DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembalgunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Keq'a Sama Pemerintah dengal Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol7 tefiang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Pengalggaran Pembangunan Nasiona-l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); Peratura-n Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengal Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); Mengingat c 1. 2. 3. 4 5 6 7 -3 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentarrg Kementerian Perencanaan Pembaagunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor tr2l; Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencalaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43); Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona-l Nomor 4 Tahun 2O 15 tentang Tata Cara Pelaksanaan Keq'a Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2015 Nomor 29); Peraturan Menteri Perencalaan Pembangunaa Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Keq'a Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13471 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerl'a Kementerial Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan 8 -4 Menetapkan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1520); MEMUTUSI(AN: PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DAI,AM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Keq'a Sama Pemerintah dengal Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunl sebagai berikut: 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengaa:

1.Ke{a Sama Pemerintah dart Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha da-lam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh penanggung jawab proyek kerja sama, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. 5-
2.Tata Cara Pelaksanaan KPBU yang selanjutnya disebut Panduan Umum adalah pedoman mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama yang menjadi acuan bagi penanggungjawab proyek keq'a sama dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan KPBU berdasarkan peq'anj ian KPBU.
3.Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekeq'aa.rl konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatal pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
4.Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyaralat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat be{a-lan dengan baik.
5.Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah menteri/ kepala lembaga/kepala daerah, atau direksi badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara Infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6.Menteri/Kepala Lembaga adalah pimpinan kementerian/kepa-la lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk bertindak mewakili kementeriaa/ lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawabnya meliputi sektor Infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
7.Kepala Daerah adalah gubemur bagi daerah provinsi, atau bupati/walikota bagi daerah kabupaten/kota atau pihat yang didelegasikan berdasarkan peraturan perundaag-undangan untuk mewakili kepala daerah bersalgkutan.
8.Badaa Usaia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badar Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
9.Badan Usaha Pelalsana KPBU yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau yang telah ditunjuk seca-ra langsung.
10.Badan Penyiapan adalah Badan Usaha dan/atau lembaga/institusi/organisasi internasional yang dipilih melalui kesepakatan atau seleksi untuk melakukan pendampingan pada tahap transaksi atau tahap penyiapan hingga transaksi proyek KPBU yang memberikan nilai tambah dalam bentuk pembiayaan terlebih dahulu pada tahap transaksi atau tahap penyapan hingga transaksi proyek KPBU dan/atau dengan target hasil keluaran berupa kepastian dapat ditransaksikannya proyek KPBU.
11.Pengadaan Badan Usaha Pelaksana adalah rangkaian kegiatan pemilihan Badan Usaha untuk mendapatkan mitra keq'a sama bagi PJPK dalam melaksanalan Proyek KPBU.
12.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahal Republik Indonesia yang dibantu wakil presiden dan menteri dibagaimana dimalsud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
13.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yalg memimpin pelaksanaan urusan pemerintahaa yang menjadi kewenangan daerah otonom. -7
14.Dukungan Pemerintah ada.lah kontribusi liskal dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/ atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keua,ngan dan kekayaan negara sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial dan efektivitas KPBU.
15.Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan nega-ra kepada Badan Usaha Pelaksana melalui skema pembagtan risiko untuk proyek ke|'a sama.
16.Pembayaran Ketersediaan Layanan (Auailabilitg Pagmenll adalah pembayaral secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelalsana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perl'anjian KPBU.
17.Konsultasi Publik adalah proses interaksi antara Menteri/Kepala I*mbaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah dengan masyaralat termasuk pemangku kepentingan untuk meningkatkan tralsparansi, efisiensi, akuntabilitas dan efektivitas KPBU.
18.Penjajakan Minat Pasar (Market Soundingll adalah proses interaksi untuk mengetahui masukan maupun minat ca-lon investor, perbankan, dan asuransi atas KPBU yang akan dikerjasamakaa pada tahap penyiapan KPBU.
