselamatan Transportasi 2.1.3 Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah 2.1.4 Aksesibilitas Daerah Tertinggal 2.2.1 Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur 2.2.2 Pembangunan Terpadu Pesisir Utara Pulau Jawa 2.2.3 Konektivitas Transportasi Jalan 2.3.1 Konektivitas Transportasi Kereta Api 2.3.2 Konektivitas Transportasi Laut 2.3.3 Konektivitas Transportasi Udara 2.3.4 Konektivitas Transportasi Darat 2.3.5 Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan Berbasis Rel 2.4.1 Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan Berbasis Jalan 2.4.2 Infrastruktur Jalan Perkotaan 2.4.3 Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan 2.4.4 Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan 2.4.5 Energi Berkelanjutan untuk Perkotaan 2.4.6 Infrastruktur dan Ekosistem ICT Perkotaan 2.4.7 Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 2.5.1 Utilitas dan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi 2.5.2 Pendukung Infrastruktur, Utilitas dan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi 2.5.3 Keterangan: PN: Prioritas Nasional PP: Program Prioritas KP: Kegiatan Prioritas - VI.4 - Kerangka Kelembagaan Kebijakan Kerangka Kelembagaan (KK) dimaksudkan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Dalam konteks delivery mechanism, kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat inter maupun antar organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Sejalan dengan RPJMN 2020 – 2024, kebijakan kerangka kelembagaan pada RKP 2020 difokuskan pada pelaksanaan penataan organisasi pemerintah sebagaimana terdapat dalam prioritas kerangka kelembagaan dalam RPJMN 2020 - 2024. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Dengan menekankan nilai structure follow strategy, maka pembentukan organisasi pemerintah didasarkan pada stategi untuk pencapaian tujuan pembangunan. Organisasi pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan mencakup: (a) lembaga negara; (b) kementerian; (c) lembaga pemerintah non kementerian; (d) lembaga non struktural; (e) pemerintah daerah beserta organisasi perangkat daerah; dan (f) lembaga koordinasi lain seperti badan koordinasi, komite nasional, tim nasional dan lain-lain. Urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan dimaksudkan untuk:
  1. 1.Mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan;
  2. 2.Mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi. Kebijakan Kerangka Kelembagaan dalam RKP 2020 memperhatikan prinsip-prinsip kerangka kelembagaan sebagai berikut: Prinsip Kerangka Kelembagaan Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional Mendukung outcome pembangunan Memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran Sejalan dengan peraturan perundangan Sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis pembangunan Mendorong pembatasan pembentukan lembaga baru Memperhatikan asas manfaat Dilakukan dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel Memperhatikan pembagian kewenangan/urusan antara pemerintah pusat dan daerah Mengedepankan kerjasama multi pihak yang kolaboratif (government - non government) 6.2 Gambar 6.3 II i ; g @ • • I fft �, � I . - VI.5 - Sasaran Sasaran kerangka kelembagaan dalam RKP 2020 mencakup:
  3. 1.Tertatanya organisasi/kelembagaan pemerintah yang berdasarkan prinsip tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses.
  4. 2.Mewujudkan organisasi/kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel, dan kolaboratif.
  5. 3.Mewujudkan organisasi/kelembagaan yang mampu melaksanakan program pembangunan dengan efektif dan efisien. Arah Kebijakan Arah kebijakan kerangka kelembagan dalam RKP 2020 mencakup:
  6. 1.Penataan tugas/fungsi/struktur organisasi/lembaga pemerintah yang berimplikasi pada pembentukan, penguatan, penggabungan, pengembalian, dan pembubaran sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.
59. a.Pembentukan organisasi/lembaga pemerintah adalah pembentukan organisasi/lembaga pemerintah dengan nomenklatur tertentu untuk mendukung pencapaian pembangunan dan/atau amanat peraturan perundangan.
60. b.Penguatan organisasi/lembaga pemerintah adalah penambahan tugas, fungsi dan struktur organisasi tertentu untuk meningkatkan efektivitas organisasi/lembaga dalam pencapaian pembangunan.
61. c.Penggabungan organisasi/lembaga pemerintah dilakukan jika terdapat dua atau lebih organisasi/lembaga pemerintah yang memiliki kesamaan tugas dan fungsi.
