Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembalgunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Keq'a Sama Pemerintah dengal Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol7 tefiang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Pengalggaran Pembangunan Nasiona-l (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); Peratura-n Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengal Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); Mengingat c 1. 2. 3. 4 5 6 7 -3 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentarrg Kementerian Perencanaan Pembaagunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor tr2l; Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencalaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43); Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona-l Nomor 4 Tahun 2O 15 tentang Tata Cara Pelaksanaan Keq'a Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2015 Nomor 29); Peraturan Menteri Perencalaan Pembangunaa Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Keq'a Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13471 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerl'a Kementerial Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan 8 -4 Menetapkan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1520); MEMUTUSI(AN: PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DAI,AM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Keq'a Sama Pemerintah dengal Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunl sebagai berikut: 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengaa:
5-
-7
2 -i0- Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Infrastruktur yang dapat dikeq'asamakan berdasarkan Peraturan Menteri ini mencal<up:
dar/atau
a) pengangkutan; -t2- b) pengolahan;dan/atau c) pemrosesan akhir sampah.
a) pengumpulan; b) penyimpanan;dan/atau c) pengolahan.
1 . sa.luran utilitas (tunnell; dan/ atau
n o Infrastruktur pariwisata, anta.ra lain:
Infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan, antara lain:
Infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenial, dan budaya, antara lain:
Infrastruktur kesehatan, antara lain:
p q r Infrastruktur pemasya,rakatan, antara lain:
Infrastruktur perumahan rakyat, antara lain:
a) rumah susun umum; b) rumah susun khusus; dan/atau c) rumah susun negara. Infrastruktur bangunan nega-ra, antara lain gedung perkantoran, rumah negara, dan sarana pendukung lainnya. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa-l 5
(21 Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PJPK dapat melimpahkan kewenangarnya kepada pihak yang dapat mewakili kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi sektor Infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. S t J 4
Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(21 Gabungan dari 2 (dua) atau lebih PJPK untuk I (satu) jenis Infrastruktur sebagaimana dimalsud pada ayat
dan
(71 Koordinator PJPK bertindak sebagai pihak yang menandatangani perl'anjian KPBU dengan Badan Usaha Pelaksana mewakili PJPK sebagaimana diatur dalam nota kesepahaman. -L7- 5 Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa] 10
(21 Menteri/Kepa-la Lembaga/Kepala Daerah melalsanakan perencanaan KPBU sebagaimana dimalsud pada ayat (l) huruf a.
(7\ Kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (71, meliputi kegiatan:
6
Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(21 Dalam melakukan identifikasi, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah men5rusun Studi Pendahuluan dart melakukan Konsultasi Publik.
(41 Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa konsultasi, asistensi, dan/ atau pemberian fasilitator da-lam penyusunan Studi Pendahuluan sesuai dengaa ketentuan peraturan perundang- undangan.
memutuskan lanjut atau tidak lanjut rencana Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme KPBU. 7 (71 Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan tanggung jawab Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah dalam penyusunan Studi Pendahuluan. Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga berbunl sebagai berikut:
(21 Penetapan Da-ftar Rencara KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilalukan dengan mempertimbangkan tingkat kesiapal KPBU dan manfaat bagi masyaratat sesuai dengan rencana pembangunan nasional.
Ketentuan ayat 12) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
8 9 (21 Menteri/Kepala Lemb^g /KepaJ^ Daerah menyampaikan informasi mengenai perkembangan KPBU secara berka-la pa-ling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) ta-trun kepada Menteri Perencanaan.
Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa-l 21A (U Menteri/Kepala Lembaga sesuai tugas dan fungsinya dapat memberikan fasilitasi kepada PJPK da-lam tahap penyiapan KPBU. (21 Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa konsultasi, asistensi, dan/atau pemberian fasilitator dalam penyusunan Prastudi Kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(41 Fasilitasi sebagaimana dimalsud pada ayat (1) tidak menghilangkan tanggung jawab PJPK dalam tahap penyiapan KPBU. -2t-
(21 Frastudi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan kesimpulan antara lain:
dan
(41 Kajian awal Prastudi Kelayakan sebagaimana dimalsud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
(71 Dalam hal pen1rusunan Prastudi Kelayakaa dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diubah menjadi 1 (satu) tahap apabila terdapat minat yang tinggi di dalam Penjajakan Minat Pasar (Market Sourrcling).
Tahap transaksi KPBU terdiri atas kegiatan:
(U PJPK melaksanakan transaksi KPBU setelal terpenuhinya syarat dan ketentuan untuk memanfaatkan Bamrg Milik Negara dan/atau Baraag Milik Daerah untuk pelaksanaan KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Menteri/Kepala Lembaga sesuai tugas dan fungsinya dapat memberikaa fasilitasi kepada PJPK dalam tahap transaksi KPBU.
(21 Konsultasi Pasar (Market CorLsultation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan, tanggapan dan mengetahui minat pemangku kepentingan terhadap KPBU.
BAB VIIIA TAHAP PELAKSANAAN PER"IANJIAN KPBU
Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badaa Usaha Milik Daerah bertindak sebagai PJPK dalam tahap pelalsanaan pe{anjian KPBU.
Membuka PDF…
Dokumen