19.Konsultasi Pasar (Market Cor-sultation) adalah proses interaksi untuk mengetahui masukan maupun minat calon investor, perbankan, dan asuransi atas KPBU yang akan dikerjasamakan pada tahap transaksi KPBU.
20.Studi Pendahuluan adalah kajian awa-l yang dilakukan oleh Menteri/Kepala I*mbaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan gambaran mengenai perlunya penyediaan suatu Infrastruktur tertentu serta manfaatnya, apabila dikeq'asamakan dengan Badan Usaha Pelatsana melalui KPBU.
21.Prastudi Kelayakan adalah kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan, dan sosial.
22.Studi Kelayakan (Feasibilifu .Study) adalah kajian yang dilakukan oleh Badan Usaha calon pemrakarsa untuk KPBU atas mekanisme prakarsa Badan Usaha dalam rangka penyempurnaan Prastudi Kelayakan.
23.Imbalan Keberhasilan (Success Fee) adalah biaya yang dibayarkan oleh PJPK dan dapat dibebaakan kepada Badan Usaha Pelaksana kepada Badan Penyiapan yang terlibat dalam pelaksanaan KPBU sampai dengan tercapainya pemenuhan pembiayaan.
24.Menteri Perencanaan Pembangunaa Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembalgunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaar pembangunan nasional.
25.Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan nega-ra.
26.Badet Usaha Penjaminal Infrastruktur yang selanjutnya disebut BUPI adalah badan usaha yang didirikar oleh pemerintah darr diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan Infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
27.Daltat Rencana KPBU adalah dokumen yang memuat rencana KPBU yang diusulkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dan telah dilalukan penilaiannya oleh Menteri Perencanaal untuk ditetapkan sebagai rencana KPBU siap ditawarkan dan KPBU dalam proses penyiapan.
28.Tim KPBU adalah tim yang dibentuk oleh PJPK yang membantu pengelolaan KPBU pada tahap penyiapan dan transaksi hingga tercapai pemenuhan pembiayaan lfirwncial close), termasuk membantu panitia pengadaan dalam kegiatal Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, apabila diperlukan.
29.Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang selanjutnya disebut Panitia Pengadaan adalah tim yang dibentuk PJPK yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melalsanakan proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada tahap transaksi.
30.Tim Pengendalian Pelaksanaan Peq'anjian KPBU yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah tim yang dibentuk atau ditunjuk oleh PJPK untuk membantu PJPK dalam tahap pelaksanaan pe4'anjian KPBU. 2 -i0- Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Infrastruktur yang dapat dikeq'asamakan berdasarkan Peraturan Menteri ini mencal<up:

a.Infrastruktur transportasi, antara lain:
1. 1.penyediaan dan/ atau pengelolaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa kebandarudaraan, termasuk fasilitas pendukung seperti terminal penumpang dan kargo;
2. 2.penyediaan dan/ atau pengelolaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan;
3. 3.sarana dan/atau prasarana perkeretaapian;
4. 4.sarana dan/atau prasa-ruu:ra angkutan massal perkotaan dan lalu lintas termasuk terminal dan/atau Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (Trarusit Oiented Deuelopment);
5. 5.sarana dan/atau prasa.rana pengujian kendaraan bermotor;
6. 6.sarana dan/atau prasarana penimbaag kendaraan bermotor; dan/ atau
7. 7.sa-rana dan/ atau prasarana pelayaran laut, sungai, dan/atau danau.
b.Infrastruktur jalan, antara lain:
l.jalaa arteri, jalan kolektor danjalan lokal;
1. 2.jalan tol;
2. 3.jembatan tol;
3. 4.jembatan non tol; dan/ atau
4. 5.penerangan jalan umum.
c.Infrastruktur sumber daya air dan irigasi, anta-ra lain:
1. 1.prasarana penampung air beserta bangunart pelengkapnya, artara lain waduk/ bendungarr dan bendung saluran pembawa air baku; dar/atau
2. 2.jaringan irigasi
d.Infrastruktur air minum, antara lain:
l.unit air baku;
1. 2.unit produksi;
2. 3.unit distribusi; dan/atau
3. 4.investasi teknologi pengoperasian dart pemeliharaan dalam rangka mengupayakan penyelenggaraan SPAM yang efektif dan elisien dengan mekanisme kontrak berbasis kineq'a.