62. d.Pengembalian fungsi yang dimaksud adalah jika tugas dan fungsi Lembaga Non Struktural (LNS) berpotensi duplikasi dengan tugas dan fungsi Kementerian/LPNK, sehingga lebih efektif jika tugas dan fungsi dikembalikan kepada Kementerian/LPNK.
  1. 2.Pembentukan organisasi/lembaga koordinatif ad-hoc. Pembentukan organisasi/lembaga koordinatif ad-hoc dimaksudkan untuk membentuk organisasi koordinatif lintas Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk percepatan pembangunan atau peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu dengan jangka waktu yang ditetapkan. Untuk memastikan kesesuaian dukungan kerangka kelembagaan dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan beberapa tahapan penilaian kelayakan. Adapun tahapan penilaian sebagai berikut: (a) aspek kesesuaian; (b) aspek urgensi; dan (c) aspek kelayakan. Penjabaran ketiga aspek tersebut diturunkan dalam beberapa sub kriteria sebagai berikut. - VI.6 - Prioritas persetujuan atas usulan kerangka kelembagaan, didasarkan pada pemenuhan atas ketiga aspek penilaian tersebut. Dengan demikian kedepan organisasi/kelembagaan dapat menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan pembangunan. Kerangka Regulasi Kaidah pelaksanaan kerangka regulasi terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Konsep Umum Kerangka Regulasi dan Kebutuhan Kerangka Regulasi RKP 2020. 6.3.1 Konsep Umum Kerangka Regulasi Peran kerangka regulasi dalam mendukung Rencana Kerja Pemerintah semakin signifikan. Hal ini ditandai dengan usulan kerangka regulasi dari berbagai sektor pembangunan yang sudah mulai sinergis dengan kebijakan yang direncanakan. Oleh karena itu, usulan kerangka regulasi dalam RKP 2020 diharapkan mampu menjawab kebutuhan pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. • Apakah usulan kerangka kelembagaan sesuai dengan Tujuan/Sasaran pembangunan nasional (RPJMN 2020 - 2024) ? • Apakah usulan kerangka kelembagaan sesuai dengan kebijakan kerangka kelembagaan ? Aspek Kesesuaian • Apakah usulan kerangka kelembagaan berdampak pada pencapaian target pembangunan ? • Apakah usulan kerangka kelembagaan merupakan amanat paraturan perundangan ? Aspek Urgensi • Apakah usulan kerangka kelembagaan tidak tumpang tindih dengan kelembagaan yang ada ? • Apakah usulan kerangka kelembagaan berdampak pada efisiensi pelaksanaan pembangunan ? • Apakah usulan kerangka kelembagaan memperpendek rantai birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan ? • Apakah usulan kerangka kelembagaan berdampak langsung dan positif terhadap masyarakat ? • Apakah usulan kerangka kelembagaan merupakan penjabaran atas prioritas kerangka kelembagaan yang tercantum dalam RPJMN 2020 - 2024 ? • Apakah usulan kerangka kelembagaan didukung dengan kelengkapan dokumen pendukung (hasil kajian dan cost & benefit analysis) ? Aspek Kelayakan 6.3 - VI.7 - Memberikan kemudahan bagi aktivitas masyarakat dan mengurangi beban masyarakat Mendorong potensi kreatif warga negara lebih mudah dilaksanakan Mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan negara dan pembangunan Memiliki nilai tambah atau insentif bagi pelaku usaha untuk mendukung sasaran Tujuan utama dari pelaksanaan kerangka regulasi adalah untuk memastikan terjadinya sinergi antara kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, serta Proyek Prioritas pembangunan pada RKP 2020. Peran kerangka regulasi dalam pembangunan dapat dilihat pada Gambar 6.4 berikut. Peran Kerangka Regulasi dalam Pembangunan Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018 Pengusulan kerangka regulasi idealnya sudah melalui tahapan evaluasi dan pengkajian yang di dalamnya memuat analisis biaya serta manfaat dari regulasi yang akan dibentuk. Tahapan evaluasi dilaksanakan dalam rangka menilai efektifitas dari regulasi yang sedang berlaku. Hasil dari evaluasi dapat berupa rekomendasi untuk menentukan sebuah regulasi tetap berlaku, direvisi, dicabut, atau membuat regulasi baru jika memang belum diatur pada regulasi sebelumnya. Tahapan pengkajian dilaksanakan dalam rangka menentukan alternatif kebijakan yang dapat berbentuk peraturan maupun non peraturan, dapat dilihat pada Gambar 6.5 berikut. Alur Pikir Sinergi Kebijakan dan Regulasi Alur pikir ini menekankan pada pentingnya proses evaluasi yang secara tidak langsung dapat melihat efektifitas suatu regulasi, sehingga hasil evaluasi suatu kebijakan dan regulasi tidak hanya fokus pada aspek legal formal tetapi juga dapat menyentuh aspek substansi (ekonomi, sosial, lingkungan dan sebagainya). 