e.Infrastruktur sistem pengelolaan air limbal terpusat, antara lain:
l.unit pelayanan;
1. 2.unit pengumpulan;
2. 3.unit pengolahan;
3. 4.unit pembuangan akhir; dan/atau
4. 5.saluran pembuangan air dan sanitasi.
f.Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat, anta-ra lain :
1. 1.unit pengolahan setempat;
2. 2.unit pengangkutan;
3. 3.unit pengolahaa lumpur tinja;
4. 4.unit pembuangan alhir; dan/ atau
5. 5.saluran pembuangan air dan sanitasi.
g.Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan daa/atau limbah bahan berbahaya dan beracun, antara lain:
1. 1.Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, antara lain: a) pengangkutan; -t2- b) pengolahan;dan/atau c) pemrosesan akhir sampah.
2. 2.Infrastruktur sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, anta.ra lain: a) pengumpulan; b) penyimpanan;dan/atau c) pengolahan.
h.Infrastruktur telekomunikasi dan informatika, antara lain:
1. 1.jaringantelekomunikasi;
2. 2.Infrastruktur e-gouernment,dan/atau
3. 3.Infrastruktur pasif, seperti pipa saluran media transmisi kabel (duding).
i.Infrastruktur ketenagalistrikan, antaralain:
1. 1.pembangkit listrik;
2. 2.transmisi tenaga listrik;
3. 3.gardu induk; dan/atau
4. 4.distribusi tenaga listrik.
j.Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan, termasuk bio-energi, antara lain:
1. 1.pengolahan;
2. 2.penyimpanan;
3. 3.pengangkutan; dar:-/atau
4. 4.distribusi.
k.Infrastruktur konservasi energi, antara lain:
1. 1.penerangan jalan umum; dal/atau
2. 2.efisiensi energi.
3. 1.Infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaa-n, anta-ra lain: 1 . sa.luran utilitas (tunnell; dan/ atau
4. 2.pasa.r umum.
m.Infrastruktur kawasan, antara lain:
1. 1.kawasan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi termasuk pembangunan science and techno park; dan/atau;
2. 2.kawasan industri. n o Infrastruktur pariwisata, anta.ra lain:
3. 1.kawasan pariwisata; dan/atau
4. 2.pusat informasi pariwisata (touism information certefi. Infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan, antara lain:
5. 1.sararrapembelaja-ran;
6. 2.laboratorium;
7. 3.pusat pelatihan;
8. 4.pusat penelitian/pusat kajian;
9. 5.sarana dal prasa.r€ura penelitian dan pengembangan;
10. 6.inkubator bisnis;
11. 7.galeri pembelajaran;
12. 8.ruang praktik siswa;
13. 9.perpustakaan; dan/atau
14. 10.fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan. Infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenial, dan budaya, antara lain:
15. 1.gedung/stadion olahraga; dan/atau
16. 2.gedung kesenian dan budaya. Infrastruktur kesehatan, antara lain:
17. 1.rumah sakit, seperti bangunan rumah sa-kit, prasarara rumah sakit, dan peralatan medis;
18. 2.fasilitas pelayanan kesehatan dasar, seperti bangunan, prasa-rana, dan peralatan medis baik untuk puskesmas maupun klinik; dan/ atau
19. 3.laboratorium kesehatan, seperti bangunan laboratorium kesehatan, prasarana laboratorium kesehatan dan peralatan laboratorium. p q r Infrastruktur pemasya,rakatan, antara lain:
20. 1.lembagapemasyarakatan;
21. 2.balai pemasya-rakatan;
22. 3.rumah tahanan negara;
23. 4.rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan nega-ra;
24. 5.lembaga penempatan alal< sementara;
25. 6.lembaga pembinaan khusus anak;
26. 7.rumah sakit pemasyarakatan; dan/ atau
27. 8.fasilitasasimilasi. Infrastruktur perumahan rakyat, antara lain:
28. 1.perumahan rakyat sewa untuk golongan rendah; dan/ atau
29. 2.rumah susun sederhana sewa, antara lain a) rumah susun umum; b) rumah susun khusus; dan/atau c) rumah susun negara. Infrastruktur bangunan nega-ra, antara lain gedung perkantoran, rumah negara, dan sarana pendukung lainnya. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa-l 5

(1)Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah bertindak sebagai PJPK dalam rangka pelaksanaan KPBU. (21 Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PJPK dapat melimpahkan kewenangarnya kepada pihak yang dapat mewakili kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi sektor Infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. S t J 4
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PJPK. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)KPBU dapat merupakan gabungan KPBU yang terdiri atas:
1. a.gabungan dari 2 (dua) atau lebih PJPK untuk 1 (satu) jenis Infrastruktur; atau
2. b.gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur. (21 Gabungan dari 2 (dua) atau lebih PJPK untuk I (satu) jenis Infrastruktur sebagaimana dimalsud pada ayat
(1)huruf a merupakan Infrastruktur yang penyedia atau penyelenggara Infrastrukturnya dilaksanakan oleh Menteri/ Kepala Lembaga dan Kepala Daerah atau anta-r Kepala Daerah.
(3)Gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf b merupakan Infrastruktur yang penyedia atau penyelenggara Infrastrukturnya dilal<sanakan oleh anta-r Menteri/Kepala l,embaga, Menteri/Kepala Lembaga dan Kepala Daerah, atau anta-r Kepala Daerah.
(4)Dalam hal KPBU merupakan gabungan KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang memiliki kewenangan terhadap Infrastruktur yang dikerl'asamakan berdasark€m peraturar perundang- undangan, bertindak bersama-sama sebagai PJPK.
(5)Menteri/Kepala Lembaga /Kepala Daerah yang memiliki kewenangan terhadap Infrastruktur yang akan dike{asamal<aa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menandatangani nota kesepahaman mengenai PJPK.
(6)Nota kesepahaman sebagaimana dimalsud ayat (5) paling kurang memuat:
1. a.kesepakatan pihak yang menjadi koordinator PJPK;
2. b.kesepakatan mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing PJPK, termasuk hak dan kewajiban masing-masing PJPK datam perjanjiar KPBU;
3. c.kesepal<atan penganggaran dalam rangka tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk tahap pelaksanaan pery'anjian KPBU;
4. d.mekanisme pengambilan keputusan anta-r pa-ra pihat terkait dengan pelaksanaan KPBU;
5. e.jangka waktu berlakunya nota kesepahaman; dan
6. f.jangka waktu pelaksanaan KPBU. (71 Koordinator PJPK bertindak sebagai pihak yang menandatangani perl'anjian KPBU dengan Badan Usaha Pelaksana mewakili PJPK sebagaimana diatur dalam nota kesepahaman. -L7- 5 Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa] 10
(1)KPBU dilaksanalan melalui tahap:
1. a.perencanaan KPBU;
2. b.penyiapan KPBU;
3. c.transaksi KPBU; dan
4. d.pelalsanaan perjanjian KPBU. (21 Menteri/Kepa-la Lembaga/Kepala Daerah melalsanakan perencanaan KPBU sebagaimana dimalsud pada ayat (l) huruf a.
(3)Dalam mela-ksanakan fungsinya sebagai PJPK, Menteri/Kepala l*mbaga/Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah melaksanal<an penyiapan, transaksi, darl pelalsanaan peq'aajian KPBU.
(4)Dalam melaksana-kan penyiapan KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PJPK melakukan Penjajalaa Minat Pasar lMarket Soundingl.