1 2 3 4 Gambar 6.4 Gambar 6.5 Penqkajlan PENELITIAN (ANALISIS BIAVA DAN MANFAAT/CBA KEBIJAKAN REGULASI .. PENGKAJIAN: mellputi keglatan (1) menemukenall pennaHlahan mendaHr; (2) penetapan tujuan/saaaran; dan (3) identtftkaai regulaal yang audah ada dan/atau terkalt PENELITIAN mellputi keglatlln anallala mendalam terhadap haall pengkajlan termaauk anaUala biaya clan manfaat (CBA) dan/atau anallala terhadap regula.. yang ada. 3a. HaaM penelttlan biu merekomendaalkan revtal/pembentukan/pencabut.n S)llda tlngkllt UU 3b. HaaM penelltllln tldllk aelalu merekomendaalakan revlal/pembentukan/pencabutan UU namun biaa Jug,i pt1d8 tlngkat per11turan peltikunaan 3c. Non-,.,,.,,.tory po/Icy (kebfjtlluln dlluar penitunin): apmbl.. heal am1Nala merekomendaalkan tlnct.kan yang tldllk benffat pengatunin, mlHlnya ketklllktersedlun angpnin pelakunun dar1 regula.. , SOM pelllkun11, ell. - VI.8 - Urgensi pengintegrasian kerangka regulasi dalam RKP 2020 dapat dilihat pada Gambar 6.6 berikut. Urgensi Integrasi Kerangka Regulasi dalam RKP 2020 Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018 Urgensi integrasi kerangka regulasi dimaksudkan untuk mendukung kebijakan yang sejalan dengan tema RKP 2020 yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusaia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas. Selain itu, untuk memastikan pengintegrasian kerangka regulasi dalam RKP 2020 serta kepastian penyusunan kerangka regulasi di tahun pelaksanaan, Bappenas akan melakukan penajaman dan pemantauan terhadap setiap KR yang dicantumkan dalam RKP 2020. Pengusulan kerangka regulasi perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi koridor dalam penyusunan kerangka regulasi seperti yang terdapat dalam Gambar 6.7 berikut. Prinsip – Prinsip Kerangka Regulasi Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018 Dalam proses pengusulan kerangka regulasi pada pelaksanaan RKP 2020, perlu dilakukan kajian berdasarkan beberapa batu uji yang terdiri dari aspek legalitas, aspek kebutuhan dan aspek beban yang ditimbulkan. Pelaksanaan kajian sangat penting dilakukan dalam rangka menghasilkan regulasi yang tepat, dan tidak menimbulkan beban kepada Masyarakat dan Negara, seperti dapat dilihat pada Gambar 6.8 berikut. Gambar 6.6 Perpres Nomor l Tahun l015 (Buku I RP/MN 2015·2019) - Mcnlngkatkan kualttas poratur:m perundang-undangan dalam - ranzka�priorita.spPmhanzunan: 8 Gambar 6.7 .. - VI.9 - Batu Uji Pengusulan Kerangka Regulasi Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018 Pengusulan kerangka regulasi di RKP 2020 juga dilakukan secara paralel melalui sistem aplikasi KRISNA Kerangka Regulasi (KRISNA KR). Aplikasi ini merupakan sistem yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran, sehingga dalam pengusulan kerangka regulasi perlu dilakukan koordinasi antar-stakeholder terkait seperti dalam Gambar 6.9 berikut. Stakeholder Pengusulan Kerangka Regulasi Peningkatan kualitas regulasi khususnya pada perbaikan dari sisi mekanisme (terutama pada kegiatan monitoring dan evaluasi), sistem, dan peningkatan kapasitas perumus kebijakan dan pembentuk regulasi perlu menjadi perhatian semua stakeholder, tidak hanya dari kalangan pemerintah, akan tetapi juga dari kalangan non pemerintah. Hal ini penting untuk mengurangi kuantitas regulasi dalam rangka mendukung implementasi kebijakan yang telah direncanakan. Upaya untuk mensinergikan kebijakan pembangunan dengan regulasi yang akan disusun terus dilaksanakan serta ditingkatkan kualitasnya mulai dari hulu hingga hilir, dengan pendekatan perencanaan penganggaran berbasis program (money follows program) yang efektif serta penguatan kerja sama antarlembaga khususnya dalam harmonisasi dan ,. Apakah regulasl merupakan amanat regulasi di atasnya dan/atau regulasi lain?