(5)Dalam melalsanakaa transaksi KPBU sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf c, PJPK melakukan Konsultasi Pasar (Market Corsultation\.
(6)Dalam melalsanakan tahap pelaksanaan KPBU sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1), PJPK dapat melalsanakan kegiatan pendukung secara bersamaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan tahap KPBU. (7\ Kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (71, meliputi kegiatan:
1. a.perencanaan dan pela-ksanaan pengadaan tanah;
2. b.kajial lingkungan hidup; dan
3. c.permohonan pemberian Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah. 6
(8)PJPK melaksanakan pengadaan tanah dan membantu proses pemberian perizinan untuk menyelenggarakan KPBU sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah mengidentilikasi Penyediaan Infrastruktur yang akan dike{asamakan melalui skema KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undaagan. (21 Dalam melakukan identifikasi, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah men5rusun Studi Pendahuluan dart melakukan Konsultasi Publik.
(3)Menteri/Kepala Lembaga sesuai tugas dan fungsinya dapat memberikar fasilitasi kepada PJPK dalam pen5rusunan Studi Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (41 Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa konsultasi, asistensi, dan/ atau pemberian fasilitator da-lam penyusunan Studi Pendahuluan sesuai dengaa ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Pemberian fasilitasi kepada PJPK dalam pen1rusunan Studi Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikaa oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembalgunan nasional.
(6)Berdasarkan hasil Studi Pendahuluan dan Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Menteri/Kepala Lembaga /Kepala Daerah memutuskan lanjut atau tidak lanjut rencana Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme KPBU. 7 (71 Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan tanggung jawab Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah dalam penyusunan Studi Pendahuluan. Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga berbunl sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Berdasarkan hasil pen5rusunan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 17, Menteri Perencanaan menetapkan Daftar Rencana KPBU yang terdiri atas:
1. a.KPBU siap ditawarkan; dan
2. b.KPBU dalam proses penyiapan. (21 Penetapan Da-ftar Rencara KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalukan dengan mempertimbangkan tingkat kesiapal KPBU dan manfaat bagi masyaratat sesuai dengan rencana pembangunan nasional.
(3)Daftar Rencana KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam:
1. a.penJrusunan Rencana Keq'a Pemerintah (RKP) serta dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
2. b.pemberiart Dukungan Pemerintah dart Jaminan Pemerintah. Ketentuan ayat 12) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Da.ftar Rencana KPBU sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 18 diperbaharui secara berkala untuk diumumkan darr disebarluaskan kepada masyarakat. 8 9 (21 Menteri/Kepala Lemb^g /KepaJ^ Daerah menyampaikan informasi mengenai perkembangan KPBU secara berka-la pa-ling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) ta-trun kepada Menteri Perencanaan.
(3)Menteri Perencanaan melakukan evaluasi terhadap KPBU yang tidak mengalami perkembangan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan Daftar Rencana KPBU. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa-l 21A (U Menteri/Kepala Lembaga sesuai tugas dan fungsinya dapat memberikan fasilitasi kepada PJPK da-lam tahap penyiapan KPBU. (21 Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa konsultasi, asistensi, dan/atau pemberian fasilitator dalam penyusunan Prastudi Kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pemberian fasilitasi kepada PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencaraan pembangunan nasiona-l. (41 Fasilitasi sebagaimana dimalsud pada ayat (1) tidak menghilangkan tanggung jawab PJPK dalam tahap penyiapan KPBU. -2t-

10.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Menteri/Kepala ysrrllaga /Kepala Daerah menJrusun Prastudi Kelayakal atas Infrastruktur yang akan dikery'asamakan sebagaimara dimaksud Pasal 21 ayat (3) huruf a. (21 Frastudi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan kesimpulan antara lain:
1. a.sumber pembiayaan KPBU;
2. b.identifikasi kerangka kontraltual, pengaturan, dan kelembagaan;
3. c.rancangar KPBU dari aspek teknis;
4. d.usulan Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah yang diperlukan ;
5. e.identifikasi risiko dan rekomendasi mitigasi, serta pengalokasian risiko tersebut; dan
6. f.bentuk pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana.