  2. 2.Apakah regulasl bertentangan dengan regulasi yang lain?
  3. 3.Apakah regulasi menimbulkan dlsharmonl dan lnkonslsten dengan regulasl yang lain?
  4. 4.Apakah regulasi menimbulkan multitafsir (menimbulkan pemahaman berbeda)? Biro Hukum KIL Gambar 6.8
  5. 1.Apakah regulasi mendesak untuk ditetapkan?
  6. 2.Apakah regulasi memberikan manf.Jat bagi masyarakiit?
  7. 3.Apakah regulasl memberlkan kemudahan bagi masyarakat?
  8. 4.Apakah regulasl berpotensi menghambat pencapaian sasaran dan target pembangunan nasional? Gambar 6.9
  9. 1.Apakah regulasl akan membebanl APBN dan/atau APBD?
  10. 2.Apakah regulasl akan memberlkan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang akan dikeluarkan? (Analisls Biaya dan Manfaat) - VI.10 - sinkronisasi kelembagaan pengelola regulasi. Hal ini merupakan bagian penting dari langkah-langkah percepatan pelaksanaan pencapaian sasaran RKP 2020. 6.3.2 Kebutuhan Kerangka Regulasi RKP 2020 Dalam rangka mewujudkan pencapaian prioritas nasional, berikut adalah kebutuhan prioritas kerangka regulasi yang akan dibentuk pada tahun 2020:
63. a.Undang-Undang 1) Revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 2) Revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 3) Revisi Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 4) Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia. 5) Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
64. b.Peraturan Pemerintah 1) Revisi Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. 2) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. 3) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan. 4) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Aksesibilitas Permukiman dan Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas. 5) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Jiwa. 6) Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Penataan Perencanaan, Penganggaran, dan Pemanfaatan Anggaran Pendidikan di Pusat dan Daerah. 7) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan. 8) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 9) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penetapan KEK Pariwisata.
65. c.Peraturan Presiden 1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah untuk Mendapatkan Layanan Pendidikan. 2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Integrated Tourism Master Plan (ITMP). 3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Penjabaran Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan sebagai Tindak Lanjut Amanat Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 terkait dengan Keselamatan Jalan. 4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Terminal Peti Kemas Domestik secara Terpadu, sebagai upaya untuk Meningkatkan Efisiensi, Produktivitas, serta Mendorong Daya Saing Pelabuhan Indonesia. 5) Rancangan Peraturan Presiden tentang Dukungan Pemerintah dalam Pembangunan Angkutan Umum Masal Perkotaan. 6) Rancangan Peraturan Presiden tentang Jamu Nasional. 7) Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Transformasi Digital. - VI.11 - 8) Rancangan Peraturan Presiden tentang Perizinan Industri Smelter untuk Menghilangkan Dualisme Perizinan antara Sektor Pertambangan dan Sektor Industri. 9) Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Pangan Nasional. 10) Rancangan Peraturan Presiden tentang Peningkatan Kesejahteraan Petani Berbasis Korporasi Petani. 11) Rancangan Peraturan Presiden tentang Asuransi Pertanian. 12) Rancangan Peraturan Presiden tentang Dukungan Lembaga Keuangan/Perbankan untuk Pengembangan Energi Terbarukan. Kerangka Evaluasi dan Pengendalian Peraturan Pemerintah (PP) No.17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional mengamanatkan beberapa hal terkait dengan evaluasi pembangunan dalam kerangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Pasal 5:1-4), sebagai berikut:
(1)Dalam rangka persiapan penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun sebelumnya serta kebijakan tahun berjalan;
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional secara bersama-sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama untuk bahan penyusunan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan tahunan yang direncanakan; dan
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berjalan sebelum penyampaian Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan kepada Presiden. Sementara itu terkait dengan pengendalian pembangunan, diatur dalam (Pasal 33:1-3), sebagai berikut:
(1)Menteri Koordinator sesuai dengan bidangnya, bersama-sama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan menteri/pimpinan lembaga serta instansi terkait melakukan koordinasi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;
(2)Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program tahun berjalan bersama Menteri Keuangan;
(3)Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKP tahun berjalan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan setiap 3 (tiga) bulan. Peraturan tersebut memperkuat fungsi evaluasi dan pengendalian, sekaligus mendorong penerapan pendekatan money follows program dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). Untuk itu perlu disusun kerangka evaluasi dan pengendalian guna memastikan bahwa evaluasi dapat berjalan dengan baik sehingga hasil evaluasi bermanfaat bagi proses pengambilan kebijakan dan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya, sekaligus diambil tindakan korektif dan penyesuaian selama pelaksanaan pembangunan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. 6.4 - VI.12 - 6.4.1 Evaluasi Berikut ini penjelasan butir-butir penting dalam Kerangka Evaluasi RKP.

1.Tujuan Pelaksanaan Evaluasi Evaluasi RKP dilaksanakan dengan tujuan: (a) Mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan utamanya pencapaian Prioritas Nasional (PN) sebagai bahan untuk perumusan dan perbaikan kebijakan/program/kegiatan; dan (b) Memberi feedback dan landasan dalam penyusunan PN dan tema pembangunan pada RKP tahun selanjutnya.
2.Cakupan Evaluasi Cakupan substansi Evaluasi RKP adalah pada pencapaian PN yang ditentukan dari kinerja PN berdasarkan pencapaian sasaran PN sebagai capaian outcome dan pencapaian Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai dukungan output. Berdasarkan tahapan pelaksanaan dalam proses penyusunan RKP, secara garis besar Evaluasi RKP terbagi menjadi 2, yaitu:

a.Evaluasi dalam rangka persiapan penyusunan Prioritas dan Tema Pembangunan RKP tahun (n+1) berdasarkan evaluasi kinerja RKP tahun sebelumnya (n-1) hingga triwulan III;
b.Evaluasi dalam rangka penyusunan RKP tahun berikutnya berdasarkan evaluasi kinerja RKP tahun sebelumnya (n-1) hingga triwulan IV.
1. 3.Pelaksana dan Penerima Hasil Evaluasi Evaluasi RKP dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas berdasarkan data dan informasi dari kementerian/lembaga (K/L) pelaksana. Hasil evaluasi merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dan digunakan sebagai bahan rujukan dalam penentuan PN, tema, serta masukan dalam penyusunan RKP periode selanjutnya.
2. 4.Metode Evaluasi Metode Evaluasi RKP difokuskan pada pencapaian PN dengan melakukan pengukuran kinerja yang membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan (metode gap analysis) sesuai penilaian mandiri dari K/L pelaksana dan Bappenas. Berikut ringkasan dari metodologi Evaluasi RKP (Tabel 6.2). Metodologi Evaluasi RKP Aspek Uraian
3. 1.Sumber data  Data capaian sasaran PN dari Bappenas  Data capaian sasaran KP dari K/L pelaksana, yang kemudian diagregatkan menjadi capaian PP dan PN
4. 2.Mekanisme Penghitungan Pencapaian PN dirumuskan dalam bentuk indeks komposit yang ditentukan dari kinerja PN berdasarkan:

(1)Pencapaian sasaran PN sebagai capaian outcome (berdasarkan hasil penilaian mandiri Bappenas), dan
(2)Pencapaian PP dan KP sebagai dukungan output berdasarkan hasil penilaian mandiri K/L Pelaksana) Tabel 6.2 - VI.13 - Aspek Uraian

3.Pencapaian Kinerja Pencapaian kinerja:

(1)Kinerja PN berdasarkan capaian sasaran PN ditentukan dari rata-rata hitung seluruh indikator sasaran PN
(2)Kinerja PN berdasarkan capaian PP-KP ditentukan dari rata-rata tertimbang capaian terhadap pagu anggaran, yang dilakukan secara berjenjang dari pencapaian sasaran KP, kemudian diagregat ke PP dan PN