(3)PenS,rrsunan Frastudi Kelayakan dilakukan melalui 2 (dua) tahap, meliputi:
1. a.penyusunan kajian awal Prastudi Kelayakan; dan
2. b.penyusunan kajial alhir Prastudi Kelayakan. (41 Kajian awal Prastudi Kelayakan sebagaimana dimalsud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
3. a.kajian hukum dan kelembagaan;
4. b.kajian teknis;
5. c.kajian ekonomi dan komersial;
6. d.kajian lingkungan dan sosial;
7. e.kajian bentuk kerja sama dalam penyediaan infrastruktur;
8. f.kajian risiko; dan
9. g.kajian kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/ atau Jaminan Pemerintah.
(5)Kajian a-khir Prastudi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi kajian kesiapan KPBU yang mencakup:
1. a.terpenuhinya seluruh persyaratan kajian pada Prastudi Kelayakaa termasuk hal yang perlu ditindaklanjuti;
2. b.persetujuan para pemalgku kepentingal mengenai KPBU;
3. c.kepastian perlu atau tidaknya Dukungan dan/ atau Jaminan Pemerintah; dan
4. d.penyesuaian data dengan kondisi terkini dan pemutakhiran atas kelayakaa dan kesiapan KPBU.
(6)Penyusunan Prastudi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan dalam 1 (satu) tahap apabila proyek yang akan dikery'asamakan:
1. a.merupakan proyek prioritas dan/atau proyek strategis nasional; dan/ atau
2. b.merupakan proyek yang telah memiliki contoh proyek ke{a sama serupa dengan minat yang tinggi di dalam Penjajakan Minat Pasa.r (Market Soundingl. (71 Dalam hal pen1rusunan Prastudi Kelayakaa dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diubah menjadi 1 (satu) tahap apabila terdapat minat yang tinggi di dalam Penjajakan Minat Pasar (Market Sourrcling).
  1. 11.Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Tahap transaksi KPBU terdiri atas kegiatan:

a.Konsultasi Pasar (Market Cortsultation);
b.penetapan lokasi KPBU;
c.Pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang mencakup persiapan dan pela-ksanaan Pengadaal Badan Usaha Pelaksana;
d.penandatanganan pe{anjian KPBU; dan
e.pemenuhan pembiayaan penyediaan Infrastruktur (firnncial c/ose) oleh Badan Usaha Pelaksana.
1. 12.Ketentuan Pasa.l 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(U PJPK melaksanakan transaksi KPBU setelal terpenuhinya syarat dan ketentuan untuk memanfaatkan Bamrg Milik Negara dan/atau Baraag Milik Daerah untuk pelaksanaan KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Menteri/Kepala Lembaga sesuai tugas dan fungsinya dapat memberikaa fasilitasi kepada PJPK dalam tahap transaksi KPBU.

(3)Pemberian fasilitasi kepada PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
(4)PJPK dapat dibantu oleh Badan Penyiapan untuk melakukan transaksi KPBU.
(5)Tata cara pengadaan Bada-n Penyiapa-n sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut melalui peraturan kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

13.Ketentuan Pasa-l 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)PJPK melaksanakan Konsultasi Pasar (Market Consultation) dalam tahap transaksi KPBU. (21 Konsultasi Pasar (Market CorLsultation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan dan mengetahui minat pemangku kepentingan terhadap KPBU.
(3)Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ berasal dari Badaa Usaha/lembaga/ institusi/organisasi nasional atau internasional.

14.Diantara BAB VIII dan BAB X disisipkan I (satu) BAB, yakni BAB VIIIA yang berbunyi sebagai berikut: BAB VIIIA TAHAP PELAKSANAAN PER"IANJIAN KPBU

Pasal 39A

Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badaa Usaha Milik Daerah bertindak sebagai PJPK dalam tahap pelalsanaan pe{anjian KPBU.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…