4.Komposit Pencapaian PN Indeks kinerja PN merupakan indeks komposit dari komponen kinerja PN berdasarkan pencapaian sasaran PN (bobot 0,67) dan pencapaian PP-KP (bobot 0,33). Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019
5.Mekanisme Evaluasi Gambaran alur dan mekanisme Evaluasi RKP seperti pada Gambar 6.10. Evaluasi Tahap I (data capaian hingga triwulan III) diawali dengan proses menggali capaian pembangunan melalui rapat koordinasi perbidang koordinator (PMMK, Perekonomian, Kemaritiman, dan Polhukhankam) sebagai bahan awal evaluasi, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pengumpulan data dan informasi pencapaian PN, pengolahan data, serta perumusan alternatif usulan tema pembangunan dan prioritas nasional RKP (n+1). Evaluasi Tahap II (data capaian hingga triwulan IV) merupakan pemutakhiran data capaian yang dilakukan baik oleh Bappenas maupun K/L pelaksana, yaitu data capaian sasaran PN dan data capaian sasaran dan target KP. Hasil pemutakhiran akan dintegrasikan dalam naskah RKP (n+1), yaitu pada Subbab Evaluasi RKP. Alur Evaluasi RKP: Pencapaian Prioritas Nasional Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 September Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Per Bidang Kemenko Februari-April Pengolahan data dan penulisan laporan Evaluasi RKP (N-1) hingga TW-IV oleh Dit. PEPPS-PEPP dan konfirmasi akhir oleh PJ Evaluasi Bappenas November-Desember Pengolahan data dan penyusunan hasil evaluasi RKP (N-1) hingga TW III oleh Dit. PEPPS-PEPP dan konfirmasi akhir oleh PJ Evaluasi Bappenas September Penyusunan Matriks Kertas Kerja Evaluasi oleh Bappenas (Dit.PEPPS-PEPP) dan konfirmasi awal matriks oleh PJ Evaluasi Bappenas Desember Rapim Penyampaian hasil Evaluasi RKP (N-1) TW-III dan Usulan Tema dan Prioritas Nasional RKP (N+1) Update Evaluasi hingga Juni Pemutakhiran Narasi Evaluasi RKP (N+1) pada Evaluasi RKP (N-1) oleh Dit.PEPPS-PEPP Januari –Februari Persiapan Pemutakhiran Evaluasi RKP (N-1) hingga TW IV dan Penilaian Mandiri • Capaian Sasaran PN oleh PJ Evaluasi Bappenas • Capaian Sasaran KP oleh K/L Pelaksana Oktober-November Penilaian Mandiri hingga TW III • Capaian Sasaran PN oleh PJ Evaluasi Bappenas • Capaian Sasaran KP oleh K/L Pelaksana Gambar 6.10 lii¥!I � - VI.14 - 6.4.2 Pengendalian Berikut ini penjelasan butir-butir penting dalam Kerangka Pengendalian RKP.
1.Tujuan Pelaksanaan Pengendalian Pengendalian pelaksanaan RKP dilaksanakan untuk menjamin dan memastikan agar pelaksanaan PP/KP sesuai dengan rencana dan atau berjalan on-track dengan memperhatikan rekomendasi atau temuan atas hasil pemantauan dan evaluasi.
2.Waktu Pelaksanaan Pengendalian Pengendalian pelaksanaan RKP dilakukan pada semester kedua, berupa tindakan korektif pada pelaksanaan PP/KP strategis tertentu (dengan besaran anggaran minimal tertentu yang ditentukan untuk pemilihan PP/KP strategis), dan/atau yang berdampak luas seperti Gambar 6.11 berikut. Waktu Pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Sumber: Kementeran PPN/Bappenas (diolah), 2019
3.Mekanisme Pengendalian, antara lain: Pengendalian merupakan langkah korektif yang ditempuh berdasarkan hasil identifikasi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan PP/KP strategis (dengan besaran anggaran minimal tertentu yang ditentukan untuk pemilihan PP/KP strategis), berupa: (a) klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan PP/KP strategis, (b) akselerasi/percepatan atas keterlambatan pelaksanaan PP/KP strategis, dan (c) dimungkinkan pula sampai pada keputusan untuk menghentikan pelaksanaan PP/KP strategis yang sifatnya penghentian sementara ataupun penghentian tetap apabila diperlukan (suspend/pinalty). Keputusan untuk melakukan langkah korektif terhadap PP/KP strategis ditentukan oleh Kementerian PPN/Bappenas yang dilaksanakan oleh K/L dan pemerintah daerah terkait, yang dilaksanakan melalui: (a) kebijakan refocusing (pemfokusan kembali), (b) kebijakan reorientasi (peninjauan ulang), dan (c) kebijakan restrukturisasi (penataan kembali). Mekanisme pengendalian pembangunan tersebut dapat dilihat pada Gambar 6.12 berikut. Pengendalian RPJMN RKP RKP RKP RKP RKP RPJMN 2020-2024 Tahun Ke-1 Tahun Ke-2 Tahun Ke-3 Tahun Ke-4 Tahun Ke-5 Semester II Pengendalian RKP Gambar 6.11 - VI.15 - Mekanisme Pengendalian Pembangunan Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2019 Usulan Suspend dalam KRISNA Surat Menteri PPN/ Kepala Bappenas ke Menteri Teknis/ Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian HASIL ASSESSMENT Kementerian PPN/Bappenas ON-TRACK PERLU TINDAKAN Lanjut Data dari :
1.BPK
2.BPKP
3.BPS
4.Kemenkeu
5.ORI Dimintakan persetujuan Presiden terkait penghentian Proyek Prioritas/Kegiatan Strategis sebelum dilayangkan surat oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas ke Menteri Keuangan tentang penghentian pendanaan.
1.Refocusing
2.Reorientasi
3.Restrukturisasi
4.Penghentian
1.Koreksi
2.Akselerasi
3.Klarifikasi Laporan Kinerja K/L Paruh Waktu RPJMN 2020-2024 Laporan Kinerja Tahun Sebelumnya 0 Gambar 6.12 BAB 7 PENUTUP -VII.1- BAB 7 PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 dengan tema, “Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk Pertumbuhan Berkualitas” diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai pelaksanaan tahun pertama RPJMN 2020-2024, pelaksanaan RKP tahun 2020 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan perbaikan atas pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya. Dengan tema pembangunan yang diarahkan kepada peningkatan kualitas SDM, maka seluruh sektor pembangunan termasuk pada sektor riil akan difokuskan pada pengembangan SDM. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan dengan periode pembangunan sebelumnya, maka kebijakan pembangunan pada tahun 2020 tetap difokuskan pada peningkatan kualitas belanja publik dengan memperhatikan program-program yang terdapat dalam Prioritas Nasional (PN) dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan. Selain itu, dilakukan pula dengan upaya menjaga konsistensi jumlah PN dalam RKP tahun 2020 sesuai dengan jumlah PN yang terdapat dalam RKP tahun 2019. Dokumen RKP tahun 2020 terdiri atas 5 (lima) PN, yaitu: (1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan; (2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah; (3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja; (4) Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup; serta (5) Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Penyusunan RKP ini dilakukan dengan pendekatan money follows program dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). Proses penyusunan dilakukan melalui berbagai forum koordinasi dan konsultasi, baik antar-K/L, lembaga pemerintah nonkementerian, pemda, maupun pemangku kepentingan lainnya. Secara keseluruhan, materi RKP tahun 2020 antara lain mencakup pendahuluan, spektrum perencanaan pembangunan nasional, tema dan sasaran pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, kaidah pelaksanaan, dan penutup. Untuk menjamin kualitas pelaksanaan pembangunan, maka evaluasi dan pengendalian pembangunan menjadi salah satu prasyarat penting sebagaimana esensi UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan diimplementasikannya PP No.17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, akan semakin memperkuat aspek evaluasi dan pengendalian pembangunan pada proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan serta pelaksanaannya, dalam hal: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel, dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam mencapai target dan sasaran RKP tahun 2020, peran pemerintah dalam rangka meningkatkan optimalisasi penggunaan seluruh sumber daya difokuskan kepada peningkatan kualitas government spending terutama pada pembangunan sektor-sektor produktif, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Untuk itu, dokumen RKP tahun 2020 akan menjadi pedoman/acuan baik bagi pemerintah -VII.2- pusat maupun pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, ttd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO i dengan aslinya it Hukum, ,Q -e